3.isi makalah ekbang
DESCRIPTION
Posisi Utang Luar Negeri Indonesia Periode 2009-2014TRANSCRIPT
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang Masalah
Memasuki era yang semakin maju saat ini, dalam pembangunan sangatlah dibutuhkan
ketersediaan sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat seiring dengan
meningkatnya aktivitas pembangunan di negara kita. Pada dasarnya pembangunan yang kita
laksanakan baik pada sektor pemerintahan maupun sektor swasta sangat memerlukan sarana
pembiayaan dari dalam negeri berupa tabungan masyarakat, tabungan swasta dan tabungan
pemerintah . namun karena terdapat kendala-kendala dalam menghimpun dana pembangunan
dari dalam negeri yaitu karena masih rendahnya tabungan masyrakat yang disebabkan
rendahnya kesadaran masyarakat untuk menabung, masih lemahnya volume ekspor non migas
kita sementara semakin mendesaknya kebutuhan pembiayaan pembangunan terutama untuk
mengejar laju pertumbuhan ekonomi yang menjadi sasaran dan tujuan pembangunan yang
ditetapkan pemerintah, sehingga menyebabkan kita untuk menggunakan alternative lain yaitu
menggunakan sumber dana dari luar negeri berupa pinjaman/ bantuan.
Pada awalnya bantuan luar negeri sangat efektif sebagai injeksi untuk tetap
mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata 6% tiap tahunnya, tetapi rupanya hal itu
membuat kita kecanduan dan ketergantungan pada bantuan luar negeri yang dapat mengganggu
perekonomian kita. Meminjam gambaran Kwik Kian Gie dalam menjelaskan kondisi
ketergantungan Indonesia, beliau menyatakan bahwa begitu parahnya ketergantungan Indonesia
kepada hutang luar negeri saat ini, sehingga kita tidak dapat melepaskan diri lagi dari kenyataan
bahwa yang memerintah Indoesia sudah bukan pemerintah Indonesia sendiri. Kita sudah
kehilangan kedaulatan dan kemandirian dalam mengatur diri sendiri. Kondisi ini sudah
merupakan lingkaran setan karena terjerumusnya pemerintah kita ke dalam lubang yang disebut
jebakan utang (debt trap).
1
1.2 Rumusan Masalah
1. Apakah yang dimaksud dengan utang luar negeri ?
2. Berapakah jumlah utang luar negeri Indonesia oleh pemerintah?
3. Negara mana saja yang menjadi negara donor terbesar dan terkecil ?
4. Berapakah besarnya bunga pinjaman yang harus dibayar Indonesia selama periode 2009-
2014?
5. Apakah alasan negara donor memberi bantuan ?
6. Apakah alasan negara berkembang menerima bantuan?
1.3 Tujuan
1. Untuk menjelaskan pengertian utang luar negeri dan
2. Untuk mengetahui posisi utang luar negeri Indonesia oleh pemerintah
3. Untuk menganalisis negara yang menjadi negara donor terbesar dan terkecil
4. Untuk mengetahui besarnya ratio utang Indonesia terhadap APBN
5. Untuk mengetahui alasan yang mendorong negara pendonor untuk memberikan bantuan
6. Untuk mengetahui alasan yang mendorong negara berkembang menerima bantuan.
2
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Definisi Utang Luar Negeri
Utang luar negeri , adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari
para kreditor atau pemberi pinjaman di luar negara tersebut. Penerima utang luar negeri dapat
berupa pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Bentuk utang dapat berupa uang yang
diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga keuangan internasional
seperti IMF dan Bank Dunia. Utang luar negeri merupakan jenis pinjaman yang berasal dari luar
negeri dan memiliki persyaratan tertentu yang dibebankan kepada pihak (negara) penerima utang
tersebut. Dalam pengertian anggaran negara, utang luar negeri disebut juga sebagai sumber
pendanaan alternatif yang digunakan untuk pembiayaan anggaran negara. Di satu sisi, utang luar
negeri dapat menjadi sumber pendanaan anggaran (APBN), akan tetapi di sisi lain menjadi beban
anggaran, karena dibebankan persyaratan pembayaran bunga dan cicilan pokok utang luar
negeri.
Adapun bentuk – bentuk bantuan luar negeri dapat dibedakan atas (Bank Indonesia, 2010):
a. Pinjaman dengan syarat pengembalian. Pinjaman ini terdiri dari (i) Pinjaman lunak
adalah pinjaman yang masuk dalam kategori Official Development Assistance (ODA)
Loan atau Concessional Loan, yang berasal dari suatu negara atau lembaga multilateral,
dengan syarat yang sangat ringan; (ii) Pinjaman/kredit ekspor yaitu kredit yang diberikan
oleh negara pengekspor dengan jaminan tertentu untuk meningkatkan ekspor; dan (iii)
kredit komersial yaitu kredit yang dipinjamkan oleh bank dengan tingkat bunga dan lain
– lain sesuai perkembangan pasar internasional.
b. Pinjaman/kredit bilateral/multilateral. Pinjaman ini berbentuk (i) Pinjaman bilateral:
pinjaman luar negeri yang berasal dari pemerintah suatu negara melalui suatu lembaga
keuangan dan/atau lembaga non keuangan yang ditunjuk oleh pemerintah negara yang
bersangkutan untuk melaksanakan pemberian pinjaman; dan (ii) Pinjaman multilateral :
adalah pinjaman luar negeri yang berasal dari lembaga multilateral.
c. Pinjaman/bantuan menurut kategori barang atau jasa. Kategori pinjaman ini adalah :
(i) bantuan program ( program Loan ) adalah pinjaman luar negeri dalam valuta asing
3
yang dapat dirupiahkan dan digunakan untuk pembiayaan APBN; (ii) Bantuan proyek
( project Loan ) yaitu bantuan diperoleh untuk pembiayaan dan pengadaan barang dan
jasa pada proyek – proyek pembangunan; dan (iii) Bantuan teknik: yaitu berupa
pengiriman tenaga ahli dari luar negeri atau tenaga kerja Indonesia yang dilatih di luar
negeri.
Jenis-jenis utang menurut Kementrian Keuangan Republik Indonesia:
1. Pinjaman yang terdiri atas pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri
- Pinjaman luar negeri baik secara multilateral yaitu pinjaman yang berasal dari badan-
badan internasional, misalnya World Bank, Asian Development Bank (ADB), Islamic
Development Bank (IDB) maupun secara bilateral yaitu pinjaman yang berasal dari
negara-negara baik yang tergabung dalam CGI maupun antar negara secara langsung
(intergovernment). Pinjaman luar negeri terdiri dari pinjaman program maupun
pinjaman proyek
- Pinjaman dalam negeri yang berasal dari Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah
Daerah dan Perusahaan Daerah dalam rangka pemberdayaan industry dalam negeri
dan pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum, kegiatan investasi yang
menghasilkan penerimaan.
2. Surat Berharga Negara(SBN) yanag terdiri atas
- Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang yang
dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara sesuai masa berlakunya.
- Surat Berharga Syariah Negara/ Sukuk Negara
2.2 Jumlah Utang Luar Negeri Indonesia
Utang merupakan instrument utama untuk pembiayaan APBN dalam rangka menutup
deficit APBN, dan untuk membayar kembali utang yang jatu tempo. Kenaikan jumlah utang
pemerintah berasal dari akumulasi utang di masa lalu yang memerlukan refinancing yang cuku
besar dan akibat dari krisis ekonoomi tahun 1997/1998 yang menyebabkan depresiasi Rupiah
terhadap mata uang asing. Utang luar negeri Indonesia lebih didominasi oleh utang swasta, utang
swasta dikelola oleh SULNI dengan memakai konsep resident-non resideta yang didasarkan pada
4
kepemilikan non resident (bukan penduduk). Jumlah utang luar negeri Indonesia terdiri atas
pinjaman program dan pinjaman proyek.
Tabel 1: Pinjaman Program
(juta USD)
Tabel 2: Posisi Pinjaman Indonesia Berdasarkan Negara/
Lembaga Kreditor, Tahun 2009-2014 (IDR Trilliun)
NEGARA 2009 2010 2011 2012 2013 2014PINJAMAN LUAR NEGERI 611.2 616.86 620.28 614.81 712.17 670.81. BILATERAL 387.92 380.67 381.66 359.8 385.53 332.22 a. Jepang 259.5 274.47 280.45 256.10 254.71 210.78 b. Perancis 25.56 21.88 20.90 21.30 25.94 24.63 c. Jerman 28.34 22.65 20.29 20.00 23.71 21.33 d. Lainnya 74.52 61.68 60.02 62.39 79.17 75.472. MULTILATERAL 202.37 208.28 212.966 230.23 288.29 292.01 a. Bank Dunia 94.96 102.23 108.73 122.53 163.77 174.86 b. ADB 102.32 100.40 97.72 100.37 114.58 107.36 c. IDB 2.96 3.76 4.23 5.09 7.22 7.23 d. Lainnya 2.13 1.89 2.09 2.24 2.73 2.563. KOMERSIAL 20.24 27.34 25.15 24.37 40.00 46.344. SUPPLIERS 0.66 0.57 0.50 0.41 0.35 0.24
PINJAMAN DALAM NEGERI 0.39 1.01 1.80 2.27 2.91
5
TOTAL PINJAMAN 611.20 617.25 621.29 616.61 714.44 673.71Tabel 2. diatas menggambarkan posisi pinjaman luar negeri Indonesia. Pinjaman luar
negeri dari multilateral (World Bank, Asian Development Bank) dan Bilateral (jepang)
merupakan alternative sumber pembiayaan yang relative murah dan dalam jangka waktu yang
panjang. Karena apabila dibandingkan denga pinjama dalam negeri, bunga yang diberikan dari
pinjaman luar negeri relative lebih rendah dan dalam jangka waktu yang panjang. Berdasarkan
tabel diatas dapat dilihat bahwa total pinjaman bilateral pada tahun 2014 mecapai Rp 332,22
trilliun atau setara dengan 49,53% dari total pinjaman luar negeri Indonesia, dengan negara
pemberi pinjaman terbesar adalah Jepang sebesar Rp 210,78 trilliun disusul oleh negara Perancis
(Rp 24,63 trilliun) dan Negara Jerman (Rp 21,13 trilliun). Sedangkan gabungan sindikasi
pinjaman dari negara lainnya pada tahun 2014 sebesar Rp 75,47 trilliun.
Sedangkan untuk pinjaman mu;trilateral atau pinjaman yang diperoleh dari badan-badan
internasional seperti IMF, World Bank, ADB pada tahun 2014 tercatat Rp 292,01trilliun atau
43,6% dari total pinjaman luar negeri Indonesia, dengan pemberi pinjaman terbesar adalah Bank
Dunia yaitu Rp 174,86 trilliun, kemudian disusul oleh ADB dan IDB masing masing
memberikan pinjaman sebesar RP 107,36 trilliun dan Rp 7,23 trilliun. Sindikasi lainnya sebesar
Rp 2,56 trilliun. Sementara itu, untuk pinjaman dari sektor komersial bank tercatat sebesar Rp
46,34 trilliun dan pinjaman dari suppliers sebesar Rp 240 miliar.
(tabel diatas belum termasuk dengan pinjaman SBN denominasi rupiah dan denominasi
valas)
2.3 Negara donor bagi Indonesia
Berikut ini 15 negara pemberi utang terbesar kepada negara Indonesia pada bulan April
tahun 2014 adalah Amerika Serikat, Australia, Austria, Belanda, Belgia, China, Hong Kong,
Inggris, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Perancis, Singapura, Spanyol, dan Swiss.
2.4 Bunga Pinjaman
Bank Pembangunan Asia (ADB) mengurangi biaya pinjaman berbasis LIBOR bagi
peminjam, baik pemerintah maupun peminjam yang mendapat garansi pemerintah, untuk
negosiasi pinjaman pada dan setelah 1 Oktober 2007. Sejak 2009, Indonesia kemungkinan besar
tidak akan mendapat lagi alokasi pinjaman murah (soft loan) dari dua lembaga donor
6
internasional, yaitu Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB) pada 2009 karena
perekonomian yang semakin baik dan status negara berpendapatan menengah yang kini
disandang. Bungan yang diberikan IMF kepada Indonesia sebesar 4,58 persen atau naik dari
sebelumya 4,3%.
Jenis fee ini hanya diberlakukan oleh World Bank dan ADB serta fasilitas kredit ekspor.
Fee ini ditarik ketika kontrak pinjam-meminjam berlaku efektif. World Bank menetapkan fee
sebesar 1% dari nilai pinjaman, sedangkan ADB adalah sekitar 0,5%. Biaya inilah yang harusnya
diperjuangkan untuk turun. Karena dalam jumlah besar up front fee jumlahnya sangat significant.
Seakan-akan, up front fee adalah tambahan bunga dengan nama lain.
Jenis fee ini diberlakukan oleh World Bank dan ADB serta kreditor lain bilateral dan
fasilitas kredit ekspor sebagai suatu bentuk biaya terhadap pinjaman yang belum dicairkan
(undisbursed loan). World Bank mengenakan commitment fee sebesar 0,75% atas total
undisbursed loan. ADB mengenakan fee ini sebesar 0,75% atas selisih antara target disbursement
dengan realisasi penarikan.
2.5 Alasan Negara Donor Memberikan Pinjaman
Alasan utama pihak pemerintah negara pendonor memberikan bantuan luar negeri adalah
karena hal tersebut digunakan sebagai alat untuk mengejar kepentingan-kepentingan politik,
strategis, dan ekonomi mereka sendiri. Walaupun ada sabagian yang didorong karena ada alasan
moral dan kemanusiaan. Alasannya kreditor membutuhkan debitor sebagai ladang investasi atas
kelebihan dana yang dimiliki kreditor. Dan bantuan merupakan cara ‘terselubung’ untuk
menggerakkan ekonomi nasional kreditor. Selain itu alasan negara donor memberikan pijaman
yaitu:
a. Motif politik merupakan motivasi yang paling penting apabila ditinjau dari sudut pandang
negara-negara pemeberi bantuan, terutama bagi negara donor yang tergolong besar,
seperti Amerika Serikat. Kebanyakan program bantuan yang diberikan negara
berkembang ditujukan untuk memperkuat dan mempertahankan rezim-rezim
pemerintahan pro-barat daripada mendorong pembangunan ekonomi dan sosialjangka
panjang yang sesungguhnya.
7
b. Motif ekonomi: sumber keuangan dari luar baik berupa hibah atau pinjaman dapat
memainkan peranan yang penting dalam usaha melengkapi kekurangan sumber daya
domestic guna mempercepat pertumbuhan devisa dan tabungan
2.6 Alasan Negara Berkembang Menerima Bantuan
Setidaknya ada tiga alasan bagi negara berkembang menerima bantuan luar negeri yaitu:
a. Alasan praktis. Karena negara berkembang mempercayai pendapat para ahli ekonomi
negara-negara maju yang menyatakan bahwa bantuan luar negeri merupakan stimulant
bagi proses pembangunan yang turut membantu mengalihkan struktur ekonomi .
b. Alasan politik. Di beberapa negara baik negara pemberi ataupun penerima bantuan luar
negeri dipandang sebagai alat yang dapat memberikan kekuatan politik yang lebih besar
kepada pemimpin yang sedang berkuasa untuk menekan oposisi dan mempertahankan
kekuasaannya. Dalam hal ini bantuan bukan saja berbentuk transfer sumber keuangan
tetapi bisa saja dalam bentuk militer.
Utang sejatinya memang bukan barang haram. Negara maju seperti Amerika Serikat
maupun sejumlah negara Eropa pasti memiliki utang luar negeri. Amerika Serikat termasuk salah
satu negara dengan utang luar negeri terbesar
Namun, kita harus menyadari bahwa ada risiko yang mengintip dari utang luar negeri tersebut.
Risiko inilah yang wajib dikurangi agar utang luar negeri yang kita miliki dapat menunjang laju
pembangunan di negeri ini. Salah satunya, rasio utang harus ideal dengan produk domestik
bruto. Pemerintah harus menjaga agar rasio utang dengan produk domestik bruto berada di
kisaran 20-24 persen. Dengan level tersebut, kemampuan membayar utang luar negeri Indonesia
tidak diragukan.
8
Grafik 1: Perkembangan Rasio Utang Indonesia Terhadap PDB
Ratio utang Indonesia terbilang kecil apabila dibandingkan dengan negara negara
maju.pada tahun 2014, rasio total utang pemerintah Indonesia terhadap PDB menurun menjadi
25.9% dari sebelumnya 28.3% pada tahun 2009. Nilai ratio utang pemerintah terhadap PDB yang
moderat merupakan cerminan kebijakan fiscal yang efisien dan berhati-hati. Hal tersebut
menunjukkan kemampuan Indonesia dalam membayar utang luar negeri meningkat. Selain itu
rasio utang Indonesia terhadap PDB merupakan amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara Pasal 12 ayat 3 berserta penjelasannya dan Peraturan Pemerintah No. 23
Tahun 2004 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD Serta Jumlah
Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah DaerahJumlah kumulatif utang
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dibatasi tidak melebihi 60% dari GDP tahun yang
bersangkutan.
9
Tabel 3: Profil Pinjaman dari Kreditur Multilateral
10
Tabel 4: Profil Pinjaman dari kreditur Bilateral (jepang)
Berdasarkan tabel 4 yang menggambarkan profil pinjaman yang diberikan oleh Negara
Jepang sebagai negara donor terbesar di Indonesia. Negara jepang tidak menetapkan biaya
commitmen apabila namun Jepang menetapkan biaya dimuka sebesar 205 atas pinjaman.
11
BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Utang luar negeri , adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari
para kreditor atau pemberi pinjaman di luar negara tersebut. Penerima utang luar negeri dapat
berupa pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Bentuk utang dapat berupa uang yang
diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga keuangan internasional
seperti IMF dan Bank Dunia. . Dalam pengertian anggaran negara, utang luar negeri disebut juga
sebagai sumber pendanaan alternatif yang digunakan untuk pembiayaan anggaran negara. Di satu
sisi, utang luar negeri dapat menjadi sumber pendanaan anggaran (APBN), akan tetapi di sisi lain
menjadi beban anggaran, karena dibebankan persyaratan pembayaran bunga dan cicilan pokok
utang luar negeri.
Pada kenyataannya, utang luar negeri merupakan salah satu instrument kebijakan politik
luar ngeri di bidang ekonomi. Dengan memanfaatkan ketergantungan negara debitur terhadap
utang luar negeri. Alasan negara donor memberikan bantuan adalah karena negara kreditur
membutuhkan lading investasi untuk menggunakan dana yang dimilikinya dan untuk
menggerakkan ekonomi negara kreditor. Dan alasan negara berkembang menerima bantuan
adalah untuk membiayai deficit APBN dan membiayai pembangunan untuk meningkatkan laju
pertumbuhan ekonomi.
Selama 5 tahun terakhir yakni periode tahun 2009-2014 negara yang menjadi negra donor
terbesar bagi Indonesia adalah negara jepang seangkan sumber dana multilateral berasal dari
pinjaman Bank Dunia, ADB, IDB dan juga IMF.
B. SARAN
Utang memang tidak selalu berdampak negative selama ratio utang dan ratio biaya utang
Indonesia menunjukkan ternd yang membaik dan berada dibawah ratio yang ditetapkan oleh
pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih hati hati dan lebih waspada dalam menerima
pinjaman dari negara bilateral dan multilateral.
12
DAFTAR PUSTAKA
http://www.djppr.kemenkeu.go.id/
http://www.bi.go.id/en/statistik/utang-luar-negeri
http://antonbawono.staff.iainsalatiga.ac.id/wp-content/uploads/sites/50/2013/02/Seputar-Utang-
Luar-Negeri.pdf
https://laskarstan.wordpress.com/2011/03/16/permasalahan-penarikan-pinjaman-dan-hibah-
pemerintah/
13