3-isi pedoman bpmu 2016

8/18/2019 3-Isi Pedoman BPMU 2016

1/59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan Visi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2025 : ”Insan Indonesia

Cerdas Kompetitif Tahun 2025”, penyelenggaraan pembangunan Sistem Pendidikan

Nasional sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003, dilaksanakan dengan

menggunakan 3 (tiga) strategi pembangunan sebagai pilar, yaitu : (1) Investasi Akses, (2)Peningkatan Mutu, Relevansi dann Daya Saing, (3) Tata Kelola, Akuntabilitas dan

Pencitraan Publik. Penyelanggaraan Pembangunan Sistem Pendidikan Nasional tersebut

dilaksanakan pada setiap jalur, jenjang dan satuan pendidikan, melalui berbagai program

dan kegiatan pembangunan pendidikan.

Demikian halnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa

Barat, menjelaskan visi jangka panjang pembangunan Jawa Barat 2005-2025 yakni :

“Dengan Iman dan Taqwa Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia“. Secara bertahap

menuju pencapaian visi tersebut telah ditempuh rangkaian tahapan pembangunan Provinsi

Jawa Barat, yakni Tahap I, Periode 2005-2008 yang disebut Tahapan Penataan dan

Persiapan Pranata Pendukung Melalui Kualitas SDM; Tahap II, Periode 2008-2013 yang

disebut Tahapan Penyiapan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat dan pada saat ini telah

memasuki Tahap III, Periode 2013-2018 yang disebut Tahapan Memantapkan

P b S M l h P d T h III i d 2013 2018 t l h di k


2/59

Pembangunan Secara Menyeluruh Pada Tahap III periode 2013 2018 telah dirumuskan

Penyelenggaraan pembangunan pendidikan di tanah air diharapkan dapat menjawab

berbagai kebutuhan dan kepentingan bangsa Indonesia pada saat ini dan ke depan.

Pendidikan diharapkan dapat menciptakan keunggulan dan daya saing bangsa

menghadapi globalisasi, serta dapat memenuhi tuntuan proses demokratisasi dan reformasi

penyelenggaraan pemerintahan dari sentralistik ke desentralisasi. Pada era desentralisasi

diharapkan pembangunan pendidikan semakin dapat mewujudkan penyelenggaraan

layanan pendidikan yang bermutu kepada masyarakat di Daerah, sesuai asas-asas

penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan demikian pembangunan pendidikan akan dapat

menjadi ”a good public policy” pada era Otonomi Daerah.Dalam rangka penyelenggaraan satuan pendidikan, maka setiap satuan pendidikan di

Daerah, diharuskan memenuhi kebutuhan minimun terhadap 8 (delapan) komponen

standar nasional pendidikan sebagaimana diatur dalam PP No. 32 Tahun 2013, yang

mencakup : (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar

tenaga pendidikan dan kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar

pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan. Karena itulah,

maka Provinsi Jawa Barat dalam rangka penyelenggaraan satuan pendidikan yang bermutu

maka secara bertahap diupayakan melakukan pemenuhan 8 standar pendidikan tersebut

pada semua jenjang satuan pendidikan.

Dalam hal pemenuhan Standar Pembiayaan dan dalam rangka Pencapaian Program

Pendidikan Menengah Universal (PMU), Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mulai tahun 2013 telah meluncurkan Program

Bant an Operasional Sekolah Menengah di sel r h Indonesia Program Bant an


3/59

Dalam rangka membangun koordinasi dan sinergitas pelaksanaan Kegiatan

Pemberian BPMU SMK/SMA/MA Provinsi Tahun 2016, baik dengan Pemerintah,

Pemerintah kabupaten/kota di seluruh Provinsi Jawa Barat, dan sekolah; dengan tetap

memperhatian prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah, dan tetap memperhatikan

azas-azas tertib admistrasi, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, kepatutan dan saling

percaya (mutual trust ) maka Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menyusun “Pedoman

Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) SMK/SMA/MA Provinsi Jawa Barat

Tahun 2016”.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat

Berita Negara tanggal 4 Juli 1950);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 1400);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Le b Ne T h 2003 N 78 T b h Le b Ne N


4/59

11. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4864);

14. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

17. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

b i t l h b b k li di b h t khi d P t P id N


5/59

23. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian

Sekolah,

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan

Lembaran Daerah Nomor 47);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E,

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48);

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2008 tentang PenyelenggaraanPendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran

Daerah Nomor 43);

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah

Nomor 45);

28. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009

Nomor 181 Seri E);

29. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 63 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Pergub

Jabar No. 55 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan

Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi

B l j Hib h d B l j B Y B b D i APBD


6/59

sesuai dengan kebutuhan dasar minimal melalui kegiatan penyediaan aksesibilitas dan

penguatan kelembagaan sekolah.

D. Tujuan

1. Tujuan Umum :

Tujuan umum BPMU SMK/SMA/MA Provinsi Di Jawa Barat adalah

mewujudkan layanan pendidikan SMK/SMA/MA di Jawa Barat yang bermutu,

terjangkau, dan terbuka bagi semua, dalam mewujudkan Pendidikan MenengahUniversal (PMU).

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus BPMU SMK/SMA/MA Provinsi di Jawa Barat adalah :

a. Membantu biaya operasional sekolah;

b. Mengurangi angka putus sekolah siswa SMK/SMA/MA;

c. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa SMK/SMA/MA;

d. Mewujudkan keberpihakan pemerintah bagi siswa SMK/SMA/MA dengan cara

meringankan biaya sekolah;

e. Memberikan kesempatan bagi siswa SMK/SMA/MA untuk mendapatkan layanan

pendidikan yang terjangkau dan bermutu;

f. Membantu pelaksanaan program pendidikan Karakter, Pendidikan Kebangsaan dan

B l N P bi K i h P bi l HIV/N k b


7/59

F. Waktu Penyaluran Dana

Pada Tahun Anggaran 2016, sesuai dengan alokasi anggaran pada APBD, BPMU

SMK/SMA/MA akan disalurkan sebanyak 2 (dua) kali. yaitu untuk penggunaan bulan

Januari-Juni Tahun 2016 dan penggunaan bulan Juli-Desember Tahun 2016.

G. Kriteria Penerima

1. Seluruh SMK/SMA/MA Negeri dan Swasta di seluruh Provinsi Jawa Barat yang telahmemiliki ijin operasional, ijin pendirian atau Surat Keterangan Operasional

Sekolah/Madrasah dari Lembaga berwenang;

2. Sebagai wujud keberpihakan terhadap siswa miskin atas pengalokasian dana BPMU

SMK/SMA/MA, sekolah/madrasah diwajibkan untuk membebaskan biaya dan/atau

membantu siswa miskin serta mengurangi beban biaya siswa dari keluarga mampu dari

kewajiban membayar iuran untuk biaya sekolah/madrasah;

3. Mengikuti Pedoman BPMU SMA/SMA/SMK;

H. Persyaratan Penerima

1. Telah mengisi data sekolah/madrasah melalui Data online BPMU pada bpmujabar.net

pada bulan Mei dan bulan Agustus, yang akan dipergunakan sebagai data calon

penerima BPMU;


8/59

BAB II

PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN MENENGAH (BPMU) SMK/SMA/MA

PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENDANAAN PENDIDIKAN

A. Peranan Program BPMU Provinsi Untuk SMK/SMA/MA Dalam Pelaksanaan

Program Pendidikan Menengah Universal (PMU)

Program BPMU SMK/SMA/MA merupakan salah satu program utama pemerintah

yang bertujuan mendukung keberhasilan program PMU yang dirintis pada tahun 2013.Seluruh stakeholder pendidikan wajib memperhatikan pentingnya program BPMU

SMK/SMA/MA yaitu:

1. Memberikan kesempatan yang setara bagi semua siswa untuk mendapatkan layanan

pendidikan menengah yang terjangkau dan bermutu.

2. Merupakan sarana panting untuk meningkatkan akses layanan pendidikan menengah

yang terjangkau dan bermutu.

3. Menyediakan sumber dana bagi sekolah untuk mencegah siswa miskin putus sekolahkarena tidak mampu membayar iuran sekolah dan biaya ekstrakulikuler sekolah.

4. Mendorong dan memberikan motivasi kepada pemerintah daerah serta masyarakat

yang mampu, untuk memberikan subsidi kepada siswa miskin.

B. Program BPMU SMK/SMA/MA Dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)


9/59

Gambar 1. Skenario Pembiayaan Pendidikan Menengah

Biaya Pengelolaan

Pendidikan (Investasi)

Biaya Satuan Pendidikan

(Operasional)

Biaya Pribadi Peserta

Didik

Biaya Investasi SDM

· Pengembangan Guru dan

Tenaga Kependidikan

Uang Saku

Akomodasi dan Transportasi

Pakaian dan Perlengkapan

Biaya Operasi Non

Personalia (Permendiknas

No. 59 Tahun 2009)

· ATK

· Daya dan Jasa

· Penerimaan Siswa Baru

· Barang habis pakai

· Dan lainnya

Buku dan Alat TulisBiaya Operasi Personalia

· Gaji dan Tunjangan Guru

dan Tenaga Kependidikan

Biaya Investasi Sarana

Prasarana

· Lahan

· Bangunan

· Peralatan

Kursus Tambahan

(Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan)

Biaya investasi sekolah meliputi biaya investasi untuk meningkatkan kemampuan

pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), dan biaya investasi sarana dan prasarana.

Sedangkan, biaya operasional sekolah meliputi biaya operasional personalia untuk gaji dan

t j PTK d bi i l li Ad bi ib di t didik


10/59

BAB III

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN MENENGAH

UNIVERSAL (BPMU) SMK/SMA/MA PROVINSI JAWA BARAT

A. Peruntukan Dana BPMU SMK/SMA/MA Provinsi Jawa Barat

Penggunaan dana BPMU Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 dalam rangka

Pencapaian Standar Pelayanan Minimum sekolah/madrasah, khususnya untuk Belanja

Operasi Personalia dalam hal membayar honor bulanan/kegiatan Tenaga Pendidik Honoreryang mengajar mata pelajaran yang sesuai dengan kualifikasinya dan untuk membayar

honor Tenaga Kependidikan Honorer dengan aktifitas sebagai berikut :

1. Honorarium Tenaga Pendidik Honorer:

a. Honor bulanan untuk pendidik dalam pelaksanaan :

1) Mengajar mata pelajaran sesuai dengan kualifikasinya dan sesuai dengan struktur

kurikulum yang digunakan;

2) Pembinaan ekstrakurikuler pada kegiatan Pendidikan Karakter, Pendidikan

Kebangsaan, Pembinaan Kewirausahaan, Pembinaan penanggulangan

HIV/Narkoba dan Pembinaan penanggulangan kenakalan remaja/kriminalitas;

3) Honor Wali Kelas, Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Kepala Lab.

b. Honor Kegiatan pendidik dalam pelaksanaan :

1) Honor penyusunan naskah soal untuk ujian semester dan ujian sekolah;


11/59

3. Penggunaan Lainnya.

Apabila honorarium Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana tersebut

sudah terpenuhi dari sumber dana yang berasal dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota dan sudah dilaksanakan, maka dana BPMU Provinsi dapat digunakan

untuk belanja operasi personalia atau operasi non personalia yang lainnya dengan

ketentuan :

a. Prioritas penggunaan untuk pencapaian standar pelayanan minimum dalam hal

pelaksanaan pembelajaran; b. Tidak digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sekolah yang sudah dibayar

oleh dana bantuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

c. Memenuhi ketentuan pembiayaan termasuk pembayaran pajak sebagaimana diatur

dalam peraturan perpajakan;

d. Tidak dipergunakan untuk membiayai honor atau kegiatan sebagaimana tersebut

dalam Bab III. Point A. 3 berikut.

B. Penggunaan dana BPMU yang tidak diperbolehkan.

1. Belanja Operasional Personalia yang tidak boleh didanai oleh BPMU Provinsi antara

lain:

a. Honor/Insentif/Transport Pengelola Sekolah/Madrasah (Kepala Sekolah atau Wakil

Kepala Sekolah);


12/59

e. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan.

f. Dipinjamkan/dititipkan kepada pihak lain.

g. Membeli lembar kerja siswa (LKS)

h. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya

besar, misalnya studi banding, studi tour (Format Karya wisata) dan sejenisnya.

i. Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/

Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat atau pihak lainnya.

j. Membayar bonus, transportasi rutin untuk guru.

k. Menanamkan saham.l. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah,

misalnya membiayai iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara

keagamaan/acara keagamaan.

m. Membiyai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan

terkait program BPMU/Perpajakan program BPMU yang diselenggarakan di luar

SKPD pendidikan Provinsi/Kabupaten/kota serta kementerian pendidikan dan

kebudayaan.

n. Membiayai kegiatan non personalia lainnya diluar peruntukan yang tercantum pada

Bab III point A.2. Pedoman ini.

C. Kebijakan BPMU SMK/SMA/MA Provinsi Terhadap Siswa

Konsep pendidikan untuk semua (education for all ) memberikan kesempatan yang


13/59

Gambar 2. Konsep Discount Fee Untuk Sekolah dengan Kondisi Tingkat Ekonomi Siswa

Homogen

Menuju BOS SM dengan

unit cost yang lebih

mencukupi sehinggadapat mencukupi tagihan

biaya pendidikandi

sekolah untuk seuruh

siswa

Persentaase

Biaya (%)

75

100

Y

50

25

0Siswa

Discount

Fee

Garis Kondisi ideal yang diharapkan dimana seluruh siswa

terpenuhi biaya pendidikannya dengan BOS SM

Ilustrasi gambar di atas menggambarkan pelaksanaan konsep memberikan keringanan

(discount fee) untuk sekolah dengan kondisi tingkat ekonomi siswa homogen (semua

siswa). Untuk kondisi sekolah tersebut, semua siswa mendapatkan perlakuan yang sama,

yaitu mendapatkan keringanan biaya sekolah sesuai dengan unit cost yang telah

dit t k


14/59

2. Melaksanakan amanah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk

mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Dalam hal ini, pemerintah mendorong

lulusan SMP untuk melanjutkan ke pendidikan menengah.

D. Program BPMU SMK/SMA/MA Dan Konsep Pembiayaan Partisipatif

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pedidikan Nasionl

megamanatkan bahwa Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antaraPemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hal ini memungkinkan adanya dana

partisipatif dari masyarakat termasuk dari orang tua siswa untuk menjadi salah satu

potensi bagi satuan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.

Mekanisme pembiayaan partisipatif memungkinkan sekolah untuk mendapatkan sumber

pembiayaan tambahan dari orang tua siswa yang mampu secara ekonomi. Secara

langsung hal ini berakibat pada meningkatnya sumber dana bagi sekolah yang berbanding

lurus dengan kualitas sekolah.Pemerintah dan masyarakat menuntut sekolah untuk memberikan layanan pendidikan

yang bermutu kepada peserta didik. Tuntutan tersebut berimplikasi pada kebutuhan biaya

pendidikan sekolah yang tinggi. Semakin tinggi tuntutannya, maka akan semakin tinggi

pula biaya yang dibutuhkan oleh sekolah untuk meningkatkan layanan pendidikan

bermutu.

Pembiayaan partisipatif yang didapat dari sumber-sumber potensial diatur dan


15/59

BAB IV

ORGANISASI PELAKSANA

A. Tim Pengarah

1. Tingkat Provinsi

a. Gubernur

b. Wakil Gubernur

c. Sekretaris Daerah

2. Tingkat Kabupaten/Kota

a. Bupati/Walikota

b. Sekretaris Daerah

B. Tim Pengelola BPMU Provinsi

1. Tim Provinsi

a. Penanggungjawab

1) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi

2) Kepala Kanwil Depag Provinsi

b. Tim Pelaksana

1) Ketua Tim Manajemen


16/59

h. Membuat laporan pengelolaan yang mencakup :

1) Daftar penerima BPMU Provinsi dari tiap kabupaten/kota;

2) Hasil Penyerapan Dana BPMU Provinsi;

3) Hasil Monitoring dan Evaluasi;

4) Penanganan Pengaduan Masyarakat;

5) Kegiatan Lainnya.

C. Tim Pengelola BPMU Kabupaten/Kota

1. Tim Kabupaten/Kota

a. Tim Pengarah

1) Bupati/Walikota

b. Penanggungjawab

1) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

2) Kepala Kandepag Kabupaten/Kota

c. Tim Pelaksana Pengelola BPMU Provinsi ditingkat Kabupaten/Kota terdiri dari1) Ketua Tim Manajemen BPMU Provinsi Tingkat Kabupaten/Kota

2) Anggota

Pengelola BPMU Provinsi Tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari unsur Dinas

Pendidikan Kabupaten/Kota dan atau unsur Kantor Kementerian Agama

Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan untuk Tim Pelaksana

Pengelola dapat ditetapkan oleh Kepala SKPD Pendidikan.


17/59

D. Tingkat Sekolah/madrasah

1. Tim Pengelola BPMU

a. Kepala Sekolah/Madrasah/Ketua Komite Sekolah sebagai Penanggungjawab

b. Kepala Sekolah/Madrasah menunjuk Panitia Pengelola BPMU SMK/SMA/MA

Provinsi yang terdiri dari :

a. Ketua

b. Bendahara

2. Tugas dan Tanggungjawab Sekolah/Madrasah.

a. Memberikan dan mengisi data sekolah terkait BPMU secara online melalui aplikasi

data pada www.bpmujabar.net .

b. Membuat Rencana Penggunaan Dana BPMU Provinsi bersama-sama dengan Komite

Sekolah atau unsur terkait lainnya;

c. Bersama-sama dengan Komite Sekolah/madrasah, mengidentifikasi siswa miskin

yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran;d. Mengelola dana BPMU Provinsi secara bertanggungjawab sesuai dengan Pedoman

BPMU Povinsi;

e. Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah/madrasah;

f. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;

g. Melaporkan penggunaan dana BPMU Provinsi kepada Tim Pengelola BPMU

Provinsi melalui Tim Pengelola BPMU di tingkat Kabupaten/Kota.

http://www.bpmujabar.net/http://www.bpmujabar.net/http://www.bpmujabar.net/http://www.bpmujabar.net/


18/59

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN

A. Mekanisme Bantuan Keuangan BPMU untuk SMK dan SMA Negeri.

1. Tahap Pendataan

a. SMK-SMA Negeri Penerima BPMU Provinsi menyampaikan data sekolah termasuk

jumlah siswa secara online melalui aplikasi data pada www.bpmujabar.net;

b. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Tim Pengelola BPMU Provinsimembuat usulan Penerima Bankeu BPMU jenjang Dikmen kepada Gubernur untuk

ditetapkan.

2. Tahap Usulan dan Penetapan Penerima BPMU

a. Gubernur menetapkan jumlah Bantuan Keuangan Per Kabupaten/Kota,

b. Pemda Kabupaten/Kota membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk alokasi

dana BPMU.

3. Tahap Usulan dan Pencairan dana BPMU,

a. Bupati/Walikota membuat usulan pencairan kepada Gubernur Jawa Barat melalui

Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat dengan dilampiri :

1) Surat Pernyataan Tanggungjawab/Fakta Integritas,

2) Kwitansi bermeterai cukup,



19/59

5. Tahap Pemantauan dan Pelaporan

a. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Setda Provinsi Jawa Barat, Setda

Kabupaten/Kota, Tim Pengelola BPMU di Kabupaten/Kota, Tim Pengelola BPMU

Provinsi dan Instansi Pemantau/Pemeriksa berwenang.

b. Pelaporan dilakukan oleh Sekolah penerima BPMU kepada Tim Pengelola BPMU di

Kabupaten/Kota, dari Tim Pengelola BPMU di Kabupaten/Kota kepada Tim

Pengelola BPMU Provinsi, dan dari Tim Pengelolas BPMU Provinsi kepada Setda

Provinsi Jawa Barat.

B. Mekanisme Pendataan, Usulan, Pencairan dan Monev Hibah BPMU untuk SMK-

SMA Swasta dan MA Negeri dan Swasta.

Gambar 3. Bagan Mekansime Pendataan, Usulan, Pencairan dan Monev BPMU.

Tim BPMU

Provinsi

Tim BPMU

K b/K t

1. Pendataan

Form Data

BPMU

Hasil

Verifikasi

Usulan Penerima

BPMUNPHD

Setda

Usulan

Pencairan

Penatausahaan&Pemindahbukuan

KepGub

Usulan Penerima

BPMU

2. Penetapan3. Usulan Pencairan, Pemindahbukuan &

Penggunaan Dana BPMU4. Monev

Laporan

Laporan

LaporanMonev

Monev

Monev

Pedoman

5. Pelaporan


20/59

6. Penyaluran dana BPMU Provinsi dari Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat ke

sekolah/madrasah penerima dilaksanakan sesuai aturan dan perundang-undangan yang

berlaku.

7. Pengambilan dana BPMU oleh Sekolah/Madrasah dilakukan setelah terjadi

transfer/pemindahbukuan dana dari Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat ke

sekolah/madrasah penerima melalui rekening penerima yang telah ditentukan pada

usulan pencairan.

8. Penggunaan dana BPMU oleh sekolah/madrasah dilaksanakan sesuai dengan RKAS

dan dibukukan sebagaimana tersebut pada BAB VII Pedoman ini.9. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Setda Provinsi Jawa Barat, Tim Pengelola

BPMU Provinsi dan Tim Pengelola BPMU Provinsi di Kabupaten/kota.

10. Pelaporan dilakukan oleh Sekolah/Madrasah penerima BPMU kepada Tim Pengelola

BPMU Provinsi di Kabupatebn/Kota, dari Tim Pengelola BPMU Provinsi di

Kabupatebn/Kota kepada Tim Pengelola BPMU Provinsi, dan dari Tim Pengelolas

BPMU Provinsi kepada Biro Admbang Setda Provinsi Jawa Barat.

1. Kelengkapan Usulan Penerima BPMU

Kelengkapan Dokumen usulan Penerima BPMU Provinsi dibuat oleh Tim Pengelola

BPMU Provinsi berdasarkan data pada format A2c yang diisi oleh sekolah secara

online melalui www.bpmujabar.net.

2. Kelengkapan Usulan Pencairan



21/59

4. Kelengkapan Pelaporan

Pelaporan penggunaan dana BPMU memuat pelaporan keuangan, kegiatan dan

pelaporan personil. Dokumen yang dipergunakan untuk pelaporan penggunaan dana

BPMU sebagaimana dijelaskan pada BAB VII.

C. Waktu Pendataan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan BPMU.

1. Pendataan dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran, yakni pada bulan Juli

setelah Penerimaan Peserta Didik Baru yang akan digunakan untuk Data Calon

Penerima BPMU periode Juli-Desember, dan pada bulan Oktober untuk digunakansebagai data Calon Penerima bantuan Tahun Anggaran berikutnya. Pendataan

dilakukan dengan aplikasi data usulan penerima BPMU melalui WEB bpmujabar.net

oleh masing-masing sekolah dengan terlebih dahulu melakukan registrasi;

2. Penyaluran dilaksanakan setelah semua usulan pencairan memenuhi persyaratan;

3. Penggunaan dana oleh sekolah/madrasah dilakukan sesuai dengan peruntukan

penggunaan dana BPMU sebagaimana tersebut pada Bab III;

4. Pelaporan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yakni bulan Juli untuk penggunaan periodeJanuari-Juni dan bulan Januari untuk periode penggunaan bulan Juli-Desember.

1.

D. Prinsip Pengelolaan

Pengelolaan program BPMU SMK/SMA/MA provinsi mengacu pada konsep Manajemen

Berbasis Sekolah (School Based Management) yang mengandung arti, yaitu:


22/59

5. Efektif dan Efisien

Pemanfaatan dana harus efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang ada.

6. Tertib Administrasi dan Pelaporan

Sekolah penerima dana harus menyusun dan menyampaikan laporan basil pelaksanaan

kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan.

7. Saling Percaya

Pemberian dana berdasarkan pada rasa saling percaya (mutual trust ) antara pemberi dan penerima dana. Oleh Karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kepercayaan tersebut

dengan memegang amanah dan komitrnen yang ditujukan semata-mata hanya untuk

membangun pendidikan yang lebih baik.

E. Pengambilan dana BPMU Provinsi

1. Dana BPMU Provinsi harus diterima secara utuh dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak

manapun.

2. Dana BPMU Provinsi yang diambil bukan berarti dana harus dihabiskan dalam periode

tersebut. Besar penggunaan dana tiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan

sekolah/madrasah sebagaimana tertuang dalam RKAS.

3. Bilamana terdapat sisa dana di sekolah/madrasah pada akhir tahun anggaran maka dana


23/59

BAB VI

MONITORING DAN SUPERVISI

Bentuk kegiatan monitoring dan supervisi adalah melakukan pemantauan, pembinaan

dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BPMU. Secara umum tujuan

kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa dana BPMU diterima oleh yang berhak dalam

jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang tepat.

Komponen utama yang dimonitor antara

1. Alokasi dana sekolah penerima bantuan2. Penyaluran dan penggunaan dana

3. Pelayanan dan penanganan pengaduan

4. Administrasi keuangan

5. Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana BPMU.

Selain itu juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan pengaduan,

sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan. Dalam pelaksanaannya, monitoring

pengaduan dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait. Kegiatan inidilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan masalah, dan

mendokumentasikan.

Kegiatan monitoring dan supervisi dilakukan oleh Tim Manajemen BPMU Provinsi, dan

Tim Manajeman BPMU Kabupaten/Kota.

A. Monitoring oleh Tim Manajemen BPMU Provinsi


24/59

BAB VII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program BPMU,

masing-masing pengelola program di tiap tingkatan (Provinsi, Kabupaten/Kota, Sekolah)

diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihat terkait.

Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah yang berkaitan

dengan statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan, pemanfaatan dana,

pertanggungjawaban keuangan serta hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah.

A. PELAPORAN

1. Pengelolaan Dokumen di Tingkat Sekolah

a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/RKAS (Formulir BPMU-K1, K2 dan

K2b)1) RKAS ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan khusus untuk

sekolah swasta ditambah Ketua Yayasan. Dokumen ini disimpan di sekolah dan

diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim Manajemen BPMU

Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan.

2) RKAS dibuat setahun sekali pada awal tahun pelajaran, namun demikian perlu

dilakukan revisi pada semester kedua. Oleh karena itu sekolah dapat membuat


25/59

sekolah dan diperlihatkan kepada Tim Manajemen BPMU Kabupaten/Kota, dan

kepada pemeriksa lainnya apabila diperlukan.

2) Buku Pembantu Kas mengacu pada format -K4

Buku ini harus mencatat tiap transaksi tunai dan ditandatangani oleh

Bendahara dan Kepala Sekolah. Dokumen ini disimpan di sekolah dan

diperlihatkan kepada Tim Manajemen BPMU Provinsi/Kabupaten/Kota, dan para

pemeriksa lainnya apabila diperlukan.

3) Buku Pembantu Bank mengacu pada format -K5

Buku ini harus mencatat tiap transaksi melalui bank (Bank cek, giro maupuntunai) dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah. Dokumen ini

disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada Tim Manajemen BPMU

Provinsi/Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan.

4) Buku Pembantu Pajak mengacu pada format -K6

Buku pembantu pajak mempunyai fungsi untuk mencatat semua transaksi

yang harus dipungut pajak serta memonitor atas pungutan dan penyetoran pajak

yang dipungut selaku wajib pungut pajak.

Terkait dengan pembukuan dari dana yang diperoleh sekolah untuk program

BPMU, sekolah perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dapat dilakukan

dengan tulis tangan atau menggunakan komputer. Dalam hal pembukuan

dilakukan dengan komputer, bendahara wajib mencetak Buku Kas Umum dan


26/59

c. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana mengacu pada format BPMU-K7

dan BPMU-K8

Laporan ini disusun berdasarkan Buku Kas Umum (Format K3) dari semua

sumber dana yang dikelola oleh sekolah pada periode tertentu.

Format K7 berisi Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana Tiap Jenis

Anggaran yang memuat seluruh dana yang dikelola di sekolah pada semester

tertentu. Sedangkan Format K8 berisi Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana

BPMU Provinsi Menurut Peruntukan.

d. Bukti Pengeluaran

1) Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;

2) Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang

cukup sesuai dengan ketentuan bea materai. Untuk transaksi dengan nilai

sampai Rp 250.000,- tidak dikenakan bea materai, sedang transaksi dengan nilai

nominal di atas Rp 250.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,- dikenakan bea

materai dengan tarif sebesar Rp 3.000,- dan transaksi dengan nilai nominal lebih besar Rp 1.000.000,- dikenakan bea materai dengan tarif sebesar Rp 6.000,-

3) Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan

peruntukannya;

4) Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur

sebagai lampiran kuitansi;

5) Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dana lunas dibayar


27/59

5) Buku Pembantu Pajak (Format K6), dilampiri :

a) SSP

b) Faktur Pajak

6) Realisasi Penggunaan Dana Tiap Jenis Anggaran (Format K7)

7) Realisasi Penggunaan Dana Sesuai Peruntukan (Format K8)

8) Lampiran-lampiran antara lain :

a) SK Tenaga Pendidik dan Kependidikan,

b) Dokumen Pelaksanaan Kegiatan, Proposal, atau Panduan.

c) Arsip Dokumen Usulan Pencairan :

2. Pelaporan dari Sekolah kepada Tim Pengelola BPMU di Kabupaten/Kota.

Dokumen pelaporan yang disampaikan oleh sekolah/madrasah kepada Tim Pengelola

BPMU di Kabupaten Kota adalah :

a. Surat Pengantar Laporan (Format B2)

b. Surat Pertanggungjawaban (Format K7b)

c. Surat Pernyataan Kelebihan Penerimaan Dana BPMU (Format B3) ( jika ada)d. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Jenis Kegiatan (Format K7) (dengan soft file

format exel)

e. Realisasi Penggunaan Dana Menurut Peruntukan BPMU (Format K8) (dengan soft

file format exel)

f. Buku Kas Umum (Format K3)

g. Buku Pembantu Bank (Format K5), dilampiri :


28/59

d. Rekapitulasi Sekolah/Madrasah yang menolak menerima BPMU Provinsi (Format

K11) (dengan soft file format exel), dilampiri dengan Surat Pernyataan Kepala

Sekolah, Komite dan Orang Tua Siswa, diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan

Kab/Kota untuk SMK/SMA dan Kepala Kemenag untuk MA.

e. Penanganan Pengaduan Masyarakat, yang antara lain berisi informasi tentang jenis

kasus, skala kasus, kemampuan penanganan, dan status penyelesain.

f. Dokumen pelaporan dari sekolah/madrasah 1 (satu) rangkap yang sudah diverifikasi

oleh Tim Pengelola BPMU Kabupaten/Kota.

4. Pelaporan oleh Tim Manajamen BPMU Provinsi

Pada setiap akhir tahun, Tim Manajemen BPMU Provinsi harus melaporkan semua

kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan program BPMU

Provinsi, sejauh mana pelaksanaan program berjalan sesuai dengan yang direncanakan,

apa yang telah dikerjakan dan apa yang belum/tidak dikerjakan, hambatan apa raja yang

terjadi dan mengapa hal tersebut dapat terjadi, serta upaya apa yang telah dilakukan

untuk mengatasi hambatan tersebut, serta rekomendasi untuk perbaikan program dimasa yang akan datang, baik program yang sama maupun program lain yang sejenis.

Lampiran laporan oleh Tim Manajemen BPMU Provinsi adalah:

a. Nama sekolah penerima BPMU Provinsi dari tiap kabupaten/kota yang disertai

dengan jumlah siswa dan jumlah dana dari masing-masing sekolah.

b. Hasil Penyerapan Dana BPMU Provinsi

Berisikan tentang dana BPMU Provinsi yang disalurkan per kabupaten/kota


29/59

B. PERPAJAKAN

Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOS SMK dalam rangka

membayar honorarium diatur sebagai berikut:

1. Penghasilan rutin setiap bulan untuk guru tidak tetap (GTT), Tenaga Kependidikan

Honorer, Pegawai Tidak Tetap (PTT), untuk jumlah sebulan sampai dengan Rp

3.000.000,- (tiga juta rupiah) tidak terhutang PPh Pasal 21.

2. Untuk jumlah lebih dari itu, PPh Pasal 21 dihitung dengan menyetahunkan penghasilan

sebulan. Dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Penghasilan sebulan .................................................................................. XX

b. Penghasilan netto setahun (x 12) ............................................................... XX

c. Dikurangi PTKP*) ..................................................................................... XX

d. Penghasilan Kena Pajak ............................................................................... XX

e. PPh Pasal 21 terutang setahun 5% (jumlah s.d. Rp 50 juta) dst .................... XX

f. PPh Pasal 21 sebulan (:12) ......................................................................... XX

*) Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), adalah:i. Status sendiri, Rp 36,0 juta

ii. Tambahan status kawin, Rp 3,0 juta

iii. Tambahan tanggungan keluarga, maksimal 3 orang @ Rp 3,0 juta


30/59

BAB VIII

PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

Pengawasan program BPMU meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional,

dan pengawasan masyarakat.

1. Pengawasan Melekat yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada

bawahannya baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun sekolah. Prioritas

utama dalam program BPMU adalah pengawasan yang dilakukan oleh SKPD

Pendidikan Kabupaten/Kota kepada sekolah.

2. Pengawasan Fungsional Internal oleh Inspektorat Jenderal Daerah Provinsi dan

Kabupaten/Kota dengan melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut

atau permintaan instansi yang akan diaudit.

3. Pengawasan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan

melakukan audit atas permintaan instansi yang akan diaudit.4. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangan.

5. Pengawasan masyarakat dalam rangka transparasi pelaksanaan program BPMU oleh

unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah,

Kabupaten/Kota, Provinsi dam Pusat. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam

pengelolaan BPMU, agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau

lembaga berwenang lainnya.


31/59

BAB IX

PENUTUP

Sekolah sebagai sebuah entitas organisasi harus mampu mengelola dana BPMU secara

profesional untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang bermutu. Dana BPMU yang

diterima oleh sekolah dikelola secara mandiri melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Dari sisi keuangan, MBS menuntut pengelola sekolah/madrasah mampu melakukan

perencanaan, melaksanakan, mengevaluasi, dan memper¬tanggungjawabkan pengelolaan

dana secara baik dan transparan. Pengelolaan dana yang baik tidak terlepas dari prinsip

ekonomis, efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, kejujuran dalam

pengelolaan dan pengendalian.

Penggunaan dana BPMU Provinsi hendaknya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik

dan benar serta transparan dan didukung oleh bukti-bukti yang sah.

Buku Pedoman BPMU Jenjang Dikmen Provinsi Jawa Barat ini diharapkan dapat

dijadikan acuan khususnya dalam pengelolaan BPMU SMK/SMA/MA Provinsi baik pada

tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Sekolah, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsimanajemen dapat dijalankan dengan baik dan benar.


32/59

LAMPIRAN


33/59

(KOP SEKOLAH)

........................, .............................. 2016

Nomor : ...................................................................

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Pencairan Belanja Hibahdana BPMU

Kepada Yth.

Gubernur Jawa Barat

Melalui Kepala Dinas PendidikanProvinsi Jawa Barat

di

Bandung

Bahwa berdasarkan Program Bantuan Pendidikan Menengah Universal Pada

Jenjang Pendidikan Menengah, bersama ini kami mengajukan permohonan

pencairan Dana BPMU berupa uang sebesar Rp .............. ,- (.........................) dengan

perhitungan .............. siswa x Rp .................., Pencairan Tahap 1 / 2 *) sebesar Rp

................ ,- (....................................) dengan rincian Rencana Penggunaan Biaya

sebagaimana terlampir.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami sampaikan persyaratan

pencairan belanja hibah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2014


34/59

(KOP SEKOLAH)

PAKTA INTEGRITAS/SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

PERMOHONAN BELANJA HIBAH UANG

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .............................

Jabatan : Kepala ............................

Bertindak untuk dan atas nama .......................... , Kab/Kota *) .........................

Alamat : ..........................................

Nomor KTP : ...........................................

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan

akuntabilitas penggunaan dana belanja hibah Bantuan Pendidikan Menengah Universal:

1. Bertanggungjawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan belanja hibah

yang diterima;


35/59

(KOP SEKOLAH)

RENCANA PENGGUNAAN BIAYA (RPB)

HIBAH BANTUAN PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL

TAHAP ½*) TAHUN ANGGARAN 2016

Nama Sekolah : .......................................Alamat : .......................................

Kab/Kota : .......................................

Dana BPMU/Thn : Rp .................................

No. Uraian Volume Jumlah (Rp)

A Belanja Operasi Personalia

1 Honorarium Guru Honorer

a Honor mengajar :(... jam x Rp ... = Rp ... ,- per bulan)

... bulan x Rp ...

b Honor pembinaan ekstrakurikuler

1) Honor permbina Pramuka ... bulan x Rp ...

2) Honor platih Paskibra ... bulan x Rp ...

3) Honor pelatih Kesenian Degung ... bulan x Rp ...

c Honor Wali Kelas, Ketua Jurusan/KetuaProgram Studi dan Kepala Lab


36/59

(KOP SEKOLAH)

RENCANA PENGGUNAAN BIAYA (RPB)

HIBAH BANTUAN PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL

TAHUN ANGGARAN 2016

Nama Sekolah : .......................................

Alamat : .......................................

Kab/Kota : .......................................

Dana BPMU/Thn : Rp .................................

No.Kode

Belanja/AnggaranJumlah (Rp)

Tahap 1 Tahap 2 Jumlah

I Penerimaan

II Pengeluaran

A Belanja Personalia

1 Tenaga Pendidik Honorer

a Honor mengajar



37/59

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

BANTUAN PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL (BPMU)

ANTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARATDENGAN

KEPALA ..................................................

Kabupaten/Kota*) ................................

TAHUN ANGGARAN 2016

Nomor :................ (nomor Disdik Provinsi)

................ (nomor sekolah)

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun Dua Ribu Enam Belas masing- masing yaitu :

1. Nama : ...

NIP : ...Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Alamat : Jl. Dr. Radjiman No. 6 Bandung

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 955/Kep.119-Keu/2012 Tahun 2012 tanggal 5

Januari 2012 tentang Penunjukan Kuasa Penandatanganan Naskah Perjanjian Belanja

Hibah Daerah Kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Kepala Biro di Lingkungan


38/59

No. Uraian Jumlah (Rp)


1 Honorarium Tenaga Pendidik Honorer2 Honorarium Tenaga Kependidikan Honorer

B Belanja Operasi Non Personalia

1 Pelaporan, dan operasional non Personalia

Jumlah (Rp)

(4) Penggunaan belanja hibah sebagaimana ayat (2) bertujuan untuk PeningkatanAksesibilitas, Pemerataan serta Peningkatan Mutu Pendidikan.

Pasal 2

PENCAIRAN BELANJA HIBAH

(1) Pencairan belanja hibah berupa uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 dilakukan secara bertahap,

dengan rincian sebagai berikut :

Tahap I : No. Uraian Jumlah (Rp)


1 Honorarium Tenaga Pendidik Honorer

2 Honorarium Tenaga Kependidikan Honorer

B Belanja Operasi Non Personalia


Jumlah (Rp)


39/59

(5) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah yang diterima kepada pihak lain.

(6) PIHAK KEDUA setelah menerima pencairan belanja hibah dari PIHAK PERTAMA,

segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Penggunaan BelanjaHibah/Proposal dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Menandatangani Pakta Integritas/Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Hibah.(2) Apabila digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, maka proses pengadaan barang

dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.(3) Membuat dan menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Hibah kepada Gubernur

melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai,

atau paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari tahun anggaran berikutnya.

(4) Apabila sampai akhir kegiatan masih terdapat sisa dana hibah atau menerima dana lebihdari perhitungan yang ditentukan, PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan dana

ke Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Rekening 001.021.0238361

dan menyerahkan bukti setorannya kepada Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1) Membantu proses pencairan belanja hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA

(2) Menunda pencairan belanja hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi


40/59

Pasal 7

LAIN-LAIN

(1) Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan

hukum sama.

(2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalamAddendum.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa BaratPIHAK PERTAMA,

.......................................

NIP. .................................

Kepala SMA/SMK .................................Kabupaten/Kota ...............

PIHAK KEDUA,

Meterai 6.000

........................................


41/59

Kuitansi Penerimaan Dana BPMU

SUDAH TERIMA DARI

BANYAKNYA UANG

UNTUK PEMBAYARAN

: PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

: Rp ...,-

: Belanja Bantuan Hibah dana BPMU Tahap 1 / 2*) (... siswa x Rp ...,-)

untuk SMK/SMA/MA ... , Kabupaten/Kota ... dari dana sebesar Rp

...,- (...siswa x Rp ...).

TERBILANG :

..., ..................................... 2016

Yang Menerima Uang,

Kepala .........................................

.....................................................

1 rangkap

K U I T A N S I

Meterai

6000


42/59

Daftar Siswa (Format K2-a)

DAFTAR SISWA

Nama Sekolah :

Desa/Kelurahan :

Kabupaten/Kota :

Alamat :

Tempat TanggalKeteranganTingkat

Formulir BPMU-K2-a

Diisi oleh Sekolah Dikirim ke Tim Manajemen BPMU

Kab/Kota

No. Nama Siswa NIS

Kelahiran

L/P


43/59

LAMPIRAN

FORMAT

PENGGUNAAN


44/59

Surat Pernyataan Kelebihan Penerimaan Dana BPMU (Format B3)

(Format KOP SEKOLAH/MADRASAH)

PERNYATAAN KELEBIHAN PENERIMAAN DANA BPMU PROVINSI

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :Jabatan : Kepala

Alamat :

Kabupaten/Kota :

Dengan ini menyatakan telah menerima kelebihan dana BPMU Provinsi untuk periode

tahun .... dengan rincian sebagai berikut :

No.

Jumlah Siswa Dana BPMU

yang digunakan

(Rp)

Kelebihan Dana

BPMU (Rp)Tingkat SeharusnyaJumlah

BantuanKelebihan

X

XI

XII

XIII


45/59

Pedoman BPMU Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 45

Buku Kas Umum (Format K3)

Nama Sekolah :Desa/Kelurahan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan (Rp) Pengel Saldo (Rp)

Menyetujui : ................., ........................................

Kepala Sekolah, Bendahara,

……………………………………… ………………………………………

NIP. NIP.

Formulir BPMU-K3

Diisi oleh Bendahara

Disimpan di Sekolah

Jumlah

BUKU KAS UMUM


46/59


Buku Pembantu Kas (Format K4)

Nama Sekolah :

Desa/Kelurahan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :


Menyetujui : ................., ........................................


……………………………………… ………………………………………

NIP. NIP.

Formulir BPMU-K4


Disimpan di Sekolah

Jumlah

BUKU PEMBANTU KAS

Bulan : ...................


47/59


Buku Pembantu Bank (Format K5)

Nama Sekolah :

Desa/Kelurahan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :


Menyetujui : ................., ........................................


……………………………………… ………………………………………

NIP. NIP.

Formulir BPMU-K5

Diisi oleh B endahara

Disimpan di Sekolah

BUKU PEMBANTU BANK

Bulan : ...................

Jumlah


48/59


Buku Pembantu Pajak (Format K6)

Nama Sekolah :

Desa/Kelurahan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23

Menyetujui : ................., ........................................


……………………………………… ………………………………………

NIP. NIP.

Formulir BPMU-K6


Disimpan di Sekolah

BUKU PEMBANTU PAJAK

Bulan : ...................

Jumlah

Penerimaan (Rp)Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian

Pengeluaran

(Rp)Saldo (Rp)


49/59

Nama Sekolah :Desa/Kelurahan :Kabupaten/Kota :Provinsi :

Pusat Provinsi Kab/Kota

I Penerimaan

II Penggunaan Dana :

Program Sekolah

1 Pengembangan Kompetensi Lulusan

1,1 Penyusunan Kompetensi Ketuntasan Minimal

1,2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas

1,3 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN

1,4 dst. .. .

2 Pengembangan Standar Isi

2,1 Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal

pelajaran

2,2 Penyusunan program tahunan

2,3 Penyusunan program semester 2,4 Penyusunan RPP, Bahan ajar, dll

2,5

3 Pengembangan Standar Proses

3,1 Kegiatan pengelolaan proses pembelajaran :

3,1,1 Pengadaan sarana penunjang (ATK)

3,1,2 Pembelian buku teks pelajaran

3,1,3 dst. ...

3,2 Penyelenggaraan Praktik Kerja Industri

3,2,1 Bahan praktik

3,2,2 Laporan praktik kerja

3,2,3 Penilaian

Formulir BPMU-K7

Diisi oleh Sekolah Dikirim ke Tim Manajemen

BPMU Kab/Kota

BOS/BPMU

REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARAN

No.

KodeUraian Kegiatan Jumlah (Rp)

TAHUN PELAJARAN : ...............PERIODE BULAN : .....s/d/. .....

Rutin

Penggunaan Dana per Sumber Dana

Bantuan Lain

Sumber

Pendapatan

Lainnya


50/59

Pusat Provinsi Kab/Kota

5,2 Pembelaian bahan habis pakai

5,2,1 Pembelian bahan praktikum IPA

5,2,2 Pembelian bahan praktikum IPS

5,2,3 Pembelian bahan praktikum Bahasa

5,2,4 Pembelian bahan praktikum komputer

5,2,5 Pembelian bahan praktik kejuruan

5,2,6 Pembelian bahan kesenian/olah raga

5,2,7 Pembelian tinta/toner

5,3 Pemeliharaan dan Perbaikan Ringan sarana

prasarana sekolah

5,3,1 Pengecatan, perbaikan atap bocor

5,3,2 Perbaikan pintu dan jendela

5,3,3 Perbaikan meubelair 5,3,4 Perbaikan lantai

5,3,5 Perbaikan kamar mandi

5,3,6 Perbaikan papan tulis

5,3,7 Perawatan fasilitas sekolah lainnya.

6 Pengembangan Standar Pengelolaan

6,1 Penyusunan Visi Misi

6,2 Penyusunan Profil Sekolah

6,3 Penyusunan program ketatausahaan

6,4 Pengadaan sarana pendukung perkantoran

6,5 Pengembangan sistem infromasi manajemen

7 Pengembangan Standar pembiayaan

7,1 Langganan daya dan jasa lainnya

7,1,1 Listrik

7,1,2 Telepon

7,1,3 Air

7,1,4 Internet

7,1,5 Jasa lainnya

7,2 Kegiatan rumah tangga sekolah

7,2,1 Konsumsi rapat guru/pegawai

7,2,2 Konsumsi tamu

7,2,3 dst. ...

7,3 Pembayaran Honor Pendidik dan tenaga

BOS/BPMUNo.

KodeUraian Kegiatan Jumlah (Rp)

Rutin

Penggunaan Dana per Sumber Dana

Bantuan Lain

Sumber

Pendapatan

Lainnya


51/59

Realisasi Penggunaan Dana Sesuai Peruntukan (Format K8)

Nama Sekolah : Alamat :Kabupaten/Kota :Jumlah Siswa :Jumlah Dana BPMU Diterima :

Penerimaan Pengeluaran Saldo

I Penerimaan

II Pengeluaran

A Belanja Personalia


a Honor mengajar


c Honor Wali Kelas, Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Kepala Lab

d Honor penyusunan naskah soal ujian semester/sekolah;

e Honor Pengawasan Ujian Sekolah;

f Honor Pemeriksaan Hasil Ujian Sekolahg Honor Panitia Kegiatan Penerimaan Siwa Baru,

h Honor Panitia/Penyelenggaraan Ulangan/Ujian,

i Honor Penyusunan RPP dan Bahan Ajar.

2 Tenaga Kependidikan Honorer

B Belanja Non Personalia


Mengetahui : Menyetujui : ......................., ..................

Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah, Bendahara,

Jumlah (Rp)

Jumlah (Rp)No.

Kode Belanja/Anggaran Keterangan

Formulir BPMU-K8

Tim Manajemen BPMU Kab/Kota

TAHUN PELAJARAN : ...............

REALISASI PENGGUNAAN DANA BPMU MENURUT PERUNTUKAN

PERIODE BULAN : .....s/d/. .....


52/59

LAMPIRANFORMAT


53/59

(KOP SEKOLAH)

....................., ... 2016

Nomor :

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Laporan Penggunaan dana BPMU

Tahap 1 / 2*) Tahun 2016

Kepada Yth.

Gubernur Jawa Barat

Melalui Kepala Dinas Pendidikan

Provinsi Jawa Barat

diBandung

Sesuai dengan mekanisme yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan dana

BPMU, kami sampaikan laporan ringkas mengenai Penggunaan Dana BPMU Tahap

1 / 2 *) sebagai dengan dokumen berikut :

1. Fakta Integritas/Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Dana2. Rekapitulasi Penggunaan Dana BPMU Tahap 1 / 2*)

3. Dokumen Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BPMU Tahap 1 / 2*)

Demikian kami sampaikan, atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Yang membuat laporan,


54/59

(KOP SEKOLAH)

PAKTA INTEGRITAS/SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

PENGGUNAAN BELANJA HIBAH UANG

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala SMK .................

Bertindak untuk dan atas nama SMK ................., Kabupaten .......

Alamat : .............................. Nomor KTP : ..................................

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan

akuntabilitas penggunaan dana belanj a hibah Bantuan Pendidikan Menengah Universal :

1. Bertanggungjawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan belanja hibahyang telah diterima;

2. Telah menggunakan belanja hibah Tahap 1 / 2*) Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan peruntukan menurut Pedoman BPMU yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi

1 / 2*)


55/59


Nama Sekolah : Alamat :Kabupaten/Kota :Jumlah Siswa :Jumlah Dana BPMU Diterima :

Penerimaan Pengeluaran SaldoI Penerimaan

II P enge lua ra n

A Belan ja Persona lia


a Honor mengajar


c Honor Wali Kelas, Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Kepala Lab

d Honor penyusunan naskah soal ujian semester/sekolah;

e Honor Pengawasan Ujian Sekolah;f Honor Pemeriksaan Hasil Ujian Sekolah

g Honor Panitia Kegiatan Penerimaan Siwa Baru,

h Honor Panitia/Penyelenggaraan Ulangan/Ujian,

i Honor Penyusunan RPP dan Bahan Ajar.

2 Tenaga Kependidikan Honorer

B Belanja Non Personalia


Mengetahui : Menyetujui : ......................., ..................

Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah, Bendahara,

…………………………… …………………………… …………………………

NIP. NIP.

Jumlah (Rp)

Jumlah (Rp)No.

KodeBelanja/Anggaran Keterangan

Formulir BPMU-K8

Diisi oleh Sekolah Dikirim ke

Tim Manajemen BPMU Kab/Kota/Provinsi

TAHUN PELAJARAN : ...............

REALISASI PENGGUNAAN DANA BPMU MENURUT PERUNTUKAN

PERIODE BULAN : .....s/d/. .....


56/59

Pengantar Laporan Penggunaan BPMU (Format B4)

(Format KOP DINAS PENDIDIKAN)

…………,……………………..20XX

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Laporan Penggunaan Dana

BPMU

Kepada Yth. Gubernur Jawa Barat

u.p. Tim Pengelola BPMU

Provinsi Jawa Barat jenjang

Dikmen

diBandung

Kami sampaikan Laporan Rekapitulasi Penggunaan Dana Bantuan Pendidikan

Menengah Universal (BPMU) pada :

Kabupaten/Kota*) :

Alamat :

Jumlah Sekolah/Madrasah : ..... (...) SMK Negeri dengan siswa sejumlah .... (....) orang

..... (...) SMA Negeri dengan siswa sejumlah .... (....) orang

..... (...) SMK Swasta dengan siswa sejumlah .... (....) orang

..... (...) SMA Swasta dengan siswa sejumlah .... (....) orang

..... (...) MA Negeri dengan siswa sejumlah .... (....) orang

..... (...) MA Swasta dengan siswa sejumlah .... (....) orang


57/59


Rekapitulasi Penggunaan Dana BPMU SMK/SMA/MA (Format K9)

:

A1a A1b A1c A1d A1e A1f A1g A1h A1i A2 B

......................., ..................................

Mengetahui : Ketua Tim Pengelola BPMU Kabupaten .....

Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota ...

……………………………………… ………………………………………

NIP. NIP.

Keterangan :

Kode A1A s.d. B lihat Format K8

Formulir BPMU-K9

Jumlah

Kode Peruntukan Penggunaan Dana BPMU/Jumlah Penggunaan Dana BPMU ProvinsiJumlah

Diisi Tim BPMU Kab/Kota

Dikirm ke Tim BPMU Provinsi

No. Nama Sekolah/Madrasah

PERIODE BULAN : .... s/d ....TAHUN PELAJARAN : ...............

KABUPATEN/KOTA : .....................

REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL SMA/MA/SMK


58/59


Rekapitulasi Kelebihan Penerimaan Dana BPMU (Format K10)

Tk X Tk XI Tk XII Tk XIII Jumlah Seharusnya Diterima Kelebihan

Mengetahui : Ketua Tim Pengelola BPMU Kabupaten .....


……………………………………… ………………………………………

NIP. NIP.

No. Nama Sekolah/Madrasah Keterangan

Jumlah

Jumlah Siswa Seharusnya Jumlah Bantuan (Rp)

Formulir BPMU-K10



REKAPITULASI KELEBIHAN PENERIMAAN DANA BPMU SMA/MA/SMKKABUPATEN/KOTA : .....................

TAHUN ANGGARAN .................


59/59

d h 2016 59

Rekapitulasi Sekolah/Madrasah yang menolak menerima BPMU Provinsi (Format K11)

Ada Tidak

Mengetahui : Ketua Tim Pengelola BPMU,


……………………………………… ………………………………………

NIP. NIP.

Jumlah

Pernyataan Keteranga

n

REKAPITULASI SMA/SMK/MA YANG MENOLAK BPMU PROVINSIKABUPATEN/KOTA : .....................

PERIODE BULAN : .... s/d ....TAHUN PELAJARAN : ...............

Formulir BPMU-K11



Jumlah

Siswa

Jumlah Dana

BPMU (Rp)No. Nama Sekolah/Madrasah Alamat

3-isi pedoman bpmu 2016

Documents