2ab386802d.docx

m Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi

Email : Halaman

m

P U TU SAN Nomor 6/B/PK/PJK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai

berikut dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot

Subroto Nomor. 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1 CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding,

Direktorat Jenderal Pajak.

2 JON SURYAYUDA SOEDARSO, Pj. Kasubdit Peninjauan Kembali

dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

3 YUDI ASMARA JAKA LELANA, Kepala Seksi Peninjauan

Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat

Keberatan dan Banding.

4 ANDRI SETIAWAN, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan

Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan

Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

No. SKU-504/PJ./2011 tanggal 05 Mei 2011.

Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding;

melawan :

BUT GLOBALSANTAFE INTERNATIONAL SERVICES, Inc.,

beralamat di Plaza Aminta Lt. 5 Suite 501 Jl. Letjend. TB.

Simatupang No. 10 Jakarta Selatan 12310.

Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut.

Membaca surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon

Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan

kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 18 Januari 2011 No. Put.

28548/PP/M.XI/15/2011 yang telah direvisi dengan Putusan Pengadilan Pajak tanggal 29

Maret 2011 No. Put. 28548.R/PP/M.XI/ 15/2011yang telah berkekuatan hukum tetap,

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 6/B/PK/PJK/2014

m

m

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


Email : Halaman

dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding

dengan posita perkara sebagai berikut :

Terpenuhinya Syarat Formal Pengajuan Permohonan Banding

Persyaratan Kewenangan Pengadilan Pajak

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 1 dan 6 Undang - Undang Ketentuan

Umum dan Tatacara Perpajakan serta Pasal 31 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002

tentang Pengadilan Pajak, dalam hal banding, Pengadilan Pajak mempunyai wewenang

untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak atas keputusan keberatan yang ditetapkan

oleh Terbanding;

Bahwa dalam hal ini, keputusan keberatan sebagai mana diterangkan diatas, adalah

Keputusan Keberatan yang telah ditetapkan oleh Terbanding melalui Keputusan

Terbanding No: KEP-568/PJ.07/2009 tanggal 3 Agustus 2009 dan Keputusan Keberatan

itu pula yang saat ini Pemohon Banding ajukan kepada Pengadilan Pajak untuk diperiksa

dan diputus;

Bahwa dengan demikian, syarat kewenangan Pengadilan Pajak telah dipenuhi dengan sah

dan meyakinkan;

Persyaratan Administratif Lainnya

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 3, 5 dan 6 Undang-Undang Ketentuan

Umum dan Tatacara Perpajakan serta Pasal 35, 36 dan 37 Undang-Undang No. 14 Tahun

2002 tentang Pengadilan Pajak, ada beberapa syarat administratif yang harus dipenuhi

sehubungan dengan pengajuan permohonan banding, sebagai berikut:

a Permohonan Banding diajukan secara tertulis, dalam Bahasa

Indonesia, dengan alasan yang jelas dan dilampiri salinan dari surat

keputusan tersebut;

Bahwa Permohonan Banding yang disampaikan oleh Pemohon Banding ini telah dibuat

dan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan memuat alasan yang jelas

dan juga telah dilampiri dengan salinan dari surat Keputusan Keberatan yang

bersangkutan;

b Permohonan Banding telah diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga)

bulan sejak keputusan keberatan diterima;

Bahwa keputusan Keberatan dikeluarkan oleh Terbanding pada tanggal 3 Agustus 2009

dan seandainya Keputusan Keberatan tersebut dikirim dan diterima pada tanggal yang

sama dengan tanggal penerbitannya (yakni 3 Agustus 2009) maka jatuh tempo masa 3

bulan-nya adalah 2 November 2009. Dalam hal ini, Permohonan Banding ini Pemohon

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiam

m


Email : Halaman

Banding ajukan pada tanggal 28 Oktober 2009, secara jelas dan meyakinkan jangka waktu

3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima belum lewat.

c Permohonan Banding diajukan terhadap 1 (satu) keputusan

keberatan;

Bahwa permohonan Banding ini diajukan oleh Pemohon Banding hanya terhadap 1 (satu)

keputusan keberatan, yakni atas keputusan keberatan yang dikeluarkan oleh Terbanding

melalui Keputusan Terbanding No. KEP-586/PJ.07/2009 tanggal 3 Agustus 2009.

d Kewajiban pembayaran jumlah pajak terhutang sebesar 50% (lima

puluh persen);

Bahwa sebelum Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Keberatan,

Pemohon Banding telah membayar lunas pajak yang kurang dibayar menurut Keputusan

Terbanding Nomor : KEP-586/PJ.07/2009 tanggal 3 Agustus 2009 sebesar Rp

85.674.616.216,00 pada tanggal 24 April 2008;

e Pengajuan Permohonan Banding oleh Pemohon Banding

Bahwa dalam hal ini, pengajuan Permohonan Banding dilakukan oleh Pemohon Banding

sendiri sebagai Wajib Pajak, sebagaimana terlihat dalam kata pengantar/ pembuka dari

surat Permohonan Banding ini;

Bahwa dengan demikian, segenap syarat administratif sebagaimana disyaratkan oleh

peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dipenuhi dengan sah dan meyakinkan;

Latar Belakang Pengajuan Banding

Bahwa Terbanding, telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak

Penghasilan Badan Nomor : 00042/206/03/081/08 tanggal 8 Mei 2008;

Bahwa Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan No.

00042/206/03/081/08 tanggal 8 Mei 2008 tersebut, Pemohon Banding mengajukan

keberatan melalui surat Nomor : 03/0808/#25/GSFISI/2003 tanggal 4 Agustus 2008 dan

diterima oleh Terbanding pada tanggal 5 Agustus 2008;

Bahwa atas permohonan keberatan tersebut, Terbanding menerbitkan Keputusan

Terbanding No. KEP-586/PJ.07/2009 tanggal 3 Agustus 2009 tentang Keberatan Atas

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003 No.

00042/206/03/081/08 tanggal 8 Mei 2008, yang isinya adalah sebagai berikut:

Uraian SemulaRp

Ditambah/ (Dikurangi) Rp

Menjadi

Penghasilan Netto 239.382.454.168 0 239.382.454.168Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 6/B/PK/PJK/2014


m


Email : Halaman

Kompensasi Kerugian 239.382.454.168 0 239.382.454.168Penghasilan Kena Pajak 71.797.236.200 0 71.797.236.200PPh Terutang 13.908.982.000 0 13.908.982.000Kredit Pajak 57.888.254.200 0 57.888.254.200Pajak yang Kurang Dibayar 27.786.362.016 0 27.786.362.016Sanksi Administrasi 85.674.616.216 0 85.674.616.216Pajak yang Masih harus Dibayar 239.382.454.168 0 239.382.454.168

Alasan Banding

Latar Belakang Usaha Pemohon Banding

Bahwa sebagai bagian dari alasan banding, perkenankanlah Pemohon Banding

menjelaskan latar belakang kegiatan usaha Pemohon Banding agar dapat dijadikan

pertimbangan bagi Majelis Hakim yang terhormat.

Pemohon Banding adalah bentuk usaha tetap dari perusahaan yang memberikan jasa

pengeboran minyak dan gas. Perusahaan Pemohon Banding ini telah didirikan beberapa

puluh tahun yang lalu dan telah dikenal oleh umum sebagai salah satu perusahaan

pengeboran minyak dan gas bumi yang mempunyai keahlian khusus dibidang pengeboran

minyak dan gas di lepas pantai;

Bahwa Perusahaan Pemohon Banding menyediakan hampir semua bentuk jasa pengeboran

minyak dan gas, termasuk penyediaan tenaga ahli, penyediaan peralatan pengeboran dan

penyediaan informasi dan pengetahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan

pengeboran minyak dan gas bumi di lepas pantai;

Banding Atas Koreksi-Koreksi Yang Dipertahankan

Koreksi Negatif atas Peredaran Usaha sebesar

Rp 309.477.393.520,00

Alasan Koreksi Terbanding

Bahwa Terbanding melakukan koreksi dengan alasan bahwa penghasilan yang diperoleh

oleh Pemohon Banding adalah penghasilan sewa rig, sehingga tidak ada penghasilan dari

usaha jasa pengeboran minyak dan gas bumi;

Penjelasan Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding dengan alasan bahwa

Pemohon Banding adalah Bentuk Usaha Tetap ("BUT") yang bergerak di bidang jasa

pengeboran minyak dan gas bumi sehingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

penghasilan yang diterima harus dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan

Khusus. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000

m

m

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


Email : Halaman

Bahwa ketentuan ini mengatur tentang penerapan Norma Penghitungan Khusus untuk

golongan Wajib Pajak tertentu, termasuk perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas

bumi;

Keputusan Menteri Keuangan No. 628/KMK.04/1991 tertanggal 26 Juni 1991

Pasal 1 ayat 1 Keputusan Menteri Keuangan No. 628/KMK.04/1991 tertanggal 26 Juni

1991 menyatakan bahwa :

"Penghasilan netto Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap dari kegiatan usaha pengeboran

minyak dan gas bumi dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Khusus sebesar

15% (lima betas persen) dari penghasilan bruto."

Bahwa selanjutnya Pasal 1 ayat 2 mengatur bahwa definisi jasa pengeboran yang

dilakukan oleh BUT adalah penghasilan bruto dari jenis-jenis penghasilan yang tercantum

dalam perjanjian jasa pengeboran minyak dan gas bumi yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan kontrak antara PT Santa Fe Supraco Indonesia ("PT SFSI") selaku

National Drilling Company ("NDC") dengan Pemohon Banding selaku Foreign Drilling

Company ("FDC") sebagai subkontraktor penyediaan jasa pengeboran minyak dan gas

bumi di lepas pantai, terlihat secara jelas bahwa jasa yang diserahkan oleh Pemohon

Banding adalah jasa pengeboran minyak dan gas bumi di lepas pantai, sehingga

merupakan obyek pajak yang pajak penghasilannya dihitung berdasarkan Norma

Penghitungan Khusus;

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-21/PJ.31/1991 tanggal 31 Desember 1991

Bahwa Surat Edaran No. SE-21/PJ.31/1991 ("SE-21/1991") ini secara spesifik

menjelaskan bahwa Pertamina, Kontraktor Bagi Hasil atau Kontraktor Kontrak Karya

harus melakukan kontrak pengeboran dengan Perusahaan Pengeboran Nasional atau NDC

untuk melaksanakan suatu kegiatan pengeboran minyak dan gas bumi pada suatu lokasi

tertentu;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, NDC dapat melaksanakan sendiri kontrak

tersebut atau dapat juga melaksanakan dengan bekerjasama dengan suatu perusahaan

pengeboran asing melalui BUT-nya di Indonesia;

Bahwa bentuk kerjasama tersebut bervariasi tergantung kemampuan teknologi NDC, baik

dalam bentuk hubungan konsorsium maupun dalam bentuk hubungan sub-kontraktor;

Bahwa lebih lanjut, ketentuan Pasal 3 dari SE-21/1991 menyatakan bahwa penghasilan

BUT-FDC meliputi penghasilan bruto dari jenis-jenis penghasilan yang tercantum dalam



m


Email : Halaman

kontrak pengeboran minyak dan gas bumi yang bersangkutan, yang penghitungannya

didasarkan pada tarif harian (daily rates);

Bahwa PT SFSI merupakan kontraktor yang menandatangani perjanjian jasa pengeboran

minyak dan gas bumi dengan Kontraktor Bagi Hasil (dalam hal ini, TotalFinaElf). Untuk

melaksanakan kontrak jasa pengeboran minyak dan gas bumi tersebut, PT SFSI men-

subkontrakan jasa pengeboran minyak dan gas bumi tersebut kepada Pemohon Banding;

Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-1746/PJ.22/1985 tanggal 18 September 1985

Bahwa dinyatakan bahwa sepanjang kegiatan usaha Pemohon Banding dan semua pekerja

asing yang dipekerjakan oleh Pemohon Banding pada PT SFSI berdasarkan suatu

perjanjian bantuan tehnik terlibat sepenuhnya pada kegiatan drilling, maka Pemohon

Banding dianggap masih melaksanakan aktivitas drilling dan atas penghasilan yang

diperoleh Pemohon Banding, dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan Norma

Perhitungan Khusus;

Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-467/PJ.22/1987 tanggal 2 Juni 1987

Bahwa surat ini menegaskan bahwa pembayaran yang dilakukan oleh NDC (termasuk

didalamnya, PT SFSI) untuk charter, tenaga kerja asing dan jasa teknik bukan merupakan

objek PPh Pasal 21, Pasal 23 ataupun Pasal 26;

Bahwa berdasarkan semua penjelasan dan dasar hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa

Pemohon Banding adalah BUT yang bergerak di bidang pengeboran minyak dan gas bumi

di lepas pantai, yang penghasilannya harus dihitung dengan menggunakan norma

penghitungan khusus;

Koreksi Negatif atas Harga Pokok Penjualan sebesar

Rp 39.147.200.00,00


Bahwa Terbanding melakukan koreksi dengan alasan bahwa Biaya Penyusutan Rig harus

diperhitungkan sebagai bagian dari Harga Pokok Penjualan karena Penghasilan Kena

Pajak dihitung tanpa menggunakan Norma Perhitungan Khusus;

Bahwa Terbanding berpendapat bahwa Biaya Penyusutan Rig harus dihitung dengan

menganggap bahwa harga perolehan Rig sebesar

US$ 86.000.000 dengan masa manfaat selama 20 tahun, sehingga Biaya Penyusutan Rig

untuk Tahun 2003 adalah sebesar

Rp 39.147.200.000,00;


Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding dengan alasan sebagai

berikut:


m


Email : Halaman

Bahwa sebagaimana Pemohon Banding kemukakan pada bagian tersebut diatas, Pemohon

Banding adalah bentuk usaha tetap dari perusahaan yang memberikan jasa pengeboran

minyak dan gas bumi di lepas pantai. Sesuai dengan kenyataan yang ada, selama Tahun

2003, Pemohon Banding hanya menyediakan jasa pengeboran minyak dan gas bumi di

lepas pantai dan hanya menyediakannya kepada PT SFSI;

Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa Pemohon Banding seharusnya tetap berhak

untuk menghitung Pajak Penghasilan Terhutang dengan menggunakan Norma Perhitungan

Khusus Penghasilan Netto sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang - Undang Pajak

Penghasilan juncto KMK No. 628/KMK.04/1991 tanggal 26 Juni 1991. Oleh karena itu,

perhitungan Biaya Penyusutan Rig untuk kemudian dijadikan bagian dari Harga Pokok

Penjualan adalah tidak tepat;

Koreksi Negatif atas Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp30.947.739.352,00


Bahwa Terbanding melakukan koreksi dengan alasan bahwa berdasarkan alat keterangan

dan data yang ada ditetapkan bahwa biaya pengurang penghasilan bruto adalah sebesar

10% dari total penghasilan charter yakni Rp30.947.739.352,00, yang dianggap merupakan

biaya gaji, upah, bonus dan biaya lainnya;


Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana Pemohon Banding kemukakan pada bagian tersebut diatas, Pemohon

Banding adalah bentuk usaha tetap dari perusahaan yang memberikan jasa pengeboran

minyak dan gas bumi di lepas pantai. Sesuai dengan kenyataan yang ada, selama Tahun

2003, Pemohon Banding hanya menyediakan jasa pengeboran minyak dan gas bumi di

lepas pantai dan hanya menyediakannya kepada PT SFSI;

Bahwa berdasarkan hal diatas, Pemohon Banding berpendapat bahwa Pemohon Banding

seharusnya tetap berhak untuk menghitung Pajak Penghasilan Terhutang dengan

menggunakan Norma Perhitungan Khusus Penghasilan Netto sebagaimana diatur dalam

Pasal 15 Undang - Undang Pajak Penghasilan juncto KMK No. 628/KMK.04/1991 tanggal

26 Juni 1991. Oleh karena itu, perhitungan Biaya Gaji Tenaga Kerja Asing, Biaya Jasa

Handling dan Biaya Jasa Konsultan untuk kemudian dijadikan bagian dari Biaya Usaha

Lainnya adalah tidak tepat;

Koreksi Positif atas Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp309.477.393.520,00


Bahwa sebagai akibat dilakukannya koreksi negatif atas Peredaran Usaha diatas, terdapat

koreksi positif atas Penghasilan dari Luar Usaha, berupa Rig Charter;



Rp 309.477.393.520,00

Penghasilan NetoNorma Penghitungan Khusus sebesar 15%

Rp 46.421.609.028,00

Kompensasi Kerugian Rp 0,00Penghasilan Kena Pajak Rp 46.421.609.028,00Pajak Penghasilan yang terutang Rp 13.908.982.000,00Kredit Pajak Rp 13.908.982.000,00Pajak Penghasilan yang kurang dibayar Rp 0,00

m


Email : Halaman


Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana Pemohon Banding kemukakan pada bagian diatas, Pemohon Banding

adalah bentuk usaha tetap dari perusahaan yang memberikan jasa pengeboran minyak dan

gas bumi di lepas pantai. Sesuai dengan kenyataan yang ada, selama Tahun 2003,

Pemohon Banding hanya menyediakan jasa pengeboran minyak dan gas bumi di lepas

pantai dan hanya menyediakannya kepada PT SFSI;

Bahwa berdasarkan hal diatas, Pemohon Banding berpendapat bahwa Pemohon Banding

seharusnya tetap berhak untuk menghitung Pajak Penghasilan Terhutang dengan

menggunakan Norma Perhitungan Khusus Penghasilan Netto sebagaimana diatur dalam

Pasal 15 UU PPh juncto KMK No. 628/KMK.04/1991 tanggal 26 Juni 1991. Oleh karena

itu, penetapan adanya Penghasilan dari Luar Usaha yang berasal dari Rig Charter tersebut

adalah tidak tepat;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 18

Januari 2011 No. Put. 28548/PP/M.XI/15/2011 yang telah berkekuatan hukum tetap

tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan

Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-568/PJ.07/2009 tanggal 3 Agustus 2009

tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan

Tahun Pajak 2003 Nomor : 00042/206/03/081/08 tanggal 8 Mei 2008, atas nama: BUT.

GlobalSantafe International Services, Inc., NPWP : 01.001.257.3-081.000, alamat: Plaza

Aminta Lt. 5 Suite 501 Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 10 Jakarta Selatan

12310, dan pajaknya dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Jumlah Penghasilan Bruto

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 29

Maret 2011 No. Put. 28548.R/PP/M.XI/15/2011 yang telah berkekuatan hukum tetap

tersebut adalah sebagai berikut :


m


Email : Halaman

Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dalam Putusan Pengadilan Pajak

Nomor : Put-28548/PP/M.XI/15/2011 yang diucapkan tanggal 18 Januari 2011 atas nama

BUT. Global Santa Fe International Services, Inc., NPWP : 01.001.257.3-081.000, alamat:

Plaza Aminta Lt. 5 Suite 501, Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 10, Jakarta Selatan 12310,

sebagai berikut:

1. Pada Halaman 3

Te r tu lis ;

KEP-586/PJ.07/2009

Se h ar u s n ya:

KEP-568/PJ.07/2009

2. Pada halaman 3

Te r tu lis :

Tanggal 24 April 2008

Se h ar u s n ya :

Tanggal 6 Juni 2008

3. Pada halaman 4

Te r tu lis ;

KEP-586/PJ.07/2009

Se h ar u s n ya :

KEP-568/PJ.07/2009

4. Pada halaman 4

Kompensasi Kerugian Rp 239.382.454.168,00

Se h ar u s n ya :

Kompensasi Kerugian Rp 0,00

5. Pada halaman 4

Te r tu lis :

Penghasilan Kena Pajak Rp 71.797.236.200,00

Se h ar u s n ya :

Penghasilan Kena PajakRp 239.382.454.168,00

6. Pada halaman 4

Te r tu lis :

PPh Terutang Rp 13.908.982.000,00

Se h ar u s n ya ;



m


Email : Halaman

PPh Terutang Rp 71.797.236.200,00

7. Pada halaman 4

Te r tu lis :

Kredit Pajak Rp 57.888.254.200,00

Se h ar u s n ya :

Kredit Pajak Rpl3.908.982.000,00

8. Pada halaman 4

Te r tu lis :

Sanksi Administrasi Rp 85.674.616.216,00

Se h ar u s n ya :

Sanksi Administrasi Rp 27.786.362.016,00

9. Pada halaman 4

Te r tu lis :

Pajak Yang Masih Harus Dibayar Rp 239.382.454.168,00

Se h ar u s n ya :

Pajak Yang Masih Harus Dibayar Rp 85.674.616.216,00

10. Pada halaman 8

Te r tu lis :

Pajak Penghasilan Badan untuk Tahun 2006

Se h ar u s n ya :

Pajak Penghasilan Badan untuk Tahun 2003

11. Pada halaman 9

Te r tu lis :

KEP-586/PJ.07/2009

Se h ar u s n ya :

KEP-568/PJ.07/2009

12. Pada halaman 33

Te r tu lis :

SPT1721 Tahun 2006

Se h ar u s n ya :

SPT1721 Tahun 2003

13. Pada halaman 35

Te r tu lis :


m


Email : Halaman

SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2006

Se h ar u s n ya :

SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2003

dan menyatakan putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan

tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak tanggal 18 Januari 2011 No. Put. 28548/PP/

M.XI/15/2011 yang telah diperbaiki dengan Putusan Pengadilan Pajak tanggal 29 Maret

2011 No. Put. 28548.R/PP/M.XI/15/2011 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan

Kembali pada tanggal 11 Februari 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan

Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Mei

2011, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan

Pajak pada tanggal 09 Mei 2011, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 09 Mei 2011.

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah

diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 27 Mei

2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Pajak tanggal 24 Juni 2011.

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-

alasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka

permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan

peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

A. Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28548/PP/M.XI/15/2011 tanggal 18

Januari 2011 telah cacat hukum (Juridisch Gebrek) karena diputus dengan telah

melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

1 Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28548/PP/M.XI/15/2011 tanggal 18

Januari 2011 nyata-nyata telah cacat hukum karena telah melewati jangka waktu

pemeriksaan banding sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan



m


Email : Halaman

yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang

Pengadilan Pajak.

2 Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan

Pengadilan Pajak Nomor: Put.28548/PP/M.XI/15/2011 tanggal 18 Januari 2011, maka

dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa proses pemeriksaan dan persidangan

atas sengketa banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula

Pemohon Banding) terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-568/

PJ.07/2009 tanggal 3 Agustus 2009, dilakukan melalui pemeriksaan dengan acara biasa

sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002

tentang Pengadilan Pajak pada Bab IV, Hukum Acara, Bagian Kelima perihal

Pemeriksaan Dengan Acara Biasa, antara lain ketentuan Pasal 49, Pasal 50, Pasal 53, Pasal

54, Pasal 59 dan Pasal 64.

3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1) : "Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam

jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima."

Ayat (3) : "Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan."

Berdasarkan Penjelasan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat(1) : "Penghitungan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dalam pengambilan

putusan dapat diberikan contoh sebagai berikut:

Banding diterima tanggal 5 April 2002, putusan harus diambil

selambat-lambatnya tanggal 4 April 2003."

Ayat (3) : "Yang dimaksud dengan "dalam hal-hal khusus" antara lain

pembuktian sengketa rumit, pemanggilan saksi memerlukan waktu

yang cukup lama. "

4. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan

berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28548/PP/M.XI/ 15/2011

tanggal 18 Januari 2011, dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon

Banding) Nomor: 04/1009/App-CIT2003/GSFISI tanggal 28 Oktober 2009

diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 30 Oktober 2009

(diantar) dan terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 15-045488-2003.


m


Email : Halaman

b. Bahwa berdasarkan pemeriksaan pemenuhan ketentuan formal atas pengajuan

permohonan banding yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak,

yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, diketahui bahwa

formal pengajuan banding atas nama: BUT. GlobalSantafe International

Services, Inc., NPWP: 01.001.257.3-081.000, telah memenuhi ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga telah

memenuhi ketentuan formal

pengajuan banding sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 35, Pasal

36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan

Pajak. (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28548/PP/M.XI/15/2011

tanggal 18 Januari 2011, halaman 18-19).

c. Bahwa oleh karena pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding di

Pengadilan Pajak telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan

Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, melakukan

pemeriksaan terhadap materi sengketa banding yang diajukan oleh Termohon

Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di dalam Surat Banding

Nomor: 04/1009/App-CIT2003/GSFISI tanggal 28 Oktober 2009.

d. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak kemudian telah memutus sengketa

banding tersebut pada tanggal 9 November 2010 melalui Putusan Pengadilan

Pajak Nomor: Put.28548/PP/M.XI/15/2011 tanggal 18 Januari 2011 dan

putusannya tersebut kemudian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

pada tanggal 18 Januari 2011.

e. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan

nyata-nyata bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula

Pemohon Banding) Nomor: 04/1009/App-CIT2003/ GSFISI tanggal 28 Oktober

2009 telah diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 30 Oktober

2009. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya,

maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya 12 (dua

belas) bulan sejak tanggal 30 Oktober 2009 atau pada tanggal 29 Oktober 2010,

kecuali ada hal-hal khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 81

ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun

2002 tentang Pengadilan Pajak.

5 Bahwa fakta yang terjadi adalah Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus

sengketa banding tersebut pada tanggal 9 November 2010 atau telah diputus dengan lewat



m


Email : Halaman

11 hari dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 81 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya.

6 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun

2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka Majelis Hakim Pengadilan

Pajak berwenang untuk memperpanjang jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa

banding dimaksud untuk paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo putusan

bilamana hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud Pasal 81 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terpenuhi.

7 Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan

Pengadilan Pajak Nomor: Put.28548/PP/M.XI/15/2011 tanggal 18 Januari 2011 tersebut,

maka diketahui tidak ditemukan satupun amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan

Pajak yang menyatakan adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau

penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa

banding dimaksud.

8 Bahwa dengan demikian, oleh karena tidak adanya hal-hal khusus dimaksud yang

menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan

putusan atas sengketa banding dimaksud, maka sengketa banding tersebut seharusnya

diputus selambat-lambatnya pada tanggal 29 Oktober 2010.

9 Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa

dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah

melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku (contra legem) dengan memutus sengketa banding dimaksud dengan melewati

jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya.

10 Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28548/PP/

M.XI/15/2011 tanggal 18 Januari 2011 tersebut secara nyata-nyata telah terbukti sebagai

suatu Putusan yang cacat hukum. Oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor:

Put.28548/PP/M.XI/15/2011 tanggal 18 Januari 2011 tersebut harus dibatalkan demi

hukum.

B. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28548/PP/M.XI/15/2011 tanggal 18

Januari 2011 yang telah cacat hukum (Juridisch Gebrek) karena telah dikirimkan

kepada para pihak dengan melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

1 Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (fundamentum petendi) yang telah

dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk


m


Email : Halaman

seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan

dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula

Terbanding) pada uraian berikut ini.

2 Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28548/PP/M.XI/15/2011 tanggal 18

Januari 2011 nyata-nyata telah cacat hukum karena telah dikirimkan melewati jangka

waktu pengiriman putusan kepada para pihak sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan

perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

3 Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,

menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 11

"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau

dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal saat surat, keputusan, atau

putusan disampaikan secara langsung."

Pasal 88 ayat (1)

"Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para

pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak

tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh)

hari sejak tanggal putusan sela diucapkan."

4 Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan

berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28548/PP/M.XI/ 15/2011 tanggal 18

Januari 2011, dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak kemudian telah memutus sengketa

banding tersebut pada tanggal 9 November 2010 melalui Putusan Pengadilan

Pajak Nomor: Put.28548/PP/M.XI/15/2011 dan putusannya tersebut kemudian

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Januari 2011

dengan demikian jatuh tempo pengiriman putusan adalah tanggal 16 Februari

2011.

b. Bahwa berdasarkan register penerimaan surat nomor: 2011021807390001

diketahui bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28548/PP/M.XI/15/2011

dikirimkan kepada para pihak dengan surat oleh sekretaris Pengadilan Pajak dan

diantar langsung ke Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tanggal

18 Februari 2011.

c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan

nyata-nyata bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor:



m


Email : Halaman

Put.28548/PP/M.XI/15/2011 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

tanggal 18 Januari 2011. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta

Penjelasannya, maka sengketa banding tersebut seharusnya dikirimkan kepada

para pihak selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal 18 Januari 2011 atau pada

tanggal 16 Februari 2011.

d. Bahwa fakta yang terjadi adalah salinan putusan atau salinan penetapan

Pengadilan Pajak dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula

Terbanding) pada tanggal 18 Februari 2011 sehingga melewati jangka waktu

yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor

14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

e. Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor:

Put.28548/PP/M.XI/15/2011 tanggal 18 Januari 2011 tersebut secara nyata-

nyata telah terbukti sebagai suatu Putusan yang cacat hukum. Sehingga oleh

karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28548/PP/M.XI/15/2011

tanggal 18 Januari 2011 tersebut harus dibatalkan demi hukum.

C. Tentang Koreksi Positif Penghasilan Neto sebesar Rp192.960.845.140,00

(Rp239.382.454.168,00 - Rp46.421.609.028,00).

1. Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat,

yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain

selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon

Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut pada poin A dan B di atas,

namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap

tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim

Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak

Nomor: Put. 28548/PP/ M.XI/15/2011 tanggal 18 Januari 2011.

2. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca,

memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28548/PP/

M.XI/15/2011 tanggal 18 Januari 2011 tersebut, maka dengan ini menyatakan

sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar

pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan

koreksi atas Penghasilan Neto yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali

(semula Terbanding) adalah tidak tepat dan telah keliru, sehingga menghasilkan

putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.


m


Email : Halaman

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan

dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain

berbunyi sebagai berikut:

Halaman 35 alinea ke-5, ke-6, dan ke-7

"Bahwa Majelis berkesimpulan Bareboat Charter Agreement for Jack-Up Drilling

Unit "GSF Rig - 136" tanggal 22 September 2002 dan Bareboat Charter

Agreement for Jack-Up Drilling Unit "Parameswara" tanggal 1 Oktober 2002

dengan Technical Services and Operations Agremeent tanggal 1 Oktober 1986

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jasa pengeboran;"

"Bahwa dalam Pasal 3 Technical Services and Operations Agremeent tanggal 1

Oktober 1986 diketahui Pemohon Banding akan menyediakan tenaga kerja asing

untuk PT SFSI yang mempunyai pengalaman dan kualifikasi yang sesuai untuk

mengisi jabatan-jabatan dalam operasional PT SFSI yang tidak dapat diisi oleh

tenaga kerja yang dipekerjakan oleh PT SFSI;"

"Bahwa dari Technical Services and Operations Agremeent tanggal 1 Oktober

1986 tersebut diketahui bahwa Pemohon Banding memiliki pekerja/tenaga ahli

sendiri;"

Halaman 36 Alinea ke-1

"...Daily Drilling Report (Standart Form of IADC) yang didalamnya terdapat

Drilling Crew Payroll Data yang menunjukkan bahwa 12 (dua belas) pekerja asing

Pemohon Banding terlibat sepenuhnya pada kegiatan drilling;"

Halaman 37 alinea ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-7

"Bahwa dari Pasal 3.4 dari Technical Services and Operations Agreement tanggal 1

Oktober 1986 tersebut diketahui bahwa Pemohon Banding tidak terlalu banyak

mencatat pengeluaran sehubungan dengan penyediaan jasa pengeboran tersebut

karena sebagian besar biaya yang berhubungan dengan kegiatan pengeboran

tersebut telah ditanggung langsung oleh PT SFSI;"

"Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis diketahui bahwa sejak mulai terdaftar

sebagai wajib pajak di Indonesia pada Tahun 1982, dan berusaha dalam jasa

pengeboran minyak dan gas bumi di Indonesia, Terbanding hanya melakukan

koreksi Penghasilan Neto dalam Pajak Penghasilan Badan dengan alasan Pemohan

Banding tidak melakukan kegiatan usaha sesuai core bisnisnya di Tahun Pajak

2003 dan 2006;"

"Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan

bahwa telah terjadi perubahan interprestasi dan sikap perpajakan yang dilakukan



m


Email : Halaman

oleh Terbanding atas transaksi bisnis yang sama yang dilakukan oleh Pemohon

Banding pada tahun tahun sebelumnya berkaitan kategori kegiatan usaha Pemohon

Banding sebagai menyewakan Rig atau Jasa Pengeboran minyak dan gas;"

"Bahwa berdasarkan data dan keterangan dalam berkas banding serta pemeriksaan

dalam persidangan Majelis berpendapat bahwa Pemohan Banding adalah bentuk

usaha tetap dari perusahaan yang memberikan jasa pengeboran minyak dan gas

bumi sehingga Penghasilan Neto dihitung dengan menggunakan Norma

Penghitungan Khusus sebesar 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto

sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 628/KMK.04/1991 tanggal 26 Juni 1991

Tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Badan

Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di Bidang Pengeboran Minyak Dan Gas Bumi

Serta Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan Oleh Wajib Pajak

Sendiri;"

4 Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak

yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28548/ PP/M.XI/15/2011

tanggal 18 Januari 2011 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula

Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah

memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-

tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (error facti) dalam membuat pertimbangan-

pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip

perpajakan yang berlaku sehingga Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat untuk

tidak mempertahankan koreksi atas Penghasilan Neto yang dilakukan oleh Pemohon

Peninjauan Kembali (semula Terbanding).

5 Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca,

memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 28548/PP/M.XI/15/2011

tanggal 18 Januari 2011 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas

putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis

Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta - fakta yang Pemohon Peninjauan

Kembali (semula Terbanding) ajukan dan telah tidak tepat dan keliru dengan

berkesimpulan untuk tidak mempertahankan koreksi atas Penghasilan Neto yang

dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding).

6 Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang

Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1)

"Alat bukti dapat berupa:


m


Email : Halaman

a. Surat atau tulisan;

b. Keterangan ahli;

c. Keterangan para saksi;

d. Pengakuan para pihak; dan/atau

e. Pengetahuan Hakim

Kemudian dalam penjelasan Pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa "Pengadilan

Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat

mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat

bukti lain."

7. Bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

menyebutkan bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban

pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan

paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa

"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai

dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan,

beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta

yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang

diajukan oleh para pihak."

8. Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

menyebutkan bahwa "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil

penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan

yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim."

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa "Keyakinan

Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan perpajakan.

9. Bahwa Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 28 ayat (1), ayat (3) dan

ayat (7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU KUP) menyatakan sebagai berikut:

Pasal 12



m


Email : Halaman

"(1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak

menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.

2 Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang

disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan.

3 Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa

jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang

semestinya."

Pasal 28

"(1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan

bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan

pembukuan.

(3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan

memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha

yang sebenarnya.

(7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta,

kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian,

sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang."

Selanjutnya dalam alinea ke-3 penjelasan ayat (7) menyebutkan bahwa "Dengan

demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim

dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali

peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain."

10. Bahwa Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPh)

menyatakan sebagai berikut:

Pasal 15

"Norma Penghitungan Khusus untuk menghitung penghasilan netto dari Wajib

Pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1)

atau ayat (3) ditetapkan Menteri Keuangan."

Selanjutnya penjelasan Pasal 15 menyebutkan sebagai berikut:


m


Email : Halaman

"Ketentuan ini mengatur tentang Norma Penghitungan Khusus untuk golongan

Wajib Pajak tertentu, antara lain perusahaan pelayaran atau penerbangan

internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas

dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi

dalam bentuk bangun-guna-serah ("build, operate, and transfer").

Untuk menghitung kesukaran dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak

bagi golongan Wajib Pajak tertentu tersebut, berdasarkan pertimbangan praktis

atau sesuai dengan kelaziman pengenaan pajak dalam bidang-bidang usaha

tersebut, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan Norma

Penghitungan Khusus guna menghitung besarnya penghasilan netto dari Wajib

Pajak tertentu tersebut."

Pasal 16 ayat (1)

"Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam

negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari

penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat ( 1), dan

Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e."

Pasal 17 ayat (1) huruf b

" Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:

b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak

sampai dengan Rp 50.000.000,00 10%(lima puluh juta rupiah) (sepuluh persen)di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 15%s.d. Rp 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah) (lima belas persen)di atas Rp 100.000.000,00 30%(seratus juta rupiah) (tiga puluh persen)

11. Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 628/KMK.04/1991 tanggal 26 Juni

1991 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Netto bagi Wajib Pajak

Badan yang Melakukan Kegiatan Usaha di Bidang Pengeboran Minyak dan Gas

Bumi serta Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan oleh Wajib Pajak

Sendiri menyebutkan antara lain bahwa:

Pasal 1



m


Email : Halaman

"(1) Penghasilan netto Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap dari kegiatan Usaha

pengeboran minyak dan gas bumi dihitung dengan menggunakan Norma

Penghitungan Khusus sebesar 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto.

2 Penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) adalah penghasilan bruto

dari jenis-jenis penghasilan yang tercantum dalam kontrak pengeboran minyak dan gas

bumi yang bersangkutan.

3 Penghasilan netto Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap dari kegiatan usaha selain

pengeboran minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)

dihitung berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan

1984."

Pasal 3

"(1) Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

diwajibkan untuk menyelenggarakan pencatatan penghasilan bruto

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan pengeluaran-pengeluaran

yang wajib dilakukan pemotongan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 23

dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984.

(2) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Bentuk Usaha

Tetap dari Usaha lain selain usaha pengeboran minyak dan gas bumi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) wajib diselenggarakan

pembukuan yang terpisah. "

13. Bahwa dari proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali

(semula Terbanding) sampai dengan proses banding di Pengadilan Pajak dapat

diuraikan fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan

Wajib Pajak Badan yang berkedudukan di Jakarta yang dalam akte pendiriannya

mempunyai tujuan untuk melakukan kegiatan usaha dihidang jasa pengeboran

minyak dan gas bumi.

b. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selama

Tahun 2003 mempunyai penghasilan yang seluruh penghasilannya bersumber

dari kontrak kerja dengan PT Santa Fee Supraco Indonesia (selanjutnya disebut

PT SFSI).

c. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menghitung

besarnya penghasilan netto sebagai dasar penghitungan besarnya pajak terutang

dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan netto sebesar 15%


m


Email : Halaman

berdasarkan Pasal 15 UU Pajak Penghasilan dan KMK. 628/KMK.04/1991

dengan alasan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon

Banding) merupakan Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang pengeboran

minyak dan gas

bumi.

d. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi

besarnya penghasilan netto karena seharusnya Termohon Peninjauan Kembali

(semula Pemohon Banding) menghitung besarnya penghasilan netto tidak

dengan menggunakan norma sebesar 15% tetapi menggunakan ketentuan Pasal

16 ayat (1) UU PPh dengan alasan bahwa Pemohon Banding bukan merupakan

Wajib Pajak yang melakukan usaha dihidang pengobaran minyak dan gas bumi.

e. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula

Terbanding) melakukan penghitungan ulang terhadap penghasilan netto

Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan melakukan

koreksi negatif terhadap besarnya Harga Pokok Penjualan sebesar

Rp39.147.200.000,00 dan koreksi negatif terhadap Pengurang Penghasilan

Bruto sebesar Rp30.947.739.352,00.

f. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi

tersebut dikarenakan:

1 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memiliki kontrak

kerja jasa drilling dengan Kontrak Production Sharing (KPS), dan hanya memiliki kontrak

kerja (tanpa nomor dan tanggal) penyerahan rig yang siap dioperasikan dengan tenaga ahli

kepada PT SFSI, dimana kontrak tersebut tidak menjelaskan bentuk kerjasama apakah

sebagai subkontraktor, JO atau lainnya.

2 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memiliki

pegawai sebagaimana bentuk usaha lainnya yang sedang melaksanakan aktivitas usaha.

Pada Tahun 2003 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melaporkan

objek PPh Pasal 21 atas expatriatnya tetapi sebenarnya expatriate tersebut adalah

karyawan PT SFSI. Hal ini dibuktikan dengan Surat Izin Memperkerjakan Tenaga Asing

(IMTA) dari Depnakertrans RI yang menyatakan izin tersebut diberikan kepada PT SFSI.

3 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sama sekali tidak

mengeluarkan biaya-biaya operasional, hal ini terbukti dari fakta bahwa Termohon

Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sama sekali tidak memiliki faktur pajak

masukan sehingga dalam SPM PPN nya tidak ada Pajak Masukan yang dikreditkan atau



m


Email : Halaman

dibiayakan. Dalam kontrak kerja pada butir 1 diatas diketahui bahwa semua biaya yang

berkaitan dengan operasional rig menjadi tanggungan PT SFSI.

4 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melaporkan

objek PPh Pasal 23 atas jasa Handling/Penunjang yang berhubungan dengan migas yang

mana sebenarnya invoice tagihan ditujukan untuk PT SFSI, demikian juga dengan debit

note maupun rekening koran yang digunakan milik PT SFSI.

g. Bahwa dengan demikian yang menjadi sengketa adalah penghitungan

penghasilan netto yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula

Pemohon Banding) jumlah penghasilan nettonya adalah sebesar

Rp46.421.609.028,00 sedangkan penghitungan penghasilan netto menurut

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sebesar

Rp239.382.454.168,00.

Terjadinya perbedaan tersebut dikarenakan Termohon Peninjauan Kembali

(semula Pemohon Banding) menghitung penghasilan netto dengan norma

sebesar 15% berdasarkan Pasal 15 UU PPh dan KMK. 628/KMK.04/1991

dengan alasan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon

Banding) merupakan Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang pengeboran

minyak dan gas bumi.

Adapun Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menghitung

penghasilan netto dengan menggunakan Pasal 16 (1) UU PPh dikarenakan

faktanya adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan

Kembali (semula Pemohon Banding) bukan merupakan jasa pengeboran atau

drilling melainkan bergerak dalam bidang usaha penyewaan rig.

14. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat tidak

sependapat dengan pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana

tercantum pada halaman 36 alinea ke-1 Putusan Pengadilan Pajak Nomor:

Put.28548/PP/M.XI/15/2011 tanggal 18 Januari 2011 yang menyatakan bahwa

"...Daily Drilling Repoti (Standart Form of IADC) yang didalamnya terdapat

Drilling Crew Payroll Data yang menunjukkan bahwa 12 (dua belas) pekerja asing

Pemohon Banding terlibat sepenuhnya pada kegiatan drilling;" dengan alasan

sebagai berikut:

a. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan

alasan yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula


m


Email : Halaman

Terbanding) dalam laporan pemeriksaan pajak, laporan penelitian keberatan dan

surat uraian banding dimana Pemohon Peninjauan Kembali (semula

Terbanding) telah memberikan tanggapan bahwa Termohon Peninjauan

Kembali (semula Pemohon

Banding) tidak mempunyai tenaga kerja sebagaimana bentuk usaha yang

melaukkan jasa pengeboran minyak dan gas bumi.

b. Bahwa tenaga kerja yang disebutkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya

bukan merupakan karyawan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon

Banding) tetapi merupakan karyawan PT SFSI berdasarkan Surat Izin

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang dikeluarkan oleh

Depnakertrans RI.

c. Bahwa bukti IMTA tersebut merupakan bukti yang tidak dapat dibantahkan

bahwa tenaga kerja tersebut merupakan karyawan PT SFSI dan bukan

merupakan karyawan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon

Banding).

d. Bahwa Majelis Hakim tidak melakukan pembuktian terhadap dasar dilakukan

koreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembali ( semula Terbanding) yaitu

perusahaan tidak mengeluarkan biaya-biaya operasional.

e. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula

Terbanding) berpendapat bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Termohon

Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah kegiatan sewa rig saja,

karena berdasarkan bukti Surat Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

(IMTA) yang dikeluarkan oleh Depnakertrans RI yang menyatakan bahwa

karyawan yang disebutkan oleh Majelis merupakan karyawan PT SFSI,

sehingga dapat disimpulkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula

Pemohon Banding) tidak mempunyai karyawan untuk melakukan jasa

pengeboran, dan kegiatan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali

(semula Pemohon Banding) hanya merupakan kegiatan jasa berupa penyewaan

rig.

15. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat tidak sependapat

dengan pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tercantum pada

halaman 37 alinea ke-1, ke-2, ke-3 Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28548/

PP/M.XI/15/2011 tanggal 18 Januari 2011 sebagaimana tersebut di atas dengan

alasan sebagai berikut:



m


Email : Halaman

a. Bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU KUP

Penghitungan dan Pelaporan Pajak di Indonesia dilakukan dengan sistem self

assessment, dimana berdasarkan sistem ini maka Wajib Pajak mempunyai hak

untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang serta menyetorkan pajak

terhutang tersebut ke Negara melalui bank persepsi dan melaporkannya dengan

SPT Masa maupun SPT Tahunan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula

Terbanding).

Bahwa disamping hal tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula

Terbanding) dapat menetapkan jumlah pajak yang semestinya kepada Wajib

Pajak apabila mendapatkan bukti bahwa penghitungan dan pelaporan Wajib

Pajak dalam Surat Pemberitahuan tidak benar, hal ini merupakan sarana

pengawasan terhadap kepercayaan yang telah diberikan kepada Wajib Pajak

oleh Negara yaitu berupa penghitungan dan pelaporan pajak yang dilakukan

oleh Wajib Pajak.

Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (semula

Terbanding) dapat melakukan pemeriksaan atas penghitungan dan pelaporan

pajak yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon

Banding).

Bahwa apabila terdapat kesalahan dalam Penghitungan dan pelaporan yang

dilakukan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding ) berhak untuk

menetapkan besarnya Pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan perpajakan

yang berlaku.

b. Bahwa berdasarkan penelitian atas pelaksanaan kewajiban perpajakan yang

dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan

pelaksanaan Pemeriksaan atas kewajiban yang dilakukan oleh Pemohon

Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat diketahui bahwa atas kewajiban

Perpajakan sejak Tahun 1982 (tahun berdirinya Termohon Peninjauan Kembali

(semula Pemohon Banding)), baru dilakukan pemeriksaan untuk Tahun Pajak

2003 dan 2006 karena terdapat alat keterangan dari KPP PMA 3.

Bahwa dengan demikian tidak terbukti terdapat perubahan interprestasi dan

sikap perpajakan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula

Terbanding) terhadap Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon

Banding) karena Penghitungan Pajak terutang yang dilakukan oleh Pemohon

Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah konsisten dan sampai saat ini,


m


Email : Halaman

pemeriksaan hanya dilakukan terhadap kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2003

dan 2006.

c. Bahwa sebagai informasi dan data tambahan, bahwa Tahun 2010 dilakukan

pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan Termohon Peninjauan Kembali

(semula Pemohon Banding) Tahun Pajak 2004 dan penghitungan yang

dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sama

atau konsisten dengan perhitungan yang dilakukan pada saat

dilakukanTerbanding untuk Tahun Pajak 2003 dan 2006 karena terbukti

Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melakukan

kegiatan usaha dihidang jasa pengeboran minyak dan gas bumi.

d. Bahwa dengan demikian pernyataan Majelis yang menyatakan bahwa terjadi

perubahan interprestasi dan sikap perpajakan yang dilakukan oleh Pemohon

Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas transaksi bisnis yang sama untuk

tahun pajak yang berbeda adalah tidak terbukti kebenarannya.

16. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat tidak

sependapat dengan pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana

tercantum pada halaman 37 alinea ke-7 Putusan Pengadilan Pajak Nomor:

Put.28548/PP/M.XI/15/2011 tanggal 18 Januari 2011 sebagaimana tersebut di atas

dengan alasan sebagai berikut:

a. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memiliki

kontrak kerja jasa drilling dengan Kontrak Production Sharing (KPS), dan hanya

memiliki kontrak kerja (tanpa nomor dan tanggal) penyerahan rig yang siap

dioperasikan dengan tenaga ahli kepada PT SFSI, dimana kontrak tersebut tidak

menjelaskan bentuk kerjasama apakah sebagai subkontraktor, JO atau lainnya.

b. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memiliki

pegawai sebagaimana bentuk usaha lainnya yang sedang melaksanakan aktivitas

usaha. Pada Tahun 2006 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon

Banding) melaporkan objek PPh Pasal 21 atas expatriatnya tetapi sebenarnya

expatriate tersebut adalah karyawan PT SFSI. Hal ini dibuktikan dengan Surat

Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) dari Depnakertrans RI yang

menyatakan izin tersebut diberikan kepada PT SFSI.

c. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sama sekali tidak

mengeluarkan biaya-biaya operasional, hal ini terbukti dari fakta bahwa

Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sama sekali tidak

memiliki faktur pajak masukan sehingga dalam SPM PPN nya tidak ada Pajak



m


Email : Halaman

Masukan yang dikreditkan atau dibiayakan. Dalam kontrak kerja pada butir 1

diatas diketahui bahwa semua biaya yang berkaitan dengan operasional rig

menjadi tanggungan PT SFSI.

d. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melaporkan

objek PPh Pasal 23 atas jasa Handling/Penunjang yang berhubungan dengan

migas yang mana sebenarnya invoice tagihan ditujukan untuk PT SFSI,

demikian juga dengan debit note maupun rekening koran yang digunakan milik

PT SFSI.

e. Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)

berkesimpulan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon

Banding) bukan bergerak dihidang pengeboran tetapi hanya penyewaan rig

karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya

mengerjakan sebagian dari keseluruhan kegiatan pengeboran dan tidak

bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan pengeboran. Oleh karena itu,

penghasilan kena pajaknya dihitung bukan menggunakan Norma Penghitungan

Penghasilan Neto sebagaimana Pasal 15 UU PPh, namun dihitung dengan

menggunakan ketentuan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 16 ayat (1)

UU PPh.

17. Bahwa terhadap pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana

tercantum pada halaman 35 alinea ke-5, alinea ke-6, dan alinea ke-7 Putusan

Pengadilan Pajak Nomor: Put.28548/PP/M.XI/15/2011 tanggal 18 Januari 2011

maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menanggapinya sebagai

berikut:

Terkait pernyataan Majelis Hakim terkait dengan Bareboat Charter Agreement:

a Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempunyai

2 (dua) perjanjian Bareboat Charter Agreement dengan perincian :

Perjanjian bareboat charter Agreement antara Termohon Peninjauan Kembali

(semula Pemohon Banding) dengan PT SFSI berupa Mobile Offshore drilling

unit yang bernama GSF Rig 136 yang efektif berlaku tanggal 22 September

2002 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2004, kecuali ada perubahan

jangka waktu dalam agreement (Article 1 dan Article 2 bareboat charter

Agreement );

b. Perjanjian bareboat charter Agreement antara Termohon Peninjauan Kembali

(semula Pemohon Banding) dengan PT SFSI berupa Mobile Offshore drilling


m


Email : Halaman

unit yang bernama Parameswara yang efektif berlaku tanggal 01 Oktober 2002

dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2004, kecuali ada perubahan

jangka waktu dalam agreement ( Article 1 dan Article 2 bareboat charter

Agreement );

Bahwa kedua Perjanjian Bareboat Charter Agreement masih berlaku dalam Tahun

Pajak 2003 karena tidak ada perubahan terhadap perjanjian tersebut.

Terkait dengan pernyataan Majelis Hakim Perjanjian Technical Services dan

Operations Agreeement 1 Oktober 1986:

a. Bahwa berdasarkan penelitian perjanjian Technical Services and Operation

Aggreement antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)

dengan PT SFSI dapat diketahui bahwa:

1 Bahwa perjanjian Technical Services and Operation Aggreement antara Termohon

Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT SFSI, ditandatangani pada

tanggal 1 Oktober 1986.

2 Bahwa dalam article 2 disebutkan bahwa : Santa Fee shall provide PT SFSI with

all pertinent knowhow and information developed or obtained by Santa Fee with respect

to: (a) operations management and staffing, (b) Financial and cost accounting and

reporting, (c) Contract administration, (d) Maintanance programs, (e) Materials

management, and (f) safety programs.

3 Bahwa berdasarkan article (2) dapat diartikan bahwa Termohon Peninjauan

Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan jasa kepada PT SFSI berupa

Managemen, staff, keuangan, administrasi, pemeliharaan, management barang,dan

keamanan.

4 Bahwa dalam Article 7.1 menyatakan bahwa : Unless sooner terminated or

extended by mutual agreementof the parties hereto, or as otherwise provided in Clouse 7.2

hereinbelow, this Agreement shall terminate no sooner than ten (10) years following the

date upon which Santa Fe commences to earn the "technical and operational services

fees" specified in Clouse 5.3, except with respect to any arrangement made between PT

SFSI and Santa Fe for continued furnishing of expatriate personal by Santa Fe pursuant to

Article 3 hereinabove.

5 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat article 7.1

tersebut dapat diartikan : Kecuali diakhiri lebih awal atau diperpanjang melalui perjanjian

bersama para pihak, atau seperti yang tercantum dalam Klausul 7.2 dibawah ini, perjanjian

ini akan berakhir tidak lebih cepat dari sepuluh tahun setelah tanggal di mana Santa Fe

dimulai untuk mendapatkan pelayanan teknis dan biaya operasional yang ditetapkan dalam



m


Email : Halaman

Klausul 5.3, kecuali sehubungan dengan pengaturan yang dibuat antara PTSFSI dan Santa

Fe untuk melanjutkan pemberian personil asing oleh Santa Fe dengan Pasal 3 diatas.

6 Bahwa dalam Article 7.2 menyatakan bahwa Jika, sebelum kata Tanggal

Pemutusan Kontrak, perjanjian Pemegang Saham dihentikan karena alasan apapun, maka

Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal efektif pengakhiran Perjanjian Pemegang Saham.

Dalam hal PTSFSI dilikuidasi atau dibubarkan atau dalam hal seluruh saham dalam

PTSFSI yang dipegang/dimiliki oleh SFIC dijual kepada beberapa atau semua pemegang

saham lain di dalamnya atau kepada pihak ketiga (selain perusahaan induk, holding

company atau perusahaan terafHiasi SFIC ) sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pemegang

Saham kata, maka Persetujuan ini akan, jika tidak cepat dihentikan, dihentikan efektif hari

pertama pada saat SFIC tidak lagi menjadi pemegang saham PTSFSI kecuali diperpanjang

untuk jangka waktu sampai sembilan puluh hari setelah itu dengan cara yang ditetapkan

dalam Perjanjian Pemegang Saham.

b. Bahwa berdasarkan Pasat 7.1 dan Pasal 7.2 perjanjian Technical Services and

Operation Aggreement tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula

Terbanding) berpendapat bahwa perjanjian tersebut berlaku sampai dengan 10

tahun sejak tanggal ditandatangani kecuali ada perubahan atau perpajangan yang

ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam masa perjanjian tersebut.

c. Bahwa karena tidak terdapat bukti amandemen atau perubahan perjanjian yang

menyatakan bahwa perjanjian Technical Services and Operation Aggreement

diperpanjang, maka Perjanjian Technical Services and Operation Aggreement

hanya berlaku sampai dengan tanggal 30 September 1996.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Putusan Majelis Hakim yang diambil

berdasarkan perjanjian Bareboat Charter Agreement dan perjanjian Technical

Services and Operation Aggreement adalah tidak tepat karena perjanjian Technical

Services and Operation Aggreement sudah tidak berlaku lagi pada Tahun Pajak

2003.

18. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding ) dapat menyimpulkan

bahwa penghitungan besarnya penghasilan netto yang dilakukan oleh Termohon

Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan menggunakan norma

adalah tidak tepat karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon

Banding) tidak melakukan jasa pengobaran minyak dan gas bumi.

Bahwa penghitungan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula

Terbanding) dalam menetapkan besarnya penghasilan kena pajak dengan


m


Email : Halaman

menggunakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU PPh adalah sudah tepat dan telah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa besarnya penentuan HPP dan Biaya Pengurang Penghasilan Bruto yang

dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah memenuhi

unsur keadilan karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)

tidak memberikan pembukuan maupun pencatatan dalam proses pemeriksaan.

19 Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka putusan Majelis yang tidak

mempertahankan koreksi Penghasilan Neto sebesar Rp192.960.845.140,00 telah

mengabaikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta

Pasal 28 ayat (1), ayat (3) dan ayat (7) UU KUP, serta telah keliru dan tidak cermat dalam

menafsirkan Pasal 15 UU PPh dan KM K Nomor 628/KMK.04/1991 sehingga nyata-nyata

putusan yang diambil Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

20 Bahwa dengan demikian tidak seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak

berpendapat untuk tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula

Terbanding) atas Penghasilan Neto sebesar Rp192.960.845.140,00 karena koreksi yang

dilakukan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut,

Mahkamah Agung berpendapat :

1 Bahwa alasan butir A dan B tidak dapat dibenarkan karena tentang jangka waktu yang

berkaitan dengan proses administrasi penyelesaian perkara semata yang tidak dapat

membatalkan putusan;

2 Bahwa alasan butir C juga tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan

Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding

Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-568/

PJ.07/2009 tanggal 3 Agustus 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2003 Nomor :

00042/206/03/081/08 tanggal 8 Mei 2008, atas nama Pemohon Banding sekarang

Termohon Peninjauan Kembali dan pajaknya dihitung kembali menjadi Nihil adalah

sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-

nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002.



m


Email : Halaman

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,

maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan

Kembali : Direktur Jenderal Pajak tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang

kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali

yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-

undangan lain yang bersangkutan .

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan

Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut.

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara

dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung

pada hari : Rabu, tanggal 30 April 2014 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. Ketua

Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan H. Yulius, S.H.,

M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota

Majelis dan dibantu oleh Lucas Prakoso, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak

dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis: Ketua Majelis, Ttd. Ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.Ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.Panitera Pengganti :

Ttd.Lucas Prakoso, SH. MHum.

Biay a -biaya :

m Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


Email : Halaman

1. Meterai ………................................ Rp. 6.000,-2. Redaksi ……..................................... Rp. 5.000,-3. Administrasi Peninjauan Kembali ..…Rp. 2.489.000,-

Jumlah Rp. 2.500.000,-

Untuk SalinanMahkamah Agung RI

a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH Nip. 220000754


2ab386802d.docx

Documents