3(5:$.,/$1 $&(+ vÁÆ &s· Âv Æ
TRANSCRIPT
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN ACEH
Jalan Tgk. Panglima Nyak Makam, Banda Aceh, 23118
Telepon (0651) 28133, 28134, dan 28183, Faksimili 28173
Yth. Inspektur Pemerintah Aceh/Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh
(daftar terlampir) di Tempat
Berdasarkan:
1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan,
Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
4. Surat Edaran Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor
SE-5/K/D2/2020 tentang Tata Cara Reviu atas Refocusing Kegiatan dan
Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
5. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan oleh
Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor Kep-
005/AAIPI/DPN/2014 tanggal 24 April 2014.
Kami menyampaikan contoh dokumen yang dapat digunakan dalam pelaksanaan reviu meliputi:
Nomor
:
S-0889/PW01/3/2020 03 April 2020
Lampiran : Dua Set Hal : Template Laporan Hasil Reviu atas Proses Refocusing
Kegiatan dan Realokasi Anggaran dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah di Wilayah Aceh
Lampiran I / 1-1 Surat Nomor : S-0889/PW01/3/2020
Tanggal 03 April 2020
Daftar Pemerintah Daerah di Wilayah Aceh
1. Pemerintah Aceh
2. Pemerintah Kota Banda Aceh
3. Pemerintah Kota Langsa
4. Pemerintah Kota Lhokseumawe
5. Pemerintah Kota Sabang
6. Pemerintah Kota Subulussalam
7. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
8. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya
9. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar
10. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya
11. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan
12. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil
13. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang
14. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah
15. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara
16. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur
17. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
18. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah
19. Pemerintah Kabupaten Bireuen
20. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
21. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya
22. Pemerintah Kabupaten Pidie
23. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
24. Pemerintah Kabupaten Simeulue
Lampiran II / 1-24 Surat Nomor : S-0889/PW01/3/2020
Tanggal 03 April 2020
PEDOMAN REVIU ATAS REFOCUSSING
KEGIATAN DAN REALOKASI
ANGGARAN DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENANGANANCORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
Lampiran II / 2-24 Surat Nomor : S-0889/PW01/3/2020
Tanggal 03 April 2020
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sampai dengan 1 April 2020 terdapat 750.890 kasus global Covid-19, 36.405
meninggal (4,8% kematian) dengan sebaran di 198 negara terjangkit dan 158 negara
dengan transmisi lokal. Sementara kasus di Indonesia 1.528 kasus konfirmasi, 136
meninggal dengan sebaran transmisi lokal DKI Jakarta, Banten (Kab. Tangerang,
Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan), Jawa Barat (Bandung, Kab. Bekasi, Kota
Bekasi, Kab. Bogor, Kota Bogor, Depok dan Kab. Karawang), Jawa Tengah (Solo),
Jawa Timur (Malang, Magetan, dan Surabaya), Kalimantan Barat (Kota Pontianak),
Kalimantan Timur (Kota Balikpapan), dan Sulawesi Selatan (Kota Makassar).
Sehubungan dengan semakin luasnya penyebaran wabah Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) yang telah ditetapkan sebagai Pandemi global oleh WHO,
Pemerintah merespon dengan menerbitkan beberapa kebijakan sebagai langkah
percepatan penanganan, diantaranya Keputusan Presiden RI nomor 7 tahun 2020
tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan Instruksi Presiden RI nomor 4 tahun 2020 tentang Refocussing
Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi
Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada butir 5 Presiden
menginstruksikan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas keuangan negara
untuk percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 huruf f Peraturan Presiden Nomor
192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Dalam
melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawsan
keuangan/daerah dan pembangunan nasional, BPKP menyelenggarakan fungsi
pengorganisasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap
akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama
dengan Aparat Pengawsasan Intern Pemerintah lainnya, maka disusunlah pedoman
reviu atas refocussing kegiatan dan realokasi anggaran dalam rangka percepatan
Lampiran II / 3-24 Surat Nomor : S-0889/PW01/3/2020
Tanggal 03 April 2020
penanganan COVID-19 bagi APIP Pemerintah Daerah.
B. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;
5. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana diubah
dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem
Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan
Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat;
7. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan,
Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu
Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
Lampiran II / 4-24 Surat Nomor : S-0889/PW01/3/2020
Tanggal 03 April 2020
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan
Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah
tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19);
14. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1 Tahun
2019 tentang Standar Kerja Pengawasan Intern BPKP;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/215/2020 tentang
Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan untuk Pencegahan
dan/atau Penanganan COVID-19 Tahun Anggaran 2020;
16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
17. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Daerah;
18. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 9 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat
Karya Tunai Desa sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020
tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
19. Surat Edaran Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembanguan Nomor
SE-5/K/D2/2020 tentang Tata Cara Reviu atas Refocussing Kegiatan dan
Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
20. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan oleh Asosiasi
Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor Kep-005/AAIPI/DPN/2014
tanggal 24 April 2014.
C. Tujuan
Pedoman ini memuat langkah kerja reviu atas refocussing kegiatan dan realokasi
anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Daerah.
Lampiran II / 5-24 Surat Nomor : S-0889/PW01/3/2020
Tanggal 03 April 2020
D. Sasaran dan Ruang Lingkup
1. Sasaran Reviu
Sasaran reviu adalah refocussing kegiatan dan realokasi anggaran dalam
rangka percepatan penanganan Covid-19 yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah.
2. Ruang Lingkup Reviu
Ruang lingkup reviu meliputi usulan rancangan perubahan APBD menyangkut
pengeluaran daerah dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan
dampak penularan COVID-19 yang dilakukan dengan pembebanan langsung
pada belanja tidak terduga, penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan
lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaan berjalan dan/atau
pemanfaatan uang kas yang tersedia sebagaimana diatur saat ini dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah
sebagai rujukan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan refocussing
kegiatan dan realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan
Covid-19 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020.
Lingkup reviu juga harus memperhatikan peraturan-peraturan yang terkait
dengan refocussing kegiatan dan realokasi anggaran dalam rangka percepatan
penanganan Covid-19 dan terbit setelah tanggal pedoman reviu ini ditetapkan.
II. GAMBARAN UMUM
A. Sekilas tentang Covid-19
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah virus jenis baru yang belum
pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus corona adalah zoonosis
(ditularkan antara hewan dan manusia). Manifestasi klinis biasanya muncul
dalam 2 hari hingga 14 hari setelah paparan. Tanda dan gejala umum infeksi
coronavirus antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk
dan sesak napas. Pada kasus yang berat dapat menyebabkan pneumonia,
sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Pada tanggal 31
Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang
tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal 7
Lampiran II / 6-24 Surat Nomor : S-0889/PW01/3/2020
Tanggal 03 April 2020
Januari 2020, Cina mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya
tersebut sebagai jenis baru coronavirus (coronavirus disease, (Covid-19. Pada
tanggal 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan sebagai Public Health
Emergency of International Concern (PHEIC). Penambahan jumlah kasus
(Covid-19) berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran ke luar
wilayah Wuhan dan negara lain. (Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Covid-
19 Kementerian Kesehatan RI, 2020). pada tanggal 11 Maret 2020, WHO
menetapkan penyebaran wabah Covid-19 sebagai pandemi global.
B. Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran
Menteri Dalam Negeri dalam Surat Edaran Nomor 440/2436/SJ tentang
Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di
Lingkungan Pemerintah Daerah menyatakan diperlukannya optimalisasi
penggunaan APBD dengan memprioritaskan untuk antisipasi dan penanganan
dampak penularan COVID-19.
Pendanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat mendukung percepatan
penanganan COVID-19 dilakukan melalui: pembebanan langsung pada belanja
tidak terduga, revisi anggaran dengan cara penjadwalan ulang capaian program
dan kegiatan lainnya, dan memanfaatkan uang kas yang tersedia.
III. METODOLOGI DAN LANGKAH KERJA
Pengawasan intern atas refocussing kegiatan dan realokasi anggaran untuk
percepatan penanganan COVID-19 dilakukan dengan cara reviu. Sebagai langkah
awal reviu adalah mendapatkan informasi apakah di pemerintah
provinsi/kabupaten/kota sudah/sedang/akan melakukan refocussing dan realokasi
anggaran dan membentuk Gugus Tugas sesuai Perpres dan Inpres untuk
melakukan percepatan penanganan pandemi Covid-19. Tim Satgas Perwakilan
BPKP perlu memastikan apakah pemerintah daerah sudah melaksanakan hal
tersebut, sehingga APIP provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan dapat segera
melakukan reviu atas pengusulan anggaran dan pelaksanaan tugas percepatan
penanganan Covid-19 di pemerintah daerah tersebut. Apabila pemerintah daerah
belum melakukan refocussing dan realokasi anggaran dan membentuk Gugus
Tugas, maka APIP dapat mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan
Lampiran II / 7-24 Surat Nomor : S-0889/PW01/3/2020
Tanggal 03 April 2020
refocussing dan realokasi anggaran dan membentuk Gugus Tugas dengan terlebih
dahulu melakukan analisis kebutuhan barang/jasa dan estimasi anggaran yang
dibutuhkan.
Reviu oleh APIP provinsi/kabupaten/kota dimaksudkan untuk pengeluaran yang
dilakukan melalui pembebanan langsung pada belanja tidak terduga yang diusulkan
dalam rancangan perubahan APBD, hasil penjadwalan ulang capaian program dan
kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan
dan/atau pemanfaatan uang kas yang tersedia sebagaimana yang diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di
Lingkungan Pemerintah Daerah.
Langkah kerja reviu ini didesain secara sederhana agar dapat dilaksanakan dalam
waktu yang relatif singkat dan diharapkan dapat dilaksanakan APIP daerah tanpa
memerlukan tatap muka secara fisik, disusun berdasarkan Tentative Review
Objective (TRO) sebagai berikut:
No Uraian
I. Tujuan Reviu:
Memastikan bahwa tata cara revisi anggaran telah mengacu pada
peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Langkah Kerja:
1. Dapatkan aturan/prosedur pemerintah daerah terkait percepatan
penanganan Covid-19 dan rencana operasional Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Covid-19 antara lain:
- Penetapan status keadaan darurat siaga bencana Covid-19
dan/atau keadaan tanggap darurat bencana Covid-19
- SK KDH mengenai pembentukan Gugus Tugas Percepatan
Penanganan COVID-19
2. Dapatkan RKB Organisasi Perangkat Daerah yang secara fungsional
terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan
COVID-19 dan dapatkan surat penyampaian RKB kepada PPKD
Lampiran II / 8-24 Surat Nomor : S-0889/PW01/3/2020
Tanggal 03 April 2020
3. Dapatkan anggaran Belanja Tidak Terduga pada DPA PPKD yang
dimanfaatkan untuk percepatan penanganan COVID-19 dan lakukan
analisis apakah anggaran Belanja Tidak Terduga telah mencukupi
kebutuhan percepatan penanganan COVID-19 sesuai dengan RKB
yang telah disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah
4. Apabila anggaran Belanja Tidak Terduga belum mencukupi kebutuhan
penanganan COVID-19, dapatkan usulan refocussing kegiatan dan
realokasi anggaran dalam perubahan DPA OPD yang memuat
penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan, meliputi:
- Dana transfer
- Belanja modal kurang prioritas
- Kegiatan Pembangunan Sapras kelurahan
- Rasionalisasi perjalanan dinas, rapat, diklat, bimtek, sosialisasi
dan sejenisnya
- Pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan
- Pemanfaatan dana dari penerimaan daerah dalam APBD Tahun
2020
5. Pastikan usulan refocussing kegiatan dan realokasi anggaran telah
dituangkan dalam format DPA OPD sebagai usulan rancangan
perubahan APBD dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD
6. Buat Simpulan
II. Tujuan Reviu:
Memastikan bahwa usulan kegiatan baru yang muncul dari hasil
refocussing mengutamakan kegiatan-kegiatan yang bersifat
mendukung percepatan penanganan COVID-19 dengan mengacu
kepada Protokol Penanganan COVID-19 dan Rencana Operasional
Percepatan Penanganan COVID-19 yang ditetapkan oleh Gugus Tugas
Percepatan Penanganan COVID-19
Lampiran II / 9-24 Surat Nomor : S-0889/PW01/3/2020
Tanggal 03 April 2020
Langkah Kerja:
1. Dapatkan usulan refocussing kegiatan dan realokasi anggaran dalam
perubahan DPA OPD yang memuat penjadwalan ulang capaian
program dan kegiatan, meliputi:
- Dana transfer
- Belanja modal kurang prioritas
- Kegiatan Pembangunan Sapras kelurahan
- Rasionalisasi perjalanan dinas, rapat, diklat, bimtek, sosialisasi
dan sejenisnya
- Pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan
- Pemanfaatan dana dari penerimaan daerah dalam APBD Tahun
2020
2. Identifikasi kegiatan-kegiatan terkait percepatan penanganan Covid-19
pada dokumen perubahan DPA OPD dan dapatkan dokumen
pendukungnya
3. Lakukan analisis apakah kegiatan-kegiatan tersebut telah mendukung
dan sesuai dengan aturan/prosedur dan rencana Gugus Tugas
Percepatan Penanganan COVID-19
4. Buat Simpulan
III. Tujuan Reviu:
Memastikan bahwa usulan kegiatan hasil refocussing bukan hanya
penanganan kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk penanganan
dampak ekonomi dan sosial masyarakat
Langkah Kerja:
1. Dapatkan usulan refocussing kegiatan dan realokasi anggaran dalam
perubahan DPA OPD yang memuat penjadwalan ulang capaian
program dan kegiatan, meliputi:
- Dana transfer
- Belanja modal kurang prioritas
- Kegiatan Pembangunan Sapras kelurahan
Lampiran II / 10-24 Surat Nomor : S-0889/PW01/3/2020
Tanggal 03 April 2020
- Rasionalisasi perjalanan dinas, rapat, diklat, bimtek, sosialisasi
dan sejenisnya
- Pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan
- Pemanfaatan dana dari penerimaan daerah dalam APBD Tahun
2020
2. Identifikasi kegiatan-kegiatan terkait percepatan penanganan Covid-19
pada dokumen perubahan DPA OPD dan dapatkan dokumen
pendukungnya
3. Lakukan analisis apakah kegiatan-kegiatan tersebut telah mencakup
penanganan dampak ekonomi dan sosial masyarakat
4. Buat Simpulan
IV. PELAKSANAAN REVIU ATAS REFOCUSING KEGIATAN DAN REALOKASI
ANGGARAN
Pelaksanaan reviu atas refocussing kegiatan dan realokasi anggaran pemerintah
daerah dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 dilaksanakan oleh APIP
provinsi/kabupaten/kota. Pelaksanaan reviu bersifat segera (mendesak/darurat)
sehingga lebih mendahulukan (memprioritaskan) substansi agar kegiatan
penanganan Covid-19 dapat segera direalisasikan.
V. PELAPORAN
Format laporan hasil reviu atas refocusing kegiatan dan realokasi anggaran
mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan
oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor
Kep-005/AAIPI/DPN/2014 tanggal 24 April 2014. Laporan hasil reviu ditujukan
kepada Kepala Daerah dengan tambahan tembusan kepada Kepala Perwakilan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Aceh.
VI. PENUTUP
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Daerah di wilayah Aceh dapat
berkonsultasi lebih lanjut dengan Tim Teknis Pengawalan Akuntabilitas Keuangan
Lampiran II / 11-24 Surat Nomor : S-0889/PW01/3/2020
Tanggal 03 April 2020
Perwakilan BPKP Aceh dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19).
Lampiran II / 12-24 Surat Nomor : S-0889/PW01/3/2020
Tanggal 03 April 2020
LAPORAN HASIL REVIU ATAS
PELAKSANAAN REFOCUSSING KEGIATAN
DAN REALOKASI ANGGARAN DALAM
RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
Lampiran II / 13-24 Surat Nomor : S-0889/PW01/3/2020
Tanggal 03 April 2020
INSPEKTORAT PEMERINTAH KABUPATEN XYZ
Jl. Jangan Keluyuran Stayhome aja
PERNYATAAN REVIU ATAS PROSES REFOCUSING KEGIATAN DAN
REALOKASI ANGGARAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN
COVID-19 PADA PEMERINTAH KABUPATEN XYZ TAHUN ANGGARAN
2020
Kami telah mereviu Proses Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran
dalam rangka Penanganan COVID-19 pada Pemerintah Kabupaten XYZ tahun
Anggaran 2020 sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang
Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang/Jasa
dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19).
Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa pelaksanaan
kegiatan sudah dilaksanakan berdasarkan ketentuan … dan dokumen
pendukung yang akurat, andal, dan valid.
Berdasarkan reviu kami, pelaksanaan refocusing kegiatan dan realokasi
anggaran sudah dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kegiatan yang diusulkan
merupakan kegiatan yang terkait dengan Percepatan penanganan COVID-19.
WFH, … April 2020
I N S P E K T U R
………………………..
…………………………. NIP.
Lampiran II / 14-24 Surat Nomor : S-0889/PW01/3/2020
Tanggal 03 April 2020
INSPEKTORAT
PEMERINTAH KABUPATEN XYZ
Jl. Jangan Keluyuran Stayhome aja
Nomor : ..../Insp/04/2020 April 2020 Sifat : Penting Lampiran : .... berkas
Hal : Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran dalam rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID)-19.
Yth. Bupati XYZ
di Work from Home
Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan
Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran dalam rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease (COVID)-19 pada Pemerintah Kabupaten
XYZ Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut:
1. Pernyataan Reviu
Kami telah mereviu Proses Refocusing Kegiatan dan Realokasi
Anggaran dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 pada
Pemerintah Kota/Kabupaten XYZ tahun Anggaran 2020 sesuai Instruksi
Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan dan Realokasi
Anggaran dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19).
Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa
pelaksanaan kegiatan sudah dilaksanakan berdasarkan ketentuan ..…
dan dokumen pendukung yang akurat, andal, dan valid.
Berdasarkan reviu kami, pelaksanaan refocusing kegiatan dan
realokasi anggaran sudah dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kegiatan
Lampiran II / 15-24 Surat Nomor : S-0889/PW01/3/2020
Tanggal 03 April 2020
yang diusulkan merupakan kegiatan yang terkait dengan Percepatan
penanganan COVID-19.
2. Dasar Reviu
a. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan,
Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan
Pemerintah Daerah;
d. Surat Edaran Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Nomor SE-5/K/D2/2020 tentang Tata Cara Reviu atas Refocusing
Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19);
e. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan
oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor Kep-
005/AAIPI/DPN/2014 tanggal 24 April 2014; dan
f. Surat Tugas Inspektur Kabupaten XYZ Nomor: …../Insp/4/2020
tanggal 1 April 2020.
3. Tujuan dan Sasaran Reviu
Tujuan reviu adalah untuk keyakinan terbatas bahwa pelaksanaan
kegiatan sudah dilaksanakan berdasarkan ketentuan ..… dan dokumen
pendukung yang akurat, andal, dan valid.
Sasaran reviu adalah Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran
dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 pada Pemerintah
Kabupaten XYZ Tahun Anggaran 2020.
Lampiran II / 16-24 Surat Nomor : S-0889/PW01/3/2020
Tanggal 03 April 2020
4. Ruang Lingkup Reviu
Ruang lingkup reviu meliputi langkah dalam rangka percepatan
pengunaan APBD dan/atau perubahan Peraturan Kepala Daerah dalam
melakukan percepatan penanganan dan antisipasi dampak sosial dan
ekonomi COVID-19 yang dilakukan dengan pembebanan langsung pada
belanja tidak terduga, penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan
lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan
dan/atau pemanfaatan uang kas yang tersedia sebagaimana diatur saat
ini dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan
Pemerintah Daerah.
5. Pelaksanaan Reviu
Reviu atas Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran dalam
rangka Penanganan COVID-19 pada Pemerintah Kabupaten XYZ Tahun
Anggaran 2020 dilaksanakan mulai tanggal ………….. sampai dengan
……… 2020.
Refocusing kegiatan dan realokasi anggaran dalam rangka
penanganan COVID-19 pada Pemerintah Kabupaten XYZ dilakukan
dengan mekanisme:
a. Pergeseran antar rincian obyek belanja
b. Pergeseran antar obyek belanja
c. Pergeseran antar jenis belanja
d. Pergeseran antar program/kegiatan
e. Pergeseran antar unit organisasi
Usulan anggaran penanganan COVID-19 pada Pemerintah
Kabupaten XYZ disampaikan melalui Surat Bupati XYZ Nomor …………
tanggal ……2020. Usulan tersebut telah dilampiri data dukung berupa:
a. ……….
b. ……….
Nilai anggaran penanganan COVID-19 pada Pemerintah Kabupaten
XYZ hasil refocusing kegiatan dan realokasi anggaran adalah sebesar
Rp……….,00 dengan rincian sebagai berikut:
Lampiran II / 17-24 Surat Nomor : S-0889/PW01/3/2020
Tanggal 03 April 2020
No Nama OPD Nilai (Rp)
1
2
3
Dst
Total
6. Simpulan dan Rekomendasi
a. Simpulan
Berdasarkan hasil reviu yang kami lakukan, disimpulkan sebagai
berikut:
1) Pelaksanaan revisi anggaran dalam rangka penanganan COVID-19
di Kabupaten/Kota … telah/belum/belum sepenuhnya mengikuti
tata cara aturan yang berlaku. (Apabila kondisinya belum atau
belum sepenuhnya agar diuraikan permasalahannya)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………….
2) Anggaran kegiatan yang diusulkan dalam refocusing kegiatan dan
realokasi anggaran telah/belum/belum sepenuhnya mendukung
kegiatan percepatan penanganan COVID-19. (Apabila kondisinya
belum atau belum sepenuhnya agar diuraikan permasalahannya)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………….
Lampiran II / 18-24 Surat Nomor : S-0889/PW01/3/2020
Tanggal 03 April 2020
3) Anggaran kegiatan yang diusulkan telah/belum/belum
sepenuhnya termasuk kegiatan penanganan Dampak Ekonomi
Masyarakat lewat Bantuan Sosial. (Apabila kondisinya belum atau
belum sepenuhnya agar diuraikan permasalahannya)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………….
b. Rekomendasi
Diisi saran perbaikan dalam rangka pelaksanaan Refocusing Kegiatan
dan Realokasi Anggaran dalam rangka Percepatan Penanganan
COVID-19 pada Pemerintah Kabupaten XYZ Tahun Anggaran 2020
secara good governance.
WFH, … April 2020 I N S P E K T U R
………………………..
…………………………. NIP.
Tembusan Yth.: 1. Kepala Perwakilan BPKP Aceh 2. Sekretaris Daerah ……
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab/Kota XYZ
Lampiran II / 19-24 Surat Nomor : S-0889/PW01/3/2020
Tanggal 03 April 2020
KERTAS KERJA REVIU ATAS
PELAKSANAAN REFOCUSING KEGIATAN
DAN REALOKASI ANGGARAN DALAM
RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
Lampiran II / 20-24 Surat Nomor : S-0889/PW01/3/2020
Tanggal 03 April 2020
1. Permendagri No. 20 Tahun 2020
Reviu Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease (COVID-19)
Ya/
Tidak Penjelasan
A. Kepala Daerah membentuk
Gugus Tugas Percepatan
Penanganan COVID-19 (apabila
sudah dibentuk, tuliskan nomor
dan tanggal SK pada kolom
Nomor dan Tanggal Surat)
B. Anggaran Belanja Tak Terduga
2020
1. Berapa Nilai anggaran yang
dialokasikan untuk
Penanganan Dampak
Penularan COVID-19
(isikan ke Kolom
Penjelasan)
2. Apakah sudah ada Rencana
Kebutuhan Barang (RKB)
dari Kepala OPD terkait
dengan Antisipasi dan
Penanganan Dampak
Penularan COVID-19
3. Pencairan anggaran
berdasarkan SP2D (Nomor
dan Tanggal)
4. Apakah penggunaan dana
sudah tercatat pada Buku
Kas Umum tersendiri
(Daftar Lampiran SPJ)
5. Berapa nilai realisasi
penggunaan Anggaran
(isikan tanggal di kolom
penjelasan)
C. Refocusing Anggaran (Terkait
COVID-19)
Lampiran II / 21-24 Surat Nomor : S-0889/PW01/3/2020
Tanggal 03 April 2020
Reviu Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease (COVID-19)
Ya/
Tidak Penjelasan
1. Apabila ada pergeseran
antar Rincian Obyek
a. Apakah ada Persetujuan
PPKD
b. Rincian Nilai Pergeseran
masing masing OPD
2. Apabila ada pergeseran
antar Obyek
a. Apakah ada Persetujuan
Sekretaris Daerah
b. Rincian Nilai Pergeseran
masing masing OPD
3. Apakah ada pergeseran
anggaran antar unit
organisasi
a. Apakah ada
Pemberitahuan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah
b. Rincian Nilai Pergeseran
masing masing OPD
4. Apakah ada pergeseran
anggaran antar Kegiatan
a. Apakah ada
Pemberitahuan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah
b. Rincian Nilai Pergeseran
masing masing OPD
5. Apakah ada pergeseran
anggaran antar Jenis
Belanja
a. Apakah ada
Pemberitahuan kepada
Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
b. Rincian Nilai Pergeseran
masing masing OPD
Lampiran II / 22-24 Surat Nomor : S-0889/PW01/3/2020
Tanggal 03 April 2020
Reviu Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease (COVID-19)
Ya/
Tidak Penjelasan
D. Apakah ada hambatan dalam
proses penganggaran untuk
Percepatan Penanganan COVID-
19
Keterangan:
1. Kolom (3) diisi keberadaan dokumen atau proses kegiatan (Ya/ Tidak)
2. Kolom (4) diisi penjelasan lebih rinci dari kondisi di Kolom (3), seperti
Nomor Surat, Nomor Peraturan, Jumlah Rupiah, Uraian Aktivitas, dan lain-
lain
2. Fokus Penggunaan Anggaran
No Nama OPD
Hasil Refocussing/Realokasi Anggaran
Total Nilai (Rp)
Fokus Penggunaan
Jaring Pengaman
Sosial (Rp)
Kesehatan
(Rp)
Dukungan Industri
dan
UMKM (Rp)
Pemulihan Ekonomi
(Rp)
Lainnya
(Rp)
1.
2.
3.
4.
5. Dst.
3. Jumlah Anggaran COVID-19
No Nama OPD
Jumlah Anggaran COVID-19
Belanja Tidak Terduga APBD
Murni (Rp)
Dana Alokasi Khusus
(Rp)
Lain-lain Sumber Dana (Rp)
Total (Rp)
1.
2.
3.
4.
5.
Dst.
Lampiran II / 23-24 Surat Nomor : S-0889/PW01/3/2020
Tanggal 03 April 2020
4. Rekapitulasi Pergeseran Antar Rincian Obyek Hasil Refocusing
Kegiatan dan Realokasi Anggaran Penanganan COVID-19 Di
Kabupaten/Kota XYZ
No Nama OPD Nilai Pergeseran
1.
2.
3.
4.
5.
Dst.
5. Rekapitulasi Pergeseran Antar Obyek Hasil Refocusing Kegiatan dan
Realokasi Anggaran Penanganan COVID-19 Di Kabupaten/Kota XYZ
No Nama OPD Nilai Pergeseran
1.
2.
3.
4.
5.
Dst.
6. Rekapitulasi Pergeseran Antar Unit Hasil Refocusing Kegiatan dan
Realokasi Anggaran Penanganan COVID-19 Di Kabupaten/Kota XYZ
No OPD Lama OPD Baru Nilai Pergeseran
1.
2.
3.
4.
5.
Dst.
7. Rekapitulasi Pergeseran Antar Kegiatan Hasil Refocusing Kegiatan dan
Realokasi Anggaran Penanganan COVID-19 Di Kabupaten/Kota XYZ
No Nama OPD Kegiatan Lama Kegiatan Baru Nilai
Pergeseran
1.
2.
3.
4.
5.
Dst.
Lampiran II / 24-24 Surat Nomor : S-0889/PW01/3/2020
Tanggal 03 April 2020
8. Rekapitulasi Pergeseran Antar Jenis Belanja Hasil Refocusing
Kegiatan dan Realokasi Anggaran Penanganan COVID-19 Di
Kabupaten/Kota XYZ
No Nama OPD Jenis Belanja
Lama Jenis Belanja
Baru Nilai
Pergeseran
1.
2.
3.
4.
5.
Dst.