21. pemberdayaan masyarakat dan desa manajemen pelayanan administrasi perkantoran yang prima...
TRANSCRIPT
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
269
21. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Sejalan dengan paradigma Desentralisasi dan Otonomi Desa sebagaimana
diamanatkan dalam UU. No. 32 Tahun 2004 dan PP. No. 72 Tahun 2005 adalah
dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan pemberian
pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat berbasis pemberdayaan
masyarakat dan pemerintahan desa itu sendiri.
Secara konsepsional pemberdayaan masyarakat mengandung dua substansi
pokok yakni ; pemberian kekuasaan atau kewenangan kepada masyarakat agar
memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan untuk membangun diri dan
lingkungannya (to give power/authority), dan meningkatkan kemampuan atau
daya beli masyarakat agar dapat memanfaatkan potensi diri dan lingkungannya
secara optimal (to give ability/anable).
Kebijakan pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk mengembangkan
kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam seluruh aspek kehidupannya, agar
masyarakat mampu memperoleh dan memanfaatkan hak-haknya meliputi bidang
ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan. Sedangkan sasaran pemberdayaan
masyarakat adalah untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam
pengelolaan pembangunan yang bertumpu pada partisipasi masyarakat, disertai
dengan meningkatnya kapasitas Pemerintahan Desa sesuai dengan prinsip-prinsip
tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan
Desa/Kelurahan hal-hal krusial yang perlu terus dilakukan penguatan baik dari segi
kelembagaan, SDM, manajemen/leadership maupun administrasi pemerintahan
desa/kelurahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
yaitu taat asas, transparan, akuntabel, parisipatif, efisien dan efektif.
Pemerintahan Kabupaten Jembrana dalam upaya mewujudkan visi
“Masyarakat yang Sejahtera” menempatkan pemerintahan desa/kelurahan pada
posisi yang sangat strategis. Dalam konteks paradigma desentralisasi pemerintahan
desa (bahkan kelurahan dalam hal tertentu) telah menetapkan kebijakan dan
strategi untuk terus mendorong terwujudnya otonomi desa yang semakin nyata dan
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
270
bertanggung jawab disertai dengan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan
secara konsisten dan gradual sesuai dengan kemampuan daerah maupun kesiapan
masyarakat /desa itu sendiri.
Pemberdayaan masyarakat dikemas kedalam suatu program-program dan
kegiatan-kegiatan yang lebih banyak bersifat pembelajaran dan pengembangan
partisipasi masyarakat, dimana pemerintah hanya sebagai fasilitator dan
dinamisator, yang berdampak kepada semakin meningkatnya kemandirian
masyarakat.
Sasaran yang ditetapkan oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa sebagai penjabaran dari tujuan Kantor Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :
1. Terwujudnya peningkatan pengembangan lembaga ekonomi perdesaan yang
mantap dan mandiri.
2. Terwujudnya peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan.
3. Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
4. Terwujudnya kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa yang baik.
5. Terwujudnya pengembangan kelembagaan masyarakat desa yang dinamis dan
mandiri.
6. Terwujudnya aparatur pemerintah desa yang profesional dan pelayanan prima.
7. Terwujudnya pengelolaan kekayaan dan keuangan desa secara transparant dan
akuntabel.
8. Terwujudnya sistem administrasi desa yang modern.
9. Terwujudnya manajemen pelayanan administrasi perkantoran yang prima
Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan dari Kepala Kantor yang akan
dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan pada Kantor PMD. Setiap
tahun dalam Perencanaan Strategis ditetapkan sebuah kebijakan Kantor PMD
Kabupaten Jembrana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
Kebijakan untuk mencapai sasaran ditempuh melalui :
1. Meningkatkan pengembangan lembaga ekonomi perdesaan.
2. Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan.
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
271
3. Meningkatkan jumlah partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
4. Meningkatkan peran kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa.
5. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah desa.
6. Mewujudkan pengelolaan kekayaan dan keuangan desa secara transparant dan
akuntabel.
7. Meningkatkan sistem administrasi desa yang modern.
8. Meningkatkan sistem pelayanan administrasi yang prima
21.1 Program dan Kegiatan
Beberapa program dan paket kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan
pemberdayaan masyarakat dan desa dengan dukungan dana APBD II, adalah sebagai
berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
b. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
c. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
d. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
f. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
g. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
h. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
i. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur dengan Kegiatan Pengadaan
Kendaraan Dinas/Operasional
3. Program Peningkatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan dengan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, terdiri dari kegiatan :
a. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Masyarakat
b. Kegiatan Pembinaan Kelas Pokmas
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
272
5. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
a. Kagiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
b. Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa
c. Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
d. Kegiatan Perlombaan Desa/Kelurahan
e. Kegiatan PAP-P2SPP
f. Kegiatan Posyandu
6. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
a. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi APBDes
b. Kegiatan Pemilihan Perbekel
c. Kegiatan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan
d. Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penggunaan DAU Desa
e. Kegiatan Bintek Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa untuk sekretaris
Bendahara desa
f. Kegiatan Penggandaan buku agenda, biodata pemerintah Desa/Kelurahan
dan perangkat desa serta kumpulan peraturan tentang desa/kelurahan
g. Kegiatan pembinaan penyusunan profil desa/kelurahan
7. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
a. Kegiatan Pembinaan BUMDes
b. Kegiatan Pembinaan dan pengembangan usaha pokmas dan lembaga ekonomi
perdesaan
21.2 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Standar Pelayanan Minimal pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
belum ditetapkan.
21.3 Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan
Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa yaitu Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa Kabupaten Jembrana.
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
273
21.4 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah
Pejabat Struktural dan Fungsional
Jumlah Pegawai yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa: 25 Orang, SMA : 14 Orang, D3 : 1 Orang, S1 : 8 Orang dan S2 : 2 Orang.
Pangkat dan Golongan terdiri dari Gol. II/a (Pengatur Muda) : 2 Orang, Gol. II/b
(Pengatur Muda Tk I) : 2 Orang, Gol. III/a (Penata Muda) : 4 Orang, Gol. III/b
(Penata Muda Tk. I) : 13 Orang, Gol. III/c (Penata) : 1 Orang, Gol. III/d (Penata
Tk.I) : 2 Orang, Gol. IV/a (Pembina) :1 Orang.
21.5 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Alokasi dan realisasi Anggaran untuk Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa adalah sebagai berikut :
Tabel 3.109 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
NO. Program/Kegiatan Anggaran Realisasi
Rupiah Fisik(%) Keu(%)
A Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.650.000 2.650.000 100 100
2 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
69.900.000 66.274.800 100 94,81
3 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5.050.000 4.900.000 100 97,03
4 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 32.652.700 32.652.700 100 100
5 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 72.000.000 60.533.000 90 84
6 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 41.290.900 34.961.000 97 85
7 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik 39.260.000 38.634.500 100 98
8 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 28.200.000 23.451.000 100 83
9 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
135.420.000 122.170.000 100 90
B Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
1 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 43.500.000 43.500.000 100 100
C Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.750.000 10.750.000 100 100
D Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Masyarakat
12.135.000 12.135.000 100 100
2 Kegiatan Penilaian Kelas Pokmas 28.150.450 25.150.450 100 89
E Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
274
NO. Program/Kegiatan Anggaran Realisasi
Rupiah Fisik(%) Keu(%)
1 Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat dalam Membangun Desa
42.680.000 42.655.000 100 99,9
2 Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa 170.200.000 170.200.000 100 100
3 Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 52.400.000 49.407.500 100 94,3 4 Kegiatan Perlombaan Desa/Kelurahan 142.561.000 140.296.750 100 98,4 5 Kegiatan PAP-P2SPP 238.253.950 183.202.950 92 77 6 Kegiatan Pembinaan Posyandu 21.500.000 14.510.000 100 67
F. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
1 Kegiatan Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi APBDes 5.211.500 5.211.500 100 100
2 Kegiatan Pemilihan Perbekel 3.066.750 - 0 0
3 Kegiatan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan 1.505.000 1.500.000 100 100
4 Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penggunaan DAU Desa
4.941.700 4.417.950 100 89
5 Kegiatan Bintek tata kelola keuangan dan aset desa untuk sekretaris dan bendahara desa
46.594.000 41.300.000 100 89
6 Kegiatan Pengadaan buku agenda, biodata pemerintah desa/kelurahan dan perangkat desa serta kumpulan peraturan tentang desa/kelurahan
19.050.000 18.914.900 100 99
7 Kegiatan pembinaan penyusunan profil desa/kelurahan 3.000.000 3.000.000 100 100
G. Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
1 Kegiatan Pembinaan BUMDes 23.100.000 22.740.000 100 98,44
2 Kegiatan Pembinaan dan pengembangan usaha pokmas dan lembaga ekonomi perdesaan
35.140.000 0 0 0
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini terdiri dari 9 kegiatan antara lain Penyediaan jasa surat menyurat,
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional,
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, Kegiatan Penyediaan Alat
Tulis, Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Kegiatan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Kegiatan Penyediaan Bahan
Logistik Kantor, Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, dan Kegiatan
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah. Seluruh kegiatan telah
dapat dilaksanakan sesuai target dan kebutuhan administrasi kantor dapat
dipenuhi.
B. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Terdiri dari Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional untuk memenuhi
sarana mobilitas kantor dan kelancaran tugas-tugas kedinasan.
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
275
C. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan terdiri dari Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD telah dapat direalisasikan sesuai target berupa
penyusunan laporan-laporan dari setiap kegiatan yang dilaksanakan dengan
tepat waktu.
D. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Masyarakat
di Kabupaten Jembrana.
Sasaran utama kegiatan ini yaitu meningkatnya keberdayaan kelembagaan
usaha dan sosial ekonomi masyarakat dengan Indikator Kinerja Utama
sasaran ini adalah Desiminasi terapan Teknologi Tepat Guna (TTG) dengan
target 5 kelompok dan terealisasi 5 kelompok (100%). Bentuk kegiatan
yaitu pembinaan terhadap kelompok pelaksanan TGG serta penilaian lomba
kelompok pelaksanan TTG. Adapun realisasi dari kegiatan Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Masyarakat di Kabupaten Jembrana
yaitu adanya kelompok Teknologi Tepat Guna yang mengikuti lomba TTG
tingkat Provinsi dengan hasil pada tahun 2011 lomba TTG tingkat
Kabupaten juara I Kelompok Galang Kangin, Banjar Adnyasari, Desa Ekasari,
Kecamatan Melaya dan berhak mewakili Kabupaten Jembrana lomba TTG
Tingkat Provinsi Tahun 2012.
2. Kegiatan Penilaian Kelas Pokmas
Bentuk kegiatan yaitu pembinaan terhadap kelompok masyarakat serta
penilaian kelompok. Dalam rangka mendorong usaha masyarakat dilakukan
melalui Pemberdayaan Kelompok Masyarakat, khsusnya kelompok keluarga
miskin antara lain dengan memberikan fasilitasi pembinaan manajemen,
akses permodalan usaha, teknologi dan pasar, dimana dalam lima tahun
terakhir menunjukkan peningkatan jumlah pokmas sebesar 724 Pokmas
(43,3%) yang semula sebanyak 1.660 pada tahun 2005 berkembang menjadi
2.384 pada tahun 2011 dengan keragaan pokmas sebagai berikut :
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
276
Tabel 3.110 Perkembangan Pokmas di Kabupaten Jembrana
No Uraian 2005 2006 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1 2 3 4
Pokmas Pemula Pokmas Lanjut Pokmas Madya Pokmas utama
1.014 430 166 40
1.231 475 245 69
1.231 475 245 69
1.581 475 245 69
1.587 475 245 69
1.583 482 245 69
1.588 482 245 69
1.588 482 245 69
Jumlah 1.660 2.020 2.020 2.370 2.376 2.379 2.384 2.384
E. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
1. Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa di Kabupaten
Jembrana.
Kegiatan yang dilaksanakan dengan membangun Gerakan Gotong
Royong di masing-masing Desa/Kelurahan yang pelaksanaannya setiap
minggu I (pertama) setiap bulannya sebagai upaya untuk menumbuhkan
kembali nilai-nilai luhur dan semangat Gotong masyarakat yang sudah mulai
berkurang. Sejak tahun pertama dilaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat sampai tahun 2011 partisipasi masyarakat terus bertambah,
baik dari kehadiran dan hasil lapangan dimana setiap tahunnya jumlah
Desa/Kelurahan sebagai predikat Desa/Kelurahan Gotong Royong
(mendapat bendera putih) terus meningkat, pada Tahun 2007 jumlah
desa/kelurahan yang mendapat bendera putih sebanyak 34 dan pada tahun
2011 naik menjadi 43 Desa/Kelurahan atau terjadi peningkatan sebanyak 9
Desa/Kelurahan (26%), seperti tabel berikut :
Tabel 3.111 Hasil Pelaksanaan Gotong Royong Masyarakat
No Uraian 2007 2008 2009 2010 2011
1 2 3
Bendera Putih Bendera Merah Bedera Hitam
34 17 0
45 6 0
46 5 0
42 9 0
43 8 0
Jumlah Desa/Kel. 51 51 51 51 51
Keterangan :
bendera putih : desa/kelurahan gotong royong
bendera merah : desa/kelurahan harapan
bendera hitam : desa/kelurahan binaan
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
277
2. Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa
Kegiatan PPK (PNPM-MP) sebagai wahana pembelajaran pembangunan
partisipatif dengan menerapkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat
(DOUM) mulai dari penggalian gagasan, perencanaan, melaksanakan/
merealisasikan sampai dengan pelestariannya yang ditunjukan dengan
peningkatan partisipasi masyarakat, dimana dalam lima tahun terakhir
menunjukkan peningkatan jumlah pelaksanaan MAD sebesar 9 kali (25%)
yang semula sebanyak 36 kali pada tahun 2005 berkembang menjadi 45 kali
pada tahun 2011.
Untuk jumlah pelaku PNPM – MP selama lima tahun terakhir terjadi
penambahan 51 orang (44%) yang semula sebanyak 114 orang pada tahun
2005 menjadi 165 orang pada 2011, sedangkan dilihat dari partisipasi
masyarakat dalam mengikuti musyawarah terjadi peningkatan sebanyak
4.813 orang (22,6%) yang semula 21.210 orang pada tahun 2005 bertambah
menjadi 26.023 orang pada tahun 2011, seperti pada tabel berikut :
Tabel 3.112 Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Musdes
NNO.
TAHUN Musdes
(kali) Musy. Antar Desa
(kali) Pelaku (orang)
Masyarakat yg Terlibat (orang)
1 2005 204 36 114 21.210
2 2006 204 36 114 22.536
3 2007 204 36 165 20.752
4 2008 204 45 165 19.546
5 2009 204 45 165 25.671
6 2010 204 45 165 25.671
7 2011 204 45 165 26.023
Selain itu juga untuk tahun 2011, hasil kegiatan yang dicapai yaitu
meningkatnya peran Kader Pemberdyaan Masyarakat Desa (KPMD) dan
Pendamping Lokal (PL) di Kabupaten Jembrana sebanyak 1.530 orang KPMD
dan 5 orang PL.
3. Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu.
Seiring dengan inovasi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana
jumlah KK miskin yang ada di Kabupaten Jembrana terus dapat diturunkan
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
278
sejak Tahun 2005 yang semula 6.999 KK atau 23.199 jiwa, sampai dengan
akhir Tahun 2010 telah dapat diturunkan menjadi 5.597 KK, seperti pada
tabel berikut:
Tabel 3.113 Angka Kemiskinan Kabupaten Jembrana
NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK
JUMLAH PENDUDUK MISKIN
PROSENTASE
KK ORANG KK ORANG KK ORANG
1 JUMLAH TAHUN 2010 84.663 311.573 5,597 17.623 6.61 5,65
2 JUMLAH TAHUN 2009 83,257 304,956 3,943 11,561 4.74 3.79
3 JUMLAH TAHUN 2008 74,889 269,729 5,727 17,105 7.65 6.34
4 JUMLAH TAHUN 2007 72,792 266,218 5,386 17,312 7.40 6.50
5 JUMLAH TAHUN 2006 71,189 260,184 6,502 21,210 9.13 8.15
6 JUMLAH TAHUN 2005 72,926 253,403 6,999 23,199 9.59 9.15
Dilihat dari table diatas Kabupaten Jembrana telah mampu menurunkan
jumlah KK dan penduduk miskin dari tahun 2005 sampai dengan akhir tahun
2010 sebesar 1.402 KK dan 5.576 jiwa.
4. Kegiatan Perlombaan Desa/Kelurahan
Kabupaten Jembrana setiap tahunnya selalu mengadakan Perlombaan
Desa/Kelurahan, selain itu untuk menambah wawasan dan pengetahuan
juga untuk meningkatkan kinerja Desa/Kelurahan, dengan hasil pada Tahun
2011 mengikuti lomba Desa Tingkat Provinsi diwakili oleh desa Yeh
Sumbul, memperoleh Juara II dan lomba Kelurahan Tingkat Provinsi diwakili
oleh Kelurahan Pendem, memperoleh Juara VII.
5. Kegiatan PAP-P2SPP
Bentuk dan hasil kegiatan PAP-P2SPP tahun 2011 yaitu:
Terlaksananya pelatihan (PJOK, BKAD dan Setrawan)
Terlaksananya pelatihan bagi tenaga pelatih masyarakat
Terlaksananya orientasi lapangan di Kecamatan Sentalo Kabupaten
Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Terlaksananya monev kegiatan se kabupaten jembrana
Diterbitkannya Petunjuk Operasional PNPM Integrasi
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
279
Terlaksananya Rakor dengan pelaku PNPM di Kabupaten, Kecamatan
dan Desa/Kelurahan
Terlaksananya workshop PNPM Integrasi
Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka rakornas PNPM, Bintek
SAI, Konsultasi dan Rekonsiliasi laporan SAI.
6. Kegiatan Pembinaan Posyandu.
Bentuk kegiatan yaitu pembinaan dan bimbingan teknis bagi kader
posyandu. Perkembangan posyandu posyandu sampai tahun 2011 seperti
pada tabel berikut :
Tabel 3.114 Klasifikasi Posyandu di Kabupaten Jembrana
No Uraian 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1 Posyandu Pratama 24 8 8 5 5 5
2 Posyanadu Madya 32 29 88 91 91 91 3 Posyandu Purnama 257 260 201 201 201 201 4 Posyandu Mandiri 31 31 31 31 31 31
JUMLAH 328 328 328 328 328 328
F. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
1. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi APBDes
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pedoman pengelolaan Keuangan Desa dilakukan fasilitasi dan monitoring
secara intensif kepada seluruh desa di Kabupaten Jembrana sehingga
seluruh desa di Kabupaten Jembrana. Proses penyusunannya diawali dengan
pembuatan RPJMDesa, ditindaklanjuti dengan RKPDesa kemudian
Perhitungan anggaran dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang
APBDesa. Bentuk kegiatan berupa pembinaan yang dilaksanakan sebanyak 3
kali dalam setahun ke masing – masing Desa se Kabupaten Jembrana
2. Kegiatan Pemilihan Perbekel di Kabupaten Jembrana tidak terealisasi
karena pada tahun 2011 tidak ada pergantian perbekel.
3. Kegiatan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan.
Kegiatan yang telah dilaksanakan terkait pembinaan Administrasi Desa
sesuai dengan permendagri Nomor 32 tahun 2006 tentang pedoman
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
280
administrasi Desa dan sesuai dengan permendagri Nomor 34 tahun 2007
tentang pedoman administrasi kelurahan telah kita laksanakan dengan
membentuk Tim Monitoring dan evaluasi Administrasi Desa/Kelurahan, yang
pelaksanaannya dilaksanakan setiap tahun dengan sasaran seluruh
desa/kelurahan di Kabupaten Jembrana.
Tabel 3.115 Perkembangan Tertib Administrasi Desa/Kelurahan
NNO
TAHUN TERTIB ADMINISTRASI
JUMLAH BELUM LENGKAP
TAHAP MELENGKAPI LENGKAP
1 2007 17 20 14 51
2 2008 10 15 26 51 3 2009 3 11 37 51 4 2010 0 0 51 51
5 2011 0 0 51 51
4. Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penggunaan DAU Desa
Bentuk kegiatan berupa pembinaan yang dilaksanakan sebanyak 2 kali
dalam setahun. Sejak tahun 2007 pemerintah Kabupaten Jembrana telah
menganggarkan Dana Alokasi Umum desa yang merupakan bagian dari hasil
pajak, bagi hasil retribusi dan bagian dari dana perimbangan keuangan
pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota dimana untuk Desa
paling sedikit 10%(sepuluh persen) atau yang biasa disebut Alokasi Dana
Desa (ADD) yang dialokasikan dengan tujuan keadilan dan pemerataan
kemampuan keuangan Desa untuk membiayai kebutuhannya.
Tabel 3.116 Perkembangan Alokasi ADD dan Bagi Hasil Pajak
NO TAHUN ADD BAGI HASIL PAJAK
1 2007 10,243,345,310 324,638,750
2 2008 10,243,345,310 324,638,750
3 2009 11,088,445,310 324,638,750
4 2010 6,830,000,000 494,638,750
5 2011 3,974,507,853 5,039,983,791
5. Kegiatan Bintek Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa berupa bimbingan
teknis bagi Sekretaris dan Bendahara Desa.
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
281
6. Kegiatan Pengadaan Buku Agenda, Biodata Pemdes/Kel. Dan Perangkat
Desa serta Kumpulan Peraturan Perundangan tentang Desa/Kelurahan di
Kabupaten Jembrana.
7. Kegiatan Pembinaan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan berupa pembinaan
penyusunan profil desa/kelurahan.
G. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
1. Kegiatan Pembinaan BUMDes
Dengan melakukan pembinaan intensif dan kontinu untuk pemantapan
manajemen BUMDes diharapkan
Tabel 3.117 Jumlah BUMDes di Kabupaten Jembrana
No Tahun Jumlah Desa Jumlah BUMDES % 1 2 3 4 5
2007 2008 2009 2010 2011
42 41 41 41 41
40 39 39 39 39
95,2% 95,2% 95,2% 95,2 % 95,2%
2. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kelompok Ekonomi
Masyarakat dan Lembaga Ekonomi Pedesaan tidak terealisasi karena belum
ada aturan/regulasi tentang penggunaan Dana Bergulir
21.6 Proses Perencanaan Pembangunan
1. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Jembrana sebagai dasar penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
2. Membuat Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai penjabaran sasaran tahunan dari
RPJMD
3. Sinkronisasi RKT dengan hasil Musrenbang dan forum SKPD untuk penyusunan
Rancangan Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara
Satuan Kerja Perangkat Daerah (KUA/PPAS SKPD)
4. Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Verja Perangkat Daerah (RKA-
SKPD) berdasarkan Pagu yang diperoleh dari rancangan KUA/PPAS hasil
Musrenbang
5. Setelah memperoleh persetujuan dilanjutkan dengan penyusunan DPA – SKPD
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
282
21.7 Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan
Sarana dan prasarana perkantoran secara umum telah memadai serta dalam
keadaan baik. Untuk sarana mobilitas terdiri dari Kendaraan Roda 4 sebanyak 2
Unit dan Kendaraan Roda 2 sebanyak 2 Unit dalam kondisi baik.
21.8 Permasalahan dan Solusi
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Permasalahannya
antara lain :
1. Pengetahuan dan Keterampilan pemanfaatan TTG yang telah diberikan kepada
masyarakat belum sepenuhnya diterapkan dalam pngelolaan usaha, sehingga
nilai tambah yang didapatkan belum optimal
2. TTG yang diterapkan oleh Pokmas belum sepenuhnya merupakan rekayasa
murni Pokmas (merekayasa yang sudah ada) sehingga produk yang dihasilkan
memiliki spesifikasi yang hampir sama sehingga daya saingnya kurang optimal.
Solusinya :
1. Rekayasa sosial dan perancangan bangunan teknologi melalui lomba Pokmas
pelaksana TTG, Desiminasi TTG dan Pembinaan– pembinaan
2. Melibatkan Pokmas Berprestasi dalam Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional
agar lebih banyak mendapatkan informasi dan perbandingan inovasi TTG untuk
mendorong rekayasa TTG spesifik lokasi.
Kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Permasalahannya adalah Pembinaan,
Monitoring dan Evaluasi Posyandu baik di tingkat Kabupaten dan Kecamatan belum
berjalan secara bersinergi. Solusinya dengan melakukan Koordinasi lintas sektoral
dan lintas pelaku dalam upaya pemantapan sistem layanan Posyandu, baik ditingkat
banjar/Lingkungan, Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.
Kegiatan Pembentukan Percontohan BUMDes Permasalahannya adalah Belum
maksimalnya pembinaan lembaga BUMDes dan BUMDes yang telah terbentuk
sebagian besar masih memiliki modal kerja yang terbatas dan kegiatan usaha
berupa simpan pinjam. Solusinya antara lain :
1. Memberikan fasilitasi berupa rekomendasi untuk mendapatkan permodalan dari
pihak perbankan maupun sumber permodalan lainnya yang tidak memberatkan.
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
283
2. Sesuai amanat Pasal 23 Perda Nomor 21 Tahun 2001, modal BUMDes diupayakan
dari penyertaan Desa dari kekayaan yang dipisahkan, berupa penyertaan modal
dari ADD, menggiatkan tabungan masyarakat, pinjaman, kerjasama bagi hasil
dengan pihak lain.
3. Melakukan bintek pengelolaan, pembinaan dan pengawasan menajemen,
administrasi dan usaha secara berkala serta berkesinambungan.
Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa Permasalahannya adalah
sebagai berikut :
1. Penyediaan anggaran untuk mengurangi pencapaian angka kemiskinan terbatas.
2. Masih tendahnya tingkat koordinasi pelaksanaan Program Pemberdayaan
Masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan dari perencanaan sampai pada tahap
pelaksanaan kegiatan fisik pembangunan Desa.
3. Kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi swadaya dalam membangun desa
masih relatif rendah
Solusi yang ditempuh :
1. Mensyaratkan pelibatan Gakin dalam setiap kegiatan penanggulangan
kemiskinan di lapangan, sehingga pelaksanaan kegiatan tepat sasaran
2. Melakukan Pemantauan/Monitoring kegiatan oleh tim koordinasi kabupaten
secara berkala untuk memberikan solusi dan arahan teknis sesuai dengan
masalah dan kendala yang dihadapi di lapangan.
Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Permasalahannya adalah :
1. Kecilnya sumber pendanaan yang ada untuk alokasi penanggulangan
kemiskinan.
2. Rendahnya komitmen masyarakat dalam membantu rumah tangga miskin
terbukti masih adanya kecemburuan social terhadap pelaksanaan program yang
memihak Rumah Tangga Miskin
3. Rendahnya pengetahuan, keterampilan dan jira kewirausahaan di kalangan KK
Miskin
Solusinya antara lain :
1. Pemantapan Inklusi sosial kepada semua pihak terutama terhadap tokoh – tokoh
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
284
masyarakat untuk meminimalisir adanya kecemburuan sosial terhadap program
penanggulangan kemiskinan.
2. Perlu adanya keterpaduan program penanggulangan kemiskinan yang di
implementasikan kedalam dana cost sharring baik ditingkat pusat, provinsi
maupun ditingkat Kabupaten.
3. Membimbing dan pendampingan terhadap KK Miskin oleh Tim Posyandu secara
berkelanjutan
Kegiatan Gerakan Gotong Royong Masyarakat Permasalahannya adalah
Tingkat kesadaran masyarakat untuk bergotong royong Belum maksimal baik dari
hasil kegiatan maupun kehadiran di lokasi kegiatan dan Secara fisik gotong royong
sebagian besar masih terbatas pada pembersihan jalan dan Belum menyentuh
permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Solusi yang ditempuh anta lain
melakukan monitoring pelaksanaan gotong royong dangan membentuk Tim
Pemantauan, Evaluasi Gotong Royong Tingkat Kabupaten secara berkala setiap
bulan, melakukan pembinaan ke-Desa/Kelurahan untuk memantapkan pelaksanaan
gotong royong.
Kegiatan Perlombaan Desa/Kelurahan Permasalahannya adalah Pemahaman
perangkat desa dalam menata administrasi desa masih relatif rendah dan Pengisian
profil desa/kelurahan yang merefleksikan potensi dan perkembangan pembangunan
belum dilaksanakan secara akurat, tertib dan berkesinambungan. Solusinya adalah
dilakukan pembinaan pengisian buku administrasi desa/kelurahan dan dilakukan
bintek profil desa/kelurahan.
Kegiatan Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi APBDes Permasalahannya adalah
Rendahnya kemampuan pemerintahan desa dalam menyusun APBDes. Solusinya
dilakukan Desk bimbingan dan evaluasi rancangan APBDes.
Kegiatan Pemilihan Perbekel Permasalahannya adalah Kurang sosialisasi
terhadap masyarakat, pada saat pemilihan masih banyak masyarakat kurang paham
terhadap sistem pemilihan terkait mencoblos, musyawarah atau e-voting. Solusinya
dilakukan bimbingan, fasilitasi, sosialisasi dan bantuan kepada Desa yang
melakukan pemilihan Perbekel.
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
285
Kegiatan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan permasalahannya
Administrasi desa Belum tertib, Laporan administrasi desa setiap bulan tidak tepat
waktu. Solusinya adalah melakukan monitoring dan Pembinaan pengisian
administrasi desa secara berkala dan memberikan bantuan buku – buku administrasi
Desa.
Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penggunaan DAU Desa Permasalahannya
masih ada desa yang melaksanakan kegiatan tidak mengacu kepada APBDes dan
Volume kegiatan tidak sesuai dengan kondisi dilapangan. Solusinya melakukan
Monitoring dan Pembinaan langsung kelapangan terhadap pemanfaatan/kegiatan
yang dibiayai DAU Desa dan bintek pemanfaatan DAU Desa kepada perangkat
Desa,BPD dan LPM.
22. SOSIAL
22.1. Program dan Kegiatan.
Program yang dilaksanakan pada urusan sosial yaitu program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial.
22.2 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
Dalam pelaksanaan Kegiatan Kesejahteraan sosial juga telah ditetapkan
standar sebagai tolok ukur kinerja dengan jumlah 6 Tolok ukur sesuai dengan
Peraturan Mentri Sosial Nomor : 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota.
Hasil pelaksanaan Kegiatan Bidang Sosial dalam tahun 2011 dapat
ditunjukkan melalui pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut :
Tabel 3.118 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Tahun 2011
No. INDIKATOR HASIL
1. Pahlawan / Perintis Kemerdekaan :
a. Persentase Pahlawan / Perintis Kemerdekaan (Janda/ duda) mendapat
pelayanan 100 %
b. Kabupaten / Kota mempunyai TMP/TP / PK memadai dan terpelihara 100 %
2. Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lansia :
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
286
No. INDIKATOR HASIL
a. Persentase Lansia Terlantar mendapat pelayanan 100 %
3. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat (PACA) :
a. Persentase Paca yang dilayani 100 %
b. Minimal 1 LSM yang menangani Paca di setiap Kab/ Kota 100 %
4. Pemberdayaan Keluarga Miskin :
a. Persentase Keluarga Miskin yang dilayani 100 %
5. Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial :
a. Pembentukan Wahana Karang Taruna di setiap Desa / Kelurahan 100 %
b. Persentase KT yang melaksanakan usaha Kesejahteraan Sosial 100 %
6. ORSOS / LSM / Organisasi Profesi :
a. Persentase Orsos /LSM / Organisasi Profesi yang mendapat Bimsos 100 %
b. Kab / Kota yang memiliki lebih dari 5 Orsos / LSM / Organisasi Profesi yang
melaksanakan Usaha Kesos 100 %
22.3 Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib.
Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jembrana pada Bidang
Kesejahteraan Sosial.
22.4 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah
Pejabat Struktural dan Fungsional.
Jumlah personalia yang menjalankan kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial
sebanyak 10 orang dengan rincian sebagaiberikut :
Tabel 3.119 Kualifikasi Pendidikan Penyelengara Urusan Sosial
No. Jenis Pendidikan Jumlah
A. Kesejahteraan Sosial :
1. S1 Kesejahteraan Sosial 2
3. D2 Kesejahteraan Sosial 1
4. SMPS 2
5. SPSA 2
B. Pendidikan Lain :
1. S1 Sospol 1
2. STM 1
3. SMA 1
Jumlah 10
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
287
Tabel 3.120 Pangkat dan Golongan Penyelengara Urusan Sosial
No. Pangkat dan Golongan Jumlah
A. Golongan IV :
2. Pembina / IV.a 1
B. Golongan III :
3. Penata Tingkat I / III.d 2
4. Penata / III.c 0
5. Penata Muda Tingkat I / III.b 7
6. Penata Muda / III.a 0
Jumlah 10
Tabel 3.121
Pejabat Struktural Penyelengara Urusan Sosial
No. Eselon Jumlah
1. II-b 1
2. III-b 1
3. IV-a 2
22.5 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Kesejahateraan Sosial
Kabupaten Jembrana, menyelenggarakan satu program yang telah dapat
dilaksanakan dengan baik sesuai target yang direncanakan.
Adapun Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan baik fisik maupun
keuangan adalah sebagai berikut :
Tabel 3.122 Alokasi dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Sosial Tahun 2011
NO. URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI
FISIK ( % ) KEUANGAN (Rp) %
1. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
699.091.500,00 98,78 689.748.100,00 98,66 %
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
699.091.500,00 98,78 689.748.100 98,66 %
Hasil-hasil pelaksanaan kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial adalah sebagai berikut :
1. Pemulangan Orang Terlantar ke Daerah asalnya : 71 Orang ( 59,27 % ) dari
target 120 Orang.
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
288
2. Pembinaan dan Pemulangan WTS/Gepeng : 79 Org (79,00%) dari target 100 org.
3. Tatap muka dan pemberian bingkisan kepada Anggota Veteran dan Pejuang
Kemerdekaan : 300 Orang ( 100,00 % ) dari target 300 Orang.
4. Sosialisasi Program Raskin : 80 Orang ( 100 % ).
5. Pemberian Bantuan Paket Kebutuhan Pokok bagi Penduduk Miskin Lanjut
Usia/Jompo : 1.361 Paket (100 %)
22.6. Proses Perencanaan Pembangunan.
Rencana Pembangunan Tahunan SKPD pada Bidang Kesejahteraan Sosial
dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
a. Tahap Persiapan :
Menyusun Rencana Kerja SKPD Tahun yang akan datang.
Melaksanakan Forum SKPD untuk menentukan prioritas kegiatan tahun yang
akan datang.
Pemaparan Rencana Kerja SKPD dalam Musrenbang Tk. Kabupaten.
b. Tahap Pelaksanaan :
Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA ).
Pembahasan RKA untuk ditetapkan dalam APBD.
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) sesuai APBD.
Pelaksanaan Program / Kegiatan.
22.7 Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan.
Sarana yang dipergunakan untruk menunjang kegiatan operasional di Bidang
Sosial terdiri dari kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 2 buah dalam kondisi baik.
Sarana prasarana paerkantoran lainnya untuk menunjang administrasi kantor sudah
mencukupi dan dalam kondisi baik.
22.8 Permasalahan dan Solusi.
Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pembangunan kesejahteraan
sosial di Kabupaten Jembrana dalam tahun 2011 antara lain adanya pendatang dari
luar daerah dengan pelbagai kasus PMKS sulit untuk dapat diatasi secara tuntas.
Berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, bersama-
sama dengan trantib Kabupaten Jembrana memberikan penyuluhan-penyuluhan dan
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
289
bimbingan sosial dalam upaya menyadarkan dan menumbuhkan potensi mereka
(PMKS) sehingga kasus-kasus PMKS kedepan dapat ditekan seminimal mungkin.
23. URUSAN KEBUDAYAAN
23.1 Program dan Kegiatan
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada urusan Kebudayaan adalah
sebagai berikut :
1. Program Pengembangan Nilai Budaya (1 kegiatan)
2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya (4 kegiatan)
23.2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Standar Pelayanan Minimal untuk penyelenggaraan Urusan Kebidayaan belum
ditetapkan.
23.3. Satuan Kerja Pereangkat Daerah Penyelenggara Urusan
Perangkat Daerah penyelenggara urusan Kebudayaan adalah Dinas
Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana.
23.4. Jumlah pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah
Pejabat Struktural dan Fungsional
Dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang Kebudayaan
didukung oleh personil 10 orang dengan kualifikasi pendidikan S2 : 1 orang, S1 : 2
orang dan SMA sebanyak 7 (tujuh) orang. Jumlah pejabat struktural sebanyak 3
orang terdiri dari eselon III-b (Kepala Bidang Kebudayaan) dan 2 Kasi Eselon IV-a
yaitu Kasi Pelestarian Seni Budaya dan Kasi Pengembangan Seni Budaya. Tidak Ada
Pejabat Fungsional.
23.5 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Alokasi dan realisasi yang dialokasikan untuk penyelenggaraan program dan
kegiatan pada urusan Kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.123 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kebudayaan Tahun 2011
No Kegiatan Anggaran Realisasi
Fisik Keuangan %
1
Program Pengembangan Nilai Budaya - Pelestarian dan Aktualisasi adat dan
Budaya Daerah
42.015.000
100%
41.915.000
99,76
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
290
No Kegiatan Anggaran Realisasi
Fisik Keuangan %
2
Program Pengelolaan Keragaman Budaya - Fasilitasi Perkembangan keragaman
budaya daerah - Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya
daerah - Pekan Seni Pelajar - Perkembangan Lembaga-Lembaga adat
melalui lomba ke tingkat propinsi (lomba desa pekraman, subak-subak)
1.102.000.000
669.550.000
58.024.000 132.060.000
100%
100%
100% 100%
1.011.700.000
651.000.000
50.824.000 123.215.000
91,81
97,23
87,59 93,30
Dari program yang dilaksanakan pada urusan Kebudayaan dapat
diselenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
1. Program Pengembangan Nilai Budaya
Kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah dilaksanakan
melalui pelaksanaan lomba Utsawa Dharma Gita (UDG) yang dilaksanakan
secara berjenjang mulai Kabupaten dan Peovinsi.
UDK Kabupaten Jembrana dilaksanakan tanggal 22 November 2011 bertempat di
wantilan Pura Jagat Natha, Madya Mandala Pura Jagatnatha Kabupaten
Jembrana dan SMAN 1 Negara. Cabang-cabang seni yang diikuti meliputi Kidung,
Kekawin, Palawakya, Sloka, Gaguritan, Dharma Wacana, Dharma Widya anak-
anak, remaja, dewasa dan Menghafal sloka. Kepada para juara I,II dan III
Utsawa Dharma Gita Tingkat Kabupaten Jembrana diberikan hadiah uang dan
piagam, yang diterima langsung oleh para juara setelah pelaksanaan Utsawa
berakhir. Untuk perolehan kejuaraan masing-masing kecamatan dapat dilihat
dalam tabel berikut :
Tabel 3.124 Perolehan Kejuaraan Masing-Masing Kecamatan UDG
Kabupaten Jembrana Tahun 2011
No
Cabang Lomba Kejuaraan
Pktn Mdy Jbr Ngr Mly
1 2 3 4 5 6 7 8
Kidung anak-anak Kidung remaja Kidung Dewasa Geguritan Anak Putra Geguritan Anak Putri Geguritan Remaja Putra Gegurutan Remaja Putri Seloka Remaja Putra
III
II I II
III
I I I II III I
II III I
III I I II
III
II II III
II
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
291
No
Cabang Lomba
Kejuaraan
Pktn Mdy Jbr Ngr Mly
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Seloka Remaja Putri Menghafal seloka remaja Menghafal seloka Dewasa Kekawin Remaja Putra Kekawin Remaja Putri Kekawin Dewasa Putra Kekawin Dewasa Putri Palawakya Remaja Putra Palawakya Remaja Putri Palawakya Dewasa Putra Palawakya Dewasa Putri Dharma Wacana Remaja Pa Dharma Wacana Remaja Pi Dharma Wacana Dewasa Pa Dharma Wacana Dewasa Pi Dharma Widya SD Dharma Widya SMP Dharma Widya SMA EMAS PERAK PERUNGGU
JUMLAH
I
III III I III 2 0 4 6
III I I II III III III II I 4 4 5
13
II II I I
III
II I I
II I II I
III II 10 7 3 20
III II II II I
III II II I
II II III 5 9 5 19
I
II III
III III I I II I
4 5 5 14
Utsawa dharma Gita di Tingkat Provinsi, Kabupaten Jembrana tidak
mengikutinya karena dalam seleksi oleh Provinsi, Kabupaten Jembrana tidak
lolos seleksi untuk maju ke tingkat Nasional.
2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1. Kegiatan Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah adalah untuk
Parade Budaya dan Kesenian HUT Kota Negara dengan pelaksanaan pentas
seni dan Parade Budaya Kabupaten Jembrana yang dilaksanakan mulai
tanggal 19 Juni 2011 sampai 2 September 2011. Sebagai puncak kegiatan
adalah Kegiatan Parade Budaya Nusantara tanggal 1 Septrember 2011 yang
dihadiri oleh Kabupaten/Kota sebali, dan sebagian dari luar bali.
2. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah adalah untuk
Pesta Kesenian Propinsi Bali, dimana Kabupaten Jembrana ikut berparisipasi
di dalam PKB di Provinsi Bali, dengan melibatkan/mengirim sekaa/sanggar
kesenian Kab. Jembrana.
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
292
3. Kegiatan Pekan Seni Pelajar merupakan kegiatan yang memberikan peluang
kepada pelajar untuk ikut berkreasi di bidang seni yang dilombakan di
Provinsi Bali.
4. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga-Lembaga Adat melalui lomba ke tingkat
Propinsi (lomba desa pekraman, subak-subak) yang mendapatkan juara di
tingkat Kabupaten adalah :
a. Lomba Subak
- Subak Sawe Dangin Tukadaya Kec Jembrana Juara I
- Subak Pangkung Serangsang Kec. Pekutatan Juara II
- Subak Pangkung Jajung Kec. Negara Juara III
b. Lomba Subak Abian
- Subak Abian Padmasari Kec. Melaya juara I
- Subak Abian Wijasari Kec. Mendoyo juara II
- Subak Abian Sari Merta Kec. Jembrana Juara III
c. Lomba Desa Pekraman
- Desa Pakraman Yeh Sumbul Kec. Mendoyo Juara I
- Desa Pakraman Berangbang, Kec. Negara Juara II
- Desa Pakraman Manistutu Kec. Melaya Juara III
23.6 Proses Perencanaan Pembangunan
Proses perencanaan berdasarkan atas Musyawarah Perencanaan
Pembangunan dari tingkat desa sampai Kabupaten dengan tetap berpedoman pada
program dan kegiatan tahun sebelumnya.
23.7 Kondisi sarana dan Prasarana Yang Digunakan
Kondisi Sarana dan Prasarana yang ada untuk melaksanakan kegiatan sudah
cukup memadai dengan kondisi yang cukup baik seperti sarana mobilitas kendaraan
roda empat dan roda dua maupun sarana peralatan kantor berupa komputer dan
kelengkapannyaserta dilengkapi dengan jaringan internet (J-net)
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
293
23.8 Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang dihadapi pada urusan Kebudayaan adalah kurangnya
dukungan SDM yang mengerti dan mampu dalam bidang ini sehingga tumbuh
kembangnya masih tertinggal dengan daerah lainnya di Bali.
Solusi yang diambil dengan melakukan pembinaan yang telah dilaksanakan
untuk meningkatkan status kebudayaan di Kabupaten Jembrana sehingga hasil dari
pembinaan itu dapat merangsang perkembangan dan dapat ditampilkan dalam
event-event budaya baik yang sifatnya kenusantaraan maupun pertukaran budaya.
24. STATISTIK
24.1 Program dan Kegiatan
Urusan statistik dilaksanakan Oleh Bidang – bidang yang ada pada Badan
Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Kabupaten Jembrana. Kegiatan
yang dilaksanakan pada tahun 2011 adalah program pengembangan data/informasi
terdiri dari 6 ( enam ) kegiatan sebagai berikut :
1. Penyusunan dan pengumpulan/data informasi kebutuhan penyusunan dokumen
perencanaan.
2. Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi
3. Penyusunan profil daerah
4. Kajian kepuasan pelayanan publik
5. Kajian potensi ketenaga kerjaan kabupaten jembrana
6. Kajian jakstrada dan ARD IPTEKS
24.2 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Standar pelayanan minimal untuk penyelenggaraan urusan statistik belum
ditetapkan.
24.3 Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan statistik adalah
Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten
Jembrana.
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
294
24.4 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah
Pejabat Struktural dan Fungsional.
Jumlah Pegawai yang terlibat dalam Urusan Statistik adalah sebanyak 4 orang
dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 1 Orang, S1 sebanyak 2 orang dan SMA
sebanyak 1 orang.
Golongan kepangkatan pegawai masing-masing terdiri dari golongan IV
sebanyak 1 orang, golongan III sebanyak 2 orang dan golongan II sebanyak 1 orang.
Jumlah pejabat struktural yang ada sebanyak 2 orang yaitu pejabat eselon
eselon III-b ( Kabid ) sebanyak 1 orang, Eselon IV-a sebanyak 1 orang . Tidak ada
pejabat fungsional.
24. 5 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Realisasi pelaksanan program dan kegiatan penyelenggaraan urusan Statistik
adalah sebagai berikut :
Tabel 3.125 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Statistik Tahun 2011
No Kegiatan Anggaran
Realisasi
Fisik (% )
Keuangan (Rp) ( % )
1 Penyusunan dan pengumpulan/data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan.
122.036.000,- 100 112.008.400,- 91, 79 %,
2 Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi
49.830.000,- 100 47.850.000,- 96,03%
3 Penyusunan profil daerah 96.300.000,- 100 93.506.000,- 97,10%
4 Kajian kepuasan pelayanan public 122.000.000,- 100 111.082.500,- 91,06%
5 Kajian potensi ketenaga kerjaan kabupaten jembrana
75.000.000,- - 62.358.500,- 83,15%
6 Kajian jakstrada dan ARD IPTEKS 75.000.000,- 59.467.500,- 79,29%
1. Penyusunan dan Pengumpulan/Data Informasi Kebutuhan Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Sasaran tersedianya data kondisi jalan di Kabupaten Jembrana, Indikator
kinerja utama dari sasaran adalah terdatanya fasilitas jalan yang utama
dipergunakan untuk perencanaan pembangunan. Untuk mencapai sasaran
tersebut dilakukan melalui program pengembangan data / informasi.
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
295
Kegiatan penyusunan dan pengumpulan/data informasi kebutuhan
penyusunan dokumen perencanaan pada tahun 2011 dialokasikan anggaran
dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp 122.036.000,00 realisasi sebesar
Rp 112.008.400,00 (91,79%), dengan demikian, maka dapat dihemat anggaran
sebesar Rp 10.027.600,00 (8,21%). Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan
tenaga administrasi, Tenaga surveyor dan Tim Tenaga Ahli. Rencana tenaga
adminisrasi 1 orang realisasi 1 orang, rencana rencana tenaga surveyor 8 orang
realisasi 8 orang, capaian kinerja 100%, rencana Tim yang bekerja sebanyak 1
tim, realisasi 1 tim, sehingga capaian kinerja 100%.
Keluaran dari kegiatan penyusunan dan pengumpulan/data informasi
kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan adalah buku data kondisi jalan di
Kabupaten Jembrana, yang dilengkapi dengan penyusunuan progran aplikasi
spasial (SIG). Buku hasil kajian rencana 30 buah realisasi 30 buah, sehingga
capaian kinerja 100%. CD rencana 5 keping, realisasi 5 keping, sehingga capaian
kinerja 100%.
Proses pengerjaan kegiatan ini bekerjasama dengan penyedia jasa
konsultansi PT. Wahana Prakarsa Utama, Malang. Input dari kegiatan adalah
dana yang dialokasikan pada APBD sebesar Rp. 122.036.000,00. Hasil dari
kegiatan direncanakan 30 buku realisasi 30 buah buku, serta hasil berupa CD
sebanyak 5 keping realisasi 5 keping. Hasil ini berisi data potensi jalan
Kabupaten Jembrana terkompilasi kedalam buku yang dilengkapi dengan
program aplikasi untuk mempermudah pencarian data jalan yang dibutuhkan
dan kebutuhan perencanaan pembangunan kedepan.
Faktor-faktor yang mendoronng keberhasilan kegiatan penyusunan dan
pengumpulan/data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
adalah kerjasama yang baik antara bidang, SKPD/ instansi lain dalam
2. Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Sasaran tersedianya dokumen Kajian Lingkkungan Hidup Strategis
Kabupaten Jembrana, Indikator kinerja utama dari sasaran adalah analisis
aspek-aspek terkait dengan lingkungan hidup strategis sebagai dokumen
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
296
pendukung Raperda RTRWK Jembrana Untuk mencapai sasaran tersebut
dilakukan melalui program pengembangan data/informasi.
Kegiatan Penyusunuan dan Analisis Data/Informasi Perencanaan
Pembangunan Ekonomi pada tahun 2011 dialokasikan anggaran dalam APBD
Kabupaten Jembrana sebesar Rp 49.830.000,00 realisasi sebesar
Rp.47.850.000,00 (96.03%), dengan demikian, maka dapat dihemat anggaran
sebesar Rp 1.980.000 (3.97%). Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan
tenaga administrasi, Tenaga surveyor dan Tim Tenaga Ahli.
Rencana tenaga adminisrasi 2 orang realisasi 2 orang, capaian kinerja
100%, rencana Tim yang bekerja sebanyak 1 tim, realisasi 1 tim, sehingga
capaian kinerja 100%. Keluaran dari kegiatan Penyusunuan dan Analisis
Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi adalah Dokumen KLHS,
yang dipergunakan untuk mendukung Raperda RTRWK Jembrana. Buku hasil
kajian rencana 20 buah realisasi 20 buah, sehingga capaian kinerja 100%. CD
rencana 5 keping, realisasi 5 keping, sehingga capaian kinerja 100%.
Proses pengerjaan kegiatan ini bekerjasama dengan penyedia jasa
konsultansi CV. Dana Sularsa Cipta, Denpasar. Input dari kegiatan adalah dana
yang dialokasikan pada APBD sebesar Rp. 49.830.000,00. Hasil dari kegiatan
direncanakan 20 buku realisasi 20 buah buku, serta hasil berupa CD sebanyak 5
keping realisasi 5 keping. Hasil ini berisi telaah kebijakan, perncana dan
program terhadap rona lingkungan, pengaruh dan keberlanjutan serta
pemantauan lingkungan.
Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kegiatan penyusunan dan
pengumpulan/data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
adalah kerjasama yang baik antara bidang, SKPD/ instansi/steakholder terkait
dalam hal diskusi/pembahasan penyempurnaan hasil kajian dan pihak penyedia
jasa. Pihak ketiga menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
3. Tersedianya Profile Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
Sasaran tersedianya profile daerah Kabupaten Jembrana tahun 2011,
Indikator kinerja utama sasaran adalah tambahan jumlah data/ informasi yang
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
297
dimuat dalam profile daerah Kabupaten Jembrana tahun 2011 dan inovasi
pencarian data dalam buku melalui index data yang siap digunakan dalam
perencanaan pembanggunan. Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan
melalui program pengembangan data/informasi.
Kegiatan Penyusunan Penyusunan Profile Daerah pada tahun 2011
dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar
Rp96.300.000,00 realisasi sebesar Rp 93.506.000,00 (97,1%), dengan demikian,
maka dapat dihemat anggaran sebesar Rp 2.794.000,00 (2,9%). Untuk
melaksanakan kegiatan Penyusunan Penyusunan Profile Daerah dibutuhkan
tenaga administrasi, tenaga teknis/entry data Tenaga surveyor dan Tim Tenaga
Ahli. Rencana tenaga adminisrasi 1 orang, rencana tenaga entry data 3 orang,
realisasi 3 orang, rencana tenaga surveyor 7 orang realisasi 7 orang, capaian
kinerja 100%, rencana Tim yang bekerja sebanyak 1 tim, realisasi 1 tim,
sehingga capaian kinerja 100%.
Keluaran dari kegiatan Penyusunan Penyusunan Profile Daerah adalah
buku laporan akhir berupa Buku Profil Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
rencana 80 buah realisasi 80 buah, sehingga capaian kinerja 100%. CD rencana
10 keping, realisasi 10 keping, sehingga capaian kinerja 100%.
Proses pengerjaan Kegiatan Penyusunan Penyusunan Profile Daerah
bekerjasama dengan penyedia jasa konsultansi CV. Imaji Konsultan, Surabaya.
Input dari kegiatan adalah dana yang dialokasikan pada APBD sebesar
Rp.96.300.000,00, dan 1 tim tenaga ahli. Hasil dari kegiatan direncanakan 100
buku profile realisasi 80 buah buku, serta hasil berupa CD sebanyak 10 keping
realisasi 10 keping. Hasil ini berisi seluruh data potensi daerah kabupaten
jembrana terkompilasi kedalam buku yang dilengkapi dengan data index untuk
mempermudah menemukan data yang dibutuhkan.
Faktor-faktor yang mendoronng keberhasilan kegiatan Kegiatan
Penyusunan Penyusunan Profile Daerah adalah kerjasama yang baik antara
bidang, SKPD/ instansi lain dalam hal penyediaan data dan pihak penyedia jasa.
Pihak ketiga menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
298
4. Kajian Kepuasan Pelayanan Publik
Sasaran tersedianya buku kajian kepuasan pelayanan publik di Kabupaten
Jembrana, Indikator kinerja utama dari sasaran adalah rekomendasi
pelaksanaan layanan publik di kabupaten jembrana. Untuk mencapai sasaran
tersebut dilakukan melalui program pengembangan data / informasi.
Kegiatan kajian kepuasan pelayanan publik di Kabupaten Jembrana pada
tahun 2011 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar
Rp.122.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 111.082.500,00 (91,05%), dengan
demikian, maka dapat dihemat anggaran sebesar Rp 10.917.500 (8,95%). Untuk
melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan tenaga administrasi, tenaga surveyor,
tenaga entry data dan Tim Tenaga Ahli. Rencana tenaga adminisrasi 1 orang
realisasi 1 orang, rencana tenaga surveyor 3 org realisasi 3 orang, rencana
tenaga entry data 2 org realisasi 2 orang capaian kinerja 100%, rencana Tim
yang bekerja sebanyak 1 tim, realisasi 1 tim, sehingga capaian kinerja 100%.
Keluaran dari kegiatan kajian kepuasan pelayanan publik di Kabupaten
Jembrana adalah buku kajian kepuasan pelayanan publik di Kabupaten
Jembrana, yang dipergunakan untuk mendukung rencana peningkatan pelayanan
publik di Jembrana. Buku hasil kajian rencana 45 buah realisasi 45 buah,
sehingga capaian kinerja 100%. CD rencana 25 keping, realisasi 25 keping,
sehingga capaian kinerja 100%.Proses pengerjaan kegiatan ini bekerjasama
dengan penyedia jasa konsultansi CV. Nandacon Prima Denpasar. Input dari
kegiatan adalah dana yang dialokasikan pada APBD sebesar Rp. 122.000.000,00.
Hasil dari kegiatan direncanakan 45 buku realisasi 45 buah buku, serta hasil
berupa CD sebanyak 25 keping realisasi 25 keping. Hasil ini berisi analisis dan
rekomendasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di
Kabupaten Jembrana.
Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kegiatan kajian kepuasan
pelayanan publik di Kabupaten Jembrana adalah kerjasama yang baik antara
bidang, SKPD/istansi lain terkait dalam hal penyediaan data dan pihak penyedia
jasa. Pihak ketiga menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
299
5. Kajian Potensi Ketenaga Kerjaan Kabupaten Jembrana
Sasaran tersedianya buku kajian potensi ketenagakerjaan Kabupaten
Jembrana tahun 2011, dengan indikator kinerja utama dari sasaran adalah
tersedianya data seluruh tenaga kerja yang ada di Kab. Jembrana beserta hasil
analisis masalah ketenagakerjaan, lapangan kerja dan upaya penurunan angka
pengangguran. Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui program
pengembangan data/informasi. Kegiatan kajian potensi ketenagakerjaan
Kabupaten Jembrana pada tahun 2011 dialokasikan anggaran dalam APBD
Kabupaten Jembrana sebesar Rp.75.000.000,00 realisasi sebesar Rp
62.358.500,00 (83,14%).
Dengan demikian, maka dapat dihemat anggaran sebesar
Rp12.641.500,00 (16,68%). Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan tenaga
administrasi, tenaga surveyor, tenaga entry data dan Tim Tenaga Ahli. Rencana
tenaga adminisrasi 1 orang realisasi 1 orang, rencana tenaga surveyor 2 org
realisasi 2 orang, rencana tenaga entry data 2 org realisasi 2 orang, capaian
kinerja 100%, rencana Tim yang bekerja sebanyak 1 tim, realisasi 1 tim,
sehingga capaian kinerja 100%.
Keluaran dari kegiatan potensi ketenagakerjaan Kabupaten Jembrana
adalah buku potensi ketenaga kerjaan di Kabupaten Jembrana, yang
dipergunakan untuk memberikan data tenaga kerja dan analisis penanggulangan
pengangguran melalui rekomendasi upaya yang dapat dilakukan untuk
penyediaan lapangan kerja di Kabupaten Jembrana. Buku hasil kajian rencana
100 buah realisasi 15 buah, sehingga capaian kinerja 15%. CD rencana 5 keping,
realisasi 5 keping, sehingga capaian kinerja 100%.
Kegiatan ini bekerjasama dengan PT. Ganeshaglobal Sarana, Denpasar
dengan anggaran sebesar Rp.75.000.000,00. Hasil dari kegiatan direncanakan
100 buku realisasi 15 buah buku, serta hasil berupa CD sebanyak 5 keping
realisasi 5 keping. Hasil ini berisi data tenaga kerja dan analisis penanggulangan
pengangguran melalui rekomendasi upaya yang dapat dilakukan untuk
penyediaan lapangan kerja di Kabupaten Jembrana.
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
300
Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kegiatan kajian potensi
ketenagakerjaan Kabupaten Jembrana adalah kerjasama yang baik antara
bidang, SKPD/istansi lain terkait dalam hal penyediaan data dan pihak penyedia
jasa. Pihak ketiga menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
6. Kajian Jaksrada dan ARD Ipteks
Sasaran tersedianya buku kajian jakstrada dan ARD ipteks, Indikator
kinerja utama dari sasaran adalah rumusan arah kebijakan, prioritas dan
kerangka kebijakan pemerintah daerah Kab. Jembrana serta agenda riset
daerah di bidang iptek.
Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui program pengembangan
data / informasi.
Kegiatan kajian jakstrada dan ARD ipteks pada tahun 2011 dialokasikan
anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp 75.000.000,00 realisasi
sebesar Rp 59.467.500,00 (79,3%), dengan demikian, maka dapat dihemat
anggaran sebesar Rp 15.532.500 (20,7%). Untuk melaksanakan kegiatan ini
dibutuhkan tenaga administrasi, tenaga surveyor, tenaga entry data dan Tim
Tenaga Ahli. Rencana tenaga adminisrasi 1 orang realisasi 1 orang, rencana
tenaga surveyor 2 org realisasi 2 orang, rencana tenaga entry data 2 org
realisasi 2 orang capaian kinerja 100%, rencana Tim yang bekerja sebanyak 1
tim, realisasi 1 tim, sehingga capaian kinerja 100%.
Keluaran dari kegiatan kajian jakstrada dan ARD ipteks adalah buku
kajian kajian jakstrada dan ARD ipteks di Kabupaten Jembrana, yang
dipergunakan untuk merumuskan arah kebijakan dan prioritas kebijakan
Pemkab. Jembrana di bidang iptek. Buku hasil kajian rencana 24 buah realisasi
24 buah, sehingga capaian kinerja 100%. CD rencana 14 keping, realisasi 14
keping, sehingga capaian kinerja 100%.
Proses pengerjaan kegiatan ini bekerjasama dengan penyedia jasa
konsultansi CV. Nandacon Prima Denpasar. Input dari kegiatan adalah dana yang
dialokasikan pada APBD sebesar Rp. 75.000.000,00. Hasil dari kegiatan
direncanakan 24 buku realisasi 24 buah buku, serta hasil berupa CD sebanyak 14
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
301
keping realisasi 14 keping. Hasil ini berisi analisis dan rumusan arah kebijakan
dan prioritas dan agenda riset dibidang iptek di kabupaten jembrana.
Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kegiatan kajian kepuasan
pelayanan publik di Kabupaten Jembrana adalah kerjasama yang baik antara
bidang, SKPD/instansi lain terkait dalam hal penyediaan data dan pihak
penyedia jasa. Pihak ketiga menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
24.6 Proses Perencanaan Pembangunan
Proses perencanaan program dan kegiatan dilaksanakan dengan mengacu
kepada RPJMD maupun RKPD tahun 2011, mempertimbangkan kebutuhan daerah
dan merupakan prioritas untuk dilaksanakan. Program dan kegiatan kemudian
disusun dalam sebuah Rencana Kegiatan dan Anggaran.
24.7 Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan
Sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan
cukup memadai dan dalam kondisi baik, seperti kendaraan roda empat dan roda
dua serta peralatan kantor yang memadai, seperti komputer, laptop dan bahan-
bahan ATK yang mencukupi.
24.8 Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan urusan statistik yaitu data
yang didapatkan dari sumber yang tersedia sering kurang lengkap dan kurang
akurat, sebagai akibat lemahnya administrasi dimasing-masing SKPD yang
menangani.
25. KEARSIPAN
25.1. Program dan Kegiatan.
Program kearsipan pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Kabupaten Jembrana yang dilaksanakan dalam tahun anggaran 2011 adalah sebagai
berikut :
A. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dengan Kegiatan Bintek
Pengelolaan Kearsipan berupa :
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
302
1. Bintek Kearsipan terhadap petugas pemegang Buku Agenda disetiap Satuan
Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) se Kabupaten Jembrana.
2. Pembinaan sistim kearsipan di setiap Desa di Wiayah Kecamatan Melaya,
Kecamatan Negara, Kecamatan Jembrana, Kecamatan Mendoyo dan
Kecamatan Pekutatan dalam rangka Pelaksanaan Program Arsip Masuk Desa
sesuai dengan Keputusan Kepala Arsip Nasional RI No. 14 Tahun 2009.
Capaian pelaksanaan program dan kegiatan ini adalah :
a. Terlaksananya Kegiatan Bintek Pengelolaan Kearsipan
b. Terwujudnya Tata Kearsipan yang lebih baik
B. Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen / arsip Daerah
Program ini dilaksanakan dalam upaya penyelamatan terhadap arsip daerah
yang telah diserahkan kepada unit pengolah kearsipan yaitu di Kantor
Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Jembrana dengan kegiatan :
a. Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip yang berupa
pengadaan sarana penyimpanan arsip .
b. Pengadaan Sarana Pengolahan Arsip Dinamis berupa rak katalog arsip
Capaian pelaksanaan program dan kegiatan ini adalah :
a. Terlaksananya Kegiatan Pengadaan sarana pengolahan dan Penyimpanan
Arsip.
b. Terwujudnya penyelamatan arsip Daerah
c. Terpeliharanya Arsip Daerah
d. Terwujudnya Tata Kearsipan yang lebih baik
C. Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana dan Prasarana Kearsipan
Program ini dilaksanakan dalam rangka pengadaan sarana pendukung
pengelolaan kearsipan dengan kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala sarana
pengolahan dan penyimpanan arsip berupa pembelian 1 buah vacume cleaner.
Capaian pelaksanaan program dan kegiatan ini adalah :
a. Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan
penyimpanan arsip
b. Terwujudnya penyelamatan arsip Daerah
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
303
c. Terpeliharanya Arsip Daerah
Disamping hal tersebut diatas juga dilaksanakan beberapa kegiatan rutin
seperti:
- Penerimaan Penyerahan Arsip Inaktif dari Dinas Instansi Lingkup. Pemkab.
Jembrana
- Pengelolaan dan pemeliharaan arsip secara berkala.
- Penyusunan Data Kabupaten Jembrana.
- Penelusuran Arsip
25.2 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Standar pelayanan minimal untuk pelaksanaan urusan kearsipan belum ada.
Sedangkan capaian pelaksanaan program dan kegiatan secara fisik dapat
dituntaskan seluruhnya dengan realisasi keuangan diatas 90%.
25.3 Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib.
Masalah Kearsipan sesuai Perda Kabupaten Jembrana No. 3 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Jembrana di tangani oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten
Jembrana.
25.4 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah
Pejabat Struktural dan Fungsional.
Sampai saat ini secara keseluruhan Jumlah Pegawai pada Kantor
Perpustakaan, Arsip dan Dokementasi Kabupaten Jembrana sebanyak 21 orang dan
yang bertugas pada Seksi Arsip dan Dokumentasi sebanyak 8 orang PNS dengan
kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 2 orang dan S1 sebanyak 6 orang. Golongan
kepangkatan masing-masing adalah Gol III/b 5 orang, Gol. III/d 2 orang dan IV/a 1
orang. Pejabat struktural sebanyak tiga orang dan tidak ada pejabat fungsional.
25.5 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Seksi Arsip dan Dokumentasi, Kantor
Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2011
adalah sebagai berikut .
Tabel 3.126
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
304
Alokasi dan realisasi Anggaran Urusan Kearsipan Tahun 2011
No Program / Kegiatan Alokasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Keu (Rp.) Fisik (%) Keu (%)
1. 2
3
Program : Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kegiatan : Bintek Pengelolaan Kearsipan Program : Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen / arsip Daerah Kegiatan : Pengadaan sarana pengolahan dan Penyimpanan Arsip Program : Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana dan Prasarana Kearsipan Kegiatan : Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
19.681.000
7.320.000
6.400.000
15.015.000
6.120.000
5.950.000
76,29 %
83,61 %
92,97 %
Hasil dan manfaat dari kegiatan tersebut diatas adalah sebagai berikut :
1. Kegiatan Bintek Pengelolaan Kearsipan
Bintek Pengelolaan Kearsipan dilaksanakan terhadap pemegang buku agenda di
setiap SKPD sebanyak 2 orang dengan jumlah peserta keseluruhan sebanyak 100
orang.
Dari bintek ini diharapkan terjadinya peningkatan SDM SKPD dalam pengelolaan
kearsipan secara menyeluruh, terutama dalam pengelolaan arsip dinamis di
masing-masing SKPD dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai
ketentuan yang berlaku.
2. Kegiatan Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip
Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip dilaksanakan dalam upaya
untuk melengkapi sarana yang diperlukan dalam pengelolaan kearsipan baik itu
pengelolaan arsip dinamis aktif maupun arsip inaktif.
Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip yang diadakan dalam anggaran tahun
2011 adalah Box File Arsip sebanyak 200 buah, Kertas Samson Craf sebanyak 200
buah, Tikler File sebanyak 1 buah yang digunakan dalam proses pengelolaan
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
305
arsip inaktif dan Rak Katalog Arsip sebanyak 1 buah yang digunakan untuk
sarana pengelolaan arsip dinamis.
3. Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
dilaksanakan dalam upaya pemeliharaan terhadap arsip inaktif yang telah
diserahkan oleh masing-masing SKPD ke unit vertikal yaitu pada Kantor
Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Jembrana. Jenis sarana yang
diadakan berupa Vacume Cleaner 1 buah dan Meja Pengolahan Arsip.
Sarana dan Prasarana pengelolaan Kearsipan yang dimiliki Kantor
Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Jembrana sampai saat ini masih
cukup memadai yang berupa :
Tabel 3.127 Sarana dan Prasarana Urusan Kearsipan
No Nama Barang Jumlah Keterangan
1 Rak Arsip ( Depo Arsip ) 2 Buah Baik
2 Filing Kabinet 1 Buah Baik
3 Meja Kerja 3 Buah Baik
4 Komputer 2 Buah Baik
5 Box Arsip 1.075 Buah Baik
6 Kertas samson Kraf 1.075 Lembar Baik
7 Meja Pemilahan arsip 1 Buah Baik
8 Rak Katalog Arsip 1 Buah Baik
25.6 Proses Perencanaan Pembangunan
Proese perencanaan pembangunan yang dilakukan adalah mengacu pada Visi
dan Misi, Rensra, RPJMD dan RPJP serta berdasarkan kebutuhan sesuai dengan
skala perioritas dengan langkah yang dilakukan adalah :
1. Melakukan Survey untuk memperoleh data dan informasi dari satuan-satuan
kerja lingkup Pemkab Jembrana.
2. Analisa terhadap kondisi, kebutuhan dan potensi pembangunan yang ada.
3. Menentukan tujuan dan ssasaran pembangunan.
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
306
4. Merumuskan program Jangka Panjang.
5. Merumuskan strategi rencana pembangunan jangka menengah.
6. Mengikuti strategi yang Optimum.
7. Merumuskan Rencana Anggaran.
8. Memperoleh persetujuan dan pengesahan Perencanaan Anggaran.
9. Melaksanakan Rencana/Program Tahunan berdasarkan Anggaran yang
disetujui.
10. Melakukan monitoring pelaksanaan program.
11. Memperoleh dan menyediakan umpan balik
25.7 Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan.
Sarana dan Prasarana pengelolaan Kearsipan yang dimiliki Kantor Perpustakaan,
Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Jembrana sampai saat ini masih cukup memadai
yang berupa :
Tabel 3.128 Sarana dan Prasarana Urusan Kearsipan
No Nama Barang Jumlah Keterangan
1 Rak Arsip ( Depo Arsip ) 2 Buah Baik
2 Filing Kabinet 1 Buah Baik
3 Meja Kerja 3 Buah Baik
4 Komputer 2 Buah Baik
5 Box Arsip 1.075 Buah Baik
6 Kertas samson Kraf 1.075 Lembar Baik
7 Meja Pemilahan arsip 1 Buah Baik
8 Rak Katalog Arsip 1 Buah Baik
Dan sarana pengelolaan arsip dinamis yang belum dimiliki adalah rak katalog
25.8 Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kearsipan adalah :
1. Terbatasnya jumlah petugas kearsipan
2. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) petugas Kearsipan
3. Belum adanya Jabatan Fungsional Kearsipan/Arsiparis.
Solusi yang memungkinkan untuk dilaksanakan dalam mengatasi
permasalahan tersebut diatas adalah :
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
307
1. Menempatkan petugas–petugas yang sudah pernah mengikuti Diklat Kearsipan
tingkat Keahlian di seksi Data dan Perpustakaan yang nantinya khusus
bertugas untuk mengelola arsip Daerah.
2. Secara berkala dilakukan Diklat maupun Bimtek Kearsipan dalam rangka
memantapkan pelaksanaan tugas-tugas dengan koordinasi Badan
Perpustakaan dan Arsip Propinsi Bali, disamping sebagai persiapan pengisian
jabatan Fungsional Kearsipan.
26. PERPUSTAKAAN
26.1. Program dan Kegiatan
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Perpustakaan Umum
Kabupaten Jembrana selama tahun 2011 adalah sebagai berikut :
a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan yang terdiri
dari satu kegiatan yaitu :
1) Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah (Pengadaan Buku-
buku Perpustakaan Umum Kabupaten Jembrana).
Disamping Kegiatan tersebut, juga dilaksanakan kegiatan rutin berupa :
- Pengolahan Buku – buku Perpustakaan
- Pemeliharaan koleksi Perpustakaan
- Pelayanan pembuatan kartu anggota Perpustakaan
- Peminjaman buku- buku Perpustakaan
- Pembinaan perpustakaan Desa / Kelurahan dan sekolah
- Pelayanan Perpustakaan Keliling
- Sosialisasi pengembangan budaya baca dan pemasyarakatan Perpustakaan
- Pelayanan internet gratis
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Umum Daerah
Program ini dilaksanakan untuk pengadaan sarana dan prasarana yang ada di
Perpustakaan umum Daerah Kabupaten Jembrana guna meningkatkan kualitas
pelayanan terhadap masyarakat dengan kegiatan :
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
308
1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Umum Daerah
(Rak Buku, Meja Baca dan Kursi)
Capaian pelaksanaan program dan kegiatan ini adalah :
- Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana Perpustakaan Umum Daerah
- Meningkatnya kualitas pelayanan Perpustakaan terhadap masyarakat.
26.2 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Standar Pelayanan Minimal untuk urusan perpustakaan belum ditetapkan.
Namun demikian capaian pelaksanaan program dan kegiatan secara fisik telah
dapat dituntaskan seluruhnya dengan realisasi anggaran rata-rata diatas 95%
Meningkatnya kualitas pelayanan Perpustakaan terhadap masyarakat.
26.3 Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Wajib
Perpustakaan Umum Kabuapten Jembrana berada dibawah Kantor
Perpustakaan Arsip , dan Dokumentasi Kabupaten Jembrana
26.4 Jumlah Pegawai, Kwalifikasi Pendidikan Pangkat dan Golongan,
Jumlah Pejabat Struktural dan fungsional.
Jumlah Pegawai yang ada pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi Kabupaten Jembrana sebanyak 21 orang semuanya PNS.
Sedangkan Pegawai yang menangani urusan Perpustakaan sebanyak 13 orang
dengan klasifikasi pendidikan SD 4 orang, SMA 3 orang D3 2 orang dan S1 4 orang.
Golongan Kepangkatan masing-masing adalah Golongan II sebanyak 4 orang dan
Golongan III sebanyak 9 orang. Jumlah pejabat struktural yang menangani urusan
adalah sebanyak 2 orang.
26.5 Realisasi Pelaksasnaan Program dan Kegiatan
Tabel 3.129 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Perpustakaan Tahun 2011
No Program / Kegiatan Anggaran
( Rp ) Realisasi
Fisik ( %) Keu ( Rp ) ( % )
1
Program : Program Pengembangan budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan Kegiatan : - Kegiatan Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
30.100.000
100 %
29.964.800
99,55 %
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
309
No Program / Kegiatan Anggaran
( Rp ) Realisasi
Fisik ( %) Keu ( Rp ) ( % )
2
Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Umum Daerah Kegiatan : - Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Umum Daerah
34.797.400
100%
31.520.000
90,58%
a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1) Penyediaan Bahan Perpustakaan Umum Daerah (Pengadaan Buku-buku
Perpustakaan Umum Kabupaten Jembrana).
Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya untuk melengkapi koleksi yang
dimiliki oleh Perpustakaan Umum Kabupaten Jembrana, yang disesuaikan
dengan perkembangan informasi dalam rangka menindak lanjuti saran
serta masukan dari pengguna jasa perpustakaan dalam bentuk kesan
dan pesan yang dimuat pada buku pengunjung perpustakaan.
2) Pengolahan buku- buku Perpustakaan
Buku-buku sebelum dipinjamkan perlu dikelola terlebih dahulu, adapun
tahapan pengelolaan adalah sebagai berikut ;
- Didata pada buku Induk / buku inventaris
- Dicap kepemilikan
- Diklasifikasi dengan system DDC
- Dibuatkan Kartu buku, Kantong buku dan kartu tanggal kembali
- Didata pada program Simda/pembuatan barcode (baris berkode)
- Dibuatkan catalog : Katalog judul, katalog pengarang, katalog subyek
dan katalog shelflist
- Buku siap dilayankan/dipinjamkan
3) Pemeliharaan koleksi Perpustakaan
Koleksi perpustakaan meliputi : buku, Koran, Majalah, dan Brosur untuk
memudahkan pengunjung didalam mencari buku, majalah maupun Koran
yang diperlukan, perlu disusun dengan baik dan buku- buku perlu disusun
didalam rak sesuai dengan golongan/klasifikasi. Disamping itu perlu
dijaga kebersihan dan keutuhannya.
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
310
4) Pelayanan Pembuatan Kartu Anggota Perpustakaan
Dilaksanakan dengan sistem jemput bola yaitu dibuatkan kartu anggota
Perpustakaan sejumlah pegawai yang ada pada masing- masing SKPD, di
samping pelayanan kartu anggota dari masyarakat umum.
5) Peminjaman buku-buku Perpustakaan
Ketersediaan dan keragaman buku perpustakaan sangat penting untuk
memenuhi minat baca masyarakat sampai saat ini jumlah buku yang ada
pada Perpustakaan sejumlah 8.218 judul dengan 19.148 eksemplar
dibandingkan dengan jumlah pengunjung sampai saat ini mencapai 8.420
orang setahun dengan rata- rata 701 orang perbulan dari masyarakat,
pelajar, maupun mahasiswa semua terlayani dengan baik.
Tabel 3.130 Capaian Kinerja Pelayanan Perpustakaan Daerah
No Tahun Jumlah koleksi judul buku yg
tersedia di Perpustakaan
Jumlah Buku Yang Tersedia di
Perpustakaan
Jumlah Kunjungan Perpustakaan
1 2009 7.094 16.014 7.783
2 2010 7.399 17.204 8.274
3 2011 8.218 19.148 8.420
6) Pembinaan Perpustakaan Sekolah
Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan peranan perpustakaan
sekolah yang dapat bermanfaat sebagai sarana membangun minat baca
warga sekolah pada khususnya, apabila didukung oleh ruang atau gedung
perpustakaan serta jumlah koleksi yang cukup memadai serta pelayanan
yang prima untuk mendorong minat baca peserta didik dengan
meningkatkan sumberdaya perpustakaan sekolah.
7) Pembinaan Perpustakaan Desa/Kelurahan
Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya menumbuh kembangkan
perpustakaan yang ada di desa dalam upaya meningkatkan minat baca
bagi masyarakat.
8) Kegiatan Perpustakaan Keliling
Dalam rangka peningkatan minat baca sebagai upaya pengembangan bakat
dan wawasan dikalangan generasi muda khususnya siswa- siswi anak didik,
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
311
masyarakat dilaksanakan kegiatan pelayanan publik melalui Mobil
Perpustakaan Keliling dengan sasaran sekolah ( SMP Negeri/ Swasta, SMA/
SMK Negeri / Swasta, Desa/ Kelurahan ) dengan menyediakan buku sejumlah
671 judul 1342 sksemplar.
9) Pelayanan Internet Gratis
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan jasa pelayanan elektronik
dibidang informasi kepada pengguna jasa Perpustakaan sesuai dengan
perkembangan jaman yang dapat meningkatkan jumlah kunjungan
Perpustakaan dan menambah jasa pelayanan di Perpustakaan umum
Kabupaten Jembrana.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Umum Daerah
Program ini dilaksanakan untuk pengadaan sarana dan prasarana yang ada di
Perpustakaan umum Daerah Kabupaten jembrana guna meningkatkan kualitas
pelayanan terhadap masyarakat dengan kegiatan Pengadaan Sarana dan
Prasarana Perpustakaan Umum Daerah(Rak Buku, Meja Baca dan Kursi)
Capaian pelaksanaan program dan kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah
sarana dan prasarana Perpustakaan Umum Daerah.
26.6. Proses Perencanaan Pembangunan
Proses perencanaan pembangunan yang dilakukan adalah mengacu pada
Visi dan Misi, Renstra, RPJMD dan RPJP serta berdasarkan kebutuhan
sesuai dengan skala perioritas dengan langkah yang dilakukan adalah :
1. Melakukan Survey untuk memperoleh data dan informasi dari satuan
satuan Kerja lingkup Pemkab Jembrana.
2. Analisa terhadap kondisi, kebutuhan dan potensi pembangunan yang ada.
3. Menentukan tujuan dan sasaran pembangunan.
4. Merumuskan program Jangka Panjang
5. Merumuskan strategi rencana pembangunan jangka menengah
6. Mengikuti strategi yang Optimum.
7. Merumuskan Rencana Anggaran
8. Memperoleh persetujuan dan pengesahan Perencanaan Anggaran
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
312
9. Melaksanakan Rencana / Program Tahunan berdasarkan Anggaran yang
disetujui
10. Melakukan monitoring pelaksanaan program
11. Memperoleh dan menyediakan umpan balik.
26.7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan.
Sarana dan Prasarana pengelolaan Perpustakaan yang dimiliki Kantor
Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Jembrana sampai saat ini masih
cukup memadai yang berupa :
Tabel 3.131 Sarana dan Prasana Urusan Perpustakaan
No Sarana dan Prasarana Baik Rusak Ringan
Rusak Berat
Jumlah
1 Buku Koleksi Perpustakaan
19.204 Eks - - 19.204 Eks
2 Komputer 8 unit - 1 unit 9 unit
3 Rak Buku Besar 12 buah - - 12 buah
4 Rak Buku Kecil 1 buah - - 1 buah
5 Rak buku Besi 1 buah 1 buah
6 Rak Kaca Panjang 1 buah 1 buah
7 Rak Penitipan Tas 1 buah 1 buah
8 Rak Katalog 4 buah - - 4 buah 9 Rak Majalah 1 buah - - 1 buah
10 Meja Baca 6 buah - - 6 buah
11 Meja kerja 3 buah 3 buah 12 Kursi kerja 4 buah 4 buah
13 Meja Sirkulasi 1 buah - - 1 buah
14 Kursi baca 16 buah - - 16 buah
15 Kursi Chitose 10 buah 10 buah
16 Lemari Kaca 1 buah - - 1 buah
17 Gantungan Surat kabar
3 buah - - 3 buah
18 Mesin Ketik 1 buah - 1 buah 2 buah
19 Rak Etalase 2 buah 2 buah
26.8 Permasalahan dan Solusi
Melihat kondisi dan situasi yang ada saat ini, maka permasalahan yang
dihadapi dalam hal pengembangan Perpustakaan Umum Kabupaten Jembrana
adalah :
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
313
1. Masih kurangnya kemampuan aparatur yang bertugas dalam pengelolaan
Perpustakaan, sehingga perlu dilaksanakan bimbingan teknis dan juga
adanya petugas fungsional pustakawan.
2. Rendahnya minat baca bagi masyarakat umum, dengan indikator masih
sedikitnya kunjungan ke perpustakaan umum, sehingga perlu ditingkatkan
kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya budaya baca dan gemar
membaca.
3. Masih terbatasnya sarana Perpustakaan Umum Kabupaten Jembrana termasuk
gedung kantor yang kurang representative sehingga kurang menarik bagi
pengguna jasa Perpustakaan dan kedepan diharapkan Kantor Perpustakaan
Umum Kabupaten Jembrana memiliki kantor tersendiri dan mudah dijangkau
oleh masyarakat umum.
B. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN
1. KELAUTAN DAN PERIKANAN
1.1 Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan yang diselengarakan pada urusan Kelautan dan
Perikanan adalah sebagai berikut :
1. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian
Sumberdaya Kelautan, dengan Kegiatan Penyediaan/Pengembangan Sarana dan
Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan terdiri dari belanja
untuk pengadaan 1 unit teropong (night vision digital), 16 unit life jacket, 1
paket alat komunikasi pengawasan perikanan dan kelautan, dan pembangunan
pos pengawasan perikanan dan kelautan (70 M2).
2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan dilaksanakan melalui Kegiatan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya, terdiri dari biaya untuk
pembangunan jalan produksi sepanjang 471 meter dan rehabilitasi saluran
primer tambak sepanjang 1.357 meter yang berlokasi di Kecamatan Negara.
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
314
3. Program Pengembangan Perikanan Tangkap dilaksanakan melaui kegiatan :
a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan terdiri dari biaya untuk
pengadaan 1 paket peralatan kebersihan dan bahan pembersih TPI
Pengambengan, biaya bakar minyak/gas dan pelumas 5 unit kapal ikan milik
Pemkab. Jembrana, biaya perawatan dan service 4 unit kapal ikan Pemkab.
Jembrana, pengadaan 1 unit pompa air dan perlengkapannya, pengadaan 1
unit mesin tik, 5 buah kalkulator, 1 unit komputer/PC, 1 unit printer dan 1
unit UPS/stabilizer untuk menunjang kegiatan pada TPI Pengambengan.
b. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap terdiri dari biaya
untuk penggantian 1 paket mesin dan suku cadang kapal ikan milik Pemkab
Jembrana, pengadaan 2 unit mesin tempel (out boat), 44 unit mesin tempel
(as panjang), 3 unit mesin penghancur dan pemisah tulang ikan dengan
dagingnya, dan pengadaan 4 unit timbangan digital, pembangunan gorong-
gorong di TPI Pengambengan.
4. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan, dilaksanakan
melalui kegiatan :
a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan terdiri dari biaya
untuk pengadaan 5 unit sepeda motor untuk Penyuluh, 1 unit
laptop/notebook, 1 unit komputer PC dan pengadaan 1 unit megaphone.
b. Penyediaan Sarana Statistik Perikanan terdiri dari biaya untuk pengadaan 3
unit sepeda motor, 1 unit printer laser jet, 1 unit eksternal disk dan 1 unit
kamera digital.
5. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan,
dilaksanakan melalui Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Pengolahan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan terdiri dari belanja
untuk pengadaan instalasi listrik (cold storage dan pabrik es) dan belanja
penggantian mesin dan suku cadang cold storage yang berlokasi di Desa
Pengambengan, Kecamatan Negara.
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
315
1.2 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Standar Pelayanan Minimal untuk penyelenggaraan urusan Perikanan dan kelautan
belum ditetapkan.
1.3 Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib
Satuan kerja perangkat daerah penyelenggara urusan wajib adalah Dinas
Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana
1.4 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah
Pejabat Struktural dan Fungsional
Dalam pelaksanakan program dan kegiatan pada urusan Kelautan dan
Perikanan yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan
Kabupaten Jembrana didukung dengan Sumber Daya Manusia/pegawai sebanyak 35
orang dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 16 orang,
SMA sebanyak 16 orang dan SMP sebanyak 1 orang.
Dari segi pangkat dan golongannya terdiri dari golongan IV sebanyak 2 orang,
golongan III sebanyak 24 orang dan golongan II sebanyak 8 orang dan golongan I
sebanyak 1 orang.
Sedangkan jumlah pejabat struktural sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri
dari pejabat struktural struktural eselon III-b (Kepala Bidang) 1 orang dan eselon IV-
a (Kasi) sebanyak 2 orang dan 18 orang pejabat fungsional.
1.5 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Realisasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan
adalah sebagai berikut :
Tabel 3.132 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2011
Program / Kegiatan Alokasi
Anggaran Realisasi
Fisik % Keuangan %
1. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Kegiatan Penyediaan/Pengembangan Sarana dan
Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (DAK dan Pendampingan)
224.580.000
95,00
209.191.650
93,15
2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan
Budidaya (DAK dan Pendampingan)
649.190.000
100,00
644.431.500
99,27
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
316
Program / Kegiatan Alokasi
Anggaran Realisasi
Fisik % Keuangan %
3. Program Pengembangan Perikanan Tangkap Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Tempat Pelelangan
Ikan Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan
Tangkap (DAK dan Pendampingan)
104.000.000
677.180.000
68,00
32,00
70.617.900
211.001.100
67,90
31,16
4. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan
Perikanan (DAK dan Pendampingan) Kegiatan Penyediaan Sarana Statistik Perikanan (DAK dan
Pendampingan)
94.862.727
53.000.000
91,71
98,08
77.238.000
48.939.200
81,42
92,34
5. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan
dan Pemasaran Hasil Perikanan (DAK dan Pendampingan)
350.000.000
100,00
348.468.000
99,56
Hasil-hasil yang dicapai dari anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan
program dan kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut :
1. Melalui pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan
Pengendalian Sumberdaya Kelautan dengan Kegiatan Penyediaan/
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan
Perikanan bertujuan untuk meningkatkan intensitas pengawasan sumberdaya
kelautan dan perikanan melalui penyediaan sarana dan prasarana pengawasan
sumberdaya kelautan dan perikanan.
2. Pelaksanaan Program Pengembangan Budidaya Perikanan melalui Kegiatan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya dengan hasil berupa
pembangunan jalan produksi dan rehabilitasi saluran primer tambak sebagai
sarana dan prasarana perikanan budidaya.
3. Melalui pelaksanaan Program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Tempat Pelelangan Ikan bertujuan untuk
tetap terpeliharanya dan terawatnya kapal ikan milik Pemkab. Jembrana.
Selanjutnya dengan pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana
Perikanan Tangkap bertujuan mendukung proses peningkatan produktivitas dan
produksi nelayan serta memperlancar kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan
Nusantara (PPN) Pengambengan yang sepanjang tahun permintaan pasar terus
meningkat.
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
317
4. Pelaksanaan Program Penyediaan Saranan dan Prasarana Penyuluhan dengan
kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan bertujuan
untuk tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan perikanan. Selanjutnya
melalui Kegiatan Penyediaan Sarana Statistik Perikanan bertujuan untuk
tersedianya sarana statistik perikanan berupa dokumen data statistik
perikanan.
5. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan melalui
Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Mutu
dan Pemasaran Hasil Perikanan dilaksanakan dengan hasil untuk terawatnya
mesin cold storage dan tersedianya instalasi listrik pada pabrik es dan cold
storage bertujuan untuk meningkatkan mutu produksi hasil perikanan sehingga
mampu bersaing dipasaran, disamping itu adanya kontribusi PAD untuk Pemkab
Jembrana.
Dengan dukungan anggaran tersebut, program dan kegiatan telah dapat
dilaksanakan dengan baik yang dapat dilihat dari capaian terhadap indikator
kinerja pada Urusan Perikanan dan Kelautan antara lain :
Tabel 3.133 Produksi Sektor Kelautan dan Perikanan 5 (lima) Tahun Terakhir
di Kabupaten Jembrana (dalam Kg)
No Tahun Perikanan Laut Perikanan Darat
Jumlah Penangkapan Budidaya
Perairan Umum
Tambak Kolam Air Tenang
Kolam Air Deras
Saluran Irigasi
Mina Padi
1. 2. 3. 4. 5.
2007 2008 2009 2010 2011
27.760.400 28.453.800 44.527.900 23.309.500 22.144.025
- 40.700
- 29.325 30.257
11.100 3.300
16.300 36.000
36.720
1.984.200 1.696.600 2.280.500 1.414.700 1.457.141
157.300 145.900 310.000 218.200 229.110
- 1.400
- 8.200 8.340
2.800 600
3.000 - -
900 - -
400 358
29.916.700 28.342.300 47.137.700 25.016.325 24.305.951
1.6 Proses perencanaan Anggaran
Proses perencanaan anggaran berdasarkan/berpedoman pada program/
kegiatan tahun sebelumnya dengan melakukan perbaikan dan penyempurnaan atas
kelemahan-kelemahan yang ada serta ditentukan melalui proses musrenbang yang
disusun menjadi Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD). RKA-SKPD ini
kemudian di desk oleh Kepala Daerah dan DPRD agar program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan betul-betul sesuai dengan prioritas daerah.
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
318
1.7 Kondisi Sarana dan Prasarana Yang digunakan
Kondisi Sarana dan Prasarana Yang digunakan cukup memadai.
1.8 Permasalahan dan Solusi
Permasalahan :
Secara teknis permasalahan yang sering muncul adalah sebagai berikut :
1. Masih terjadi pendaratan ikan secara liar .
2. Terjadinya penurunan produksi tambak disebabkan oleh beberapa faktor antara
lain terjadinya serangan hama penyakit yang diduga disebabkan oleh kualitas air
yang dipakai media pemeliharaan rendah, hal ini disebabkan karena saluran
irigasi yang ada kurang refresentatif.
3. Kolam yang ada di BBI terlalu luas sehingga menyulitkan dalam operasional.
Solusi :
1. Diupayakan ke depan dibangunnya pos timbang untuk tertibnya pendaratan ikan
2. Diupayakan rehabilitasi saluran irigasi sehingga memperlancar pasokan keluar
masuk air dari saluran tambak.
3. Perlu dibangun penyekat untuk mempermudah dan memperlancar operasional
kolam.
2. PERTANIAN
2.1 Program dan Kegiatan
Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan yang terkait urusan
pertanian pada tahun 2011 meliputi 7 program dengan 20 kegiatan yang dibiayai
oleh APBD yang terdiri dari :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional
- Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
319
- Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
- Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat koordinasi Keluar Daerah
- Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi
2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan :
- Kegiatan DAK Pertanian untuk Pembenihan, Ketahahan Pangan, Hortikultura,
Perkebunan dan Peternakan
- Kegiatan Pengembangan Balai Benih/Bibit Pertanian Terpadu
- Kegiatan Pengembangan Kawasan Penggunaan Pupuk Organik
3. Progran Peningkatan Kesejahteraan Petani :
- Kegiatan Pekan Nasional KTNA XIII di Kabupaten Kutai Kerta Negara
Kalimantan Timur
4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan :
- Kegiatan Demonstrasi Pengembangan Tanaman Tembakau
- Kegiatan Demonstrasi Pengembangan Kawasan Konservasi Penyangga
Terhadap Lahan Tembakau
5. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan :
- Kegiatan Gerakan Serentak Pengendalian Hama PBK Kakao (Gertak Dal PBK
Kakao)
6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak :
- Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular
Ternak.
7. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan :
- Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan.
2.2 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Standar Pelayanan Minimal untuk pelaksanaan urusan Pertanian belum
ditetapkan.
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
320
2.3 Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib
Satuan kerja perangkat daerah penyelenggara urusan pertanian adalah Dinas
Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan Kabupaten Jembrana
2.4 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah
Pejabat Struktural dan Fungsional.
Dalam pelaksanakan program dan kegiatan pada urusan Pertanian yang
dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten
Jembrana didukung dengan Sumber Daya Manusia/pegawai sebanyak 78 orang
dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 7 orang, S1 sebanyak 31 orang, D4
sebanyak 4 orang, D2 sebanyak 1 orang,D1 sebanyak 5 orang ,SMA sebanyak
24 orang, SMP sebanyak 2 orang, dan SD sebanyak 4 orang .
Dari segi pangkat dan golongannya terdiri dari golongan IV sebanyak 10
orang, golongan III sebanyak 50 orang dan golongan II sebanyak 14 orang dan
golongan I sebanyak 4 orang.
Jumlah pejabat struktural sebanyak 16 orang yang terdiri dari pejabat
struktural eselon II-b (Kepala Dinas) sebanyak 1 orang, eselon III-a (Sekdis), eselon
III-b (Kepala Bidang) 3 orang, eselon IV-a (Kasi, Kasubag dan Kepala UPTD)
sebanyak 10 orang, eselon IV-b (Kasubag UPTD) 1 orang sedangkan Jumlah Pejabat
fungsional ada sebanyak 3 orang.
2.5 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Alokasi dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan baik secara fisik
maupun keuangan adalah sebagai berikut :
Tabel 3.134 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pertanian Tahun 2011
No. Program/Kegiatan Anggaran
(Rp)
Realisasi Anggaran
Dana (Rp) Fisik (%)
Keu (%)
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.600.000 5.242.000 93,75 93,61
- Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
66.000.000 66.000.000 100,00 100,00
- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
43.623.000 40.093.700 95,76 91,91
- Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4.950.000 4.318.475 100,00 87,24
- Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 8.000.000 5.140.000 66,25 64,25
- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 41.207.800 35.860.750 100,00 87,02
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
321
No. Program/Kegiatan Anggaran
(Rp)
Realisasi Anggaran
Dana (Rp) Fisik (%)
Keu (%)
- Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 32.104.625 25.511.000 81,60 79,46
- Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 115.440.000 115.434.000 100,00 99,99
- Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 10.182.000 9.844.500 96,08 96,69
- Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat koordinasi Keluar Daerah
201.100.000 200.840.100 99,87 99,87
- Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi 45.600.000 45.600.000 100,00 100,00
2
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
- Kegiatan DAK Pertanian untuk Pembenihan, Ketahahan Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan
4.837.705.000
4.732.100.000
100 97,82
- Kegiatan Pengembangan Balai Benih/Bibit Pertanian Terpadu
596.195.000 548421.550 93 91,99
- Kegiatan Pengenbangan Kawasan Penggunaan Pupuk Organik
232.300.000 228.350.000 100 98,30
3 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- Kegiatan Pekan Nasional KTNA XIII di Kabupaten Kutai Kerta Negara Kalimantan Timur
300.000.000 292.421.125 100 98,39
4 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
- Kegiatan Demonstrasi Pengembangan Tanaman Tembakau
171.999.183 155.775.500 100 90,57
- Kegiatan Demonstrasi Pengembangan Kawasan Konservasi Penyangga Terhadap Lahan Tembakau
249.803.450 246.753.450 100 98,78
5 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan -Kegiatan Gerakan Serentak Pengendalian Hama PBK
Kakao (Gertak Dal PBK Kakao) 90.000.000 86.300.000 100 95,89
6 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
- Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak.
100.229.500 91.507.500 91,96 91,30
7 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan 76.000.000 72.537.825 100 95,44
Dari 7 Program dan 20 Kegiatan pada tahun 2011 seperti tersebut di atas,
semua kegiatan telah berhasil dilaksanakan dengan realisasi/capaian berupa
terlaksananya rehabilitasi 4.766 m3 Jalan Usaha Tani (JUT) dan 2.000 m3 Jaringan
Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), tersedianya 16 unit Pompa Air, terlaksananya
perbanyakan benih padi unggul, tersedianya pakan untuk sapi betina, induk dan
kereman, tersedianya benih ikan unggul, terlaksananya pengolahan kakao primer,
tersedianya biogas, berkembangnya sistiem pertanian terpadu/terintegrasi,
tersedianya pupuk organik padat dan cair untuk meningkatkan ketersediaan humus
dan kebusuran tanah pada lahan sawah, meningkatkan pengetahuan dan
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
322
ketrampilan KTNA dan Pendamping, tersedianya saprodi demplot tembakau 1 paket
untuk terpeliharanya demplot pengembangan tanaman tembakau seluas 2 Ha,
tersedianya saprodi demplot konservasi tanaman tembakau 1 paket untuk
terpeliharanya kawasan yang berfungsi konservasi seluas 50 Ha dan terpeliharanya
demplot tembakau seluas 1,5 Ha, terlaksananya Gerakan Serentak Pengendalian
Hama PBK Kakao sebanyak 5 Kelompok Subak Abian, meningkatnya hasil produksi
dan kualitas kakao, tersedianya 1 paket vaksin dan obat-obatan hewan untuk
pencegahan penyakit menular ternak, tersedianya 1.100 buah ear tag, dalam
mendukung pengembangan agribisnis peternakan.
Program/kegiatan tersebut di atas sebagaian besar diarahkan untuk
komoditas padi karena beras merupakan kebutuhan pokok. Selama lima tahun
terakhir (2007-2011) perkembangan komoditas padi masih mampu untuk memenuhi
kebutuhan beras di Kabupaten Jembrana seperti ditunjukkan pada tabel di bawah
ini.
Tabel 3.135 Perkembangan Komoditas Padi
No. Tahun Luas Tanam
(Ha) Luas Panen
(Ha)
Rata-rata Produksi (Kw/Ha)
Produksi (Ton)
Keterangan
1. 2. 3. 4. 5.
2007 2008 2009 2010 2011
9.449 12.380 7.552
13.823 9.324
9.097 9.219
10.083 11.086 9.105
60,05 61,46 64,34 53,15 53,09
49.757,00 56.660,00 64.882,08 58.925,78 48.338,45
Gabah Kering Giling (GKG)
Pada tahun 2011 terjadi penurunan produksi padi yang diakibatkan oleh
serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) seperti wereng, tungro, penggerek
batang dan penggerek buah. Selain itu, secara teknis akibat dari pemberian pupuk
yang belum berimbang serta pada saat panen terjadi curah hujan yang tinggi.
Selain diarahkan untuk komoditas padi, dengan dukungan anggaran tersebut,
program dan kegiatan telah dapat dilaksanakan dengan hasil yang dapat dilihat dari
capaian terhadap indikator kinerja pada sektor Peternakan dan Perkebunan masing-
masing sebagai berikut :
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
323
Tabel 3.136 Perkembangan Populasi Ternak
No. Jenis Ternak Populasi Ternak (Ekor)
2007 2008 2009 2010 2011
1. Sapi Potong 32.942 35.697 35.697 39.429 54.134
2. Kerbau 4.997 3.421 3.421 2.794 1.224
3. Kuda 222 131 131 115 104 4. Kambing 15.158 12.262 12.262 10.816 9.575
5. Babi 76.961 79.640 79.640 71.339 71.829 6. Ayam Pedaging 512.200 486.900 486.900 550.500 606.500 7. Ayam Petelur 63.057 48.000 48.000 15.000 16.500 8. Ayam Buras 556.958 624.337 624.337 693.935 621.552 9. Itik 69.272 56.779 56.779 57.832 52.228 10. Aneka Ternak 11.220 10.583 10.583 36.256 12.293
Tabel 3.137
Produksi Komoditas Perkebunan
No. Jenis Komoditi Produksi (Ton)
2007 2008 2009 2010 2011
1. Kakao 2.932,51 2.818,16 3.376,50 2.886,24 1.934,38
2. Kelapa Dalam 17.911,95 18.150,23 18.348,65 20.377,05 18.370,32
3. Kelapa Genjah 152,95 201,96 209,93 234,43 295,99 4. Kopi Robusta 274,02 265,01 278,60 290,45 267,41 5. Cengkeh 937,32 920,14 648,37 686,53 75,02 6. Panili 8,73 8,41 10,48 41,57 40,19
2.6 Proses Perencanaan Anggaran
Proses perencanaan dimulai dari pelaksanaan Musrenbang secara berjenjang
mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Penentuan program
dan kegiatan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas.
2.7 Kondisi Sarana dan Prasarana Yang digunakan
Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan urusan cukup
memadai dan dalam kondisi baik.
2.8 Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pertanian adalah
sebagai berikut :
1. Menurunnya debit air irigasi dan sebagian besar jaringan irigasi Subak yang
dalam keadaan rusak.
2. Masih banyaknya Jalan Usaha Tani (JUT) yang rusak/jalan tanah.
3. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian (sawah) menjadi non pertanian;
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
324
4. Masih tingginya konsumsi beras dan masih rendahnya diversifikasi pangan,
sehingga gizi kurang berimbang.
5. Adanya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT).
Solusi :
1. Pemanfaatan air secara efisien dengan pola tanam yang bergilir dan
pembangunan/ rehabilitasi Jalan Usaha Tani (JUT), Jaringan Irigasi Tingkat
Usaha Tani (JITUT);
2. Membuat berbagai kebijakan inovasi dibidang pertanian seperti Pemberian Dana
Talangan, berbagai bantuan sarana/prasaran pertanian, subsidi pupuk dan
bantuan benih;
3. Melaksanaan pembinaan dan pameran dengan membuat menu dengan gizi yang
berimbang dan makan non beras yang puncaknya disajikan pada peringatan Hari
Pangan Sedunia (HPS);
4. Memohon dana (diamprah) sesuai dengan dana yang dibutuhkan untuk
membiaya kegiatan dimaksud.
5. Melaksanakan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) melalui
prinsip PHT (pergiliran varietas, pola tanam, penggunaan pestisida secara
bijaksana)
3. KEHUTANAN
3.1 Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan yang diselengarakan pada urusan Kehutanan pada
tahun 2011 sebagai berikut :
1. Program Pemanfaatan Sumberdaya Hutan, dengan kegiatan :
Pembangunan Pengelolaan Hutan Desa terdiri dari belanja untuk upah
tenaga kerja/buruh, penggambaran peta digital pembangunan hutan desa,
sosialisasi dan pembahasan usulan hutan desa.
Pembinaan Peredaran Hasil Hutan dari belanja untuk pengganti transportasi
anggota tim pembina peredaran hasil hutan.
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
325
2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dilaksanakan melalui Kegiatan DAK
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
Capaian Program (output) kegiatan ini yaitu terjadinya penurunan degradasi
hutan dan lahan di Kabupaten Jembrana. Untuk mendukung kegiatan ini maka
masukan (input) yang dibutuhkan yaitu tersedianya dana DAK Kehutanan dan
Pendampingan, masyarakat dan aparat. Adapun keluaran (output) yang
didapatkan dari kegiatan ini yaitu tersusunnya Rancangan Teknis Kegiatan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan penanaman tanaman kayu-kayuan sebagai
rehabilitasi lahan. Pada akhirnya nanti hasil (outcome) dari kegiatan tersebut
yaitu terpeliharanya pelestarian lingkungan, meningkatnya kesadaran
masyarakat dan menjaga kelestarian Hutan dan Lahan.
Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dilaksanakan di Luar Kawasan
Hutan/Pembagunan Hutan Rakyat.
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan dilaksanakan melalui
Kegiatan Operasi Terpadu Penanggulangan Keamanan Hutan Bali Barat terdiri
dari belanja untuk pengganti transportasi anggota tim Operasi Terpadu
Penanggulangan Keamanan Hutan Bali Barat dalam menangani kasus-kasus.
3.2 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal untuk pelaksanaan urusan
kehutanan di Kabupaten Jembrana belum ada. Capaian pelaksanaan program dan
kegiatan sebagai berikut :
1. Pembangunan Pengelolaan Hutan Desa, kegiatan fisiknya terealisasi 98,00%
dengan realisasi keuangan sebesar 79,63%.
2. Pembinaan Peredaran Hasil Hutan, kegiatan fisiknya terealisasi 99,00% dengan
realisasi keuangan 93,25%.
3. DAK Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan,
kegiatan fisiknya terealisasi 100,00% sesuai target dengan realisasi keuangan
99,36%.
4. Operasi Terpadu Penanggulangan Keamanan Hutan Bali Barat kegiatan fisiknya
terealisasi 99,00% dengan realisasi keuangan 98,23%.
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
326
3.3 Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan
Perangkat daerah penyelenggara urusan Kehutanan adalah Dinas Pertanian,
Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana pada Bidang Kehutanan.
3.4 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah
Pejabat Struktural dan Fungsional
Dalam pelaksanakan program dan kegiatan pada urusan Kehutanan yang
dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten
Jembrana didukung dengan Sumber Daya Manusia/pegawai sebanyak 12 orang
dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 8 orang, dan SMA
sebanyak 2 orang. Dari segi pangkat dan golongannya terdiri dari golongan IV
sebanyak 1 orang, golongan III sebanyak 11 orang.
Jumlah pejabat struktural sebanyak 3 orang yang terdiri dari pejabat
struktural eselon III-b (Kepala Bidang) sebanyk 1 orang dan eselon IV-a (Kasi)
sebanyak 2 orang sedangkan Jumlah Jabatan Fungsional sebanyak 4 orang.
3.5 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Alokasi dan realisasi anggaran Urusan Kehutanan adalah sebagai berikut :
Tabel 3.138 Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kehutanan Tahun 2011
No. Program/ Kegiatan Jumlah Pagu Realisasi
Fisik % Keuangan (Rp) %
1. Program Pemanfaatan Sumberdaya Hutan - Kegiatan Pembangunan Pengelolaan Hutan Desa - Kegiatan Pembinaan Peredaran Hasil Hutan
24.000.000 8.500.000
100 100
19.110.325 7.926.150
79,63 93,25
2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan - Kegiatan DAK Peningkatan Peran Serta
Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan
1.268.815.90
0
100,00
1.260.650.000
99,36
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan - Kegiatan Operasi Terpadu Penanggulangan
Keamanan Hutan Bali Barat
43.170.000
100
42.403.800
98,23
Dari alokasi anggaran tersebut diatas, semua kegiatan telah dilaksanakan
sesuai dengan rancangan dengan mengacu pada Rencana Teknik Tahunan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTTRHL) dengan luas lahan yang direhabilitasi di luar
kawasan hutan melalui Pembangunan Hutan Rakyat (Pengkayaan Vegetatif).
Kegiatan Pengkayaan Hutan rakyat direncanakan seluas 400 Ha dengan jumlah bibit
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
327
sebanyak 99.000 batang pada lahan milik masyarakat yang termasuk dalam kategori
Potensial kritis yang tersebar di 5 (empat) lokasi yaitu :
1) Dusun Petanahan Desa Batuagung Kecamatan Jembrana seluas 100 Ha terdiri
atas tanaman kayu-kayuan jenis Jati (Tectona grandis) sebanyak 22.000 batang
2) Dusun Pancaseming Desa Batuagung Kecamatan Jembrana seluas 50 Ha terdiri
atas tanaman tanaman kayu-kayuan jenis Jati (Tectona grandis) sebanyak
11.000 batang
3) Dusun Bungbungan Desa Yehembang Kecamatan Mendoyo seluas 50 Ha terdiri
atas tanaman kayu-kayuan jenis Jati (Tectona grandis) sebanyak 11.000 batang
4) Lingkungan Munduk Anyar Kelurahan Tegalcangkring Kecamatan Mendoyo seluas
150 Ha terdiri atas tanaman kayu-kayuan jenis Jati (Tectona grandis) sebanyak
33.000 batang.
5) Dusun Pengeragoan Dauh Tukad Desa Pengeragoan Kecamatan Pekutatan seluas
100 Ha terdiri atas tanaman kayu-kayuan jenis Jati (Tectona grandis) sebanyak
22.000 batang
Berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Independen yang dilaksanakan oleh
PT. Surveyor Indonesia (Persero) diperoleh rata-rata prosentase tumbuh pada
tanaman hutan rakyat pada 5 (lima) lokasi sebesar 78,42 %. Sedangkan persentase
sehat pada tanaman hutan rakyat pada 5 (lima) lokasi sebesar 94,42 %. Dalam
rangka perbaikan-perbaikan penyelenggaraan program dan kegiatan di tahun-tahun
mendatang perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Jumlah personil yang terlibat langsung dalam penanganan masalah kehutanan
masih kurang memadai dan pada Tahun 2011 ini, 3 orang staf Kehutanan yang
terdiri atas 2 tenaga teknis dan 1 orang tenaga administrasi akan memasuki
masa pensiun, sehingga perlu kiranya segera dipenuhi kebutuhan staf teknis
Kehutanan dan staf administrasi pada Bidang Kehutanan.
2. Sejak tahun 2009 ini juga telah dibentuk UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
Bali Barat yang merupakan UPT dari Dinas Kehutanan Propinsi Bali, sehingga
untuk menyukseskan pembangunan Kehutanan khususnya di Dalam Kawasan
Hutan akan diintensifkan dan optimalkan kerjasama dan koordinasi dengan KPH.
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
328
3.6 Proses Perencanaan Pembangunan Yang Dilaksanakan
Proses perencanaan dimulai dari pelaksanaan Musrenbang secara
berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten.
Penentuan program dan kegiatan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas.
3.7 Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan
Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan cukup memadai. Namun
perlu ada penambahan kelengkapan sarana dan prasarana untuk menunjang
kegiatan pembangunan kehutanan di Kabupaten Jembrana. Adapun daftar
kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan antara lain :
1. Peralatan komunikasi di dalam kawasan hutan berupa Pesawat Handy Talk (HT)
2. Global Position System (GPS)
3. Alat ukur pohon dan kayu berupa Haga Meter, Phyband
4. Peta-peta seperti, Peta RBI, Peta Dasar Tematik Kehutanan, dan Peta Topografi
5. Laptop/Komputer.
6. Sarana pengawasan hutan (Panhut) berupa kendaraan roda dua.
3.8 Permasalahan dan Solusi
Permasalahan Kehutanan yang dihadapi di tahun 2010 secara umum adalah
sebagai berikut :
1. Terbatasnya personil pada Bidang Kehutanan dibanding dengan volume
pekerjaan, yang mana beberapa orang akan memasuki masa pensiun.
2. Masih adanya ancaman gangguan keamanan hutan yang sangat mengkhawatirkan
terjadinya peningkatan degradasi hutan.
3. Belum terfasilitasi sarana secara maksimal proses penanganan berbagai kasus
Tindak Pidana Kehutanan.
4. Belum adanya dukungan personil, sarana dan prasarana yang memadai dalam
rangka pengamanan hutan.
5. Adanya beberapa perubahan bentang alam, sehingga batas kawasan hutan
menjadi kurang mantap/kurang jelas antara tanah Negara dengan lahan milik.
6. Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan tidak terlepas dari intensitas
curah hujan.
Bab III Urusan Desentralisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011
329
Sehubungan dengan adanya isu Global Warming (pemanasan global) diseluruh
dunia termasuk Indonesia maka prakiraan adanya intensitas curah hujan sangat
sulit untuk dilakukan sehingga sangat berpengaruh terhadap tata waktu
pelaksanaan kegiatan khususnya Penanaman.
Menyadari adanya permasalahan seperti tersebut, maka diperlukan solusi
antara lain :
1. Perlu segera diadakan penambahan personil pada Bidang Kehutanan baik tenaga
teknis maupun administrasi.
2. Diperlukan adanya peran yang terbina secara pro aktif dari berbagai pihak,
utamanya masyarakat Desa Pakraman yang berbatasan langsung dengan
kawasan Hutan untuk ikut bersama-sama peduli dalam menjaga gangguan
keamanan hutan.
3. Demi kelancaran dan tertibnya proses penanganan kasus Tindak Pidana
Kehutanan, maka diperlukan kerjasama/koordinasi yang lebih mantap, dana
pendukung untuk pengangkutan/pengamanan Barang Bukti serta untuk biaya
pendukung lainnya.
4. Dalam memaksimalkan upaya pengamanan hutan, sangat diperlukan jumlah
personil/petugas yang memadai sesuai dengan luasan hutan yang ada.
5. Melalui kerjasama dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah
VIII, maka perlu segera dimantapkan kawasan hutan terutama pada Tapal Batas
Hutan yang telah rusak maupun yang telah bergeser dari tempat semula, karena
ulah oknum yang tidak bertanggung jawab.
6. Menindaklanjuti kondisi pada saat ini dimana tidak menentunya faktor iklim
sehingga sangat berpengaruh terhadap intensitas curah hujan yang tinggi maka
jauh-jauh sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan koordinasi yang intensif
dengan Badan Metereologi sehingga perkiraan waktu curah hujan yang tinggi
dapat diketahui.