6. bab vi- jadual pelaksanaan pekerjaan
DESCRIPTION
PelaksanaanTRANSCRIPT
6.1 Umum
Dalam rangka mendukung terlaksananya pekerjaan yang terorganisir
dan terintegrasi, untuk itu kami selaku konsultan yang berminat untuk
melaksanakan pelaksanaan pekerjaan/ kegiatan Pemetaan Hidrogeologi
Cekungan Air Tanah di Wilayah Kecamatan Cibarusah Kabupaten
Bekasi, dalam menjawab hal tersebut akan mencoba menjelaskan dan
mennguraikan rencana jadwal pelaksanaan pekerjaan yang kami susun
sedemikian rupa sehingga didalam pelaksanaannya tidak akan terjadi
tumpang tindih. Dengan tersusunnya rencana pelaksanaan pekerjaan
tersebut diharapkan semua tahapan pekerjaan dapat di
implementasikan kedalam pekerjaan yang akan dilaksanakan dengan.
6.2 Organisasi Pekerjaan
Untuk dapat melaksanakan pekerjaan ini dengan baik, efektif dan
efisien, diperlukan organisasi pelaksana pekerjaan yang kuat, dan
kompak. Dengan demikian semua aktivitas dan alur pekerjaan dapat
terkoordinir secara baik dan lancar. Dalam organisasi tersebut
terangkum semua komponen penunjang kelancaran pekerjaan, mulai
dari Team Leader, tenaga ahli, teknisi sampai dengan dukungan tenaga
administrasi, sekretaris dan tenaga pendukung lainnya.
Secara internal pelaksana, ketua tim merupakan personil pelaksana
yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab yang cukup luas baik
menyangkut aspek teknis pekerjaan maupun manajerial baik dengan
2001 PANGRIPTA VI- 1
RUPSRUPS
DIREKTURDIREKTUR
SEKRETARISSEKRETARIS
DIREKTUR
OPERASIONAL
DIREKTUR
OPERASIONAL
DIREKTUR
TEKNIK
DIREKTUR
TEKNIK
DIREKTUR
BINA USAHA
DIREKTUR
BINA USAHA
MANAJER
PEMASARAN
MANAJER
PEMASARAN
MANAJER
LITBANG
MANAJER
LITBANG
MANAJER
LITBANG
MANAJER
LITBANG
MANAJER
LITBANG
MANAJER
LITBANG
MANAJER
ADMINSITRASI
DAN KEUANGAN
MANAJER
ADMINSITRASI
DAN KEUANGAN
WIL.
JABOTABEK
WIL.
JABOTABEK
WIL.
DAERAH
WIL.
DAERAH
R & DR & D
STUDIOSTUDIO
MAN.
PROYEK
MAN.
PROYEK
PROPOSA
L
PROPOSA
L
S D MS D M
LOGISTIKLOGISTIK
perusahaan maupun dengan pemberi pekerjaan. Untuk kebutuhan
pengelolaan pekerjaan dan koordinasi maka semua itu berada pada
tanggung jawab team leader agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan
lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan. Tenaga ahli lainnya
secara horizontal masing-masing melakukan koordinasi dalam
pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan bidang tugasnya dan secara
instruksional dapat mengembangkan kerjasama dengan tenaga ahli
lainnya dan tenaga pendukung.
Struktur organisasi pekerjaan dibuat sedemikian sehingga alur perintah
dan alur koordinasi kerja antar komponen dapat mengalir dengan
lancar, tidak saling menghambat dan menghalangi satu sama lain.
Organisasi pekerjaan yang diusulkan dapat dilihat pada Gambar 6.1.
Gambar 6.1Struktur Organisasi Pelaksanaan Pekerjaan
2001 PANGRIPTA VI- 2
6.3 Tahap Pelaksanaan Pekerjaan
6.3.1 Tahap Persiapan
Pekerjaan persiapan ini meliputi penyelesaian administrasi, mobilisasi
personil dan peralatan, persiapan pekerjaan lapangan, dan
pengumpulan data tahap awal.
a). Penyelesaian administrasi
b). Mobilisasi personil dan peralatan
c). Pengumpulan data sekunder pendukung
d). Persiapan pekerjaan lapangan
e). Pendefinisian kebutuhan pengguna
2001 PANGRIPTA VI- 3
Didalam pelaksanaan pekerjaan perlu adanya suatu penjadwalan yang
terorganisasi dan harus dipimpin oleh seorang pemimpin tim agar dalam
pelaksanaannya terstruktur dan terorganisasi. Dalam tahapan persiapan
pelaksanaan pekerjaan bahwa Team Leader akan mengarahkan
terhadap semua tim yang terlibat yang diantaranya akan melaksanakan
mobilisasi tim, mobilisasi tim survey, persiapan survey lapangan dan
instansional. Selanjutnya pada tahapan pertama ini masuk pada tahap
penyusunan laporan pendahuluan dimana keterlibatan masing-masing
tenaga ahli dan tenaga pendukung mempunyai peranan yang sangat
penting dalam hal pengolahan data/pelaporan. Dalam tahapan
pekerjaan tersebut diatas yang meliputi gambaran umum wilayah studi
serta rencana kerja konsultan yang akan dilaksanakan dalam
pelaksanaan pekerjaan tersebut, yang antara lain adalah melakukan
mobilisasi tim yang terlibat didalamnya serta rencana survey
pendahuluan yang sekaligus akan dilaksanakan oleh tim surveyor
sebagai mana telah disiapkan. Dalam pelaksanaan tahapan pekerjaan
tahap (Laporan Pendahuluan tenaga ahi yang terlibat didalmnya
meliputi Team Leader (Ahli Hidrogeologi), Ahli Geologi, Ahli Teknik
Geodesi, Ahli Hidrologi, Ahli Geofisika, Ahli Teknik Lingkungan, untuk
tenaga ini dalam bulan pertama dilibatkan hanya pada minggu ke
empat bulan pertama untuk melaksanakan pekerjaan peng-gambar
laporan pendahuluan. Untuk tenaga pendukung lainnya yang terlibat
diantaranya adalah : surveyor, Office Manager,Sekretaris Operator
Komputer sampai pada pengemudi.
Peralatan yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan I ini
meliputi :
Peralatan dan Perlengkapan kantor diantaranya :
Komputer
Laptop
Scaner
Printer
Meja Gambar
2001 PANGRIPTA VI- 4
Alat peralatan tulis lengkap
Peralatan lapangan (peralatan survey) :
Note book
Kuisioner
Kamera Digital
Alat Tulis perlengkapan survey
Kendaraan lapangan (Kendaraan roda 2 dan Roda 4)
6.3.2 Tahap Identifikasi & Pengumpulan Data
Tahapan identifikasi/pengumpulan data dan informasi dilakukan untuk
mengumpulkan semua data yang ada (data sekunder) dan data primer,
yang berkaitan dengan kondisi fisik alam, persebaran dan kondisi
sarana prasarana, kondisi sosial ekonomi, dan kebijakan pemerintah,
untuk selanjutnya dianalisis guna mendukung cakupan materi Pemetaan
Hidrogeologi Cekungan Air Tanah di Wilayah Kecamatan Cibarusah di
Kabupaten Bekasi yang akan disusun.
Dalam penelitian ini, data-data yang dibutuhkan adalah data-data
kuantitatif dan kualitatitf. Menurut Lofland (dalam Moleong, 1996: 112)
dan Neuman (2000: 417) sumber data utama dalam penelitian dengan
pendekatan kualitatif adalah data-data yang berbentuk kata-kata,
kalimat-kalimat, tindakan-tindakan yang merupakan hasil gambaran
dari pandangan orang-orang terhadap suatu kejadian, selebihnya adalah
data tambahan seperti bahan-bahan tertulis. Data-data yang dibutuhkan
dalam penelitian ini meliputi :
1. Data primer, yaitu data yang didapatkan melalui Survei Lapangan.
2. Data sekunder, yaitu data yang yang didapatkan dari Instansi
terkait.
Adapun beberapa aspek yang menjadi lingkup pekerjaan pengumpulan
data sekunder dan primer ini adalah sebagai berikut :
2001 PANGRIPTA VI- 5
1. Laporan studi terdahulu yang terkait.
2. Kebijakan Transportasi Kabupaten Bekasi terkait
3. Peta-peta terkait
Peta digunakan sebagai salah satu acuan referensi dalam
perencanaan, khususnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan
kedudukan, penggunaan lahan, persebaran sarana prasarana.
Adapun peta-peta yang terkait meliputi Foto Citra Satelit, peta rupa
bumi, peta topografi, peta sarana prasaran eksisting.
4. Data Fisik dan Lingkungan
5. Data ekonomi dan sarana prasarana penunjang
6. Data Sosial Budaya
Adapun beberapa data yang akan dikumpulkan dalam
pengumpulan data primer meliputi :
Survey Batas Wilayah Perencanaan
Penentuan batas wilayah perencanaan seyogyanya telah
ditentukan melalui keputusan pemerintah daerah. Namun
dimungkinkan belum adanya basis data peta yang
menggambarkan kawasan tesrebut.
Survey Kondisi Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya
Masyarakat
Survey sosial ekonomi dan Sosial Budaya dilakukan dengan
mengumpulkan data primer tentang aspek sosial ekonomi dan
sosial budaya yang berkaitan dengan perencanaan, dengan
melakukan survey langsung di lapangan.
Identifikasi terhadap kondisi masyarakat di wilayah
perencanaan khususnya mengenai aktivitas sosial ekonomi
dan sosial budaya masyarakat dalam memenuhi
kebutuhannya dan keterkaitannya dengan aktivitas perkotaan
dan wilayah lainnya. Sasaran survey dilakukan terhadap
masyarakat wilayah perencanaan, pelaku ekonomi. Metodologi
2001 PANGRIPTA VI- 6
survey yang dilakukan dalam proses survey sosial ekonomi
dan sosial budaya masyarakat dilakukan dengan cara :
Diskusi dengan nara sumber
Penyebaran kuisioner dan atau wawancara dengan
responden
Pengamatan langsung di lapangan
Survey Kondisi Sarana Prasarana
Survey kondisi sarana prasarana dilakukan untuk
mendapatkan data pengukuran, pengamatan, dan sebagai
gambaran yang sebenarnya tentang ketersediaan, lokasi dan
kualitas pelayanan sarana prasarana penunjang di sekitar
Kawasan perbatasan.
Ruang lingkup survey yang dilakukan meliputi :
Identifikasi jumlah, lokasi, dan kondisi sarana dan
prasarana penunjang kegiatan sosial ekonomi
masyarakat di wilayah perencanaan seperti kondisi jalan,
sistem transportasi, dan sebagainya.
Identifikasi lingkup wilayah pelayanan dari masing-
masing sarana prasarana yang ada.
Metodologi survey dari kegiatan ini dilakukan dengan
metode :
Pengamatan dan cross check mengenai lokasi dan
persebaran sarana prasarana dengan data peta rupa
bumi dari Bakosurtanal yang ada.
Pengukuran terhadap kualitas pelayanan dengan
menggunakan metode analisis penggalian persepsi
masyarakat selaku pengguna melalui kuesioner atau
wawancara atau penilaian berdasarkan statistik.
Output/hasil yang ingin dicapai dari hasil survey ini meliputi :
Peta dan data jumlah dan sebaran lokasi sarana dan
prasarana perparkiran
Data kebutuhan pengembangan sarana prasarana
2001 PANGRIPTA VI- 7
perparkiran berdasarkan persepsi masyarakat.
Mengetahui/menghimpun bangkitan dan
tarikan/kendaraan datang dan pergi pada suatu lokasi
dengan penentuan titik puncak yang terjadi akibat
banyaknya kendaraan yang melitas pada suatu ruas jalan
pada wilayah perencanaan
Melakukan pendataan terhadap LHR
Proses survey lapangan ini dilakukan dengan dibantu oleh alat
yang digunakan dalam mendukung survey
pengamatan/observasi serta wawancara dan atau interview
berupa suatu media yang berisi parameter-parameter yang
akan diukur beserta format isian yang diisi berdasarkan
karakteristik dan kondisi yang ada di lapangan.
Dalam menghadapi kebutuhan data yang beragam dan
kompleks diperlukan instrumen yang mampu memberikan
kemudahan dalam pengumpulan data. Untuk itu perlu disusun
suatu desain survei yang merangkum seluruh kegiatan yang
akan dilakukan baik survei primer maupun sekunder dirinci
berdasarkan jenis data yang dibutuhkan, sumber data, dan
alokasi waktu yang dibutuhkan.
Pada tahapan ini peranan tanaga ahli serta tenaga pendukung
lainnya mempunyai peranan dan kewajiban masing-masing
yang harus dilaksanakan sesuai dengan tugas dan
keahliannya masing-masing. Begitu pula dengan peralatan
(mesin bor dan alat geolistrik) dan peralatan pendukung serta
kelengkapan lainnya yang diperlukan dalam tahapan ini harus
diperhatikan dengan baik, mengingat pada khususnya
peralatan lapangan yang perlu sekali diperhatikan adalah alat
ukur harus mempunyai tingkat ketelitian yang akurat dan baik,
karena menentukan terhadap struktur ketinggian tanah.
2001 PANGRIPTA VI- 8
Dalam tahapan ini tenaga ahli yang terlibat serta peralatan
yang dibutuhkan didalamnya adalah sebagai berikut :
1. Team Leader (Hidrogeologi)
2. Ahli Geofisika
3. Ahli Geodesi
4. Ahli Hidrologi
5. Ahli Teknik Lingkungan
Adapun tenaga pendukung yang terlibat pada tahapan II atau
tahap penyusunan laporan interm adalah sebagai berikut :
1. Ofice Manager
2. Sekretaris
3. Operator Komputer
4. Operator Komputer/ CAD
5. Surveyor
6. Pengemudi
7. Office Boy
Peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam proses
pelaksanaan pekerjaan ini adalah :
a. Peralatan dan Perlengkapan kantor diantaranya :
Komputer
Laptop
Scaner
Printer
Ploter
Meja Gambar
Alat peralatan tulis lengkap
ATK
b. Peralatan lapangan (peralatan survey) :
Note book
Mesin bor
Kamera digital
Alat ukur geolistrik
2001 PANGRIPTA VI- 9
Meteran
Alat Tulis perlengkapan survey
Kompas
Kendaraan lapangan (Kendaraan roda 2 dan Roda 4)
6.3.3 Tahap Analisis Data
Tahap analisis terdiri dari 3 rangkaian kegiatan yaitu : (1) tabulasi dan
kompilasi data, (2) Analisis dan Intepretasi.
1. Tabulasi dan Kompilasi Data
Semua data dan informasi yang telah diperoleh dari hasil kegiatan
pengumpulan data dan survai kemudian di kompilasi. Pada
dasarnya kegiatan kompilasi data ini dilakukan dengan cara
mentabulasi dan mengsistematisasi data-data tersebut dengan
menggunakan cara komputerisasi. Hasil dari kegiatan ini adalah
tersusunnya data dan informasi yang telah diperoleh sehingga
mudah untuk dianalisis.
Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya data dan informasi yang
telah diperoleh sehingga akan mempermudah pelaksanaan
tahapan selanjutnya yaitu tahap analisis. Penyusunan data itu
sendiri akan dibagi atas dua bagian. Bagian pertama adalah data
dan informasi mengenai kondisi regional (kondisi makro) dan
bagian kedua adalah data dan informasi mengenai kondisi lokal
wilayah perencanaan (kondisi mikro). Metoda pengolahan dan
kompilasi data yang dipergunakan adalah sebagai berikut :
Inventarisasi data sekunder pada instansi setempat, meliputi
data rencana pengembangan wilayah dan strategi
pembangunan, kependudukan, tatagunalahan, iklim, serta data
berbagai aspek lainnya yang terkait dengan penyelidikan ini.
Pemutakhiran (updating) petatopografi
Pengukuran dan pemeriksaan data airtanah pada system
akuifer dangkal dan dalam melalui sumur gali dan sumur bor
Pengamatan dan pengukuran mata air untuk mengetahui
keterdapatan dan kualitas air tanah pada suatu akuife tertentu.
2001 PANGRIPTA VI- 10
Pemboran inti sedalam 150 meter
Uji pemompaan sumur gali dan smurbor untuk mengetahui
parameter akuifer.
Pengambilan dan pengiriman sampel air tanah yang
dikumpulkan dari beberapa lokasi terpilih
Penyelidikan geolistrik untuk mengetahui konfigurasi akuifer di
bawah permukaan.
langkah selanjutnya adalah membuat uraian deskriptif
penjelasannya ke dalam suatu laporan yang sistematis per aspek
kajian. Termasuk dalam laporan tersebut adalah uraian
kebijaksanaan dan program setiap aspek.
1. Pembuatan Peta Digital
Pekerjaan pemetaan atau pengukuran pada lokasi Wilayah yang
meliputi kegiatan sebagai berikut :
1. persiapan
2. Pengukuran kerangka vertical
3. pengukuran situasi
4. pengolahan data
2. Analisis Kependudukan
Pembangunan di bidang sosial berkaitan dengan variabel-variabel
kependudukan sehingga diperlukan metoda analisis kependudukan
yang mampu meramalkan perkembangan jumlah dan distribusi
penduduk dikaitkan dengan rencana pengembangan sarana dan
prasarana sosial ekonomi.
3. Analisis Kebutuhan Fasilitas Pelayanan Kota
Fasilitas pelayanan sosial ekonomi dikaitkan dengan
perkembangan jumlah penduduk dapat dipakai sebagai indikator
arah pengembangan fasilitas pelayanan dan perparkiran. Dengan
membandingkan standar kebutuhan minimal setiap jenis fasilitas
pelayanan, dapat ditentukan tingkat pelayanan yang tersedia dan
kebutuhan yang akan datang.
2001 PANGRIPTA VI- 11
4. Penilaian Kualitas Visual
Penilaian kualitas visual pada prinsipnya didasarkan pada hasil
analisis kualitas ekspresif dan analisis kualitas fungsional. Kualitas
ekspresif berkaitan erat dengan penampilan elemen-elemen fisik,
sedangkan kualitas fungsional berkaitan dengan kepadatan
kegiatan visualnya. Kedua kualitas tersebut secara simultan
mempengaruhi potensi dasar visual suatu lingkungan.
6.3.4 Tahap Perumusan Rancangan Rencana
Dari hasil analisis kemudian dapat dilakukan interpretasi untuk berbagai
macam faktor yang akan memperngaruhi hasil rencana, yaitu:
1. Aspek strategis, yaitu mengkaji wilayah dalam konteks
kebijaksanaan lokal dan regional serta aspek implementasi dan
persoalan/kondisi eksisting dewasa ini, dengan tahapan kajian rinci
sebagai berikut :
Kajian kondisi eksisting, yaitu identifikasi berbagai persoalan
nyata akibat peran dan fungsi yang diemban berdasarkan
kebijaksanaan, rencana dan implementasinya serta aspek
manajemen pembangunan dan proses dinamis akifitas
perwilayahan dengan kajian dalam konteks hubungan makro
maupun mikro. Kajian kondisi eksisting tidak hanya pada data
yang bertitik berat pada aspek fisik bernuansa spasial namun
juga akan mengungkapkan fenomena spasial dengan kajian
aspek sosial ekonomi terkait perwujudan kehidupan
perwilayahan berdasarkan pengalaman lapangan. Aspek-
aspek yang akan dikaji meliputi penelaahan kecenderungan
perkembangan, sosial kemasyarakatan dan kependudukan,
pola struktur dan pola ruang, aspek perizinan, potensi dan
daya dukung wilayah, perkembangan ekonomi kawasan,
kelengkapan sarana dan prasarana serta sistem pelayanan
transportasi di wilayah Kabupaten Bekasi
2001 PANGRIPTA VI- 12
2. Aspek skenario masa depan wilayah apabila perkembangannya
dibiarkan seperti adanya (do nothing) dan issue apa yang menjadi
faktor-faktor kritis masa depan untuk melakukan tindakan
antisipasi (do something) dengan melihat faktor negatif
(kelemahan, ancaman) dan faktor positif (kekuatan, peluang)
berdasarkan tujuan pembangunan yang diharapkan. Adapun kajian
rincinya adalah sebagai berikut :
a. Skenario perkembangan masa depan dalam berbagai aspek
yang akan menjadi gambaran perkembangan wilayah di masa
yang akan datang;
b. Isu; berdasarkan gambaran skenario masa datang dan
dikaitkan dengan harapan terhadap wilayah perencanaan
dapat dilihat kesenjangan antara harapan dengan realitas.
Berbagai kesenjangan tersebut yang akan menjadi titik tolak
pemikiran dalam melihat permasalahan dalam konteks studi
yang dilakukan/kegiatan yang akan dilakukan dan waktu dan
akan dicoba dikaitkan dengan fakta-fakta persoalan yang
terungkap baik berdasarkan kajian data sekunder,
pengamatan lapangan;
c. Rumusan SWOT sebagai pengembangan lebih rinci dari
analisis potensi dan masalah yang dijabarkan dalam kajian
eksternal dan internal. Berdasarkan kajian SWOT dapat dibuat
rumusan strategi pengembangan system transportasi serta
system manajemen perparkiran, sebagai landasan kajian
analisis aspek-aspek strategis;
d. Menentukan faktor kritis masa datang dengan dukungan
pendekatan SWOT. Yang dimaksud dengan faktor kritis adalah
faktor yang bersifat membatasi perkembangan, faktor yang
menjadi ancaman yang akan menjadi persoalan yang dapat
mengganggu eksistensi wilayah perencanaan sesuai dengan
tujuan yang diharapkan;
3. Aspek strategi
2001 PANGRIPTA VI- 13
Dari hasil analisis di atas, selanjutnya dirumuskan strategi
pengembangan sistem perparkiran yang dibagi dalam strategi
pengembangan dan pengendalian serta pengelolaannya, serta
strategi untuk melibatkan partisipasi masyarakat dan swasta.
a. Strategi-strategi pengembangan dan pengendalian serta
pengelolaan, sistem transportasi, kelembagaan dan
pengelolaan perparkiran;
b. Strategi pengendalian;
c. Stratgi melibatkan partisipasi masyarakat dan swasta;
4. Aspek implementasi; Untuk mendukung agar rencana dan program
dapat disepakati dan dapat direalisasikan, maka akan dirancang
suatu mekanisme diseminasi, sosialisasi rencana kepada seluruh
pihak, yang dalam hal ini adalah masyarakat umum, pemerintah
dan swasta.
5. Mekanisme kelembagaan; pemanfaatan produk rencana dan
implementasinya harus didukung dengan kerja sama dan
koordinasi berbagai instansi yang dapat dirumuskan dalam bentuk
suatu mekanisme kerja yang saling mendukung antara pemerintah
daerah.
Di dalam proses perumusan Pemetaan Hidrogeologi Cekungan Air Tanah di
Wilayah Kecamatan Cibarusah yang ditawarkan dalam strategi, program
dan kegiatan prioritas pengembangan, maka dilakukan melalui suatu
proses kajian dengan memanfaatkan metode penyusunan melalui matrik
identifikasi prioritas. Adapun susbtansi yang akan disusun dalam Pemetaan
Hidrogeologi Cekungan Air Tanah di Wilayah Kecamatan Cibarusah ini
meliputi:
1. Penentuan kawasan perencanaan;
Dalam menentukan kawasan perencanaan dilakukan berdasarkan
tingkat urgensi/prioritas/keterdesakan penanganan kawasan tersebut
di dalam konstelasi Wilayah /Kawasan.
2. Identifikasi permasalahan pembangunan dan perwujudan
ruang kawasan;
2001 PANGRIPTA VI- 14
Analisis yang didasarkan atas tuntutan pelaksanaan
pembangunan suatu kegiatan perkotaan yang selanjutnya
didukung keputusan strategis dari pemerintah daerah setempat
untuk pengembangannya;
3. Perkiraan kebutuhan Lahan Perparkiran;
Perkiraan kebutuhan lahan parkir di kawasan perencanaan didasarkan
atas hasil analisis sektor / kegiatan potensial, daya dukung lingkungan,
analisis prasarana dan sarana penunjang, sasaran yang hendak
dicapai, dan pertimbangan efisiensi pelayanan.
4. Penetapan Rumusan Program Diterapkan Pada Wilayah
Perencanaan
Untuk mengoperasionalisasikan perlu adanya suatu upaya penetapan
rencana dalam bentuk Surat Keputusan Walikota yang meliputi :
Ketentuan administrasi, pengendalian pelaksanaan rencana dan
program, misalnya melalui mekanisme perijinanan mendirikan
bangunan;
Ketentuan pengaturan operasional, pola intensif, disintensif;
Arahan pengendalian pelaksanaan berupa ketentuan penata
pelaksanaan/manajemen pelaksanaan bangunan;
Mekanisme pelaporan, pemantauan, dan evaluasi program (baik
yang dilakukan oleh instansi yang berwenang maupun
keterlibatan masyarakat dalam pengawasan).
Dalam tahapan penyusunan/perumusan rancangan rencana bahwa
tenaga ahli yang terlibat dalam pelaksanaannya adalah diantaranya :
1. Team Leader
2. Ahli Hidrogeologi
3. Ahli Geodesi
4. Ahli Sipil
5. Ahli Teknik Lingkungan
Adapun tenaga pendukung yang terlibat pada tahapan II atau
tahap penyusunan laporan interm adalah sebagai berikut :
2001 PANGRIPTA VI- 15
1. Ofice Manager
2. Sekretaris
3. Operator Komputer
4. Operator Komputer/ CAD
5. Surveyor
6. Pengemudi
7. Office Boy
Peralatan dan Perlengkapan kantor diantaranya :
Komputer
Laptop
Scaner
Printer
Ploter
Meja Gambar
Alat peralatan tulis lengkap
ATK
Peralatan lapangan (peralatan survey) :
Note book
Kuisioner
Kamera digital
Alat ukur
Meteran
Alat Tulis perlengkapan survey
Kompas
Kendaraan lapangan (Kendaraan roda 2 dan Roda 4)
6.3.5 Tahap Penyusunan Rencana
Dari hasil analisis yang telah dilakukan kemudian Konsultan sebagai
pelaksana pekerjaan akan menyusun suatu konsep Rancangan Rencana.
Konsep yang telah disusun ini kemudian disajikan dan dibahas dalam
sebuah pertemuan dengan para stakeholders. Melalui pertemuan ini
2001 PANGRIPTA VI- 16
diharapkan akan memperoleh masukan untuk perbaikan serta
menampung dan memperhatikan aspirasi masyarakat.
Sesuai dengan pendekatan participatory yang akan digunakan, maka
kegiatan pembahasan menjadi kegiatan yang sangat crusial, terutama
pembahasan yang melibatkan stakeholders dari berbagai kalangan.
Tujuan umum dari setiap pembahasan adalah menemukan kesepakatan
berbagai pihak terhadap sumber-sumber pendapatan. Pembahasan
yang melibatkan banyak stakeholders adalah pembahasan yang
dilakukan setelah disusunnya Rancangan Rencana. Selain pembahasan
tersebut juga dilakukan pembahasan-pembahasan lain pada waktu-
waktu tertentu yang dianggap perlu namun hanya melibatkan kalangan
terbatas, yaitu Tim Teknis dan beberapa pihak yang dirasa perlu.
Untuk setiap pembahasan akan dilakukan persiapan yang matang,
terutama materi yang akan didiskusikan. Khusus untuk Pembahasan
yang melibatkan para stakeholders, selain persiapan materi akan
dilakukan juga persiapan daftar undangan. Materi yang akan dibahas
pada setiap Pembahasan adalah hasil kegiatan-kegiatan yang dilakukan
oleh Konsultan. Terkait dengan perumusan rencana, pembahasan yang
akan dilakukan adalah melalui pihak pemerintah. Dari hasil lokakarya,
selanjutnya dilakukan penyempurnaan hasil. Hasil dari dokumen ini
secara rinci dapat di jabarkan sebagai berikuat :
1. Identifikasi karakteritik witayah perencanaan
2. Rencana pengembangan Kawasan .
3. Penetapan intensitas penggunaan tanah
4. Kriteria pengendalian dan pengarahan pembangunan fisik
Untuk proses akhir penyusunan laporan ini/perumusan rencana Team
leader serta semua tim yang terlibat betul-betul memegang peranan
yang sangat penting, dimana konsep-konsep rencana yang dituangkan
harus betul-betul memiliki nilai strategis serta mempunyai kekuatan
2001 PANGRIPTA VI- 17
hukum, karena sebagai salah satu ketentuandalam mengembangkan
wilayah tersebut. Maka tenaga ahli yang terlibat dalam proses
akhir/proses rancangan rencana sesuai dengan jadwal penugasan
tenaga ahli yang disusun adalah sebagai berikut :
1. Team Leader
2. Ahli Hidrogeologi
3. Ahli Geodesi
4. Ahli Sipil
5. Ahli Teknik Lingkungan
Adapun tenaga pendukung yang terlibat pada tahapan II atau tahap
penyusunan laporan interm adalah sebagai berikut :
1. Ofice Manager
2. Sekretaris
3. Operator Komputer
4. Operator Komputer/ CAD
5. Surveyor
6. Pengemudi
7. Office Boy
Adapun peralatan dan perlengkapan yang diperlukan serta
dipergunakan dalam proses pelaksanaan pekerjaan ini adalah semua
fasilitas dan peralatan kantor yang diantaranya :
Komputer
Laptop
Scaner
Printer
Ploter
Meja Gambar
Alat peralatan tulis lengkap
ATK
2001 PANGRIPTA VI- 18
6.4 Strategi Kerja
6.4.1 Strategi Dasar
Dalam pelaksana pekerjaan, digunakan strategi dasar yang menjadi jiwa
dalam setiap pelaksanaan tahap-tahap kegiatan, yakni :
Inovasi, artinya bahwa sebagai penterjemahan ide yang relatif baru,
diperlukan inovasi sehingga rumusan konsep rencana yang
digunakan bisa diterima.
Akuntabilitas, artinya bahwa semua pelaksanaan yang dilakukan
harus dapat dipertanggung jawabkan dikemudian hari dan terukur,
terutama dalam pengelolaan data primer dan sekunder.
Optimasi, artinya bahwa baik proses maupun hasil, berjalan
seoptimal mungkin dan memuaskan semua pihak.
Kerjasama, artinya bahwa pekerjaan ini memerlukan kerja sama
yang erat dengan instansi lain, maupun seluruh stakeholder,
terutama pada saat pengumpulan data sekunder dan primer serta
perumusan kosep-konsep arahan pemanfaatan dan pengendalian
tata ruang di wilayah perencanaan.
6.4.2 Strategi Operasional
Perlunya strategi operasional dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah
untuk menjamin agar kinerja dari pelaksanaan operasional tetap
terjaga, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditentukan sebelumnya. Strategi operasional ini adalah:
1. Manajemen Pengelolaan Program
Agar program kerja dapat berjalan sesuai target yang telah
direncanakan sebelumnya, maka perlu adanya strategi untuk
mengelola program. Strategi ini meliputi pengumpulan data,
pelaporan (reporting) dan dapat dipertanggung jawabkan (reliable).
Pengumpulan data (colecting data)
2001 PANGRIPTA VI- 19
Untuk keperluan analisis, diperlukan pengumpulan data awal
baik data primer maupun sekunder.
Pelaporan (reporting).
Untuk mendokumentasikan semua hasil kegiatan diciptakan
sistem pelaporan. Pelaporan ini dilaksanakan sejak dimulainya
pekerjaan (setelah diterimanya SPK) sampai dengan selesainya
pekerjaan.
Bisa Dipertanggung Jawabkan (reliable).
Yang sangat penting dipertahankan bahwa setiap hasil kerja
dari konsultan ini harus bisa dipertahankan kehandalannya.
Untuk itu diadakan beberapa konfirmasi dengan kunjungan
atau survai ke lokasi perencanaan studi dan wilayah
perencanaan ke beberapa pihak yang akan menjadi pengguna,
apakah hasil sementara (konsep) yang ada perlu
disempurnakan atau tidak. Konfirmasi ini diadakan berupa
diskusi/dialog pada setiap tahapan laporan dan dilakukan
seminar pada draft laporan akhir (konsep rumusan arahan tata
ruang).
2. Koordinasi Secara Simultan.
Pelaksanaan pekerjaan ini melibatkan banyak pihak terutama pada
tahap pengumpulan data, diskusi/dialog, seminar di daerah.
Koordinasi yang baik dari Team Leader sangat penting untuk
dilaksanakan, koordinasi yang dilakukan dapat berupa :
Konsultasi yang intensif dengan Tim Teknis.
Kontrol yang dilaksanakan secara terus menerus terhadap
kemajuan pekerjaan, sehingga setiap penyimpangan yang
terjadi dapat diketahui secara dini dan dapat dipecahkan.
Berhubungan secara intensif dengan pihak pemberi data,
misalnya dengan instansi daerah, masyarakat dan pengusaha
( seluruh stakeholder ).
6.4.3 Strategi Penanganan Pekerjaan
2001 PANGRIPTA VI- 20
Pada penanganan pekerjaan penekanan lebih kepada upaya pencapaian
sasaran yang diinginkan, tidak semata-mata untuk mencapai produk
fisik semata. Dengan demikian pelaksanaan pekerjaan ini sangat
menekankan pada tahap proses yang akan menunjang tercapainya
sasaran yang diinginkan. Pendekatan penanganan pekerjaan sangat
berkaitan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan konsep
pekerjaan.
Pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan sebelum merancang langkah-
langkah konkrit dalam penanganan pekerjaan ini, maka terlebih dahulu
perlu diidentifikasikan pihak-pihak yang terlibat dalam proses
perencanaan. Secara garis besar ada tiga pihak yang terlibat dalam
pekerjaan yaitu sebagai berikut :
Pihak Pemerintah, yang diwakili oleh pejabat-pejabat Pemerintah
Kabupaten Lebong yang terkait memberikan arahan pada
pekerjaan ini dan menyediakan data baik sekunder maupun primer
yang diperlukan.
Pihak Masyarakat, menyediakan dan mengoreksi data tentang
pemanfaatan ruang di wilayah yang akan direncanakan
berdasarkan rencana yang ada maupun aspirasi mereka untuk
masukan bagi Pemetaan Hidrogeologi Cekungan Air Tanah di
Wilayah Kecamatan Cibarusah di Kabupaten Bekasi.
Pihak Konsultan, yang berperan aktif untuk memperoleh dan
mengumpulkan data yang diperlukan sebagai bahan analisis dalam
penyelesaian pekerjaannya.
6.5 Konsep Penanganan Pekerjaan
Konsep perencanaan “top-down” dan “bottom-up” merupakan
pendekatan perencanaan yang umum digunakan dalam pembangunan.
Seperti kita ketahui bersama pada sistem perencanaan pembangunan di
Indonesia yang telah lalu, banyak menerapkan konsep perencanaan
“top-down” yang mendapat banyak kritikan karena membawa dampak
buruk bagi perkembangan di daerah diantaranya adalah besarnya
ketergantungan daerah terhadap pusat. Untuk mengimbangi keadaan
2001 PANGRIPTA VI- 21
yang sudah ada, maka diterapkan konsep “bottom-up” yang pada
pelaksanaannya tidak dapat diterapkan secara murni.
Sehingga pendekatan konsep pelaksanaan yang menjembatani kedua
konsep tersebut perlu diterapkan. Makna konsep perencanaan “bottom-
up” adalah konsep perencanaan dengan aspirasi yang muncul dari
bawah. Dalam konteks penanganan pekerjaan, konsep rencana
“bottom-up” adalah dilakukannya konfirmasi baik pada survai ke lokasi
studi untuk mendapatkan masukan dari pihak pemerintah daerah,
masyarakat dan pengusaha (swasta/seluruh stakeholder) sebagai
pengguna produk ini nantinya, maupun pada kesempatan seminar.
Sedangkan konsep perencanaan “top-down” adalah adanya ide dasar
dalam pekerjaan ini, yang diperoleh dari peran pemerintah, yaitu :
regulasi, kebijakan, norma, standar, dan pedoman.
Didalam penerapan kedua konsep diatas (konsep bottom up dan top
down ) masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan, oleh
karena itu dalam pelaksanaan pekerjaan adalah memadukan antara
konsep perencanaan “ bottom-up ” dan “ top-down ”.
Dalam kegiatan survai, wawancara dan diskusi/dialog, maka upaya
pendekatan kedua konsep diimplementasikan dengan cara melalui
proses :
sinkronisasi visi, misi dan pemilihan tujuan – tujuan umum jangka
panjang
penentuan kebijakan dan program-program strategis
menetapkan metode-metode yang diperlukan untuk menjamin
bahwa kebijakan dapat terlaksana.
Dalam kegiatan tersebut di atas, pihak konsultan berperan sebagai
fasilitator dalam menjembatani antara kedua kepentingan yang terkait
dengan kedua konsep tersebut. Gambaran sederhana dari konsep
pelaksanaan pekerjaan dapat dilihat pada Gambar 7.2.
2001 PANGRIPTA VI- 22
6.6 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
Untuk mendukung kelancaran dalam proses penyelesaian setiap
tahapan pekerjaan kami sebagai konsultan penyedia jasa layanan akan
memberikan semua kemampuan yang dimiliki dengan didukung oleh
tenaga ahli yang kami sediakan sesuai dengan bidang serta keahlian
yang dimiliki serta sesuai dengan KAK yang telah disusun oleh
pengguna jalasa, disamping itu untuk menghasilkan pekerjaan yang
diinginkan oleh pihak pemberi pekerjaan kami menyusun program
rencana pelaksanaan pekerjaan sehinga dalam pelaksanaannya tidak
akan menyimpang dari apa yang telah dirancang sedemikian rupa
sehingga dengan rencana kerja tersebut semua pekerjaan akan
selesaikan dengan baik. Untuk lebih jelasnya mengenai rencana
pelaksanaan pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut. Dengan
tersusunnya rencana kerja tersebut kami seaku penyejia layanan jasa
konsultansi yang berminat dalam melaksanakan pekerjaan/ kegiatan
Pemetaan Hidrogeologi Cekungan Air Tanah di Wilayah Kecamatan
Cibarusah Kabupaten Bekasi, berharap dapat menyajikan suatu
pekerjaan yang baik dan bermanfaat bagi penyelenggaraan
pembangunan di Kabupaten Bekasi pada khususnya untuk jangka
menengah dan jangka panjang. Kami yakin dengan rencana kerja yang
kami susun tersebut dapat menghasilkan suatu pekerjaan yang sangat
optimal.
Jangka pelaksanaan pekerjaan untuk pekerjaan/ kegiatan Identifikasi
dan Pemetaan Kondisi Akuifer di Wilayah Cibarusah dengan Bantuan
Geolistrik dan Pemboran Inti adalah 180 (seratus delapan puluh) hari
kalender dari mulai diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
hingga akhir kontrak, yang meliputi :
Tahap Persiapan.
Tahap Diskusi Awal.
Tahap Survei/Pengumpulan Data.
2001 PANGRIPTA VI- 23
Tahap Pentabulasian dan Kompilasi Data Serta Analisis.
Tahap Perumusan Rancangan Rencana.
Pembahasan dan penyepakatan rencana.
Perbaikan / penyempurnaan rencana.
Untuk lebih jelasnya jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan/ kegiatan
Pemetaan Hidrogeologi Cekungan Air Tanah di Wilayah Kecamatan
Cibarusah Kabupaten Bekasi dapat dilihat pada Tabel 8.1.
2001 PANGRIPTA VI- 24
Tabel 8.1Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
Pemetaan Hidrogeologi Cekungan Air Tanah di Wilayah Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi
Pelaksanaan Pekerjaan Selama 180 Hari Kalender Terhitung SPK di Tandatangani oleh pihak yang bersangkutan
2001 PANGRIPTA VI- 25