(4) kinerja dpr
TRANSCRIPT
KEDUDUKAN DPR RI DALAM PROSES PEMERINTAHAN DI INDONESIA
TUJUAN BERNEGARA(PEMBUKAAN UUD)
“…yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…” yang berdasar kepada pancasila.
Dari sistem pembagian kekuasaan (distribution of power) menjadi pemisahan kekuasaan (separation of power) yang mengedepankan sistem checks and balances
4
Fungsi Parpol
• Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
• Agregasi & artikulasi kepentingan: penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
• Partisipasi politik warga negara Indonesia; • Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik
melalui mekanisme demokrasi.
PROSES POLITIK TERPILIHNYA ANGGOTA DPR
Rakyat
PEMILU
KeterwakilanKeterwakilan
LegislasiLegislasi BudgetLegislation ControlLegislation Control Budgetary ControlBudgetary Control
PengawasanPengawasan
Fungsi Utama
Political ControlPolitical Control
Mandat Politik DPR
UNIT PENDUKUNG DPR
• ALAT KELENGKAPAN DPR : – PIMPINAN; – BADAN MUSYAWARAH; – KOMISI; – BADAN LEGISLASI; – BADAN ANGGARAN; – BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA; – BADAN KEHORMATAN; – BADAN KERJA SAMA ANTAR-PARLEMEN; – BADAN URUSAN RUMAH TANGGA; – PANITIA KHUSUS; – ALAT KELENGKAPAN LAIN YANG DIPERLUKAN DAN DIBENTUK
OLEH RAPAT PARIPURNA
Fungsi DPR
• Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang
• Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang apbn yang diajukan oleh Presiden
• Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN
PROSES LEGISLASI (1)
PROSES LEGISLASI (2)
PROSES LEGISLASI (3)
• DALAM PEMBAHASAN SUATU UNDANG-UNDANG, DPR MELAKUKAN RDPU, dengan mengundang:– PARA PAKAR– LSM DAN ORGANISASI MASYARAKAT TERKAIT– MELAKUKAN SERAP ASPIRASI (KUNJUNGAN KE
DAERAH)
PROSES ANGGARAN (1)
• SECARA UMUM TAHAPAN DALAM PENYUSUNAN APBN DAPAT DIBAGI MENJADI 5 TAHAP.– TAHAP I : PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN
(PEMERINTAH)– TAHAP II : PERSETUJUAN ANGGARAN (DPR)– TAHAP III : PELAKSANAAN ANGGARAN (PEMERINTAH)– TAHAP IV : KONTROL/PENGAWASAN (DPR)– TAHAP V : PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN (BPK)
PROSES ANGGARAN (2)
PROSES PENGAWASAN
KEPUTUSAN DPR &
PRESIDEN
DILAKSANAKAN OLEH PRESIDEN
DIAWASI OLEH DPR
LAPORAN RAKYAT
KONTROL VIA PERATURAN/KEPUTUSAN
•INTERPELASI•ANGKET
•MENYATAKANPENDAPAT
•RAPAT KERJA•RESES/•KUNKER•TIM
PENGAWASAN DPR
• Interpelasi hak DPR utk meminta keterangan pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
• Angket penyelidikan thd pelaksanaan suatu UU dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dgn peraturan perUUan
• Menyatakan pendapat kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa tindak lanjut pelaksanaan hak interpleasi dan angket, dugaan presiden melanggar hukum
DPR Ideal
• DPR yang transparan• DPR yang akuntabel• DPR yang responsif terhadap persoalan rakyat• DPR sebagai center of excellence• DPR yang ramah• DPR yang etis