22 panlak uji kompetensi keahlian 2012
TRANSCRIPT
i
KATA PENGANTAR
Kebijakan pokok Direktorat Pembinaan SMK mengacu pada tujuan strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu tersedianya dan
terjangkaunya layanan pendidikan menengah kejuruan yang bermutu,
relevan, dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten, dan kota.
Tujuan strategis tersebut akan dicapai melalui program dan kegiatan secara
bertahap sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan
(IKK) dalam Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2010-2014. Pada tahun anggaran 2012, pendanaan Program Pembinaan SMK dialokasikan
melalui dana pusat (Direktorat Pembinaan SMK) dan dana dekonsentrasi (Dinas Pendidikan Provinsi). Program Bantuan yang dialokasikan melalui
dana pusat akan disampaikan melalui bantuan langsung ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Institusi terkait dalam bentuk uang atau
barang/jasa. Sedangkan program yang dialokasikan melalui dana
dekonsentrasi akan dimanfaatkan untuk kegiatan pembinaan SMK secara swakelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan untuk bantuan langsung ke
SMK.
Panduan Pelaksanaan (Panlak) ini memuat penjelasan tentang tujuan program, tugas dan tanggung jawab pihak-pihak terkait, persyaratan,
mekanisme pelaksanaan, pemanfaatan dana, ketentuan pertanggungjawaban fisik, administrasi, keuangan, dan pelaporan hasil
pelaksanaan. Panlak ini diharapkan dapat membantu Dinas Pendidikan
Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota, SMK, atau Institusi terkait untuk memahami dan menjalankan program dengan baik sesuai ketentuan yang
berlaku.
Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan menyampaikan pemikirannya dalam pembuatan Panduan
Pelaksanaan ini. Apabila dalam Panduan Pelaksanaan ini masih terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang
berlaku.
Jakarta, Maret 2012 Direktur Pembinaan SMK
Ir. Anang Tjahjono, MT
NIP. 19641119 198803 1 001
ii
DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN UJI KOMPETENSI SISWA SMK
TAHUN 2012
1. KODE PROGRAM : 22-DK-2012
2. NAMA PROGRAM : Bantuan Uji Kompetensi Siswa SMK
3. TUJUAN : Meningkatkan kualitas pengujian melalui
pengadaan bahan praktik, pengadaan perangkat soal praktik kejuruan, pengelolaan
administrasi hasil penilaian, dan atau pencetakan sertifikat uji kompetensi.
4. SASARAN : Seluruh peserta didik yang mengikuti Ujian Nasional dari SMK yang terdaftar di masing-
masing Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
(1.017.361 siswa) 5. NILAI BANTUAN : Rp. 61.041.660.000 (enam puluh satu milyar
empat puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) untuk 1.017.361 siswa,
dibagi secara proporsional kepada seluruh
peserta didik yang mengikuti uji kompetensi dari SMK yang terdaftar di masing-masing
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
6. PEMANFAATAN DANA
: 1. Pengadaan bahan praktik dan honor penguji 2. Biaya penggandaan perangkat ujian praktik kejuruan meliputi soal praktik, pedoman
penilaian, instrumen verifikasi tempat uji, ATK, pencetakan transkrip nilai pada Ijazah,
dan sertifikat kompetensi. 3. Biaya pemindaian Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) bila tidak dianggarkan di
APBD.
7. PRINSIP DASAR PEMBERIAN
BANTUAN
1. Bantuan Uji Kompetensi digunakan untuk mendukung ujian Kompetensi Keahlian
SMK; 2. Program Bantuan Uji Kompetensi
dilaksanakan secara transparan, efisien,
efektif dan akuntabel;
iii
3. Kewenangan penetapan penerima bantuan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
8. PERSYARATAN
PENERIMA
BANTUAN
: 1. Mengajukan usulan daftar nama siswa kelas 3 dan/atau kelas 4 sesuai dengan
Kompetensi Keahlian ke Dinas Pendidikan Provinsi setelah mendapat persetujuan dari
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 2. Menyampaikan Rencana Kegiatan/Program dan RAB;
3. Memiliki Rekening Sekolah (bukan rekening atas nama pribadi atau yayasan);
4. Menyampaikan fotocopy surat pengangkatan Kepala SMK yang dilegalisir
oleh yang berwenang.
9. JADWAL KEGIATAN
: No KEGIATAN WAKTU (2012)
1. Penerimaan usulan Januari
2. Evaluasi usulan Januari – Februari
3. Penyaluran dana Februari - April
4. Laporan pelaksanaan Juni
10.
LAYANAN INFORMASI
:
1. Dinas Pendidikan Propinsi 2. Subdit Pembelajaran
Direktorat Pembinaan SMK
Ditjen Dikmen Komp. Kemdikbud Senayan Gedung E Lt. 13
Telp. 021 – 5725477,5725474 Website : www.ditpsmk.net
E-mail : [email protected]
iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................. i DESKRIPSI PROGRAM .......................................................................... ii
DAFTAR ISI .......................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1 A. Latar Belakang ................................................................................... 1 B. Tujuan ............................................................................................... 2 C. Dasar Hukum ..................................................................................... 2 D. Sasaran ............................................................................................. 3 E. Hasil Yang Diharapkan ........................................................................ 3 F. Nilai Bantuan ..................................................................................... 3 G. Karakteristik Program Bantuan ........................................................... 3 H. Jadwal Kegiatan ................................................................................. 3
BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ......................... 4 A. Organisasi .......................................................................................... 4 B. Tugas dan Tanggungjawab ................................................................. 4
1. Direktorat Pembinaan SMK ............................................................. 4 2. Dinas Pendidikan Provinsi ............................................................... 4 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota ................................................. 5 4. Sekolah ......................................................................................... 6
BAB III PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN DAFTAR NAMA SISWA/ RENCANA KEGIATAN/ RAB, DAN PENYALURAN
DANA ..................................................................................................... 7
A. Persyaratan Penerima Bantuan ............................................................ 7 B. Mekanisme Pengajuan dan Penetapan Penerima Bantuan ...................... 7
C. Penyaluran Dana ................................................................................. 8 BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA .................................................................................................... 9
A. Ketentuan Penggunaan Dana .............................................................. 9 B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana .............................................. 9
BAB V PELAPORAN .............................................................................. 10 BAB VI PENUTUP ................................................................................ 12
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan diselenggarakan
dengan pendekatan berbasis kompetensi, materi pembelajaran dirancang agar relevan dengan kebutuhan kompetensi yang
dipersyaratkan dunia kerja. Dalam implementasinya peserta didik memperoleh pengalaman belajar untuk dapat mengembangkan potensi
masing-masing dan menguasai secara tuntas (mastery) tahap demi tahap kompetensi-kompetensi yang sedang dipelajari. Salah satu
strategi pembelajaran di SMK yaitu pembelajaran yang dirancang untuk
dapat dilaksanakan dalam bentuk bekerja langsung dalam proses produksi sebagai wahana pembelajaran (production-based training) agar peserta didik mendapat pengalaman bekerja sekaligus mengasah komptensinya.
Mengingat kurikulum SMK yang dikembangkan dan dilaksanakan menggunakan pendekatan berbasis kompetensi, maka sistem penilaian
hasil belajar menggunakan model penilaian berbasis kompetensi (competency-based assessment). Pelaksanaan penilaian kemajuan dan hasil belajar berbasis kompetensi diarahkan untuk mengukur dan menilai performansi peserta uji (aspek pengetahuan, keterampilan, dan
sikap), baik secara langsung pada saat melakukan aktivitas belajar
maupun secara tidak langsung. Penilaian dapat dilakukan melalui bukti hasil belajar (evidence of learning) sesuai dengan kriteria kinerja (performance criteria) yang diorganisasikan dalam bentuk Uji Kompetensi Keahlian/Ujian Produktif SMK. Sejalan dengan penerapan
model penilaian tersebut, perlu dikembangkan kendali mutu dan
penjaminan mutu (quality control dan quality assurance) yang melibatkan pihak-pihak terkait (stakeholders). Sejak tahun pelajaran 2008/2009, ujian Produktif telah menjadi bagian
dari mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional SMK. Ujian
Produktif yang merupakan ciri khas program pendidikan SMK telah menjadi penentu kelulusan yang dirancang dalam bentuk tertulis (Teori
Kejuruan) dan Praktik Kejuruan. Teori Kejuruan mengukur pengetahuan dan pemahaman peserta didik terhadap landasan keilmuan di samping
untuk menguji analisis, daya nalar dan penyelesaian masalah, sedangkan Praktik Kejuruan mengukur kemampuan peserta uji dalam
mengerjakan sebuah tugas atau membuat suatu produk sesuai tuntutan
2
standar kompetensi. Soal-soal uji kompetensi keahlian diharapkan dapat menghasilkan komponen atau alat-alat praktik yang dapat digunakan
untuk media pembelajaran. Pola pelaksanaan ujian Praktik Kejuruan mengikuti pola Lomba Keterampilan Siswa (LKS) dengan alokasi waktu
antara 18 sampai 24 jam dan bersifat penugasan perseorangan
(individual task) sesuai dengan program keahlian. Pada tahun 2012 Direktorat Pembinaan SMK menyediakan anggaran untuk
penyelenggaraan ujian 138 Kompetensi Keahlian. Kegiatan dimaksud diharapkan menghasilkan pengujian yang valid, reliabel dan berkualitas
sebagai alat ukur pencapaian kompetensi peserta didik.
B. Tujuan Meningkatkan kualitas pengujian melalui pengadaan bahan praktik,
pengadaan perangkat soal praktik kejuruan, pengelolaan administrasi
hasil penilaian, dan atau pencetakan sertifikat uji kompetensi.
C. Dasar Hukum Pemberian Bantuan Uji Kompetensi SMK dilandasi ketentuan perundangan sebagai berikut :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan; 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah dengan Perubahan Nomor 35 Tahun 2011; 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 2010 tentang
Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014 dan
perubahannya; 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional; 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:
8980/A.A3/KU/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Pengangkatan
Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Pembinaan SMK, Ditjen Pendidikan Menengah, Kemdikbud tahun
anggaran 2012; 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor:
084/KEP/PR/01/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
Tahun Anggaran 2012;
3
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2012 Nomor 0531/023-
12.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011, Revisi ke-1 tanggal 2 Februari 2012.
D. Sasaran Seluruh peserta didik yang mengikuti Ujian Nasional dari SMK yang
terdaftar di masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. (1.017.361 siswa).
E. Hasil yang diharapkan
Terjadi peningkatan kualitas penilaian di Sekolah Menengah Kejuruan
seluruh Indonesia pada tahun pelajaran 2011/2012.
F. Nilai Bantuan Nilai bantuan sebesar Rp. 61.041.660.000 (enam puluh satu milyar
empat puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) untuk
1.017.361 siswa, dibagi secara proporsional kepada seluruh peserta didik yang mengikuti uji kompetensi dari SMK yang terdaftar di masing-masing
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
G. Karakteristik Program Bantuan 1. Bantuan ini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku (Perpres No. 54 tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya); 2. Bantuan ini harus dikelola secara transparan, menganut azas dan
prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance).
H. Jadwal Kegiatan No KEGIATAN WAKTU (2012)
1. Penerimaan usulan Januari
2. Evaluasi usulan Januari – Februari
3. Penyaluran dana Februari - April
4. Laporan pelaksanaan Juni
4
BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
Organisasi, tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan
pemberian Bantuan Uji Kompetensi SMK dapat diuraikan sebagai berikut:
A. Organisasi
Organisasi pelaksanaan kegiatan pemberian Bantuan Uji Kompetensi SMK akan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:
1. Direktorat Pembinaan SMK; 2. Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
4. SMK; 5. Tim Pelaksana Bantuan Uji Kompetensi;
B. Tugas dan Tanggung Jawab
1. Direktorat Pembinaan SMK a. Menyiapkan Panduan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Uji
Kompetensi;
b. Melaksanakan sosialisasi program pemberian bantuan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
c. Menyerahkan soal praktik dan perangkat uji lain; d. Melakukan monitoring dan evaluasi terpadu terhadap
pelaksanaan Bantuan;
e. Menerima laporan pelaksanaan Bantuan Uji Kompetensi dari Dinas Pendidikan Provinsi.
2. Dinas Pendidikan Provinsi
a. Melakukan sosialisasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
dan SMK; b. Menyusun rencana alokasi dana Bantuan Uji Kompetensi
bersama Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; c. Menerima dan meneliti usulan daftar nama siswa, rencana
kegiatan, RAB dan data Ujian Nasional (UN) dari SMK yang
disampaikan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; d. Melakukan klarifikasi data ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
(bila diperlukan); e. Mengkompilasi data ujian nasional dari SMK penerima dan
berkoordinasi dengan tim Ujian Kompetensi Keahlian SMK Dit.Pembinaan SMK;
5
f. Menerbitkan surat penetapan SMK Penerima Bantuan Uji Kompetensi, termasuk besarnya dana yang diterima, dengan
tembusan disampaikan kepada Direktur Pembinaan SMK; g. Menyiapkan dan menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama
(SPK) Pelaksanaan Program Bantuan Uji Kompetensi dengan
SMK; h. Menyalurkan dana Bantuan Uji Kompetensi sesuai dengan SPK;
i. Menggandakan soal praktik Kejuruan dan perangkat uji lainnya sesuai jumlah Kabupaten/Kota;
j. Menyerahkan soal praktik Kejuruan dan perangkat uji lainnya ke SMK melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
k. Melakukan pengawasan penggunaan dana Bantuan Uji
Kompetensi; l. Melakukan telaah dan evaluasi laporan fisik, dan administrasi
keuangan pelaksanaan program Bantuan Uji Kompetensi dari sekolah;
m. Menerima laporan pelaksanaan Bantuan Uji Kompetensi dari SMK yang telah disetujui oleh Dinas Kabupaten/ Kota dan menyampaikan resume laporan pelaksanaan Bantuan Uji
Kompetensi kepada Direktur Pembinaan SMK.
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota a. Menerima dan melakukan validasi usulan daftar nama siswa,
rencana kegiatan, RAB pemanfaatan dana Bantuan Uji
Kompetensi dan data ujian nasional dari SMK; b. Menyetujui usulan daftar nama siswa, rencana kegiatan, RAB
pemanfaatan dana Bantuan Uji Kompetensi dan data ujian nasional dari SMK;
c. Mengusulkan usulan daftar nama siswa, rencana kegiatan, RAB
pemanfaatan dana Bantuan Uji Kompetensi dan data ujian nasional secara kumulatif ke Dinas Pendidikan Provinsi;
d. Menerima master copy soal Teori Kejuruan dari Dinas Pendidikan Provinsi;
e. Menggandakan ujian praktik Kejuruan dan perangkat uji lainnya
sesuai dengan jenis Kompetensi Keahlian dan jumlah peserta ujian;
f. Mendistribusikan ujian praktik Kejuruan dan perangkat uji lainnya ke Rayon/Sub Rayon/Sekolah Penyelenggara Ujian;
g. Menjaga keamanan dan kerahasiaan soal Teori Kejuruan; h. Melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan dana
Bantuan Uji Kompetensi;
6
i. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan penggunaan dana Bantuan Uji Kompetensi dari sekolah;
j. Menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di lapangan (bila ada).
4. Sekolah a. Menyusun usulan daftar nama siswa peserta ujian nasional,
rencana kegiatan, dan RAB pemanfaatan dana Bantuan Uji Kompetensi;
b. Menyampaikan usulan daftar nama siswa, data ujian nasional, rencana kegiatan, dan RAB pemanfaatan dana Bantuan Uji
Kompetensi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk
mendapatkan persetujuan; c. Menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Bantuan Uji
Kompetensi; d. Menerima Perangkat Soal Ujian Kompetensi Keahlian dari Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota;
e. Menyerahkan biaya penggandaan ujian praktik Kejuruan dan perangkat uji lainnya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
sesuai dengan jumlah peserta ujian; f. Mengelola penggunaan dana Bantuan Uji Kompetensi sesuai
ketentuan yang berlaku; g. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan/penggunaan dana
Bantuan Uji Kompetensi kepada Dinas Pendidikan Provinsi.
Laporan harus disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; h. Memungut dan menyetorkan pajak-pajak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
7
BAB III PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN
USULAN DAFTAR NAMA SISWA/RENCANA KEGIATAN/RAB DAN PENYALURAN DANA
A. Persyaratan Penerima Bantuan 1. Memiliki siswa kelas 3 dan/atau kelas 4 sesuai dengan Kompetensi
Keahlian dan diusulkan ke Dinas Pendidikan Provinsi setelah mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
2. Menyampaikan Rencana Kegiatan/Program dan RAB; 3. Memiliki Rekening Sekolah (bukan rekening atas nama pribadi atau
yayasan);
4. Menyampaikan fotocopy surat pengangkatan Kepala SMK yang dilegalisir oleh yang berwenang.
B. Mekanisme Pengajuan dan Penetapan Penerima Bantuan
Mekanisme pengajuan usulan daftar nama siswa/rencana kegiatan/RAB
Bantuan sebagai berikut : 1. Sekolah menyusun usulan daftar nama siswa, rencana kegiatan/
program dan RAB pemanfaatan dana Bantuan Uji Kompetensi; 2. Sekolah mengirimkan usulan daftar nama siswa, rencana kegiatan
Program dan RAB pemanfaatan dana Bantuan Uji Kompetensi tersebut ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk mendapat
persetujuan;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan validasi dan koreksi data (bila diperlukan), selanjutnya diusulkan ke Dinas Pendidikan
Provinsi; 4. Dinas Pendidikan Provinsi menerima dan meneliti usulan calon
penerima Bantuan Uji Kompetensi dari Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota. Dinas Pendidikan Provinsi dapat melakukan klarifikasi, baik ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota maupun ke
sekolah; 5. Dinas Pendidikan Provinsi mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan
Penerima Bantuan Uji Kompetensi bagi SMK berdasarkan hasil
penilaian; 6. Dinas Pendidikan Provinsi melakukan penandatanganan surat
perjanjian dengan SMK penerima bantuan; 7. Dinas Pendidikan Provinsi melakukan penyaluran dana Bantuan Uji
Kompetensi ke SMK penerima.
8
C. Penyaluran Dana 1. Penyaluran dana Bantuan Uji Kompetensi dilakukan oleh Dinas
Pendidikan Provinsi setelah diterbitkan Surat Keputusan Penetapan SMK Penerima Bantuan Uji Kompetensi dan penandatanganan surat
perjanjian kerja;
2. Dana Bantuan Uji Kompetensi disalurkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi langsung ke rekening SMK (bukan atas nama pribadi atau
yayasan); 3. Penyaluran dana bantuan disampaikan secara penuh/utuh tanpa
potongan pajak ke rekening bank atas nama sekolah. Kewajiban pajak atas penggunaan dana bantuan diselesaikan oleh sekolah
penerima dana bantuan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
9
BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA
A. Ketentuan Penggunaan Dana
Dana Bantuan Uji Kompetensi tahun 2012 diperuntukkan :
1. Pengadaan bahan praktik dan honor penguji; 2. Biaya penggandaan perangkat ujian praktik kejuruan meliputi soal
praktik, pedoman penilaian, instrumen verifikasi tempat uji, ATK, pencetakan transkrip nilai pada Ijazah, dan sertifikat kompetensi.
3. Biaya pemindaian Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN).
B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
Hal-hal yang harus diperhatikan oleh pengelola dana antara lain: 1. Setiap penggunaan dana bantuan harus dapat dipertanggung-
jawabkan dan didukung dengan bukti fisik dan administrasi keuangan;
2. Menyiapkan dokumen teknis, administrasi dan keuangan untuk
kepentingan pemeriksaan oleh aparat pengawas terkait dikemudian hari;
3. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi meterai yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam bukti
pengeluaran harus jelas uraian mengenai peruntukannya (misalnya transport dan pembelian barang/jasa) dan diberi tanggal dan
nomor bukti pengeluaran, termasuk pembayaran pajak sesuai
dengan peraturan yang berlaku; 4. Memiliki NPWP dan memungut pajak-pajak serta menyetor ke Kas
Negara atas pembayaran uang lelah, pembelian/ pengadaan barang/jasa dalam jenis dan jumlah tertentu sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
5. Melaporkan serta mempertanggungjawabkan hasil kegiatan program bantuan secara administrasi, keuangan dan teknis kepada
Dinas Pendidikan Provinsi dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
6. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana
bantuan, maka Kepala Sekolah akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
10
BAB V PELAPORAN
Laporan pelaksanaan program Bantuan Uji Kompetensi yang disusun harus
dapat memberikan data dan informasi lengkap, jelas dan akurat tentang
keseluruhan proses yang telah dilakukan.
a. Laporan dari sekolah terdiri atas: 1. Laporan Awal
Laporan Awal harus menjelaskan tentang : a) Perencanaan kegiatan dan Jadwal Kegiatan;
b) Susunan Tim Pelaksana;
c) RAB seluruh kegiatan; d) Rencana Penyerapan dana Bantuan.
e) Daftar nama siswa penerima
2. Laporan Akhir
Laporan akhir pelaksanaan harus menjelaskan tentang : a) Realisasi seluruh kegiatan;
b) Realisasi pengeluaran dana; c) Kontribusi masyarakat (bila ada);
d) Masalah yang dihadapi dan upaya menanggulanginya.
Laporan dibuat rangkap 3 (tiga) dalam format ukuran kertas A4 dijilid
rapi, 1 (satu) asli sebagai pertinggal untuk sekolah, 1 (satu) copy untuk Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan 1 (satu) copy untuk Dinas
Pendidikan Provinsi.
b. Laporan Provinsi Dinas Pendidikan Provinsi menyusun resume laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Uji Kompetensi seluruh SMK dalam bentuk laporan
akhir, memuat data kuantitatif dan kualitatif hasil pelaksanaan program.
11
Resume laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Uji Kompetensi Provinsi disusun dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) asli pertinggal untuk Dinas
Pendidikan Provinsi, dan 1 (satu) copy disampaikan ke Direktorat Pembinaan SMK.
Resume laporan disampaikan kepada Direktur Pembinaan Sekolah
Menengah Kejuruan, dengan alamat :
Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan u.p. Kepala Subdit Pembelajaran
Kompleks Kemdikbud Gedung E lantai 13 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan
Jakarta Pusat 10270
12
BAB VI PENUTUP
Setiap lokasi yang akan mendapatkan bantuan ini harus memenuhi kriteria
yang telah ditetapkan, oleh karena itu data pendukung yang dianggap
penting agar dilampirkan pada usulan daftar nama siswa, rencana kegiatan/ program dan RAB pemanfaatan dana Bantuan Uji Kompetensi.
Dengan tersusunnya panduan pelaksanaan (Panlak) ini diharapkan SMK
dapat mewujudkan rencana pengembangan sekolahnya melalui upaya pengajuan proposal program bantuan yang ditawarkan oleh Direktorat
Pembinaan SMK tahun 2012.
Diharapkan pula bagi semua pihak yang ikut berperan dalam pelaksanaan
program ini baik langsung maupun tidak langsung dapat terlebih dahulu memahami isi Panduan Pelaksanaan program bantuan ini, dengan demikian
kesalahan prosedur selama pelaksanaan dapat dihindarkan.
Program Bantuan Uji Kompetensi ini akan berjalan lancar, apabila
berorientasi pada pencapaian program dengan mengikutsertakan seluruh warga sekolah dan stakeholder, ikut terlibat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan tahap finalisasi kegiatan.