4.9 laporan pendahuluan (bln ke1)new tian
TRANSCRIPT
24
Laporan Pendahuluan Fasilitator
LAPORAN PENDAHULUAN( Laporan Bulan Ke 1 Juli 2013 )
Desa Dampingan :
I. Desa Praikarang Kecamatan Nggaha Ori Angu
II. Desa Tan Tuku Kecamatan Nggaha Ori Angu
III. Desa Laindeha Kecamatan Pandawai
I. PELAKSANAAN PENDAMPINGAN DESA PRAIKARANG
1.1. Pendahuluan
Latar Belakang
Masih tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia masih menjadi tantangan pembangunan nasional,
khususnya di wilayah perdesaan. Pada tahun 2007, Presiden RI telah mencanangkan Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri ( PNPM Mandiri ), dimana Program ini merupakan
salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan
kesempatan kerja. Selanjutnya, pada tahun 2008, Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (
PPIP ) menjadi slah satu bagian dari PNPM Mandiri yang telah dicanangkan oleh Presiden RI.
PPIP merupakan program yang dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam
pengentasan kemiskinan khususnya di wilayah perdesaan. Program ini dilaksanakan dengan fokus
pada: (i) Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar perdesaan,
(ii)Peningkatan kapasitas perencanaan dan pengembangan masyarakat serta (iii) Peningkatan
kapasitas pemangku kepentingan (stakeholders) dalam penyelenggaraan pembangunan dengan
penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dalam mendukung upaya
pemerintah tersebut, khususnya di wilayah perdesaan dengan melaksanakan program
pembangunan infrastruktur yang berpendekatan pada pemberdayaan masyarakat, yang dikenal
dengan nama Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan(PPIP).
Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang disalurkan melalui PPIP sebesar
Rp.250 juta per desa merupakan dana stimulan Pemerintah Pusat yang diberikan kepada
masyarakat desa sasaran untuk menjadi pendorong bagi peningkatan pembangunan infrastruktur
dan perekonomian masyarakat desa dengan memberikan peran yang lebih besar kepada
masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan serta memanfaatkan dan
mengelolanya sendiri. Pelaksanaan PPIP diharapkan dapat membangun kesadaran kritis dan
kemandirian masyarakat dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan ketertinggalan desanya
dengan menyusun Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang sesuai dengan kebutuhan dan
permasalahannya.
Penyelenggaraan program dilaksanakan secara berjenjang dan bertahap mulai dari
persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta pemanfaatan dan
pemeliharaannya, dimana dalam setiap pelaksanaan melibatkan masyarakat secara luas terutama
masyarakat miskin dan kaum perempuan. Peran Pemerintah daerah selaku pembina pembangunan
diwilayahnya diharapkan dapat mendukung secara optimal penyelenggaraan PPIP dengan
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) 2013
Format 9.9
24
Laporan Pendahuluan Fasilitator
memberikan pembinaan, pengendalian dan pengawasan untuk menciptakan kondisi yang
kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat dalam menyelenggarakan program.
Lokasi PPIP tersebar di 29 Provinsi di seluruh Indonesia termasuk NTT untuk tahun 2011
terdapat 17 Kabupaten dan 122 desa kemudian pada bulan Oktober terjadi penambahan lokasi
sebanyak 125 desa untuk 16 kabupaten yang mendapat alokasi dana BLM dari APBN- P, sesuai
Ketetapan SK Mentri Pekerjaan Umum ,Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2013 ini mendapat
alokasi dana PPIP sebanyak 3 desa pada bulan juni, kemudian pada bulan Juli dari APBN-P,
sebanyak 12 desa sasaran, yaitu Praikaran, Tana Tuku, Laindeha, Lai Hau, Kangeli,
Kambuhapang, Laihiru, Pamiara Maniara, Watuhadang, wula Waijelu, Latena, Lambaka. PPIP
tahun 2013 ini dilaksanakan dengan mekanisme yang sama seperti tahun sebelumnya, yaitu
memberikan penguatan pada peran masyarakat khususnya masyarakat miskin dan kaum
perempuan.Kaidah Pelaksanaan program mengacu pada pedoman yang telah di sempurnakan dan
ketentuan-ketentuan teknis yang telah ditetapkan.
Maksud
Program ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan dan memperkuat
Implementasi tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance) .
Tujuan
Adapun Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) 2013 memiliki tujuan,
yaitu “ untuk mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, hampir miskin, dan kaum
perempuan, termasuk kaum minoritas ke pelayanan infrastruktur dasar perdesaan , dengan
berbasis pada pendekatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan tata kelola pemerintahan
yang baik
Sasaran
a. Tersedianya infrastruktur perdesaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
masyarakat.
b. Meningkatkan kemampuan masyarakat perdesaan dalam penyelenggaraan infrastruktur
perdesaan;
c. Meningkatnya penanganan desa tertinggal;
d. Meningkatnya Aparatur Pemerintah Daerah sebagai fasilitator pembangunan di perdesaan;
e. Terlaksananya penyelenggaraan pembangunan infrastruktur perdesaan yang partisipatif,
transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
1.2. Profil Desa
a. Letak geografis desa
Secara geografis Desa Praikarang, memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :
Wilayah Utara berbatasan dengan Desa Tandula Jangga
Wilayah Selatan berbatasan dengan Desa Praihambuli
Wilayah Timur berbatasan dengan Desa Makamenggit
Wilayah Barat berbatasan dengan Desa Praipaha
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) 2013
24
Laporan Pendahuluan Fasilitator
Adapun rincian kegunaan atas tanah Desa Praikarang sebagai berikut :
Luas Wilayah : 31.111 Ha
Luas wilayah permukiman : 3900 m²
Luas wilayah pertanian : 244 Ha
Luas lahan perkebunan : 16,425
Luas Wilayah Hutan` : ± 500 Ha
b. Aksesibilitas menuju desa
Desa Praikarang terletak sekitar 40 Km dari pusat Ibukota kabupaten yakni kota
Waingapu yang mana secara administratif desa Praikarang berada di kecamatan Nggaha Ori
Angu,Kabupaten Sumba Timur dengan luas wilayah 31.111 Ha. Secara umum, dapat
dijelaskan bahwa mata pencaharian masyarakat Desa Praikarang adalah bertani. Untuk
mencapai pusat Desa Praikarang dilakukan melalui jalan darat yang menghubungkan Ibu
Kota Kecamatan dengan pusat desa dengan jarak kurang lebih 6 km dengan kondisi jalan
aspal.
c. Data kependudukan
Jumlah Penduduk :
Jumlah Kepala Keluarga : 220 KK
Laki-laki : 732 Jiwa
Perempuan : 708 Jiwa
Jumlah : 1.440 Jiwa
Mata Pencaharian
Mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Praikarang adalah petani. Kondisi ini
dapat terlihat pada luas wilayah pertanian yang mencapai 244 Ha. Adapun jenis tanaman
komoditi yang diunggulkan yaitu; padi dan jagung, yang diusahakan dengan cara
tradisional. Sedangkan jumlah Kepala Keluarga Miskin sebanyak 154 KK.
d. Data Potensi Desa
Ekonomi
Sektor Pertanian :
Desa Praikarang memiliki komoditi unggulan dimana merupakan sumber mata pencaharian
penduduk setempat. Komoditi unggulan dimaksud antara lain; padi, dan jagung
Sektor Peternakan
Desa Praikarang memiliki hewan ternak seperti babi, kerbau, sapi dan kuda.
Sektor Perkebunan
Desa Praikarang memiliki lahan perkebunan sayur seluas 15 Ha.
Sumber daya alam yang dimiliki antara lain :
Material lokal :
Material lokal yang dimiliki Desa Praikarang berupa batu gunung
Sumber daya hutan :
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) 2013
24
Laporan Pendahuluan Fasilitator
Desa Praikarang tidak memiliki . Sumber Daya Hutan
Sosial Budaya
Masyarakat Desa Praingkang memiliki budaya gotong royong, dimana setiap anggota
masyarakat selalu mengambil bagian / saling membantu dalam setiap pekerjaan yang
dilakukan, selain itu juga ada budaya belis.
1.3. Permasalahan Umum
Ekonomi
Adapun permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa Praikarang, dimana hasil
pertanian unggulan mereka adalah Padi dan Jagung, yang belum dapat mencukupi kebutuhan
hidup karena pengusahaan tanaman yang masih bersifat tradisional. Kondisi sosial dan
ekonomi yang demikian adalah rata - rata masih dibawah standar oleh karena keterbatasan
pendidikan yang berakibat langsung kepada sumber daya manusia dan jarang untuk
mendapatkan peluang – peluang untuk meraih kesempatan dimaksud dalam rangka
meningkatkan kondisi kehidupan mereka.
Selain itu, hambatan – hambatan yang terjadi adalah kurang tersedianya sarana irigasi
yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang juga sangat mempengaruhi besarnya hasil
pertanian,ketika dalam pemasaran hasil pertanian mereka, apalagi ketika musim hujan tiba,
dimana air meluap menggenangi lokasi persawahan sehingga hasil pertanian tidak dapat
dikembangkan dengan baik.
Sosial Budaya
Kondisi sosial ekonomi yang dibawah standar yang berakibat pada tingkat sumber daya
manusia yang masih rendah hal ini meyebabkan sulitnya perkembangan ekonomi untuk
mencukupi klkebutuhan hidup.
1.4. Rencana Pelaksanaan Kegiatan
a. Jadwal kegiatan di tingkat desa
Jadwal kegiatan di tingkat desa disesuaikan dengan jadwal yang diberikan oleh Satker
Kabupaten Sumba Timur dan telah disepakati oleh Camat dan Kepala Desa pada saat
pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Tingkat Kabupaten pada tanggal 23 Juli 2013 bertempat di
Aula Kantor Desa Praikang Kabupaten Sumba Timur. Adapun jadwal kegiatan PPIP di
tingkat desa untuk bulan Juli 2013 adalah sebagai berikiut :
- Identifikasi Permasalahan dan Pemetaan Kemiskinan
- Rembug Persiapan Warga ke – 3
- Musyawarah Desa II
- Penyusunan RKM
b. Target Penyelesaian Kegiatan di tingkat Desa
Sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah direncanakan diatas maka target penyelesaian
kegiatan PPIP yang telah dilaksanakan oleh FM sampai pada akhir Agustus 2013 adalah
sampai pada tahapan Penyusunan Rencana Kegiatan Masyarakat ( RKM )
1.5. Pendampingan pelaksanaan
a. Progres Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan PPIP Tahun Anggaran 2013 di desa Praikang Kecamatan Nggaha Ori
Angu sampai dengan akhir bulan Juli 2013 sudah sampai pada tahapan
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) 2013
24
Laporan Pendahuluan Fasilitator
Pelaksanaan Musyawarah Desa II, adapun rincian jadwal perjenis kegiatannya adalah sebagai
berikut :
- Rembug Persiapan Warga Ke – 1 dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2013
- Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2013
- Rembug Persiapan Warga ke – 2 dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2013
- Musyawarah Desa I, dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2013
- Identifikasi Permasalahan dan Pemetaan Kemiskinan dilaksanakan pada tanggal 06
Agustus 2013
- Rembug Persiapan Warga ke – 3 dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2013
- Musyawarah Desa II, dilaksanakanj pada tanggal 12 Agusus 2013
b. Koordinasi awal
Pada Tahapan persiapan ini yang dilakukan oleh Fasilitator Masyarakat adalah koordinasi
dan memperkenalkan diri dengan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh – tokoh Masyarakat,
Tokoh Agama dan Tokoh – tokoh Kunci lainnya yang ada di desa.
c. Rembug Persiapan Warga ke – 1
Sebelum melakukan Sosialisasi Program PIP secara formal kepada masyarakat terlebih
dahulu dilakukan Rembug Persiapan Warga yang dilakukan oelh Tim Pelaksana Kabupaten,
dengan sasaran adalah masyarakat umum terutama kaum miskin dan kaum perempuan termasuk
kaum minoritas, tokoh masyarakat/ pemerintahan/ kelompok / organisasi masyarakat yang ada
didesa sasaran. Tujuan diadakannya Rembug Penyiapan warga ini adalah sebagai sarana,
penyebarluasan informasi awal program, identifikasi calon-calon pengurus OMS dan Kader
Desa, penjelasan tentang Pakta Integritas dan juga sebagai ajang persiapan masyarakat desa
untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan
benar-benar melibatkan masyarakat khususnya masyarakat miskin dan kaum perempuan.
d. Sosialisasi
Sosialisasi merupakan upaya memperkenalkan dan menyebarluaskan informasi
mengenai PPIP kepada masyarakat selaku penerima program dan pelaksana ditingkat
desa serta kepada para pelaku dan instansi atau lembaga pendukung program selain
kegiatan rembug persiapan yang telah dilakukan sebelumnya. Kegiatan sosialisasi di
tingkat desa telah dipersiapkan sebelumnya oleh Kepala Desa/Lurah dan dibantu oleh
Tim Pelaksana Kabupaten melalui rembug persiapan warga. Bertindak selaku nara
sumber dalam sosialisasi tingkat desa adalah Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten, pihak
kecamatan dan Tim Pelaksana Kabupaten. Acara sosialisasi di Desa Praikarang
Kecamatan Nggaha Ori Angu yang dihadiri oleh Fasilitator Masyarakat ( FM ) Materi
yang disampaikan pada saat sosialisasi adalah penjelasan tujuan, sasaran,
pendekatan,dan prinsip-prinsip PPIP, penjelasan mekanisme pelaksanaan program,
penjelasan komponen dan kriteria infrastruktur yang diperbolehkan dan yang tidak
diperbolehkan dengan penekanan bahwa dalam memilih infrastruktur harus sesuai
dengan kriteria dan prioritas antara lain pemanfaatannya oleh sebagian besar masyarakat
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) 2013
24
Laporan Pendahuluan Fasilitator
miskin dan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Penjelasan tentang
sumber dana dan mekanisme penyaluran dana, peran pelaku ditingkat desa/kelurahan
yaitu OMS, KPP, Kader Desa dan Pemerintah Desa dan dilanjutkan dengan penjelasan
mengenai apa itu Pakta Integritas. Setelah selesai pemaparan materi sosialisasi oleh Tim
Pelaksana Kabupaten, Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten dan Fasilitator Masyarakat
maka dilanjutkan dengan tanya jawab diantara peserta sosialisasi dengan nara sumber.
Akhir dari acara sosialisasi adalah penandatanganan Pakta Integritas, Berita Acara
sosialisasi, pembuatan Notulensi dan pendokumentasian mengenai kegiatan sosialisasi
serta penandatanganan Pakta Integritas.
e. Rembug Persiapan Warga ke – 2
Sebelum masuk dalam tahapan Musyawarah Desa I terlebih dahulu dilakukan
rembug penyiapan warga ke 2 dengan sasaran adalah masyarakat umum terutama kaum
miskin dan kaum perempuan termasuk kaum minoritas, tokoh masyarakat/
pemerintahan/ kelompok / organisasi masyarakat yang ada didesa sasaran. Tujuan
diadakannya Rembug Penyiapan warga ke 2 ini adalah sebagai sarana penyebarluasan
informasi tentang program secara terus-menerus kepada masyarakat, mengidentifikasi
calon-calon pengurus OMS , KPP dan Kader Desa, penjelasan mengenai kriterie-kriteria
OMS, KPP dan Kader Desa serta tugas-tugas mereka, penjelasan tentang pentingnya
partisipasi aktif dari seluruh masyarakat sebagai pemilik program terutama masyarakat
miskin dan kaum perempuan mulai dari tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan
sampai tahapan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur terbangun.
f.Musyawarah Desa I
Musyawarah Desa I merupakan forum pertemuan masyarakat desa yang dilaksanakan oleh
Kepala Desa dan dibantu oleh Fasilitator Masyarakat untuk membentuk OMS dan KD. Tahapan
ini masih merupakan tahapan persiapan dalam PPIP yang dilakukan setelah rembug penyiapan
warga ke 2. Agenda acara Musyawarah Desa I adalah memilih dan menetapkan OMS sebagai
penanggung jawab operasional kegiatan di desa, memilih dan menetapkan 1 (satu) orang Kader
Desa sebagai aktor pemberdaayaan, menjelaskan kembali akan pentingnya partisipasi
masyarakat sebagai aktor keberhasilan PPIP terlutama peran masyarakat miskin dan kaum
perempuan sangat penting dalam setiap tahapan kegiatan, menetapkan lokasi sekretariat OMS
dan pemasangan papan informasi untuk kegiatan PPIP, menyepakati dan menetapkan jadwal
pelaksanaan Musyawarah Desa II. Nara Sumber dalam Musyawarah Desa I adalah Fasilitator
Masyarakat, Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten, Tim Kecamatan (Camat). Proses yang terjadi
dalam Musyawarah Desa I adalah di dahului dengan sambutan dari Kepala Desa yang sekaligus
penjelasan maksud dan tujuan pertemuan, penjelasan tentang PPIP oleh Tim Pelaksana
Kabupaten dan/atau Camat dengan materi yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu, selanjutnya
diskusi tentang hal-hal yang dianggap masih belum jelas, acara selanjutnya adalah penjelasan
kriteria-kriteria pengurus OMS dan KD beserta uraian tugas, hak dan kewajibannya serta proses
pemilihannya. Proses pemilihan OMS dilakukan dengan terlebih dahulu setiap Dusun/RW
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) 2013
24
Laporan Pendahuluan Fasilitator
mengajukan bakal calon yang telah mereka persiapkan sebelumnya untuk menduduki posisi
ketua, sekertaris, bendahara dan anggota kemudian dilakukan pemungutan suara dengan cara
votting. Setelah selesai pemungutan dan penetapan OMS, maka dilanjutkan dengan pemungutan
suara untuk memilih KPP dan KD. Setiap Dusun/RW mengajukan calon-calon KPP dan KD
yang telah mereka persiapkan sebelumnya, kemudian dilakukan pemungutan suara dengan cara
votting, selanjutnya diadakan penghitungan suara kemudian penetapan KD terpilih berdasarkan
suara terbanyak dan disahkan oleh Kepala Desa. Selesai acara pemilihan dan penetapan OMS
dan KD maka dilanjutkan dengan penutupan acara dan Pembuatan Berita Acara yang telah
dipersiapkan oleh Fasilitator Masyarakat.
g. Identifikasi Permasalahan
Identifikasi Permasalahan dan Pemetaan Kemiskinan dilakukan melalui Survey Kampung
Sendiri (SKS) oleh OMS bersama dengan KD dan FM serta relawan masyarakat dari masing-
masing Dusun/RW dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai kondisi
desa, kodisi kependudukan, kondisi pelayanan dasar prasarana perdesaan sampai dengan
permasalahan yang dihadapi sebagai bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Masyarakat
(RKM).
Data dan informasi yang di gali melalui Survey Kampung Sendiri (SKS) adalah Kondisi
Wilayah, Kondisi Demografi dan Kondisi Kemiskinan.
Dari hasil SKS kemudian OMS, KD dan didampingi FM melakukan Identifikasi permasalahan
dan Pemetaan Kemiskinan yang terdapat di desa. Hasil identifikasi kemudian dicermati bersama
oleh OMS, KD dan didampingi oleh FM untuk merumuskan permasalahan yang dihadapi.
Identikasi Permasalahan dan Pemetaan Kemiskinan dilakukan dengan Penyusunan daftar
identifikasi masalah, penyusunan akar masalah, penentuan prioritas masalah dan prioritas
alternatif pemecahan masalah.
h. Rembug Persiapan Warga Desa ke – 3
Setelah Identifikasi Permasalahan, langkah selanjutnya adalah Rembug Penyiapan Warga
ke 3 dengan sasaran adalah masyarakat umum terutama kaum miskin dan kaum perempuan
termasuk kaum minoritas, tokoh masyarakat/ pemerintahan/ kelompok / organisasi masyarakat
yang ada didesa sasaran. Tujuan diadakannya Rembug Penyiapan Warga ke 3 ini adalah sebagai
sarana penyebarluasan informasi tentang program secara terus-menerus kepada masyarakat,
penyiapan masyarakat untuk turut aktif dalam Musyawarah Desa II, merumuskan prioritas
permasalahan yang terdapat di desa, merumuskan prioritas kegiatan sebagai bahan masukan
untuk penyusunan Usulan Prioritas Desa, menentukan jenis infrastruktur yang akan dibangun
dan merumuskan rencana kegiatan untuk penyusunan Rencana Kegiatan Masyarakat, penjelasan
tentang pentingnya partisipasi aktif dari seluruh masyarakat sebagai pemilik program terutama
masyarakat miskin dan kaum perempuan mulai dari tahapan persiapan, perencanaan,
pelaksanaan sampai tahapan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur terbangun.
i.Musyawarah Desa II
Setelah Identifikasi Permasalahan dan Rembug Penyiapan Warga ke 3, maka
langkah selanjutnya adalah Musyawarah Desa II dilakukan dalam bentuk diskusi
terbuka untuk merumuskan Prioritas Permasalahan dan Rencana Kegiatan sebagai
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) 2013
24
Laporan Pendahuluan Fasilitator
masukan bagi Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM). Proses yang terjadi dalam
Musyawarah Desa II adalah pertama pemaparan permasalahan dan kondisi awal desa
yang diperoleh dari hasil identifikasi masalah dan perumusan masalah, kemudian
verifikasi masalah oleh seluruh peserta dan diskusi kelompok diantara peserta
membahas dan membuat prioritas permasalahan dan kondisi lingkungan pada masa
yang akan datang. Setelah diskusi kelompok maka dilakukan pleno hasil diskusi yang
membahas prioritas permasalahan dan kondisi lingkungan pada masa yang akan datang
dan penetapan pemecahan masalah yang ditetapkan bersama dengan
mempertimbangkan kondisi yang akan datang. Langkah selanjutnya adalah pembahasan
Solusi Teknis terhadap pemecahan permasalahan Infrastruktur yang telah ditetapkan
yang terkait dengan kebutuhan lahan,mekanisme dan pembiayaan Operasi
Pemeliharaan. Selanjutnya Penentuan Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan
menyangkut penentuan rencana, identifikasi penerima manfaat, penentuan waktu
pelaksanaan dan penetapan upah pekerja. Dalam penetapan Usulan Rencana Kegiatan
Masyarakat (RKM) dibahas pula mengenai luas lahan yang dibutuhkan dan status
kepemilikan lahan. Langkah yang terakhir adalah menetapkan prioritas masalah dan
prioritas kegiatan sebagai masukan untuk RKM dan kemudian disahkan oleh Kepala
Desa.
j. Penyusunan RKM
Penyusunan Rencana Kegiatan Masyarakat dilakukan oleh OMS dan KD dengan di dampingi
oleh FM. Usulan RKM memuat rencana kerja pembangunan infrastruktur, rencana operasi dan
pemeliharaan termasuk rencana pembiayaan operasi dan pemeliharaan. FM membimbing proses
penyusunan usulan kegiatan secara teknis dan mendorong partisipasi dari kaum perempuan dan
penduduk miskin serta meningkatkan kemampuan teknis masyarakat dalam merumuskan
langkah-langkah pemecahan masalah yang ada di desa/kelurahan. Permasalahan yang dihadapi
dalam proses penyusunan RKM adalah pada umumnya semua desa/kelurahan tidak mempunyai
data desa/kelurahan yang lengkap sehingga langkah yang FM tempuh adalah dengan mencari
data dari Badan Pusat Statistik (BPS), desa/kelurahan belum mempunyai RPJM serta data profil
desa/kelurahan yang adapun berupa data lama sejak tahun 2006 dan tidak pernah di up-date,
data tentang KK Miskin yang ada jumlahnya tidak pasti sehingga data yang dipakai adalah
jumlah KK Miskin penerima Raskin, hal ini disebabkan oleh petugas pendataan di
desa/kelurahan kurang bekerja secara optimal.
II. PELAKSANAAN PENDAMPINGAN DESA TANA TUKU
2.1. Pendahuluan
Masih tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia masih menjadi tantangan pembangunan
nasional, khususnya di wilayah perdesaan. Pada tahun 2007, Presiden RI telah mencanangkan
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri ( PNPM Mandiri ), dimana Program ini
merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan
perluasan kesempatan kerja. Selanjutnya, pada tahun 2008, Program Pembangunan Infrastruktur
Perdesaan ( PPIP ) menjadi slah satu bagian dari PNPM Mandiri yang telah dicanangkan oleh
Presiden RI. PPIP merupakan program yang dilaksanakan untuk mendukung kebijakan
pemerintah dalam pengentasan kemiskinan khususnya di wilayah perdesaan. Program ini
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) 2013
24
Laporan Pendahuluan Fasilitator
dilaksanakan dengan fokus pada: (i) Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan
infrastruktur dasar perdesaan,(ii)Peningkatan kapasitas perencanaan dan pengembangan
masyarakat serta (iii) Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan (stakeholders) dalam
penyelenggaraan pembangunan dengan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (Good
Governance).
Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dalam mendukung
upaya pemerintah tersebut, khususnya di wilayah perdesaan dengan melaksanakan program
pembangunan infrastruktur yang berpendekatan pada pemberdayaan masyarakat, yang dikenal
dengan nama Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan(PPIP).
Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang disalurkan melalui PPIP sebesar
Rp.250 juta per desa merupakan dana stimulan Pemerintah Pusat yang diberikan kepada
masyarakat desa sasaran untuk menjadi pendorong bagi peningkatan pembangunan infrastruktur
dan perekonomian masyarakat desa dengan memberikan peran yang lebih besar kepada
masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan serta memanfaatkan dan
mengelolanya sendiri. Pelaksanaan PPIP diharapkan dapat membangun kesadaran kritis dan
kemandirian masyarakat dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan ketertinggalan desanya
dengan menyusun Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang sesuai dengan kebutuhan dan
permasalahannya.
Penyelenggaraan program dilaksanakan secara berjenjang dan bertahap mulai dari
persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta pemanfaatan dan
pemeliharaannya, dimana dalam setiap pelaksanaan melibatkan masyarakat secara luas terutama
masyarakat miskin dan kaum perempuan. Peran Pemerintah daerah selaku pembina
pembangunan diwilayahnya diharapkan dapat mendukung secara optimal penyelenggaraan PPIP
dengan memberikan pembinaan, pengendalian dan pengawasan untuk menciptakan kondisi
yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat dalam menyelenggarakan program.
Lokasi PPIP tersebar di 29 Provinsi di seluruh Indonesia termasuk NTT untuk tahun 2012
terdapat 17 Kabupaten dan 122 desa kemudian pada bulan Oktober terjadi penambahan lokasi
sebanyak 125 desa untuk 16 kabupaten yang mendapat alokasi dana BLM dari APBN- P, sesuai
Ketetapan SK Mentri Pekerjaan Umum , Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2013 ini
mendapat alokasi dana PPIP sebanyak 3 desa pada bukan Mei, kemudian pada bulan Juli dari
APBN-P, sebanyak 12 desa sasaran, yaitu Praikaran, Tana Tuku, Laindeha, Lai Hau, Kangeli,
Kambuhapang, Laihiru, Pamiara Maniara, Watuhadang, wula Waijelu, Latena, Lambaka. PPIP
tahun 20123 ini dilaksanakan dengan mekanisme yang sama seperti tahun sebelumnya, yaitu
memberikan penguatan pada peran masyarakat khususnya masyarakat miskin dan kaum
perempuan.Kaidah Pelaksanaan program mengacu pada pedoman yang telah di sempurnakan
dan ketentuan-ketentuan teknis yang telah ditetapkan.
Maksud
Program ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan dan memperkuat
Implementasi tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance) .
Tujuan
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) 2013
24
Laporan Pendahuluan Fasilitator
Adapun Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) 2013 memiliki tujuan, yaitu
“ untuk mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, hampir miskin, dan kaum
perempuan, termasuk kaum minoritas ke pelayanan infrastruktur dasar perdesaan , dengan
berbasis pada pendekatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan tata kelola pemerintahan
yang baik”
Sasaran
a. Tersedianya infrastruktur perdesaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
b. Meningkatkan kemampuan masyarakat perdesaan dalam penyelenggaraan infrastruktur
perdesaan;
c. Meningkatnya penanganan desa tertinggal;
d. Meningkatnya Aparatur Pemerintah Daerah sebagai fasilitator pembangunan di
perdesaan;
e. Terlaksananya penyelenggaraan pembangunan infrastruktur perdesaan yang partisipatif,
transparan, akuntabel, dan berkelanjutan
2.2. Profil Desa
a. Letak geografis desa
Desa Tana Tuku dengan luas wilayah 40.000 Ha adalah salah satu desa yang sangat
luas wilayahnya. Desa Tana Tuku ini terletak dalam Kecamatan Nggaha Ori Angu Kabupaten
Sumba Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
Wilayah Utara berbatasan dengan Desa Praingkarang
Wilayah Selatan berbatasan dengan Desa Pulu Panjang
Wilayah Timur berbatasan dengan Desa Makamenggit
Wilayah Barat berbatasan dengan Desa Praihambuli
Adapun rincian kegunaan atas tanah desa Tana Tuku sebagai berikut :
Luas Wilayah : 40.000 Ha
Luas wilayah permukiman : 400 Ha
Luas wilayah pertanian : 450 Ha
Luas lahan perkebunan : 104,18 Ha
b. Aksesibilitas menuju desa
Desa Tana Tuku terletak sekitar ± 40 Km dari pusat Ibukota kabupaten yakni kota
Waingapu yang mana secara administratif desa Tana Tuku berada di kecamatan Kahaungu
Nggaha Ori Angu kabupaten Sumba Timur dengan dengan luas wilayah 40.000 Km2 dengan
kondisi alam dataran, dengan curah hujan yang tidak menentu. Secara umum, dapat dijelaskan
bahwa mata pencaharian masyarakat Tana Tuku adalah bertani. Untuk mencapai pusat desa
Tana Tuku dilakukan melalui jalan darat yang menghubungkan Ibu Kota Kecamatan dengan
pusat desa dengan jarak ± 2 km dengan kondisi jalan aspal..
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) 2013
24
Laporan Pendahuluan Fasilitator
c. Data kependudukan
Jumlah Penduduk :
Jumlah Kepala Keluarga : 227 KK
Laki-laki : 421 Jiwa
Perempuan : 587 Jiwa
Jumlah : 1008 Jiwa
Mata Pencaharian
Mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Tana Tuku adalah petani. Kondisi ini dapat
terlihat pada luas wilayah pertanian yang mencapai 450 Ha. Adapun jenis tanaman komoditi
yang diunggulkan yaitu; padi, ubi, dan jagung, yang diusahakan dengan cara tradisional.
Sedangkan jumlah Kepala Keluarga Miskin sebanyak 143 KK, jumlah Kepala Keluarga
dengan tingkat kehidupan mendekati miskin sebanyak 227 KK dan jumlah yang mampu
sebanyak 6 KK.
d. Data Potensi Desa
Ekonomi
Sektor Pertanian :
Desa Tana Tuku memiliki komoditi unggulan dimana merupakan sumber mata
pencaharian penduduk setempat. Komoditi unggulan dimaksud atara lain; padi, jagung dan
ubi
Sektor Peternakan
Desa Tana Tuku hewan ternak seperti :
Sapi : 521 Ekor
Kerbau : 713 Ekor
Kuda : 377 Ekor
Babi : 2144 Ekor
Kambing : 57 Ekor
Sektor Perkebunan
Desa Tana Tuku memiliki lahan perkebunan dengan luas sebagai berikut :
Jagung : 62,18 Ha
Padi Sawah : 50 Ha
Padi ladang : 81,125 Ha
Ubi Kayu : 42 Ha
Sumber daya alam yang dimiliki antara lain :
Material lokal :
Material lokal yang dimiliki Desa Tana Tuku berupa batu gunung dan sirtu
Sumber daya hutan :
Tidak adanya sumber daya yang di hasilkan
Sosial Budaya
Adanya budaya gotong royong dalam melaksanakan berbagai kegiatan dalam desa..
2.3. Permasalahan Umum
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) 2013
24
Laporan Pendahuluan Fasilitator
Ekonomi
Secara umum, dapat dijelaskan bahwa mata pencaharian masyarakat Desa Tana Tuku adalah
bertani dan tingkat kehidupan ekonomi masyarakat Desa Tana Tuku mayoritas penduduknya
masih tergolong miskin. Hal tersebut disebabkan karena berbagai macam faktor, antara lain ;
Sarana dan prasarana penunjang ekonomi masyarakat yang masih belum mampu mendukung
atau merangsang pertumbuhan kehidupan ekonomi yang berdampak pada tingginya biaya
mobilisasi sehingga hasil produksi usaha cenderung lebih kecil dari biaya produksi usaha
masyarakat.
Lemahnya kegiatan usaha masyarakat untuk mendukung pendapatan ekonomi keluarga,
dalam arti ada banyak usaha ekonomi masyarakat yang bertumbuhnya kurang sehat yang
dipengaruhi oleh minimnya ketersediaan modal usaha.
Sosial Budaya
Kondisi soail ekonomi yang masih di bawah standar yang berakibat pada tingkat sumber daya
manusia yang masih rendah, hal ini menyebabkan sulitnya perkembangan ekonomi untuk
mencukupi kebutuhan hidup.
2.4. Rencana Pelaksanaan Kegiatan
a. Jadwal kegiatan di tingkat desa
Jadwal kegiatan di tingkat desa disesuaikan dengan jadwal yang diberikan oleh Satker
Kabupaten Sumba Timur dan telah disepakati oleh Camat dan Kepala Desa pada saat
pelaksanaan kegiatan Sosialisasi pada tanggal 23 Juli 2013 bertempat di Aula Kantor Desa
Tana Tuku Kabupaten Sumba Timur. Adapun jadwal kegiatan PPIP di tingkat desa untuk
bulan Juli 2013 adalah sebagai berikut :
- Identifikasi Permasalahan dan Pemetaan Kemiskinan
- Rembug Persiapan Warga ke – 3
- Musyawarah Desa II
- Penyusunan RKM
b. Target penyelesaian kegiatan di tingkat desa
Target penyelesaian kegiatan di tingkat desa telah direncanakan diatas maka target
penyelesaian kegiatan PPIP yang telah dilaksanakan oleh FM sampai dengan akhir Agustus
2013 adalah sampai pada tahapan Penyusunan Rencana Kegiatan Masyarakat ( RKM ) ,
2.5. Pendampingan pelaksanaan
a. Progres pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan PPIP Tahun Anggaran 2013 di desa Tana Tuku Kecamatan Nggaha
Ori Angu sampai dengan akhir bulan Agustus 2013 sudah sampai pada tahapan
Pelaksanaan Musyawarah Desa II, adapun rincian jadwal perjenis kegiatannya adalah sebagai
berikut :
- Rembug Persiapan Warga Ke – 1 dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2013
- Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2013
- Rembug Persiapan Warga ke – 2 dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2013
- Musyawarah Desa I, dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2013
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) 2013
24
Laporan Pendahuluan Fasilitator
- Identifikasi Permasalahan dan Pemetaan Kemiskinan dilaksanakan pada tanggal 22 Juli
2013.
- Rembug Persiapan Warga ke – 3 dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2013
- Musyawarah Desa II, dilaksanakanj pada tanggal 30 juli 2013
b. Koordinasi awal
Pada Tahapan persiapan ini yang dilakukan oleh Fasilitator Masyarakat adalah koordinasi
dan memperkenalkan diri dengan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh – tokoh Masyarakat,
Tokoh Agama dan Tokoh – tokoh Kunci lainnya yang ada di desa.
c. Rembug Persiapan
Sebelum melakukan Sosialisasi Program PIP secara formal kepada masyarakat terlebih
dahulu dilakukan Rembug Persiapan Warga yang dilakukan oelh Tim Pelaksana Kabupaten,
dengan sasaran adalah masyarakat umum terutama kaum miskin dan kaum perempuan termasuk
kaum minoritas, tokoh masyarakat/ pemerintahan/ kelompok / organisasi masyarakat yang ada
didesa sasaran. Tujuan diadakannya Rembug Penyiapan warga ini adalah sebagai sarana,
penyebarluasan informasi awal program, identifikasi calon-calon pengurus OMS, KPP dan
Kader Desa, penjelasan tentang Pakta Integritas dan juga sebagai ajang persiapan masyarakat
desa untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan
benar-benar melibatkan masyarakat khususnya masyarakat miskin dan kaum perempuan.
d. Sosialisasi
Sosialisasi merupakan upaya memperkenalkan dan menyebarluaskan informasi
mengenai PPIP kepada masyarakat selaku penerima program dan pelaksana ditingkat
desa serta kepada para pelaku dan instansi atau lembaga pendukung program selain
kegiatan rembug persiapan yang telah dilakukan sebelumnya. Kegiatan sosialisasi di
tingkat desa telah dipersiapkan sebelumnya oleh Kepala Desa/Lurah dan dibantu oleh
Tim Pelaksana Kabupaten melalui rembug persiapan warga. Bertindak selaku nara
sumber dalam sosialisasi tingkat desa adalah Fasilitator Masyarakat, Tenaga Ahli
Manajemen Kabupaten, pihak kecamatan dan Tim Pelaksana Kabupaten. Acara
sosialisasi di Desa Tana Tuku Kecamatan Nggaha Oir Angu yang dihadiri oleh
Fasilitator Masyarakat ( FM ). Materi yang disampaikan pada saat sosialisasi adalah
penjelasan tujuan, sasaran, pendekatan,dan prinsip-prinsip PPIP, penjelasan mekanisme
pelaksanaan program, penjelasan komponen dan kriteria infrastruktur yang
diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dengan penekanan bahwa dalam memilih
infrastruktur harus sesuai dengan kriteria dan prioritas antara lain pemanfaatannya oleh
sebagian besar masyarakat miskin dan berdampak pada peningkatan ekonomi
masyarakat. Penjelasan tentang sumber dana dan mekanisme penyaluran dana, peran
pelaku ditingkat desa/kelurahan yaitu OMS, KPP, Kader Desa dan Pemerintah
Desa/kelurahan dan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai apa itu Pakta Integritas.
Setelah selesai pemaparan materi sosialisasi oleh Tim Pelaksana Kabupaten, Tenaga
Ahli Manajemen Kabupaten dan Fasilitator Masyarakat maka dilanjutkan dengan tanya
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) 2013
24
Laporan Pendahuluan Fasilitator
jawab diantara peserta sosialisasi dengan nara sumber. Akhir dari acara sosialisasi
adalah penandatanganan Pakta Integritas, Berita Acara sosialisasi, pembuatan Notulensi
dan pendokumentasian mengenai kegiatan sosialisasi serta penandatanganan Pakta
Integritas.
e. Rembug Persiapan Warga ke – 2
Sebelum masuk dalam tahapan Musyawarah Desa I terlebih dahulu dilakukan
rembug penyiapan warga ke 2 dengan sasaran adalah masyarakat umum terutama kaum
miskin dan kaum perempuan termasuk kaum minoritas, tokoh masyarakat/
pemerintahan/ kelompok / organisasi masyarakat yang ada didesa sasaran. Tujuan
diadakannya Rembug Penyiapan warga ke 2 ini adalah sebagai sarana penyebarluasan
informasi tentang program secara terus-menerus kepada masyarakat, mengidentifikasi
calon-calon pengurus OMS, KPP dan Kader Desa, penjelasan mengenai kriterie-kriteria
OMS,KPP dan Kader Desa serta tugas-tugas mereka, penjelasan tentang pentingnya
partisipasi aktif dari seluruh masyarakat sebagai pemilik program terutama masyarakat
miskin dan kaum perempuan mulai dari tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan
sampai tahapan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur terbangun.
f. Musyawarah Desa I
Musyawarah Desa I merupakan forum pertemuan masyarakat desa yang dilaksanakan oleh
Kepala Desa dan dibantu oleh Fasilitator Masyarakat untuk membentuk OMS dan KD. Tahapan
ini masih merupakan tahapan persiapan dalam PPIP yang dilakukan setelah rembug penyiapan
warga ke 2. Agenda acara Musyawarah Desa I adalah memilih dan menetapkan OMS sebagai
penanggung jawab operasional kegiatan di desa, memilih dan menetapkan 1 (satu) orang Kader
Desa sebagai aktor pemberdaayaan, menjelaskan kembali akan pentingnya partisipasi
masyarakat sebagai aktor keberhasilan PPIP terlutama peran masyarakat miskin dan kaum
perempuan sangat penting dalam setiap tahapan kegiatan, menetapkan lokasi sekretariat OMS
dan pemasangan papan informasi untuk kegiatan PPIP, menyepakati dan menetapkan jadwal
pelaksanaan Musyawarah Desa II. Nara Sumber dalam Musyawarah Desa I adalah Tenaga Ahli
Manajemen Kabupaten, Tim Kecamatan (Camat). Proses yang terjadi dalam Musyawarah Desa
I adalah di dahului dengan sambutan dari Kepala Desa yang sekaligus penjelasan maksud dan
tujuan pertemuan, penjelasan tentang PPIP oleh Tim Pelaksana Kabupaten dan/atau Camat
dengan materi yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu, selanjutnya diskusi tentang hal-hal yang
dianggap masih belum jelas, acara selanjutnya adalah penjelasan kriteria-kriteria pengurus
OMS, KPP dan KD beserta uraian tugas, hak dan kewajibannya serta proses pemilihannya.
Proses pemilihan OMS dilakukan dengan terlebih dahulu setiap Dusun/RW mengajukan bakal
calon yang telah mereka persiapkan sebelumnya untuk menduduki posisi ketua, sekertaris,
bendahara dan anggota kemudian dilakukan pemungutan suara dengan cara votting. Setelah
selesai pemungutan dan penetapan OMS, maka dilanjutkan dengan pemungutan suara untuk
memilih KPP dan KD. Setiap Dusun/RW mengajukan calon-calon KD yang telah mereka
persiapkan sebelumnya, kemudian dilakukan pemungutan suara dengan cara votting,
selanjutnya diadakan penghitungan suara kemudian penetapan KD terpilih berdasarkan suara
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) 2013
24
Laporan Pendahuluan Fasilitator
terbanyak dan disahkan oleh Kepala Desa. Selesai acara pemilihan dan penetapan OMS,KPP
dan KD maka dilanjutkan dengan penutupan acara dan Pembuatan Berita Acara yang telah
dipersiapkan oleh Fasilitator Masyarakat.
g. Identifikasi Permasalahan
Identifikasi Permasalahan dan Pemetaan Kemiskinan dilakukan melalui Survey Kampung
Sendiri (SKS) oleh OMS ,KPP , KD dan FM serta relawan masyarakat dari masing-masing
Dusun/RW dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai kondisi desa,
kodisi kependudukan, kondisi pelayanan dasar prasarana perdesaan sampai dengan
permasalahan yang dihadapi sebagai bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Masyarakat
(RKM).
Data dan informasi yang di gali melalui Survey Kampung Sendiri (SKS) adalah Kondisi
Wilayah, Kondisi Demografi dan Kondisi Kemiskinan.
Dari hasil SKS kemudian OMS, KD dan didampingi FM melakukan Identifikasi permasalahan
dan Pemetaan Kemiskinan yang terdapat di desa. Hasil identifikasi kemudian dicermati bersama
oleh OMS, KD dan didampingi oleh FM untuk merumuskan permasalahan yang dihadapi.
Identikasi Permasalahan dan Pemetaan Kemiskinan dilakukan dengan Penyusunan daftar
identifikasi masalah, penyusunan akar masalah, penentuan prioritas masalah dan prioritas
alternatif pemecahan masalah.
h. Rembug Persiapan Warga Desa ke – 3
Setelah Identifikasi Permasalahan, langkah selanjutnya adalah Rembug Penyiapan Warga
ke 3 dengan sasaran adalah masyarakat umum terutama kaum miskin dan kaum perempuan
termasuk kaum minoritas, tokoh masyarakat/ pemerintahan/ kelompok / organisasi masyarakat
yang ada didesa sasaran. Tujuan diadakannya Rembug Penyiapan Warga ke 3 ini adalah sebagai
sarana penyebarluasan informasi tentang program secara terus-menerus kepada masyarakat,
penyiapan masyarakat untuk turut aktif dalam Musyawarah Desa II, merumuskan prioritas
permasalahan yang terdapat di desa, merumuskan prioritas kegiatan sebagai bahan masukan
untuk penyusunan Usulan Prioritas Desa, menentukan jenis infrastruktur yang akan dibangun
dan merumuskan rencana kegiatan untuk penyusunan Rencana Kegiatan Masyarakat, penjelasan
tentang pentingnya partisipasi aktif dari seluruh masyarakat sebagai pemilik program terutama
masyarakat miskin dan kaum perempuan mulai dari tahapan persiapan, perencanaan,
pelaksanaan sampai tahapan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur terbangun.
i. Musyawarah Desa II
Setelah Identifikasi Permasalahan dan Rembug Penyiapan Warga ke 3, maka
langkah selanjutnya adalah Musyawarah Desa II dilakukan dalam bentuk diskusi
terbuka untuk merumuskan Prioritas Permasalahan dan Rencana Kegiatan sebagai
masukan bagi Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM). Proses yang terjadi dalam
Musyawarah Desa II adalah pertama pemaparan permasalahan dan kondisi awal desa
yang diperoleh dari hasil identifikasi masalah dan perumusan masalah, kemudian
verifikasi masalah oleh seluruh peserta dan diskusi kelompok diantara peserta
membahas dan membuat prioritas permasalahan dan kondisi lingkungan pada masa
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) 2013
24
Laporan Pendahuluan Fasilitator
yang akan datang. Setelah diskusi kelompok maka dilakukan pleno hasil diskusi yang
membahas prioritas permasalahan dan kondisi lingkungan pada masa yang akan datang
dan penetapan pemecahan masalah yang ditetapkan bersama dengan
mempertimbangkan kondisi yang akan datang. Langkah selanjutnya adalah pembahasan
Solusi Teknis terhadap pemecahan permasalahan Infrastruktur yang telah ditetapkan
yang terkait dengan kebutuhan lahan,mekanisme dan pembiayaan Operasi
Pemeliharaan. Selanjutnya Penentuan Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan
menyangkut penentuan rencana, identifikasi penerima manfaat, penentuan waktu
pelaksanaan dan penetapan upah pekerja. Dalam penetapan Usulan Rencana Kegiatan
Masyarakat (RKM) dibahas pula mengenai luas lahan yang dibutuhkan dan status
kepemilikan lahan. Langkah yang terakhir adalah menetapkan prioritas masalah dan
prioritas kegiatan sebagai masukan. RKM dan kemudian disahkan oleh Kepala Desa.
j.Penyusunan RKM
Penyusunan Rencana Kegiatan Masyarakat dilakukan oleh OMS dan KD dengan di dampingi
oleh FM. Usulan RKM memuat rencana kerja pembangunan infrastruktur, rencana operasi dan
pemeliharaan termasuk rencana pembiayaan operasi dan pemeliharaan. FM membimbing proses
penyusunan usulan kegiatan secara teknis dan mendorong partisipasi dari kaum perempuan dan
penduduk miskin serta meningkatkan kemampuan teknis masyarakat dalam merumuskan
langkah-langkah pemecahan masalah yang ada di desa/kelurahan. Permasalahan yang dihadapi
dalam proses penyusunan RKM adalah pada umumnya semua desa/kelurahan tidak mempunyai
data desa/kelurahan yang lengkap sehingga langkah yang FM tempuh adalah dengan mencari
data dari Badan Pusat Statistik (BPS), desa/kelurahan belum mempunyai RPJM serta data profil
desa/kelurahan yang adapun berupa data lama sejak tahun 2006 dan tidak pernah di up-date,
data tentang KK Miskin yang ada jumlahnya tidak pasti sehingga data yang dipakai adalah
jumlah KK Miskin penerima Raskin, hal ini disebabkan oleh petugas pendataan di
desa/kelurahan kurang bekerja secara optimal.
III. PELAKSANAAN PENDAMPINGAN DESA LAINDEHA
3.1. Pendahuluan
Masih tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia masih menjadi tantangan pembangunan
nasional, khususnya di wilayah perdesaan. Dalam rangka mendukung pengurangan kemiskinan
di perdesaan serta meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin,
maka pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM
Mandiri), dimana Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat
penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Selanjutnya, pada tahun 2008,
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan ( PPIP ) menjadi slah satu bagian dari PNPM
Mandiri yang telah dicanangkan oleh Presiden RI. PPIP merupakan program yang dilaksanakan
untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan khususnya di wilayah
perdesaan. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada: (i) Peningkatan akses masyarakat
terhadap pelayanan infrastruktur dasar perdesaan,(ii)Peningkatan kapasitas perencanaan dan
pengembangan masyarakat serta (iii) Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) 2013
24
Laporan Pendahuluan Fasilitator
(stakeholders) dalam penyelenggaraan pembangunan dengan penerapan tata kelola
pemerintahan yang baik (Good Governance).
Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dalam mendukung
upaya pemerintah tersebut, khususnya di wilayah perdesaan dengan melaksanakan program
pembangunan infrastruktur yang berpendekatan pada pemberdayaan masyarakat, yang dikenal
dengan nama Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan(PPIP).
Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang disalurkan melalui PPIP sebesar
Rp.250 juta per desa merupakan dana stimulan Pemerintah Pusat yang diberikan kepada
masyarakat desa sasaran untuk menjadi pendorong bagi peningkatan pembangunan infrastruktur
dan perekonomian masyarakat desa dengan memberikan peran yang lebih besar kepada
masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan serta memanfaatkan dan
mengelolanya sendiri. Pelaksanaan PPIP diharapkan dapat membangun kesadaran kritis dan
kemandirian masyarakat dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan ketertinggalan desanya
dengan menyusun Usulan Prioritas Desa (UPD) dan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang
sesuai dengan kebutuhan dan permasalahannya.
Penyelenggaraan program dilaksanakan secara berjenjang dan bertahap mulai dari
persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta pemanfaatan dan
pemeliharaannya, dimana dalam setiap pelaksanaan melibatkan masyarakat secara luas terutama
masyarakat miskin dan kaum perempuan. Peran Pemerintah daerah selaku pembina
pembangunan diwilayahnya diharapkan dapat mendukung secara optimal penyelenggaraan PPIP
dengan memberikan pembinaan, pengendalian dan pengawasan untuk menciptakan kondisi
yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat dalam menyelenggarakan program.
Lokasi PPIP tersebar di 29 Provinsi di seluruh Indonesia termasuk NTT untuk tahun 2012
terdapat 17 Kabupaten dan 122 desa kemudian pada bulan Oktober terjadi penambahan lokasi
sebanyak 125 desa untuk 16 kabupaten yang mendapat alokasi dana BLM dari APBN- P, sesuai
Ketetapan SK Mentri Pekerjaan Umum , Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2013 ini
mendapat alokasi dana PPIP sebanyak 6 desa pada bulan juli, kemudian pada bulan Juli dari
APBN-P, sebanyak 12 desa sasaran, yaitu Praikaran, Tana Tuku, Laindeha, Lai Hau, Kangeli,
Kambuhapang, Laihiru, Pamiara Maniara, Watuhadang, wula Waijelu, Latena, Lambaka.. PPIP
tahun 2013 ini dilaksanakan dengan mekanisme yang sama seperti tahun sebelumnya, yaitu
memberikan penguatan pada peran masyarakat khususnya masyarakat miskin dan kaum
perempuan.Kaidah Pelaksanaan program mengacu pada pedoman yang telah di sempurnakan
dan ketentuan-ketentuan teknis yang telah ditetapkan.
Maksud
Program ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan dan memperkuat
Implementasi tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance) .
Tujuan
Adapun Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) 2013 memiliki tujuan, yaitu
untuk mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, hampir miskin, dan kaum perempuan,
termasuk kaum minoritas ke pelayanan infrastruktur dasar perdesaan , dengan berbasis pada
pendekatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) 2013
24
Laporan Pendahuluan Fasilitator
Sasaran
a. .Tersedianya infrastruktur perdesaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
masyarakat.
b. Meningkatkan kemampuan masyarakat perdesaan dalam penyelenggaraan infrastruktur
perdesaan;
c. Meningkatnya penanganan desa tertinggal;
d. Meningkatnya Aparatur Pemerintah Daerah sebagai fasilitator pembangunan di perdesaan;
e. Terlaksananya penyelenggaraan pembangunan infrastruktur perdesaan yang partisipatif,
transparan, akuntabel, dan berkelanjutan
3.2 Profil Desa
a. Letak geografis desa
Desa Laindeha dengan luas wilayah 22.000 Km adalah satu desa yang sangat luas
wilayahnya. Desa Laindeha ini terletak dalam Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur
dengan batas-batas sebagai berikut :
Wilayah Utara berbatasan dengan Desa Laindeha
Wilayah Selatan berbatasan dengan Desa Maubokul
Wilayah Timur berbatasan dengan Desa Maubokul
Wilayah Barat berbatasan dengan Desa waimbidi
Adapun rincian kegunaan atas tanah desa Laindeha sebagai berikut :
Luas Wilayah : 22 000 Ha
Luas wilayah permukiman : 210 Ha
Luas wilayah pertanian : 400 m²
Luas lahan perkebunan : 440 Ha
Luas Wilayah hutan : 10,871 Ha
Luas lahan yang belum dimanfaatkan : 4.680 m²
b. Aksesibilitas menuju desa
Desa Laindeha terletak sekitar 32 Km dari pusat Ibu kota kabupaten yakni kota
Waingapu yang mana secara administratif desa Laindeha berada di kecamatan Pandawai,
Kabupaten Sumba Timur dengan luas wilayah 22.000 Ha, dengan kondisi alam cenderung
datar, dan berbukit – bukit, dengan curah hujan 4 - 5 bulan /tahun. Secara umum, dapat
dijelaskan bahwa mata pencaharian masyarakat Laindeha adalah bertani. Untuk mencapai
pusat desa Laindeha dilakukan melalui jalan darat yang menghubungkan Ibu Kota Kecamatan
dengan pusat desa dengan jarak kurang lebih 30 km dengan kondisi jalan aspal berlubang dan
sirtu.
c. Data kependudukan
Jumlah Penduduk :
Jumlah Kepala Keluarga : 153 KK
Laki-laki : 325 Jiwa
Perempuan : 328 Jiwa
Jumlah : 806 Jiwa
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) 2013
24
Laporan Pendahuluan Fasilitator
Mata Pencaharian
Mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Laindeha adalah petani. Kondisi ini dapat
terlihat pada luas wilayah pertanian yang mencapai 400 m². Adapun jenis tanaman komoditi
yang diunggulkan yaitu; padi, ubi, jagung, kemiri yang diusahakan dengan cara tradisional.
Sedangkan jumlah Kepala Keluarga Miskin sebanyak 62 KK.
d. Data Potensi Desa
Ekonomi
Sektor Pertanian :
Desa Laindeha memiliki komoditi unggulan dimana merupakan sumber mata pencaharian
penduduk setempat. Komoditi unggulan dimaksud antara lain; padi, jagung ubi, kemiri
Sektor Peternakan
Desa Laindeha memiliki hewan ternak seperti, Ayam kampung , Sapi, kerbau, Kuda,
Babi, dan Anjing.
Sektor Perkebunan
Desa Laindeha memiliki lahan perkebunan kelapa dengan luas 3,5 Ha, Pinang 2 Ha,
Kemiri 2 Ha.
Sumber daya alam yang dimiliki antara lain :
Material lokal :
Material lokal yang dimiliki Desa Laindeha berupa; batu gunung dan sirtu
Sumber daya hutan :
Adapun Sumber Daya Hutan yang dimiliki adalah Bambu
Sosial Budaya
Masyarakat Desa Laindeha memiliki budaya budaya gotong – royong ( Pawandang )
3.3 Permasalahan Umum
Ekonomi
Secara umum, dapat dijelaskan bahwa mata pencaharian masyarakat Desa Laindeha adalah
bertani dan tingkat kehidupan ekonomi masyarakat Desa Laindeha mayoritas penduduknya masih
tergolong miskin. Hal tersebut disebabkan karena berbagai macam faktor, antara lain ;
Sarana dan prasarana penunjang ekonomi masyarakat yang masih belum mampu mendukung
atau merangsang pertumbuhan kehidupan ekonomi yang berdampak pada tingginya biaya
mobilisasi sehingga hasil produksi usaha cenderung lebih kecil dari biaya produksi usaha
masyarakat.
Lemahnya kegiatan usaha masyarakat untuk mendukung pendapatan ekonomi keluarga,
dalam arti ada banyak usaha ekonomi masyarakat yang bertumbuhnya kurang sehat yang
dipengaruhi oleh minimnya ketersediaan modal usaha.
Sosial Budaya
Sering terjadi pemborosan ternak dan padi pada saat melakukan acara adat ( kematian dan
kawin – mawin ), dengan orientasi “ Kawara Lipa Tembi La Ndalarukabihu Djuru Watu
Uma “ ( menjaga martabat dan nama besar keluarga atau suku )
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) 2013
24
Laporan Pendahuluan Fasilitator
3.4 Rencana Pelaksanaan Kegiatan
c. Jadwal kegiatan di tingkat desa
Jadwal kegiatan di tingkat desa disesuaikan dengan jadwal yang diberikan oleh Satker
Kabupaten Sumba Timur dan telah disepakati oleh Camat dan Kepala Desa pada saat
pelaksanaan kegiatan Sosialisasi pada tanggal 05 Juli 2013 bertempat di Rumah Kepala Desa
Laindeha Kabupaten Sumba Timur. Adapun jadwal kegiatan PPIP di tingkat desa untuk
bulan Juli 2013 adalah sebagai berikut :
- Identifikasi Permasalahan dan Pemetaan Kemiskinan
- Rembug Persiapan Warga ke – 3
- Musyawarah Desa II
- Penyusunan RKM
d. Target penyelesaian kegiatan di tingkat desa
Target penyelesaian kegiatan di tingkat desa telah direncanakan diatas maka target
penyelesaian kegiatan PPIP yang telah dilaksanakan oleh FM sampai dengan akhir Agustus
2013 adalah sampai pada tahapan Penyusunan Rencana Kegiatan Masyarakat ( RKM )
3.5 Pendampingan pelaksanaan
a. Proses pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan PPIP Tahun Anggaran 2013 di Desa Laindeha Kecamatan Pandawai
sampai dengan akhir bulan Agustus 2013 sudah sampai pada tahapan
Pelaksanaan Identifikasi Permasalahan dan Pemetaan Kemiskinan, adapun rincian jadwal
perjenis kegiatannya adalah sebagai berikut :
- Rembug Persiapan Warga Ke – 1 dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2013
- Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2013
- Rembug Persiapan Warga ke – 2 dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2013
- Musyawarah Desa I, dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2013
- Identifikasi Permasalahan dan Pemetaan Kemiskinan dilaksanakan pada tanggal 03
Agustus 2013.
- Rembug Persiapan Warga ke – 3 dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2013
- Musyawarah Desa II, dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2013
b. Koordinasi awal
Pada Tahapan persiapan ini yang dilakukan oleh Fasilitator Masyarakat adalah koordinasi
dan memperkenalkan diri dengan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh – tokoh Masyarakat,
Tokoh Agama dan Tokoh – tokoh Kunci lainnya yang ada di desa.
c. Rembug Persiapan
Sebelum melakukan Sosialisasi Program PIP secara formal kepada masyarakat terlebih
dahulu dilakukan Rembug Persiapan Warga yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Kabupaten,
dengan sasaran adalah masyarakat umum terutama kaum miskin dan kaum perempuan termasuk
kaum minoritas, tokoh masyarakat/ pemerintahan/ kelompok / organisasi masyarakat yang ada
didesa sasaran. Tujuan diadakannya Rembug Penyiapan warga ini adalah sebagai sarana,
penyebarluasan informasi awal program, identifikasi calon-calon pengurus OMS dan Kader
Desa, penjelasan tentang Pakta Integritas dan juga sebagai ajang persiapan masyarakat desa
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) 2013
24
Laporan Pendahuluan Fasilitator
untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan
benar-benar melibatkan masyarakat khususnya masyarakat miskin dan kaum perempuan.
d. Sosialisasi
Sosialisasi merupakan upaya memperkenalkan dan menyebarluaskan informasi
mengenai PPIP kepada masyarakat selaku penerima program dan pelaksana ditingkat
desa serta kepada para pelaku dan instansi atau lembaga pendukung program selain
kegiatan rembug persiapan yang telah dilakukan sebelumnya. Kegiatan sosialisasi di
tingkat desa telah dipersiapkan sebelumnya oleh Kepala Desa/Lurah dan dibantu oleh
Tim Pelaksana Kabupaten melalui rembug persiapan warga. Bertindak selaku nara
sumber dalam sosialisasi tingkat desa adalah Fasilitator Masyarakat, Tenaga Ahli
Manajemen Kabupaten, pihak kecamatan dan Tim Pelaksana Kabupaten. Acara
sosialisasi di Desa Laindeha Kecamatan Pandawai tidak dihadiri oleh Fasilitator
Masyarakat ( FM ) karena pada saat pelaksanaan sosialisasi tersebut seluruh FM masih
berada di Kupang, mengikuti Pelatihan dan Pembekalan FM sebelum turun ke lokasi.
Materi yang disampaikan pada saat sosialisasi adalah penjelasan tujuan, sasaran,
pendekatan,dan prinsip-prinsip PPIP, penjelasan mekanisme pelaksanaan program,
penjelasan komponen dan kriteria infrastruktur yang diperbolehkan dan yang tidak
diperbolehkan dengan penekanan bahwa dalam memilih infrastruktur harus sesuai
dengan kriteria dan prioritas antara lain pemanfaatannya oleh sebagian besar masyarakat
miskin dan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Penjelasan tentang
sumber dana dan mekanisme penyaluran dana, peran pelaku ditingkat desa/kelurahan
yaitu OMS, KPP, Kader Desa dan Pemerintah Desa/kelurahan dan dilanjutkan dengan
penjelasan mengenai apa itu Pakta Integritas. Setelah selesai pemaparan materi
sosialisasi oleh Tim Pelaksana Kabupaten, Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten dan
Fasilitator Masyarakat maka dilanjutkan dengan tanya jawab diantara peserta sosialisasi
dengan nara sumber. Akhir dari acara sosialisasi adalah penandatanganan Pakta
Integritas, Berita Acara sosialisasi, pembuatan Notulensi dan pendokumentasian
mengenai kegiatan sosialisasi serta penandatanganan Pakta Integritas.
e. Rembug Persiapan Warga ke – 2
Sebelum masuk dalam tahapan Musyawarah Desa I terlebih dahulu dilakukan
rembug penyiapan warga ke 2 dengan sasaran adalah masyarakat umum terutama kaum
miskin dan kaum perempuan termasuk kaum minoritas, tokoh masyarakat/
pemerintahan/ kelompok / organisasi masyarakat yang ada didesa sasaran. Tujuan
diadakannya Rembug Penyiapan warga ke 2 ini adalah sebagai sarana penyebarluasan
informasi tentang program secara terus-menerus kepada masyarakat, mengidentifikasi
calon-calon pengurus OMS dan Kader Desa, penjelasan mengenai kriterie-kriteria OMS
dan Kader Desa serta tugas-tugas mereka, penjelasan tentang pentingnya partisipasi
aktif dari seluruh masyarakat sebagai pemilik program terutama masyarakat miskin dan
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) 2013
24
Laporan Pendahuluan Fasilitator
kaum perempuan mulai dari tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai
tahapan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur terbangun.
f. Musyawarah Desa I
Musyawarah Desa I merupakan forum pertemuan masyarakat desa yang dilaksanakan oleh
Kepala Desa dan dibantu oleh Fasilitator Masyarakat untuk membentuk OMS dan KD. Tahapan
ini masih merupakan tahapan persiapan dalam PPIP yang dilakukan setelah rembug penyiapan
warga ke 2. Agenda acara Musyawarah Desa I adalah memilih dan menetapkan OMS sebagai
penanggung jawab operasional kegiatan di desa, memilih dan menetapkan 1 (satu) orang Kader
Desa sebagai aktor pemberdaayaan, menjelaskan kembali akan pentingnya partisipasi
masyarakat sebagai aktor keberhasilan PPIP terlutama peran masyarakat miskin dan kaum
perempuan sangat penting dalam setiap tahapan kegiatan, menetapkan lokasi sekretariat OMS
dan pemasangan papan informasi untuk kegiatan PPIP, menyepakati dan menetapkan jadwal
pelaksanaan Musyawarah Desa II. Nara Sumber dalam Musyawarah Desa I adalah Fasilitator
Masyarakat, Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten, Tim Kecamatan (Camat). Proses yang terjadi
dalam Musyawarah Desa I adalah di dahului dengan sambutan dari Kepala Desa yang sekaligus
penjelasan maksud dan tujuan pertemuan, penjelasan tentang PPIP oleh Tim Pelaksana
Kabupaten dan/atau Camat dengan materi yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu, selanjutnya
diskusi tentang hal-hal yang dianggap masih belum jelas, acara selanjutnya adalah penjelasan
kriteria-kriteria pengurus OMS dan KD beserta uraian tugas, hak dan kewajibannya serta proses
pemilihannya. Proses pemilihan OMS dilakukan dengan terlebih dahulu setiap Dusun/RW
mengajukan bakal calon yang telah mereka persiapkan sebelumnya untuk menduduki posisi
ketua, sekertaris, bendahara dan anggota kemudian dilakukan pemungutan suara dengan cara
votting. Setelah selesai pemungutan dan penetapan OMS, maka dilanjutkan dengan pemungutan
suara untuk memilih KD. Setiap Dusun/RW mengajukan calon-calon KD yang telah mereka
persiapkan sebelumnya, kemudian dilakukan pemungutan suara dengan cara votting,
selanjutnya diadakan penghitungan suara kemudian penetapan KD terpilih berdasarkan suara
terbanyak dan disahkan oleh Kepala Desa. Selesai acara pemilihan dan penetapan OMS dan KD
maka dilanjutkan dengan penutupan acara dan Pembuatan Berita Acara yang telah dipersiapkan
oleh Fasilitator Masyarakat.
g. Identifikasi Permasalahan
Identifikasi Permasalahan dan Pemetaan Kemiskinan dilakukan melalui Survey Kampung
Sendiri (SKS) oleh OMS bersama dengan KD dan FM serta relawan masyarakat dari masing-
masing Dusun/RW dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai kondisi
desa, kodisi kependudukan, kondisi pelayanan dasar prasarana perdesaan sampai dengan
permasalahan yang dihadapi sebagai bahan untuk menyusun Usulan Prioritas Desa (UPD) dan
Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM).
Data dan informasi yang di gali melalui Survey Kampung Sendiri (SKS) adalah Kondisi
Wilayah, Kondisi Demografi dan Kondisi Kemiskinan.
Dari hasil SKS kemudian OMS, KD dan didampingi FM melakukan Identifikasi permasalahan
dan Pemetaan Kemiskinan yang terdapat di desa. Hasil identifikasi kemudian dicermati bersama
oleh OMS, KD dan didampingi oleh FM untuk merumuskan permasalahan yang dihadapi.
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) 2013
24
Laporan Pendahuluan Fasilitator
Identikasi Permasalahan dan Pemetaan Kemiskinan dilakukan dengan Penyusunan daftar
identifikasi masalah, penyusunan akar masalah, penentuan prioritas masalah dan prioritas
alternatif pemecahan masalah.
h.Rembug Persiapan Warga Desa ke – 3
Setelah Identifikasi Permasalahan, langkah selanjutnya adalah Rembug Penyiapan Warga
ke 3 dengan sasaran adalah masyarakat umum terutama kaum miskin dan kaum perempuan
termasuk kaum minoritas, tokoh masyarakat/ pemerintahan/ kelompok / organisasi masyarakat
yang ada didesa sasaran. Tujuan diadakannya Rembug Penyiapan Warga ke 3 ini adalah sebagai
sarana penyebarluasan informasi tentang program secara terus-menerus kepada masyarakat,
penyiapan masyarakat untuk turut aktif dalam Musyawarah Desa II, merumuskan prioritas
permasalahan yang terdapat di desa, merumuskan prioritas kegiatan sebagai bahan masukan
untuk penyusunan Usulan Prioritas Desa, menentukan jenis infrastruktur yang akan dibangun
dan merumuskan rencana kegiatan untuk penyusunan Rencana Kegiatan Masyarakat, penjelasan
tentang pentingnya partisipasi aktif dari seluruh masyarakat sebagai pemilik program terutama
masyarakat miskin dan kaum perempuan mulai dari tahapan persiapan, perencanaan,
pelaksanaan sampai tahapan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur terbangun.
i. Musyawarah Desa II
Setelah Identifikasi Permasalahan dan Rembug Penyiapan Warga ke 3, maka
langkah selanjutnya adalah Musyawarah Desa II. dilakukan dalam bentuk diskusi
terbuka untuk merumuskan Prioritas Permasalahan dan Rencana Kegiatan sebagai
masukan bagi penyusunan Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM). Proses yang terjadi
dalam Musyawarah Desa II adalah pertama pemaparan permasalahan dan kondisi awal
desa yang diperoleh dari hasil identifikasi masalah dan perumusan masalah, kemudian
verifikasi masalah oleh seluruh peserta dan diskusi kelompok diantara peserta
membahas dan membuat prioritas permasalahan dan kondisi lingkungan pada masa
yang akan datang. Setelah diskusi kelompok maka dilakukan pleno hasil diskusi yang
membahas prioritas permasalahan dan kondisi lingkungan pada masa yang akan datang
dan penetapan pemecahan masalah yang ditetapkan bersama dengan
mempertimbangkan kondisi yang akan datang. Langkah selanjutnya adalah pembahasan
Solusi Teknis terhadap pemecahan permasalahan Infrastruktur yang telah ditetapkan
yang terkait dengan kebutuhan lahan,mekanisme dan pembiayaan Operasi
Pemeliharaan. Selanjutnya Penentuan Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan
menyangkut penentuan rencana, identifikasi penerima manfaat, penentuan waktu
pelaksanaan dan penetapan upah pekerja. Dalam penetapan Usulan Rencana Kegiatan
Masyarakat (RKM) dibahas pula mengenai luas lahan yang dibutuhkan dan status
kepemilikan lahan. Langkah yang terakhir adalah menetapkan prioritas masalah dan
prioritas kegiatan sebagai masukan untuk penyusunan RKM dan kemudian disahkan
oleh Kepala Desa.
j. Penyusunan RKM
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) 2013
24
Laporan Pendahuluan Fasilitator
Penyusunan Rencana Kegiatan Masyarakat dilakukan oleh OMS dan KD dengan di dampingi
oleh FM. Usulan RKM memuat rencana kerja pembangunan infrastruktur, rencana operasi dan
pemeliharaan termasuk rencana pembiayaan operasi dan pemeliharaan. FM membimbing proses
penyusunan usulan kegiatan secara teknis dan mendorong partisipasi dari kaum perempuan dan
penduduk miskin serta meningkatkan kemampuan teknis masyarakat dalam merumuskan
langkah-langkah pemecahan masalah yang ada di desa/kelurahan. Permasalahan yang dihadapi
dalam proses penyusunan UPD dan RKM adalah pada umumnya semua desa/kelurahan tidak
mempunyai data desa/kelurahan yang lengkap sehingga langkah yang FM tempuh adalah
dengan mencari data dari Badan Pusat Statistik (BPS), desa/kelurahan belum mempunyai
RPJM serta data profil desa/kelurahan yang adapun berupa data lama sejak tahun 2006 dan tidak
pernah di up-date, data tentang KK Miskin yang ada jumlahnya tidak pasti sehingga data yang
dipakai adalah jumlah KK Miskin penerima Raskin, hal ini disebabkan oleh petugas pendataan
di desa/kelurahan kurang bekerja secara optimal.
Lampiran :
1. Catatan harian fasilitator
2. Rencana kerja fasilitator
3. Format monitoring 2 mingguan
4. Dokumentasi
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) 2013
Dibuat olehFasilitator Teknik
( Kristian Hunga Hambawali,ST )