273,52 juta jiwa - bbkpsoetta.com
TRANSCRIPT
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan
salah satu produk reformasi, dimana undang-
undang ini bersanding dengan UU Nomor 40 Tahun
1999 tentang Pers yang membawa semangat
perubahan bagi tatakelola pemerintahan dan
masyarakat Indonesia pada umumnya. Angin
perubahan yang dibawa UU KIP yaitu terkait dengan
semakin luasnya akses publik bagi data dan
informasi yang berada dibawah kewenangan suatu
Badan Publik. Termasuk dalam kategori
kewenangan, yaitu dalam hal ini informasi yang
dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau
diterima oleh suatu Badan Publik.
Sebelum hadirnya UU KIP, masyarakat disuguhkan
dengan terbatasnya akses informasi yang berimbas
pada kurangnya partisipasi masyarakat, tatakelola
pemerintahan yang kurang transparan bagi publik,
serta tentunya informasi dari badan publik yang
sangat sulit untuk didapat baik untuk kepentingan
penelitian maupun fungsi pengawasan masyarakat.
Ketika UU KIP disahkan, pendekatan pengelolaan
informasi dari yang semula “Semua informasi
tertutup, kecuali yang dibuka” menjadi “Semua
informasi terbuka, kecuali yang ditutup”. Efek dari
perubahan prinsip ini diharapkan bisa meningkatkan
tata kelola dan transparansi penyelenggaraan
pemerintahan dan juga partisipasi masyarakat
dalam pengambilan keputusan-keputusan yang
menyangkut hajat hidup orang banyak.
UU KIP memberikan kepastian hukum bagi publilk
untuk bisa mendapatkan akses informasi. Badan
publik sudah tidak bisa lagi membiarkan ataupun
tidak merespon permintaan informasi dari
masyarakat. Hak-hak masyarakat terhadap
informasi diatur secara detail dan dijamin dalam
undang-undang KIP beserta aturan-aturan
turunannya.
Dimulai dari mekanisme permintaan informasi,
keberatan informasi, sengketa informasi sampai
dengan persidangan di Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN) disediakan undang-undang ini bagi
publik untuk bisa memberikan akses informasi
semaksimal mungkin bagi kebutuhan dan
kepentingan publik.
Bagaimana pelaksanaannya selama sebelas tahun
Undang-Undang ini hadir di Indonesia?
Kementerian Pertanian telah menjalankan UU KIP
sejak awal disahkannya UU KIP dan pada tahun
2008 secara resmi membuka layanan akses
informasi bagi masyarakat dengan membentuk
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) melalui Keputusan Menteri Pertanian
Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang
Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Kementerian Pertanian dan Keputusan
Menteri Pertanian Nomor
518/KPTS/OT.050/A/08/2019 tentang Penunjukan
PPID Utama dan PPID Pelaksana Lingkup
Kementerian Pertanian.
Organisasi PPID Balai Besar Karantina Pertanian
Soekarno Hatta dikelola oleh Tim Humas dengan
didukung oleh seluruh satuan unit kerja.
Selama tahun 2020, PPID Balai Besar Karantina
Pertanian Soekarno Hatta telah menerima 130
permohonan informasi publik dari masyarakat.
Ditahun tersebut, PPID Balai Besar Karantina
Pertanian Soekarno Hatta menerima didominasi
penghobi hewan kesayangan, tanaman hias dan
juga para eksportir/importir pemula yang mencari
peluang usaha dimasa pandemi covid-19 dan lain
lain.
permintaan informasi mengenai persyaratan
tersebut lebih banyak melalui online, hanya
sebagian kecil yang datang langsung ke layanan
PPID karena PPID Balai Besar Karantina Pertanian
Soekarno Hatta berkomitmen memberikan
pelayanan dan informasi semudah mungkin bagi
masyarakat.
03
Mencermati jumlah permintaan informasi publik yang dilayangkan kepada PPID Balai
Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta terhitung masih kecil jika dibandingkan
dengan jumlah warga negara Indonesia yang mencapai lebih dari 273,52 juta jiwa.
Seketika timbul pertanyaan dari kami, apakah :
1. Publik tidak mengetahui bahwa mereka memiliki akses yang dijamin undang-undang
untuk meminta informasi ke pemerintah dan badan publik?
2. Publik tidak tertarik untuk memanfaatkan privillege yang diberikan oleh UU KIP
karena mungkin kecewa dengan pelayanan atau tidak memerlukannya?
3. Publik telah tercukupi kebutuhannya akan informasi publik dari informasi yang
disajikan kanal-kanal yang telah disediakan oleh Kementerian Pertanian, Badan
Karantina Pertanian atau Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta, sehingga
tidak perlu meminta informasi untuk mendapatkan informasi yang diinginkannya?
Kemungkinan-kemungkinan tersebut harus dan akan kami analisa, menilik
rendahnya partisipasi publik untuk memanfaatkan akses informasi melalui jalur
permintaan informasi di desk layanan PPID. Isu tersebut akan menjadi titik awal
dalam merumuskan program PPID Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta
kedepannya dan akan terus berbenah untuk meningkatkan kualitas serta jangkauan
layanannya agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas.
04
A. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan
1. Organisasi PPID
PPID Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta menjalankan tugasnya
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor
25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Kementerian Pertaniandan dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor
518/KPTS/OT.050/A/08/2019 tentang Penunjukan PPID Utama dan PPID Pelaksana
Lingkup Kementerian Pertanian.
Dalam menjalankan tugasnya, PPID Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta
yang selanjutnya disebut PPID Pembantu Pelaksana, didukung oleh Tim Humas dengan
didukung oleh seluruh satuan unit kerja.
Tim ini bertugas untuk memberikan pertimbangan atas informasi yang dikecualikan,
proses keberatan dan sengketa informasi serta persoalan lain yang berkaitan dengan
pelaksanaan pelayanan informasi publik.
PPID dibentuk dari satuan kerja dengan pejabat baik struktural maupun fungsional
didalamnya yang dikoordinir oleh Bagian Umum. Pada tahun 2020, pejabat-pejabat
fungsional yang ikut aktif dalam menjalankan PPID yaitu Arsiparis, Pranata Humas, serta
Pranata Komputer.
STRUKTUR ORGANISASI PPID
05
2. Sarana dan Prasarana
Ruang PPID terletak dilantai 1 Gedung
Karantina Pertanian Bandara
Internasional Soekarno Hatta
Tangerang. Ruang seluas 52 meter
persegi ini dilengkapi dengan meja
panjang dan kursi untuk menerima
masyarakat yang datang berkunjung.
Ruang tersebut dilengkapi dengan
peralatan-peralatan penunjang yaitu :
Personal Computer (PC) 1 set
Printer 1 unit
Scanner 1 unit
Mesin Fotocopy 1 unit
Di seberang meja layanan, terdapat 1
unit Monitor yang berfungsi sebagai
sarana akses informasi masyarakat
yang datang ke layanan PPID.
07
Ruang Arsip
Dengan semakin berjalannya waktu, PPID
mengelola dokumen-dokumen yang terus
bertambah setiap tahunnya. Mulai tahun 2018,
PPID mengajukan alokasi pemanfaatan.
Ruangan tersebut dialokasikan sebagai ruang
penyimpanan arsip-arsip PPID agar lebih tertata dan
sesuai dengan kaidah kearsipan.
Backend Office
Dalam pengelolaan layanan
informasi, diperlukan ruang untuk
melakukan pengolahan informasi
atau ‘dapur’nya layanan. Ruang ini
terletak di Ruang Layanan PPID,
Gedung Balai Besar Karantina Pertanian
Soekarno Hatta Lantai 1.
Backend Office berfungsi sebagai
tempat untuk berkoordinasi dan
berdiskusi antar tim pengelola PPID.
Di ruang ini juga, dilakukan proses
penyusunan beberapa produk aturan
yang terkait dengan PPID seperti
Daftar Informasi Publik, Daftar
Informasi Yang Dikecualikan dan yang
sedang dikerjakan oleh Tim PPID.
Ruang Rapat Kecil TIM Pengelola PPID BBKP Soetta
Tempat penyimpanan arsip PPID BBKP Soetta
Ruang dibelakang Layanan PPID tempat diskusi
08
Website
PPID mengelola website yang menyajikan informasi
publik yang wajib diumumkan dan disediakan sesuai
dengan peraturan perundangundangan. Website PPID
dapat diakses di tautan :
https://karantinasoetta.ppid.pertanian.go.id
Selain untuk menyajikan informasi publik,
pada tahun 2020, PPID Balai Besar Karantina
Pertanian Soekarno Hatta juga merilis layanan
permintaan informasi secara online
menggunakan website. Layanan ini bernama
Sistem Informasi Layanan Informasi Publik
yang dapat diakses melalui tautan
https://bbkpsoetta.com
Layanan ini sudah aktif digunakan dan menjadi
salah satu kanal layanan yang digunakan
masyarakat untuk melakukan permintaan
informasi ke PPID Balai Besar Karantina
Pertanian Soekarno Hatta.
09
3. Sumber Daya
Pengelolaan Informasi
Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik melalui PPID dikoordinasikan oleh
Hubungan Masyarakat. Sumber daya manusia yang mengelola secara harian kegiatan
layanan ini terdiri dari :
a. Kepala Balai sebagai Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta sebagai
Pengarah
b. Kepala Bagian Umum dan Kepala Bagian Wasdak Ketua I dan Ketua II
c. Dua Kasubbag dan empat Kasie selaku supervisor layanan
d. Administrator E-QFAS, Pejabat Fungsional Umum dan Tertentu yang terdiri dari
Pranata Humas, Arsiparis, Perpustakaan dan Pranata Komputer
Selain para personil di Tim Humas, PPID juga didukung oleh para pejabat baik struktural
maupun fungsional tertentu yang bertindak sebagai Person in Charge (PiC) Layanan
Informasi Publik yang tersebar di Unit Satuan Kerja Balai Besar Karantina Pertanian
Soekarno Hatta. Para PiC ini bertugas :
Menindaklanjuti setiap permintaan informasi yang dilayangkan oleh masyarakat
melalui PPID.
Melakukan inventarisasi informasi publik baik yang wajib disediakan, diumumkan
maupun yang dikecualikan di masing-masing unit kerja.
Sebagai agen dalam ikut menghembuskan semangat keterbukaan informasi publik
di setiap satuan kerja di lingkungan Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta.
Hadirnya para PiC ini sangat membantu terutama dalam proses mempercepat
suplai informasi dari satuan kerja ke PPID Sehingga, proses layanan kepada
masyarakat bisa lebih cepat, tepat dan akurat.
10
B. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2020
PPID Balai Besar Karantina Pertanian
Soekarno Hatta menjalankan layanan
informasi publik dari Hari Senin
sampai Jumat (kecuali hari besar dan
cuti bersama) dimulai pada pukul
09.00 hingga 15.00 WIB. Layanan
akan tutup sementara ketika jam
istirahat pada pukul 12.00 dan akan
kembali buka pada pukul 13.00.
Layanan informasi yang dilakukan
yaitu selain tentunya layanan
informasi bagi masyarakat yang
berkunjung atau datang langsung ke
desk layanan, PPID juga memberikan
layanan melalui email, website serta
sambungan telepon dan facsimile.
Pengelola layanan harian PPID
terbagi menjadi 5 tim yang bergantian
dalam memonitor, mencatat dan
memberikan setiap informasi publik
yang diminta masyarakat setiap
harinya.
PETA PPID BBKP SOETTA
JAM LAYANAN INFORMASI
Senin s/d Kamis
09.00 – 15.00 WIB
Istirahat
12.00 – 13.00 wib
Jum’at
09.00 – 15.00 WIB
Istirahat
11.30 – 13.30 wib
Karantina pertanian soekarno hatta
@karantina sht
Karantinasoetta
Karantina pertanian soetta
Alamat : Jl. C3 No. I.G Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno
Hatta, RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126
Telp.021-5507930
11
C. Capaian Tahun 2020
1. Data dan Statistik
Selama tahun 2020, PPID Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta menerima sebanyak
572 permintaan informasi publik. Permintaan informasi publik tersebut dilayani dan
diselesaikan selama 24 jam layanan. Pada tahun ini, pemohon informasi didominasi penghobi
binatang kesayanan, penghobi tanaman hias dan juga para eksportir/importir pemula untuk
mencari peluang usaha dimasa pandemi covid-19.
3. Produk Hukum PPID Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta pada tahun 2020 ini menyusun dan
mempublish beberapa produk-produk hukum yaitu :
1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan
dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian
3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/HM.130/7/2018 tentang Pedoman
Pengujian Konsekuensi Informasi di Lingkungan Kementerian Pertanian dan Daftar
Informasi yang Dikecualikan, Surat Keputusan ini berisi informasi terkait dengan informasi
publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Kominfo berdasarkan Pasal 17
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 Perubahan atas
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan
dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian
16
2. Kinerja
Tahun 2020, Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta menargetkan mempertahankan
kembali sebagai peringkat I Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik eselon II Lingkup
Kementerian Pertanian tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Dalam
proses penilaian yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2020, PPID Balai Besar Karantina
Pertanian Soekarno Hatta menyampaikan paparannya yang disampaikan oleh Pengarah, Ketua
dan TIM PPID Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta. Dari hasil penilaian yang dirilis
Komisi Informasi Pusat, PPID Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta sebagai Unit Kerja
Eselon II dengan Inovasi Terbaik Kategori Khusus 2020 dalam Pemeringkatan Keterbukaan
Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian.
4. Kegiatan PPID
(1) Forum Koordinasi PPID
Kegiatan ini merupakan kegiatan
rutin yang dilakukan PPID untuk
berkoordinasi dengan unit kerja di
lingkungan Kementerian
Pertanian terutama dalam hal
penyusunan Daftar Informasi
serta program-program yang
menjadi arah kebijakan PPID di
lingkup Kementerian Pertanian
dalam upaya untuk terus
mendorong pelaksanaan
Keterbukaan Informasi Publik.
Kegiatan ini dihadiri oleh para
Person in Charge (PiC) baik dari
PPID Utama sampai PPID
Pembantu.
(2) Kegiatan Evaluasi PPID
Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan mengetahui kebutuhan
masyarakat pengguna layanan, PPID Utama mengundang seluruh Unit pengelola
informasi publik untuk bisa mengikuti seminar Daring melalui aplikasi Zoom dengan
Tema : Menuju New Normal, Kementerian Pertanian Siapkan PPID Melek Teknologi
serta menyamakan persepsi tentang Pengelolaan IP.
Hadir dalam kegiatan ini yaitu narasumber KKIP Romanus Ndau Lendong dan Kepala Biro
Humas dan Informasi Publik selaku PPID Utama Kementan Kuntoro Boga Andri
Seminar Daring melalui aplikasi
Zoom Rabu 20 Mei 2020 dengan
Tema : Menuju New Normal,
Kementerian Pertanian Siapkan
PPID Melek Teknologi serta
menyamakan persepsi tentang
Pengelolaan IP
Mengikuti Webinar “ Inovasi Pelayanan Dan Penyebaran
Informasi Publik , Cepat Dan Tepat Berbasis TI “229
Peserta, Rabu 15 Juli 2020.
17
D. Anggaran
Pada tahun 2020, anggaran yang dialokasikan berkaitan dengan peningkatan kualitas
layanan publik di Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta dianggarkan
mencapai Rp. 10.000.000, - (Sepuluh juta rupiah). Anggaran tersebut dialokasikan
untuk melaksanakan program sebagai berikut :
Terdapat 5 (lima) kegiatan yang dialokasikan melalui anggaran tahun 2020. Semua
kegiatan telah dilaksanakan dan mencapai target kegiatan yang telah ditentukan. Dari
sisi realisasi anggaran, semua kegiatan telah berhasil melaksanakan realisasi anggaran
dengan persentase diatas 99% dari pagu anggaran.
39
E. Kendala dan Rekomendasi
Kendala
Selama tahun 2020, PPID Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta berjalan
dengan berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi, yaitu :
1) Tingkat pemahaman tim pengelola Desk Layanan PPID yang masih berbeda satu
sama lain, sehingga koordinasi antar tim harus cukup intens
2) Personil yang tergabung dalam tim layanan memiliki tugas dan fungsi (tusi) utama
lainnya selain mengelola PPID, sehingga terkadang ketika diharuskan untuk
menjalankan tusi utama, tugas di PPID seringkali terabaikan / terbengkalai.
3) Pendayagunaan para PiC harus lebih dimaksimalkan agar kualitas dan kecepatan
pelayanan informasi ke masyarakat bisa lebih dioptimalkan.
4) Belum tersosialisasikannya fitur permintaan informasi secara online melalui ppid-
bbpksoetta.go.id , sehingga tingkat pemanfaatan permintaan informasi secara
online masih belum optimal.
5) Tren permintaan informasi publik dari masyarakat mengalami penurunan dalam
beberapa tahun terakhir. Hal ini menimbulkan isu bagi PPID untuk bisa lebih
meningkatkan peran serta masyarakat.
40
Rekomendasi
1. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) masih menjadi aspek yang
akan dikembangkan untuk terus meningkatkan jangkauan layanan PPID Balai Besar
Karantina Pertanian Soekarno Hatta ke masyarakat.
2. Sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya layanan informasi publik yang
dimiliki PPID Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta harus terus
digaungkan untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan
Keterbukaan Informasi Publik.
3. Program peningkatan kemampuan petugas PPID Balai Besar Karantina Pertanian
Soekarno Hatta pada beberapa tahun kedepan akan terus dilaksanakan sehingga
bisa mendeliver layanan secara lebih professional.
Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan
informasi publik PPID Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta kedepannya.
Kepala Balai Besar
Karantina Pertanian Soekarno Hatta
IMAM DJAJADI.,S.P., M.M
41
RINGKASAN KATEGORI LAPORAN INFORMASI PUBLIK DIPORTAL PPID
BBKP SOETTA TAHUN 2020
18 Informasi berkala
UU, PP dan Permentan
Kegiatan BBKP Soekarno Hatta
Informasi dikecualikan
Informasi setiap saat
Informasi serta merta
4 -
74
32
Surat Edaran
INFORMASI UMUM (gaya hidup)
TOTAL : INFORMASI KE PUBLIK 174
8 7
4
SK Ka. Balai 4 Laporan Tahunan 12 Kegiatan PPID 11
19
RINCIAN
PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
Selama tahun 2020, Balai Besar Karantina Pertanian
menerima : 130 permohonan informasi
11
47
16
31
pemohonan melalui Desk Layanan PPID
Instagram 25
PENYELESAIAN SENGKETA
PEMOHON INFORMASI
Sepanjang tahun 2020 tidak ada sengketa permohonan informasi publik. PPID Balai
Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta memenuhi semua permintaan informasi
publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.
18
PENGARAH KEPALA BALAI
ANGGOTA
Ka Sub Bag Keuangan
Ka Sub Bag Perencanaan
Kasie Yanop Karantina Hewan
Kasie Yanop Karantina Tumbuhan
ANGGOTA
Kasie Insatek Karantina Hewan
Kasie Insatek Karantina Tumbuhan
Administrator KH
Administrator KT
Administrator PPID
ANGGOTA
Kepala Bidang KH
Kepala Bidang KT
SEKRETARIS Kepala Sub. Bag. Kepegawaian &
Tata Usaha
KETUA II Kepala Bagian Pengawasan
dan Penindakan
KETUA I Kepala Bagian Umum
06
PENGANTAR
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN
Organisasi PPID
Sarana dan Prasarana
Sumber Daya Pengelolaan Informasi
PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020
Alur Pelayanan Informasi Publik
Alur Pengajuan Keberatan Pelayanan Informasi Publik
Mekanisme Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi
Publik
CAPAIAN
Data dan Statistik
Kinerja
Produk Hukum
Kegiatan PPID
Rincian Permohonan Informasi
Ringkasan Informasi Publik
PORTAL PPID
Daftar Informasi Publik di Portal PPID
ANGGARAN
KENDALA DAN REKOMENDASI
PORTAL PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN SOEKARNO HATTA
20
DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI PORTAL PPID
SiDado
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
ALUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
12
13
ALUR PENGAJUAN KEBERATAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK
14
MEKANISME PERMOHONAN PENYELESAIN SENGKETA
INFORMASI PUBLIK
15
42