206 kak pengawasan (spv) kegiatan peningkatan jalan cinere raya depan bcl
TRANSCRIPT
KERANGKA ACUAN KERJA
PAKET PEKERJAAN
KEGIATAN KONSULTAN SUPERVISI PENINGKATAN JALAN CINERE RAYA DEPAN BCL
BIDANG JALAN DAN JEMBATAN DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA DEPOK
TAHUN ANGGARAN 2014
I PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
Perkembangan Kota Depok yang pesat membawa pengaruh yang cukup besar
terhadap pertumbuhan pemukiman dan peningkatan jumlah penduduk. Pertumbuhan tersebut
tentunya perlu diimbangi dengan sarana dan prasarana dasar yang dapat menunjang mobilitas
penduduk.
Untuk itu perlu tersedia infrastruktur jalan dan jembatan dan pelengkapnya dalam
kuantitas dan kualitas yang cukup agar pergerakan masyarakat dapat berjalan lancar. Jaringan
jalan dan jembatan yang ada perlu dibenahi sehingga memadai dari segi kapasitas, kualitas
maupun kemampuan menahan bebannya. Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan perencanaan
teknis yang baik. Namun demikian, kegiatan pengawasan / supervisi teknis juga merupakan
bagian dari proses manajemen pengelolaan proyek yang memberikan kontribusi cukup besar
dalam menentukan keberhasilan kegiatan pembangunan, khususnya pada tahap implementasi.
Dengan adanya pengawasan yang baik diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar
dan terkendali sehingga hasil pembangunan dapat optimal dan sesuai dengan spesifikasi yang
disyaratkan.
2. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dari pekerjaan KEGIATAN KONSULTAN SUPERVISI PENINGKATAN JALAN
CINERE RAYA DEPAN BCL Bidang Jalan dan Jembatan adalah untuk memperoleh hasil
pembangunan yang optimal sehingga dapat memenuhi harapan akan infrastruktur jalan dan
drainase yang berkualitas dan dapat menunjang aktifitas ekonomi dan sosial masyarakat.
Tujuan dari pekerjaan KEGIATAN KONSULTAN SUPERVISI PENINGKATAN JALAN
CINERE RAYA DEPAN BCL Bidang Jalan dan Jembatan adalah memberikan bantuan teknis
dan administratif pada PPK Fisik dalam persiapan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi / fisik
pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok.
3. SASARAN
a. Diperolehnya konstruksi yang sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam Dokumen
Kontrak Kerja Konstruksi baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
b. Tercapainya tertib administrasi pada proses pelaksanaan konstruksi.
c. Terselesaikannya pekerjaan konstruksi pada waktu yang direncanakan sebagaimana
ditetapkan dalam Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi.
4. LOKASI PEKERJAAN
Adapun lokasi pekerjaan dan kegiatan yang termasuk dalam pekerjaan Pengawasan Kegiatan
Konsultan Supervisi Peningkatan Jalan Cinere Raya Depan BCL Bidang Jalan dan Jembatan ini
adalah:
No. URAIAN KEGIATAN LOKASI/ KECAMATAN
1 Peningkatan Jalan Cinere Raya depan BCL Cinere
5. SUMBER PENDANAAN
Untuk pelaksanaan kegiatan ini diperlukan biaya Rp 109.846.000,00 (Seratus sembilan juta
delapan ratus emapt puluh enam ribu rupiah ), yang keseluruhan pelaksanaan kegiatannya
dibiayai dari APBD Kota Depok / Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Organisasi Perangkat
Daerah (DPA-OPD) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2014.
6. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Nama Pejabat Pembuat Komitmen : Ir. RONI GHUFRONI, BAE
NIP. 19611020 198603 1 004
Satuan Kerja : Bidang Jalan dan Jembatan
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok
II. DATA PENUNJANG
1. DATA DASAR
Untuk mengawali pelaksanaan kegiatan konsultan supervisi Kegiatan Konsultan
Supervisi Peningkatan Jalan Cinere Raya Depan BCL harus melakukan komunikasi dan
konsultansi terlebih dahulu dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat
Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yaitu mendapatkan konfirmasi
mengenai konstruksi jalan yang akan ditangani beserta utilitasnya. Adapun data-data yang
diperlukan sebelum melaksanakan pekerjaan sebagai berikut :
a. Data – data dokumen kontrak sesuai dengan Penyedia barang/jasa yang ditunjuk untuk
melaksanakan kegiatan pembangunan.
b. Data lokasi untuk membantu proses selanjutnya.
c. Data mengenai bahan/material maupun peralatan yang digunakan sehingga dapat
menentukan jenis konstruksi yang akan ditangani.
d. Usulan – usulan teknis lain dari sumber-sumber yang dapat dipercaya.
e. Studi – studi terdahulu maupun data-data sekunder lainnya yang diperlukan dan dianggap
penting.
2. STANDAR TEKNIS
Dalam pelaksanaan kegiatan KEGIATAN Konsultan Supervisi Peningkatan Jalan CInere Raya
Depan BCL seperti yang dimaksud pada kerangka acuan kerja (KAK) ini, konsultan
pengawas/penyedia jasa harus memperhatikan persyaratan-persyaratan serta ketentuan
sebagai berikut :
a. Persyaratan umum pekerjaan
Setiap bagian dari pelaksanaan kegiatan pengawasan harus dilaksanakan secara benar
dan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dan tuntas serta memberikan
hasil yang telah ditetapkan dan diterima baik oleh Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna
Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan.
b. Persyaratan Obyektif
Pelaksanaan pekerjaan pengaturan dan pengamanan yang obyektif untuk kelancaran
pelaksanaan, baik yang menyangkut macam, kualitas dan kuantitas dari setiap bagian
pekerjaan.
c. Persyaratan Fungsional
Kegiatan pelaksanaan pengawasan baik yang menyangkut waktu, mutu dan biaya
pekerjaan harus dilaksanakan dengan profesional dan tanggung-jawab yang tinggi sebagai
konsultan pengawasan.
d. Persyaratan Prosedural
Penyelesaian administrasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas/pekerjaan di lapangan
harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur-prosedur dan peraturan yang berlaku.
e. Kriteria-kriteria lain
Selain kriteria umum diatas, untuk kegiatan pengawasan berlaku pula ketentuan-ketentuan
seperti standar, pedoman, dan peraturan yang berlaku antara lain ketentuan yang
diberlakukan untuk pekerjaan kegiatan yang bersangkutan, yaitu surat Perjanjian
Pelaksanaan pekerjaan (Kontrak), dan ketentuan-ketentuan lain sebagai dasar
perjanjiannya.
3. REFERENSI HUKUM
Adapun standar teknis dalam melaksanakan kegiatan pengawasan Peningkatan Jalan
menggunakan daftar referensi teknis sebagai dasar pelaksanaan. Referensi dimaksud adalah :
1) Tata cara pemasangan utilitas di jalan, SNI 03-2850-1992
2) Tata cara perencanaan drainase permukaan jalan, SNI T-22-1991-03
3) Standar teknis No. 019/BM/2009 tentang Pengawasan Teknis Pekerjaan Teknis
4) Pelaksanaan Perkerasan Kaku (Beton Semen), 009/T/BNKT/1990
5) Peraturan tebal perkerasan lentur jalan raya dengan metode analisa komponen,
SNI-1732-1989-F
6) Petunjuk/tata cara standar lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini.
III. RUANG LINGKUP
1. LINGKUP PEKERJAAN
Adapun lingkup pekerjaan konsultan Kegiatan Konsultan Supervisi Peningkatan Jalan Cinere
Raya Depan BCL harus berusaha untuk mendapatkan informasi umum menganai kondisi
eksisting jalan maupun pedestriannya, melalui gambar kerja beserta dokumen teknisnya
maupun perencanaan masterplan wilayah pengawasan.
Konsultan terdiri dari tim supervisi lapangan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan
pengawasan pekerjaan fisik selama kurun waktu pelaksanaan yang telah ditentukan dengan
menggunakan data lapangan yang diperoleh dari Penyedia Jasa dan menggunakan standar
desain serta cara yang telah ditentukan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota
Depok.
Selain itu hal yang terpenting harus diperhatikan dalam lingkup pekerjaan adalah sebagai berikut :
1) Pekerjaan persiapan pengawasan yang meliputi penyusunan rencana kerja, metode
pelaksanaan pengawasan, review dan pemeriksaan kelengkapan Dokumen Kontrak
Kerja Konstruksi, dan pembuatan interpretasi secara detail terhadap KAK;
2) Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pekerjaan oleh
kontraktor termasuk melakukan pengendalian terhadap kemajuan pekerjaan, tenaga
kerja, mutu material / bahan dan peralatan kerja, serta pengendalian administrasi;
3) Pemberian teguran secara lisan maupun tertulis serta perintah penghentian pekerjaan
sementara (bila diperlukan) apabila terjadi penyimpangan pelaksana pekerjaan di
lapangan;
4) Pemberian rekomendasi persetujuan / penolakan terhadap hasil pekerjaan kepada PPK
berdasarkan hasil inspeksi / pengawasan / pemeriksaan;
5) Pemberian rekomendasi dan data penunjang pada PPK bila mana terjadi pekerjaan
tambah kurang;
6) Pemberian arahan dan bantuan teknis kepada kontraktor pelaksana bila terjadi
permasalahan dalam pelaksanaan.
2. KELUARAN
Tugas supervisi/pengawasan Kegiatan Konsultan Supervisi Peningkatan Jalan Cinere Raya
Depan BCL secara umum adalah mengawasi kelancaran pekerjaan pembangunan yang
dikerjakan oleh rekanan/kontraktor pelaksana, yang menyangkut kuantitas, kualitas, biaya dan
ketetapan waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga wujud akhir pelaksanaan kegiatan
peningkatan jalan Cinere Raya Depan BCL dan kelengkapannya sesuai dengan dokumen
kontrak pelaksanaan/pemborongan, dan telah diterima dengan baik oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/pejabat pengendali kegiatan
dan kelancaran penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan di lapangan,
serta penyelesaian kelengkapan dokumen pembangunan lainnya.
Konsultan supervisi diminta menghasilkan keluaran (output) yang lengkap sesuai dengan
kebutuhan kegiatan. Kelancaran pelaksanaan kegiatan berhubungan dengan kegiatan supervisi
menjadi tanggung-jawab konsultan supervisi.
Keluaran yang diminta dari konsultan supervisi berdasarkan KAK ini diantaranya:
1) Program kerja, alokasi tenaga, dan konsepsi pekerjaan supervisi.
2) Buku harian (bila diperlukan), yang memuat semua kejadian, perintah/petunjuk yang
penting dari konsultan supervisi/direksi kegiatan, yang dapat mempengaruhi pelaksanaak
pekerjaan, menimbulkan konsekuensi keuangan, keterlambatan penyelesaian dan tidak
terpenuhinya syarat teknis.
3) Meneliti laporan harian yang dikerjakan bersama dengan pelaksana kegiatan (kontraktor)
berisi keterangan tentang :
a. Tenaga kerja;
b. Bahan-bahan yang datang, diterima atau ditolak;
c. Alat-alat;
d. Pekerjaan yang diselenggarakan;
e. Waktu pekerjaan;
f. Laporan mingguan, sebagai resume laporan harian.
4) Berita Acara kemajuan pekerjaan, untuk pembayaran angsuran.
5) Surat perintah perubahan pekerjaan, dan berita acara pemeriksaan pekerjaan
tambah/kurang, jika ada pekerjaan tambah/kurang.
6) Berita acara penyerahan I pekerjaan
7) Berita acara pernyataan selesainya pekerjaan.
8) Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (as built drawing) yang dibuat oleh
kontraktor dan diteliti konsultan supervisi.
9) Laporan rapat di lapangan (site meeting) setiap minimal 2 (dua) kali sebulan.
10) Gambar perincian (shop drawing) bila perlu, dan kurva S (S curve) dari rekanan/kontraktor
3. PERALATAN, MATERIAL, PERSONIL DAN FASILITAS DARI PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN
Pejabat Pembuat Komitmen akan menugaskan juga personil pengawasan dari Bidang Jalan dan
Jembatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok untuk melengkapi pekerjaan dari
konsultan pengawas. Untuk fasilitasi dari PPK hanya menyediakan ruang untuk rapat-rapat rutin
beserta perlengkapannya.
4. PERALATAN DAN MATERIAL DARI PENYEDIA JASA KONSULTANSI
Sedangkan Penyedia jasa wajib menyediakan segala perlengkapan dan peralatan yang
berkaitan dan tugas pengawasan sehingga tidak menggangu dan mempersulit pelaksanaan
Kegiatan Konsultan Supervisi Peningkatan Jalan Cinere Raya Depan BCL.
5. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA
Lingkup kewenangan bagi konsultan supervisi adalah pelaksanaan pengawasan Peningkatan
Jalan meliputi :
1) Pekerjaan supervisi, baik mengenai kuantitas, kualitas, maupun ketetapan waktu pekerjaan.
2) Pengamanan untuk kelancaran pelaksanaan, baik dalam hal mutu pekerjaan, ketertiban
pekerjaan, menghindari penyimpangan pelaksanaan pekerjaan, maupun penyelesaian
perselisihan yang mungkin timbul.
3) Pengaturan penggunaan bahan untuk pekerjaan, baik mengenai asal bahan,
penilaian/penelitian kualitas bahan, dan larangan/penggunaan bahan yang tidak memenuhi
persyaratan.
4) Penyelesaian administrasi di lapangan mengenai penyerahan pekerjaan, penyimpangan dari
rencana, perhitungan pekerjaan tambah/kurang, perpanjangan waktu pelaksanaan.
Konsultan supervisi bertanggung jawab secara profesional atas jasa pengawasan yang
dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku. Dalam hal ini pekerjaan
dilaksanakan harus bisa dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi, sehingga
konsultan supervisi dalam melaksanakan tugasnya harus mengacu pada ketentuan-ketentuan
yang berlaku secara profesional. Secara umum tanggung jawab konsultan supervisi antara lain
terhadap :
1) Kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan Dokumen Kontrak Pelaksanaan/Pemborongan
yang dijadikan pedoman, serta peraturan, standar dan pedoman teknis yang berlaku,
diantaranya :
a. Gambar-gambar pelaksanaan.
b. Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS).
c. Berita acara penjelasan pekerjaan (aanwijzing) sampai dengan penunjukan
pemborong.
d. Dokumen kontrak pelaksanaan/pemborongan.
e. Bar chart dan S-curve serta network planning dari pekerjaan yang dibuat oleh
kontraktor pelaksana/pemborong (setelah disetujui)
f. Pengarahan penugasan/kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaansupervisi.
2) Kinerja supervisi yang harus memenuhi standar hasil kerja supervisi yang berlaku dan
disyaratkan.
3) Hasil evaluasi supervisi dan dampak yang ditimbulkan.
4) Ketetapan waktu pelaksanaan.
Penanggung jawab profesional supervisi adalah tidak hanya konsultan sebagai suatu
perusahaan tetapi juga para tenaga ahli profesional supervisi yang terlibat.
6. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pengawasan ini adalah 60 (enam puluh) hari kalender,
atau sampai serah terima pertama paket pekerjaan yang diawasi (apabila setelah jangka waktu
yang ditentukan tersebut pekerjaan yang diawasi belum selesai), di luar jangka waktu
pelaksanaan tersebut, konsultan penyedia jasa berkewajiban memonitor dan menilai kondisi fisik
pekerjaan yang diawasi secara berkala dan melaporkannya pada Pengguna Jasa sampai
berakhirnya masa pemeliharaan paket pekerjaan yang diawasi selama 180 (seratus delapan
puluh) hari.
7. PERSONIL
Personil – personil yang tercantum di bawah ini harus bekerja penuh untuk pelaksanaan
pekerjaan pengawasan ini, yang terdiri dari :
A. Tenaga Ahli
Ketua Tim (Team Leader)
Ketua Tim disyaratkan seorang Sarjana Teknik Strata Satu (S1) lulusan universitas negeri
atau swasta yang telah terakreditasi, Memiliki Sertifikat Keahlian dengan grade Ahli Madya
di Bidang Pengawasan Jalan/Ahli Teknik Jalan.
Sebagai Ketua Tim, tugas utamanya adalah memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan
anggota tim kerja dan bertanggung jawab atas kinerja tim dan seluruh sistem pelaporan baik
laporan periodik maupun laporan lainnya.
Tugas dan tanggung jawab team leader meliputi :
1) Mengkoordinasikan semua personil yang terlibat dalam pekerjaan ini sehingga bisa
menghasilkan pekerjaan seperti yang ditentukan.
2) Memahami isi dokumen kontrak dari kontraktor.
3) Memahami strategi pelaksanaan kontraktor (berdasarkan hasil PCM)
4) Memahami strategi pelaksanaan fisik.
5) Menyetujui proses dan hasil opname pekerjaan apabila kontraktor melakukan
penagihan.
6) Memberi saran dan rekomendasi serta masukan kepada pelaksana kegiatan
(kontraktor) mengenai pelaksanaan kegitan peningkatan jalan.
7) Mengarahkan pelaksana kegiatan (kontraktor) terhadap pelaksanaan pekerjaan di
lapangan.
8) Menyusun laporan pengamatan periodik yang berisi :
a) Hasil konsolidasi laporan/catatan-catatan dari pengawas;
b) Catatan-catatan apabila ada penyimpangan disertai bukti-bukti yang memadai
(foto hasil samping/copy hasil test material dari laboratorium dan lain-lain);
c) Rekomendasi-rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan pelaksanaan dimasa
mendatang.
9) Memonitor secara seksama kemajuan dari semua pekerjaan dan melaporkannya
segera/tepat waktu bila kemajuan pekerjaan terlambat sebagaimana tercantum pada
buku spesifikasi umum dan hal itu benar-benar berpengaruh terhadap jadwal
pelaksanaan yang direncanakan. Dalam hal ini demikian, maka Site Engineering juga
membuat rekomendasi secara tertulis bagaimana caranya untuk mengejar
keterlambatan tersebut.
10) Memeriksa dengan teliti semua kuantitas hasil pengukuran setiap pekerjaan yang telah
selesai yang disampaikan oleh Quantity Engineer/Chief Inspector.
11) Menjamin bahwa sebelum kontraktor diijinkan untuk melaksanakan pekerjaan
berikutnya, maka pekerjaan-pekerjaan sebelumnya yang akan tertutup atau menjadi
tidak tampak harus diperiksa/diuji dan sudah memenuhi persyaratan dalam Dokumen
kontrak.
12) Memberi rekomendasi kepada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok
pada setiap akan memerintahkan perubahan pekerjaan.
13) Mengawasi dan memeriksa pembuatan gambar sebenarnya terbangun/terpasang (as
built drawing) dan mengupayakan agar semua gambar tersebut dapat diselesaikan
sebelum penyerahan pertama pekerjaan (provisional hand over / PHO) .
14) Memeriksa dengan teliti/seksama setiap gambar-gambar kerja dan analisa/perhitungan-
perhitungan konstruksinya dan kuantitasnya yang dibuat oleh kontraktor sebelum
pelaksanaan.
15) Menyusun/memelihara arsip korespondesi proyek, laporan harian, laporan mingguan,
bagan kemajuan pekerjaan, pengukuran, gambar-gambar dan lainnya.
16) Menyusun laporan bulanan dan akhir.
B. Supervisor Engineer (SE)
Supervisor Engineer disyaratkan Sarjana Teknik Strata Satu (S1) lulusan universitas negeri
atau swasta yang telah terakreditasi, Memiliki Sertifikat Keahlian dengan grade Ahli Muda di
Bidang Pengawasan Jalan/Ahli Teknik Jalan.
Tugas Supervisor Engineer melakukan pembinaan dan pengarah kepada para inspector
dalam melakukan pengawasan, mengeluarkan rekomendasi yang berkaitan dengan rencana
target capaian kontraktor, kualitas pekerjaan, dan penilaian prestasi kontraktor, memberikan
saran-saran terkait prestasi pelaksana tugas kontraktor, memberikan pertimbangan teknis
terkait dengan metode kerja, kualitas bahan / material, peralatan yang digunakan agar
pelaksanaan konstruksi dapat berjalan tepat waktu, aman dan mencapai spesifikasi yang
diharapkan; serta menyiapkan masukan teknis dalam hal terjadi perubahan tambah kurang
atau adendum pekerjaan.
C. Dan Tenaga Pendudkung yang diperlukan:
... Inspektor
Inspektor disyaratkan seorang Sarjana Strata (S1) Jurusan Teknik Sipil lulusan perguruan
tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi, yang berpengalaman melaksanakan pekerjaan
pengawasan / supervisi di bidang Teknik Sipil sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun atau
Diploma 3 (D3) Jurusan Teknik Sipil dengan pengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima)
tahun.
Inspektor bertugas melakukan pengawasan harian terhadap pelaksanaan pekerjaan
kontraktor dan melaporkan hasil pengawasan kepada Supervisor Engineer.
Administrasi dan Kesekretariatan adalan lulusan SMA/SMK dengan pengalaman minimal
3 tahun di bidang administrasi dan kesekretariatan.
8. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
Pekerjaan supervisi/pengawasan ini dibagi dalam beberapa tahapan proses, yaitu :
a. Tahap persiapan
b. Tahap pelaksana pengawasan
c. Tahap penyerahan laporan;
- Laporan pendahuluan
- Laporan bulanan
- Laporan antara
- Laporan akhir
Konsultan supervisi harus merinci sendiri kegiatannya dan dalam menjalankan tugasnya akan
mendapatkan pula arahan dari pengelola kegiatan secara tertulis agar fungsi dan tanggung
jawab konsultan supervisi dapat terlaksana dengan baik, dan menghasilkan keluaran (produk)
sebagaimana yang diharapkan. Secara garis besar, uraian tugas konsultan supervisi secara
bertahap di lapangan antara lain adalah sebagai berikut ;
a) Pekerjaan persiapan
1. Menyusun program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi/metodologi pelaksanaan
pekerjaan supervisi
2. Memeriksa time schedule, bar chart, S-curve dan network planning yang diajukan oleh
rekanan/kontraktor pelaksana untuk selanjutnya diteruskan kepada pengelola kegiatan
untuk mendapatkan persetujuan.
b) Pekerjaan teknis supervisi lapangan
1. Melaksanakan kegiatan supervisi secara umum, supervisi lapangan, koordinasi dan
inspeksi kegiatan-kegiatan pembangunan agar pelaksanaan teknis maupun administrasi
yang dilakukan secara terus menerus sampai dengan pekerjaan diserahkan untuk
terakhir kalinya.
2. Mengawasi kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas dari bahan atau komponen
bangunan, peralatan dan perlengkapan selama pekerjaan pelaksanaan di lapangan
atau tempat kerja lainnya.
3. Mengawasi kemajuan pelaksanaan dan mengambil tindakan yang tepat dan cepat, agar
batas waktu pelaksanaan minimal sesuai dengan jadual yang telah ditetapkan, (jadual
harus jelas mengingat waktu pelaksanaan fisik sangat terbatas).
4. Memberikan masukan pendapat teknis tentang penambahan atau pengurangan
pekerjaan yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu pekerjaan serta berpengaruh
pada ketentuan kontrak, untuk mendapatkan persetujuan dari Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan.
5. Memberikan arahan perintah sejauh tidak mengenai pengurangan dan penambahan
biaya dan waktu pekerjaan serta tidak menyimpang dari kontrak, dapat langsung
disampaikan kepada rekanan/kontraktor pelaksana, dengan pemberitahuan secara
tertulis kepada owner dalam hal ini pejabat pembuat komitmen dan pejabat pelaksana
teknis kegiatan.
c) Konsultasi
1. Melakukan konsultasi dengan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.pejabat
pembuat komitmen/pejabat pelaksana teknis kegiatan untuk membahas dan
merumuskan segala persoalan dan permasalahan yang ada yang diakibatkan dampak
dari proses pelaksanaan kegiatan selama masa pembangunan.
2. Mengadakan rapat lapangan secara berkala sedikitnya 2 (dua) kali setiap bulannya,
dengan pengguna anggaran/pejabat pengguna anggaran/pejabat pembuat
komitmen/pelaksana kegiatan/pejabat pelaksana teknis kegiatan ; konsultan perencana;
kontraktor pelaksana dan tim teknis dengan tujuan untuk membahas dan
mendiskusikan penyelesaian masalah yang muncul dalam pelaksanaan, untuk
kemudian membuat risalah rapat dan mengirimkan kepada semua pihak yang terlibat
dalam pelaksanaan rapat serta sudah diterima masing-masing pihak paling lambat satu
minggu kemudian.
3. Mengadakan rapat di luar jadual rutin tersebut apabila dianggap perlu dan disebabkan
ada persoalan dan masalah yang sangat mendesak yang perlu diselesaikan dengan
solusi terbaik yang hasilkan dari hasil rapat.
d) Pelaporan
1. Memberikan laporan dan pendapat teknis administrasi dan teknis teknologi kepada
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat
Pelaksana Teknis kegiatan atau pengelola kegiatan perihal volume dan prosentase
serta nilai bobot kegiatan per sub item pekerjaan yang dilaksanakan rekanan/kontraktor
pelaksana.
2. Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata mengenai volume, persentase dan nilai
bobot bagian-bagian pekerjaan yang telah dilaksanakan rekanan/kontraktor pelaksana
dan dibandingkan dengan jadual yang telah disetujui.
3. Melaporkan bahan-bahan bangunan yang dipakai, jumlah tenaga dan alat yang
digunakan.
4. Memeriksa gambar-gambar kerja tambahan yang dibuat oleh rekanan/kontraktor
pelaksana terutama yang mengakibatkan tambah atau berkurangnya pekerjaan, dan
juga perhitungan serta gambar konstruksi yang dibuat oleh rekanan/kontraktor
pelaksana (shop drawing).
5. Melaporkan semua kegiatan pengawasan dalam laporan bulanan dan laporan akhir
kegiatan.
e) Penyiapan / pemeriksaan dokumen pekerjaan
1. Menerima dan menyiapkan Berita Acara sehubungan dengan penyelesaian pekerjaan
di lapangan, serta untuk keperluan pembayaran angsuran.
2. Memeriksa dan menyiapkan daftar volume dan nilai pekerjaan, serta penambahan atau
pengurangan pekerjaan guna keperluan pembayaran.
3. Mempersiapkan formulir laporan mingguan dan bulanan, Berita Acara Kemajuan
Pekerjaan, Berita Acara Penyerahan Pertama dan Kedua serta formulir-formulir lainnya
yang diperlukan untuk kebutuhan dokumen pembangunan.
IV LAPORAN
1. LAPORAN PENDAHULUAN
Laporan Pendahuluan disiapkan pada awal pekerjaan pengawasan, memuat :
1) Latar belakang penugasan
2) Maksud dan tujuan penugasan
3) Lingkup tugas
4) Rencana kerja
5) Jadwal penugasan personil pengawasan
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak dikeluarkannya
Surat Perintah Mulai Kerja sebanyak 5 (lima) buku.
2. LAPORAN BULANAN
Laporan Lapangan disiapkan pada periode pelaksanaan pengawasan / supervisi, berisi :
1) Laporan Harian;
2) Laporan Mingguan;
3) Laporan Bulanan
Laporan periodik harus diserahkan selambat-lambatnya di akhir minggu pertama setiap
bulannya sebanyak 1 (satu) buku laporan. Laporan gabungan seluruh pekerjaan diserahkan
selambat-lambatnya 15 (lima belas hari) hari kalender sejak kegiatan pengawasan selesai
dilaksanakan sebanyak 4 (empat) buku.
Album Gambar ukuran A3, berisi :
1) Denah lokasi seluruh pekerjaan yang diawasi
2) As Built Drawing seluruh pekerjaan yang diawasi
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender sejak kegiatan
pengawasan selesai dilaksanakan sebanyak 5 (lima) album.
3. LAPORAN ANTARA
Laporan Antara disipakan pada waktu antara laporan pendahuluan dan laporan bulanan serta
laporan akhir, berisi :
1) Hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi baik kualitas maupun kuantitas per sub item
kegiatan sesuai progres pekerjaan;
2) Kesesuaian pelaksanaan setiap pekerjaan terhadap rencana (DED) baik dari segi fisik
(dimensi, volume dan kualitas) maupun dari aspek pembiayaan;
3) Evaluasi atas hasil kerja kontraktor pelaksana;
4) Permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan konstruksi beserta pemecahannya;
5) Dokumentasi yang menunjukkan proses pekerjaan yang diawasi ;
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 15 (lima belas hari) hari kalender antara laporan
bulanan dan laporan akhir sebanyak 5 (lima) buku laporan.
4. LAPORAN AKHIR
Laporan Akhir disiapkan pada akhir pelaksanaan pengawasan / supervisi, berisi :
1) Hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi baik kualitas maupun kuantitas seluruh pekerjaan;
2) Kesesuaian pelaksanaan setiap pekerjaan terhadap rencana (DED) baik dari segi fisik
(dimensi, volume dan kualitas) maupun dari aspek pembiayaan;
3) Evaluasi atas hasil kerja kontraktor pelaksana;
4) Permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan konstruksi beserta pemecahannya
5) Dokumentasi yang menunjukkan proses pekerjaan yang diawasi
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 15 (lima belas hari) hari kalender sejak kegiatan
pengawasan selesai dilaksanakan sebanyak 5 (lima) buku laporan.
V. HAL-HAL LAIN
1. PRODUKSI DALAM NEGERI
Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara
Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi
dalam negeri.
2. PEDOMAN PENGUMPULAN DATA LAPANGAN
Penyedia jasa diwajibkan melaksanakan pengumpulan data lapangan sesuai persyaratan dan
kaidah teknis maupun regulasi yang berlaku di bidang/layanan pekerjaan pengawasan.
3. ALIH PENGETAHUAN
Apabila dipandang perlu oleh pengguna jasa, maka penyedia jasa harus mengadakan pelatihan,
kursus singkat, diskusi dan seminar terkait dengan substansi pelaksanaan pekerjaan dalam
rangka alih pengetahuan kepada staf Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan /
Jembatan.