LAPORAN PRAKTIKUM KEPERAWATAN KOMUNITAS IIANALISIS PERMASALAHAN EKONOMI DALAM KESEHATAN

Untuk Menyelesaikan Tugas Praktikum Keperawatan Komunitas IIProgram Akademik Reguler 2012/2013

Disusun Oleh :Rizky Wahyu WanabaktiI1B110213

Tity Riezka RianthiI1B110214

Annisa FebrianaI1B110216

Bambang Setia BudiI1B110217

Maulidya SeptianyI1B110035

SuriansyahI1B110006

Nisya AndesitaI1B110008

Anes Fikri HaekalI1B110020

Maulidya Rahmi SAI1B110021

Tussy IndrawatiI1B110023

Tomy Agus IskandarI1B110210

PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATANFAKULTAS KEDOKTERANUNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT2013BAB IPENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANGKesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kesehatan adalah salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan ditetapkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.Kesehatan adalah unsur vital dan merupakan elemen konstitutif dalam proses kehidupan seseorang. Tanpa adanya kesehatan yang baik maka tidak akan ada masyarakat yang produktif. Dalam kehidupan berbangsa, pembangunan kesehatan merupakan suatu hal yang bernilai sangat insentif. Nilai investasinya terletak pada tersedianya sumber daya yang senantiasa siap pakai dan terhindar dari ancaman penyakit. Di Indonesia sendiri tak bisa dipungkiri bahwa trend pembangunan kesehatan bergulir mengikuti pola rezim penguasa. Ketika pemerintah negeri ini hanya memandang sebelah mata pada pembangunan kesehatan, maka kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat akan menjadi sangat memprihatinkan.Salah satu sub sistem kesehatan nasional adalah subsistem pembiayaan kesehatan. Jika ditinjau dari dari defenisi sehat, sebagaimana yang dimaksud oleh WHO, maka pembiayaan pembangunan perumahan dan atau pembiayaan pengadaan pangan, yang karena juga memiliki dampak terhadap derajat kesehatan, seharusnya turut pula diperhitungkan. Pada akhir akhir ini, dengan makin kompleksnya pelayanan kesehatan serta makin langkanya sumber dana yang tersedia, maka perhatian terhadap sub sistem pembiayaan kesehatan makin meningkat. Pembahasan tentang subsistem pembiayaan kesehatan ini tercakup dalam suatu cabang ilmu khusus yang dikenal dengan nama ekonomi kesehatan.B. TUJUANTujuan dari makalah ini yaitu:a. Agar mahasiswa memahami tentang sumber pembiayaan (Government VS Non Government)b. Agar mahasiswa memahami tentang mekanisme pembiayaan kesehatan (Universal coverage VS single payer system)

BAB IIPEMBAHASAN

A. Sumber Pembiayaan (Government VS Non Government)1). Peran Pemerintah dalam Sistem KebijakanTujuan pembangunan kesehatan dapat diwujudkan melalui kebijakan kesehatan yang berfungsi sebagai pedoman dan arah setiap upaya kesehatan guna memelihara dan meningkatkan derajad kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Berhasil atau tidaknya Kebijakan kesehatan sangat ditentukan pada tahap implementasi, yang melibatkan banyak pihak seperti individu, organisasi (pemerintah atau swasta) maupun masyarakat.Pemerintah maupun swasta merupakan komponen penting dalam kebijakan kesehatan Indonesia. Kedua elemen tersebut saling mewarnai dalam setiap tahap pembuatan dan implementasi kebijakan. Hanya saja pemerintah merupakan titik sentral dan lebih dominan dalam kebijakan kesehatan dibandingkan sektor swasta, artinya pemerintah memainkan peran sentral dalam pengalokasian sumber-sumber daya di antara berbagai skala prioritas bidang kesehatan dan memiliki peran mengatur aktivitas-aktivitas bidang kesehatan.Latar belakang yang mendasari pemerintah menjadi peran sentral dan primer serta bertanggungjawab dalam kebijakan kesehatan, yaitu : pertama banyaknya tenaga kesehatan melakukan praktik mandiri tanpa izin, dan sering terjadinya mall praktik. Kedua menurunnya kualitas pelayanan kesehatan dan semakin banyaknya Komplain masyarakat atas pelayanan kesehatan. Ketiga belum meratanya distribusi tenaga kesehatan sampai pada tingkat pedesaan. Keempat belum optimalnya fasilitas-fsilitas pelayanan kesehatan ditingkat pedesaan Kelima layanan kesehatan belum dimanfaatkan secara optimal karena faktor pembiayaan belum dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh provider maupun user, keenam kekuatan monopoli diciptakan oleh professional medis, perusahaan obat-obatan, dan rumah sakit tertentu, menyebabkan pembiayaan tinggi. Ketujuh, semakin banyaknya institusi layanan kesehatan disektor swasta, sehingga memungkinkan tenaga kesehatan untuk bekerja di tempat-tempat yang mendatangkan keuntungan lebih besar. Kedelapan kesenjangan informasi antara konsumen dan penyedia, dimana konsumen berada dalam posisi dirugikan dan penyedia dalam hal ini swasta berada di dalam posisi yang kuat untuk mengambil keuntungan dari ketidakseimbangan tersebut.Untuk menyikapi kondisi tersebut, pemerintah mengambil langkah, guna mengatasi masalah tersebut melalui peran strategis. Peran pemerintah sebagai titik sentral dan dominan dalam sektor kesehatan sekarang ini ada tiga yaitu : sebagai regulator, pemberi dana dan pelaksana kegiatan.Peran Pemerintah sebagai Regulator dan penetap kebijakan pelayanan Kesehatan dapat dilakukan oleh Kementerian Kesehatan di Pemerintah Pusat melalui Sistem Kesehatan Nasional di Tingkat Indonesia dan Sistem Kesehatan Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebagai contoh adalah penetapan Kebijakan/Regulasi oleh Kementerian Kesehatan, yaitu 1) penetapan Standar Pelayanan Minimal yang berisi Indikator-indikator Pelayanan Kesehatan dan oleh daerah di buat Standar Pelayanan Minimal daerah sesuai kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing dan dan menetapkan Sistim Informasi Kesehatan guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan mengantisipasi Komplain masyarakat atas pelayanan kesehatan yang diberikan. 2) Menetapkan kebijakan tentang sertifikasi, registrasi dan lisensi tenaga kesehatan, serta praktik kedokteran guna menghindari terjadinya tenaga kesehatan yang praktik mandiri tanpa izin, dan terjadinya mall praktik.Peran pemerintah sebagai pemberi sumber pembiayaan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembiyaan Sektor Kesehatan dari Pemerintah Pusat yaitu bersumber dari APBN yang dibagi menjadi Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus, Dana Dekonsentrasi yaitu dana yang membiayai sektor Kesehatan di tingkat Pusat dan di tingkat provinsi, sedangkan Dana Alokasi Khusus adalah dana APBN yang membiayai sektor Kesehatan di tingkat Kabupaten/Kota. Sedang pembiayaan pada sektor Kesehatan oleh Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Untuk mengamankan peran tersebut pemerintah membuat suatu kebijakan tentang standar pembiayaan yang bertujuan untuk menghindari terjadinya persaingan pembiayaan dan monopoli pembiayaan kesehatan yang dilakukan oleh pihak swasta. Bantuan pembiayaan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah diwujudkan dalam sebuah kebijakan berupa JAMKESDA/JAMKESNAS.Peran Pemerintah Sebagai Pelaksana dilakukan melalui Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah berupa rumah sakit Pusat maupun daerah, dan Puskesmas. Pelayanan Kesehatan terhadap masyarakat tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah tapi dilaksanakan juga oleh swasta untuk itu Pemerintah sebagai pelaksana perlu mencipatakan sistem Manajeman Pelayanan Kesehatan yang baik.2). Keterlibatan Pemerintah dalam Reformasi Sektor Kesehatan Peran yang dilakukan pemerintah dalam sektor kesehatan sekarang ini telah berhasil meningkatkan derajad kesehatan masayarakat cukup bermakna, walaupun masih dijumpai berbagai masalah dan hambatan yang akan mempengaruhi pelaksanaan pembangunan kesehatan. Oleh karena itu diperlukan adanya reformasi di bidang kesehatan untuk mengatasi ketimpangan hasil pembangunan kesehatan antar daerah dan antar golongan, derajad kesehatan yang masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga dan kurangnya kemandirian dalam pembangunan kesehatan.Reformasi dibidang kesehatan perlu dilakukan mengingat lima fenomena yang berpengauh terhadap pembangunan kesehatan. Pertama, perubahan pada dinamika kependudukan. Kedua, temuan-temuan ilmu dan teknologi kedokteran. Ketiga, tantangan global sebagai akibat dari kebijakan perdagangan bebas, revolusi informasi, telekomunikasi dan transportasi. Keempat, perubahan lingkungan. Kelima, Demokratisasi.Reformasi di bidang kesehatan ditandai dengan adanya perubahan pemahaman terhadap paradigma konsep akan sehat dan sakit serta semakin maju IPTEK dengan informasi tentang determinan penyebab penyakit yang telah menggugurkan paradigma pembangunan kesehatan yang lama yang mengutamakan pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif. Paradigma pembangunan kesehatan yang baru yaitu paradigma sehat merupakan upaya untuk lebih meningkatkan kesehatan masyarakat yang bersifat proaktif. Paradigma sehat sebagai model pembangunan kesehatan yang dalam jangka panjang diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk mandiri dalam menjaga kesehatan melalui kesadaran yang lebih tinggi pada pentingnya pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif.Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah memiliki langkah strategis dan peran mendasar dengan memberdayakan peran serta masyarakat secara langsung melalui proses revitalisasi puskesmas guna menjawab arah kebijakan pembangunan kesehatan yang mengutamakan promotif dan preventif dengan tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif. Selain itu desentralisasi merupakan kesempatan untuk melakukan reformasi di sektor kesehatan, tetapi sekaligus merupakan tantangan baru bagi sektor kesehatan. Pemerintah daerah berperan penting dalam pemberian pelayanan kesehatan. Alokasi pendanaan kesehatan oleh pemerintah daerah meningkat dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk sektor kesehatan sampai 10 %. Secara teoritis, pergeseran ini memungkinkan terjadinya pelayanan kesehatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, walaupun dilain pihak efisiensi dengan mempertimbangkan skala ekonomi cenderung terabaikan. Pada kenyataannya sebagian besar dana pemerintah daerah lebih banyak dialokasikan untuk membayar gaji pegawai dan membiayai pelayanan bersifat kuratif, yang berdampak pada menurunnya pelayanan public goods yang ditandai oleh menurunnya cakupan berbagai pelayanan preventif dan promotif.Peran pemerintah dalam reformasi sektor kesehatan dan untuk mengantisipasi rendahnya pelayanan public goods dapat menetapkan sebuah kebijakan tentang pengalokasian dana langsung ke tingkat kabupaten/kota bahkan sampai ke tingkat puskesmas melalui koordinasi langsung dengan dinas kesehatan provinsi. Selain itu seyogyanya pemerintah juga memfokuskan pada pemanfaatan dana untuk mengatasi kegagalan pasar dan pemerataan pelayanan kesehatan.3). Sektor Pemerintah dan Swasta dalam Kebijakan Kesehatan Tujuan pembangunan kesehatan dapat dipercepat pencapaiannya apabila pemerintah dan sektor swasta berkolaborasi secara sinergis dalam pelayanan kesehatan maupun pembiayaan kesehatan guna meningkatkan derajad kesehatan masyarakat. Pemerintah seyogyanya tidak berkompetisi dengan sektor swasta dalam memberikan pelayanan kesehatan. Pemerintah sebaiknya menarik diri dari pelayanan individual goods di daerah-daerah dengan pelayanan sektor swasta yang memadai. Tetapi pemerintah juga harus mempercepat implementasi sistem regulasi yang berbasis kompetensi untuk menjamin kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak memilih berobat ke praktik swasta.Bukan hanya pelayanan kesehatan saja, tetapi dalam hal pendanaan kesehatan, pemerintah juga perlu menggandeng sektor swasta untuk membantu mengatasi masalah pembiayaan kesehatan di negara kita. Upaya yang sudah dilakukan pemerintah adalah menggandeng Bank Dunia untuk mewujudkan reformasi kesehatan.Tiga dari empat proyek yang sudah didanai oleh Bank Dunia di sektor kesehatan yaitu proyek kesehatan provinsi (Provincial Health Project/PHP) yang bertujuan untuk meningkatkan derajad kesehatan dengan meningkatkan kapasitas kabupaten, provinsi dan pusat dalam manajemen sektor kesehatan di era disentralisasi. Disamping itu Bank Dunia juga melakukan berbagai pekerjaan analitik disektor kesehatan untuk meningkatkan pengertian akan berbagai maslah kesehatan yang dihadapi.

B. Pro Terhadap Universal Coverage dan Kontra Terhadap Single Payer SystemSeperti kata bijak, tak ada yang abadi dalam kehidupan ini kecuali perubahan itu sendiri. Setiap manusia mengalami perubahan, dari kecil, dewasa, lalu tua, dan renta. Itu sudah pasti. Namun dalam kepastian itu, ada beberapa hal yang datang tak terduga. Sakit, misalnya, bisa datang kapanpun, tak dinyana-nyana. Sakit bisa datang ketika kita masih produktif, berpenghasilan cukup, sehingga mampu menjangkau biaya pengobatan. Tetapi sakit juga bisa datang ketika kita sudah tua dengan penghasilan mulai menurun atau menjadi tidak berpenghasilan karena sakit. Dalam keadaan seperti ini, bagaimana kita bisa mendapatkan perawatan dan pelayanan kesehatan yang memadai, ter jangkau, kapan saja, dan di mana saja? Asuransi kesehatan mengurangi risiko masyarakat menanggung biaya kesehatan dari kantong sendiri out of pocket, dalam jumlah yang sulit diprediksi dan kadang-kadang memerlukan biaya yang sangat besar. Untuk itu diperlukan suatu jaminan dalam bentuk asuransi kesehatan karena peserta membayar premi dengan besaran tetap. Dengan demikian pembiayaan kesehatan ditanggung bersama secara gotong royong oleh keseluruhan peserta, sehingga tidak memberatkan secara orang per orang. Tetapi asuransi kesehatan saja tidak cukup. Diperlukan Asuransi Kesehatan Sosial atau Jaminan Kesehatan Sosial (JKN). Mengapa? Pertama, premi asuransi komersial relatif tinggi sehingga tidak terjangkau bagi sebagian besar masyarakat. Kedua, manfaat yang ditawarkan umumnya terbatas. Sebaliknya, asuransi kesehatan sosial memberikan beberapa keuntungan sebagai berikut. Pertama, memberikan manfaat yang komprehensif dengan premi terjangkau. Kedua, asuransi kesehatan sosial menerapkan prinsip kendali biaya dan mutu. Itu berarti peserta bisa mendapatkan pelayanan bermutu memadai dengan biaya yang wajar dan terkendali, bukan terserah dokter atau terserah rumah sakit.Ketiga, asuransi kesehatan sosial menjamin sustainabilitas (kepastian pembiayaan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan). Keempat, asuransi kesehatan sosial memiliki portabilitas, sehingga dapat digunakan di seluruh wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, untuk melindungi seluruh warga, kepesertaan asuransi kesehatan sosial/ JKN bersifat wajib.Kesehatan Nasional (JKN) yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sistem Jaminan Sosial Nasional ini diselenggarakan melalui mekanisme Asuransi Kesehatan Sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Tujuannya adalah agar semua penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak.Kelebihan sistem asuransi sosial di banding kan dengan asuransi komersial antara lain:Asuransi SosialAsuransi Komersial

1. Kepesertaan bersifat wajib (untuk semua penduduk)**2. Non Profit3. Manfaat komprehensif1. Kepesertaan bersifat sukarela2. Profit3. Manfaat sesuai dengan premi yang dibayarkan

Dalam Undang-Undang No 2/92 tentang asuransi disebutkan bahwa program asuransi sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa program asuransi sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (pasal 14). Namun demikian, tidak ada penjelasan lebih rinci tentang asuransi sosial dalam UU tersebut. Untuk lebih menjelaskan tentang apa, mengapa dan bagaimana asuransi sosial dilaksanakan, berikut ini akan dijelaskan berbagai rasional dan contoh-contoh program asuransi sosial di dunia dan di Indonesia.Mengapa harus diwajibkan? Apakah pada era globalisasi ini masih perlu mewajibkan setiap tenaga kerja atau setiap penduduk untuk menjadi peserta asuransi kesehatan seperti halnya asuransi kesehatan pegawai negeri? Mengapa harus dikelola secara terpusat oleh satu badan penyelenggara pemerintah? Monopolikah itu namanya? Bukankah kini jamannya privatisasi? Mengapa tidak dilepaskan kepada mekanisme pasar karena pasar begitu kuat dan mampu mengatasi berbagai masalah? Bukankah kini jamannya otomomi daerah sehingga seharusnya daerah diberi kewenangan mengurus daerahnya masing-masing?. Pertanyaan seperti itu kerap muncul diberbagai kesempatan di daerah ketika penulis mempresentasikan konsep asuransi sosial. pelayanan kesehatan memiliki ciri ketidakpastian (uncertainty). Akses terhadap pelayanan kesehatan merupakan hak asasi setiap penduduk. Deklarasi PBB tahun 1948 telah jelas menyebutkan bahwa setiap penduduk berhak atas jaminan kesehatan manakala ia sakit. Apakah setiap orang memiliki visi dan kesadaranakan risiko yang dihadapinya di kemudian hari? Meskipun banyak orang menyadari akan risiko tersebut, pada umumnya kita tidak mempunyai kemauan dan kemampuan yang memadai untuk mencukupi kebutuhan menutup risiko sakit yang terjadi di masa depan. Penyelenggaraan asuransi sosial mempunyai banyak keunggulan mikro dan makro yang antara lain dapat dijelaskan di bawah ini. a. Tidak terjadi seleksi bias. Seleksi bias, khususnya adverse selection atau anti seleksi, merupakan keadaan yang paling merugikan pihak asuradur. Pada anti seleksi terjadi keadaan dimana orang-orang yang risiko tinggi atau di bawah standar saja yang menjadi atau terus melanjutkan kepesertaan. Hal ini terjadi pada asuransi yang sifatnya sukarela/komersial. Dalam asuransi sosial yang mewajibkan semua orang, paling tidak dalam suatu kelompok tertentu seperti pegawai negeri atau pegawai swasta untuk ikut, tidak akan terjadi anti seleksi. Semua orang harus ikut, sehingga orang yang memiliki risiko standar, sub standar, maupun diatas standar ikut serta pada program tersebut, dengan demikian memungkinkan sebaran risiko yang merata sehingga perkiraan klaim/biaya dapat dihitung lebih akurat.b. Redistribusi/subsidi silang luas (equity egaliter). Karena semua orang dalam suatu kelompok wajib ikut; baik yang kaya maupun yang miskin, yang sehat maupun yang sakit, dan yang muda maupun yang tua; maka pada asuransi sosial memungkinkan terjadinya subsidi silang yang luas. Yang kaya memberi subsidi kepada yang miskin, yang sehat memberi subsidi kepada yang sakit, dan yang muda memberi subsidi kepada yang tua. Dalam asuransi komersial hanya terjadi subsidi antara yang sehat dengan yang sakit. besar. Suatu mekanisme asuransi pada prinsipnya merupakan suatu risk pool, suatu upaya menggabungkan risiko perorangan atau kumpulan kecil menjadi risiko bersama dalam sebuah kumpulan yang jauh lebih besar. Semua anggota kelompok tanpa kecuali harus ikut dalam asuransi sosial. Akibatnya pool atau kumpulan anggota menjadi besar atau sangat besar. Sesuai dengan hukum angka besar, semakin besar anggota semakin akurat prediksi berbagai kejadian. Ini hukum alam. Asuransi sosial memungkinkan terjadinya pool yang sangat besar, sehingga prediksi biaya misalnya dapat lebih akurat. Oleh karenanya, kemungkinan lembaga asuransi sosial bangkrut adalah jauh lebih kecil dibandingkan dengan lembaga asuransi komersial.c. Menyumbang pertumbuhan ekonomi dengan penempatan dana premi/iuran dan dana cadangan pada portofolio investasi seperti obligasi, deposito, maupun saham. Pada umumnya portofolio investasi dana jaminan sosial/asuransi sosial dibatasi agar tidak menganggu likuiditas dan solvabilitas program.d. Administrasi sederhana. Asuransi sosial biasanya mempunyai produk tunggal yaitu sama untuk semua peserta, tidak seperti asuransi komersial yang produknya sangat beragam. Akibatnya administrasi asuransi sosial jauh lebih sederhana dan tidak membutuhkan kemampuan sekompleks yang dibutuhkan asuransi komersial. Oleh karenanya pada umumnya negara yang kurang memiliki sumber daya manusia yang faham berbagai seluk-beluk asurnasi sekalipun mudah menerapkan asuransi sosial.e. Biaya administrasi murah. Selain produk dan administrasi sederhana, asuransi sosial tidak membutuhkan rancangan paket terus-menerus, biaya pengumpulan, analisis data yang mahal, dan biaya pemasaran yang bisa menyerap 50% premi di tahun pertama. Oleh karenanya biaya administrasi asuransi sosial di negaranegara maju pada umumnya kurang dari 5% dari total premi yang diterima. Bandingkan dengan asuransi komersial yang paling sedikit menghabiskan sekitar 12%, bahkan ada yang menghabiskan sampai 50% dari premi yang diterima.f. Pengaturan tarif fasilitas kesehatan lebih seragam. Karena pool yang besar, asuransi sosial besar kemungkinan dapat melakukan pengaturan tarif fasilitas kesehatan secara seragam sehingga semakin memudahkan administrasi dan menciptakan keseimbangan antara dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Tarif yang seragam ini memungkinkan juga penerapan standar mutu tertentu yang menguntungkan peserta.g. Memungkinkan pengendalian biaya dengan buying power. Berbeda dengan mitos model organisasi managed care (seperti HMO di Amerika dan bapel JPKM di Indonesia) yang membayar kapitasi dan pelayanan terstruktur yang konon dapat mengendalikan biaya, asuransi sosial dapat mengendalikan biaya lebih baik tanpa harus membayar dokter atau fasilitas kesehatan dengan sistem risiko, seperti kapitasi. Meskipun lembaga asuransi sosial membayar fasilitas kesehatan per pelayanan (fee for services) yang disenangi dokter, asuransi sosial masih mampu mengendalikan biaya lebih baik dari model organisasi managed care. Ini dapat dilakukan melalui pendekatan negosiasi, karena asuransi sosial mempunyai kekuatan membeli (buying power) yang kuat, sehingga berbagai tarif dan harga dapat dinegosiasikan dengan pemberi pelayanan.h. Memungkinkan peningkatan dan pemerataan pendapatan dokter/fasilitas kesehatan. Asuransi sosial mempunyai pool yang besar dan menjamin lebih banyak orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Akibatnya lebih banyak orang yang dapat berobat. Dengan kemampuan menerapkan tarif standar kepada fasilitas kesehatan, asuransi sosial akan mampu memeratakan pendapatan para fasilitas kesehatan yang bersedia memenuhi standar pelayanan dan tarif yang ditetapkan. Apabila asuransi sosial telah mencakup lebih dari 60% penduduk, maka sebaran fasilitas kesehatanpun dapat lebih merata tanpa perlu peraturan yang mewajibkan dokter bekerja di daerah. i. Memungkinkan semua penduduk tercakup. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah memasukan faktor cakupan asuransi kesehatan sebagai salah satu indikator kinerja sistem kesehatan negara-negara di dunia.5 Organisasi ini juga menganjurkan perluasan cakupan hingga tercapai cakupan universal, semua penduduk terjamin. Hal ini hanya mungkin jika asuransi yang diselenggarakan adalah asuransi sosial yang mewajibkan semua penduduk menjadi peserta, tentunya secara bertahap. Asuransi sosial memungkinkan terselenggaranya solidaritas sosial maksimum atau memungkinkan terselenggaranya keadilan sosial (social justice). Pendekatan asuransi komersial tidak mungkin mencakup seluruh penduduk dan memaksimalkan solidaritas sosial.Sistem asuransi kesehatan nasional dengan pemerintah sebagai pembayar tunggal hanya cocok jika sebelumnya tidak terdapat skema asuransi kesehatan di suatu negara. Dengan sistem pembayar tunggal, pemerintah (dengan parlemen) bisa menetapkan legislasi sehingga semua warga dapat mengakses pelayanan kesehatan komprehensif, dengan pemerintah sebagai satu-satunya pengelola dana asuransi. Sistem pembayar tunggal akan sulit diadopsi pada sebuah negara yang secara historis dan faktual telah memiliki aneka skema asuransi kesehatan, seperti Indonesia. Khususnya sistem pembayar tunggal akan menemui kesulitan dalam mengintegrasikan semua skema asuransi kesehatan itu, karena masing-masing skema memiliki sumber pendanaan yang berbeda, konsep yang berbeda, paket dan metode pembayaran yang berbeda. Jika legislasi atau peraturan pelaksaan legislasi tidak cukup baik, maka sistem pembayar tunggal akan menyebabkan kualitas pelayanan yang buruk. Kualitas pelayanan yang buruk akan terjadi jika administrasi sistem pembayar tunggal tidak kuat dan tidak tertib, suatu kondisi yang sangat mungkin terjadi pada sistem pendanaan sentralistis diterapkan di negara dengan jumlah penduduk sangat besar, wilayah geografis sangat luas, dan regulasi yang lemah terhadap praktik pemberian pelayanan kesehatan, seperti di Indonesia. Demikian pula jika penyediaan pelayanan kesehatan tidak dilakukan secara kompetitif, maka sistem ini tidak dapat menjamin kualitas pelayanan dan pengontrol anggaran kesehatan.

C. Pro Terhadap Single Payer System dan Kontra Terhadap Universal CoveragePemerintah sebagai pembayar tunggal memberikan asuransi kepada semua warga dan membayar semua pengeluaran kesehatan, meskipun mungkin terdapat copayment dan coinsurance. Sistem pembayar tunggal merupakan bentuk monopsoni, karena hanya terdapat sebuah pembeli (pemerintah) dan sejumlah penjual pelayanan kesehatan. Biaya kesehatan berasal dari anggaran pemerintah yang diperoleh dari pajak umum (general taxation) atau pajak khusus (misalnya, payroll tax).Sistem pembayar tunggal antara lain diterapkan oleh NHS Inggris, Medicare Kanada, dan NHI Taiwan. Kelebihan sistem pembayar tunggal terletak pada keadilan mengakses pelayanan kesehatan. Jika terdapat perbedaan akses lebih disebabkan sisi penyediaan pelayanan kesehatan (misalnya, daerah terpencil, perbatasan), bukan pembiayaan pelayanan kesehatan. Dalam aspek efisiensi, sistem itu dapat mengurangi masalah adverse selection kondisi yang tidak menguntungkan dalam pengelolaan asuransi di mana warga yang lebih sehat memilih untuk tidak mengikuti asuransi. Sistem pembayar tunggal juga mengurangi kemungkinan tumpang tindih (overlap) atau kesenjangan paket pelayanan kesehatan antar skema asuransi kesehatan. Dalam aspek pilihan dan kualitas pelayanan, jika penyediaan pelayanan kesehatan diserahkan secara kompetitif kepada pemberi pelayanan swasta, atau campuran swasta dan pemerintah, melalui pasar kompetitif, maka sistem pembayar tunggal dapat merangsang pemberi pelayanan kesehatan untuk bersaing meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Kelemahan dari universal coverage adalah:a. Pilihan terbatas. Karena asuransi sosial mewajibkan penduduk dan pengelolanya yang merupakan suatu badan pemerintah atau kuasi pemerintah, maka masyarakat tidak memiliki pilihan asuradur. Para ahli umumnya berpendapat bahwa hal ini tidak begitu penting, karena pilihan yang lebih penting adalah pilihan fasilitas kesehatannya. Asuransi sosial memungkinkan peserta bebas memilih fasilitas kesehatan yang diinginkan. Itu dimungkinkan karena fasilitas kesehatan dapat dibayar secara FFS atau cara lain yang tidak mengikat. Berbeda dengan konsep HMO/JPKM kini, yang memberikan pilihan asuradur tetapi setelah itu pilihan fasilitas kesehatan terbatas pada yang telah mengikat kontrak. Bagi peserta tentu akan lebih menguntungkan adanya kebebasam memilih fasilitas kesehatan dengan biaya murah dibandingkan memilih asuradur tetapi pilihan fasilitas kesehatan terbatas.b. Manajemen kurang keratif/responsif. Karena asuransi sosial mempunyai produk yang seragam dan biasanya tidak banyak berubah, maka tidak ada motivasi pengelolan untuk berusaha merespons keinginan (demand) peserta. Apabila askes sosial dikelola oleh pegawai yang kurang selektif dan tidak memberikan insentif pada yang berprestasi, maka manajemen cenderung kurang memuaskan peserta. Hal lain adalah karena penyelenggaranya tunggal, tidak ada tantangan untuk bersaing, sehingga respons terhadap tuntutan peserta kurang cepat.c. Pelayanan seragam. Pelayanan yang seragam bagi semua peserta menyebabkan penduduk kelas menengah atas kurang memiliki kebanggaan khusus. Kelompok ini pada umumnya ingin berbeda dari kebanyakan penduduk, sehingga kelompok ini biasanya kurang suka dengan sistem asuransi sosial. Pelayanan yang seragam juga sering menyebabkan waktu tunggu yang lama sehingga kurang menarik bagi penduduk kelas atas. Namun demikian, lamanya waktu tunggu yang tidak bisa diterima oleh kelas atas tertentu tidak bisa dijadikan alasan untuk membubarkan sistem asuransi sosial yang dinikmati lebih dari 90% penduduk. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah biasanya memberikan kesempatan kepada mereka untuk membeli asuransi suplemen/tambahan seperti yang dikenal dengan Medisup/Medigap di Amerika. Atau penduduk kelas atas dibiarkan tidak menggunakan haknya dalam asuransi sosial atau jaminan pemerintah dan menggantinya dengan membeli asuransi komersial seperti yang terjadi di Inggris dan Australiad. Penolakan fasilitas kesehatan. Profesional dokter seringkali merasa kurang bebas dengan sistem asuransi sosial yang membayar mereka dengan tarif seragam atau model pembayaran lain yang kurang memaksimalkan keuntungan dirinya. Pada umumnya fasilitas kesehatan lebih senang melayani orang yang membayar langsung dengan tarif yang ditentukannya sendiri. Tetapi perlu dipahami bahwa semua negara maju, kecuali Amerika, menerapkan sistem asuransi sosial sebagai satu-satunya sistem atau sebagai sistem yang dominan di negaranya

BAB IIIPENUTUP

A. KESIMPULAN1. Pembiayaan kesehatan merupakan salah satu bidang ilmu dari ekonomi kesehatan (health economy). Yang dimaksud dengan biaya kesehatan adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat.2. Sumber biaya kesehatan dapat berasal dari anggaran pemerintah, anggaran masyarakat, bantuan dari dalam dan luar negeri, serta gabungan dari anggaran pemerintah dan masyarakat.3. Secara umum biaya kesehatan dapat dibedakan menjadi dua, yakni biaya pelayanan kedokteran dan biaya pelayanan kesehatan masyarakat.4. Syarat pokok pembiayaan kesehatan adalah jumlah, penyebaran dan pemanfaatan. Sedangkan fungsi pembiayaan kesehatan adalah penggalian dana, pengalokasian dana dan pembelanjaan.5. Masalah pokok pembiayaan kesehatan antara lain seperti kurangnya dana yang tersedia, penyebaran dana yang tidak sesuai, pemanfaatan dana yang tidak tepat, pengelolaan dana yang belum sempurna serta biaya kesehatan yang makin meningkat. Sedangkan upaya penyelesaian yang dapat ditempuh seperti meningkatkan jumlah dana, memperbaiki penyebaran, pemanfaatan dan pengelolaan dana, serta mengendalikan biaya kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Ali Imran, La Ode.2013.Ekonomi Kesehatan.Kendari.2. Depkes.2013.Fungsi-Pembiayaan Kesehatan.http://www.ppjk.depkes.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=85&Itemid=120.20 Mei 2013.3. Helda.2011.Pembiayaan Kesehatan.http://heldaupik.blogspot.com/2011/11/pembiayaan-kesehatan.html?m=1.20 Mei 2013.4. Suhadi.2012.Pembiayaan-Kesehatan.http://kebunhadi.blogspot.com/2012/11/pembiayaan-kesehatan.html?m=1.20 Mei 2013.