3. penegakan hukum di bidang hki fathlurachman
TRANSCRIPT
![Page 1: 3. penegakan hukum di bidang hki fathlurachman](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012317/55956c571a28ab64678b4639/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: 3. penegakan hukum di bidang hki fathlurachman](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012317/55956c571a28ab64678b4639/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: 3. penegakan hukum di bidang hki fathlurachman](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012317/55956c571a28ab64678b4639/html5/thumbnails/3.jpg)
- Definisi Penyidik tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undangNo 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu:
“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia ataupejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenangkhusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.
- Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, berbunyi:“Pejabat polisi negara Republik Indonesia”.
- Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang No 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, berbunyi:
“Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenangkhusus oleh undang-undang”.
![Page 4: 3. penegakan hukum di bidang hki fathlurachman](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012317/55956c571a28ab64678b4639/html5/thumbnails/4.jpg)
Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang No 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, berbunyi:
“Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberiwewenang khusus oleh undang-undang”.
Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana, berbunyi:
“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masingdan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawahkoordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam 6ayat (1) huruf a”.
![Page 5: 3. penegakan hukum di bidang hki fathlurachman](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012317/55956c571a28ab64678b4639/html5/thumbnails/5.jpg)
- Ketentuan mengenai persyaratan dan tata carapengangkatan tertuang dalam BAB II, antara lain:Pelatihan Penyidik diselenggarakan oleh POLRIbekerjasama dengan instansi terkait (Pasal 2 ayat (4)) danCalon PPNS harus mendapatkan pertimbangan dari POLRIdan Jaksa Agung RI (Pasal 4 ayat (1)
- Selain yang sudah disebutkan diatas, PPNS belum dapatmenjalankan jabatannya apabila PPNS tersebut belumdilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janjimenurut menurut agamanya di hadapan Menteri (MenteriHukum dan HAM RI) atau kepada Dirjen AdministrasiHukum Umum (Kemen Kumham) (Pasal 7)
![Page 6: 3. penegakan hukum di bidang hki fathlurachman](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012317/55956c571a28ab64678b4639/html5/thumbnails/6.jpg)
MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PPNS
Dalam hal PPNS di Mutasi, sesuai PP No. 58 Tahun 2010 menyatakan:
- Pasal 3G ayat (1):
Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi, mutasi pejabat PPNS
baik antar unit didalam kementerian atau lembaga pemerintah
nonkementerian yang dasar kewenangan berbeda, pimpinan
kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang
membawahi pejabat PPNS yang bersangkutan wajib melaporkan
perubahan tersebut kepeada Menteri dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
sejak tanggal keputusan tentang perubahan struktur dan mutasi
ditetapkan
- Pasal 3G ayat (2):
Selain kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pimpinan kementerian atau lembaga pemeritah nonkementerian yang
membawahi pejabat PPNS yang bersangkutan dapat mengajukan usul
pengangkatan kembali pejabat PPNS dimaksud kepada Menteri
![Page 7: 3. penegakan hukum di bidang hki fathlurachman](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012317/55956c571a28ab64678b4639/html5/thumbnails/7.jpg)
ALASAN DIBERHENTIKANNYA
PPNS DARI JABATANNYA SESUAI
PP. No. 58 TAHUN 2010
PPNS diberhentikan dari jabatannya (Pasal 3I):
-Ayat (1)
Pejabat PPNS diberhentikan dari jabatannya
karena:
a. Diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil
b. TIDAK LAGI BERTUGAS DIBIDANG
TEKNIS OPERASIONAL PENEGAKAN
HUKUM; atau
c. Atas permintaan sendiri secara tertulis.
![Page 8: 3. penegakan hukum di bidang hki fathlurachman](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012317/55956c571a28ab64678b4639/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: 3. penegakan hukum di bidang hki fathlurachman](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012317/55956c571a28ab64678b4639/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: 3. penegakan hukum di bidang hki fathlurachman](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012317/55956c571a28ab64678b4639/html5/thumbnails/10.jpg)
SELS RAH KARABuat Resume
Menyusun Isi BAP
Pemberkasan
Rah. Berkas Perkara
RISKA
Tersangka
Saksi/ Ahli
OLH/ Ahli
TINDAKPanggil
TangkapTahan
GeledahSita
LIDIKInterview
ObservasiSurveillanceUndercover
Gun Inf
DIKET
TP
- LAP/ DUAN- TTKP/ TNGN
- DIKET.
LANGSUNG
OLEH PETUGAS
LP/ LK
•Terbuka
• TertutupMINDIK
P U B. Perkara
TSK
B. BUKTI
![Page 11: 3. penegakan hukum di bidang hki fathlurachman](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012317/55956c571a28ab64678b4639/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: 3. penegakan hukum di bidang hki fathlurachman](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012317/55956c571a28ab64678b4639/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: 3. penegakan hukum di bidang hki fathlurachman](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012317/55956c571a28ab64678b4639/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: 3. penegakan hukum di bidang hki fathlurachman](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012317/55956c571a28ab64678b4639/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: 3. penegakan hukum di bidang hki fathlurachman](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012317/55956c571a28ab64678b4639/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: 3. penegakan hukum di bidang hki fathlurachman](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012317/55956c571a28ab64678b4639/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: 3. penegakan hukum di bidang hki fathlurachman](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012317/55956c571a28ab64678b4639/html5/thumbnails/17.jpg)
5. Keputusan Presiden tersebut merupakan landasan hukum yang
kuat dengan berimplikasi positif pada Citra Indonesia dimana
merupakan wujud keseriusan Bangsa Indonesia memerangi
pelanggaran HKI;
6. Mengacu pada Task Force negara lain, dimana Presidenbahkan turut langsung memimpin Tim Koordinasi;
7. Dengan Keputusan Presiden, Presiden akan menunjukkan
komitmen pada rakyat Indonesia dan dunia
Internasional, khusunya bahwa masalah HKI merupakan
masalah yang urgent untuk ditangani permasalahannya;
8. Dengan terbentukanya Tim Koordinasi berdasarkan KEPPRES No.
4 tahun 2006 diharapkan akan membawa pengaruh bagi
terbentuknya suasana perdagangan yang jujur dan adil yangakhirnya akan mampu mendorong perekonomian Indonesia.
![Page 18: 3. penegakan hukum di bidang hki fathlurachman](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012317/55956c571a28ab64678b4639/html5/thumbnails/18.jpg)
![Page 19: 3. penegakan hukum di bidang hki fathlurachman](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012317/55956c571a28ab64678b4639/html5/thumbnails/19.jpg)
![Page 20: 3. penegakan hukum di bidang hki fathlurachman](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012317/55956c571a28ab64678b4639/html5/thumbnails/20.jpg)
![Page 21: 3. penegakan hukum di bidang hki fathlurachman](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012317/55956c571a28ab64678b4639/html5/thumbnails/21.jpg)
21
![Page 22: 3. penegakan hukum di bidang hki fathlurachman](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012317/55956c571a28ab64678b4639/html5/thumbnails/22.jpg)
![Page 23: 3. penegakan hukum di bidang hki fathlurachman](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012317/55956c571a28ab64678b4639/html5/thumbnails/23.jpg)
Penyidik bernaung dibawahseksi penyidikan Subdit Hukumpada Direktorat Teknis
Lingkup Penegakkan Hukumnyalebih cenderung hanyamelaksanakan sesuai dengandirektorat teknis Penyidik ituberada (Mis: Penyidik padaDirektorat Merek hanyamelaksanakan terkaitpelanggaran merek saja) yang terkadang terdapat kebijakanberbeda diantara Msing-masingdirektorat teknis tersebut
Terkadang terkesan bercampuraduk dengan kegiatan yang bersifat administratifpermohonan pendaftaran HKI
Penyidik bernaung dibawahDirektorat Penyidikan
Proses pelaksanaanPenyidikan lebih fokusdikarenakan telah adapenyeragaman seluruhsistem dan tata carapenyidikan serta pendataandan pengarsipan yang tertib
Kepada masyarakatterdapat kejelasan tentangkeberadaan, tugas danfungsi pokok PPNS HKI karena tidakbercampur baurdengan sistem administrasipermohonan pendaftaranHKI
![Page 24: 3. penegakan hukum di bidang hki fathlurachman](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012317/55956c571a28ab64678b4639/html5/thumbnails/24.jpg)
![Page 25: 3. penegakan hukum di bidang hki fathlurachman](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012317/55956c571a28ab64678b4639/html5/thumbnails/25.jpg)
![Page 26: 3. penegakan hukum di bidang hki fathlurachman](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012317/55956c571a28ab64678b4639/html5/thumbnails/26.jpg)
No Kasus
Bidang
Pelanggaran
HKI
Status Barang Bukti Lokasi
1 DVD/VCD/Blueray/MP3 Hak Cipta
Akan melakukan
upaya Pemanggilan
III terhadap
Tersangka
58 karung ,
jumlah total :
64.954 keping
DVD/VCD
Jakarta (Plasa
Semanggi)
2Lagu Rentak 106 (Tipak
Tipung)Hak Cipta
Meminta
kelengkapan terkait
dengan data laporan
Bukti rekaman
Akurama RecordJakarta
3 Busi NGK Merek
- Membuat BA
tambahan
Tersangka & Saksi
- Pemberkasan
- 680 pcs
- 33 pcs
- Wilayah Jakarta
(Cipinang)
- Wilayah
Lampung
4 Sparepart Honda Merek
- Membuat BA
tambahan
Tersangka & Saksi
- Pemberkasan
- a. 3.837 pcs
b. 185 set
c. 30 dus
- 144 pcs
- Wilayah Jakarta
(Cipinang)
- Wilayah
Lampung
![Page 27: 3. penegakan hukum di bidang hki fathlurachman](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012317/55956c571a28ab64678b4639/html5/thumbnails/27.jpg)
No KasusBidang
Pelanggaran HKIStatus Barang Bukti Lokasi
5 Casing HandphoneMerek
Proses
Penyidikan
(melengkapi
Berita Acara
₋ 360 pcsJakarta
6Dupa (India): “Bharath
Darshan”Merek
Proses
Penyidikan
₋ 310 dus
- 378 dus
- Surabaya
- Bali
7 Pakaian/Baju Merek BOSS MerekPersiapan
Penyidikan-
Jakarta dan
sekitarnya
8 Sandal Kesehatan Kozui Disain Industri
Proses
Penyidikan
(melengkapi
Berita Acara)
₋ 44 pasangJakarta dan
sekitarnya
9 Peninggi Badan Desain IndustriPersiapan
Penyidikan-
Jakarta dan
sekitarnya
10 Mesin Generator/ Pompa Merek
- Telah terjadi
upaya
perdamaian
antara
pelapor
dengan para
Tersangka;
- Proses
persiapan
SP3
-Makassar (Generator):
1. Honda Evolux EP 1200 DC (2
Unit).
2. Honda Evolux EP 1000 DC (2
Unit)
3. Hirohonda HH 1200 DC (1 Unit)
-Bojonegoro I (Surya Teknik):
1. Mesin Engine Honda GX 200 (1
Unit)
2. Mesin Engine GX 160 (2 Unit)
-Bojo negoro II (Hari Desel):
1. Mesin Engine Honda GX 160 (2
Unit)
Jawa Timur dan
Sulawesi
Selatan
![Page 28: 3. penegakan hukum di bidang hki fathlurachman](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012317/55956c571a28ab64678b4639/html5/thumbnails/28.jpg)
No KasusBidang
Pelanggaran HKIStatus Barang Bukti Lokasi
11Sprey/ Bed Cover “GOOD
NIGHT”Merek
Mengajukan
Panggilan utk
BA Tambahan
Tersangka
-Semarang I:
a. 37 pcs Sprey
b. 13 pcs Bed Cover
-Semanggi II
a. 14 pcs Sprey
b. 10 pcs Bed Cover
Semarang,
Jawa Tengah
12 Bakso Tulang Muda Merek
Proses
Penyidikan
(melengkapi
Berita Acara)
-Yogyakarta:
1. Bakso = 312 Pack
2. Siomay = 24 Pack
3. Meja Kasir = 2 buah
4. Meja Saji = 1 buah
5. Neon Box = 2 buah
-Sleman:
1. Kain Reklame = 1 buah
2. Neon Box = 1 buah
3. Baliho/ Banner = 2 buah
- Kota
Yogyakarta
- Sleman
13 Mesin Generator/ Pompa MerekMelengkapi
Berita Acara- - Papua
![Page 29: 3. penegakan hukum di bidang hki fathlurachman](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012317/55956c571a28ab64678b4639/html5/thumbnails/29.jpg)
![Page 30: 3. penegakan hukum di bidang hki fathlurachman](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012317/55956c571a28ab64678b4639/html5/thumbnails/30.jpg)
![Page 31: 3. penegakan hukum di bidang hki fathlurachman](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012317/55956c571a28ab64678b4639/html5/thumbnails/31.jpg)
PPNS HKI MELAKUKAN
PENYITAAN TERHADAP
PRODUK MESIN POMPA
DENGAN MEREK HONDA
PALSU (BOJONEGORO dan
MAKASSAR)
PPNS HKI MELAKUKAN
PENYITAAN TERHADAP
PRODUK SPAREPART
DENGAN MEREK HONDA
PALSU (JAKARTA, METRO
dan LAMPUNG)
![Page 32: 3. penegakan hukum di bidang hki fathlurachman](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012317/55956c571a28ab64678b4639/html5/thumbnails/32.jpg)
PPNS HKI MENYITA
POMPA AIR HONDA PALSU
PPNS HKI MENYITA
MESIN GENERATOR (GENSET) HONDA PALSU
![Page 33: 3. penegakan hukum di bidang hki fathlurachman](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012317/55956c571a28ab64678b4639/html5/thumbnails/33.jpg)
BUSI MEREK NGK PALSU
![Page 34: 3. penegakan hukum di bidang hki fathlurachman](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012317/55956c571a28ab64678b4639/html5/thumbnails/34.jpg)
PPNS HKI MENELITI PRODUK-PRODUK SPARE PARTS PALSU DI DAERAH PERUMAHAN CIPINANG ELOK, JAKARTA TIMUR DAN DILAKSANAKAN SERENTAK DI WILAYAH LAMPUNG DAN METRO
PPNS HKI MELAKUKAN PENGHITUNGAN TERHADAP BUKTI-BUKTI YANG AKAN DISITA
![Page 35: 3. penegakan hukum di bidang hki fathlurachman](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012317/55956c571a28ab64678b4639/html5/thumbnails/35.jpg)
BARANG BUKTI YANG SUDAH DIHITUNG KEMUDIAN DI BUNGKUS DAN DISEGEL
BARANG BUKTI DIANGKUT MENGGUNAKAN TRUK DAN DIBAWA DAN DISIMPAN DI GUDANG PENYIMPANAN DIREKTORAT PENYIDIKAN, DITJEN HKI
![Page 36: 3. penegakan hukum di bidang hki fathlurachman](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012317/55956c571a28ab64678b4639/html5/thumbnails/36.jpg)
Pelanggaran Merek Sarung Handphone/ Cassing
Di ITC Roxy Mas, Jakarta
Pelanggaran Hak Cipta atas VCD dan DVD Di Plaza
Semanggi, Jakarta
Pelanggaran Hak Merek Sprei
Di Semarang, Jawa Tengah
![Page 37: 3. penegakan hukum di bidang hki fathlurachman](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012317/55956c571a28ab64678b4639/html5/thumbnails/37.jpg)
LOKASI TOKO PADA ROXY MAS DAN BARANG
BUKTI YANG DISITA
![Page 38: 3. penegakan hukum di bidang hki fathlurachman](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012317/55956c571a28ab64678b4639/html5/thumbnails/38.jpg)
- BARANG BUKTI YANG DISITA PPNS HKI DI WILAYAH DEPANSAR, BALI DAN SURABAYA
- BARANG SITAAN DITITIPAKAN DI RUPBASAN
![Page 39: 3. penegakan hukum di bidang hki fathlurachman](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012317/55956c571a28ab64678b4639/html5/thumbnails/39.jpg)
PPNS HKI MENYITA SANDAL KESEHATAN DENGAN DESAIN INDUSTRI PALSU DI TOKO INNOVATION
STORE
![Page 40: 3. penegakan hukum di bidang hki fathlurachman](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012317/55956c571a28ab64678b4639/html5/thumbnails/40.jpg)
LOKASI TKP DI SEMARANG DAN BARANG BUKTI YANG DISITA PPNS HKI.
BARANG BUKTI DITITIPKAN DI RUPBASAN SEMARANG
![Page 41: 3. penegakan hukum di bidang hki fathlurachman](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012317/55956c571a28ab64678b4639/html5/thumbnails/41.jpg)
PELANGGARAN
MEREKATAS
WARALABA
(FRANCHISE)
BARANG BUKTI DITITIPKAN DI RUPBASAN YOGYAKARTA
![Page 42: 3. penegakan hukum di bidang hki fathlurachman](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012317/55956c571a28ab64678b4639/html5/thumbnails/42.jpg)
PPNS HKI secara berkala melakukan monitoringbertujuan sebagai suatu sosialisasi dan memberikan
himbauan atau peringatan terhadap pengelola
pusat-pusat pertokoan agar tidak memperjual
belikan barang-barang yang melanggar HKI di
seluruh wilayah NKRI.
![Page 43: 3. penegakan hukum di bidang hki fathlurachman](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012317/55956c571a28ab64678b4639/html5/thumbnails/43.jpg)
![Page 44: 3. penegakan hukum di bidang hki fathlurachman](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022012317/55956c571a28ab64678b4639/html5/thumbnails/44.jpg)