2–3 · web viewv rencana strategis bappeda dan litbang kab. oku timur tahun 201 6 – 20 21 kata...

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan(BAPPEDA DAN LITBANG)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah dan rahmatNya maka

penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian

Pengembangan Tahun 2016–2021 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dapat diselesaikan.

Rencana Strategis Bappeda dan Litbang ini disusun dalam upaya merealisasikan

perencanaan pembangunan Kabupaten OKU TIMUR dan disusun sesuai dengan Permendagri Nomor

54 Tahun 2010 dengan memuat program-program pembangunan yang mengacu pada RPJMD

Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2016-2021 serta permasalahan aktual di lingkungan tugas dan fungsi

Bappeda dan Litbang.

Kami menyadari bahwa masih ada banyak kekurangan-kekurangan yang terkait dengan

kecukupan data dan informasi serta daya telaah yang terdapat di dalamnya yang mudah–mudahan

pada Tahun-tahun yang akan datang dapat lebih dilengkapi demi kesesuaian dan kesempurnaan sesuai

dengan yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Rencana Strategis Bappeda dan LitbangKab. OKU TIMUR Tahun 2016 – 2021

Martapura, Maret 2017KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG

KAB. OKU TIMUR,

Ir. Ridwan Abubakar, MMPembina Utama Muda

NIP. 19580827 199003 1 001

II - 1


BAB IPENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANGBerdasarkan ketentuan umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Satuan

Kerja Perangkat Daerah yang juga disingkat dengan Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan

SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan. Renstra Bappeda dan Litbang OKU TIMUR merupakan dokumen

perencanaan Bappeda dan Litbang Kabupaten OKU TIMUR untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu

antara kurun waktu 2016-2021 sesuai dengan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2016-2021.

Sesuai amanat pemerintah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus

menyiapkan rancangan Rencana Strategis SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan

berpedoman pada rancangan RPJM Daerah. Renstra SKPD disusun untuk menjaga dan memelihara

kesinambungan pembangunan yang telah dicapai sebelumnya sehingga berfungsi bahan perbandingan

antara kondisi pembangunan daerah yang telah dicapai dengan kondisi pembangunan yang diinginkan

ke depan. Penyusunan rencana pembangunan pada dasarnya merupakan akumulasi perencanaan dari

bawah ke atas dan dari atas ke bawah (bottom up and top down planning) melalui mekanisme dan

tahap penyusunan rancangan disemua tingkatan pemerintahan mulai dari tingkat desa, kecamatan,

kabupaten/kota, provinsi hingga pemerintah pusat. Demikian pula sebaliknya dari pusat, provinsi,

kabupaten, kecamatan hingga pemerintah desa.

Dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten OKU TIMUR Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten OKU TIMUR dan Peraturan Bupati

OKU TIMUR Nomor 33 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Bada-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan Kabupaten

OKU TIMUR, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

kabupaten OKU TIMUR harus melakukan penyesuaian terhadap penyusunan Rencana Strategis yang

akan disusun.

Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2016 – 2021 memuat visi, misi,

serta tugas pokok dan fungsi instansi, lingkungan strategis, dan faktor-faktor penentu keberhasilan,

serta tujuan, sasaran, dan cara mencapainya, dengan harapan dapat memberikan pedoman, arah, dan

tujuan yang jelas untuk masa lima tahun mendatang. Renstra ini disusun berdasarkan program dan

kegiatan yang terencana, terukur, dan dapat memenuhi kehendak, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat

(stakeholders). Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2016-2021 secara umum

memiliki tujuan memberikan arah, pedoman yang terencana dalam mengarahkan seluruh potensi

Rencana Strategis Bappeda dan LitbangKab. OKU TIMUR Tahun 2016 – 2021 II - 2


sumber daya manusia dan potensi lain yang dimiliki dalam rangka mewujudkan visi, misi dan strategi

yang mampu menjawab kemajuan, perkembangan dan tantangan jaman. Secara khusus dirumuskan

untuk memberikan gambaran potensi riil yang dimiliki, melalui faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan

tantangan; menetapkan program dan sasaran kerja yang terarah, terukur yang akan dijadikan pedoman

pada masa lima tahun mendatang; memprediksi hambatan-hambatan yang terjadi dan sekaligus

mencari jalan keluar (solusi); serta memberikan arah dalam upaya menjalin hubungan yang baik dengan

semua pihak.

Dalam penyusunan Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten OKU TIMUR, selain berpedoman

pada RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2016-2021, juga berpedoman pada Dokumen RTRW

Kabupaten OKU TIMUR. tahun 2012-2032. Untuk menjaga keselarasan antara perencanaan

pembangunan di daerah dan nasional, penyusunan renstra Bappeda OKU TIMUR juga melalui proses

review terhadap Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dan Renstra Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional (Bappenas).

Selanjutnya Renstra SKPD yang telah disusun dijadikan pedoman dalam penyusunan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Renja SKPD ini merupakan dokumen

perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. Berikut pada Gambar 1.1 adalah

sistematika Penyusunan Rancangan Renstra SKPD hingga Penetapannya oleh Kepala SKPD.

Gambar 1.1Sistematika Penyusunan Rancangan Renstra SKPD

Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten OKU TIMUR disusun berdasarkan, Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2005-2025, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dan Rencana Tata Ruang



Wilayah (RTRW) Kabupaten OKU TIMUR. Renstra Bappeda ini dibuat untuk jangka waktu 5 (lima)

tahun yang memuat program- program strategis yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan memiliki

indikator-indikator program yang harus dicapai per tahun selama 5 (lima) tahun sebagai bahan

pertanggungjawaban Kepala Bappeda kepada Bupati OKU TIMUR. Renstra SKPD juga sebagai dasar

membuat Rencana Kerja (Renja) Bappeda setiap tahun anggaran. Oleh karena itu, dalam upaya

melaksanakan program dan kegiatan Bappeda dibutuhkan pendanaan yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten OKU TIMUR dan Provinsi Sumatera Selatan,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau sumber dana lain yang sah.

Dari uraian diatas secara umum hubungan antara Rencana Strategis SKPD Bappeda

Kabupaten OKU TIMUR dengan Dokumen Perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem

perencanaan dan penganggaran, baik skala nasional maupun daerah dapat dilihat pada skema sebagai

berikut.

Gambar 1.2Hubungan Renstra Bappeda Kabupaten OKU TIMUR dengan

Dokumen Perencanaan Lainnya


PEMERINTAHPUSAT

PEMERINTAHPROVINSI

RPJP PROVINSI

RENSTRA KL RENJA KL

RKA - KL

RPJM PROVINSI

RKPDPROVINSI

RAPBDPROV.

APBDPROV.

RPJP NASIONAL

RINCIAN APBN

RPJM NASIONAL

RKP RAPBN APBN

KUA

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Diacu

Dijabarkan

Pedoman

Pedoman

Diacu

Diperhatikan Diserasikan malalui MUSRENBANG ProvinsiPedoman Dijabarkan

Pedoman Pedoman

PEMERINTAHKABUPATEN

RPJP KAB.

RENSTRA SKPD

RPJM KAB.

RKPDKAB.

RAPBDKAB.

APBDKAB.

RENJASKPD

RKASKPD

PENJABARAN APBD

KUAPedoman Dijabarkan Pedoman Pedoman

Pedoman Pedoman

Diacu Diperhatikan Diserasikan malalui MUSRENBANG Kabupaten

PENGANGGARANPERENCANAAN PROGRAM

II - 4


1.2. LANDASAN HUKUMPenyusunan Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2016-2021 berdasarkan

pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4725);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undnag – Undang Nomor 0

Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2001 tentang pelaporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4124);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (RTRWN). (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara



Nomor 5059);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2014-2019 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 3);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-188/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian

Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah/RPJMD);

17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera elatan 2006

Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Sumatera Selatan Nomor 14);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 31 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun

2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2008 Nomor 31);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun

2016-2021 (Lembaran Daeah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 2);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten OKU TIMUR (Lembaran Daeah

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6);

21. Peraturan Bupati OKU TIMUR Nomor 33 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Bada-Badan Daerah, Kecamatan serta

Kelurahan Kabupaten OKU TIMUR (Lembaran DaeRah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Tahun 2016 Nomor 33).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN1.3.1 Maksud



Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Bappeda dan Litbang Kabupaten OKU TIMUR

adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang

sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang Kabupaten OKU TIMUR.

2. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk

menentukan prioritas-prioritas dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan

pengembangan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun

waktu 2016-2021 dapat tercapai.

3. Sebagai pedoman umum dan arahan bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Bappeda dan

Litbang untuk melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya didalam menyusun berbagai

kebijakan, program dan kegiatan yang berhubungan dengan proses perencanaan pembangunan,

penelitian dan pengembangan di Kabupaten OKU TIMUR.

4. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan

Pengembangan Kabupaten OKU TIMUR dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan

pembangunan

1.3.2 TUJUANAdapun tujuan penyusunan Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten OKU TIMUR adalah

sebagai berikut :

1. Menetapkan dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Bappeda

dan Litbang kabupaten OKU TIMUR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

2. Menyadari berbagai bentuk kekurangan dan potensi yang dimiliki sebagai kelemahan dan

kelebihan yang harus diperbaiki serta dikembangkan menjadi keperluan untuk mencapai target

kinerja yang telah disepakati bersama.

3. Memperbesar kontribusi Bappeda dan Litbang didalam meningkatkan kualitas perencanaan

pembangunan, penelitian dan pengembanga di Kabupaten OKU TIMUR agar pelaksanaan

pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, efisien, berkelanjutan dan berkeadilan d.

Sebagai kerangka dasar penyusunan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Penelitian dan Pengembangan Kabupaten OKU TIMUR.



1.4. SISTEMATIKA PENULISANSistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) ini mengacu pada Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008

tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan daerah) seperti diuraikan dibawah ini :

BAB I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

2.2 Sumber Daya SKPD

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.2 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

LAMPIRAN



BAB IIGAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA DAN LITBANG

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA DAN LITBANG Berdasarkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-

Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Bappeda dan

Litbang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintaha kabupaten dalam

lingkup perencanaan, pengendalian pembangunan dan litbang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Bappeda dan Litbang Kabupaten Ogan Komering

Ulu Timur mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebujakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah;

2. Penyusunan evaluasi, pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;

3. Pengkajian dan penyusunan rencana strategis pembangunan daerah jangka panjang, jangka

menengah dan jangka pendek;

4. Menysun program-program pembangunan tahunan (propeda) sebagai pelaksanaan rencana-

rencana tersebut pada huruf (a) /, yang di biayai oleh daerah sendiri ataupun yang diusulkan

kepada pemerintah untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional (Propenas);

5. Pelaksanaan koordinator perencanaan pembangunan yang di laksanakan oleh kantor-kantor,

satuan organisasi lainnya dalam lingkungan pemerintah kabupaten, instansi-instansi vertikal dan

bagan-bagan lainnya yang berada dalam wilayah kabupaten;

6. penyusunan anggaran pendapatn dan belanja daerah kabupaten bersama-sama dengan badan

pengelolaan keuangan daerah;

7. pengoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

8. Pengkoordinasian kerja sama dengan pihak luar negeri, antara daerah dan antar lembaga non

pemerintah dalam rangka perencanaan pembangunan daerah;

9. penyusunan laporan pertanggungjawaban buapti di bidang pembangunan

10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan

(Litbang) terdiri dari :

a. Badan;

b. Sekretariat, membawahi :



1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :

1. Sub Bidang Pengakajian Pemerintahan, Peraturan Sosial dan Kependudukan;

2. Sub Bidang Pengkajian Ekonomi, Infrastruktur, Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;

3. Sub Bidang Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Riset.

d. Bidang Ekonomi, membawahi :

1. Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi;

2. Sub Bidang Keuangan dan Penanaman Modal;

3. Sub Bidang Pertanian dan ESDM.

e. Bidang Sosial Budaya, membawahi :

1. Sub Bidang kesehatan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, transmigrasi, KB dan PP;

2. Sub Bidang sosial, kebudayaan, pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, perpustakaan dan

arsip;

3. Sub Bidang tenaga kerja, kepegawaian, pemerintahan, TRANTIB, LINMAS dan PMD.

f. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi :

1. Sub Bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;

2. Sub Bidang perhubungan, perumahan dan pemukiman;

3. Sub Bidang KOMINFO, statistik, persandian, dan lingkungan hidup.

g. Bidang Data, Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, membawahi :

1. Sub Bidang Analisis Ekonomi Makro Daerah dan Kewilayahan;

2. Sub Bidang Program, Data dan Konektifitas;

3. Sub Bidang Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara lengkap bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Kabupaten Ogan

Komering Ulu Timur dapat dilihat dalam Gambar 2.1.




SUB BIDANGKERJASAMA PEMBANGUNAN DAN

PENGEMBANGAN RISET

SUB BIDANG TENAGA KERJA,KEPEGAWAIAN,

PEMERINTAHAN, TRANTIB, LINMAS DAN PMD

SUB BIDANGPENGENDALIAN,

MONITORING, EVALUASI DAN

SUB BIDANGKEUANGAN DAN

PENANAMAN MODAL

SUB BIDANGPROGRAM, DATA DAN

KONEKTIFITAS

SUB BIDANGPENGKAJIAN PEMERINTAHAN,

PERATURAN, SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN

SUB BIDANG ANALISIS EKONOMI MAKRO DAERAH

DAN KEWILAHAYAN

BIDANG DATA, PROGRAM,

PENGENDALIAN, EVALUASI

BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

BIDANGEKONOMI

BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SUB BIDANG PENGKAJIAN EKONOMI,

INSFRASTRUKTUR, PEMBANGUNAN, INOVASI

SUB BIDANGPERTANIAN DAN ESDM

BIDANG INFRASTRUKTUR DAN

PENGEMBANGAN WILAYAH.

SUB BIDANG PERHUBUNGAN, PERUMAHAN

DAN PEMUKIMAN

SUB BIDANGPEKERJAAN UMUM, PENATAAN

RUANG DAN PERTANAHAN

SUB BIDANGKOMINFO, STATISTIK,

PERSANDIAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

SUB BIDANGKESEHATAN, PERLINDUNGAN

ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, TRANSMIGRASI, KB

SUB BIDANGSOSIAL, KEBUDAYAAN, PENDIDIKAN, PEMUDA,

OLAHRAGA, PARIWISATA, PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

SUB BIDANGPERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN

DAN KOPERASI

SUBBAG. PERENCANAAN, EVALUASI

DAN PELAPORAN

SUBBAG UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUBBAG KEUANGAN

KELOMPOK JABATAN

SEKRETARIAT

BADAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASIBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DAN PENELITIAN PENGEMBANGANKABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

( TIPE A)

LAMPIRAN XXIII : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR : TAHUN 2016 TANGGAL : 2016

II - 11


Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda dan Litbang ditetapkan dengan Peraturan

Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut :

A. KEPALA BADANTugas : Membantu bupati dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah,

evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan pembangunan daerah serta melaksanakan penelitian

dan pengembangan daerah yang digunakan dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

Fungsi : a. Penetapan usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;

b. Penyusunan program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan sesuai prosedur untuk

kelancaran pelaksanaan tugas;

c. Penyusunan draft Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah;

d. Penyusunan rekomendasi hasil penelitian dan pengkajian penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun pilihan yang dilaksanakan di daerah untuk

digunakan dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten

Ogan Komering Ulu Timur;

e. Penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD serta Rancangan Renstra

Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

f. Penyusunan IKU dan PK Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

g. Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu

Timur;

h. Pelaksanaan penyusunan dan kesepakatan KUA/KUPA dan PPAS/PPASP Daerah

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

i. Pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD, dan APBD

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

j. Pesinergian dan mengharmonisasikan RTRW Daerah dan RPJMD Kabupaten Ogan

Komering Ulu Timur;

k. Pesinergian dan mengharmonisasikan Kegiatan Kementerian dan Lembaga (K/L) dan

Provinsi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

l. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan

perencanaan pembangunan daerah;

m. Pelaksanaan kerjasama pembangunan dengan pihak lain baik dalam maupun luar negeri;

n. Pelaksanaan penyediaan data dan informasi secara optimal melalui pembangunan sistem

informasi perencanaan pembangunan daerah;

o. Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ogan Komering Ulu

Timur di Bidang Pembangunan;



p. Pelaksanaan koordinasi dan mensinergikan organisasi perangkat daerah dalam lingkungan

pemerintah daerah Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

q. Pemberian laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Ogan Komering Ulu Timur; dan

r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIATTugas : Melaksanakan urusan umum, perlengkapan, perencanaan, keuangan, kepegawaian,

pengkoordinir tugas bidang-bidang pada badan dan urusan lain yang tidak termasuk dalam tugas

dan fungsi bidang-bidang badan.

Fungsi :a. Pengkoordinir usulan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Penelitian Pengembangan;

b. Pengkoordinir kegiatan penyusunan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan Penelitian Pengembangan;

c. Pengkoordinir penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan Penelitian Pengembangan;

d. Pengkoordinir penyusunan LAKIP Bappeda dan Litbang;

e. Pengkoordinir Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (PK) serta evaluasi Renja

Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

f. Pengkoordinir dan persiapan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi serta Musrenbangda

RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang diselenggarakan Bappeda dan Litbang;

g. Pelaksanaan koordinasi pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap realisasi atau

pelaksanaan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan daerah di lingkungan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;

h. Pengkoordinir pengaturan surat masuk, surat keluar dan pendistribusiannya;

i. Pengkoordinir kegiatan bendahara dalam pembayaran dan pengeluaran keuangan dan

bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku;

j. Pengkoordinir tugas-tugas kegiatan perkantoran, kerumahtanggaan, kebersihan, keamanan,

kesejahteraan pegawai;

k. Pembagian tugas, menilai prestasi kerja sub bagian di lingkungan bagian sekretariat sebagai

bahan pembinaan dan pengembangan karier;

l. Pengkoordinir tugas bidang-bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan


m. Penghimpunan penelaahan peraturan perundang-undangan dibidang umum, perlengkapan,

perencanaan, kepegawaian dan keuangan;

n. Pengkoordinir pelaksanaan penyelesaian kasus kepegawaian di lingkungan Badan




o. Penghimpunan usul pengadaan, perawatan barang inventaris di lingkungan Badan


p. Pengkoordinir penyusunan laporan inventarisasi barang milik negara di lingkungan Badan


q. Pengkoordinir pelayanan teknis di bidang umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan

perencanaan; dan

r. Penghimpunan laporan tengah/akhir tahun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Penelitian Pengembangan.

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Tugas :a. Menyusun rencana kegiatan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan


b. Menyusun perencanaan, program, dan Anggaran tahunan Badan Perencanaan


c. Menyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan


d. Menyiapkan bahan pelaksanaan musrenbangda;

e. Menyusun Laporon Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) tahunan Badan


f. Menyusun bahan LKPJ Bappeda dan Litbang;

g. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (PK) Bappeda dan

Litbang;

h. Menyusun bahan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap realisasi atau

pelaksanaan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan daerah di lingkungan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan.

Kepala Sub Bagian KeuanganTugas :a. Menyusun Anggaran dan RKA- SKPD Bappeda dan LITBANG;

b. Melaksanakan penyusunan, penatausahaan, verifikasi dan pelaporan keuangan serta

pengujian pembanyaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian

Pengembangan;



c. Menyelenggarakan administrasi kewajiban pajak pegawai pada Badan Perencanaan


d. Menelaah peraturan perundang-undangan yang menyangkut bidang keuangan;

e. Menyusun laporan kemajuan Fisik dan Keuangan kegiatan-kegiatan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan.

Kepala Sub Bagian Umum dan KepegawaianTugas :a. Melakukan kegiatan urusan administrasi surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga

dan perjalanan dinas;

b. Melaksanakan dan mengendalikan urusan pelaksanaan teknis kantor, perabot,

gedung, pembukuan dan inventaris lainnya;

c. Menyiapkan dan mengusulkan penghapusan barang inventaris sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

d. Menyebarluaskan informasi, melaksanakan urusan kehumasan dan keprotokolan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;

e. Melakukan perencanaan pengembangan dan pembinaan kualitas dan kuantitas

sumber saya aparatur serta urusan-urusan kepegawaian lainnya;

f. Melaksanakan peningkatan disiplin pegawai dilingkungan Badan Perencanaan


g. Menyusun dan melaksakan rencana formasi, pengadaan, penempatan dan

pemerataan pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan


h. Menyiapkan dan meproses usul cuti, cuti tahunan, cuti besar, cuti melahirkan dan cuti

di luar tanggungan negara dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan Penelitian Pengembangan; dan

i. Mempersiapkan dan mengusulkan pemberhentian, pemindahan dan pemensiunan

pegawai dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian

Pengembangan.

C. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGANTugas : Melaksanakan koordinasi penelitian dan pengembangan sebagai bahan penyusunan

perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Fungsi : a. Menyusun dan mengkoordinasikan usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran Bidang

Penelitian dan Pengembangan;

b. Melaksanakan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan Bidang Penelitian dan

Pengembangan;



c. Melaksanakan inventarisasi permasalahan di bidang penelitian dan pengembangan serta

merumuskan langkah permasalahannya;

d. Mengkoordinir penyusunan kerangka studi dan instrumen penelitian dan pengembangan serta

pengelolaan data dan informasi kerjasama pembangunan dan pengembangan riset;

e. Mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengkajian terhadap penyelenggaraan

perencanaan pembangunan daerah;

f. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan forum komunikasi serta

agenda dewan riset daerah;

g. Menghimpun laporan dan rekomendasi serta sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan

penyelenggaraan pembangunan daerah;

h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengkajian dan identifikasi serta menghimpun

laporannya tentang kebijakan nasional yang berdampak pada daerah dalam rangka

sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas nasional dalam pembangunan

daerah.

i. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengkajian dan analisis isu-isu strategis sebagai bahan

penyusunan perencanaan pembangunan daerah;

j. Menghimpun dan menyusun kebijakan atau regulasi yang berkaitan dengan Penelitian dan

Pengembangan Daerah; dan

k. Melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penelitian dan

pengembangan.

Kepala Sub Bidang Pengkajian Pemerintahan, Peraturan Sosial dan KependudukanTugas :a. Merancang usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran urusan Pengkajian

Pemerintahan, Peraturan Sosial dan Kependudukan;

b. Melaksanakan fasilitasi, dan koordinasi pelaksanaan kegiatan urusan Pengkajian

Pemerintah, Peraturan Sosial dan Kependudukan;

c. Melaksanakan inventarisasi permasalahan di urusan Pengkajian Pemerintah,

Peraturan Sosial dan Kependudukan serta merumuskan langkah permasalahannya;

d. Menyusunan kerangka studi dan instrumen analisis urusan Pengkajian Pemerintahan,

Peraturan Sosial dan Kependudukan;

e. Menyiapkan pelaksanaan penelitian dan pengkajian terhadap penyelenggaraan

perencanaan pembangunan daerah urusan Pemerintahan, Peraturan Sosial dan

Kependudukan;

f. Menyusun laporan dan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan urusan

Pemerintahan, Peraturan Sosial dan Kependudukan;

g. Menyiapkan penyelenggaraan pengkajian dan identifikasi serta menyusun laporannya

tentang kebijakan nasional urusan Pemerintahan, Peraturan Sosial dan



Kependudukan yang berdampak pada daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan

kebijakan dan program prioritas nasional dalam pembangunan daerah;

h. Menyiapkan penyelenggaraan pengkajian dan analisis isu-isu strategis sebagai bahan

penyusunan perencanaan pembangunan daerah urusan Pemerintahan, Peraturan

Sosial dan Kependudukan;

i. Menyiapkan konsep Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan urusan

Pengkajian Pemerintahan, Peraturan Sosial dan Kependudukan; dan

j. Melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengkajian

urusan Pemerintahan, Peraturan Sosial dan Kependudukan.

Kepala Sub Bidang Pengkajian Ekonomi, Insfrastruktur, Pembangunan, Inovasi dan TeknologiTugas :a. Merancang usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran urusan Pengakajian Ekonomi,

Insfrastruktur, Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;

b. Melaksanakan fasilitasi, dan koordinasi pelaksanaan kegiatan urusan Pengakajian

Ekonomi, Insfrastruktur, Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;

c. Melaksanakan inventarisasi permasalahan di urusan Pengakajian Ekonomi,

Insfrastruktur, Pembangunan, Inovasi dan Teknologi serta merumuskan langkah

permasalahannya;

d. Merencanakan pelaksanaan kegiatan Pengakajian Ekonomi, Insfrastruktur,

Pembangunan, Inovasi dan Teknologi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan

instansi lainnya;

e. Menyusun kerangka studi dan instrumen analisis urusan Pengakajian Ekonomi,


f. Menyiapkan pelaksanaan penelitian dan pengkajian terhadap penyelenggaraan

perencanaan pembangunan daerah urusan Ekonomi, Insfrastruktur, Pembangunan,

Inovasi dan Teknologi;

g. Menyusun laporan dan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan urusan

Ekonomi, Insfrastruktur, Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;

h. Menyiapkan penyelenggaraan pengkajian dan identifikasi serta menyusun laporannya

tentang kebijakan nasional urusan Ekonomi, Insfrastruktur, Pembangunan, Inovasi dan

Teknologi yang berdampak pada daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan

kebijakan dan program prioritas nasional dalam pembangunan daerah;

i. Menyiapkan penyelenggaraan pengkajian dan analisis isu-isu strategis sebagai bahan

penyusunan perencanaan pembangunan daerah urusan Ekonomi, Insfrastruktur,

Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;



j. Menyiapkan konsep Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan urusan Ekonomi,


k. Melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengkajian

urusan Ekonomi, Insfrastruktur, Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.

Kepala Sub Bidang Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan RisetTugas :a. Merancang usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran urusan Kerjasama

Pembangunan dan Pengembangan Riset;

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan urusan Kerjasama Pembangunan dan

Pengembangan Riset;

c. Merencanakan pelaksanaan kegiatan Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan

Riset dengan Organisasi Perangkat Daerah dan instansi lainnya;

d. Menyusunan kerangka studi dan instrumen analisis urusan Kerjasama Pembangunan

dan Pengembangan Riset;

e. Menyiapkan pelaksanaan Kerjasama dan Pengembangan Riset hasil penelitian dan

pengkajian terhadap penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah;

f. Menyiapkan penyelenggaraan kegiatan forum komunikasi publik;

g. Menyiapkan konsep Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan urusan

Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Riset; dan

h. Melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil Kerjasama

Pembangunan dan Pengembangan Riset.

D. BIDANG EKONOMITugas : Melaksanakan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi dalam rangka perumusan kebijakan,

program, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan bidang Ekonomi.

Fungsi :a. Mengoordinasikan usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran Bidang Ekonomi;

b. Mengoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD bidang

ekonomi;

c. Memverifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah mitra bidang Ekonomi;

d. Pengkoordinasian penyusunan IKU dan PK SKPD mitra bidang Ekonomi;

e. Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD bidang ekonomi;

f. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD

Bidang Ekonomi;

g. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD,

dan APBD Bidang Ekonomi;.



h. Mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang ekonomi;

i. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian dan

Lembaga (K/L) dan Provinsi di daerah bidang ekonomi;

j. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program DAK bidang ekonomi;

k. Pengkoordinasian dukungan sumber-sumber pendanaan untuk perencanaan pembangunan

di seluruh sektor;

l. Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang

ekonomi;

m. Melaksanakan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah

bidang ekonomi; dan

n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah

bidang ekonomi.

Kepala Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Tugas :a. Menyusun usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran subbidang perdagangan,

perindustrian dan koperasi;

b. Merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD urusan

Perdagangan, perindustrian dan koperasi;

c. Memverifikasi rancangan renstra perangkat daerah urusan perdagangan, perindustrian

dan koperasi;

d. Memverifikasi IKU dan PK SKPD urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi;

e. Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD urusan perdagangan, perindustrian

dan koperasi;

f. Menyusun perencanaan program DAK urusan perdagangan, perindustrian dan

koperasi;

g. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD

urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi;

h. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah urusan

perdagangan, perindustrian dan koperasi;

i. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD,

RKPD dan APBD urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi;

j. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan

perdagangan, perindustrian dan koperasi;

k. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan

Perdagangan, perindustrian dan koperasi;

l. Merencanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan

daerah urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi; dan



m. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan

pembangunan daerah urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi.

Kepala Sub Bidang Keuangan dan Penanaman ModalTugas :a. Menyusun usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran sub bidang keuangan dan

penanaman modal;

b. Merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD urusan keuangan

dan penanaman modal;

c. Memverifikasi rancangan renstra perangkat daerah urusan keuangan dan penanaman

modal;

d. Membuat konsep dukungan sumber-sumber pendanaan untuk perencanaan

pembangunan di seluruh sektor;

e. Memverifikasi IKU dan PK SKPD urusan urusan keuangan dan penanaman modal;

f. Menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD urusan keuangan dan penanaman

modal;

g. Menyusun perencanaan program DAK urusan keuangan dan penanaman modal;

h. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD

urusan keuangan dan penanaman modal;

i. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah urusan

keuangan dan penanaman modal;

j. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD,

RKPD dan APBD urusan keuangan dan penanaman modal;

k. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan


l. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan


m. Merencanakan pengendalian / monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan

daerah urusan keuangan dan penanaman modal; dan

n. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan

pembangunan daerah Urusan keuangan dan penanaman modal.

Kepala Sub Bidang Pertanian dan ESDMTugas :a. Menyusun usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran urusan sub bidang pertanian

dan ESDM;

b. Merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD urusan pertanian

dan ESDM;



c. Memverifikasi rancangan renstra perangkat daerah urusan pertanian dan ESDM;

d. Memverifikasi IKU dan PK SKPD urusan urusan pertanian dan ESDM;

e. Menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD urusan pertanian dan ESDM;

f. Menyusun perencanaan program DAK urusan pertanian dan ESDM;


urusan pertanian dan ESDM;


pertanian dan ESDM;

i. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD,

RKPD dan APBD urusan pertanian dan ESDM;


pertanian dan ESDM;


pertanian dan ESDM;

l. Merencanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan

daerah urusan pertanian dan ESDM; dan


pembangunan daerah urusan pertanian dan ESDM.

E. BIDANG SOSIAL BUDAYATugas : Melaksanakan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi dalam rangka perumusan kebijakan,

program, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan bidang Sosial Budaya.

Fungsi :a. Mengkoordinasikan usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran Bidang Sosial Budaya;

b. Mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD bidang Sosial

Budaya;

c. Memverifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah bidang Sosial Budaya;

d. Mengkoordinasikan penyusunan IKU dan PK SKPD bidang Sosial Budaya;

e. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD bidang Sosial Budaya;

f. Mengkoordinasikan perencanaan program DAK bidang Sosial Budaya;

g. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang

Sosial Budaya;

h. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD

dan APBD Bidang Sosial Budaya;.

i. Mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang Sosial

Budaya;

j. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kemeterian dan Lembaga

(K/L) dan Provinsi di daerah bidang Sosial Budaya;



k. Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang Sosial

Budaya;

l. Melaksanakan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah

bidang Sosial Budaya; dan

m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah

bidang Sosial Budaya.

Kepala Sub Bidang kesehatan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, transmigrasi, KB dan PPTugas : a. Menyusun usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran berbasis kinerja tahunan sub

bidang kesehatan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, transmigrasi, KB Dan

PP;


kesehatan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, transmigrasi, KB Dan PP;

c. Memverifikasi rancangan renstra perangkat daerah urusan kesehatan, perlindungan

anak, pengendalian penduduk, transmigrasi, KB Dan PP;

d. Memverifikasi IKU dan PK urusan kesehatan, perlindungan anak, pengendalian

penduduk, transmigrasi, KB Dan PP

e. Menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD urusan kesehatan, perlindungan anak,

pengendalian penduduk, transmigrasi, KB dan PP;

f. Menyusun perencanaan program DAK urusan kesehatan, perlindungan anak,

pengendalian penduduk, transmigrasi, KB dan PP;


urusan kesehatan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, transmigrasi, KB Dan

PP;




RKPD dan APBD urusan kesehatan, perlindungan anak, pengendalian penduduk,

transmigrasi, KB Dan PP;




kesehatan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, transmigrasi, KB Dan PP dan;

l. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan

pembangunan daerah urusan kesehatan, perlindungan anak, pengendalian penduduk,

transmigrasi, KB Dan PP.



Kepala Sub Bidang sosial, kebudayaan, pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, perpustakaan dan arsipTugas :a. Menyusun usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran berbasis kinerja tahunan sub

bidang sosial, kebudayaan, pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, perpustakaan

dan arsip;

b. Merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD urusan sosial,

kebudayaan, pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, perpustakaan dan arsip;

c. Memverifikasi rancangan renstra perangkat daerah urusan sosial, kebudayaan,

pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, perpustakaan dan arsip;

d. Memverifikasi IKU dan PK urusan sosial, kebudayaan, pendidikan, pemuda, olahraga,

pariwisata, perpustakaan dan arsip;

e. Menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD urusan sosial, kebudayaan,

pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, perpustakaan dan arsip;

f. Menyusun perencanaan program DAK urusan sosial, kebudayaan, pendidikan,

pemuda, olahraga, pariwisata, perpustakaan dan arsip;


urusan sosial, kebudayaan, pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, perpustakaan

dan arsip;


sosial, kebudayaan, pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, perpustakaan dan

arsip;


RKPD dan APBD urusan sosial, kebudayaan, pendidikan, pemuda, olahraga,

pariwisata, perpustakaan dan arsip;

j. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan sosial,


k. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan sosial,


l. Merencanakan pengendalian / monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan

daerah urusan sosial, kebudayaan, pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata,

perpustakaan dan arsip; dan


pembangunan daerah urusan sosial, kebudayaan, pendidikan, pemuda, olahraga,

pariwisata, perpustakaan dan arsip.



Kepala Sub Bidang tenaga kerja, kepegawaian, pemerintahan, TRANTIB, LINMAS dan PMDTugas :a. Menyusun usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran berbasis kinerja tahunan sub

bidang tenaga kerja, kepegawaian, pemerintahan, TRANTIB, LINMAS dan PMD;

b. Merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan tenaga kerja,

kepegawaian, pemerintahan, TRANTIB, LINMAS dan PMD;

c. Memverifikasi rancangan renstra perangkat daerah urusan tenaga kerja, kepegawaian,

pemerintahan, TRANTIB, LINMAS dan PMD;

d. Memverifikasi IKU dan PK urusan tenaga kerja, kepegawaian, pemerintahan,

TRANTIB, LINMAS dan PMD;

e. Menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD urusan tenaga kerja, kepegawaian,


f. Menyusun perencanaan program DAK urusan tenaga kerja, kepegawaian,



urusan tenaga kerja, kepegawaian, pemerintahan, TRANTIB, LINMAS dan PMD;


tenaga kerja, kepegawaian, pemerintahan, TRANTIB, LINMAS dan PMD;


RKPD dan APBD urusan tenaga kerja, kepegawaian, pemerintahan, TRANTIB,

LINMAS dan PMD;

j. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan tenaga

kerja, kepegawaian, pemerintahan, TRANTIB, LINMAS dan PMD;

k. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan tenaga

kerja, kepegawaian, pemerintahan, TRANTIB, LINMAS dan PMD;

l. Merencanakan pengendalian / monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan

daerah urusan tenaga kerja, kepegawaian, pemerintahan, TRANTIB, LINMAS dan

PMD; dan


pembangunan daerah urusan tenaga kerja, kepegawaian, pemerintahan, TRANTIB,

LINMAS dan PMD.

F. BIDANG INFRASTRUKTUR Dan PENGEMBANGAN WILAYAHTugas : Melaksanakan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi dalam rangka perumusan kebijakan,

program, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan bidang Infrastruktur dan Pengembangan

Wilayah.

Fungsi :



a. Mengoordinasikan usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran Bidang Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah;

b. Mengoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD bidang

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

c. Memverifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan

Wilayah;

d. Mengkoordinasikan penyusunan rencana tata ruang kabupaten, kawasan strategis dan

rencana tata ruang kawasan;

e. Mengkoordinasikan pengelolaan Geografhic Information System (GIS) Kabupaten;

f. Mengkoordinasikan perencanaan program DAK bidang Insfrastruktur dan Pengembangan

Wilayah;

g. Mengkoordinasikan penyusunan masterplan/rencana umum bidang infrastruktur dan

pengembangan wilayah;

h. Mengkoordinasikan penyusunan peraturan perundangan daerah terkait bidang infrastruktur

dan pengembangan wilayah;

i. Mengkoordinasikan penanggulangan dan penanganan bencana;

j. Mengkoordinasikan penyusunan IKU dan PK bidang Infrastruktur dan Pengembangan

Wilayah;

k. Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD bidang Infrastruktur

dan Pengembangan Wilayah;

l. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

m. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD

dan APBD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;.

n. Mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang Infrastruktur

dan Pengembangan Wilayah;

o. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian dan

Lembaga (K/L) dan Provinsi di daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

p. Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

q. Melaksanakan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah

bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan

r. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah

bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Kepala Sub Bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahanTugas :



a. Menyusun usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran berbasis kinerja tahunan sub

bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;

b. Merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD urusan pekerjaan

umum, penataan ruang dan pertanahan;

c. Memverifikasi rancangan renstra perangkat daerah urusan pekerjaan umum, penataan

ruang dan pertanahan;

d. Membuat konsep penyusunan rencana tata ruang kabupaten, kawasan strategis dan

rencana tata ruang kawasan;

e. Mengelola Geografhic Information System (GIS) Kabupaten;

f. Menyusun perencanaan program DAK urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan

pertanahan;

g. Membuat konsep masterplan/rencana umum urusan pekerjaan umum, penataan ruang

dan pertanahan;

h. Membuat konsep peraturan perundangan daerah terkait urusan pekerjaan umum,

penataan ruang dan pertanahan;

i. Memverifikasi IKU dan PK urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;

j. Menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD urusan pekerjaan umum, penataan

ruang dan pertanahan;

k. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD

urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;

l. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah urusan

pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;

m. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD,

RKPD dan APBD urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;

n. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan


o. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan


p. Merencanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan

daerah urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan; dan

q. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan

pembangunan daerah urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan.

Kepala Sub Bidang perhubungan, perumahan dan pemukimanTugas :a. Menyusun usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran berbasis kinerja tahunan sub

bidang perhubungan, perumahan dan pemukiman;




perhubungan, perumahan dan pemukiman;

c. Memferivikasi rancangan renstra perangkat daerah urusan perhubungan, perumahan

dan pemukiman;

d. Membuat konsep masterplan/rencana umum urusan perhubungan, perumahan dan

pemukiman;

e. Membuat konsep peraturan perundangan daerah terkait urusan perhubungan,

perumahan dan pemukiman;

f. Menyusun perencanaan program DAK urusan perhubungan, perumahan dan

pemukiman;

g. Memferivikasi IKU dan PK urusan perhubungan, perumahan dan pemukiman;

h. Menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD urusan perhubungan, perumahan dan

pemukiman;

i. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD

urusan perhubungan, perumahan dan pemukiman;

j. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah urusan


k. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD,

RKPD dan APBD urusan perhubungan, perumahan dan pemukiman;

l. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan


m. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan


n. Merencanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan

daerah urusan perhubungan, perumahan dan pemukiman; dan

o. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan

pembangunan daerah urusan perhubungan, perumahan dan pemukiman.

Kepala Sub Bidang KOMINFO, statistik, persandian, dan lingkungan hidupTugas :a. Menyusun usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran berbasis kinerja tahunan sub

bidang KOMINFO, statistik, persandian, dan lingkungan hidup;


KOMINFO, statistik, persandian, dan lingkungan hidup;

c. Memverifikasi rancangan renstra perangkat daerah urusan KOMINFO, statistik,

persandian, dan lingkungan hidup;

d. Membuat konsep masterplan/rencana umum urusan KOMINFO, statistik, persandian,

dan lingkungan hidup;



e. Membuat konsep peraturan perundangan daerah terkait urusan KOMINFO, statistik,


f. Menyusun perencanaan program DAK urusan KOMINFO, statistik, persandian, dan

lingkungan hidup;

g. Membuat konsep perencanaan penanggulangan dan penanganan bencana;

h. Memverifikasi IKU dan PK urusan KOMINFO, statistik, persandian, dan lingkungan

hidup;

i. Menyiapkan pelaksanaan musrenbang RPJPD urusan KOMINFO, statistik,


j. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD

urusan KOMINFO, statistik, persandian, dan lingkungan hidup;

k. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah urusan


l. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD,

RKPD dan APBD urusan KOMINFO, statistik, persandian, dan lingkungan hidup;

m. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah urusan


n. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan


o. Merencanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan

daerah urusan KOMINFO, statistik, persandian, dan lingkungan hidup; dan

p. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan

pembangunan daerah urusan KOMINFO, statistik, persandian, dan lingkungan hidup.

G. BIDANG DATA, PROGRAM, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORANTugas : Melaksanakan koordinasi, sinergitas dan penghimpunan data, dalam rangka perumusan

kebijakan, program, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pembangunan daerah.

Fungsi :a. Mengoordinasikan usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran Bidang Data, Program,

Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan;

b. Menghimpun data dan informasi dalam rangka penyusunan dokumen rencana pembangunan

daerah;

c. Mengoordinasikan penyusunan program dan anggaran tahunan, menengah dan jangka

panjang daerah;

d. Mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi;

e. Mengoordinasikan pembangunan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;

f. Mengoordinasikan dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka penyusunan rancangan

program kebijakan pembangunan daerah;



g. Pengkoordinasian penyusunan dan penandatanganan kesepakatan KUA/KUPA dan

PPAS/PPASP;

h. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan analisis makroekonomi daerah;

i. Menghimpun laporan dan bahan perumusan kebijaksanaan hasil daerah;

j. Mengoordinasikan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD;

k. Mengoordinasikan Penyusunan Laporan Pertangungjawaban (LKPJ) Bupati bidang

pembangunan,

l. Mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap realisasi atau

pelaksanaan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan, menengah dan jangka panjang

daerah; dan

m. Menghimpun laporan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap realisasi atau

pelaksanaan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan daerah.

Kepala Sub Bidang Analisis Ekonomi Makro Daerah dan KewilayahanTugas :

a. Menyusun usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Sub Bidang analisis

ekonomi makro daerah dan kewilayahan;

b. Menyusun data dan informasi urusan Ekonomi Makro Daerah dan Kewilayahan dalam

rangka penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah;

c. Menyelenggarakan pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal

urusan Ekonomi Makro Daerah dan Kewilayahan;

d. Menyelenggarakan kegiatan analisis daerah yang mencakup kegiatan analisis

ekonomi makro daerah dan kewilayahan;

e. Menyusun laporan dan bahan perumusan hasil analisis ekonomi makro daerah dan

kewilayahan.

Kepala Sub Bidang Program, Data dan KonektifitasTugas :a. Menyusun usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan sub bidang analisis

kewilayahan dan konektivitas;

b. Menghimpun data sektoral daerah dalam rangka penyusunan dokumen rencana

pembangunan daerah;

c. Menyusun program dan anggaran tahunan, menengah dan jangka panjang daerah;

d. Menyusun dan membuat konsep penandatanganan kesepakatan KUA/KUPA dan

PPAS/PPASP;

e. Menyelenggarakan pengelolaan dan pemanfaatan data sektoral daerah secara

optimal;

f. Menyusun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;



g. Mengumpulkan rancangan program kebijakan pembangunan daerah dari unit

kerja/instansi terkait dan;

h. Menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD;

Kepala Sub Bidang Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan PelaporanTugas :a. Menyusun usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran sub bidang pengendalian,

monitoring, evaluasi dan pelaporan;

b. Menyusun laporan pertangungjawaban (LKPJ) Bupati Bidang Pembangunan;

c. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap realisasi atau

pelaksanaan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan, menengah dan jangka

panjang daerah; dan

d. Membuat laporan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap realisasi atau

pelaksanaan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan, menengah dan jangka

panjang daerah.

H. JABATAN FUNGSIONAL

2.2 SUMBER DAYA BAPPEDA DAN LITBANG2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Kepemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi terbentuknya

pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good governance digerakkan oleh prinsip-prinsip

partisipatif, penegakan hukum yang efektif,transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis,

efektif dan efisien, profesional,akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut,

peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus

menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang

akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja

mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan

fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu,

pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu

menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan

inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa

diwujudkan jika aparaturnya cerdas.

Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur Bappeda dan Litbang Kabupaten

Ogan Komering Ulu Timur berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sampai

Bulan Januari Tahun 2017 berjumlah 46 orang. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi

Bappeda dan Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dapat dilihat pada tabel 2.1.



Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.1, Bappeda menjalankan fungsi koordinasi

dengan SKPD lain. Bidang perencana di Bappeda dan Litbang bermitra dengan SKPD di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan secara intensif

melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Fungsi

koordinasi merupakan fungsi paling strategis yang dijalankan oleh Bappeda dan Litbang melalui

4 (empat) bidang perencana yaitu Bidang Sosial Budaya, Bidang Infrastruktur, Bidang Ekonomi,

Bidang Litbang. Keempat bidang tersebut mengkoordinasikan seluruh SKPD dalam kegiatan

perencanan pembangunan.

Tabel 2.1Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

Bappeda dan Litbang Kabupaten OKU TIMUR

No Uraian

Esselon I

Esselon II

Esselon III

Esselon IV

Staf

Jumlah

1 Kepala Bappeda 1 12 Sekretariat 1 3 14 183 Bidang Sosial Budaya 1 1 3 53 Bidang Insfrastruktur 1 1 3 54 Bidang Ekonomi 1 2 3 65 Bidang Litbang 1 2 4 7

6 Bidang Program Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan

1 1 3 5

Jumlah 1 6 10 30 47

Sekretariat memiliki jumlah pejabat pada eselon IV dan jumlah karyawan yang lebih

banyak daripada bidang yang lain, mengingat beban kerja di sekretariat yang cukup tinggi.

Yang menjadi catatan dalam struktur Bappeda dan Litbang adalah adanya jabatan fungsional

peneliti dan perencana yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Bappeda dan

Litbang dan tidak terikat secara struktur dengan bidang-bidang perencana. Kondisi

kepegawaian Bappeda dan Litbang berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada

Tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan Bappeda dan Litbang Kabupaten OKU TIMUR

No Uraian S3 S2 S1 D3 SLTA SLTP Jumlah

1 Kepala Bappeda 1 12 Sekretariat 2 7 1 8 183 Bidang Sosial Budaya 3 1 1 53 Bidang Insfrastruktur 2 2 1 54 Bidang Ekonomi 3 2 1 6



5 Bidang Litbang 2 4 1 7

6Bidang Program Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan

2 3 5

Jumlah 15 19 1 11 47

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya.

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2, tingkat pendidikan karyawan Bappeda dan

Litbang yang paling banyak adalah pendidikan S-1 sebanyak 19 orang (40,42%). Tingkat

pendidikan bagian terbesar dari karyawan Bappeda dan Litbang yang relatif tinggi ini

merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Bappeda dan Litbang secara

umum.

Jumlah karyawan Bappeda dan Litbang yang menamatkan pendidikan S-2 cukup besar,

tercatat sebanyak 15 orang. Secara persentase, jumlah tersebut mencapai 31,91 % dari

seluruh karyawan Bappeda dan Litbang, tentu ini menjadi modal dasar yang besar dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang sebagai lembaga perencana secara

optimal.

2.2.2 ANGGARANDari sisi anggaran, bappeda dan litbang mendapatkan alokasi anggaran yang

meningkat dari tahun ke tahun, tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran

2012-2016 beserta serapannya sebagai berikut :

Tabel 2.3 Alokasi Anggaran Bappeda dan LitbangKabupaten OKU TIMUR Tahun 2012-2016

No Tahun Anggaran

Jumlah Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Persentase

(%)1 2012 3.325.093.159,- 3.112.289.556,- 93,602 2013 2.325.996.000,- 2.199.942.507,- 94,583 2014 4.711.950.000,- 4.224.014.112,- 89,644 2015 1.908.112.600,- 1.715.195.512 89,895 2016 4.447.816.275,- 3.686.887.553,- 82,89

Permasalahan anggaran di Bappeda dan Litbang juga berkaitan Alokasi Uang

Persediaan (UP) untuk Bappeda dan Litbang kabupaten OKU TIMUR masih belum mencakupi



untuk membackup kegiatan rutin, terbatasnya alokasi dana yang dikelola Bappeda dan Litbang

kabupaten OKU Timur untuk melaksanakan kegiatan selama 1 tahun, dan panjangnya proses

birokrasi dalam pengajan SPP.

Belum terintegrasinya Perencanaan dan penganggaran dalam satu sistem, manjadi

titik lemah selanjutnya, dimana otoritasnya tidak berada pada institusi Bappeda dan Litbang

sehingga menyebabkan banyak kegiatan yang sudah direncanakan,tereduksi pada proses

penganggaran.

2.2.3 ASET, SARANA DAN PRASARANAKondisi saat ini masih menunjukan belum terpenuhinya kebutuhan peralatan dan

perlengkapan perkantoran yang memadai. Berikut kondisi Rekapitulasi barang dan inventaris

kantor Bappeda dan Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dapat dilihat pada

Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4Daftar Inventaris Barang

Bapeda dan Litbang Kab. OKU TIMUR Tahun 2016

No Nama/Jenis Barang Jumlah BarangKondisi Barang

Baik Kurang Baik

1 Kendaraan Roda 4 32 Kendaraan Roda 2 103 Komputer 5 4 Laptop 4 5 Stabilizer/UPS 2 6 Printer 2 7 Faximile 1 8 Ploter 1 9 Handycame 1 10 Camera Digital 0 11 Mesin Tik 0 12 Mesin Jilid Spiral 1



13 Digitalzer 0 14 GPS 5 0 15 Telepon 1 16 Scanner 0 17 Pompa Air 1 18 Kompor Gas 0 19 Kipas Angin 2 20 AC 15 21 LCD 2 22 Genset 1 23 Televisi 0 24 Meja Biro Sedang 38 25 Meja Biro Besar 3 26 Kursi Kerja 96 27 Meja Rapat 2 28 Meja Recepsionist 1 29 Sova 1 30 Filling Cabinet 8 31 Lemari Buku 2 32 Lemari Peta 1 33 Brankas 1 34 Lemari Arsip 9 35 Meja Komputer 0 36 Lemari Perpustakaan 1

2.3 KINERJA PELAYANAN BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN OKU TIMURPenetapan Kinerja Bappeda dan Litbang Kab. OKU TIMUR dipergunakan dalam rangka

mengukur kinerja pelayanan Bappeda dan Litbang Kab. OKU TIMUR. Indikator yang dipergunakan

untuk mengukur kinerja pelayanan Bappeda dan Litbang Kab. OKU TIMUR sekurang-kurangnya

mencakup salah satu dari kelompok indikator sebagai berikut:

1. Indikator kinerja SPM. Akan tetapi saat ini Bappeda dan Litbang Kabupaten OKU TIMUR belum

menetapkan SPM.

2. Indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Indikator yang dipakai adalah indikator yang terdapat pada Lampiran I Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

3. Indikator yang telah dikembangkan SKPD secara mandiri berdasarkan hasil analisis standar

pelayanan sesuai tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang Kabupaten OKU TIMUR.

4. Indikator Sustainable Development Goals (SDGs) periode 2015-2030 ataupun indikator lain yang

telah diratifikasi oleh pemerintah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang

Kabupaten OKU TIMUR.



Besaran target kinerja baik menurut Standar Pelayanan minimum (SPM), Indikator Kinerja

Kunci (IKK) atau kinerja lainnya ditentukan sesuai dengan analisis kebutuhan tiap indikator dan

disesuaikan dengan besaran target capaian yang telah dihasilkan pada periode sebelumnya.

Berikut pada tabel 2.5 dapat dilihat Target Capaian Kinerja Pelayanan Bappeda dan Litbang

Kab. OKU TIMUR dalam kurun waktu 2016-2021.



Tabel 2.5Pencapaian Kinerja Bappeda dan LitbangKabupaten OKU TIMUR Tahun 2010-2015

NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun

ke-1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB 50% 20% 25% 35% 45% 50% 0 0 0 30 0 0 0 60

2 Rasio Bangunan ber-IMB per satuan Bangunan 10% 5% 6% 7.5% 9% 10% 0 0 0 10 0 0 0 1003 Rasio Ruang publik yang berubah peruntukannya 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 04 Rasio ketaatan terhadap RTRW 80% 50% 60% 70% 75% 80% 100 100 100 50 167 143 133 635 Luas Wilayah Produktif Ha6 Luas wilayah Industri Ha7 Luas Wilayah Kebanjiran Ha8 Luas Wilayah Kekeringan Ha9 Luas Wilayah perkotaan Ha

10Rasio pengaduan tentang keluhan masyarakat/instansi terhadap dokumen RTRW yang ditindaklanjuti

25% 5% 10% 15% 20% 25% 100 100 100 25 1000 667 500 100

11Jumlah Pengaduan tentang keluhan masyarakat/instansi terhadap dokumen RPJMD yang ditindaklanjuti

100% 80% 85% 90% 95% 100% 100 100 100 100 118 111 111 100

12Jumlah Pengaduan tentang keluhan masyarakat/instansi terhadap dokumen RPJPD yang ditindaklanjuti

100% 80% 85% 90% 95% 100% 100 100 100 100 118 111 105 100






ke-1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

13 Rasio SKPD yang menyusun Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) sesuai dengan ketentuan 100% 80% 85% 90% 95% 100% 100 100 100 0 118 111 111 0

14 Rasio SKPD yang menyusun Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan ketentuan 100% 80% 85% 90% 95% 100% 100 100 100 0 118 111 111 0

15 Rasio SKPD yang menyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan ketentuan 100% 80% 85% 90% 95% 100% 20 20 20 50 24 22 21 50

16 Angka hasil evaluasi penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kab. OKU TIMUR 80% 55% 60% 65% 70% 80% 70 70 70 0 117 108 100 0

17 Rasio SKPD yang menyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan ketentuan 100% 80% 85% 90% 95% 100% 55 75 75 90 65 83 78 90

18 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan PERDA 100% 100% 100

%100%

100%

100%

100%

19 Tersedianya Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dalam PERDA 100% 100% 100

%100%

100%

100%

100%

20 Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA 100% 100% 100

%100%

100%

100%

100%

21 Rasio Program RPJMD ke dalam RKPD 75% 55% 60% 65% 70% 75%

22 Rasio pengaduan tentang keluhan terhadap data dan informasi pembangunan yang ditindaklanjuti 60% 40% 45% 50% 55% 60% 0 0 0 60 0 0 0 100

23 Rasio kecamatan dan kelurahan/desa yang telah memiliki peta digital 50% 30% 35% 40% 45% 50% 10 10 15 10 29 25 33 20

24 Rasio permintaan data dan informasi pembangunan yang ditindaklanjuti 50% 30% 35% 40% 45% 50% 50 50 55 50 143 125 122 100






ke-1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

25Jumlah kerjasama pembangunan dengan pemerintah daerah lain, instansi vertikal dan pihak swasta, baik dari dalam maupun luar negeri

5 Krjasma 1 2 3 4 5 3 5 5 4 150 167 125 80

26 Jumlah kesepakatan tentang program pembangunan di daerah perbatasan 5 Kspktn 1 2 3 4 5 2 1 1 4 100 33 25 80

27Rasio pengaduan tentang keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan Musrenbang yang ditindaklanjuti

80% 60% 65% 70% 75% 80% 60 70 75 70 92 100 100 80

28 Rasio pengaduan tentang pelanggaran rencana tata ruang/ RTR yang ditindaklanjuti 75% 55% 60% 65% 70% 75% 0 0 0 50 0 0 0 60

29 Rasio kesesuaian/keselarasan program pembangunan dengan rencana pembangunan 75% 55% 60% 65% 70% 75% 45 55 60 80 75 85 85 106

30 Rasio anggaran pembangunan untuk masyarakat/publik dalam APBD 50% 30% 35% 40% 45% 50% 35 41 45 50 100 103 100 100

31 Rasio anggaran untuk pencapaian Millenium Development Goal (MDG’s) 5% 1% 2% 3% 4% 5% 2 24 24 10 100 800 600 200

32 Rasio anggaran untuk penanggulangan kemiskinan 5% 1% 2% 3% 4% 5% 2 23 23 10 100 767 575 20033 Rasio belanja pembangunan sektor pendidikan 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20 38 38 20 100 190 190 100

34 Rasio staf yang telah mengikuti diklat bidang perencanaan pembangunan 80% 60% 65% 70% 75% 80% 42 40 50 50 65 57 67 63

35 Rasio staf yang telah mengikuti diklat bidang manajemen keuangan dan administrasi perkantoran 20% 12% 14% 16% 18% 20% 4,7 10 13 8 34 63 72 44

36 Rasio staf yang telah mengikuti diklat bidang penganggaran dan kerjasama pembangunan 20% 12% 14% 16% 18% 20% 97 7 6 16 693 44 33 88






ke-1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

37 Rasio staf yang telah mengikuti diklat bidang manajemen dan evaluasi pembangunan 20% 12% 14% 16% 18% 20% 0 3 0 0 0 19 0 0

38 Rasio staf yang telah mengikuti diklat bidang pemetaan 20% 12% 14% 16% 18% 20% 4,7 4 15 0 34 25 83 0

39 Rasio sub bidang/sub bagian yang memiliki CPU/laptop 100% 80% 85% 90% 95% 100% 62 100 100 100 73 111 105 105

Sumber : Pengolahan dan Analisa Tim Penyusun Renstra Bappeda OKU TIMUR, 2016



Pendanaan merupakan salah satu faktor pendukung dalam usaha pencapaian target kinerja

yang telah direncanakan. Dari rasio antara realisasi penyerapan anggaran dan anggaran yang dapat

dikatakan baik atau kurang baik dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja

pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD, misalnya prosedur atau mekanisme, jumlah dan kualitas

personil (sumber daya manusia), progress pelaksanaan program dan sebagainya.

Dengan demikian, selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan pendanaan pelayanan

Bappeda an Litbang OKU TIMUR untuk menunjukkan kapasitas pendanaan pelayanan dalam kurun

waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan periode perencanaan.

Analisis terhadap permasalahan pendanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan di Bappeda dan Litbang OKU TIMUR dalam kurun waktu 2010-2015 ini dapat juga dipakai

sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan isu strategis dan program SKPD pada Renstra

Bappeda dan Litbang yang akan disusun ini.

Berikut pada Tabel 2.6 dapat dilihat Anggaran dan realisasi pendanaan Pelayanan Bappeda

dan Litbang Kabupaten OKU TIMUR dalam kurun waktu 2010-2015.



Tabel 2.6Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Bappeda dan Litbang Kabupaten OKU TIMUR 2010-2015

UraianAnggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata

Pertumbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 618.835.000 427.266.573 457.489.000 631.782.000 617.834.000 373.869.912 395.072.942 416.058.289 469.376.154 501.770.374 60,42 92,47 90,94 74,29 81,21 2.753.206.573 2.156.147.671

Penyediaan jasa surat menyurat 4.000.000 2.500.000 1.300.000 1.700.000 3.765.000 2.494.000 1.300.000 1.700.000 94,13 99,76 100,00 100,00 - 28.269.255.773 9.259.000Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 108.000.000 48.500.000 78.000.000 78.000.000 72.000.000 42.557.206 41.110.868 64.366.029 64.548.540 45.868.034 39,40 84,76 82,52 82,75 63,71 384.500.000 258.450.677

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 7.000.000 7.836.573 8.000.000 20.052.000 19.000.000 5.129.906 7.836.573 7.606.525 19.219.739 14.701.142 73,28 100,00 95,08 95,85 77,37 61.888.573 54.493.885

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan ked/operasional 1.330.000 1.100.000 3.000.000 3.000.000 3.750.000 901.000 1.100.000 2.829.625 2.919.725 3.750.000 67,74 100,00 94,32 97,32 100,00 12.180.000 11.500.350

Penyediaan jasa administrasi keuangan 200.070.000 145.000.000 211.645.000 201.000.000 190.000.000 108.467.500 130.382.500 192.285.000 163.460.000 133.275.000 54,21 8,99 90,85 81,32 70,14 947.715.000 727.870.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor 25.000.000 28.149.000 31.400.000 45.000.000 14.400.000 21.407.500 28.149.000 31.400.000 22.185.600 7.200.000 85,63 100,00 100,00 49,30 50,00 143.949.000 110.342.100

Penyediaan alat tulis kantor 30.000.000 23.581.000 25.000.000 45.000.000 29.000.000 19.303.000 23.573.

150 25.000.000 28.821.200 29.000.000 64,34 10,00 100,00 64,05 100,00 152.581.000 125.697.350

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 25.000.000 20.000.000 21.304.000 26.630.000 23.924.000 20.271.900 18.760.

651 19.965.035 25.130.000 22.088.050 81,09 93,80 93,71 94,37 92,33 116.858.000 106.215.636

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5.000.000 7.500.000 7.240.000 7.800.000 7.800.000 4.330.000 7.375.

000 7.235.000 7.800.000 7.800.000 86,60 98,33 99,93 100,00 100,00 35.340.000 34.540.000

Penyediaan peralatan rumah tangga 32.500.000 20.150.000 30.750.000 17.014.000 94,62 - - - 84,44 52.650.000 47.764.000Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 29.400.000 6.500.000 20.500.000 28.230.000 4.500.000 19.495.000 - 96,02 69,23 95,10 - 56.400.000 52.225.000

Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan 12.800.000 3.700.000 4.100.000 4.100.000 3.960.000 6.280.000 2.790.

000 3.060.000 3.615.000 3.705.000 49,06 75,41 74,63 88,17 93,56 28.660.000 19.450.000

Penyediaan makanan dan minuman 14.000.000 10.000.000 10.000.000 20.000.000 14.850.000 4.929.000 4.608.000 6.632.500 2.860.000 4.440.000 35,21 - 66,33 14,30 29,90 68.850.000 23.469.500

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 154.135.000 100.000.000 50.000.000 60.000.000 60.000.000 105.777.900 98.663.

200 49.878.575 38.621.350 59.929.148 68,63 98,66 99,76 64,37 99,88 529.912.900 352.870.173

Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran 99.000.000 159.000.000 69.000.000 153.000.000 - - - 69,70 96,23 258.000.000 222.000.000

Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

490.000.000 119.390.000 175.088.000 611.343.200 198.343.000 474.997.415 115.672.500 150.155.600 579.666.458 169.456.900 96,94 96,89 85,76 94,82 85,44 1.594.164.200 1.489.948.873




Pertumbuhan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Pengadaan kendaraan dinas/operasional 357.858.000 357.858.000

Pengadaan peralatan gedung kantor 15.000.000 14.850.000 - - - 100,00 - 357.858.000 357.858.000

Penyediaan sewa kantor dinas/rumah jabatan 10.000.000 12.500.000 12.500.000 9.900.000 12.100.000 12.100.000 - - 99,00 - - 15.000.000 14.850.000

Pembangunan gedung kantor 280.000.000 12.500.000 278.487.000 99,46 - - - - 280.000.000 278.487.000

Pengadaan Perlengkapan gedung kantor 82.000.000 35.000.000 81.125.000 98,93 - - - - 82.000.000 81.125.000Pengadaan Meubeleur 50.000.000 23.000.000 121.253.000 49.500.000 22.660.000 99,00 98,52 - - - 73.000.000 72.160.000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15.000.000 25.000.000 20.000.000 25.000.000 35.000.000 13.006.000 24.640.000 19.075.200 24.942.500 28.205.000 86,71 98,56 95,38 99,77 80,59 120.000.000 109.868.700

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 53.000.000 53.000.

000 110.088.000 184.985.200 121.253.000 48.024.415 51.227.500 86.339.400 159.165.958 111.033.900 90,61 96,66 78,43 86,04 91,57 522.326.200 455.791.173

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 5.000.000 8.000.

000 10.000.000 15.500.000 12.000.000 2.950.000 8.000.000 9.994.000 15.465.000 4.360.000 59,00 100,00 99,94 99,77 36,33 50.500.000 40.769.000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5.000.000 10.390.000 10.000.000 15.500.000 10.000.000 1.905.000 9.145.

000 9.997.000 10.135.000 10.000.000 38,10 88,02 99,97 65,39 100,00 50.890.000 41.182.000

Pemeliharaan rutin/berkala diesel,pabrik dan peralatan mesin lainnya 7.590.000 3.758.000 - - - - 49,51 7.590.000 3.758.000

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000 25.000.000 70.000.000 100.000.000 30.000.000 3.500.000 14.750.

000 48.973.000 72.755.950 22.765.700 17,50 59,00 69,96 72,76 75,89 245.000.000 162.744.650

Pendidikan dan pelatihan formal 20.000.000 25.000.000 70.000.000 100.000.000 30.000.000 3.500.000 14.750.

000 48.973.000 72.755.950 22.765.700 17,50 59,00 69,96 72,76 75,89 245.000.000 162.744.650

Program Pengembangan Data/Informasi 1.021.500.000 318.000.000 336.850.000 460.000.000 189.925.000 913.989.000 317.395.000 335.379.220 402.668.600 185.113.300 89,48 99,81 99,56 87,54 97,47 2.326.275.000 2.154.545.120

Penyusunan Profile Daerah 200.000.000 50.000.000 70.000.000 70.000.000 85.000.000 188.140.000 49.680.000 69.645.900 59.478.600 84.662.250 94,07 99,36 99,49 84,97 99,60 475.000.000 451.606.750Penyusunan OKU TIMUR dalam angka 120.000.000 120.000.000 120.000.000 150.000.000 104.925.000 116.300.000 119.715.000 118.933.320 119.860.000 100.451.050 96,92 99,76 99,11 79,91 95,74 614.925.000 575.259.370Penyusunan Indek Pembangunan Manusia (IPM) 100.000.000 77.500.000 70.000.000 120.000.000 96.430.000 77.500.000 69.950.000 112.600.000 96,43 100,00 99,93 93,83 - 367.500.000 356.480.000

Penyusunan buku PDRB 105.000.000 70.500.000 76.850.000 120.000.000 100.910.000 70.500.000 76.850.000 110.730.000 96,10 100,00 100,00 92,28 - 372.350.000 358.990.000Updating data website Kab. OKU TIMUR 100.000.000 73.685.000 73,69 - - - - 100.000.000 73.685.000Penyusunan Pencapaian MDGs OKU TIMUR 100.000.000 87.330.000 87,33 - - - - 100.000.000 87.330.000

Penyusunan Data Sparsial 150.000.000 135.585.000 90,39 - - - - 150.000.000 135.585.000Pembuatan Sisitem Informasi Manajemen Pembangunan Evaluasi, Pengendalaian Pembangunan dan Pengumpulan Data Kinerja

146.500.000 115.609.000 78,91 - - - - 146.500.000 115.609.000




Pertumbuhan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Program Perencanaan Tata Ruang 700.000.000 275.000.000 79.374.000 1.250.000.000 150.438.600 624.607.100 270.320.000 79.047.528 1.236.339.850 149.949.650 89,23 98,30 99,59 98,91 99,67 2.454.812.600 2.360.264.128

Penetapan kebijakan tentang RDTRK,RTRK,dan RTBL 68.826.600 68.353.350. - - - - #VALU

E! 68.826.600 -

Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan 800.000.000 790.936.750 - - - 98,87 - 800.000.000 790.936.750

Survey dan pemetaan 400.000.000 397.779.500 - - - 99,44 - 2.454.812.600 2.360.264.128

Koordinasi perencanaan tata ruang 50.000.000 47.623.600 - - - 95,25 - 50.000.000 47.623.600

Rencana Tata Ruang Kawasan Agropolitan 300.000.000 68.826.600 295.121.000 98,37 - - - - 300.000.000 295.121.000

Penyusunan Perda Tata Ruang 200.000.000 81.610.000 150.266.100 75,13 - - - - 200.000.000 150.266.100

Saring Penyusunan RTRW Kabupaten OKU TIMUR 200.000.000 179.220.000 89,61 - - - - 200.000.000 179.220.000

Penyusunan Perda Tata Ruang KTM 200.000.000 196.850.000 - 98,43 - - - 200.000.000 196.850.000

Koordinasi Badan Penataan Ruang Daerah (BKPRD) OKU TIMUR

25.000.000 24.820.000 - 99,28 - - - 25.000.000 24.820.000

Penyusunan Peraturan zonasi Kabupaten OKU TIMUR

50.000.000 48.650.000 - 97,30 - - - 50.000.000 48.650.000

Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang 79.374.000 81.610.000 79.047.528 81.596.300 - - 99,59 - 99,98 160.984.000 160.643.828

Program Kerjasama Pembangunan 703.365.000 75.750.000 218.200.000 320.000.000 562.856.000 75.480.000 188.876.150 184.024.800 80,02 99,64 86,56 57,51 - 1.317.315.000 1.011.236.950

Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah 100.000.000

20.000.00080.000.000 75.000.000 53.560.000 19.730.000 68.038.650 44.402.500 53,56 98,65 85,05 59,20 - 275.000.000 185.731.150

Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga 50.000.000 37.987.500 - - - 75,98 - 50.000.000 37.987.500

Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah 30.000.000 80.000.000 29.017.500 22.434.800 - - 96,73 28,04 - 110.000.000 51.452.300

Pilot Project Biofuel Jarak Pagar 328.365.000 55.750.000 108.200.000 115.000.000 239.635.000 55.750.000 91.820.000 79.200.000 72,98 100,00 84,86 68,87 607.315.000 466.405.000

Penegasan Wilyah Perbatasan 275.000.000 269.661.000 98,06 - - - 275.000.000 269.661.000




Pertumbuhan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)Program Perencanaan Pembangunan Daerah 601.500.000 486.090.000 802.645.000 998.824.800 617.960.850 500.853.989 472.396.000 796.282.520 940.656.050 582.691.950 83,27 97,18 99,21 94,18 3.507.020.650 3.292.880.509

Penyusunan rancangan RKPD 75.000.000 50.000.000 121.924.100 146.000.000 103.725.000 56.325.000 49.869.500 121.045.670 121.274.200 102.646.400 75,10 99,74 99,28 83,06 496.649.100 451.160.770

Penyelenggaraaan musrenbang RKPD 198.500.000 227.000.000 293.075.900 387.824.800 178.085.850 186.425.000 226.609.

500 292.916.500 378.119.800 178.085.850 93,92 99,83 99,95 97,50 1.284.486.550 1.262.156.650

Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah 77.500.000 62.550.000 85.075.000 87.850.000 69.770.000 62.535.000 84.660.600 90,03 99,98 99,51 - 312.975.000 216.965.600

Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban ( LKPJ ) 67.500.000 44.740.000 70.000.000 100.000.000 87.850.000 61.162.500 44.727.500 69.795.500 99.072.500 87.656.400 90,61 99,97 99,71 99,07 370.090.000 362.414.400

Pembinaan dan Evaluasi program/kegiatan pembangunan daerah 83.000.000 39.350.000 39.840.489 48,00 - - - 83.000.000 39.840.489

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 51.800.000 76.425.000 108.300.000 80.000.000 39.672.000 72.069.700 105.277.350 56.516.000 - 76,59 94,30 70,65 316.525.000 273.535.050Laporan kinerja pencapaian MDG’s dan koordinasi penanggulangan kemiskinan 50.000.000 48.982.500 - - - - 50.000.000 48.982.500

Sosialisasi Penyusunan RPJM Kabupaten OKU TIMUR 100.000.000 61.550.000 87.331.000 87,33 - - - 100.000.000 87.331.000

Koordinasi penanggulangan kemiskinan 99.945.000 136.700.000 39.350.000 99.701.500 120.615.800 39.349.450 - - 99,76 100,00 275.995.000 259.666.750Koordinasi penyusunan renstra SKPD 56.200.000 56.093.050 - - 99,81 - 56.200.000 56.093.050Laporan kinerja pencapaian MDG’s 120.000.000 116.296.400 - - - - 120.000.000 116.296.400Evaluasi RPJMD 61.550.000 51.152.050 - - - 83,11 61.550.000 51.152.050Koordinasi pembangunan bidang infrastruktur dan LH 67.400.000 67.285.800 - - - 99,83 67.400.000 67.285.800

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 200.000.000 90.000.000 36.600.000 169.825.000 88.655.900 36.453.750 84,91 - - 99,60 326.600.000 294.934.650

Penyusunan Master Plan MDGs Kab. OKU TIMUR 200.000.000 36.600.000 169.825.000 84,91 - - - 200.000.000 169.825.000

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 90.000.000 36.600.000 88.655.900 36.453.750 - - - 99,60 126.600.000 125.109.650

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 75.000.000 364.550.

000 186.350.000 250.000.000 67.013.150 56.340.000 363.434.000 185.170.200 249.870.350 66.993.888 99,69 99,37 99,97 942.913.150 921.808.438

Pendamping PAMSIMAS 75.000.000 29.550.000 86.350.000 150.000.000 67.013.150 56.340.000 29.070.000 86.155.250 149.924.800 66.993.888 75,12 98,38 99,77 99,97 407.913.150 388.483.938

Operasional Percepatan Pembangunan Sanitasi dan Permukiman 335.000.000 100.000.000 100.000.000 334.364.

000 99.014.950 99.945.550 - 99,81 99,01 - 535.000.000 533.324.500



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan(BAPPEDA DAN LITBANG)Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Dari Tabel 2.6 tersebut diatas dapat diketahui bahwa Bappeda dan Litbang Kabupaten

OKU TIMUR dalam hal anggaran dan realisasi pendanaan pada periode Tahun 2011-2015 telah

menunjukkan pencapaian kinerja yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dengan mampu terealisasinya

seluruh program/kegiatan yang dianggarkan selama periode tersebut dengan tingkat realisasi anggaran

yang cukup tinggi.

Alokasi anggaran pada Bappeda dan Litbang Kabupaten OKU TIMUR selama kurun waktu

2011-2015, pada tahun 2011 berada pada angka Rp.4.430.200.000,-, dengan realisasi

Rp. 3.680.838.416,- (83,08%), kemuadian pada tahun 2012 berada pada angka Rp. 2.091.046.573,-,

dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.024.520.442,- (96,81%). Selanjutnya pada tahun 2013

anggaran belanja Bappeda dan Litbang Kabupaten OKU TIMUR adalah sebesar Rp. 2.091.046.573,-,

dengan realisasi Rp. 1.754.200.442,- (84%), pada tahun 2014 berada pada angka Rp. 6.089.256.000,-

realisasi Rp. 5.540.204.534,- (90,98%), serta pada tahun 2015 adalah sebesar Rp.3.404.714.256,-,

dengan realisasi Rp. 3.179.755.831,- (93,39%).

Fluktuasi nilai belanja Bappeda dan Litbang dari tahun 2011 hingga tahun 2015 disebabkan

karena adanya efisiensi belanja daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang infrastruktur.

Namun demikian, dengan anggaran yang relatif rendah, capaian kinerja pada Bappeda dan Litbang

tidak terlalu rendah pula.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BAPPEDA DAN LITBANG KAB. OKU TIMUR

Berdasarkan analisis terhadap Renstra Kementriaan Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Renstra Bappeda Provinsi

Sumatera, hasil telaah terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS RPJMD, maka dapat

disimpulkan berbagai tantangan dan peluang dalam pelayanan Bappeda dan Litbang Kabupaten Ogan

komering Ulu Timur, yaitu:

2.4.1. Tantangan Tantangan yang dihadapi oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten OKU TIMUR

dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah antara lain:

1. Masih rendahnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang disebabkan karena ketidak sinkronnya

dokumen-dokumen perencanaan yang ada baik di tingkat kabupaten maupun pada

tingkat SKPD.

2. Perubahan peraturan perundangan yang mengatur mekanisme perencanaan dan

kebijakan nasional yang belum di dukung oleh peraturan perundangan sebagai petunjuk

pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah Rencana Strategis Bappeda dan LitbangKab. OKU TIMUR Tahun 2016 – 2021 III - 49


secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di

daerah;

3. Pelaksanaan penataan ruang belum optimal karena belum seluruh dokumen tata ruang

tersusun serta proses pengendalian pemanfaatan ruang yang belum ditindaklanjuti

dengan proses penegakan Perda.

4. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi yang menyebabkan kurangnya data

sebagai acuan dalam proses perencanaan pembangunan serta data pendukung dalam

perencanaan.

5. Aspirasi dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam dan komplek dengan berbagai

kepentingan yang tidak dapat semuanya ditampung dan diakomodasi dalam

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

6. Belum optimalnya pelaksanaa kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

pembangunan yang hasilnya dapat memberikan kontribusi terhadap penyusunan

kegiatan perencanaan pada tahapan selanjutnya.

7. Belum optimalnya hasil perencanaan pembangunan daerah karena masih terdapatnya

tumpang tindih perencanaan yang dilakukan oleh Stakehorlder yang terkait.

2.4.1. PeluangPeluang bagi Bappeda dan Litbang Kabupaten OKU TIMUR dalam

memaksimalkan tugas dan fungsinya adalah antara lain:

1. Dukungan Pemerintah Pusat dan Propinsi terhadap pelaksanaan perencanaan

pembangunan di daerah dengan adanya punishment and reward bagi bappeda

provinsi/kabupaten/kota yang dianggap berhasil dalam pengelolaan sistem perencanaan

pembangunan

2. Tersusunnya Organiasasi Perangkat Daerah melalui Perda Nomor 6 Tahun 2016

memberikan peluang bagi seluruh SKPD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya

secara maksimal.

3. Kesempatan yang luas bagi peningkatan mutu Sumber Daya Manusia melalui

penyelenggaraan/pengiriman untuk menempuh pendidikan maupun pelatihan gelar

maupun non gelar;

4. Semakin berkembangnya teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung

perencanaan daerah.

5. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas luasnya

bagi daerah dalam perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan;

6. Dukungan masyarakat, DPRD, LSM, dunia Pendidikan dan stake holder lainnya

terhadap perencanaan pembangunan.

Rencana Strategis Bappeda dan LitbangKab. OKU TIMUR Tahun 2016 – 2021 III - 50


BAB IIIISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN OKU TIMUR



3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BAPPEDA DAN LITBANG

Dalam tata bahasa, perencanaan maupun pembangunan mempunyai arti yang berbeda.

Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistimatis kegiatan-kegiatan yang akan

dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan Pembangunan adalah suatu proses perubahan

dari kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik dan atau dari yang belum ada menjadi ada. Dengan

demikian Perencanaan pembangunan adalah suatu proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan

pembangunan secara sistimatis dimana pilihan-pilihan tersebut dilakukan secara skala prioritas dan

bermanfaat bagi masyarakat baik secara efisien dan efektif berdasarkan ukuran atau ketentuan yang

dipilih sebelumnya.

Sistem perencanaan pembangunan Nasional dan perencanaan tata ruang sama-sama

menekankan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan

(prioritas) secara berhirarki dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Namun, perencanaan

tata ruang memiliki fokus kepada aspek fisik spasial yang mencakup perencanaan struktur ruang

Secara umum tugas bappeda dan litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah

membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dalam lingkup perencanaan,

pengendalian pembangunan dan litbang sesuai Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas

Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Bappeda dan Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu

Timur memiliki beberapa fungsi yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa fungsi, yaitu:

1. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah

2. Penyusunan evaluasi, pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah

3. Pengkajian penyusunan rencana strategis pembangunan daerah jangka panjang, jangka

menengah dan jangka pendek.

4. Menyusun program-program pembangunan tahunan (propeda) sebagai pelaksanaan rencana-

rencana tersebut pada huruf (a) /, yang dibiayai oleh daerah sendiri ataupun yang diusulkan

kepada pemerintah untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional (propenas).

5. Pelaksanaan koordinator perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh kantor-kantor,

satuan organisasi lainnya dalam lingkungan pemerintah kabupaten, instansi-instansi vertikal dan

bagan-bagan lainnya yang berada dalam wilayah kabupaten.

6. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bersama-sama dengan badan

pengelolaan keuangan daerah.

7. Pengoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD.

8. Pengkoordinasian kerjasama dengan pihak luar negeri, antar daerah dan antar lembaga non

pemerintah dalam rangka perencanaan pembangunan daerah.

9. Penyusunan laporan pertanggungjawaban bupati di bidang pembangunan.

10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya..



Tabel 3.1.Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

No Tugas dan Fungsi Permasalahan

1. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah

1. Kurang optimalnya peran Bappeda dan Litbang dalam penyusunan kebijakan teknis lingkup perencanaan pembangunan daerah.

2. kurang optimalnya data pendukung yang berkualitas dalam perumusan kebijakan teknis lingkup perencanaan pembangunan daerah.

3. Belum tersedianya pemanfaatan standar operasional perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bappeda dan litbang

4. Belum adanya rencana induk litbang sebagai dasar pelaksanaan litbang di kabupaten OKU TIMUR

5. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur koordinasi penataan ruang.

6. Belum adanya peraturan perundangan daerah tentang detail tata ruang

2. Penyusunan evaluasi, pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah

1. Sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan belum optimal

2. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan

3. Belum optimalnya penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

3. Pengkajian penyusunan rencana strategis pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan.

2. Sinergitas antar dokumen perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan belum optimal.

4. Menyusun program-program pembangunan tahunan (propeda) sebagai pelaksanaan rencana-rencana pembangunan yang dibiayai oleh daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada pemerintah untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional (propenas)

1. Dokumen perencanaan belum sepenuhnya menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan.

2. Belum tersosialisasinya sistem usulan program pembangunan yang bersifat e-planning dan e-proposal.

5. Pelaksanaan koordinator perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh kantor-kantor, satuan organisasi lainnya dalam lingkungan pemerintah kabupaten, instansi-instansi vertikal dan bagan-bagan lainnya yang berada dalam wilayah kabupaten

1. Masih lemahnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah antar SKPD.

2. Peran Bappeda dan Litbang dalam koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar



No Tugas dan Fungsi Permasalahan

fungsi dan antar SKPD belum optimal.3. Persepsi dan kemampuan

perencanaan belum sama dalam setiap SKPD.

6. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bersama-sama dengan badan pengelolaan keuangan daerah

1. Belum optimalnya peran Bappeda dalam penyusunan anggaran dan belanja daerah

7. Pengoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD

1. Belum optimalnya Musrenbang sebagai salah satu mekanisme dalam menyerap aspirasi dalam perencanaan pembangunan.

8. Pengkoordinasian kerjasama dengan pihak luar negeri, antar daerah dan antar lembaga non pemerintah dalam rangka perencanaan pembangunan daerah

1. Belum terdatanya kerjasama antar daerah yang telah dilaksanakan.

2. Belum terdatanya program CSR dari perusahaan/pengusaha

9. Penyusunan laporan pertanggungjawaban bupati di bidang pembangunan

1. Masih lemahnya koordinasi dengan SKPD dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban Bupati sehingga terjadi keterlambatan data dari instansi terkait.

10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Adanya berbagai kepentingan yang bersifat politis yang harus di akomodasi dalam perencanaan dan pengaanggaran




Tabel 3.2.Identifikasi Permasalahan Pelayanan Bappeda


Aspek Kajian Capaian/Kondisi Saat ini

Standar yang DigunakanFaktor yang Mempengaruhi

Permasalahan Pelayanan Bappeda

INTERNAL(KEWENANGAN

Bappeda

EKSTERNAL(DILUAR

KEWENANGAN Bappeda)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)Koordinasi penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah

RPJPD Tahun 2005-2025RPJMD Tahun 2016-2021

1. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2. UU Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah

Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD)

Penyusunan Renstra SKPD, Renja SKPD

Dalam penyusunan dokumen perencanaan SKPD belum sepenuhnya mengacu pada Dokumen yang mempedomaninya.

Pengendalian dan evaluasi pembangunan

Setiap tahun di susun Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) BupatiSetiap tahun secara kontiniu melakukan monitoraing, evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan.Penyusunan LAKIP Bappeda dan LitbangPenyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Bappeda dan Litbang.

1. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

2. PP Nomor 8 Tahun 20083. Permendagri Nomor 54 Tahun 20104. Permenpan dan RB nomor 53 tahun

2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan LAKIP Bappeda dan Litbang, Koordinasi penyusunan LKPJ, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan

Penyusunan LAKIP Hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)Masih rendahnya persentase pelaksanaan program terhadap rencana.

Koordinasi penataan ruang Telah tersusun RTRW Kabupaten OKU TIMURTelah tersusun materi teknis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Martapura dan Gumawang

UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Penyusunan materi teknis dan draf Perda

Penetapan Perda Belum selesainya penyusunan RDTR Kawasan dan Peraturan Zonasi karena kendala SDM dan Standar Penyusunan Peta Tata Ruang.Masih rendahnya sistem pengendalian pemanfaatan ruang dan penegakan perda.

Data dan Informasi Daerah Dalam Angka (DDA)Indeks pembangunan Manusia (IPM)Produc Domestik Regional Bruto (PDRB)Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Geografic Information System (GIS)

Standar Statistik BPSStandar Badan Informasi Geospasial (BIG)

Pengumpulan data sektoral

Pengumpulan, Analisis, Pengolahan data pengajian data

Data masih sangat minim, kurang variatif dan tidak updateData dari SKPD sulit untuk dikumpulkan.Pengelolaan SIPD dan GIS belum optimal



Aspek Kajian Capaian/Kondisi Saat ini

Standar yang DigunakanFaktor yang Mempengaruhi

Permasalahan Pelayanan Bappeda

INTERNAL(KEWENANGAN

Bappeda

EKSTERNAL(DILUAR

KEWENANGAN Bappeda)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Telah ada pegawai yang mengikuti Diklat perencanaan (RPJMD, Renstra, Renja dll)

Kebutuhan personil Bappeda dan Litbang (Subbag Kepegawain dan Umum)

Penyiapan pegawai yang berkompetenPenyediaan biaya transportasi dan akomodasi bagi personil yang mengikuti diklat

Pelaksanaan Diklat Personil yang telah memahami sistem perencanaan dan penelitian pengembangan masih kurang.Belum ada fungsional perencana dan penelitiaBelum dapat melaksanakan pelatihan, kursus, sosialisasi tentang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan bagi staf internal Bappeda dan Litbang serta SKPD

Meningkatkan inovasi daerah hasil peneltian dan pengembangan.

Telah ada bidang Penelitian pengembangan (Litbang)

UU Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEKPermendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kemendagri dan Pemda

Penyusunan rencana induk litbang

Pelaksanaan diklat penelitiKoordinasi penelitian antar daerah

Belum ada Rencana Induk Penelitian dan pengembangan




3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2016-2021

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu

Timur Tahun 2016-2021 merupakan tahapan ketiga dari RPJPD Kabupaten OKU TIMUR Tahun

2005-2025.

Dalam tahapan pembangunan Daerah Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2005-2025 tercantum

bahwa periode ketiga dari tahapan RPJPD Kabupaten OKU TIMUR adalah RPJMD Kabupaten

OKU TIMUR Tahun 2016-2021. Dalam tahapan ini skala prioritas yang akan dicapai adalah

meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung

oleh manajemen pendidikan yang efektif dan efisien, meningkatnya derajat kesehatan dan gizi

masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak

serta tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang dan meningkatnya ketersediaan infrastruktur

yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta berkembangnya infrastruktur

perdesaan terutama yang mendukung pembangunan pertanian yang sejalan dengan pemenuhan

kebutuhan tempat tinggal.

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Pemerintah

Kabupaten OKU TIMUR menetapkan visi Kabupaten OKU TIMUR 2016-2021 sebagai berikut ;

“YAKIN OKU TIMUR LEBIH BAIK, AMAN, NYAMAN TANPA JALAN BERLUBANG”

Misi yang ditetapkan diharapkan mampu menggerakkan seluruh komponen organisasi dan

dapat memicu tindakan dan peran serta masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan positif yang

mengarah pada pencapaian misi dan visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai VISI Kabupaten

OKU TIMUR seperti tersebut diperlukan MISI yang dipergunakan sebagai pedoman dalam menyusun

tujuan, sasaran dan strategi dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki, adapun misi Kabupaten

OKU TIMUR tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan infrastruktur yang layak

2. Memberikan rasa aman dan nyaman dengan peningkatan sinergitas antara masyarakat,

pemerintah dan aparat keamanan

3. Mewujudkan kualitas SDM yang profesianal, berbudaya dan berakhlak mulia yang berorientase

pada pelayanan public.

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses dan pemerataan pembangunan.

5. Meningkatkan kesejahteraan , kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.

6. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pada pembangunan pertanian

Memperhatikan visi, misi serta program kepala daerah terpilih periode 2016-2021

maka tugas dan fungsi serta kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian

Pengembangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selaku unsur pendukung Kepala Daerah di



bidang Perencanaan Pembangunan adalah mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan

perencanaan pembangunan daerah dari berbagai sektor untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi

antara perencanaan,penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian pembanguna serta penelitian dan

pengembangan.



Tabel 3.3Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati


NO MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH PERMASALAHAN PELAYANAN BAPPEDAFAKTOR

PENGHAMBAT PENDORONGMisi 1 :Mewujudkan Infrastruktur Yang LayakProgram :1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan transportasi.2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pengelolaan Sumber

Daya Air.3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pemerintah dan

fasilitas umum.4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas komunikasi dan informasi.

Misi 2 :Memberikan Rasa Aman dan Nyaman Dengan Peningkatan Sinergitas Antara Masyarakat, Pemerintah dan Aparat Keamanan Program1. Meningkatkan stabilitas sosial masyarakat.2. Menciptakan keamanan dan ketertiban.3. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis

Misi 3 :Mewujudkan Kualitas SDM Yang Profesional, Berbudaya dan Beraklak Mulia Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Program :1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM aparatur daerah2. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan pegawai dan masyarakat3. Meningkatkan kapasitas administrasi pemerintahan daerah4. Meningkatkan pengelolaan arsip daerah5. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan6. Meningkatkan pelayanan administrasi pertanahan7. Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan8. Meningkatkan Mutu dan Produktivitas Tenaga Kerja

Misi 4 :Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses dan Pemerataan PembangunanProgram :1. Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah

A. ASPEK PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN1. Besarnya tuntutan masyarakat terhadap

infrastruktur utamanya infrastruktur jalan yang layak menyebabkan permasalahan kerangka pendanaan yang cukup tinggi.

2. Prioritas pembangunan yang lebih cenderung mengutamakan sektor infrastruktur menyebabkan semakin minimnya penganggaran untuk sektor lainnya.

3. Kerangka pendanaan lebih banyak bersumber dari dana perimbangan sehingga anggaran pendapatan sangat tergantung pada besaran dana transfer dari pemerintah pusat.

B. ASPEK KOORDINASI DAN SINKRONISASI1. Peran Bappeda dan Litbang dalam fungsi

koordinasi belum optimal terutama dalam penyusunan anggaran.

2. seringkali terjadi ketidaksinkronnya perencanaan antar tahapan perencanaan pembangunan.

1. Masih sering terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang terutama dalam perencanaan dan penganggaran sehingga dalam penyusunan anggaran tidak mengacu pada perencanaan yang telah disusun di Bappeda dan Litbang.

2. Organisasi perangkat daerah dalam mengajukan usulan pendanaan ke Pemerintah Provinsi dan Pusat seringkali tidak berkoordinasi dengan Bappeda dan Litbang.

1. Perubahan Nomenklatur organisasi perangkat daerah menimbulkan semangat baru untuk mengembalikan tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan perundangan.

2. Bappeda dan Litbang telah memaksimalkan fungsi koordinasi selama ini.

3. Dukungan dari Bappenas dan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan untuk menjalankan fungsi perencanaan pembangunan daerah



NO MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH PERMASALAHAN PELAYANAN BAPPEDAFAKTOR

PENGHAMBAT PENDORONG2. Meningkatkan pengawasan pembangunan daerah3. Meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah4. Meningkatkan Peran masyarakat desa dalam pembangunan5. Meningkatkan upaya penyelenggaran penataan ruang6. Meningkatkan pengelolaan SDA dan LH yang lestari7. Meningkatkan pengelolaan mitigasi bencana

Misi 5 :Meningkatkan Kesejahteraan, Kualitas Pendidikan dan Kesehatan MasyarakatProgram :1. Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat3. Mengembangkan minat baca bagi masyarakat4. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak5. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat6. Meningkatkan usaha pengembangan keluarga berencana dan keluarga

sejahtera

Misi 6 :Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pada Pembangunan PertanianProgram :1. Mengembangkan Sektor pembangunan pertanian berkelanjutan2. Mengembangkan sektor pariwisata3. Meningkatkan stabilitas pangan4. Mengembangkan perusahaan daerah5. Meningkatkan produktivitas nilai tambah dan pendapatan sektor koperasi

UMKM6. Meningkatkan Investasi Daerah7. Mengembangkan Sektor perindustrian dan Perdagangan




3.3. TELAAHAN RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS) DAN RENSTRA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Mengacu pada Perpres Nomor 47 Tahun 2009 dan Perpres Nomor 82 Tahun 2007

menyebutkan bahwa tugas pokok Kementerian PPN/Bappenas adalah merumuskan kebijakan dan

koordinasi di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.Selanjutnya, tugas pokok tersebut dijabarkan ke dalam 9 (sembilan)

fungsi, yaitu: 1)penyusunan rencana pembangunan nasional; 2) koordinasi dan perumusankebijakan di

bidang perencanaan pembangunan nasional; 3) pengkajian kebijakanpemerintah di bidang perencanaan

pembangunan nasional; 4) penyusunan programpembangunan sebagai bahan penyusunan Rancangan

Anggaran Pendapatan danBelanja Negara yang dilaksanakan bersama-sama dengan Departemen

Keuangan;5) koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumbersumber pembiayaandalam dan

luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersamasamainstansi terkait; 6) koordinasi

kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugasKementerian PPN/Bappenas; 7) fasilitasi dan pembinaan

kegiatan instansipemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional; 8) penyampaianlaporan

hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinyakepada Presiden; serta 9)

penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasiumum di bidang perencanaan umum,

ketatausahaan, organisasi dan tatalaksanasumber daya manusia, keuangan, kearsipan, hukum,

perlengkapan dan rumahtangga. Pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas mengerucut menjadi

4(empat) peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai (1) pengambilkebijakan/keputusan (policy

maker), (2) koordinator, (3) think-tank, dan (4)administrator.Keempat peran tersebut dijabarkan ke dalam

pelaksanaan berbagaikegiatan strategis.Sebagai pengambil kebijakan/keputusan,

KementerianPPN/Bappenas menentukan kebijakan dan program dalam rencanapembangunannasional

baik jangka panjang (RPJPN), menengah (RPJMN) maupun tahunan(RKP).Untuk rencana kerja

pemerintah (RKP) yang bersifat tahunan, disusunberikut perkiraan anggarannya, sedangkan perkiraan

anggaran untuk RPJMNdimulai sejak RPJMN 2010-2014.Selain tugas perencanaan tersebut,

KementerianPPN/Bappenas juga berperan dalam turut menentukan kebijakankebijakanpenanganan

permasalahan yang mendesak dan berskala besar, sepertipenanganan pasca bencana alam dan

perubahan iklim (climate change). Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Kementerian

PPN/Bappenasharus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaanRPJMN

2010- 2014 dan RKP, melalui penyusunan rencana pembangunan nasional(RPJMN, RKP)

yang berkualitas dan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dariPresiden/Pemerintah. Kualitas rencana

pembangunan tersebut dilihat dari: 1)adanya tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur; 2)

adanya integrasi,sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan

antarfungsipemerintah, maupun antara pusat dan daerah; 3) adanya keterkaitan dankonsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;serta 4) integrasi (keterkaitan) dan

konsistensi antara pencapaian tujuanpembangunan nasional (RPJMN dan RKP) dengan tujuan

pembangunan yangdilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik di tingkat

pusat(Renstra/Renja Kementerian/Lembaga) maupun daerah (RPJMD/RKPD/ RenstraSKPD).



Sedangkan keberhasilan pelaksanaan tugastugas lainnya dariPresiden/Pemerintah dilihat dari sejauh

mana tugas-tugas tersebut dimanfaatkanoleh Presiden/Pemerintah. Apabila keseluruhan hal tersebut

dapat terpenuhi, maka berarti KementerianPPN/Bappenas telah mampu berperan dalam mendukung

pencapaian, target,sasaran, misi dan visi RPJMN 2015-2019, dan selanjutnya mendukung pencapaian

tujuan berbangsa dan bernegara sesuai amanat UUD 1945, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia

yang adil dan makmur. Oleh karena itu, Visi KementerianPPN/Bappenas 2015-2019 adalah:

Mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yangandal, kredibel dan proaktif untuk mendukung

pencapaian tujuan berbangsa danbernegara” Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan

tindakan nyata dalambentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN/Bappenas,

adalah sebagai berikut: 1. Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka: a.

mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik\ antardaerah, antarruang,

antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah; b. mewujudkan

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; c.

mengoptimalkan partisipasi masyarakat; d. menggunakan sumber daya secara efisien, efektif,

berkeadilan dan berkelanjutan. 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan

rencanapembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitasterhadap permasalahan

pembangunan, sebagai masukan bagi prosesperencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan

kebijakan pembangunandi berbagai bidang. 3. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan

tugas-tugasKementerian PPN/Bappenas.

Dari penjelasan diatas, keterkaitan Bappeda dan Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu

Timur dan Bappenas sama-sama berperan dalam mengawal konsistensi antara

perencanaan,penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian; serta mengintegrasikan (keterkaitan)dan

konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan nasional (RPJMN danRKP) dengan tujuan

pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsipemerintahan baik di tingkat pusat

(Renstra/Renja Kementerian/Lembaga) maupun daerah (RPJMD/RKPD/ Renstra SKPD)

Berikut ini Tabel Permasalahan pelayanan Bappeda dan Litbang berdasarkan Renstra

Kementerian Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Selatan disajikan pada Tabel 3.4 dan

Tabel 3.5. berikut ini.



Tabel 3.4Permasalahan Pelayanan Bappeda dan Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Bappenas RI beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA BAPPENAS RI

PERMASALAHAN PELAYANAN BAPPEDA OKU TIMUR

SEBAGAI FAKTOR

PENGHAMBAT PENDORONG

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder s) terhadap RPJMN 2015-2019

RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur belum sepenuhnya menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

Kecenderungan Organisasi Perangkat Daerah berpendapat bahwa yang menyusun RPJMD adalah Bappeda dan Litbang serta bukan SKPD

Kemampuan dan kesepahaman antar perencana pembangunan belum sama.

Mekanisme dan tata cara penyusunan dokumen-dokumen perencanaan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang mengaturnya.

2 Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RKP

Perencanaan pembangunan tahunan belum sepenuhnya mengacu pada perencanaan pembangunan lima tahunan.

Usulan masyarakat yang disampaikan pada Musrenbang desa dan kecamatan masih banyak yang belum terakomodir dalam program pembangunan

Belum maksimalnya konsistensi perencanaan pembangunan daerah

Keterbatasan pendanaan pembangunan daerah

Sudah ada peran masyarakat dalam proses dan tahapan perencanaan pembangunan.

Potensi CSR yang perlu dimaksimalkan.

3 Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antar ruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara perencanaan

Sinkronisasi pembangunan antar fungsi dan antar ruang masih kurang maksimal

Rencana Tata Ruang Wilayah belum sepenuhnya dijadikan landasan/acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Ego sektoral Ego daerah yang menghambat

kerjasama antar wilayah/daerah baik antar desa, antar kecamatan dan antar kabupaten.

Belum ada rencana detail tata ruang wilayah yang disyahkan menjadi Perda.

Perubahan dalam struktur dan pola ruang wilayah yang membutuhkan revisi tata ruang belum dapat dilaksanakan.

fungsi koordinator yang selama ini dilaksanakan oleh Bappeda dan litbang.

Sudah pejabat setingkat esselon IV yang mengurusi kerjasama pembangunan.

Telah ada Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang RTRW Kab. OKU TIMUR tahun 2012-2032.




Tabel 3.5Permasalahan Pelayanan Bappeda OKU TIMUR berdasarkan

Sasaran Renstra Bappeda Sumatera Selatan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA PROV. SUMSEL

PERMASALAHAN PELAYANAN BAPPEDA OKU TIMUR

SEBAGAI FAKTOR


(1) (2) (3) (4) (5)

1 Terwujudnya penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas.

RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur belum sepenuhnya menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

Kecenderungan Organisasi Perangkat Daerah berpendapat bahwa yang menyusun RPJMD adalah Bappeda dan Litbang serta bukan SKPD

Perubahan regulasi dalam mekanisme dan tata cara penyusunan dokumen perencanaan.

Kemampuan dan kesepahaman antar perencana pembangunan belum sama.

Mekanisme dan tata cara penyusunan dokumen-dokumen perencanaan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang mengaturnya.

2 Terwujudnya konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan

Dokumen perencanaan dalam penyusunanya tidak mengacu pada perundangan dan dokumen perencanaan diatasnya

Penyusunan dokumen SKPD tidak mengacu pada RPJMD, RPJPD atau RTRW

Bappeda kurang dilibatkan dalam penyusunan APBD

Bappeda secara kontiniu melaksanakan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengganggaran

3 Meningkatnya kualitas usulan program danKegiatan

Kualitas usulan program dan kegiatan masih rendah

Dalam penyusunan program dan kegiatan dalam APBD belum dilengkapi dengan KAK/TOR

Bappeda terus berupaya dalam melakukan evaluasi terhadap program pembangunan

4 Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM perencana SDM bidang perencanaan masih minim Kurangnya pelatihan dan bintek tenaga perencana

Banyak tawaran bintek dari lembaga pelatihan

5 Meningkatnya fasilitas pendukung perencanaan pembangunan. Fasiltas sarana prasarana kantor belum mendukung

Penambahan bidang sesuai dengan Nomenklatur organisasi perangkat daerah belum di imbangi dengan penambahan jumlah ruangan sesuai dengan kebutuhan.

Sarana prasarana kantor kurang mendukung

Telah menempati kantor sendiri Telah ada sarana prasarana pendukung




3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Penyusunan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2021 sangat

mempertimbangkan pola dan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional, RTRW Provinsi

Sumatera Selatan dan RTRW Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2012-2032 sebagai dasar

untuk menetapkan lokasi program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan

ruang di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Dalam RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,

penyusunan program dan kegiatan prioritas di sesuaikan dengan pola ruang, struktur ruang serta

kawasan startegis yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Pengembangan tata ruang wilayah didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi

perkembangan kawasan secara makro (bersifat eksternal) maupun mikro wilayah (bersifat internal).

Faktor-faktor determinan yang mempengaruhi perumusan tujuan penataan ruang Kabupaten OKU TIMUR

dalam konteks eksternal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Visi Kabupaten OKU TIMUR yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Kabupaten OKU TIMUR 2005-2025 yaitu “OKU TIMUR AMAN, MAJU DAN BERDAYA SAING”.

2. Penetapan Martapura sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) dalam konteks perkotaan di

Provinsi Sumatera Selatan, dengan pertimbangan potensi yang dimiliki untuk maju dan berkembang

sebagai pusat pelayanan wilayah di masa yang akan datang.

3. Kabupaten OKU TIMUR merupakan bagian dari pengembangan sistem transportasi nasional,

dengan jalur lintas regional (jalan nasional) yang melalui Kabupaten OKU TIMUR, yaitu jalur lintas

tengah Sumatera yang menghubungkan arah barat ke timur yaitu Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi,

Palembang, Baturaja, Bandar Lampung dan Pulau Jawa.

Sementara, faktor-faktor internal yang mempengaruhi perumusan tujuan penataan ruang

Kabupaten OKU TIMUR adalah sebagai berikut:

1. Memiliki potensi wilayah di sektor pertanian (agro), dengan ditandai oleh ketersediaan lahan yang

cukup luas dengan komoditas pertanian bahan pangan (padi) dan lainnya, sebagai sektor unggulan

dan penggerak utama perekonomian kabupaten OKU TIMUR;

2. Sebagian besar wilayah Kabupaten OKU TIMUR atau ± 65% dari total luas wilayah merupakan

kawasan dataran rendah yang berpotensi untuk dijadikan kawasan budidaya;

3. Membutuhkan dukungan pengembangan aksesibilitas wilayah yaitu dilalui Jalur Lintas Tengah (Jalur

regional Sumatera, jalan nasional) dan didukung oleh jaringan jalan provinsi dan kabupaten.

Berdasarkan pertimbangan faktor internal dan eksternal tersebut, maka dapat disusun rumusan

tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2012-2032, yaitu sebagai berikut:



“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten OKU TIMUR yang Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing Melalui Pengembangan Tata Ruang Berbasis Agropolitan yang Berwawasan Lingkungan”



Tabel 3.6Permasalahan Pelayanan Bappeda berdasarkan Telaahan RTRW beserta

Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI SKPD PERMASALAHAN BAPPEDA

FAKTOR


(1) (2) (3) (4) (5)1 Mengembangkan dua pusat pelayanan primer, yaitu Kota

Martapura dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, dan Kota Gumawang dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan ekonomi

Belum ada regulasi dalam bentuk Perda yang mengatur pengembangan kawasan Kota Martapura dan Kota Gumawang

Mekanisme pembahasan Materi Teknis dan Persetujuan Subtansi dari Kementarian terkait membutuhkan waktu dan mekanisme

Mekanisme pembahasan Perda yang membutuhkan hal-hal non teknis

Telah disusun Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Martapura dan Kawasan Perkotaan Gumawang.

Telah disusun Materi Teknis Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di kedua kawasan.

2 Kabupaten OKU Timur dibagi dalam empat wilayah pengembangan, dengan pusat kegiatan utama berada di Kota Martapura

Belum ada regulasi dalam bentuk Perda/Perkada yang mengatur pengembangan 4 (empat) wilayah pengembangan

Mekanisme pembahasan Materi Teknis dan Persetujuan Subtansi dari Kementarian terkait membutuhkan waktu dan mekanisme

Mekanisme pembahasan Perda yang membutuhkan hal-hal non teknis

Telah disusun materi teknis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan KTM

Telah disusun materi teknis Masterplan Kawasan Agropolitan

Telah disusun RPIJM Kawasan Minapolitan3 Pemantapan keterkaitan antar wilayah dengan kota-kota

yang lainnya melalui peningkatan sarana / prasarana perhubungan

Belum ada masterplan yang mengatur masalah transportasi/perhubungan

Belum ada kesepahaman/program prioritas untuk membenahi masalah perhubungan/transportasi

Telah disusun Tatanan Transportasi Lokal (Tatralok) oleh Dinas Perhubungan

4 Penyediaan prasarana perkotaan sesuai dengan fungsi kota dengan pendekatan program pembangunan prasarana kota terpadu

Fasilitas yang dibutuhkan dalam memperkuat fungsi kota belum optimal

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang telah di susun belum di regulasikan dalam bentuk Perkada

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) belum sepenuhnya dilaksanakan.

Pelaksanaan penataan perkotaan belum sepenuhnya mengacu pada RTBL.

Telah disusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Kotabaru dan Kawasan Perkantoran

5 Penataan ruang kota melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian tata ruang kota

Pengendalian pemanfaatan ruang belum optimal

Pelaksanaan pembangunan belum sepenuhnya mengacu pada RTRW

Telah ada Perda tentang RTRW Kabupaten

6 Peningkatan aksesibilitas ke wilayah belakang yang dilayani melalui pengembangan jaringan jalan

Belum ada masterplan untuk menataan/peningkatan jaringan jalan dan transportasi

Skala prioritas pada saat ini adalah rehabilitasi jalan dan jembatan sehingga aspek peningkatan kualitas jaringan jalan belum optimal

Telah ada Peta Jaringan Jalan




3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGISSesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016,

kedudukan Bappeda dan Litbang adalah sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang

perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan. Berdasarkan telaahan terhadap tugas dan

fungsi Bappeda dan Litbang, terhadap Renstra Kementerian Bappenas dan Bappeda Sumatera Selatan

serta terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maka langkah selanjutnya adalah penilaian faktor

internal dan eksternal Bappeda. dan Litbang

Adapun faktor internal dan eksternal Bappeda dan Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu

Timur adalah:

1. Kekuatan (Strength)Kekuatan (strength) yaitu situasi dan kemampuan internal bersifat positif yang

memungkinkan Bappeda dan Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memenuhi keuntungan

strategis dalam mencapai visi dan misi yang meliputi:

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan

perundangan turunannya memberikan kewenangan bagi Bappeda dan Litbang untuk

menjalankan tugas dan fungsinya.

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas

Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan

Pola kerja di Bappeda dan Litbang yang telah sistematik serta nilai-nilai organisasi seperti

kebersamaan, inovasi dan responsive yang memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif

Hubungan koordinasi yang baik antara unsur pimpinan dan staf Bappeda sehingga tercipta

suasana kerja yang kondusif.

Adanya sumber daya aparatur yang sebagian berpendidikan tinggi sehingga menjadi visi jauh

kedepan dan berdedikasi tinggi dalam menyelesaikan pekerjaan yang diinginkan.

Adanya dukungan dari Kepala Daerah untuk pembangunan jauh ke depan terhadap suatu

perencanaan pembangunan dalam mendukung visi/misi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Dokumen-dokumen perencanaan yang disusun oleh Bappeda sebagai acuan dalam

perencanaan pembangunan daerah.


IV- 1


2. Kelemahan (Weaknes)Kelemahan yaitu situasi ketidakmampuan internal yang mengakibatkan Bappeda dan

Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tidak dapat mencapai visi/misi.

Masih kurangnya tenaga perencana dan peneliti yang terlatih serta penempatan personil

sebagian aparatur kurang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan.

Masih kurangnya sarana prasarana pendukung untuk perencanaan pembangunan serta

penelitian dan pengembangan.

Belum tersedianya data-data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat

sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan

berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai

jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan

siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan

Koordinasi perencanaan masih sangat lemah baik koordinasi interen antar bidang maupun

koordinasi perencanaan antar SKPD.

Kurangnya partisipasi PTN maupun swasta dalam dalam proses perencanaan khususnya

dalam bidang penelitian belum cukup berarti memberikan masukan bagi Pemerintah

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

3. Peluang (Opportunity)Peluang merupakan faktor eksternal Bappeda yang dianggap mampu mendukung upaya

pencapaian visi dan misi Bappeda antara lain:

Adanya political will dari pemerintah pusat untuk memberdayakan Bappeda Kabupaten antara

lain dalam bentuk kesempatan pengembangan SDM (pendidikan dan pelatihan) serta

dukungan dari pemerintah provinsi dalam memaksimalkan fungsi bappeda dan litbang

kabupaten/kota.

Kepemimpinan Kepala Daerah yang berkomitmen dalam menciptakan pembangunan yang

pro rakyat.

Adanya otonomi daerah sehingga memberi peran lebih pada pemerintah daerah khususnya

Bappeda.

Tuntutan masyarakat yang menghendaki sistem perencanaan pembangunan yang akuntabel

dan aspiratif serta dukungan dari DPRD, LSM serta komponen masyarakat lainnya dalam

proses perencanaan pembangunan yang lebih aspiratif.

Kondisi geografis dan letak strategis sangat mendukung untuk dijadikan objek perencanaan

kedepan dalam membangun Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai kabupaten

terencana.


IV- 2


Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat mendukung dalam penyusunan

perencanaan pembangunan daerah.

Hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif yang dapat mempercepat proses

perencanaan pembangunan.

4. Hambatan (Threat)Faktor eksternal Bappeda yang dipandang berpotensi menghambat pencapaian visi dan

misi Bappeda antara lain:

Adanya mekanisme perencanaan yang bersifat top down relatif masih kuat sehingga

kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaanpembangunan dan munculnya

berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara

mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah.

Pengajuan usulan kegiatan pembangunan dari dinas/instansi belum sepenuhnya mengacu

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten OKU TIMUR.

Terdapatnya pertentangan/ketidaksesuaian antara peraturan perundangan yang mengatur

sistem perencanaan pembangunan dengan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan

sehingga berdampak terhadap mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

Masih lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar SKPD di Kabupaten dan

antara SKPD Provinsi dengan SKPD Kabupaten.

Masih sangat rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan.

Birokrasi yang belum baik dalam menyerap aspirasi masyarakat.

Masih adanya tumpang tindih tugas dan fungsi Bappeda Litbang dengan instansi lainnya

sehingga tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang belum maksimal.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada saat ini menjadi

urusan daerah yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, hal ini mengingat

perencanaan merupakan awal penyelenggaraan pemerintahan secara umum maupun pembangunan

daerah khususnya.Kondisi perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat dari kinerja aspek-aspek

perencanaan daerah sebagai berikut :

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahDengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, berdampak pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti dokumen

perencanaanpembangunan jangka panjang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2005-2025

yang harus di revisi. Demikian juga halnya dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan


IV- 3


Komering Ulu Timur tahun 2016-2021 juga harus disesuaikan dengan Organisasi Perangkat Daerah

yang beru serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya yang harus segera disesuaikan

dengan peraturan perundangan yang mengaturnya.\

2. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan DaerahHasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Ogan

Komering Ulu Timur yang masih rendah perlu ditindaklanjuti segera. Monitoring dan evaluasi

pembangunan daerah saat ini masih dilakukan secara manual,dengan mengandalkan laporan-

laporan dari SKPD, sehingga perencanaanpembangunan yang berjalan belum dapat dikendalikan

dan dinilai secara utuh,begitupun dengan pembangunan yang berasal dari dana APBD Propinsi,

maupunAPBN, belum dapat dipantau karena keterbatasan data dan pelaporan yang diberikan

SKPD.

3. Koordinasi Penataan ruangDokumen RTRW Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2012-2032 perlu

penyesuaian karena selama 5 (lima) tahun ada berbagai perubahan yang cukup mendasar dalam

penataan ruang. Demikian halnya juga kawasan-kawasan strategis kabupaten pada saat ini belum

ada rencana detailnya.

4. Data dan InformasiData pendukung dalam penyusunan dokumen perencanaan baik tingkat kabupaten

maupun instansi lainnya masih sangat minim dan kurang variatif. Demikian halnya data-data yang

bersifat data elektronik dan spasial masih sangat kurang.

5. Pelayanan Ketatausahaan BappedaFungsi rutin yang dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan urusan perencanaan

pembangunan daerah berupa, ketatausahaan, kepegawaian, sarana kerja dan keuangan selama ini

berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.Namun aspek kepegawaian

masih dipandang belum optimal, mengingat sumber dayamanusia di Bappeda sebagai pelaksana

urusan perencanaan daerah kurang didukungdengan tenaga yang profesional baik dari faktor

pendidikan umum, maupunkemampuan keterampilan dari diklat teknis perencana maupun peneliti.


IV- 4


6. Penelitian dan PengembanganFungsi penelitian dan pengembangan daerah secara umum masih belum optimal karena

merupakan bidang baru di Bappeda dan Litbang dan masih dalam tahap identifikasi dan pendataan

kebutuhan kelitbangan.

BAB IVVISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN


4.1. VISI DAN MISI BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR4.1.1. PERNYATAAN VISI


IV- 5


Langkah penting dalam proses perencanaan strategi adalah pengembangkan

rumusan yang jelas dan ringkas tentang visi dan misi. Visi merupakan kondisi yang inspirasional

sehingga mendorong harapan dan impian, memfokuskan kepada masa depan lebih baik serta

menyatakan hasi-hasil yang positif. Suatu visi haruslah menekankan tujuan, criteria kinerja,

perilaku, aturan, keputusan dan standar yang merupakan pelayanan public serta harus menjadi

kesepakatan seluruh pemangku kepentingan. Nilai-nilai yang tertuang di dalam visi memiliki

konsekuensi untuk diterapkan dalam proses implementasi yang realistis.

Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembanga

(BAPPEDA dan LITBANG) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dirumuskan dengan

memperhatikan serta mentelaah dan menjelaskah Visi-Misi Kepala Daerah Kabupaten Ogan

Komering Ulu Timur terpilih Tahun 2011-2016 yaitu ” YAKIN OKU TIMUR AMAN, NYAMAN TANPA JALAN BERLUBANG”. Berdasarkan pada visi Kabupaten Ogan Komering Ulu di atas,

visi BAPPEDA dan LITBANG ditetapkan sebagai berikut : ” TERWUJUDNYA BAPPEDA DAN LITBANG SEBAGAI LEMBAGA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN YANG INOVATIF, ASPIRATIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DI DUKUNG APARATUR YANG PROFESIONAL”

4.1.2. PENJELASAN VISIVisi Bappeda dan Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dapat dijelaskan dan

dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan yang Inovatif berarti perencanaan pembangunan harus selalu membuat

terobosan-terobosan dengan melakukan kajian-kajian untuk pembangunan yang

berkelanjutan. Inovatif yang dimaksud mempunyai kriteria sebagai berikut:

Berbasis kondisi lokalPerencanaan pembangunan didasarkan pada potensi lokal dan bertujuan untuk menjawab

dan menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan lokal. Hal ini dimaksudkan agar

perencanaan pembangunan daerah akomodatif terhadap dinamika dan aspirasi

masyarakat, sehingga secara efektif dan efisien dapat mewujudkan visi daerah.

Mendukung perencanaan pembangunan nasionalPerencanaan pembangunan nasional daerah harus tetap pada kerangka arah perencanaan

pembangunan nasional guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Akomodatif terhadap dinamika globalPerencanaan pembangunan daerah dilandaskan pada kerangka berpikir global dan

bertindak untuk kepentingan lokal (think globally act locally). Hal ini dimaksudkan bahwa

perencanaan pembangunan daerah dapat memberikan arah yang tepat bagi proses


IV- 6


pembangunan daerah sehingga mampu meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat

menghadapi arus globalisasi.

2. Perencanaan yang Aspiatif berarti perencanaan pembangunan harus berlandaskan pada

keinginan masyarakat. Dengan kata lain, pola perencanaan harus “bottom up”..

Proses perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodir secara obyektif berbagai

kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus bersama menuju

perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu dalam setiap

pengambilan keputusan memerlukan keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif tersebut

secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap

perencanaan pembangunan. Sebaliknya apabila partisipasi masyarakat diabaikan

sedangkan mobilisasi masyarakat yang dikembangkan, proses pembangunan akan

terhambat bahkan akan mengalami kegagalan, karena masyarakat kurang merasa memiliki

hasil-hasil pembangunan.

3. Perencanaan yang Akuntabel berarti setiap perencanaan pembangunan yang

dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan pada publik.

Dalam melaksanakan proses perencana dilakukan dengan terukur, baik secara kuantitas

maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian. Akuntabillitas juga berarti

menyelenggarakan perhitungan (account) terhadap sumber daya yang digunakan dan

adanya konsistensi terhadap hasil-hasil perencanaan yang sudah disepakati dengan

pelaksanaan bersama harus dijaga dan dipelihara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka perencanaan

pembangunan daerah harus bersifat menyeluruh, sehingga mampu membangun sistem

perencanaan pembangunan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, dan top

down-bottom up.

4. Perencanaa yang Transparan artinya proses perencanaan dilaksanakan

menganut prinsip keterbukaan dan menerapkan prinsip keadilan. Dapat

pula diartikan pelaksanaan proses perencanaan pembangunan harus

dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi-informasi yang

berkaitan dengan kepentingan publik dapat secara langsung diperoleh oleh

mereka yang membutuhkan

5. Aparatur yang Profesional artinya proses perencanaan pembangunan harus

dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan dengan kata lain aparatur

yang menjalankan perencanaan harus menguasai bidangnya.


IV- 7


4.1.3. PERNYATAAN MISIBappeda sebagai institusi perencana berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen

dibidang perencanaan dan bertanggungjawab atas hasil perencanaan sebagai wujud manifestasi

dan pelaksanaan manajemen pembangunan. Institusi perencana harus mampu

mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan secara intensif dan menyeluruh serta

senantiasa melakukan kajian dan analisis dalam rangka mengevaluasi hasil perencanaan yang

telah dirumuskan.

Dalam hal ini lembaga perencana tidak hanya bertindak sebagai “penampung”

berbagai usulan rencana dari SKPD lainnya, tetapi harus mampu bertindak tegas sebagai “motor

penggerak” yang dapat mengakomodasi, menganalisis, dan menjabarkan permasalahan

pembangunan. Oleh karena itu BAPPEDA dan LITBANG Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

juga memiliki 2 (dua) pendekatan perencanaan sesuai dengan instrumen pembangunan yaitu

Aspek keruangan (kewilayahan) dan non keruangan (bidang/sektor pembangunan), dimana

orientasinya akan menekankan pada suatu perpaduan dan keseimbangan kedua pendekatan

yaitu pendekatan spatial atau kewilayahan dan pendekatan bidang/sektor pembangunan.

Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembanga Kabupaten Ogan Komering

Ulu Timur. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang

berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran instansi pemerintah

dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Oleh karena itu Misi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

dirumuskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang efektif dan efisien

2. Mewujudkan Penataan Ruang yang berkualitas dan berkelanjutan3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan4. Meningkatkan kualitas sumber daya bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan

pengembangan5. Meningkatkan inovasi daerah dari hasil penelitian dan pengembangan

4.1.4. PENJELASAN MISIPernyataan misi Bappeda dan Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dapat

dijelaskan sebagai berikut:

1. Misi Kesatu : Mewujudkan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang efektif dan efisien

Bappeda dan Litbang sebagai unsur penunjang di Bidang perencanaan

pembangunan daerah harus dapat berperan manajerial sebagai koordinator perencanaan


IV- 8


pembangunan secara menyeluruh sekaligus juga mengendalikan pelaksanaanya agar

sesuai dengan yang telah direncanakan serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan

pembangunan sehingga dapat diketahui permasalahan dan kendala yang dihadapi.

2. Misi Kedua : Mewujudkan Penataan Ruang yang berkualitas dan berkelanjutanFungsi penataan ruang sangat penting dalam perencanakan penataan ruang di

daerah serta mempertahankan fungsi ruang sesuai dengan peruntukannya. Yang tidak

kalah penting adalah mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai dengan yang telah

direncanakan dalam rencana tata ruang wilayah atau rencana detail tata ruang. Dalam

penyusunan perencanaan lima tahunan dan tahunan juga harus berpedoman pada

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunanData sangat dibutuhkan dalam proses dan mekanisme perencanaan

pembangunan karena data pendukung mempengaruhi kualitas perencanaan

pembangunan. Melalui data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, prediksi capaian

kinerja dapat dihitung dengan lebih terarah dan terukur.

4. Meningkatkan kualitas sumber daya bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan

Sebagai “motor” penggerak perencanaan, SDM perencana pembangunan menjadi

sangat penting, dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan pembangunan.

Kualitas perencanaan sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana

secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisipliner, dan

berpikir komprehensif. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan peningkatan

kapasitas individu dalam mengemban beban tugas masing-masing dalam

organisasi.Peningkatan profesionalisme merupakan upaya peningkatan kinerja berkait

dengan kesetiaan, logika dan etika

5. Meningkatkan inovasi daerah dari hasil penelitian dan pengembanganInovasi daerah sangat dibutuhkan dalam usaha mengembangkan potensi daerah.

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai kabupaten yang menitikberatkan

pembangunan pada sektor pertanian memiliki potensi sektor pertanian yang sangat besar

untuk dikembangkan. Untuk itu dibutuhkan berbagai inovasi daerah yang dapat dihasilkan

melalui penelitian dan pengembangan.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR


IV- 9


Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil

akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan

mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi

yang ingin dicapai di masa mendatang.Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran

yang ingindiraih dari masing-masing misi.

Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur,

dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

4.2.1. TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA DAN LITBANG UNTUK MEWUJUDKAN MISI KESATUTujuan dan sasaran Bappeda dan Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun

2016-2021 untuk mewujudkan misi kesatu dijabarkan sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, dengan sasaran

pembangunan antara lain:

1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang komprehensif dan implementatif

2. Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan sektoral

Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan, dengan

sasaran pembangunan antara lain:

1. Terwujudnya konsistensi antara dokumen perencanaan dan pengganggaran

2. Terwujudnya Peningkatan Partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan

Berikut ini tabel 4.1. menjabarkan tentang tujuan, sasaran dan target capaian kinerja

untuk mewujudkan misi kesatu Bappeda dan Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

4.2.2. TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA DAN LITBANG UNTUK MEWUJUDKAN MISI KEDUATujuan dan sasaran Bappeda dan Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun

2016-2021 untuk mewujudkan misi kedua dijabarkan sebagai berikut:

Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian tata ruang, dengan


1. Terwujudnya kualitas perencanaan dan pengendalian tata ruang


IV- 10



untuk mewujudkan misi kedua Bappeda dan Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

4.2.3. TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA DAN LITBANG UNTUK MEWUJUDKAN MISI KETIGATujuan dan sasaran Bappeda dan Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun

2016-2021 untuk mewujudkan misi ketiga dijabarkan sebagai berikut:

Tujuan 4 : Meningkatnya kemampuan dan kualitas pengelolaan data dan informasi pembangunan, dengan sasaran pembangunan antara lain:

1. Tersedianya data dan informasi pembangunan yang akurat

Tujuan 5 : Meningkatkan manajemen dan sistem informasi pengelolaan data, dengan


1. Meningkatnya efektifitas sistem informasi data terpadu


untuk mewujudkan misi ketiga Bappeda dan Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

4.2.4. TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA DAN LITBANG UNTUK MEWUJUDKAN MISI KEEMPATTujuan dan sasaran Bappeda dan Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun

2016-2021 untuk mewujudkan misi keempat dijabarkan sebagai berikut:

Tujuan 6 : Membina dan mengembangkan SDM perencana dan peneliti, dengan sasaran


1. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme perencana

2. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme peneliti


untuk mewujudkan misi keempat Bappeda dan Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

4.2.5. TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA DAN LITBANG UNTUK MEWUJUDKAN MISI KELIMATujuan dan sasaran Bappeda dan Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun

2016-2021 untuk mewujudkan misi kelima dijabarkan sebagai berikut:

Tujuan 7 : Meningkatkan kuantitas hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah, dengan sasaran pembangunan antara lain:


IV- 11


1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan


untuk mewujudkan misi kelima Bappeda dan Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.


IV- 12


Tabel 4.1.Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Misi Kesatu

Bappeda dan Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurTahun 2016-2021

Tujuan SasaranIndikator Kinerja

SatuanCapaian Kinerja

Penanggung Jawab2016 2107 2018 2019 2020 2021

1Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan

1.1

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang komprehensif dan implementatif

1

Ketersediaan Dokumen RPJPD

Ada/Tidak Ada

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Bidang Data, Program, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

2

Ketersediaan Dokumen RPJMD

Ada/Tidak Ada


3

Ketersediaan Dokumen RKPD

Ada/Tidak Ada


4

Persentase SKPD yang menetapkan Renstra

% 0 100 100 100 100 100 Bidang Data, Program, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

5

Persentase SKPD yang menyampaikan Dok Renja tepat waktu


6

Persentase SKPD yang menyampaikan Dok KUA PPAS tepat waktu


1.1Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan sektoral

7

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Dok 0 0 2 3 3 3

Bidang Ekonomi

8 Jumlah dokumen perencanaan

Dok 1 1 2 3 3 4 Bidang Infrastruktur


IV- 1





pembangunan bidang infrastruktur

2

Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan

1.2

Terwujudnya konsistensi antara dokumen perencanaan dan pengganggaran

9

Persentase Program RPJMD yang diakomodasi dalam RKPD


10

Persentase Kesesuaian antara RPJMD dengan Renstra SKPD


11

Persentase Program RKPD yang diakomodasi dalam KUA PPAS


12

Persentase SKPD yang menyampaikan Laporan Triwulan Tepat waktu


13Persentase usulan Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD

% 45 50 55 60 65 70Sekretariat

1.2

Terwujudnya Peningkatan Partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan

14

Persentase Kehadiran peserta dalam Musrenbang Kecamatan

% 80 80 82 84 88 90

Sekretariat

15Persentase Kehadiran peserta dalam Musrenbang Kabupaten

% 80 80 83 86 88 90Sekretariat

Sumber : Tim Penyusun Renstra Bappeda dan Litbang OKU TIMUR, 2016

Tabel 4.2.


IV- 2


Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Misi KeduaBappeda dan Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Tahun 2016-2021




3

Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian tata ruang

3.1.Terwujudnya kualitas perencanaan dan pengendalian tata ruang

1

Ketersediaan Perda RTRW

Ada/Tidak Ada

Ada Ada Ada Ada Ada AdaBidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

2

Persentase RDTR Kawasan Strategis Kabupaten yang diperdakan

% 0 0 33 66 100 100 Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

3Persentase Luasan RDTR terhadap luas wilayah

% 0 0 Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah


Tabel 4.3.Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Misi Ketiga


IV- 3






4

Meningkatnya kemampuan dan kualitas pengelolaan data dan informasi pembangunan

4.1Tersedianya data dan informasi pembangunan yang akurat

1

Ketersediaan Buku Kabupaten dalam angka

Ada/Tidak Ada


2

Ketersediaan Buku Kecamatan dalam angka

Ada/Tidak Ada


3Jumlah dokumen statistik ekonomi

Jenis 1 1 2 3 3 3Bidang Ekonomi

4Jumlah dokumen statistik sosial

Jenis 2 2 2 4 6 6Bidang Sosial Budaya

5

Meningkatkan manajemen dan sistem informasi pengelolaan data

5.1Meningkatnya efektifitas sistem informasi data terpadu

5

Jenis system informasi data

Jenis 2 2 2 2 2 2 Bidang Data, Program, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

6

Persentase jumlah input data pada SIPD


7Persentase sekolah yang terdata dalam GIS


8Persentase Fasilitas kesehatan yang terdata dalam GIS


9

Persentase Fasilitas Pemerintahan yang terdata dalam GIS


10 Persentase panjang jalan kabupaten yang terdata

% 0 0 20 40 60 80 Bidang Infrastruktur dan Pengembangan


IV- 4





dalam GIS WilayahSumber : Tim Penyusun Renstra Bappeda dan Litbang OKU TIMUR, 2016


IV- 5


Tabel 4.4.Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Misi Keempat





6

Membina dan mengembangkan SDM perencana dan peneliti

6.1Meningkatnya kualitas dan profesionalisme perencana

1

Persentase pegawai yang telah mengikuti diklat perencana

% 50 50 60 70 80 90

Sekretariat

2Jumlah fungsional perencana

org 0 0 0 1 1 1 Sekretariat

6.2Meningkatnya kualitas dan profesionalisme peneliti

3Persentase pegawai yang telah mengikuti diklat peneliti

% 0 0 2 4 6 10 Sekretariat

4Jumlah fungsional peneliti org 0 0 0 0 1 1 Sekretariat



IV- 6


Tabel 4.5.Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Misi Kelima





7

Meningkatkan kuantitas hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah

7.1Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan

1

Jumlah dokumen hasil penelitian

Dok

- 1 2 2 2 2 Bidang Penelitian dan Pengembangan

2

Jumlah Dokumen Rencana Induk Litbang

Dok - 1 - - - -

Bidang Penelitian dan Pengembangan

3

Jumlah Dokumen Profil Litbang

Dok - - 1 - - -


4

Persentase Koordinasi Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Riset

% 100 100 100 100 100 100




IV- 7


4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai

tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan

dengan “teknik“ yang lebih sempit, dan merupakanrangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan

cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan

tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud

tertentu.Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan

pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna

tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Organisasi

perangkat daerah. Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan lima tahun mendatang Bappeda dan

Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur disajikan pada tabel 4.6

Tabel 4.6.Strategi dan KebijakanBappeda dan Litbang

Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurTahun 2016-2021

VISI : Terwujudnya Bappeda dan Litbang sebagai lembaga perencanaan pembangunan dan Penelitian Pengembangan yang inovatif, aspiratif dan akuntabel di dukung aparatur yang profesional

MISI I : Mewujudkan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang efektif dan efisienTujuan Sasaran Strategi Kebijakan

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan



2. Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan



MISI II : Mewujudkan Penataan Ruang yang berkualitas dan berkelanjutanTujuan Sasaran Strategi Kebijakan

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian tata ruang


MISI III : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunanTujuan Sasaran Strategi Kebijakan


IV- 1


1. Meningkatnya kemampuan dan kualitas pengelolaan data dan informasi pembangunan

2. Meningkatkan manajemen dan sistem informasi pengelolaan data



MISI IV : Meningkatkan kualitas sumber daya bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembanganTujuan Sasaran Strategi Kebijakan

1. Membina dan mengembangkan SDM perencana dan peneliti



MISI V : Meningkatkan inovasi daerah dari hasil penelitian dan pengembanganTujuan Sasaran Strategi Kebijakan

1. Meningkatkan kuantitas hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah


BAB VRENCANA PROGRAM KEGIATAN,


IV- 2


INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaiman tercantum dalam

rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas

tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan

jangka menengah SKPD.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut,merupakan indikator kinerja

program yang beiri outcome program. Outcome merupakan manffat yang diperoleh dalam jangka menengah

untuk beneficiaries tertentu mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan kegiatan dalam satu program.

Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan SKPD.

Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai

dengan tugas dan fungsi SKPD. Perumusan kinerja kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatir

dilakukan melalui langkah langkah sebagai berikut:

2. Review kembali rancangan awal RPJMD yang meliputi isu isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran

pembangunan lima tahunan, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan

daerah dan indikasi rencana program prioritas disertai kebutuhan pendanaan.

3. Periksa kembali visi, misi, tujuan dan sasaran SKPD pada lima tahun mendatang, strategi dan kebijakan

dalam rancangan Renstra SKPD telah relevan dan sinergis dengan rancangan awal RPJPD. LAkukan

penyesuaian jika diperlukan.

4. Perhatikan indikator program dan pagu per SKPD

5. Berdasarkan point (2) dan point (3), rumuskan target outcome program SKPD untuk mencapai sasaran

pembangunan.

6. Lakukan perumusan target output/keluaran yang akan dihasilkan melalui kegiatan kegiatan dalam rangka

mencapai target outcome program SKPD.

7. Lakukan peumusan kegiatan.

8. Hitunglah biaya kegiatan untuk mencapai target output kegiatan.

9. Hitunglah biaya program untuk mencapai target outcome.

10. Periksalah apakah total biaya program sesuai dengan pagu SKPD. Jika melebihi pagu SKPD, lakukan

peningkatan prioritas program dan kegiatan sehingga sesuai dengan pagu SKPD. Daftar urutan prioritas

program dan kegiatan ini menjadi salah satu bahan yang akan dibahas dalam forum SKPD penyusunan

Renstra SKPD.

11. Susunlah rincian target outcome program kedalam target tahunan.

12. Berdasarkan target outcome tahunan pada langkah (10), susunlah perkiraan kebutuhan anggaran

pembiayaan program pertahun.


IV- 3


Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat

pada Tabel 5.1 berikut ini.

BAB IVVISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN


4.4. VISI DAN MISI BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR4.4.1. PERNYATAAN VISI


IV- 4


Langkah penting dalam proses perencanaan strategi adalah pengembangkan

rumusan yang jelas dan ringkas tentang visi dan misi. Visi merupakan kondisi yang inspirasional

sehingga mendorong harapan dan impian, memfokuskan kepada masa depan lebih baik serta

menyatakan hasi-hasil yang positif. Suatu visi haruslah menekankan tujuan, criteria kinerja,

perilaku, aturan, keputusan dan standar yang merupakan pelayanan public serta harus menjadi

kesepakatan seluruh pemangku kepentingan. Nilai-nilai yang tertuang di dalam visi memiliki

konsekuensi untuk diterapkan dalam proses implementasi yang realistis.

Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembanga

(BAPPEDA dan LITBANG) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dirumuskan dengan

memperhatikan serta mentelaah dan menjelaskah Visi-Misi Kepala Daerah Kabupaten Ogan

Komering Ulu Timur terpilih Tahun 2011-2016 yaitu ” YAKIN OKU TIMUR AMAN, NYAMAN TANPA JALAN BERLUBANG”. Berdasarkan pada visi Kabupaten Ogan Komering Ulu di atas,

visi BAPPEDA dan LITBANG ditetapkan sebagai berikut : ” TERWUJUDNYA BAPPEDA DAN LITBANG SEBAGAI LEMBAGA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN YANG INOVATIF, ASPIRATIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DI DUKUNG APARATUR YANG PROFESIONAL”

4.4.2. PENJELASAN VISIVisi Bappeda dan Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dapat dijelaskan dan

dijabarkan sebagai berikut:

6. Perencanaan yang Inovatif berarti perencanaan pembangunan harus selalu membuat

terobosan-terobosan dengan melakukan kajian-kajian untuk pembangunan yang

berkelanjutan. Inovatif yang dimaksud mempunyai kriteria sebagai berikut:

Berbasis kondisi lokalPerencanaan pembangunan didasarkan pada potensi lokal dan bertujuan untuk menjawab

dan menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan lokal. Hal ini dimaksudkan agar

perencanaan pembangunan daerah akomodatif terhadap dinamika dan aspirasi

masyarakat, sehingga secara efektif dan efisien dapat mewujudkan visi daerah.

Mendukung perencanaan pembangunan nasionalPerencanaan pembangunan nasional daerah harus tetap pada kerangka arah perencanaan

pembangunan nasional guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Akomodatif terhadap dinamika globalPerencanaan pembangunan daerah dilandaskan pada kerangka berpikir global dan

bertindak untuk kepentingan lokal (think globally act locally). Hal ini dimaksudkan bahwa

perencanaan pembangunan daerah dapat memberikan arah yang tepat bagi proses


IV- 5


pembangunan daerah sehingga mampu meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat

menghadapi arus globalisasi.

7. Perencanaan yang Aspiatif berarti perencanaan pembangunan harus berlandaskan pada

keinginan masyarakat. Dengan kata lain, pola perencanaan harus “bottom up”..

Proses perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodir secara obyektif berbagai

kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus bersama menuju

perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu dalam setiap

pengambilan keputusan memerlukan keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif tersebut

secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap

perencanaan pembangunan. Sebaliknya apabila partisipasi masyarakat diabaikan

sedangkan mobilisasi masyarakat yang dikembangkan, proses pembangunan akan

terhambat bahkan akan mengalami kegagalan, karena masyarakat kurang merasa memiliki

hasil-hasil pembangunan.

8. Perencanaan yang Akuntabel berarti setiap perencanaan pembangunan yang

dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan pada publik.

Dalam melaksanakan proses perencana dilakukan dengan terukur, baik secara kuantitas

maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian. Akuntabillitas juga berarti

menyelenggarakan perhitungan (account) terhadap sumber daya yang digunakan dan

adanya konsistensi terhadap hasil-hasil perencanaan yang sudah disepakati dengan

pelaksanaan bersama harus dijaga dan dipelihara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka perencanaan

pembangunan daerah harus bersifat menyeluruh, sehingga mampu membangun sistem

perencanaan pembangunan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, dan top

down-bottom up.

9. Perencanaa yang Transparan artinya proses perencanaan dilaksanakan

menganut prinsip keterbukaan dan menerapkan prinsip keadilan. Dapat

pula diartikan pelaksanaan proses perencanaan pembangunan harus

dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi-informasi yang

berkaitan dengan kepentingan publik dapat secara langsung diperoleh oleh

mereka yang membutuhkan

10. Aparatur yang Profesional artinya proses perencanaan pembangunan harus

dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan dengan kata lain aparatur

yang menjalankan perencanaan harus menguasai bidangnya.


IV- 6


4.4.3. PERNYATAAN MISIBappeda sebagai institusi perencana berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen

dibidang perencanaan dan bertanggungjawab atas hasil perencanaan sebagai wujud manifestasi

dan pelaksanaan manajemen pembangunan. Institusi perencana harus mampu

mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan secara intensif dan menyeluruh serta

senantiasa melakukan kajian dan analisis dalam rangka mengevaluasi hasil perencanaan yang

telah dirumuskan.

Dalam hal ini lembaga perencana tidak hanya bertindak sebagai “penampung”

berbagai usulan rencana dari SKPD lainnya, tetapi harus mampu bertindak tegas sebagai “motor

penggerak” yang dapat mengakomodasi, menganalisis, dan menjabarkan permasalahan

pembangunan. Oleh karena itu BAPPEDA dan LITBANG Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

juga memiliki 2 (dua) pendekatan perencanaan sesuai dengan instrumen pembangunan yaitu

Aspek keruangan (kewilayahan) dan non keruangan (bidang/sektor pembangunan), dimana

orientasinya akan menekankan pada suatu perpaduan dan keseimbangan kedua pendekatan

yaitu pendekatan spatial atau kewilayahan dan pendekatan bidang/sektor pembangunan.

Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembanga Kabupaten Ogan Komering

Ulu Timur. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang

berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran instansi pemerintah

dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Oleh karena itu Misi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

dirumuskan sebagai berikut :

6. Mewujudkan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang efektif dan efisien

7. Mewujudkan Penataan Ruang yang berkualitas dan berkelanjutan8. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan9. Meningkatkan kualitas sumber daya bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan

pengembangan10. Meningkatkan inovasi daerah dari hasil penelitian dan pengembangan

4.4.4. PENJELASAN MISIPernyataan misi Bappeda dan Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dapat

dijelaskan sebagai berikut:

6. Misi Kesatu : Mewujudkan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang efektif dan efisien

Bappeda dan Litbang sebagai unsur penunjang di Bidang perencanaan

pembangunan daerah harus dapat berperan manajerial sebagai koordinator perencanaan


IV- 7


pembangunan secara menyeluruh sekaligus juga mengendalikan pelaksanaanya agar

sesuai dengan yang telah direncanakan serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan

pembangunan sehingga dapat diketahui permasalahan dan kendala yang dihadapi.

7. Misi Kedua : Mewujudkan Penataan Ruang yang berkualitas dan berkelanjutanFungsi penataan ruang sangat penting dalam perencanakan penataan ruang di

daerah serta mempertahankan fungsi ruang sesuai dengan peruntukannya. Yang tidak

kalah penting adalah mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai dengan yang telah

direncanakan dalam rencana tata ruang wilayah atau rencana detail tata ruang. Dalam

penyusunan perencanaan lima tahunan dan tahunan juga harus berpedoman pada

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

8. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunanData sangat dibutuhkan dalam proses dan mekanisme perencanaan

pembangunan karena data pendukung mempengaruhi kualitas perencanaan

pembangunan. Melalui data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, prediksi capaian

kinerja dapat dihitung dengan lebih terarah dan terukur.

9. Meningkatkan kualitas sumber daya bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan

Sebagai “motor” penggerak perencanaan, SDM perencana pembangunan menjadi

sangat penting, dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan pembangunan.

Kualitas perencanaan sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana

secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisipliner, dan

berpikir komprehensif. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan peningkatan

kapasitas individu dalam mengemban beban tugas masing-masing dalam

organisasi.Peningkatan profesionalisme merupakan upaya peningkatan kinerja berkait

dengan kesetiaan, logika dan etika

10. Meningkatkan inovasi daerah dari hasil penelitian dan pengembanganInovasi daerah sangat dibutuhkan dalam usaha mengembangkan potensi daerah.

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai kabupaten yang menitikberatkan

pembangunan pada sektor pertanian memiliki potensi sektor pertanian yang sangat besar

untuk dikembangkan. Untuk itu dibutuhkan berbagai inovasi daerah yang dapat dihasilkan

melalui penelitian dan pengembangan.

4.5. TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR


IV- 8


Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil

akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan

mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi

yang ingin dicapai di masa mendatang.Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran

yang ingindiraih dari masing-masing misi.

Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur,

dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

4.5.1. TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA DAN LITBANG UNTUK MEWUJUDKAN MISI KESATUTujuan dan sasaran Bappeda dan Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun

2016-2021 untuk mewujudkan misi kesatu dijabarkan sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, dengan sasaran




Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan, dengan





untuk mewujudkan misi kesatu Bappeda dan Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

4.5.2. TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA DAN LITBANG UNTUK MEWUJUDKAN MISI KEDUATujuan dan sasaran Bappeda dan Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun

2016-2021 untuk mewujudkan misi kedua dijabarkan sebagai berikut:

Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian tata ruang, dengan




IV- 9



untuk mewujudkan misi kedua Bappeda dan Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

4.5.3. TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA DAN LITBANG UNTUK MEWUJUDKAN MISI KETIGATujuan dan sasaran Bappeda dan Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun

2016-2021 untuk mewujudkan misi ketiga dijabarkan sebagai berikut:

Tujuan 4 : Meningkatnya kemampuan dan kualitas pengelolaan data dan informasi pembangunan, dengan sasaran pembangunan antara lain:


Tujuan 5 : Meningkatkan manajemen dan sistem informasi pengelolaan data, dengan




untuk mewujudkan misi ketiga Bappeda dan Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

4.5.4. TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA DAN LITBANG UNTUK MEWUJUDKAN MISI KEEMPATTujuan dan sasaran Bappeda dan Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun

2016-2021 untuk mewujudkan misi keempat dijabarkan sebagai berikut:

Tujuan 6 : Membina dan mengembangkan SDM perencana dan peneliti, dengan sasaran





untuk mewujudkan misi keempat Bappeda dan Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

4.5.5. TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA DAN LITBANG UNTUK MEWUJUDKAN MISI KELIMATujuan dan sasaran Bappeda dan Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun

2016-2021 untuk mewujudkan misi kelima dijabarkan sebagai berikut:

Tujuan 7 : Meningkatkan kuantitas hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah, dengan sasaran pembangunan antara lain:


IV- 10




untuk mewujudkan misi kelima Bappeda dan Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.


IV- 11


Tabel 4.1.Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Misi Kesatu





1Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan

1.1

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang komprehensif dan implementatif

1

Ketersediaan Dokumen RPJPD

Ada/Tidak Ada


2

Ketersediaan Dokumen RPJMD

Ada/Tidak Ada


3

Ketersediaan Dokumen RKPD

Ada/Tidak Ada


4

Persentase SKPD yang menetapkan Renstra


5

Persentase SKPD yang menyampaikan Dok Renja tepat waktu


6

Persentase SKPD yang menyampaikan Dok KUA PPAS tepat waktu


1.1Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan sektoral

7

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Dok 0 0 2 3 3 3

Bidang Ekonomi

8 Jumlah dokumen perencanaan

Dok 1 1 2 3 3 4 Bidang Infrastruktur


IV- 1





pembangunan bidang infrastruktur

2

Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan

1.2

Terwujudnya konsistensi antara dokumen perencanaan dan pengganggaran

9

Persentase Program RPJMD yang diakomodasi dalam RKPD


10

Persentase Kesesuaian antara RPJMD dengan Renstra SKPD


11

Persentase Program RKPD yang diakomodasi dalam KUA PPAS


12

Persentase SKPD yang menyampaikan Laporan Triwulan Tepat waktu


13Persentase usulan Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD

% 45 50 55 60 65 70Sekretariat

1.2

Terwujudnya Peningkatan Partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan

14

Persentase Kehadiran peserta dalam Musrenbang Kecamatan

% 80 80 82 84 88 90

Sekretariat

15Persentase Kehadiran peserta dalam Musrenbang Kabupaten

% 80 80 83 86 88 90Sekretariat


Tabel 4.2.


IV- 2


Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Misi KeduaBappeda dan Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Tahun 2016-2021




3

Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian tata ruang

3.1.Terwujudnya kualitas perencanaan dan pengendalian tata ruang

1

Ketersediaan Perda RTRW

Ada/Tidak Ada

Ada Ada Ada Ada Ada AdaBidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

2

Persentase RDTR Kawasan Strategis Kabupaten yang diperdakan


3Persentase Luasan RDTR terhadap luas wilayah

% 0 0 Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah


Tabel 4.3.Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Misi Ketiga


IV- 3






4

Meningkatnya kemampuan dan kualitas pengelolaan data dan informasi pembangunan

4.1Tersedianya data dan informasi pembangunan yang akurat

1

Ketersediaan Buku Kabupaten dalam angka

Ada/Tidak Ada


2

Ketersediaan Buku Kecamatan dalam angka

Ada/Tidak Ada


3Jumlah dokumen statistik ekonomi

Jenis 1 1 2 3 3 3Bidang Ekonomi

4Jumlah dokumen statistik sosial

Jenis 2 2 2 4 6 6Bidang Sosial Budaya

5

Meningkatkan manajemen dan sistem informasi pengelolaan data

5.1Meningkatnya efektifitas sistem informasi data terpadu

5

Jenis system informasi data

Jenis 2 2 2 2 2 2 Bidang Data, Program, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

6

Persentase jumlah input data pada SIPD


7Persentase sekolah yang terdata dalam GIS


8Persentase Fasilitas kesehatan yang terdata dalam GIS


9

Persentase Fasilitas Pemerintahan yang terdata dalam GIS


10 Persentase panjang jalan kabupaten yang terdata

% 0 0 20 40 60 80 Bidang Infrastruktur dan Pengembangan


IV- 4





dalam GIS WilayahSumber : Tim Penyusun Renstra Bappeda dan Litbang OKU TIMUR, 2016


IV- 5


Tabel 4.4.Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Misi Keempat





6

Membina dan mengembangkan SDM perencana dan peneliti

6.1Meningkatnya kualitas dan profesionalisme perencana

1

Persentase pegawai yang telah mengikuti diklat perencana

% 50 50 60 70 80 90

Sekretariat

2Jumlah fungsional perencana

org 0 0 0 1 1 1 Sekretariat

6.2Meningkatnya kualitas dan profesionalisme peneliti

3Persentase pegawai yang telah mengikuti diklat peneliti

% 0 0 2 4 6 10 Sekretariat

4Jumlah fungsional peneliti org 0 0 0 0 1 1 Sekretariat



IV- 6


Tabel 4.5.Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Misi Kelima





7

Meningkatkan kuantitas hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah

7.1Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan

1

Jumlah dokumen hasil penelitian

Dok

- 1 2 2 2 2 Bidang Penelitian dan Pengembangan

2

Jumlah Dokumen Rencana Induk Litbang

Dok - 1 - - - -


3

Jumlah Dokumen Profil Litbang

Dok - - 1 - - -


4

Persentase Koordinasi Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Riset

% 100 100 100 100 100 100




IV- 7


4.6. STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai

tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan

“teknik“ yang lebih sempit, dan merupakanrangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai

tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu

dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.Oleh

karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan

atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran

dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Organisasi perangkat daerah.

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan lima tahun mendatang Bappeda dan Litbang Kabupaten Ogan

Komering Ulu Timur disajikan pada tabel 4.6

Tabel 4.6.Strategi dan KebijakanBappeda dan Litbang

Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurTahun 2016-2021

VISI : Terwujudnya Bappeda dan Litbang sebagai lembaga perencanaan pembangunan dan Penelitian Pengembangan yang inovatif, aspiratif dan akuntabel di dukung aparatur yang profesional

MISI I : Mewujudkan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang efektif dan efisienTujuan Sasaran Strategi Kebijakan

3. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan



4. Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan



MISI II : Mewujudkan Penataan Ruang yang berkualitas dan berkelanjutanTujuan Sasaran Strategi Kebijakan

2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian tata ruang


MISI III : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunanTujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Rencana Strategis Bappeda dan LitbangKab. OKU TIMUR Tahun 2016 – 2021 i


3. Meningkatnya kemampuan dan kualitas pengelolaan data dan informasi pembangunan

4. Meningkatkan manajemen dan sistem informasi pengelolaan data



MISI IV : Meningkatkan kualitas sumber daya bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembanganTujuan Sasaran Strategi Kebijakan

2. Membina dan mengembangkan SDM perencana dan peneliti



MISI V : Meningkatkan inovasi daerah dari hasil penelitian dan pengembanganTujuan Sasaran Strategi Kebijakan

2. Meningkatkan kuantitas hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah


BAB VIRencana Strategis Bappeda dan LitbangKab. OKU TIMUR Tahun 2016 – 2021 ii


INDIKATOR KINERJA BAPPEDA DAN LITBANGKABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan transpararansi dan akuntabilitas, Bappeda akan membuat laporan

kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran berupa keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing

kegiatan. Indikator kinerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif dan atau ukuran kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Indikator kinerja dapat juga

berfungsi :

1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan (exante),tahap pelaksanaan (on-going) atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi(expost).

2. Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam perwujudan dari tujuan

sasaran yang ditentukan.

Secara operasional, umumnya pada sektor publik, evaluasi dapat dilakukan terhadap kegiatan, program,

dan kebijakan. Terkait dengan program ada beberapa indikator kinerja yang sering dipakai, yaitu:

1. Indikator masukan (inputs) adalah suatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk

menghasilkan keluaran, baik berupa dana, sumberdaya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan

informasi.

2. Indikator keluaran (outputs) adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa

fisik dan non fisik.

3. Indikator hasil (outcomes) adalah suatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

4. Indikator manfaat (benefits) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

5. Indikator dampak (impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik potisif maupun negatif pada setiap

tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Adapun indikator kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang mengacu pada

tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 6.1

BAB VIIPENUTUP

Rencana Strategis Bappeda dan LitbangKab. OKU TIMUR Tahun 2016 – 2021 iii


5.1. KAIDAH PELAKSANAANRencana Strategis Bappeda Kabupaten OKU TIMUR merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2016 Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah

pelaksanaan sebagai berikut:

1. Bappeda Kabupeten OKU TIMUR berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang membuat

tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda

Kabupaten OKU TIMUR yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten OKU TIMUR

Tahun 2016-2021.

2. Rencana Strategis Bappeda Kabupaten OKU TIMUR adalah pedoman dalam menyusun rencana kerja

(Renja) Bappeda sebagai dokumen perencanaan tahunan Bappeda OKU TIMUR.

3. Rencana Strategis Bappeda Kabupaten OKU TIMUR juga berfungsi sebagai penguatan peran para

stakeholders dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja).

4. Rencana Strategis Bappeda Kabupaten OKU TIMUR merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan

atas kinerja tahunan dan lima tahunan Bappeda Kabupaten OKU TIMUR.

5.2. CATATAN DAN HARAPAN1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten OKU TIMUR merupakan unsur penunjang

pemerintah Kabupaten OKU TIMUR yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang tertanggungjawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.Dalam melaksanakan tugasnya, kepala Bappeda Kabupaten OKU TIMUR, Sekretaris Bappeda, Kepala

Bidang Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan

sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas

dan fungsinya masing-masing.

3.Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya Sekretaris Bappeda dan Kepala Bidang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda, sedangkan teknis administrasi tetap melalui Sekretaris

Bappeda. Apabila Kepala Badan berhalangan maka Sekretaris Bappeda ditetapkan sebagai pejabat yang

mengkoordinasikan kegiatan sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing.

4.Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Lembaga Teknis daerah bertanggung jawab

memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta

petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

5.Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab

kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.

6.Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, bila terjadi penyimpangan

agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Martapura, Maret 2017KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG

KAB. OKU TIMUR,

Ir. Ridwan Abubakar, MMPembina Utama Muda

NIP. 19580827 199003 1 001

iv


Rencana Strategis Bappeda dan LitbangKab. OKU TIMUR Tahun 2016 – 2021 v

2–3 · web viewv rencana strategis bappeda dan litbang kab. oku timur tahun 201 6 – 20 21 kata...

Documents