29210381-pedoman-rekruitmen-dan-an-tenaga-kerja-kesehatan-indonesia.pdf
TRANSCRIPT
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjat ke khadirat Tuhan YME, karena berkat
rakhmat dan hidayahNya penyusunan Pedoman Rekrutmen, Penempatan dan
Perlindungan TKKI tahun 2007 ini telah selesai dilaksanakan. Sebagaimana
diketahui bahwa penyusunan pedoman ini adalah merupakan yang pertama kali
sejak berdirinya Puspronakes tahun 2002, sehingga didalam proses
penyusunan pedoman ini ada keterbatasan-keterbatasan yang kami miliki, serta
banyak hal yang menjadi kendala dan hambatan yang dihadapi. Namun
demikian walaupun mengalami keterlambatan, pada akhirnya penyusunan
pedoman ini dapat terselesaikan juga dengan baik. Hal ini antara lain berkat
adanya kerjasama yang baik dari berbagai pihak, khususnya di lingkungan
intern Puspronakes, serta pihak-pihak lain di luar Puspronakes (Biro
Kepegawaian Depkes, Ditjen Yanmed Depkes RI, Depnakertrans, BNP2TKI,
DEPKUM & HAM, Deplu, BKN, Dinas Kesehatan Propinsi, Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Propinsi DKI, Rumah Sakit dan Poltekes).
Sesuai dengan kebijakan Depnakertrans tentang three in one (pelatihan,
sertifikasi dan penempatan) maka untuk mendapatkan TKKI yang kompeten
dan dapat bekerja secara baik di luar negeri perlu adanya penyiapan dengan
baik pula, mulai dari rekrutmen, seleksi, pendidikan, pelatihan dan sertifikasi
sampai penempatan serta perlindungan di luar negeri.
Adanya beberapa kasus pemulangan TKKI yang bekerja di luar negeri
sebagian besar disebabkan oleh mekanisme rekrutmen, penempatan dan
perlindungan TKKI di luar negeri yang belum baik. Belum adanya pedoman
yang jelas dalam mengatur proses rekruitmen TKKI selama di Indonesia
maupun proses penempatan dan perlindungan di luar negeri.
Agar mekanisme rekrutmen dan penempatan tenaga kerja kesehatan
Indonesia di luar negeri lebih baik lagi, maka perlu adanya pedoman rekrutmen,
penempatan dan perlindungan TKKI di Luar Negeri.
Maksud dan tujuan penyusunan pedoman ini adalah untuk memberikan
acuan dalam pelaksanaan rekrutmen, penempatan dan perlindungan tenaga
1
kerja kesehatan Indonesia yang akan, sedang bekerja dan kembali dari luar
negeri
Kami menyadari bahwa pedoman ini ini masih banyak kekurangannya,
oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan bagi
penyempurnaannya, baik mengenai kualitas data dan informasi yang disajikan,
ataupun penampilannya yang semakin menarik sehingga pedoman ini nantinya
dapat menjadi acuan rekrutmen, penempatan dan perlindungan TKKI.
Semoga pedoman ini bermanfaat bagi para penggunanya.
Jakarta, Juli 2007Kepala Pusat Pemberdayaan profesi
dan Tenaga Kesehatan -LNBadan PPSDM Kesehatan Depkes RI
DR. ASJIKIN IMAN H. DACHLAN, MHA.
NIP 140 174 584
2
TIM PENYUSUN
1. DR. ASJIKIN IMAN H. D. MHA PUSPRONAKES-LN
2. IR. HERWANTI BAHAR, MSC PUSPRONAKES-LN
3. SIDIN HARIYANTO, SKM, MPD PUSPRONAKES-LN
4. DRG. DIONO SUSILO, MPH PUSPRONAKES-LN
5. DRG. RICARDO MANGUNSONG PUSPRONAKES-LN
6. AULIA PASANDE, SKM, MN PUSPRONAKES-LN
7. FX. SRI KIRLAN DEPNAKER-TRANS
8. IWAN RIDWAN DEPNAKER-TRANS
9. NOOR E. SYAHLANI DEPLU
10. RIYADI ASIRDIN DEPLU
11. DRS. TAMSIL YACOB DEP HUM & HAM RI
12. TRIYADI BNP2TKI
13. DRG. SRI SAPTARINI, MARS DITJEN YANMED DEPKES RI
14. HARYO DANARGONO BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
15. PRAMONO WIDYOUTOMO BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
16. ABIDINSYAH SIREGAR KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
17. YAHYA FAUZI PT.AMRI MARGATAMA
18. DRG. YENI MULYAWATI, MS BIRO KEPEGAWAIAN DEPKES
19. SUJAN SPD BIRO KEPEGAWAIAN DEPKES
20. YAYAT ROHAYATI, SH, MM BIRO KEPEGAWAIAN DEPKES RI
21. SUGIHARTO, SH BIRO KEPEGAWAIN DEPKES-RI
22. SRINING RAHAYU, SKM. MKES POLTEKES JAKARTA I
23. AVIP SEKAR APINI, S.SOS RSUP PERSAHABATAN
24. LILA MIRYAM, S.PSI RSU PASAR REBO
25. MARULI TS, SH DINKES DKI JAKARTA
26. IR. DWI UNTORO, MA DISNAKER-TRANS DKI. JAKARTA
27. DRG. HERYATI MUNIR DINKES PROP. DKI JAKARTA
28. DRG. MUNDI SRI PANGESTUTI DINKES PROP. JAWA TIMUR
29. DIARSIH, S.Sos DINKES PROP. KALIMANTAN BARAT
3
30. I.M. LUBIS DINKES PROP. SUMATERA UTARA
31. DRG. HJ. SUKMAWATI, MM DINKES PROP. SULAWESI SELATAN
32. DONNA F. PANDIANGAN, SKM PUSPRONAKES-LN
4
DAFTAR ISI
KATA PENGATAR……………………………………………………………..... iTIM PENYUSUN .......................................................................................... iiDAFTAR ISI ……………………………………………………....……………... iiiBAB. I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang………………………………………………………... 1B. Maksud dan Tujuan ........................................................................ 2C. Landasan Hukum ........................................................................... 3D. Definisi ...................................................................................... 4E. Jenis Tenaga Kesehatan................................................................ 6
BAB. II. PENGORGANISASIANA. Lembaga Tingkat Pusat .................................................................. 7B. Lembaga Tingkat Propinsi .............................................................. 12
BAB. III. MEKANISME REKRUITMEN TKKIA. Rekruitmen calon TKKI bagi PNS ................................................... 16B. Rekrutmen calon TKKI Non PNS ................................................... 18C. Tahapan Seleksi ............................................................................ 19D. Pengumuman Seleksi...................................................................... 20E. Kualifikasi Kelulusan Seleksi........................................................... 20F. Ketentuan Pelaksanaan .................................................................. 20
BAB. IV. MEKANISME PENEMPATANA. Pola Penempatan Secara G To G .................................................. 26B. Pola Penempatan Secara G To P................................................... 28
BAB. V. PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN TKKIA. Pembinaan TKKI ................................................................................... 31B. Perlindungan TKKI ................................................................................. 33
BAB. VI. PEMBIAYAAN A. Pembiayaan rekrutmen dan Penempatan bagi PNS ................................. 34B. Pembiayaan rekrutmen dan penempatan untuk non PNS ..................... 34
BAB VII. PEMANTAUAN ........................................................................................ 35
BAB. VII. PENUTUP ............................................................................................... 36
5
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam segala bidang
termasuk bidang kesehatan memacu setiap negara mempersiapkan diri dalam
menghadapi era globalisasi yang semakin mendekat tidak terkecuali negara
Indonesia, dimana adanya keterbukaan pasar bebas dan menjadikan dunia
tanpa batas. Pasar bebas bukan hanya berupa produk barang tetapi juga
produk jasa, salah satunya adalah jasa pelayanan kesehatan.
Keterbukaan pasar bebas pada kenyatannya juga menciptakan persaingan
pelayanan kesehatan bukan hanya secara kuantitas tetapi juga kualitas. Salah
satunya adalah Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kesehatan yang mampu
bersaing di era globalisasi baik di dalam maupun di luar negeri.
Kesepakatan dalam bentuk kerjasama antara negara yang satu dengan
yang lain telah dilaksanakan termasuk juga kesepakatan dalam bidang
kesehatan sebagai contoh 10 negara ASEAN termasuk didalamnya Indonesia
telah melaksanakan Mutual Recognition Agreement (MRA) yang selanjutnya
MRA ini nantinya akan berpotensi menjadi Movement Natural Person (MNP)
yang hal ini berarti tenaga kerja dari negara ASEAN termasuk Indonesia dengan
bebas akan dapat bekerja di negara – negara ASEAN.
Peluang pasar tenaga kerja kesehatan Indonesia untuk bekerja di luar
negeri semakin besar terbukti dengan banyaknya tawaran untuk bekerja
sebagai tenaga kesehatan di luar negeri. Menurut Data Pusat Pemberdayaan
Profesi dan Tenaga Kesehatan Luar Negeri (Puspronakes-LN) sampai tahun
2006 tercatat jumlah TKKI yang dibutuhkan ± 14.000 orang. Beberapa negara
yang memberikan tawaran peluang bekerja bagi tenaga kesehatan Indonesia
diantaranya adalah Saudi Arabia (1000 perawat, 100 dokter spesialis dan dokter
umum, tenaga rontgen dan laboratorium), Uni Emirat Arab (600 perawat),
Kuwait (200-300 perawat), Inggris (30 perawat), Belanda (600 perawat),
Singapura (300 perawat), Norwegia (4000 perawat), Jepang (10.000 perawat
dan caregiver) dan Malaysia (sejumlah perawat dan 350 dokter, 75 dokter gigi,
6
100 dokter spesialis). Beberapa Negara yang juga membutuhkan sejumlah
perawat dan dokter adalah Amerika Serikat, Australia dan Italia.
Peluang tersebut harus kita manfaatkan dengan mempersiapkan TKKI
yang kompeten sehingga mampu bersaing dan bekerja secara baik di luar
negeri.
Penempatan tenaga kesehatan Indonesia di Luar negeri selain merupakan
salah satu upaya peningkatan pemanfaatan tenaga kesehatan di Indonesia
yang belum terserap dan juga dapat meningkatkan devisa Negara serta alih
teknologi. Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Indonesia yang
bekerja di Luar negeri diharapkan dapat meningkatkan citra bangsa Indonesia.
Sesuai dengan kebijakan Depnakertrans tentang three in one (pelatihan,
sertifikasi dan penempatan) maka untuk mendapatkan TKKI yang kompeten
dan dapat bekerja secara baik di luar negeri perlu adanya penyiapan dengan
baik pula, mulai dari rekruitmen, seleksi, pendidikan, pelatihan dan sertifikasi
sampai penempatan serta perlindungan di luar negeri.
Adanya beberapa kasus pemulangan TKKI yang bekerja di luar negeri
sebagian besar disebabkan oleh mekanisme rekruitmen, penempatan dan
perlindungan TKKI di luar negeri yang belum baik. Belum adanya pedoman
yang jelas dalam mengatur proses rekruitmen TKKI selama di Indonesia
maupun proses penempatan dan perlindungan di luar negeri.
Agar mekanisme rekruitmen dan penempatan tenaga kerja kesehatan
Indonesia di luar negeri lebih baik lagi, maka perlu adanya pedoman rekruitmen,
penempatan dan perlindungan TKKI di Luar Negeri.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud
Memberikan acuan dalam pelaksanaan rekruitmen, penempatan dan
perlindungan TKKI yang akan, sedang bekerja dan kembali dari luar
negeri.
7
2. Tujuan
a. Terlaksananya kegiatan rekruitmen, penempatan dan perlindungan
tenaga kerja kesehatan Indonesia di luar negeri dengan baik sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga TKKI dapat
bekerja secara aman dan professional.
b. Sebagai percepatan alih pengetahuan dan alih teknologi khususnya
bidang kesehatan di Indonesia
c. Meningkatkan kompetensi calon TKKI
d. Meningkatkan kesejahteraan TKKI
e. Meningkatkan devisa negara
C. LANDASAN HUKUM
Landasan yuridis dalam penyusunan pedoman ini adalah:
1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang pokok-pokok
Kepegawaian sebagaimana diubah Undang-Undang 43 Tahun 1999
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun1992 tentang Keimigrasian
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
4. Undang-undang Nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan Luar
Negeri
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
Internasional
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan
7. Undang-undang No. 29 tahun 2004 tentang praktik Kedokteran
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah,
9. Undang-Undang no. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat PNS jo PP Nomor 12 Tahun 2002 .
8
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang
Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil.
12. PP Nomor 23 tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi
Profesi (BNSP)
13. Keputusan Presiden RI Nomor 36 tahun 2002 tentang
pengesahan konvensi Organisasi Perburuhan Internasional atau
International Labour Organization (ILO) nomor 88 tahun 1948
mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja (The
Organization of the Employment Service)
14. Instruksi Presiden RI Nomor 6 tahun 2006 tentang Kebijakan
Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia
15. Peraturan Presiden RI Nomor 81 tahun 2006 tentang Badan
Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
(BNP2TKI).
16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor
PER – 23/MEN/V/2006 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia.
17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor
PER.19/MEN/V/2006 tentang Pelaksanaan Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
D. DEFINISI OPERASIONAL
1. Tenaga Kerja kesehatan Indonesia yang selanjutnya disebut TKKI
adalah setiap warga negara Indonesia yang bekerja diluar negeri
dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima
upah sesuai dengan kontrak.
2. TKKI Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah TKKI yang berstatus
Pegawai negeri sipil yang diperbantukan ke negara sahabat untuk
9
bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu
tertentu dengan menerima upah sesuai dengan kontrak.
3. TKKI non PNS adalah TKKI selain PNS dan memenuhi syarat yang
bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu
tertentu dengan menerima upah sesuai dengan kontrak.
4. Calon TKKI adalah setiap warga negara Indonesia yang mempunyai
profesi dibidang kesehatan dan memenuhi syarat sebagai pencari
kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di Dinas yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.
5. Rekrutmen TKKI adalah kegiatan penerimaan calon TKKI yang
meliputi kegiatan penyuluhan, pendataan, pendaftaran, wawancara
(minat dan bakat) dan seleksi (administratif dan kompetensi) calon
TKKI.
6. Seleksi TKKI adalah kegiatan penyeleksian calon TKKI yang meliputi
seleksi administratif yang dilakukan oleh Dinas kesehatan
Kabupaten/Kota dan seleksi kompetensi oleh Dinas Kesehatan
Propinsi.
7. Psykotes adalah kegiatan interview yang dilakukan oleh user yang
difasilitasi oleh Puspronakes-LN.
8. Penempatan TKKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan
TKKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja
di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses pengurusan
dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan
pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan
pemulangan dari negara tujuan.
9. Perlindungan TKKI adalah seluruh upaya untuk melindungi
kepentingan calon TKKI / TKKI dalam mewujudkan terjaminnya
pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.
10
10. Mitra usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan
hukum dan terdaftar pada perwakilan Republik Indonesia di negara
tujuan penempatan.
11. Pengguna Jasa TKKI yang selanjutnya disebut Pengguna adalah
Instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah dan Badan Hukum
Swasta di negara tujuan penempatan.
12. Organisasi Profesi kesehatan adalah organisasi atau asosiasi profesi
tenaga kesehatan yang telah berbadan hukum.
13. Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) adalah kegiatan
pemberian pembekalan atau informasi kepada calon TKKI yang akan
berangkat bekerja ke luar negeri agar calon TKKI mempunyai
kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri,
memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah
yang akan dihadapi.
14. Perjanjian Penempatan TKKI adalah perjanjian tertulis antara PPTKIS
dengan calon TKKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing
pihak dalam rangka penempatan TKKI di luar negeri dengan diketahui
Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota.
15. Perjanjian kerja adalah perjanjian tertulis antara TKKI dengan
pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban
masing-masing pihak dan diketahui oleh pejabat Depnakertrans/
BNP2TKI dan pejabat Departemen Kesehatan.
16. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut dengan
KTKLN adalah kartu identitas bagi TKKI yang memenuhi persyaratan
dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
E. JENIS TENAGA KESEHATAN
Tenaga Kesehatan calon TKKI meliputi:
1. Tenaga medis yaitu dokter dan dokter gigi
2. Tenaga Keperawatan yaitu Perawat dan Bidan
11
3. Tenaga kefarmasian yaitu apoteker, analis farmasi dan asisten
apoteker.
4. Tenaga Kesehatan Masyarakat yaitu epidemolog, entomolog,
mikrobiolog, penyuluh kesehatan, administrator kesehatan dan
sanitarian.
5. Tenaga Gizi yaitu nutrisionis dan dietisien.
6. Tenaga keterapian fisik yaitu fisioterapis, okupasi terapis dan
terapis wicara.
7. Tenaga keteknisian Medis yaitu radiografer, radioterapis, teknisi
gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien,
ortotik prostetik, teknisi transfusi dan perekam medis.
8. Tenaga kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri
Kesehatan.
12
BAB II PENGORGANISASIAN
Dalam pelaksanaan rekruitmen, penempatan dan perlindungan TKKI
yang akan bekerja di luar negeri dibutuhkan koordinasi lintas sektor yang
dilaksanakan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Lembaga tingkat
Pusat berkoordinasi dalam hal pengaturan norma, standar dan prosedur
rekruitmen, penempatan dan perlindungan TKKI yang akan bekerja di luar
negeri. Lembaga tingkat daerah berperan dalam hal pelaksanaan rekrutmen,
penempatan dan perlindungan TKKI.
A. LEMBAGA TINGKAT PUSAT
1. Departemen Kesehatan
Departemen Kesehatan c/q Puspronakes-LN Kesehatan melaksanakan
kegiatan sebagai berikut:
a. Merumuskan standar, pedoman, norma, kriteria, prosedur
rekruitmen dan peningkatan kompetensi
b. Bersama Organisasi Profesi melaksanakan kegiatan sebagai
berikut:
1) Mempersiapkan kurikulum dan materi pelatihan sesuai
kompetensi yang dibutuhkan.
2) Mempersiapkan materi seleksi uji tulis calon peserta yang akan
mengikuti pelatihan.
3) Menjalin kerja sama dengan asosiasi profesi bidang kesehatan
di negara tempat TKKI bekerja.
4) Melakukan pelatihan penyiapan TKKI sesuai dengan
kebutuhan.
13
c. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam mengembangkan data
center TKKI, negosiasi, monitoring dan evaluasi TKKI di luar negeri.
d. Mengusulkan kepada Pimpinan Instansi Pusat/Daerah untuk
memperbantukan PNS Pusat/Daerah yang telah dinyatakan lulus
seleksi pada Departemen Kesehatan yang selanjutnya diperbantukan
untuk bekerja di negara tujuan.
e. Mengembalikan status perbantuan PNS ke instansi induk, setelah
yang bersangkutan berakhir masa perbantuannya.
f. Menyediakan calon TKKI yang kompeten.
g. Berkoordinasi dengan instansi terkait (Depnakertrans/BNP2TKI,
Deplu, KBRI / Konjen RI di negara tujuan) dalam pelaksanaan
penempatan dan perlindungan TKKI yang bekerja di Luar Negeri, baik
dalam program Goverment to Goverment (G to G) maupun antara
Goverment to Private (G to P)
Departemen Kesehatan c.q. Biro Kepegawaian melaksanakan kegiatan
sebagai berikut:
a. Menerima usulan dari Badan PPSDM Kesehatan (Puspronakes
melalui Sekretariat Badan) untuk perbantuan PNS Pusat/Daerah
sebagai Tenaga Kerja Kesehatan Indonesia.
b. Meminta Surat Pernyataan Persetujuan dari Unit Utama Depkes/
Pemda Tingkat I, berdasarkan Surat Pernyataan persetujuan tersebut
mengusulkan nota usul penetapan perbantuan ke BKN.
c. Berdasarkan Nota Persetujuan Perbantuan menerbitkan SK
Menteri Kesehatan tentang perbantuan PNS Pusat/Daerah sebagai
TKKI pada Negara sahabat.
d. Mengusulkan Nota persetujuan Penarikan Perbantuan kepada
Kepala BKN setelah PNS Pusat/Daerah yang telah selesai bertugas
sebagai TKKI untuk selanjutnya dikembangkan ke unit kerja asal PNS
Pusat/Daerah tersebut.
14
Bagan 1
ALUR PENETAPAN PERBANTUAN PNS PUSAT
SEBAGAI TKKI KE NEGARA SAHABAT
15
BKN
1 2
3
4
5
6
BADAN PPSDM KES
PUSPRONAKES LN
SET BADAN PPSDM KES
SETJEN DEPKES
ROPEG
DEPLU
KONJEN/
PERWAKILAN RI
DI LUAR NEGERI
7
16
PNSPUSAT
UNIT UTAMA
ASAL PNS
PUSAT
INSTANSI
PENGGUNA TKKI
DI NEGARA
SAHABAT
1. PERMINTAAN PERSETUJUAN2. PERSETUJUAN DARI UNIT UTAMA PNS PUSAT3. NOTA USUL PENETAPAN PERBANTUAN 4. NOTA PERSETUJUAN PERBANTUAN5. SK PERBANTUAN KE NEGARA SAHABAT6. MELAPOR KEDATANGAN7. MELAPOR SELESAI8. USUL PENARIKAN PERBANTUAN9. PENGEMBALIAN KE UNIT ASAL KERJA
Bagan 2
ALUR PENETAPAN PERBANTUAN PNS DAERAH
SEBAGAI TKKI KE NEGARA SAHABAT
7
17
BADAN PPSDM KES
PUSPRONAKES LN
SET BADAN PPSDM KES
SETJEN DEPKES
ROPEG
DEPLU
KONJEN/
PERWAKILAN RI
DI LUAR NEGERI
1 2
BKN
7
6
5
4
3
18
PNSDAERAH
PEMDA TK I
ASAL PNS D
1. PERMINTAAN PERSETUJUAN PINDAH 2. PERSETUJUAN PINDAH/ANTAR INSTANSI3. NOTA USUL PENETAPAN PERBANTUAN 4. NOTA PERSETUJUAN PERBANTUAN5. SK PERBANTUAN KE NEGARA SAHABAT6. MELAPOR KEDATANGAN7. MELAPOR SELESAI8. USUL PENARIKAN PERBANTUAN9. PENGEMBALIAN KE UNIT ASAL KERJA
2. DEPNAKERTRANS
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki peranan dalam hal:
a. Bersama dengan Departemen Kesehatan melakukan kerjasama
dengan Pemerintah dan lembaga berbadan hukum di negara-negara
sahabat.
b. Melaksanakan pembinaan penempatan TKI bidang kesehatan ke
luar negeri.
c. Bersama dengan BNP2TKI dan Departemen Kesehatan
melakukan koordinasi dengan pemerintah negara penempatan calon
TKKI (G to G).
3. BNP2TKI
Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 tahun
2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI
(BNP2TKI) mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang
7
INSTANSI
PENGGUNA TKKI
DI NEGARA
SAHABAT
19
penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri secara
terkoordinasi dan terintegrasi, dengan tugas sebagai berikut:
a. Melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis
antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna TKKI atau
Pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan;
b. Memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan
pengawasan mengenai:
1. Dokumen;
2. Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP);
3. Penyelesaian masalah;
4. Sumber-sumber pembiayaan;
5. Pemberangkatan sampai pemulangan;
6. Peningkatan kualitas calon TKKI;
7. Informasi;
8. Kualitas pelaksana penempatan TKKI; dan
9. Peningkatan kesejahteraan TKKI dan keluarganya.
4. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
BKN memiliki peranan dalam hal:
a. Mengatur mekanisme kepegawaian PNS yang menjadi TKKI.
b. Mengendalikan formasi dan status kepegawaian PNS yang akan
ditempatkan.
c. Memberikan persetujuan teknis bagi PNS yang akan bekerja ke
Luar Negeri dan persetujuan penarikan kembali dari perbantuan.
d. Berkoordinasi dengan Departemen Kesehatan dan instansi terkait
lainnya dalam hal penempatan PNS.
5. Departemen Luar Negeri (DEPLU)
Departemen Luar Negeri memiliki peranan dalam hal:
d. Mencari dan memberikan informasi tentang peluang kerja TKKI
dan standar mutu tenaga kesehatan di Luar Negeri.
20
e. Memfasilitasi pihak Depkes dalam rangka penempatan TKKI yang
dilaksanakan melalui mekanisme G to G.
f. Memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap TKKI melalui
Perwakilan RI.
g. Melalui perwakilan RI setempat melakukan pembinaan kepada
TKKI agar tetap dapat bekerja secara profesional guna menjaga citra
Indonesia khususnya citra TKKI.
h. Melalui perwakilan RI setempat melakukan pemeriksaan serta
memberikan ‘endorsement’ bagi pengguna jasa di luar negeri yang
memerlukan TKKI serta melakukan pengesahan kontrak kerja antara
TKKI dengan pengguna jasa.
i. Melalui perwakilan RI setempat melakukan
pengumpulan/penyiapan bahan-bahan untuk penyusunan Daftar
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3) bagi PNS yang ditempatkan
(Penilaian disesuaikan dengan ketaatan dalam melaksanakan tugas
sesuai kontrak yang telah dilakukan oleh user).
6. DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI c.q .DIREKTORAT JENDERAL
IMIGRASI
Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai fungsi:
a. Melakukan pembinaan dan
pengawasan dalam pemberian pelayanan terhadap TKKI yang
dilaksanakan oleh Kantor imigrasi;
b. Mengarahkan Bidang Imigrasi pada
perwakilan RI dalam melaksanakan kewajiban pendaftaran dan
penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan keimigrasian
terhadap TKKI.
B. LEMBAGA TINGKAT PROVINSI
21
a. Dinas Kesehatan Provinsi
Dinas kesehatan Provinsi mempunyai peranan dalam hal:
1. Menerima daftar nominasi calon TKKI
yang telah lulus administratif dari tingkat kabupaten/kota.
2. Bersama Dinas Tenaga Kerja Provinsi,
PPTKIS, Organisasi Profesi dan Asosiasi Institusi Pendidikan
membentuk panitia seleksi tingkat Provinsi, menyusun jadwal acara,
dan menetapkan tempat dan melaksanakan uji kompetensi.
3. Menyampaikan hasil seleksi kepada Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota untuk diumumkan dengan tembusan
kepada Menteri Kesehatan cq. Puspronakes-LN.
b. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota memiliki peranan dalam hal:
1. Melakukan sosialisasi
kebutuhan pasar kerja calon TKKI yang akan bekerja ke luar negeri.
2. Menerima pendaftaran calon
TKKI
3. Menyusun daftar nama calon
TKKI berdasarkan peminatan negara tujuan.
4. Melakukan seleksi
administrasi dan menyusun daftar nominasi serta mengumumkan
hasilnya.
5. Mengirimkan hasil seleksi
administrasi dilengkapi dengan berkas lamaran ke Dinas Kesehatan
Propinsi.
6. Mengumumkan hasil seleksi
kompetensi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Propinsi.
7. Membangun jejaring dengan
instansi terkait dalam penempatan TKKI.
22
c. Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
BKD berperan dalam:
1. Memfasilitasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Daerah yang akan ditempatkan pada negara tujuan penempatan.
2. Menyiapkan surat penyataan bersedia
menerima kembali PNS yang telah selesai sebagai tenaga perbantuan
di negara tujuan penempatan.
3. Memfasilitasi penempatan kembali PNS
yang telah selesai dari perbantuan.
d. Kantor Imigrasi
Seluruh Kantor Imigrasi di wilayah RI berfungsi :
a. Memberikan pelayanan permintaan penerbitan paspor
bagi calon TKKI yang akan bekerja ke luar negeri atas rekomendasi
Instansi Kabupaten/Kota terkait.
b. Meneliti kelengkapan persyaratan penerbitan paspor
calon TKKI.
c. Menerbitkan paspor bagi calon TKKI yang akan
bekerja ke luar negeri.
d. Memberikan pelayanan pada saat TKKI akan
berangkat ke luar negeri dan saat kepulangan TKKI dari luar negeri di
tempat pemeriksaan imigrasi.
e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) tingkat Provinsi/BP2TKI/Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI.
Disnakertrans tingkat Provinsi/BP2TKI/BP3TKI berperan:
a. Bersama Dinas Kesehatan Propinsi dan PPTKIS
membentuk panitia seleksi tingkat propinsi, menyusun jadwal acara,
menetapkan tempat dan melaksanakan uji kompetensi.
23
b. Melaporkan hasil seleksi kepada Menteri Tenaga
Kerja/Kepala BNP2TKI dan Gubernur setempat dengan tembusan
kepada Menteri Kesehatan.
f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) tingkat Kabupaten/Kota
Disnakertrans tingkat Kabupaten/ Kota berperan :
1. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota dalam seleksi adminitrasi baik kelengkapan dokumen
dan persyaratan yang diperlukan.
2. Mengirimkan berkas lamaran serta Ikhtisar
klasifikasinya ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi.
3. Setelah menerima umpan balik dari Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi, Dinas Kesehatan Propinsi,
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota mengumumkan
hasil seleksi masing-masing sesuai kualifikasinya.
4. Bersama Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota melakukan seleksi administrasi calon TKI.
5. Mengesahkan perjanjian kerja yang telah
ditandatangani para pihak.
6. Menerbitkan rekomendasi pembuatan
paspos yang ditujukan kepada Kantor Imigrasi.
7. Mengesahkan perjanjian penempatan
yang telah ditandatangani para pihak.
8. Membuat nominasi calon TKKI kedalam
daftar hasil seleksi yang dilaporkan ke Dinas Propinsi.
BAB IIIPERSYARATAN DAN MEKANISME REKRUITMEN TKKI
A. PERSYARATAN
Persyaratan bagi calon TKKI
a. Persyaratan Umum.
24
1. Pendidikan sekurang-kurangnya D-III bidang kesehatan.
2. Memiliki pengalaman bekerja sebagai tenaga kesehatan
minimal 2 (dua) tahun di Rumah Sakit/unit pelayanan kesehatan di
seluruh Indonesia.
3. Berusia sekurang-kurangnya 23 tahun dan setinggi-
tingginya 40 tahun.
4. Surat ijin tertulis dengan dibubuhi meterai cukup dari
suami/isteri bagi yang berkeluarga atau dari orangtua/wali yang sah
bagi yang belum berkeluarga.
5. Bagi yang masih bekerja, mendapatkan izin tertulis dari
pimpinan instansi yang berwenang.
6. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan
dokter yang ditunjuk dan tidak dalam keadaan hamil bagi calon TKKI
perempuan.
7. Memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan, yaitu:
a. Daftar Riwayat Hidup
b. Fotocopy KK dan KTP
c.Fotocopy ijazah terakhir dan transkrip yang telah dilegalisir.
d. Fotocopy Sertifikat uji kompetensi yang telah dilegalisir.
e.Surat izin sesuai dengan profesi.
f. Surat keterangan pengalaman kerja sebagai tenaga kesehatan.
g. Pas photo berwarna dengan latar belakang warna putih
ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 lembar
h. Mengisi formulir yang dipersyaratkan negara tujuan
penempatan.
Persyaratan khusus (hanya bagi PNS)
25
1. Berkedudukan sebagai PNS dengan pengalaman bekerja
minimal 5 tahun.
2. Tidak terikat dengan perjanjian dari tempat kerja dan tidak
dalam ikatan dinas.
3. Memiliki rekomendasi dari pimpinan instansi untuk mengikuti
seleksi.
4. Menandatangani pernyataan bersedia melaksanakan
pekerjaan sesuai dengan kontrak.
5. Mendapat ijin dari Pejabat Pembina kepegawaian Daerah
Propinsi / Kabupaten / Kota (Gubernur /Bupati/ Walikota) bagi PNS
daerah, sedangkan di tingkat Pusat harus mendapatkan ijin dari Pejabat
pembina kepegawaian Pusat (Menteri).
6. Adanya persetujuan teknis dari BKN.
7. PNS yang ditempatkan ke LN dibatasi paling lama 3 tahun.
8. Setelah kembali bekerja ditempat asal minimal 3 tahun baru
dapat ditempatkan kembali ke LN.
c. Persyaratan bagi user /Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Asing Swasta (PPTKAS) di negara tujuan penempatan
1. Terdaftar pada perwakilan RI di negara tujuan penempatan.
2. Mempunyai MOU dengan unit pelayanan kesehatan dimana
calon TKKI akan di tempatkan.
3. Mempunyai perjanjian kerjasama dengan PPTKIS dan atau
Departemen Kesehatan yang diketehui oleh Perwakilan RI di negara
tujuan.
26
B. MEKANISME REKRUTMEN CALON TKKI
Mekanisme rekruitmen calon TKKI adalah sebagai berikut:
a) Adanya MoU (perjanjian kerjasama penempatan TKKI) antara
Departemen Kesehatan atau PPTKIS dengan Ministry of Health /User/
PPTKAS di luar Negeri dengan persetujuan Perwakilan RI (KBRI/KJRI).
b) Adanya Surat Permintaan TKKI / Job order dari Negara pengguna /
User ke Depertemen Kesehatan RI / Depnakertrans RI /Deplu RI/
PPTKIS.
c) Puspronakes-LN bersama dengan Dinas Kesehatan dan
Disnakertrans/BP3TKI melakukan sosialisasi/penyuluhan kepada calon
TKKI (PNS dan Non PNS) dengan materi :
1. Lowongan, jenis dan uraian pekerjaan yang tersedia beserta
syarat jabatan
2. Lokasi dan lingkungan kerja
3. Persyaratan calon TKKI
4. Kondisi dan syarat-syarat kerja meliputi gaji, waktu kerja, waktu
istrahat/cuti, lembur, jaminan perlindungan, fasilitas lain yang
diperoleh.
5. Peraturan perundang-undangan, sosial budaya, situasi dan kondisi
negara tujuan.
6. Tata cara dan porosedur perekrutan
7. Kelengkapan dokumen penempatan TKKI
8. Biaya – biaya yang dibebankan kepada calon TKKI dan
mekanisme pembayaran.
9. Hak dan kewajiban calon TKKI
10. Tatacara perlindungan dan resiko yang mungkin dihadapi
11. Waktu, tempat dan syarat pendaftaran.
d) Seleksi administrasi dan seleksi kompetensi calon TKKI
1. Mendaftar ke Dinas Ketenagakerjaan / Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota.
2. Lulus seleksi administras.
27
3. Lulus seleksi kompetensi dan keterampilan bahasa yang
dilaksanakan di Dinas Kesehatan Propinsi.
4. Lulus psikotes oleh Puspronakes –LN
5. Lulus interview oleh pengguna yang difasilitasi oleh Puspronakes-
LN.
6. Pengumuman hasil seleksi oleh Puspronakes-LN dan telah
diketahui oleh Dinas yang membidangi ketenagakerjaan
Kabupaten/Kota.
e) Bagi PNS Daerah yang telah dinyatakan lulus seleksi maka status
kepegawaiannya dialihkan menjadi PNS pusat pada Departemen
Kesehatan.
f) Departemen Kesehatan menugaskan TKKI PNS bersangkutan ke
negara tujuan setelah mendapat persetujuan teknis dari BKN.
g) BNP2TKI (untuk permintaan antar pemerintah) memfasilitasi
keberangkatan TKKI ke luar negeri.
h) Bagi PNS Departemen Kesehatan dapat menggunakan paspor dinas.
28
ALUR REKRUITMEN TKKI
sE
Bagi calon TKKI berstatus PNS, pengurusan usul persetujuan perbantuan ke negara sahabat dilakukan sejak pendaftaran.
29
CALON TKKI
DINKES KAB/KOTA
DINKES PROPINSI
PUSPRONAKES-LN
BNP2TKI
BAB IV MEKANISME PENEMPATAN
Penempatan TKKI dalam pelaksanaannya dilakukan oleh BNP2TKI dan atau
Departemen Kesehatan berkoordinasi dengan BNP2TKI, Depnakertrans dan
Departemen Luar Negeri dan instansi terkait.
A. POLA PENEMPATAN SECARA GOVERMENT to
GOVERMENT
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang
Penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, pelaksana
penempatan TKI di luar negeri terdiri dari Pemerintah atau Pelaksana
penempatan TKI swasta (pasal 10) dan Penempatan TKI di luar negeri oleh
Pemerintah hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara
Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna
berbadan hukum di negara tujuan (pasal 11). Selanjutnya Sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan
Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
disebutkan bahwa ” BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam
melakukan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia khususnya
G to G.
Selanjutnya di bawah koordinasi Depnakertrans/BNP2TKI, mekanisme
penempatan secara G to G adalah sebagai berikut:
1. Adanya Informasi/ Permintaan dari User / Negara
Pengguna yang dilaporkan Depnakertrans/BNP2TKI/Deplu tentang
kebutuhan TKKI kepada Departemen Kesehatan cq. Puspronakes-LN.
30
2. Puspronakes-LN bersama dengan Dinas Kesehatan
dan Disnakertrans/BP2TKI melakukan Sosialisasi dan Rekruitmen serta
seleksi calon TKKI.
3. Puspronakes-LN melakukan pengumpulan data
calon TKKI yang lulus seleksi.
4. Puspronakes-LN melakukan pelatihan peningkatan
kompetensi bagi calon TKKI yang lulus seleksi sesuai dengan profesinya.
5. Puspronakes-LN dan atau BP3TKI menyampaikan
Data calon TKKI yang telah lulus seleksi kepada BNP2TKI untuk melakukan
Promosi ke User / negara pengguna.
6. Puspronakes-LN memfasilitasi user/negara
pengguna untuk melakukan Interview terhadap TKKI yang telah lulus seleksi.
7. Setelah User/Negara pengguna menerima data
calon TKKI yang telah lulus seleksi, User/negara pengguna menyiapkan
naskah Kontrak kerja.
8. Depkes (Puspronakes-LN) memeriksa dan
menyetujui Kontrak kerja calon TKKI dengan User/Negara pengguna.
9. Selanjutnya Puspronakes-LN menyerahkan kepada
Depnakertrans/ BNP2TKI untuk diberikan pembekalan dan melakukan
Pengurusan Dokumen pemberangkatan calon TKKI.
10. Setelah pembekalan, kontrak diberikan kepada calon
TKKI, kemudian Pengiriman Calon TKKI dilakukan oleh BNP2TKI.
11. Setelah calon TKKI tiba di negara user, nama calon
TKKI didaftarkan sebagai TKKI pada perwakilan RI oleh user/Negara
pengguna.
31
B A G A N 1 . P O L A P E N E M P A T A N S E C A R A G O V E R M E N T T O G O V E R M E N T
P e n g u m p u la n d a ta c a lo n T K K I y a n g lu lu s s e le k s i
I n te r v ie w o le hu s e r /n e g a r ap e n g g u n a
P r o m o s i D a ta c a lo n T K K I k e p a d a U s e r / n e g a r a p e n g g u n a
K o n t r a kd ip e r ik s ad a nd is e tu ju io le hB N P 2 T K I / D e p k e s
P e n g u r u s a nD o k u m e np e m b e r a n g k a ta nO le hB N P 2 T K I
S o s ia l i s a s id a nR e k r u i tm e ns e r tas e le k s i
D e p k e s /B N P 2 T K IP e r m in ta a n U s e r ( N e g a r a P e n g g u n a ) /B N P 2 T K I te n ta n g k e b u tu h a n T K K I
P e m b e k a la nd ib e r ik a np a d aC a lo nT K K I o le hB N P 2 T K I
K o n t r a kd ib e r ik a nk e p a d ac a lo nT K K I
P e n g i r im a nC a lo nT K K IO LEH B N P 2T K I
C a lo n T K K I t ib a d i N e g a r a p e n g g u n a o le h n e g a r a u s e r /K B R I
P e r s e tu ju a n d a ta c a lo n T K K I o le h U s e r /n e g a r a p e n g g u n a
K o t r a k k e r ja d ik e lu a r k a n o le h U s e r /N e g a r a p e n g g u n a
Sumber : Diolah dari Depnakertrans tahun 2006
B. POLA PENEMPATAN SECARA GOVERMENT TO PRIVATE
32
Secara umum proses penempatan TKKI di Luar Negeri dapat dijabarkan
sebagai berikut :
1. Calon TKKI yang lulus seleksi wajib menanda tangani
perjanjian penempatan TKKI dengan PPTKIS, diketahui oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota/Propinsi.
2. PPTKIS wajib mengikutsertakan calon TKKI dalam program
asuransi.
3. Calon TKKI mengikuti Pelatihan Kerja, Pemeriksaan
Kesehatan dan Psikologi dan Pengurusan dokumen di Tempat
Penampungan yang sudah sesuai standar (sesuai dengan ketentuan
Peraturan Menteri).
4. Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi diselenggarakan oleh
sarana kesehatan dan lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan
psikologi yang telah terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
5. Calon TKKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri wajib
mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) dengan
melampirkan Paspor (Penerbitan Paspor oleh Departemen Hukum dan
HAM) dan Visa Kerja di Balai Pelayanan dan Penempatan dan
Perlindungan TKI (BP3TKI) melibatkan Departemen Kesehatan
(Puspronakes-LN)
6. Materi yang diberikan dalam PAP meliputi :
a.Materi wajib ( Perundang-undangan di negara tujuan dan Perjanjian
Kerja)
b. Materi penunjang (adat istiadat, budaya negara user dan
lain-lain).
7. Calon TKKI wajib mengurus Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri
(KTKLN) sebagai Tanda Pengenal bagi TKKI yang telah dinyatakan
memenuhi persyaratan untuk bekerja ke luar negeri dan berfungsi
sebagai keterangan bebas fiskal luar negeri (BFLN) yang diterbitkan
oleh BP3TKI.
33
8. PPTKIS hanya dapat membebankan biaya kepada calon
TKKI antara lain meliputi biaya:
a. Pengurusan dokumen jati diri
b. Pemeriksaan kesehatan dan psikologi
c. Pelatihan kerja dan sertifikat kompetensi
d. Pengurusan dokumen perjalanan/paspor Republik Indonesia
e. Visa kerja
f. Akomodasi dan komsumsi selama masa penampungan.
g. Tiket pemberangkatan dan retribusi jasa pelayanan bandara.
h. Transportasi lokal.
i. Jasa perusahaan.
j. Komponen (d ) s/d (h) tidak berlaku bagi penempatan TKKI di
negara-negara tujuan penempatan yang memberikan biaya
perekrutan dari Pengguna.
k. Menteri menetapkan besarnya biaya penempatan sesuai
dengan negara tujuan penempatan. Dana Pembinaan, penempatan
dan perlindungan TKI (PP 92/2000): 15 USD (PNBP) oleh Depkeu
dan PPTKIS
l. Calon TKKI dan PPTKIS dapat memanfaatkan fasilitas kredit yang
disediakan oleh lembaga keuangan / perbankan guna memenuhi
kebutuhan biaya penempatan.
9. Keberangkatan TKKI ditangani oleh PPTKIS,
DEPNAKERTRANS/BNP2TKI, DEPHUB, DEPKUMHAM (Kantor
Imigrasi yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi), DEPKEU,
POLRI
10. TTKI tiba di negara penempatan ditangani oleh
PPTKIS/Agency, KBRI/KJRI serta User
11. Saat penempatan TKKI di luar negeri, PPTKIS/agency tenaga
kerja dan user memiliki kewenangan/kewajiban :
a. Melakukan kunjungan/pemantauan di
tempat kerja TKKI 3 bulan sekali
34
b. Memberikan laporan kunjungan lepada
KBRI/KJRI dan Depnakertrans/Depkes RI
c. Mengurus kepulangan TKKI dari
negara penempatan ke Indonesia.
12. Pelayanan kepulangan TKKI dari Debarkasi ke daerah asal
juga merupakan tanggung jawab dari berbagai departemen dan
PPTKIS. Proses Kepulangan TKKI merupakan salahsatu upaya
pemerintah untuk melindungi TKKI. Proses tersebut meliputi:
a.Pendataan TKKI
b. Penanganan TKKI bermasalah/sakit
c. Pengaturan transportasi kepulangan
d. Menyediakan pos kepulangan dan mengatur kepulangan
TKKI sampai daerah asal.
e. Pengamanan dalam perjalanan ke daerah asal.
13. Pembinaan Pemberdayaan TKKI Purna
a. Pendataan TKKI purna di masing-masing daerah
b. Pembinaan Wirausaha
c. Bantuan modal usaha kecil dan menegah
d. Bantuan manajemen usaha termasuk pemasaran
e. Menfasilitasi asosiasi TKKI Purna
Pengaturan proses penempatan dan perlindungan TKKI secara G To P di Luar
Negeri dapat tergambar di bagan 3 berikut.
35
BAGAN 3BAGAN 3. ALUR PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKKI. ALUR PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKKI DI LUAR NEGERI SECARA GOVERMENT TO PRIVATE DI LUAR NEGERI SECARA GOVERMENT TO PRIVATE
36
Recruitment Agreement Job Order / Visa Wakalah/
Demand Letter Draft
Perjanjian Kerja
Surat Ijin Pengerahan (SIP) Informasi/pengantar rekrut ke Prov/Kab/Kota
Sosialisasi/penyuluhan
Pendaftaran CTKKI di Dinas TK Pemda Prov/Kab/Kota
Seleksi CTKKI
Perjanjian Penempatan33
Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi
44
Pelatihan Uji Kompetensi Asuransi Penampungan 55
Penerbitan Paspor
Dana Pembinaan, Penempatan &
Perlindungan TKI (PP 92/2000) :
15 USD (PNBP)
77
VISA KERJA Dari Perwakilan Negara
Penempatan
Pembekalan Akhir
Pemberangkatan Perjanjian
Kerja Kartu TKI
991111
99
66
DEPNAKERTRANSDEPNAKERTRANS
DINKES/DISNAKERDINKES/DISNAKER
- DEPKES –- DEPKES –BNP2TKIBNP2TKI- PPTKIS- PPTKIS
PPTKIS - DEPKESPPTKIS - DEPKES
DISETUJUI OLEH KBRI/KJRIDISETUJUI OLEH KBRI/KJRI
11
DEP HUKUM &DEP HUKUM & HAMHAM
DEPKEU - PPTKISDEPKEU - PPTKISPPTKIS- BNP2TKIPPTKIS- BNP2TKI
DEPNAKERTRANSDEPNAKERTRANS
1010
KEBERANGKATAN TKIKEBERANGKATAN TKI
PPTKIS-BNP2TKI-DEPHUB- DEPHUKUM&HAM-DEPKEU-POLRI
(ONE ROOF SERVICES)
22
10
DEPKES- BNP2TKI DEPKES- BNP2TKI
Pembekalan Akhir Pemberangkatan
Perjanjian kerja Kartu TKI
DEPKES -DEPKES - BNP2TKI BNP2TKI
1100
TKI TIBA DI NEGARA TKI TIBA DI NEGARA PENMPATAN PENMPATAN
MASA PENEMPATAN TKI DI LUAR NEGERI MASA PENEMPATAN TKI DI LUAR NEGERI Kunjungan / pemantauan di tempat kerja TKI/
majikan 3 bulan sekali Laporan poin (1) kepada KBRI/KJRI dan Depna-
kertrans/Disnaker Pemda
Penanganan, penyelesaian dan penampungan TKI yang bermasalah
Pengurusan kepulangan TKI dari Negara penem- patan ke Indonesia
PPTKIS/AGENCYPPTKIS/AGENCY ––
KBRI/KJRI –KBRI/KJRI – PENGGUNA PENGGUNA
PELAYANAN KEPULANGAN TKI DARI PELAYANAN KEPULANGAN TKI DARI DEBARKASI KE DAERAH ASAL DEBARKASI KE DAERAH ASAL
Pendataan TKI
Penanganan TKI bermasalah /sakit/punyak anak di luar nikah
Pengaturan transportasi kepulangan Pemerintah menyediakan pos kepulangan dan
mengatur kepulangan TKI PPTKIS bertanggung jawab atas kepulangan
TKI sampai daerah asal Pengamanan dalam perjalanan ke daerah asal Bagi PNS melapor ke DEPKES c.q Biro
Kepegawaian
PPTKIS PPTKIS – BNP2TKI – DEPHUB –– BNP2TKI – DEPHUB –POLRI POLRI – BIN – DEPKES -– BIN – DEPKES -
DEPDAGRIDEPDAGRI
1133
11
1122
88
C. SANKSI
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan
dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Bab XIII mengenai
Ketentuan Pidana pasal 102, 103 dan 104, maka bagi yang melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan penempatan dan perlindungan tenaga kerja
Indonesia di luar negeri dikenakan sanksi sebagai berikut:
1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat
2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling
sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp.
15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), setiap orang yang :
a. Menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar
negeri secara individu (perseorangan).
b. Menempatkan TKI tanpa izin tertulis (Surat Izin Pelaksana
Penempatan TKI/SIPPTKI) dari Menteri tenaga kerja dan
transmigrasi.
c. Menempatkan calon TKI pada jabatan atau tempat pekerjaan yang
bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan
serta peraturan perundang-undangan, baik di Indonesia maupun di
negara tujuan atau negara tujuan yang telah dinyatakan tertutup bagi
penempatan TKI oleh Pemerintah.
2. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat
1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling
sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setiap orang yang:
a. Mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI kepada pihak
lain.
37
PPTKIS / AGENCY-KBRI/KJRI- PPTKIS / AGENCY-KBRI/KJRI-PENGGUNAPENGGUNA
PEMBINAAN PEMBERDAYAAN TKI PURNA PEMBINAAN PEMBERDAYAAN TKI PURNA
Pendataan TKI Purna di masing-masing daerah
Pembinaan wirausaha
Bantuan modal usaha kecil dan menengah
Bantuan manajemen usaha termasuk pemasaran
Menfasilitasi asosiasi TKI Purna
1414
BNP2TKIBNP2TKI – MENEGKOP&UKM – – MENEGKOP&UKM –JAMSOSTEK JAMSOSTEK – DEPERIND – – DEPERIND –
PERBANKAN – DEPKES-BKN-PERBANKAN – DEPKES-BKN-PEMDAPEMDA
b. Mengalihkan atau memindahtangankan SIP kepada pihak lain
untuk melakukan perekrutan calon TKI.
c. Melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi
persyaratan antara lain : tidak sehat jasmani dan rohani, dalam
keadaan hamil bagi calon TKI perempuan.
d. Menempatkan TKI yang tidak lulus dalam ui kompetensi kerja.
e. Menempatkan TKI yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan
dan psikologi.
f. Menempatkan calon TKI / TKI yang tidak memiliki dokumen.
g. Menempatkan TKI di luar negeri tanpa perlindungan program
asuransi.
h. Memperlakukan calon TKI secara tidak wajar dan tidak manusiawi
selama masa penampungan.
3. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat
1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling
sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), setiap orang yang:
a. Menempatkan TKI tidak melalui Mitra Usaha sebagaimana
dipersyaratkan.
b. Menempatkan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan
sendiri tanpa izin tertulis dari Menteri tenaga kerja dan transmigrasi.
c. Mempekerjakan calon TKKI yang seddang mengikuti pendidikan
dan pelatihan.
d. Menempatkan TKI di luar negeri yang tidak memiliki KTKLN.
e. Tidak menempatkan TKI ke luar negeri yang telah memenuhi
persyaratan kelengkapan dokumen.
4. Menteri tenaga kerja dan transmigrasi
menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis; penghentian
sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan TKI;
pencabutan izin; pembatalan keberangkatan calon TKI; dan atau
38
pemulangan TKI dari luar negeri dengan biaya sendiri atas pelanggaran
terhadap :
a. PPTKIS tidak menambah biaya keperluan penyelesaian
perselisihan atau sengketa calon TKI/TKI dalam keadaan deposito
yang digunakan tidak mencukupi.
b. PPTKIS tidak memiliki perwakilan yang berbadan hukum di negara
TKI ditempatkan.
c. PPTKIS tidak memiliki SIP dari Menteri tenaga kerja dan
transmigrasi.
d. Proses perekrutan dan seleksi tidak mendapat persetujuan dari
instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan / Dinas
Kesehatan.
e. Perjanjian penempatan dengan calon TKI tidak diketahui oleh
Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan / Dinas
kesehatan Kab/Kota.
f. TKI yang diberangkatkan ke luar negeri tetapi tidak
menandatangani perjanjian kerja dihadapan pejabat instansi yang
bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
g. PPTKIS tidak memberikan pembekalan akhir pemberangkatan
kepada TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri.
h. TKI melalui PPTKIS tidak melaporkan kedatangannya dan
kepulangan nya kepada Perwakilan RI di negara tujuan
i. PPTKIS menempatkan TKI tidak sesuai dengan pekerjaan
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perjanjian kerja yang
disepakati dan ditandatangani TKI yang bersangkutan.
j. PPTKIS tidak megurus keperluan TKI yang meninggal dunia di
negara tujuan.
k. PPTKIS tidak memberikan perlindungan kepada calon TKI/TKI
sesuai dengan perjanjian penempatan.
l. TKI tidak mengikuti program pembinaan dan perlindungan TKI.
39
BAB VPEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN TKKI
A. PEMBINAAN TKKI
1. Pembinaan TKKI secara Umum
Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang
berkenaan dengan penyelenggaraan Penempatan dan perlindungan
TKKI yang meliputi bidang :
a. Bidang informasi,
b. Sumberdaya manusia,
c. Perlindungan TKKI
Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang informasi dilakukan
dengan :
a. membentuk sistem dan jejaring informasi terpadu mengenai
pasar kerja luar negeri yang dapat diakses secara luas oleh
masyarakat.
b. Memberikan informasi keseluruhan proses dan prosedur
mengenai penempatan TKKI di luar negeri termasuk resiko
bahaya yang mungkin terjadi selama masa penempatan TKKI di
luar negeri.
40
Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang sumber daya manusia
dilakukan dengan :
a. meningkatkan kualitas keahlian dan/atau keterampilan kerja calon
TKKI / TKKI yang akan ditempatkan di luar negeri termasuk
kualitas kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing.
b. Membentuk dan mengembangkan pelatihan kerja yang sesuai
dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan.
Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang perlindungan TKKI
dilakukan dengan :
a. memberikan bimbingan dan advokasi bagi TKKI mulai dari
pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan.
b. memfasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa
calon TKKI/TKKI dengan Pengguna dan/atau pelaksana
penempatan TKKI.
c. menyusun dan mengumumkan daftar Mitra Usaha dan
Pengguna bermasalah secara berkala sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
d. melakukan kerjasama internasional dalam rangka
perlindungan TKKI sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan
perlindungan TKKI di luar negeri dilaksanakan oleh Departemen
Kesehatan (Puspronakes-LN) dan Perwakilan Republik Indonesia di
negara tujuan. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan
penempatan dan perlindungan TKKI di luar negeri diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.
2. Pembinaan TKKI PNS
41
a. Pembinaan PNS selama ditempatkan di negara tujuan
PNS yang bekerja di luar negeri merupakan bentuk penugasan PNS
dengan menggunakan pola ditempatkan di luar instansi induknya. Lama
penugasan PNS paling lama 3 (tiga) tahun.
Pembinaan kepegawaian selama ditempatkan di negara tujuan
sesuai dengan PP Nomor 99 Tahun 2000 dan PP Nomor 12 Tahun 2002,
adalah sebagai berikut :
1. PNS yang ditempatkan tidak menjabat dalam jabatan struktural atau
fungsional tertentu, dapat diberikan kenaikan pangkat reguler sesuai
dengan peraturan yang berlaku atas usulan instansi induknya setelah
mendapat persetujuan dari kepala BKN.
2. Formasi PNS ditempat asal tidak boleh diisi sehingga
apabila ybs telah berakhir dari perbantuannya dapat ditempatkan
kembali. Oleh karena itu pejabat pembina kepegawaian daerah
Prop/Kab/Kota pada saat PNS akan ditempatkan harus membuat Surat
pernyataan Bersedia Menerima kembali setelah berakhir dari
perbantuannya.
3. PNS yang ditempatkan yang diangkat dalam jabatan fungsional
tertentu yang disyaratkan dengan angka kredit, kenaikan pangkatnya
dipertimbangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
4. Selama ditempatkan PNS tidak berhak mendapatkan penghasilan dari
Instansi induk.
5. PNS yang diperbantukan sebagai TKKI dapat diberikan kenaikan
pangkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas usulan dari
Departemen Luar Negeri dalam hal ini KBRI/KJRI ke Departemen
Kesehatan.
6. PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu dapat dinaikkan
pengkatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
42
dengan menggunakan angka kredit yang diajukan DUPAKnya oleh
KBRI/KJRI .
b. Penarikan PNS dari Perbantuan
PNS yang telah selesai bekerja di Luar Negeri, diajukan kembali oleh
instansi induknya kepada kepala BKN untuk mendapatkan persetujuan
penarikan kembali dari perbantuan, dengan melampirkan persyaratan
sebagai berikut:
a. Salinan sah Surat Keputusan Pengangkatan dalam pangkat terakhir
b. Salinan sah Surat Keputusan penarikan dari instansi induknya.
c. Salinan sah surat Keputusan tentang pemberhentian/berakhirnya
tenaga perbantuan di Luar Negeri.
B. PERLINDUNGAN TKKI
Pemerintah RI/ Perwakilan RI memberikan perlindungan TKKI di luar
negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum dan
kebiasaan internasional. Setiap calon TKKI/TKKI mempunyai hak untuk
memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundan-undangan yang
berlaku yang meliputi perlindungan pada masa pra penempatan, masa
penempatan dan purna penempatan.
Dalam rangka pemberian perlindungan selama masa penempatan TKKI di
luar negeri, Perwakilan Republik Indonesia melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap perwakilan pelaksana penempatan TKKI swasta dan
TKKI yang ditempatkan di luar negeri.
Perlindungan selama masa penempatan TKKI di luar negeri dilaksanakan
antara lain :
a. Pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan
internasional.
43
b. Pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian
kerja dan/atau peraturan perundang-unadangan di negara TKKI
ditempatkan.
Jenis perlindungan meliputi:
a. Perlindungan pra penempatan, yaitu perlindungan
sebelum keberangkatan.
b. Perlindungan masa penempatan, yaitu perlindungan saat
bekerja di negara penempatan.
c. Perlindungan purna penempatan, yaitu perlindungan
setelah selesai masa kontrak dan perlindungan karena ada masalah
sebelum selesai masa kontrak.
Perangkat perlindungan:
a. Perjanjian penempatan, yaitu perjanjian antara lembaga
penempatan dengan TKKI.
b. Perjanjian kerja, yaitu perjanjian antara user dengan TKKI
c. Asuransi (pra, masa, purna penempatan).
BAB VIPEMBIAYAAN
Pembiayaan dalam kegiatan rekruitmen dan penempatan TKKI yang akan
bekerja di luar negeri, tidak sepenuhnya dibebankan pada pemerintah.
A. Pembiayaan rekruitmen dan penempatan bagi TKKI status PNS
Semua pembiayaan yang berkaitan dengan penempatan TKKI ke luar
negeri mulai dari rekruitmen sampai dengan penempatan dibebankan
kepada calon TKKI yang bersangkutan.
B. Pembiayaan rekruitmen dan penempatan untuk Non PNS
(sesuai pola cost structure depnakertrans)
1. Pendaftaran dan seleksi dipungut biaya dari
calon TKKI yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Biaya ongkos perjalanan, makan dan
akomodasi sampai di tempat seleksi dibebankan pada pelamar/calon.
44
3. Biaya pendaftaran dan seleksi dibebankan
kepada PPTKIS.
4. Biaya persiapan dan PPLN tersebut dipungut
kembali oleh PPTKIS dari mereka yang berhasil diberangkatkan dengan
perjanjian sebelumnya.
5. Bagi TKKI yang sudah lulus dan memperoleh
sertifikat tetapi tidak berhasil ditempatkan di Luar negeri tidak dapat
menuntut untuk diberangkatkan dan sekaligus tidak dibebani untuk
menggati biaya latihan.
BAB VIIPEMANTAUAN
Kegiatan Pemantauan meliputi:
1. Pemantauan pelaksanaan rekruitmen calon
TKKI sehingga diperoleh Calon TKKI yang kompeten dilakukan oleh
Puspronakes-LN.
2. Pemantauan pengaturan pemberangkatan,
penempatan dan kinerja TKKI dilakukan oleh Depnakertrans.
3. Pemantauan pengaturan perlindungan dan
pembinaan TKKI dilakukan oleh Deplu.
4. Pemantauan pengaturan kepegawaian PNS
calon TKKI/TKKI dilakukan oleh BKN
45
5. PPTKIS berperan dalam memantau tenaga
kesehatan yang dikerahkan dan menyampaikan laporan kepada Menteri
Kesehatan cq. Pusat Pronakes secara periodik setiap tahun
6. Tiga bulan sebelum masa kontrak berakhir,
PPTKIS yang bersangkutan memberi informasi tentang pengembalian TKKI
kepada Menteri Kesehatan cq. Pusat Pronakes.
7. Bagi Tenaga Kesehatan yang berstatus
sebagai PNS yang akan kembali bertugas di dalam negeri supaya dilaporkan
kepada Biro Kepegawaian Departemen Kesehatan.
BAB VIIIPENUTUP
Pedoman ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam rangka :
1. Pelaksanaan rekruitmen calon TKKI yang akan bekerja di luar negeri
2. Penempatan calon TKKI di Luar Negeri
3. Pembinaan dan Perlindungan TKKI di Luar Negeri.
Ketentuan-ketentuan teknis yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur
kemudian oleh Kepala Badan PPSDM kesehatan cq: Kepala Pusat Pronakes-
46
LN, sedangkan ketentuan pelaksanaan kepegawaian diatur oleh Biro
kepegawaian Departemen Kesehatan.
47