4346-11513-1-pb_2

7/22/2019 4346-11513-1-PB_2

1/7

Jurnal Gizi dan Pangan, Juli 2006 1(1): 57-63

57

KEBIJAKAN UMUM KETAHANAN PANGAN 2006 2009

(General Policy on Food Security, 2006 2009)

Dewan Ketahanan Pangan1

Ketahanan1 pangan terwujud apabilasecara umum telah terpenuhi dua aspek seka-ligus. Pertama adalah tersedianya pangan yangcukup dan merata untuk seluruh penduduk.Kedua, setiap penduduk mempunyai aksesfisik dan ekonomi terhadap pangan untukmemenuhi kecukupan gizi guna menjalanikehidupan yang sehat dan produktif dari harike hari.

Ketahanan pangan pada tingkat rumahtangga merupakan landasan bagi ketahananpangan masyarakat, yang selanjutnya menjadi

pilar bagi ketahanan pangan daerah dannasional. Berdasarkan pemahaman tersebutmaka salah satu prioritas utama pembangun-an ketahanan pangan adalah memberdayakanmasyarakat agar mereka mampu menanggu-langi masalah pangannya secara mandiri sertamewujudkan ketahanan pangan rumahtangga-nya secara berkelanjutan.

Melalui proses pemberdayaan, masyara-kat ditingkatkan kapasitasnya agar semakinmampu meningkatkan produktivitas, produksidan pendapatannya, baik melalui usahatani

maupun usaha lainnya. Peningkatan pendapat-an akan menambah kemampuan daya beli,sehingga menambah keleluasaan masyarakatuntuk memilih pangan yang beragam untukmemenuhi kebutuhan gizinya. Peningkatanproduksi komoditas pangan oleh masyarakat,di samping meningkatkan ketersediaan pa-ngan dalam rumah tangga juga akan membe-rikan kontribusi terhadap ketersediaan pa-ngan di daerah yang bersangkutan, yangselanjutnya merupakan kontribusi terhadapketersediaan pangan nasional.

Bagi kelompok masyarakat tertentuyang rentan terhadap masalah kerawanan pa-ngan seperti golongan miskin, ibu hamil dananak balita, pemerintah wajib mengupayakanjaminan akses pangan bagi mereka, agarterpenuhi haknya untuk memperoleh panganyang cukup.

Arah Kebijakan

Pada tataran nasional, inti persoalandalam mewujudkan ketahanan pangan selama

1Dikutip dari hlm. 59 71 dokumen KebijakanUmum Ketahanan Pangan 2006 2009.Dewan Ketahanan Pangan, Jakarta, 2006

lima tahun terakhir terkait dengan adanyapertumbuhan permintaan pangan yang lebihcepat dari pertumbuhan penyediaannya.Permintaan pangan meningkat sejalan denganlaju pertumbuhan penduduk, pertumbuhanekonomi dan daya beli masyarakat, sertaperkembangan selera. Dinamika sisi perminta-an ini menyebabkan kebutuhan pangan secaranasional meningkat dengan cepat, baik dalamjumlah, mutu, dan keragamannya. Sementaraitu, kapasitas produksi pangan nasional ter-kendala oleh adanya kompetisi pemanfaatan

dan penurunan kualitas sumberdaya alam.Apabila persoalan ini tidak dapat diatasi,maka kebutuhan akan impor pangan akanterus meningkat, dan ketergantungan terha-dap pangan impor akan semakin tinggi.Ketergantungan impor pangan yang tinggi me-nimbulkan kerentanan yang dapat berimplikasinegatif terhadap kedaulatan nasional.

Pada tataran rumah tangga, persoalanyang menonjol dalam pemantapan ketahananpangan adalah masih besarnya proporsi ke-lompok masyarakat yang mempunyai dayabeli rendah, ataupun yang tidak mempunyai

akses atas pangan karena berbagai sebab,sehingga mereka mengalami kerawanan pa-ngan kronis maupun transien. Jika kondisiyang mereka alami ini berkelanjutan, makabangsa ini akan kehilangan potensi terbaik darisebagian sumberdaya manusianya.

Pada sisi lain, Indonesia mempunyaikeunggulan komparatif (comparative advanta-

ge) sebagai negara agraris dan maritim.Keunggulan komparatif tersebut merupakanfundamental perekonomian yang perlu dida-yagunakan melalui pembangunan ekonomi se-

hingga menjadi keunggulan bersaing (compe-titive advantage). Dengan pendekatan demiki-an, perekonomian yang dikembangkan diIndonesia memiliki landasan yang kokoh padasumberdaya domestik, memiliki kemampuanbersaing yang tinggi. Dalam kaitan ini, pem-bangunan ekonomi di bidang pangan, baikyang berbasis tanaman, peternakan, perikan-an maupun kehutanan, akan sekaligus mem-perkuat ketahanan pangan nasional. Olehsebab itu pembangunan ekonomi di bidangpangan ini merupakan prioritas strategisdalam pembangunan nasional.

Memperhatikan permasalahan dan po-tensi sebagaimana didiskusikan di muka, ma-

7/22/2019 4346-11513-1-PB_2

2/7


58

ka pembangunan ketahanan pangan diarahkanguna mewujudkan kemandirian pangan, untukmenjamin ketersediaan pangan di tingkat na-sional, daerah hingga rumahtangga, sertamenjamin konsumsi pangan yang cukup,aman, bermutu, dan bergizi seimbang di

tingkat rumah tangga sepanjang waktu; mela-lui pemanfaatan sumberdaya dan budaya lo-kal, teknologi inovatif dan peluang pasar,peningkatan ekonomi kerakyatan dan pengen-tasan kemiskinan. Dengan arahan umum ter-sebut maka kebijakan pembangunan ketahan-an pangan adalah sebagai berikut.

Pada sisi ketersediaan, kebijakan keta-hanan pangan diarahkan untuk: (a) mening-katkan kualitas lingkungan dan kualitas sum-berdaya alam dan air; (b) menjamin kelang-sungan produksi pangan utamanya dari pro-duksi dalam negeri; (c) mengembangkan ke-mampuan pengelolaan cadangan panganpemerintah dan masyarakat; dan (d) mening-katkan kapasitas produksi nasional denganmenetapkan lahan abadi untuk produksipangan.

Pada aspek distribusi, kebijakan keta-hanan pangan diarahkan untuk: (a) mening-katkan sarana dan prasarana distribus panganuntuk meningkatkan efisiensi perdagangan,termasuk di dalamnya mengurangi kerusakanbahan pangan dan kerugian akibat distribusiyang tidak efeisien; (b) mengurangi dan/atau

menghilangkan peraturan daerah yang meng-hambat distribusi pangan antar daerah; dan(c) mengembangkan kelembagaan pengolah-an dan pemasaran di pedesaan dalam rangkameningkatkan efisiensi dan efektivitas distri-busi pangan serta mendorong peningkatannilai tambah.

Dalam hal konsumsi, kebijakan keta-hanan pangan diarahkan untuk: (a) menjaminpemenuhan pangan bagi setiap rumah tanggadalam jumlah dan mutu yang memadai, amandikonsumsi dan bergizi seimbang; (b) mendo-

rong, mengembangkan dan membangun sertamemfasilitasi peran serta masyarakat dalampemenuhan pangan sebagai implementasipemenuhan hak atas pangan; (c) mengem-bangkan jaringan antar lembaga masyarakatuntuk pemenuhan hak atas pangan; dan (d)meningkatkan efisiensi dan efektivitas inter-vensi bantuan pangan/pangan bersubsidi ke-pada golongan masyarakat tertentu (golong-an miskin, ibu hamil, balita gizi buruk, dsb).

Tujuan Pembangunan Ketahanan Pangan

Pembangunan ketahanan pangan dituju-kan untuk memperkuat ketahanan pangan ditingkat mikro/tingkat rumahtangga dan indi-

vidu serta di tingkat makro/nasional, sebagaiberikut:1. Mempertahankan ketersediaan energi per

kapita minimal 2 200 Kilokalori/hari, danpenyediaan protein perkapita minimal 57gram/hari.

2. Meningkatkan konsumsi pangan perkapitauntuk memenuhi kecukupan energi mi-nimal 2 000 Kilokalori/hari dan proteinsebesar 52 gram/hari.

3. Meningkatkan kualitas konsumsi panganmasyarakat dengan skor Pola Pangan Ha-rapan (PPH) minimal 80 (padi-padian 275g, umbi-umbian 100 g, pangan hewani150 g, kacang-kacangan 35 g, sayur danbuah 250 g).

4. Meningkatkan keamanan, mutu dan higi-ene pangan yang dikonsumsi masyarakat.

5. Mengurangi jumlah/persentase pendudukrawan pangan kronis (yang mengonsumsikurang dari 80% AKG) dan pendudukmiskin minimal 1 persen pertahun; ter-masuk di dalamnya ibu hamil yang meng-alami anemia gizi dan balita dengan gizikurang.

6. Meningkatkan kemandirian pangan mela-lui pencapaian swasembada beras berke-lanjutan, swasembada jagung pada tahun2007, swasembada kedelai pada tahun2015, swasembada gula pada tahun 2009dan swasembada daging sapi pada tahun2010; serta membatasi impor pangan

utama di bawah 10 persen dari kebutuh-an pangan nasional.

7. Meningkatnya rasio lahan per orang(land-man ratio) melalui penetapan la-han abadi beririgasi minimal 15 juta ha,dan lahan kering minimal 15 juta ha.

8. Meningkatnya kemampuan pengelolaancadangan pangan pemerintah daerah danpemerintah pusat.

9. Meningkatnya jangkauan jaringan distri-busi dan pemasaran pangan ke seluruhdaerah.

10. Meningkatnya kemampuan nasional da-lam mengenali, mengantisipasi dan mena-ngani secara dini serta dalam melakukantanggap darurat terhadap masalah kera-wanan pangan dan gizi.

Strategi Umum

Berdasarkan arah dan tujuan tersebut,strategi untuk mewujudkan ketahanan pa-ngan yang akan dilaksanakan adalah strategi

jalur ganda (twin-track strategy), yaitu: (a)membangun ekonomi berbasis pendapatan;dan (b) memenuhi pangan bagi kelompok

masyarakat miskin dan rawan pangan melaluipemberian bantuan langsung agar tidak se-

7/22/2019 4346-11513-1-PB_2

3/7


59

makin terpuruk, serta pemberdayaan agarmereka semakin mampu mewujudkan keta-hanan pangannya secara mandiri. Keduastrategi tersebut dijalankan dengan mengge-rakkan seluruh komponen bangsa, yaitu pe-merintah, masyarakat termasuk LSM, organi-

sasi profesi, organisasi massa, koperasi,organisasi sosial, serta pelaku usaha, untukmelaksanakan aktivitas ekonominya secaraefesien dan bertanggungjawab, melaksana-kan kewajiban sosialnya serta, membantumemenuhi kebutuhan pangan masyarakatmiskin, rawan pangan dan gizi, golongan usialanjut dan cacat ganda.

Kebijakan Umum

Kebijakan umum ketahanan pangan ter-diri dari 14 elemen penting, yang diharapkanmenjadi panduan bagi pemerintah, swastadan masyarakat untuk bersama-sama mewu-judkan ketahanan pangan di tingkat rumahtangga, tingkat wilayah dan tingkat nasional.Selain memberikan arah kebijakan yang lebihjelas dan mudah dicerna, pemerintah berpe-ran dalam menjabarkan secara rinci kebijak-an-kebijakan lain yang mampu memberikaninsentif kepada petani dan konsumen sertasecara komprehensif dari hulu sampai hilir.

Adapun elemen-elemen penting dalamkebijakan umum ketahanan pangan adalahsebagai berikut:

1 . Menj amin Ket ersed iaan PanganKebijakan untuk menjamin ketersedia-

an pangan dilaksanakan antara lain melaluikegiatan sebagai berikut.

a. Pengembangan Lahan Abadi 15 juta haBeririgasi dan 15 juta ha Lahan Kering.Kegiatan ini mencakup penetapan kawas-an pertanian dan pengendalian alih fung-si lahan melalui penegakan peraturansecara lebih tegas, penataan infrastruk-ktur dan penerapan regulasi atas infra-struktur pertanian, dan penguatan statuskepemilikan lahan.

b. Pengembangan Konservasi dan Rehabi-litasi Lahan. Kegiatan ini meliputi pe-nyebarluasan penerapan teknologi kon-servasi dan rehabilitasi pada usaha-usahaberbasis pertanian, peternakan, perke-bunan, perikanan dan kehutanan, danpeningkatan kesadaran dan partisipasimasyarakat dalam pencegahan kerusak-an, serta rehabilitasi lahan-lahan usahapertanian dan perkebunan secara luas.

c. Pelestarian Sumberdaya Air dan Pengelo-laan Daerah Aliran Sungai. Kegiatan inidilaksanakan melalui penegakan peraturanuntuk menjamin kegiatan pemanfaatan

sumberdaya alam secara ramah lingkung-an, rehabilitasi daerah aliran sungai danlahan kritis, konservasi air dalam rangkapemanfaatan curah hujan dan aliran per-mukaan, pengembangan infrastrukturpengairan untuk meningkatkan efesiensi

pemanfaatan air, serta penyebarluasan pe-nerapan teknologi ramah lingkungan padausaha-usaha yang memanfaatkan sumber-daya air dan daerah aliran sungai.

d. Pengembangan dan Penyediaan Benih,Bibit Unggul dan Alsintan. Kebijakan inidilaksanakan melalui pengembangan benih/bibit induk unggul berkualitas spesifiklokasi, perakitan serta pengembangan pro-duksi alat dan mesin pertanian untuk me-ningkatkan efisiensi budidaya pertanian.

e. Pengaturan Pasokan Gas untuk ProduksiPupuk. Kegiatan ini dimaksudkan untuk

memberi jaminan pasokan dan harga gasuntuk memproduksi pupuk kepada industridalam negeri, melalui regulasi yangtepat.

f. Pengembangan Skim Permodalan yangKondusif bagi Petani dan Nelayan.Kegiatan ini meliputi upaya-upaya untukmengatasi hambatan yang dialami petani/nelayan dalam mengakses permodalan da-ri lembaga keuangan perbankan dan nonperbankan, baik dalam hal teknis adminis-trasi maupun beban finansial yang harusditanggung petani/nelayan. Berbagai ke-

giatan yang telah dilaksanakan sepertipinjaman langsung bergulir kepada kelom-pok petani/nelayan, pengembangan usahakredit mikro, pengembangan koperasisimpan pinjam, dikembangkan dan diting-katkan kualitasnya agar lebih efektif da-lam membantu menyediakan modal usahadan mendidik kedisiplinan mengelola pin-jaman pada petani/nelayan.

g. Peningkatan Produktivitas Melalui Per-baikan Genetis dan Teknologi Budaya.Kegiatan ini mencakup perakitan tekno-logi untuk menghasilkan varietas unggulspesifik lokasi untuk meningkatkan kuali-tas dan produktivitas usaha pertanian,perikanan dan kehutanan, serta untukperbaikan teknologi budidaya untuk me-nekan senjang hasil antara tingkat peneli-tian dan tingkat petani, meningkatkanefesiensi ke arah zero waste, memper-rbaiki/mempertahankan kesuburan lahandan meningkatkan pendapatan petani.

h. Peningkatan Efesiensi Penangan PascaPanen dan Pengolahan. Kegiatan ini an-tara lain terdiri atas perakitan dan

pengembangan teknologi pasca panen danpengolahan tepat guna spesifik lokasiuntuk meningkatkan efesiensi dan kualitas

7/22/2019 4346-11513-1-PB_2

4/7


60

produk, mendorong pemanfaatan teknolo-gi dan peralatan tersebut melalui penye-diaan insentif bagi pelaku usaha, khusus-nya skala kecil.

i. Penyediaan Insentif Investasi di BidangPangan. Kegiatan ini meliputi pemberian

berbagai kemudahan pada investor untukmengurangi biaya dan waktu di bidangtanaman pangan, peternakan, perkebun-an, perikanan, antara lain dalam halperizinan, penyediaan informasi potensidan teknologi, kepastian hukum ataspenguasaan lahan/konsesi, perpajakandan pungutan lainnya, serta keamananusaha dari tindak kriminal.

j. Penguatan Penyuluhan, KelembagaanPetani/Nelayan dan Kemitraan. Kegiatanini meliputi penyusunan dan sosialisasiperaturan penyuluhan, penataan kelem-

bagaan penyuluhan pertanian, peningkat-an mutu penyelenggaraan penyuluhanpertanian, dan penerapan secara meluaspendekatan pemberdayaan/pendamping-an kepada kelompok masyarakat petani/nelayan.

2. Menata Pertanahan dan Tata Ruang/

Wilayah

a. Pengembangan Reforma Agraria. Kegiat-an ini adalah penataan kembali kepemi-likan, penguasaan, serta pemanfaatan la-han usaha dan lahan pertanian untuk

memenuhi sebesar-besarnya kesejahteraanmasyarakat, keadilan sosial dan kelestari-an sumberdaya alam. Hal ini dilaksanakandengan penyusunan kebijakan operasionaldan petunjuk pelaksanaan Undang-UndangPokok Agraria, serta melaksanakannyasecara terdesentralisasi dan partisipatifmengikutsertakan unsur-unsur masyarakat.

b. Penyusunan Tata Ruang Daerah danWilayah. Kegiatan ini meliputi perbaikanRencanan Tata Ruang Daerah dan Wilayahsecara terkoordinasi antar daerah/wilayahdengan mempertimbangkan unsur-unsur

sosial, ekonomi, budaya dan kelestariansumberdaya alam, disertai penerapannyasecara tegas dan konsisten, dengan pene-rapan sanksi terhadap pelanggaran.

c. Perbaikan Administrasi Pertanahan danSertifikasi Lahan. Kegiatan ini meliputiperbaikan sistem pelayanan sertifikasilahan, fasilitasi/dukungan proses sertifi-kasi lahan bagi masyarakat kurang mampudan percepatan penyelesaian masalahadministrasi pertanahan secara hukum.

d. Penerapan Sistem Perpajakan ProgresifBagi Pelaku Konversi Lahan PertanianSubur dan Pembiaran Lahan PertanianTerlantar. Kegiatan ini meliputi penyusun-

an peraturan dan penerapannya secarategas bidang perpajakan atas lahan atauusaha yang dapat menghambat/memberat-kan setiap upaya mengkonversi lahan per-tanian subur, dan atau membiarkan lahanpertanian terlantar.

3. Pengembangan Cadangan Pangan

a. Pengembangan Cadangan Pangan Peme-rintah. Kegiatan ini dititikberatkan padafasilitasi pengembangan cadangan peme-rintah provinsi, kabupaten dan desa agarsetiap jenjang pemerintahan mampumengatasi masalah kerawanan pangan se-suai kewenangan dan tanggungjawab oto-nominya. Pengembangan sistem cadang-an pangan pemerintah secara berjenjangini diprioritaskan pada daerah-daerahrentan kerawanan pangan, dengan jenis

pangan serta sistem pengelolaan yangsesuai budaya masyarakat setempat.

b. Pengembangan Lumbung Pangan Masya-rakat. Kegiatan ini meliputi fasilitasipengembangan sistem cadangan panganmasyarakat, di daerah rawan pangankronismaupun rawan pangan darurat, agarmasing-masing kelompok masyarakat mam-pu memanfaatkan dan mengelola sistemcadangan pangannya untuk mengatasi ma-salah kerawanan pangannya secara mandiridan berkelanjutan. Fasilitasi dilakukan da-lam aspek manajemen kelompok maupun

aspek teknis pengelolaan pangan sehinggakualitas dan nilai ekonominya dapatditingkatkan.

4. Mengembangkan Sist em Dist r ib usi Pangan

yang Ef esien

a. Pembangunan dan Rehabilitasi Saranadan Prasarana Distribusi. Kegiatan inimeliputi rehabilitasi dan pembangunanjalan, jembatan, pelabuhan, tempat pen-daratan, serta pengembangan sistem ang-kutan umum yang menjangkau daerah-daerah terpencil dan rawan gangguan

bencana. Pemerintah melaksanakan pem-bangunan pada segmen-segmen yang ti-dak mampu dilaksanakan oleh swasta, danmemfasilitasi peran swasta untuk me-ngembangkan segmen-segmen yang meng-untungkan.

b. Penghapusan Retribusi Produk Pertaniandan Perikanan. Kegiatan ini meliputipenetapan aturan penghapusan retribusiproduk pertanian dan perikanan, penela-ahan terhadap peraturan pemerintah danpemerintah daerah dan membatalkannyabila masih ada.

c. Pemberian Subsidi Transportasi bagiDaerah Sangat Rawan dan Daerah

7/22/2019 4346-11513-1-PB_2

5/7


61

Terpencil.Kegiatan ini antara lain dapatberupa penyediaan pelayanan transporta-si bersubsidi oleh pemerintah, bekerjasama dengan pemerintah daerah ataudengan swasta untuk menjamin stabilitasdan kontinuitas pasokan pangan pada

daerah-daerah rawan pangan, rawan ter-isolasi dan daerah terpencil, denganharga yang terjangkau oleh masyarakat didaerah tersebut.

d. Pengawasan Sistem Persaingan Perda-gangan yang Tidak Sehat. Kegiatan inimeliputi pengkajian dan penerapan regu-lasi perdagangan yang menjamin prosesyang adil dan bertanggungjawab, sertamelindungi para pelaku ekonomi dari per-saingan yang tidak sehat, baik antar pela-ku di dalam negeri maupun antara pelakudalam negeri dengan luar negeri.

5. Menj aga St abil i t as Harga Pangan

a. Pemantauan Harga Pangan Pokok SecaraBerkala. Kegiatan ini meliputi pemantauanharga beberapa bahan pangan tertentuyang bersifat pokok dan strategis, khusus-nya pada bulan-bulan tertentu saat pro-duksi menurun dan kebutuhan meningkat.Data hasil pemantauan dapat memberikanindikasi stabilitas harga. Apabila terjadigejolak harga yang meresahkan masyara-kat, maka pemerintah melakukan tindakanintervensi untuk menstabilkan kembali

pada tingkat yang dapat diterima. Padamusim panen, pemantauan harga berman-faat untuk mencegah agar harga gabah/beras tidak jatuh hingga di bawah harga.

b. Pengelolaan Pasokan Pangan dan Cadang-an Penyangga untuk Stabilisasi Harga.Kegiatan ini meliputi penyediaan cadanganberas pemerintah, serta kerja sama de-ngan badan-badan usaha pemerintah danswasta dalam penyediaan cadangan pe-nyangga bahan pangan lainnya, untukdimanfaatkan/dimobilisasi apabila terjadikelangkaan pasokan atau gejolak harga.

6. Meningkat kan Aksesibi li t as Rumaht angga

Ter hadap Pangan

a. Pemberdayaan Masyarakat Miskin danRawan Pangan. Kegiatan ini meliputipendampingan untuk meningkatkan kapa-sitas masyarakat agar mampu memahamipeluang dan mendayagunakan sumber-daya yang dimilikinya untuk meningkatkanproduktivitas ekonomi keluarga. Pening-katan kapasitas melipiti kemampuan ber-organisasi, bekerja sama dan pemben-tukan modal, keterampilan mengolah

sumberdaya alam, serta mengelola usahadan mengembangkan jaringan usaha. Di

samping itu diberikan pula bantuan untukmenambah aset kelompok untuk memper-cepat pengembangan usahanya. Tahapselanjutnya adalah peningkatan kesadar-an gizi serta sanitasi dan higiene dalamlingkungan rumah tangga.

b. Peningkatan Efektivitas Program Raskin.Kegiatan ini meliputi perbaikan metodepenentuan kelompok sasaran mengguna-kan informasi terkini, melibatkan masya-rakat desa untuk menajamkan prosesseleksi kelompok sasaran, memantau danmengawasi proses penyaluran, dan mem-berikan saran/umpan balik terhadap efek-tivitas program Raskin. Di samping itu ju-ga kontribusi pemerintah setempat dalampenyediaan biaya distribusi dari tingkatdesa ke titik bagi.

c. Penguatan Lembaga Pengelola Pangan diPedesaan.Kegiatan ini memfasilitasi ber-bagai lembaga sosial masyarakat di pede-saan yang bergerak di bidang pangan agarmampu meningkatkan perannya dalam tu-rut serta mengatasi masalah pangan dangizi di lingkungannya, dan dapat menjadiinspirasi bagi masyarakat di sekelilingnyauntuk berperan serupa.

7. Melaksanakan Div ersif ika si Pangan

a. Peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pa-ngan dan Gizi Seimbang. Kegiatan inimeliputi peningkatan pengetahuan dan

kesadaran pangan dan gizi, keterampilanmengelola pangan dan konsumsi dengangizi seimbang, sanitasi dan higiene dibidang pangan, dan sumberdaya keluargauntuk meningkatkan gizi.

b. Pengembangan Teknologi Pangan.Kegiatan ini meliputi perekayasaan atauinovasi terhadap teknologi/kearifan lokaldi bidang pangan, untuk meningkatkankualitas fisik maupun kandungan gizi,daya simpan, dan daya saing komoditaspangan. Teknologi tepat guna spesifiklokasi ini membantu masyarakat dalam

kegiatan produksi, cadangan, distribusidan perdagangan pangan hingga aktivitasjasa boga untuk meningkatkan ketersedia-an pangan serta pendapatan masyarakat.

c. Diversifikasi Usahatani dan Pengem-banganPanganLokal.Kegiatan ini antaralain adalah memfasilitasi kelompokmasyarakat melalui pendampingan, inova-si terhadap kearifan lokal dan dukunganinput atau permodalan untuk melakukandiversifikasi usahatani. Hal ini untukmemperkenalkan berbagai peluang pe-ningkatan pendapatan melalui pendaya-gunaan sumber-sumber pangan lokal men-jadi bahan pangan yang sehat dan bergizi,

7/22/2019 4346-11513-1-PB_2

6/7


62

serta tidak kalah menarik dengan bahanpangan produk industri.

8. Meningkat kan Mutu dan Keamanan Pangan

a. Pengembangan dan Penerapan SistemMutu Pada Proses Produksi, Olahan dan

Perdagangan Pangan. Kegiatan ini meli-puti perumusan dan penetapan sistemmutu, penyuluhan, pelayanan dan fasili-tasi penerapan sistem mutu, pemantauanpenerapan sistem mutu serta pengharga-an terhadap produsen, pengolah danpedagang di bidang pangan yang telahmenerapkan sistem mutu dengan baik.

b. Peningkatan Kesadaran Mutu danKeamanan Pangan Pada Konsumen.Kegiatan ini meliputi pendidikan danpenyuluhan kepada seluruh lapisanmasyarakat, baik melalui jalur formal

maupun non formal untuk meningkatkanpemahaman terhadap mutu dan keaman-an pangan serta dampaknya terhadapkesehatan tubuh, serta kemampuan untukmenyeleksi pangan yang bermutu danaman dikonsumsi.

c. Pencegahan Dini dan Penegakan HukumTerhadap Pelanggaran Aturan Mutu danKeamanan Pangan. Kegiatan ini antaralain adalah kampanye peningkatan kesa-daran masyarakat atas berbagai aturantentang mutu dan keamanan pangan,penerapan sistem pemantauan terhadap

produk pangan yang berpotensi pelangpelanggaran dan membahayakan, sertapenerapan sanksi terhadap pelanggaran.Kesadaran masyarakat atas bahaya padabahan pangan yang dikonsumsi akan mem-berikan kontribusi yang signifikan terha-dap pencegahan dini dan pengawasan.

9. Mencegah dan Menangani Keadaan Rawan

Pangan dan Gizi

a. Pengembangan Isyarat Dini dan Penang-gulangan Keadaan Rawan Pangan danGizi (SKPG).Kegiatan ini meliputi pening-

katan kepedulian pemerintah dan masya-rakat khususnya di kabupaten, terhadapmanfaat sistem isyarat dini serta memfa-silitasi penerapannya sesuai kondisi se-tempat. Di samping itu juga memfasilitasipemerintah daerah untuk membangun ke-mampuan untuk merespon isyarat terse-but secara tepat dan cepat untuk mence-gah dan mengatasi terjadinya kerawananpangan.

b. Peningkatan Keluarga Sadar Gizi.Kegiatan ini antara lain meliputi penyu-luhan dan bimbingan sosial kepada kelu-

arga yang membutuhkan melaui sistemkomunikasi, informasi dan edukasi yang

sesuai dengan situasi sosial budaya danekonomi setempat.

c. Pemanfaatan Lahan Pekarangan untukPeningkatan Gizi Keluarga. Kegiatan iniantara lain adalah penyuluhan, bimbingandan fasilitasi kepada kelompok masya-

rakat untuk memanfaatkan pekarangansebagai sumber pangan dan gizi keluarga.

d. Pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerin-tah untuk Penanggulangan KeadaanRawan Pangan dan Gizi. Kegiatan iniberupa pengeluaran cadangan beras pe-merintah, yang dikelola Perum Bulog,oleh Menteri Sosial atas permintaanpemerintah daerah, untuk menanggulangimasalah kerawanan pangan dan gizi didaerahnya.

10. Memfasili t asi Penelit ia n dan Pengem-

bangana. Alokasi Anggaran yang Memadai untuk

Penelitian dan Pengembangan.Kegiatanini meliputi peningkatan kepedulian ber-bagai lembaga terkait dalam pemerintahdan pemerintah daerah untuk mengaloka-sikan anggaran memadai untuk penelitiandan pengembangan untuk menghasilkanteknologi, informasi, peralatan yang me-nunjang terwujudnya ketahanan pangandan gizi.

b. Peningkatan Kerjasama Kemitraan AntarLembaga Penelitian. Kegiatan ini adalah

mengkoordinasikan substansi dan mema-dukan sumberdaya penelitian untuk men-jamin efesiensi dan efektivitas penelitian,serta terlayaninya kebutuhan masyarakatyang beragam oleh sumberdaya penelitianyang terbatas.

11. Meningkatk an Peran Sert a Masyar akat . Hal ini dilakukan dengan menerapkansistem penghargaan tingkat nasional ke-pada mereka yang telah memberikan kon-tribusi yang signifikan terhadap pem-bangunan di bidang pangan dan gizi,

untuk memotivasi dan memperluas peranserta lembaga-lembaga pemerintah dae-rah, lemabga non pemerintah, organisasimasyarakat maupun perorangan untukmelakukan hal serupa.

12. Melaksanakan Kerj asama Int ernasional

a. Penggalangan Kerjasama Internasionaldalam Melawan Kelaparan dan Kemiskin-an. Kegiatan ini dimulai dengan mem-bangun Aliansi Nasional Melawan Kelapar-an, untuk membangun kepedulian, mem-perkuat komitmen dan mendorong aksi-

aksi nyata mencegah dan mengatasimasalah kelaparan, membangun Kemitra-

7/22/2019 4346-11513-1-PB_2

7/7


63

an antara pemerintah, organisasi peme-rintah, pelaku usaha dalam rangka me-ningkatkan kemampuan dan kreativitasmengatasi masalah, dan melakukan pertu-karan informasi pengalaman berharga darimasing-masing lembaga.

b. Perbaikan Kinerja Diplomasi Ekonomi,Politik, Sosial, dan Budaya untuk Me-ningkatkan Ketahanan Pangan. Kegiatanini meliputi pembekalan terhadap paradiplomat dengan informasi yang memadaitentang situasi dan peluang kerjasamadengan berbagai negara dan lembaga-lembaga internasional untuk mendukungpeningkatan ketahanan pangan, dan ber-dasarkan informasi tersebut meningkatkan intensitas diplomasi dengan fokusyang spesifik dan efektif.

13. Mengembangkan Sumber day a Manusia

a. Perbaikan Program Pendidikan, Pelatih-an dan Penyuluhan di Bidang Pangan.Kegiatan ini meliputi penataan kembalikelembagaan, peningkatan kualifikasi te-naga pengelola dan pelaksana, peningkat-an mutu penyelenggaraan, serta pengem-bangan jaringan kerjasama pendidikan,pelatihan dan penyuluhan.

b. Pemberian Muatan Pangan dan Gizi padaPendidikan Formal. Kegiatan ini meliputipenyusunan program dan kurikulum yangtepat untuk masing-masing segmen dan

tingkatan, sosialisasi kepada pihak terkaitdan penerapan secara partisipatif denganseluruh pemangku kepentingan.

c. Pemberian Jaminan Pendidikan Dasardan Menengah Khususnya bagi Perem-puan dan Anak-anak di Pedesaan. Hal inidilakukan dengan peningkatan kepeduliandan fasilitasi kepada pemerintah daerahkabupaten untuk melaksanakan secara

sungguh-sungguh kebijakan wajib belajarsembilan tahun, dengan penajaman prio-ritas pada perempuan dan anak-anak dipedesaan. Dana alokasi khusus bidangpendidikan, dikombinasikan dengan danapemerintah daerah dan dana sumbangan

masyarakat, digunakan sepenuhnya untukpenyelenggaraan pendidikan dasar danmenengah dan membebaskan biaya pendi-dikan bagi masyarakat yang kurangmampu.

14. Kebij akan Makro dan Perda gangan yang

Kondusif

a. Kebijakan Fiskal yang MemberikanInsentif bagi Usaha Pertanian. Hal inidilakukan dengan pemberian keringananpajak bagi para pelaku usaha di bidangpertanian dan pengolahan pangan untuk

mendorong pertumbuhan investasi usahaberbasis pertanian dan pangan.

b. Alokasi APBN dan APBD yang Memadaiuntuk Pengembangan Sektor Pertaniandan Pangan. Hal ini dilakukan denganpeningkatan kepedulian dan pemberianpemahaman serta umpan balik kepadalembaga pemerintah yang berkompetentermasuk lembaga legislatif, untuk mem-berikan anggaran memadai bagi sektorpertanian dan pangan.

c. Kebijakan Perdagangan yang Memberi-kan Proteksi dan Promosi bagi Produk

Pertanian Strategis. Hal ini mencakuppenerapan berbagai instrumen dan regu-lasi perdagangan secara arif untuk melin-dungi dari persaingan yang tidak meng-untungkan dan memberikan dukunganterhadap peningkatan daya saing produkpertanian strategis nasional.

4346-11513-1-pb_2

Documents