2018| sekretariat utama - bsn 1bsn.go.id/.../download/laporan_kinerja_settama_t.a._2018.pdf2018|...
TRANSCRIPT
-
2018| Sekretariat Utama - BSN 1
-
2018| Sekretariat Utama - BSN 2
DAFTAR ISI
Halaman Judul
Daftar Isi
Kata Pengantar
Ringkasan Eksekutif
BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang 9
I.2 Maksud dan Tujuan 9
I.3 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 10
I.4 Sumber Daya Manusia 11
I.5 Peran Strategis 12
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA II.1 Perencanaan Strategis 14
II.2 Perjanjian Kinerja 17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III.1 Capaian Kinerja 20
III.2 Realisasi Anggaran 57
BAB IV PENUTUP IV.1 Penutup 59
Lampiran:
1) Perjanjian Kinerja
-
2018| Sekretariat Utama - BSN 3
KATA PENGANTAR
Dr. Ir. Puji Winarni, M.A
Sekretariat Utama Badan Standardisasi Nasional
Alhamdulillahi Rabbil ‘alamiin, puji syukur kami panjatkan kehadirat
Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga
Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2018 dapat disusun dengan baik.
Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas
kinerja pencapaian visi dan misi Sekretariat Utama pada Tahun Anggaran
2018.
Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Utama mengacu pada
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri
PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, serta Peraturan Kepala BSN Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di
lingkungan Badan Standardisasi Nasional.
Kami berharap dengan disusunnya Laporan Kinerja Sekretariat Utama
Tahun 2018 ini dimaksudkan akan dapat diperoleh manfaat dan umpan
balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi seluruh unit kerja di
lingkungan Sekretariat Utama. Masukan dan saran yang bersifat
membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa yang
akan datang.
Jakarta, Januari 2019
Sekretariat Utama,
Dr. Puji Winarni
-
2018| Sekretariat Utama - BSN 4
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2018 menjabarkan capaian
18 (delapan belas) Sasaran yang diukur dengan 31 (tiga puluh satu)
Indikator Kinerja.
Pada tahun 2018, secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja
Sekretariat Utama sebesar 107.14% dari 31 (tiga puluh satu) Indikator Kinerja.
Sebanyak 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja capaiannya telah mencapai
target dan 6 (enam) Indikator Kinerja lainnya masih di bawah target.
Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Sekretariat Utama
tahun 2018 menurut Sasaran:
No. Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi %
Capaian
Stakeholder Perspectives
1 Meningkatnya tata kelola dan
organisasi yang
profesional
1. Tingkat
pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
(nilai PMPRB)
83 nilai 87,22 105,1%
2. Tingkat kualitas
akuntabilitas kinerja
BSN (Nilai lembar
kerja evaluasi AKIP
BSN)
70 (BB) nilai 67.77 (B) nilai 96.81 %
Rata-rata capaian Sasaran 1 100.96 %
2. Meningkatnya pelayananpublik
dan layanan prima
di lingkungan BSN
3. Indeks kepuasan
layanan internal
3.4 nilai 3.57 nilai 104.85 %
Rata-rata capaian Sasaran 2 104.85 %
3. Meningkatnya kompetensi sumber
daya manusia
4. % ASN yang
mengikuti program
peningkatan
kompetensi
100 % 72 % 72 %
5. Jumlah ASN yang
menempuh
pendidikan lanjutan
13 orang 12 orang 92 %
Rata-rata capaian Sasaran 3 82 %
4. Meningkatnya pengelolaan
sarana dan
prasarana
6. % Ketersediaan
sarana dan
prasarana
bedasarkan
100 % 100 % 100 %
-
2018| Sekretariat Utama - BSN 5
No. Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi %
Capaian
penunjang kinerja Rencana
Kebutuhan BMN
7. % Pemanfaatan
BMN
100 % 100 % 100 %
Rata-rata capaian Sasaran 4 100 %
5. Meningkatnya kinerja
pengelolaan
anggaran
8. Opini BPK atas
laporan keuangan
WTP opini WTP opini 100 %
9. % realisasi
anggaran
≥95 % 96.97 % 102.02 %
10. % Peningkatan
PNBP
10 % 13 % 130 %
Rata-rata capaian Sasaran 5 110.67 %
Internal Process Perspective
6. Meningkatkan
pengawasan dan
pengendalian
internal BSN
11. Nilai maturitas SPIP 3 nilai 3 nilai 100 %
Rata-rata capaian Sasaran 6 100 %
7. Miningkatnya penyelenggaraan
layanan dan
bantuan hukum
12. % pemberian
bantuan hukum
70 % 100 % 142.86 %
13. Jumlah
penyuluhan
hukum peraturan
perundang-
undangan bidang
SPK
8
penyuluhan
8
penyuluhan
100 %
14. % peraturan
perundangan
yang diunggah
80 % 100 % 125 %
Rata-rata capaian Sasaran 7 122.62 %
8. Meningkatkan kualitas penerapan
e-govt
15. Indeks kepuasan
penerapan e-govt
3 skor 3 skor 100 %
Rata-rata capaian Sasaran 8 100 %
9. Meningkatkan pengelolaan ASN
BSN
16. % pemenuhan
kebutuhan ASN
BSN sesuai ABK
70 % 53 % 75 %
Rata-rata capaian Sasaran 9 75 %
10. Meningkatkan kesesuaian
peraturan
perundangan di
17. Jumlah peraturan
perundang –
undangan di
bidang SPK
9 peraturan 15
peraturan
166 %
-
2018| Sekretariat Utama - BSN 6
No. Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi %
Capaian
bidang SPK Rata-rata capaian Sasaran 10 166 %
11. Meningkatkan pengelolaan
publikasi kepada
masyarakat
18. Jumlah pameran
standardisasi yang
diikuti BSN
11
pameran
16
pameran 133 %
19. Jumlah pameran
standardisasi yang
diikuti BSN
1250
publikasi
2.217
publikasi 189 %
Rata-rata capaian Sasaran 11 161 %
12. Meningkatkan partisipasi
penyusunan
regulasi lintas
sektoral
20. Jumlah sektor
yang ditangani 3 sektor 3 sektor 100 %
Rata-rata capaian Sasaran 12 100 %
13. Meningkatkan perencanaan dan
penganggaran
yang akurat dan
akuntanbel
21. % pengajuan
anggaran baseline
BSN yang
terakomodasi
dalam Pagu
Indikatif
90 % 78.70 % 87.44 %
22. % pemenuhan
kriteria
pengawasan
keuangan negara
100 % 100 % 100 %
Rata-rata capaian Sasaran 13 93.72 %
14. Meningkatkan pengelolaan tata
usah dan rumah
tangga
23. % Barang Milik
Negara yang
terinventarisir
(perencanaan s.d
pemanfaatan)
100 % 100 % 100 %
24. % penyelesaian
lelang paket
pekerjaan
100 % 100 % 100 %
Rata-rata capaian Sasaran 14 100 %
Learning and Growth Perspective
15. Meningkatkan tata kelola dan
organisasi yang
profesional di
Settama
25. Tingkat
pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
( Nilai PMPRB)
83 nilai 87.22 nilai 105.08 %
26. Tingkat kualitas
akuntabilitas
kinerja BSN ( Nilai
lembar kerja
70 (BB)
nilai
78.01 (BB)
nilai
111.44 %
-
2018| Sekretariat Utama - BSN 7
No. Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi %
Capaian
evaluasi AKIP BSN)
Rata-rata capaian Sasaran 15 108.26 %
16. Meningkatkan kompetensi sumber
daya manusia di
Settama
27. % ASN yang
mengikuti program
peningkatan
kompetensi
100 % 84 % 84 %
28. Jumlah ASN yang
menempuh
pendidikan
lanjutan
3 orang 3 orang 100 %
Rata-rata capaian Sasaran 16 92 %
17. Meningkatkan pengelolaan
sarana dan
prasarana
penunjang kinerja
di Settama
29. % Ketersediaan
sarana dan
prasarana
berdasarkan
Rencana
Kebutuhan BMN
100 % 100 % 100 %
30. % Pemanfaatan
BMN 100 % 100 % 100 %
Rata-rata capaian Sasaran 17 100 %
18. Meningkatkan kinerja
pengelolaan
anggaran di
Settama
31. % Realisasi
Anggaran ≥95 % 93,56% 98,48 %
Rata-rata capaian Sasaran 18 101.85 %
Rata-rata capaian Settama Tahun 2018 107.14 %
-
2018| Sekretariat Utama - BSN 8
S
BAB I PENDAHULUAN
I.1 LATAR BELAKANG
etiap Instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun
Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah
diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
dan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan
kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi
dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan
Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Sekretariat Utama, sebagai
salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang
disusun secara berjenjang sesuai Peraturan Kepala BSN No. 5 Tahun 2016
tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di
Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.
Kinerja Sekretariat Utama memberikan kontribusi pada kinerja BSN.
Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Utama merupakan
bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja BSN tahun 2018.
I.2 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Utama adalah
sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan
program/kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi
dan misi BSN, dengan tujuan sebagai berikut :
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat
atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah
untuk meningkatkan kinerjanya.
Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar
penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam
menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat
meningkatkan kinerja Unit Kerja.
-
2018| Sekretariat Utama - BSN 9
I.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor
965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Kepala BSN Nomor 4 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan
Kepala BSN Nomor 965/BSN/HL.35/05/2001 tentang organisasi dan tata kerja
BSN, tugas Sekretariat Utama adalah mengkoordinasikan perencanaan,
pembinaan, pengendalian administrasi, dan sumber daya di lingkungan
BSN
Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Kinerja Sekretariat Utama
menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi perencanaan program dan perumusan kebijakan di bidang
standardisasi serta kebijakan teknis BSN;
b. pembinaan dan pelayanan administrasi, organisasi dan tata laksana,
kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan
rumah tangga BSN;
c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan,
penelaahan hukum, pemberian bantuan dan penyuluhan hukum serta
pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga;
d. pembinaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, program
kegiatan standardisasi, kerjasama fungsional dan antar lembaga terkait
lainnya di lingkungan BSN;
e. koordinasi dan penyusunan laporan BSN.
Struktur Sekretariat Utama dapat dilihat pada gambar berikut.
Gambar I.1
Struktur Organisasi Sekretariat Utama
-
2018| Sekretariat Utama - BSN 10
Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Sekretariat Utama
mempunyai tata kerja yang didukung oleh :
1. Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha, dengan tugas
melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi
program dan penyusunan rencana, pengelolaan keuangan, urusan tata
usaha dan urusan rumahtangga serta pengelolaan barang/kekayaan
milik negara. Pasal
2. Biro Hukum, Organisasi dan Humas, dengan tugas melaksanakan
pengkajian dan penelaahan hukum, perumusan dan penyusunan
peraturan perundangan, pemberian bantuan dan penyuluhan hukum,
analisis dan penataan kelembagaan, pengawasan dan evaluasi
manajemen mutu internal, urusan kepegawaian, hubungan masyarakat
dan hubungan antar lembaga serta penyusunan laporan.
3. Inspektorat, dengan tugas melaksanakan pengawasan fungsional
terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BSN
I.4 SUMBER DAYA MANUSIA
Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai
dengan 31 Desember 2018, Sekretariat Utama memiliki personel berstatus
Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 111 (seratus sebelas) orang, dengan
rincian sesuai tabel berikut:
Tabel I.1
Personel ASN Sekretariat Utama
No Uraian Jenjang Pendidikan Jumlah
Orang > S1 S1 S2 S3
1. Sekretariat Utama - - - 1 1
2. Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata
Usaha 27 33 3
- 63
3. Biro Hukum, Organisasi dan Humas 4 23 6 - 33
4. Inspektorat 3 6 5 - 14
Jumlah 34 62 14 1 111
-
2018| Sekretariat Utama - BSN 11
I.5 PERAN STRATEGIS
Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan
kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.
Sekretariat Utama mempunyai peran strategis dalam mendukung
pelaksanaan fungsi BSN, yaitu penyelenggaraan pembinaan dan
pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum,
ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan,
kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga. Untuk itu sesuai
dengan tugas dan fungsinya Sekretariat Utama telah mengidentifikasi
potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan
dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.
Tabel I.2
Potensi dan Permasalahan Sekretariat Utama
POTENSI PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
Memiliki akses terhadap
proses perencanaan dan
penganggaran
Standardisasi dan
Penilaian Kesesuaian
(SPK) belum dijadikan
sebagai program
prioritas nasional
Anggaran SPK tersebar
di beberapa K/L,
namun belum
terkoordinasi dengan
baik
Sinergi alokasi
anggaran masih
lemah
Kinerja BSN masih
belum optimal
Penguatan koordinasi
dengan Bappenas,
Kemenkeu, dan K/L lain yang
terkait untuk menyusun
program kerja yang
mendukung prioritas nasional
Peningkatan koordinasi dan
sinergi dengan K/L yang
memiliki tugas yang terkait
dengan SPK
Peningkatan koordinasi dan
sinergi antar unit kerja di BSN
Memperkuat rumusan kinerja
dengan SMART
Pengelolaan keuangan
tersentralisasi di Bagian
Keuangan dengan sistem
pengelolaan yang sesuai
peraturan perundangan
dan BSN hanya memiliki 1
(satu) satuan Kerja
Tidak semua pejabat
struktural yang
memahami proses
pelaksanaan dan
pertanggungjawaban
keuangan, sehingga
pengawasan dan
pengendalian masih
kurang efektif
Masih terbatasnya
sumber daya manusia
Perlunya peningkatan
pemahaman pejabat
struktural melalui sosialisasi
tentang pengelolaan dan
pertanggungjawaban
keuangan serta evaluasi atas
pelaksanaan pengelolaan
keuangan secara periodik
Melakukan pelatihan/
bimbingan teknis terkait
pengelolaan keuangan
-
2018| Sekretariat Utama - BSN 12
POTENSI PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
yang kompeten dalam
pengelolaan
keuangan, khususnya
di unit kerja teknis
kepada para pegawai yang
ditugaskan dari unit kerja
teknis, khususnya yang
ditugaskan dalam
pengelolaan keuangan
Terdapat beberapa
aplikasi keuangan yang
mempermudah
pengelolaan keuangan,
termasuk Sistem Informasi
Pelaksanaan Kegiatan
dan Anggaran (SIPAKAR)
Belum terintegrasinya
aplikasi keuangan
yang ada, sehingga
belum optimal
pemanfaatannya
Adanya beberapa staf
yang pensiun dan
mutasi ke unit lain
tanpa adanya staf
pengganti
Melakukan integrasi aplikasi
keuangan yang ada dengan
bantuan pengembang
aplikasi yang kompeten
Memberikan rangkap
pekerjaan kepada beberapa
staf bagian keuangan untuk
mengatasi keterbatasan
personil
Pengelolaan BMN
Lokasi BMN yang
berpindah
Masa ekonomis BMN
yang masih tercatat
Koordinasi antara
pusat kepada
pengelola BMN dalam
pelaporan pembelian
belanja modal dan
barang persediaan
Inventarisasi BMN dilakukan
secara periodik
Melakukan sosialisasi kepada
unit kerja/pusat terkait aturan
dalam belanja modal
Pengelolaan Arsip Kurangnya kesadaran
dalam penataan arsip
Melakukan pembinaan dan
sosialisasi dalam penataan
arsip
Komitmen pemerintah
yang kuat dala upaya
memberantas korupsi
antara lain melalui
pelaksanaan reformasi
birokrasi, aksi PPK dan SPIP.
Masih kuranngnya
kesadaran unit kerja
akan pentingnya
pengendalian internal,
contohnya terkait
dengan pengelolaan
keuangan, PBJ, dll
Masih kurangnya
kesadaran unit kerja
untuk menindaklanjuti
hasil audit, reviu,
evaluasi, dan
pemeriksaan.
Inspektorat melaksanakan
program pengawasan yang
tertuang dalam PKPT
Melaksakan sosialisasi terkait
kebijakan dan peraturan
terkait dengan pengawasan
Melakukan monitoring Tindak
Lanjut Hasil Audit
Inspektorat mempunyai
wewenang untuk
melakukan pengawasan
atas pelaksanaan tugas di
lingkungan BSN yang
Masih terbatasnya SDM
yang menguasai
kualifikasi teknis
Unit kerja masih belum
memanfaatkan secara
Menambah SDM Inspektorat
dan/ meminta bantuin staf
yang mempunyai kualifikasi
teknis dalam kegiatan
pengawasan
-
2018| Sekretariat Utama - BSN 13
POTENSI PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
dipertegas dengan fungsi
pelaksanaan pengawasan
terhadap anggaran,
kepegawaian,
perlengkapan dan
akuntabilitas sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundangan
yang berlaku
optimal peran
Inspektorat sebagai
katalisator dan quality
assurance
Permintaan pendampingan
serta berkoordinasi dengan
BPKP, BPK dan stakeholeder
terkait
Memberikan konsultasi dalam
pelaksanaan anggaran
-
2018| Sekretariat Utama - BSN 14
U
BAB II PERENCANAAN KINERJA
II.1 PERENCANAAN STRATEGIS
II.1.1 Visi dan Misi
ntuk mewujudkan visi BSN “Terwujudnya infrastruktur mutu
nasional yang handal untuk meningkatkan daya saing dan
kualitas hidup bangsa”, maka Sekretariat Utama menetapkan visi
dan misi.
VISI
Menjamin pelayanan prima dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan anggaran dan tata usaha, penyediaan SDM profesional, informasi
aktual kelembagaan dan peraturan perundangan-undangan yang implementatif, transparan dan
akuntabel
MISI 1. Memberikan dukungan layanan perencanaan, keuangan, tata
usaha, kepegawaian, kelembagaan, peraturan perundangan untuk
pelaksanaan tugas dan fungsi BSN
2. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk
pelaksanaan tugas dan fungsi BSN
II.1.2 Tujuan dan Sasaran
Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan
ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta
didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan
perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka
merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur
sejauh mana visi dan misi Sekretariat Utama telah dicapai mengingat
tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan
Sekretariat Utama adalah sebagai berikut :
-
2018| Sekretariat Utama - BSN 15
TUJUAN
a. Terwujudnya layanan prima di lingkungan BSN;
b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Sasaran merupakan sasaran di lingkungan Sekretaris Utama selaku
Unit Pendukung di lingkungan BSN. Sekretariat Utama dituntut agar dapat
mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk
meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN.
Untuk itu, pencapaian kinerja Sekretariat Utama harus dapat dinilai dari
aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan
target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja outcome. Pada
tahun 2017, sasaran Sekretariat Utama telah dilakukan penyempurnaan
dalam rangka perbaikan berkelanjutan. Berikut sasaran berdasarkan
Perjanjian Kinerja Tahun 2017.
SASARAN
1. Terwujudnya layanan informasi publik yang berkualitas
2. Terwujudnya good governance dan clean governance
3. Terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang akurat dan
akuntabel
4. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana BSN
5. Tersedianya peraturan perundang – undangan di bidang SPK
6. Meningkatnya kualitas SDM BSN yang kompeten
7. Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal
8. Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya
manusia, tata kelola dan organisasi Settama yang professional
II.2 PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja atau perjanjian
kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja
tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk
menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.
Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengukuran
kinerja, pada tahun 2018 telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja
Sasaran Sekretariat Utama sehingga indikator kinerja Perjanjian Kinerja
Sekretariat Utama Tahun 2018 juga mengalami perubahan. Berikut adalah
Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama tahun 2018 berdasarkan sasaran,
indikator kinerja dan target.
-
2018| Sekretariat Utama - BSN 16
Tabel II.1
Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2018
No. Sasaran Indikator Kinerja Target
Stakeholder Perspectives
1. Meningkatnya tata
kelola dan organisasi
yang profesional
1. Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi (nilai
PMPRB)
83 nilai
2. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN
(Nilai lembar kerja evaluasi
AKIP BSN)
70 (BB) nilai
2. Meningkatnya
pelayananpublik dan
layanan prima di
lingkungan BSN
3. Indeks kepuasan layanan internal
3.4 nilai
3. Meningkatnya
kompetensi sumber daya
manusia
4. % ASN yang mengikuti program peningkatan
kompetensi
100 %
5. Jumlah ASN yang menempuh pendidikan
lanjutan
13 orang
4. Meningkatnya
pengelolaan sarana dan
prasarana penunjang
kinerja
6. % Ketersediaan sarana dan prasarana
bedasarkan Rencana
Kebutuhan BMN
100 %
7. % Pemanfaatan BMN 100 %
5. Meningkatnya kinerja
pengelolaan anggaran 8. Opini BPK atas laporan
keuangan
WTP opini
9. % realisasi anggaran ≥95 %
10. % Peningkatan PNBP 10 %
Internal Process Perspective
6. Meningkatkan
pengawasan dan
pengendalian internal
BSN
11. Nilai maturitas SPIP 3 nilai
7. Miningkatnya
penyelenggaraan
layanan dan bantuan
hukum
12. % pemberian bantuan hukum
70 %
13. Jumlah penyuluhan hukum peraturan
perundang-undangan
bidang SPK
8 penyuluhan
14. % peraturan perundangan yang
diunggah
80 %
8. Meningkatkan kualitas
penerapan e-govt 15. Indeks kepuasan
penerapan e-govt
3 skor
9. Meningkatkan
pengelolaan ASN BSN 16. % pemenuhan kebutuhan
ASN BSN sesuai ABK
70 %
10. Meningkatkan
kesesuaian peraturan 17. Jumlah peraturan
perundang – undangan
9 peraturan
-
2018| Sekretariat Utama - BSN 17
No. Sasaran Indikator Kinerja Target
perundangan di bidang
SPK
di bidang SPK
11. Meningkatkan
pengelolaan publikasi
kepada masyarakat
18. Jumlah pameran standardisasi yang diikuti
BSN
11 pameran
19. Jumlah pameran standardisasi yang diikuti
BSN
1250 publikasi
12. Meningkatkan partisipasi
penyusunan regulasi
lintas sektoral
20. Jumlah sektor yang ditangani
3 sektor
13. Meningkatkan
perencanaan dan
penganggaran yang
akurat dan akuntanbel
21. % pengajuan anggaran baseline BSN yang
terakomodasi dalam
Pagu Indikatif
90 %
22. % pemenuhan kriteria pengawasan keuangan
negara
100 %
14. Meningkatkan
pengelolaan tata usah
dan rumah tangga
23. % Barang Milik Negara yang terinventarisir
(perencanaan s.d
pemanfaatan)
100 %
24. % penyelesaian lelang paket pekerjaan
100 %
Learning and Growth Perspective
15. Meningkatkan tata
kelola dan organisasi
yang profesional di
Settama
25. Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi ( Nilai
PMPRB)
83 nilai
26. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN (
Nilai lembar kerja evaluasi
AKIP BSN)
70 (BB) nilai
16. Meningkatkan
kompetensi sumber daya
manusia di Settama
27. % ASN yang mengikuti program peningkatan
kompetensi
100 %
28. Jumlah ASN yang menempuh pendidikan
lanjutan
3 orang
17. Meningkatkan
pengelolaan sarana dan
prasarana penunjang
kinerja di Settama
29. % Ketersediaan sarana dan prasarana
berdasarkan Rencana
Kebutuhan BMN
100 %
30. % Pemanfaatan BMN 100 % 18. Meningkatkan kinerja
pengelolaan anggaran
di Settama 31. % Realisasi Anggaran ≥95 %
Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Sekretariat Utama
pada tahun 2018 menetapkan sebanyak 18 (delapan belas) sasaran
-
2018| Sekretariat Utama - BSN 18
dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk
mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.
Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Sekretariat
Utama melaksanakan 4 (empat) kegiatan dalam 2 (dua) program. Adapun
keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk output yang akan
dihasilkan adalah sebagai berikut:
A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
BSN melalui :
1. Kegiatan: Peningkatan Pelayanan Hukum, Organisasi dan Humas BSN
yang akan menghasilkan output :
a. 1 layanan Manajemen SDM
b. 1 Layanan Hukum
c. 1 Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi
d. 1 Layanan Reformasi Birokrasi
2. Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Perencanaan, Keuangan dan Tata
Usaha BSN yang akan menghasilkan output :
a. 1 Layanan Perencanaan
b. 1 Layanan Manajemen Keuangan
c. 1 Layanan Manajemen BMN
d. 1 Layanan Umum
e. 1 Layanan Internal (Overhead)
f. 12 Layanan Perkantoran
3. Kegiatan : Peningkatan Pengawasan Internal BSN yang akan
menghasilkan output 1 Layanan Audit Internal
B. Program Pengembangan Standardisasi Nasional melalui :
1. Kegiatan : Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian
Kesesuaian yang akan menghasilkan output 3 peraturan
-
2018| Sekretariat Utama - BSN 19
A
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
kuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja
instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi
dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.
Sekretariat Utama berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas
kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut
menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu
1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah
ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Sekretariat Utama
telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan
tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut
selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun
2018.
III.1 CAPAIAN KINERJA
Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai
dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai
tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Sekretariat Utama, maka
telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja
tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas
kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian
masing-masing sasaran dan target yang terkait Sekretariat Utama yang
direncanakan dalam Tahun 2018 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat
dilihat pada tabel berikut.
-
2018| Sekretariat Utama - BSN 20
Tabel III.1
Pencapaian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2018
No. Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi %
Capaian
Stakeholder Perspectives
1. Meningkatnya tata kelola dan
organisasi yang
profesional
1. Tingkat
pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
(nilai PMPRB)
83 nilai 87,22 105,1%
2. Tingkat kualitas
akuntabilitas kinerja
BSN (Nilai lembar
kerja evaluasi AKIP
BSN)
70 (BB) nilai 67.77 (B) nilai 96.81 %
Rata-rata capaian Sasaran 1 100.96 %
2. Meningkatnya pelayananpublik
dan layanan prima
di lingkungan BSN
3. Indeks kepuasan
layanan internal
3.4 nilai 3.57 nilai 104.85 %
Rata-rata capaian Sasaran 2 104.85 %
3. Meningkatnya kompetensi sumber
daya manusia
4. % ASN yang
mengikuti program
peningkatan
kompetensi
100 % 72 % 72 %
5. Jumlah ASN yang
menempuh
pendidikan lanjutan
13 orang 12 orang 92 %
Rata-rata capaian Sasaran 3 82 %
4. Meningkatnya pengelolaan
sarana dan
prasarana
penunjang kinerja
6. % Ketersediaan
sarana dan
prasarana
bedasarkan
Rencana
Kebutuhan BMN
100 % 100 % 100 %
7. % Pemanfaatan
BMN
100 % 100 % 100 %
Rata-rata capaian Sasaran 4 100 %
5. Meningkatnya kinerja
pengelolaan
anggaran
8. Opini BPK atas
laporan keuangan
WTP opini WTP opini 100 %
9. % realisasi
anggaran
≥95 % 96.97 % 102.02 %
10. % Peningkatan
PNBP
10 % 13 % 130 %
Rata-rata capaian Sasaran 5 110.67 %
Internal Process Perspective
-
2018| Sekretariat Utama - BSN 21
No. Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi %
Capaian
6. Meningkatkan
pengawasan dan
pengendalian
internal BSN
11. Nilai maturitas SPIP 3 nilai 3 nilai 100 %
Rata-rata capaian Sasaran 6 100 %
7. Miningkatnya penyelenggaraan
layanan dan
bantuan hukum
12. % pemberian
bantuan hukum
70 % 100 % 142.86 %
13. Jumlah
penyuluhan
hukum peraturan
perundang-
undangan bidang
SPK
8
penyuluhan
8
penyuluhan
100 %
14. % peraturan
perundangan
yang diunggah
80 % 100 % 125 %
Rata-rata capaian Sasaran 7 122.62 %
8. Meningkatkan kualitas penerapan
e-govt
15. Indeks kepuasan
penerapan e-govt
3 skor 3 skor 100 %
Rata-rata capaian Sasaran 8 100 %
9. Meningkatkan pengelolaan ASN
BSN
16. % pemenuhan
kebutuhan ASN
BSN sesuai ABK
70 % 53 % 75 %
Rata-rata capaian Sasaran 9 75 %
10. Meningkatkan kesesuaian
peraturan
perundangan di
bidang SPK
17. Jumlah peraturan
perundang –
undangan di
bidang SPK
9 peraturan 15
peraturan
166 %
Rata-rata capaian Sasaran 10 166 %
11. Meningkatkan pengelolaan
publikasi kepada
masyarakat
18. Jumlah pameran
standardisasi yang
diikuti BSN
11
pameran
16
pameran 145 %
19. Jumlah pameran
standardisasi yang
diikuti BSN
1250
publikasi
2324
publikasi 185 %
Rata-rata capaian Sasaran 11 165 %
12. Meningkatkan partisipasi
penyusunan
regulasi lintas
sektoral
20. Jumlah sektor
yang ditangani 3 sektor 3 sektor 100 %
Rata-rata capaian Sasaran 12 100 %
-
2018| Sekretariat Utama - BSN 22
No. Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi %
Capaian
13. Meningkatkan perencanaan dan
penganggaran
yang akurat dan
akuntanbel
21. % pengajuan
anggaran baseline
BSN yang
terakomodasi
dalam Pagu
Indikatif
90 % 78.70 % 87.44 %
22. % pemenuhan
kriteria
pengawasan
keuangan negara
100 % 100 % 100 %
Rata-rata capaian Sasaran 13 93.72 %
14. Meningkatkan pengelolaan tata
usah dan rumah
tangga
23. % Barang Milik
Negara yang
terinventarisir
(perencanaan s.d
pemanfaatan)
100 % 100 % 100 %
24. % penyelesaian
lelang paket
pekerjaan
100 % 100 % 100 %
Rata-rata capaian Sasaran 14 100 %
Learning and Growth Perspective
15. Meningkatkan tata kelola dan
organisasi yang
profesional di
Settama
25. Tingkat
pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
( Nilai PMPRB)
83 nilai 87.22 nilai 105.08 %
26. Tingkat kualitas
akuntabilitas
kinerja BSN ( Nilai
lembar kerja
evaluasi AKIP BSN)
70 (BB)
nilai
78.01 (BB)
nilai
111.44 %
Rata-rata capaian Sasaran 15 108.26 %
16. Meningkatkan kompetensi sumber
daya manusia di
Settama
27. % ASN yang
mengikuti program
peningkatan
kompetensi
100 % 95 % 95 %
28. Jumlah ASN yang
menempuh
pendidikan
lanjutan
3 orang 3 orang 100 %
Rata-rata capaian Sasaran 16 97.5 %
17. Meningkatkan pengelolaan
sarana dan
prasarana
penunjang kinerja
29. % Ketersediaan
sarana dan
prasarana
berdasarkan
Rencana
100 % 100 % 100 %
-
2018| Sekretariat Utama - BSN 23
No. Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi %
Capaian
di Settama Kebutuhan BMN
30. % Pemanfaatan
BMN 100 % 100 % 100 %
Rata-rata capaian Sasaran 17 100 %
18. Meningkatkan kinerja
pengelolaan
anggaran di
Settama
31. % Realisasi
Anggaran ≥95 % 93.56 % 98,48 %
Rata-rata capaian Sasaran 18 101.85 %
Rata-rata capaian Settama Tahun 2018 107.14 %
Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja
Sekretariat Utama untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan
dalam Perjanjian Kinerja. Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai
berikut.
STAKEHOLDER PERSPECTIVES
SASARAN
1
Meningkatnya tata kelola dan organisasi yang
profesional
Tabel III.2
Capaian Kinerja Sasaran 1
Indikator Kinerja Satuan Realisasi Capaian 2018
Rencana s.d 2019
Target %
Capaia
n 2015 2016 2017 Target Realiasi %
1. Tingkat pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
(nilai PMPRB)
nilai 68,29 71,79 72,69 83
87,22 105,1 88 99
2. Tingkat kualitas
akuntabilitas kinerja
BSN (Nilai LKE AKIP
BSN)
nilai 64,20
(B)
64,87
(B)
66,88
(B)
70
(BB)
67,77
(B)
96,81 71 (BB) 95,45%
Rata-rata capaian sasaran 100.96
Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatnya
tata kelola dan organisasi yang profesional terdiri dari 2 (dua) indikator
kinerja yaitu 1) Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi (nilai PMPRB) dan 2)
Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN (Nilai LKE AKIP BSN). Rata-rata
-
2018| Sekretariat Utama - BSN 24
capaian kinerja untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100.96%. Berikut
disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.
1. Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (nilai PMPRB)
Setiap K/L/D diwajibkan melaksanakan Reformasi Birokrasi
sebagaimana dituangkan dalam Perpres No. 81 tahun 2010. Reformasi
birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan
pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem
penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek
kelembagaan, tata laksana, dan sumberdaya manusia aparatur.
Untuk menilai Tingkat pelaksanaan RB, Kemen PANRB melakukan
evaluasi setiap tahun di seluruh K/L/D. Setiap K/L/D, melalui unit Inspektorat
masing-masing untuk melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (PMPRB). Evaluasi Pelaksanaan RB yang dilakukan oleh Kemen
PANRB baru dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2018, akan tetapi pada
saat laporan kinerja ini disusun nilai Reformasi Birokrasi tahun 2018 belum
keluar, sehingga realisasi indikator Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi
menggunakan hasil Penilaian Asesor PMPRB BSN.
Nilai PMPRB tersebut memperlihatkan adanya
peningkatan dan melampaui target. Dari target nilai
PMPRB sebesar 83, dapat dicapai Hasil PMPRB tahun
2018 sebesar 87,22; atau tercapai 105,1%. Untuk
peningkatan kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
pada tahun 2019 dapat ditingkatkan, upaya yang
akan dilakukan antara lain sebagai berikut:
Melakukan Sosialisasi Pembekalan Asesor dan Asisten Asesor dengan
narasumber dari Kemenpan RB;
Melakukan koordinasi dengan sekretariat RB dan Pokja RB;
Monitoring terkait identifikasi dan pengumpulan bukti dukung rencana
aksi;
Merevisi SK Asesor dan Asisten Asesor PMPRB.
Tingkat
pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
(nilai PMPRB)
Target : 83
Realisasi : 87,22
Capaian : 105,1%
-
2018| Sekretariat Utama - BSN 25
Tingkat kualitas
akuntabilitas kinerja BSN
Target : 70 (BB) (nilai)
Realisasi : 67,77 (B) nilai
Capaian : 96,81%
Gambar III.1. Entry Meeting Evaluasi Reformasi Birokrasi oleh Tim Evaluator
Kemen PANRB
Gambar III.2. Banner Kampaye dalam rangka Reformasi Birokrasi
2. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN (Nilai LKE AKIP BSN)
Laporan Kinerja dimaksudkan untuk
memberikan gambaran yang jelas, transparan,
dan dapat dipertanggungjawabkan tentang
kinerja suatu instansi pemerintah. Hasilnya
dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran
dalam mencermati berbagai permasalahan
sebagai bahan acuan dalam menyusun
rencana kinerja di tahun berikutnya. Dengan
demikian rencana kinerja di tahun mendatang
-
2018| Sekretariat Utama - BSN 26
dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Pada tahun 2018, BSN telah menyusun 1 (satu) dokumen Laporan
Kinerja BSN (lembaga) tahun 2017, 4 (empat) dokumen Laporan Kinerja unit
Eselon I tahun 2017, 11 (sebelas) dokumen Laporan Kinerja unit Eselon II
tahun 2017, dan 27 (dua puluh tujuh) dokumen Laporan Kinerja unit Eselon III
tahun 2017.
Sampai Laporan Kinerja ini selesai disusun hasil evaluasi AKIP BSN
Tahun 2018 belum keluar dari KemenPANRB, sehingga pencapaian kinerja
tahun 2018 menggunakan data Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) AKIP dari
Inspektorat BSN yaitu dengan nilai sebesar 67,77 (B) atau capaian kinerja
sebesar 96,81% dari target nilai 70 (BB). Tidak tercapainya target ini
dikarenakan antara lain belum adanya pedoman atau SOP terkait
pengumpulan data kinerja, hasil pengukuran kinerja belum dimanfaatkan
sebagai dasar pemberian reward dan punishment, serta belum ditetapkan
peraturan tentang pedoman evaluasi internal AKIP.
Perkembangan hasil evaluasi AKIP BSN Tahun 2010-2017 dapat dilihat
pada tabel di bawah ini :
Tabel III.3
Perkembangan Hasil Evaluasi AKIP BSN Tahun 2010 – 2017
No. Komponen yang
Dinilai Bobot
Nilai Nilai
2010 2011 2012 2013 2014 Bobot 2015 2016 2017
a. Perencanaan Kinerja 35 18,65 19,75 19,69 23,04 24,18 30 19,92 21,37 21,58
b. Pengukuran Kinerja 20 10,33 10,50 10,50 11,35 11,25 25 15,80 16,13 16,95
c. Pelaporan Kinerja 15 9,25 8,88 9,36 9,63 9,78 15 10,28 10,36 10,45
d. Evaluasi Kinerja 10 5,00 5,40 5,42 6,14 6,26 10 5,85 5,89 6,11
e. Capaian Kinerja 20 11,08 9,97 13,25 12,79 13,34 20 12,35 11,12 11,79
Nilai Hasil Evaluasi 100 54,31 54,50 58,21 62,95 63,81 100 64,20 64,87 66,88
Tingkat Akuntabilitas Kinerja CC CC CC CC CC B B B
Sebagai upaya perbaikan penerapan Akuntabilitas Kinerja pada
Tahun 2019 akan terus dilakukan penyempurnaan terhadap proses
monitoring capaian kinerja, menyiapkan pedoman pengumpulan data
kinerja dan pedoman evaluasi internal AKIP bersama dengan Inspektorat
BSN, serta merumuskan kriteria pemberian reward dan punishment atas hasil
pengukuran kinerja.
-
2018| Sekretariat Utama - BSN 27
SASARAN
2
Meningkatnya pelayanan publik dan layanan prima
di lingkungan BSN
Tabel III.4
Capaian Kinerja Sasaran 2
Indikator Kinerja Satuan
Realisasi Capaian 2018 Rencana s.d 2019
Target %
Capaian 2015 2016 2017 Target Realisasi %
3. Indeks kepuasan
layanan internal
nilai - 3,04 3,31 3,4 3,57 104.85 3,5 106,86%
Rata-rata capaian Sasaran 2 104.85 %
Indikator kinerja untuk mengukur meningkatnya pelayanan publik dan
layanan prima di lingkungan BSN adalah indeks kepuasan layanan internal.
Capaian kinerja untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 104.85%. Berikut
disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 2.
3. Indeks Kepuasan Layanan Internal
Dalam pelaksanaan Tugas Utama Unit Kerja Sekretaris Utama adalah
mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian administrasi,
dan sumber daya di lingkungan BSN. Layanan tersebut harus harus
berorientasi kepada kepuasan bagi seluruh pegawai BSN. Untuk itu
dilakukan survey kepada seluruh pegawai untuk mengetahui indeks /
tingkat kepuasan pegawai.
Secara umum hasil survey menunjukkan Indeks Kepuasan Layanan lingkup
Sekretaris Utama rata-rata sebesar 3,57 dari target yang ditetapkan sebesar
3,4. Hasil ini lebih baik daripada hasil tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,31
dari target yang ditetapkan sebesar 3.7.
Hasil dari Survey ini dapat dijadikan masukan
dan saran yang dapat membantu Unit Kerja
lingkup Sekretariat Utama dalam
meningkatkan pelayanan kepada seluruh
pegawai BSN.
Indeks kepuasan
pegawai terhadap
layanan Settama
Target : 3,7 Nilai
Realisasi : 3,31 Nilai
Capaian : 89%
-
2018| Sekretariat Utama - BSN 28
Tabel III.5
Nilai rata-rata hasil survei indeks kepuasan pegawai terhadap
layanan Settama
Unit Kerja Nilai rata-rata
Biro Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat 3,39
Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 3,74
Inspektorat 0
Sekretariat Utama 3,57
Layanan yang disurvey kepada pegawai internal BSN terkait dengan
Biro HOH adalah Layanan Hukum, Layanan Organisasi dan Kepegawaian
serta Layanan Hubungan Masyarakat. Untuk dapat meningkatkan indeks
kepuasan sesuai target maka Biro HOH akan mereview saran yang masuk
dalam survey dan melakukan perbaikan.
Biro PKT sebagai salah satu Biro di lingkungan Sekretariat Utama yang
memberikan fasilitasi dan layanan kepada internal di lingkungan BSN terkait
penganggaran, pengelola keuangan, urusan ketatausahaan dan
penyediaan sarana prasarana dituntut untuk memberikan pelayanan prima
kepada pengguna layanan. Seiring dengan perubahan lingkungan
strategis yang cepat dan luas diberbagai sektor, maka spesialisasi dan
variasi tuntutan kebutuhan pun semakin meningkat dari pengguna layanan,
sehingga Biro PKT harus dapat mengimbanginya dengan terus melakukan
perbaikan dan inovasi.
Untuk mengetahui kualitas layanan perlu dilakukan pengumpulan data
dan informasi mengenai kepuasan pegawai terhadap layanan yang
diberikan melalui survei dengan menyebarkan kuesioner. Survei layanan di
lingkup Sekretariat Utama BSN dilakukan bersamaan agar lebih efektif
dalam pelaksanaannya.
Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam memberikan
layanan pada tahun 2018 salah satunya dengan menyediakan ruang
khusus layanan dan melanjutkan kegiatan pemberian apresiasi kepada
pegawai yang berkinerja baik di lingkungan Biro PKT yaitu melalui pemilihan
Employee of The Month (EoTM) dan Employee of The Year (EoTY) yang telah
dimulai tahun 2016.
Gambar III.3
-
2018| Sekretariat Utama - BSN 29
Ruang Layanan Biro PKT
Gambar III.4
EOTM dan EOTY Tahun 2018
Untuk meningkatkan layanan hukum, telah dibuat dan di
implementasikan aplikasi Sikap SNI (sikapsni) dan evaluasi pembentukan
peraturan BSN (E-TAP) serta pengembangan aplikasi jaringan dokumentasi
dan informasi hukum (JDIH). Hal ini berdampak pada percepatan layanan
penetapan SNI dan transparansi dalam proses pembentukan peraturan BSN
serta meningkatkan diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang
standardisasi dan penilaian kesesuaian. Terkait layanan SDM dan
Organisasi, Biro HOH mengupayakan ketepatan waktu dalam proses
layanan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan lain-lain serta
pengusulan pegawai berprestasi. Sedangkan terkait kehumasan, dilakukan
melalui peningkatan pemberian informasi kelembagaan secara intensif
melalui media sosial
SASARAN
3 Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia
Tabel III.6
Capaian Kinerja Sasaran 3
Indikator Kinerja Satuan
Realisasi Capaian 2018 Rencana s.d. 2019
Target % Capaian 2015 2016 2017 Target Realiasi %
4. % ASN yang
mengikuti program
% - 100
%
100% 100% 72 % 72 % - -
-
2018| Sekretariat Utama - BSN 30
Indikator Kinerja Satuan
Realisasi Capaian 2018 Rencana s.d. 2019
Target % Capaian 2015 2016 2017 Target Realiasi %
peningkatan
kompetensi
5. Jumlah ASN yang
menempuh
pendidikan lanjutan
Orang - - - 13
orang
12
orang
92 % - -
Rata-rata capaian Sasaran 3 82 %
Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatnya
kompetensi sumber daya manusia terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu
1) Persentase ASN yang mengikuti program peningkatan kompetensi dan 2)
Jumlah ASN yang menempuh pendidikan lanjutan. Capaian kinerja untuk
indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 82%. Berikut
disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 3.
4. % ASN yang mengikuti program peningkatan kompetensi
Indikator kinerja prosentase ASN yang mengikuti program
peningkatan kompetensi tidak dapat dipenuhi capaiannya karena belum
semua ASN BSN memenuhi 20 jam memperoleh pendidikan dan pelatihan,
karena belum semua unit kerja memperhatikan pemenuhan jam
pendidikan dan pelatihan dimana setiap pegawai harus mendapatkan 20
jam pelatihan dalam 1 tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang
Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
Semua ASN BSN telah mengikuti
pelatihan–pelatihan, baik pelatihan
manajerial bagi pejabat struktural, fungsional
bagi pejabat fungsional dan teknis untuk
pegawai yang berkepentingan. Pelatihan-
pelatihan tersebut diselenggarakan oleh
instansi lain, BSN maupun masing – masing unit
kerja.
Capaian kinerja Tahun 2017 yang lalu tidak dapat dibandingkan,
karena pada tahun 2018 indikator ini ukuran capaiannya adalah
prosentase pegawai yang memenuhi 20 jam pendidikan dan pelatihan
masing-masing pegawai. Sementara pada tahun 2017 hanya menghitung
pegawai telah mengikuti pendidikan dan pelatihan tanpa
memperhitungkan perolehan jam.
Persentase ASN yang
mengikuti program
peningkatan kompetensi
Target : 100%
Realisasi : 72 %
Capaian : 72%
-
2018| Sekretariat Utama - BSN 31
Langkah atau upaya yang akan dilaksanakan di tahun mendatang
dalam pencapaian target kinerja yaitu melalui koordinasi intensif baik di
internal BSN diantaranya melalui awareness kepada unit kerja dan
menggerakkan tim pengembangan kompetensi SDM BSN yang terdiri dari
wakil unit kerja agar peningkatan kompetensi pegawai dapat lebih
diperhatikan sehingga dapat memenuhi persyaratan peraturan
perundangan, dan utamanya untuk memenuhi gap kompetensi agar
dapat mendukung pencapaian kinerja organisasi BSN.
5. Jumlah ASN yang menempuh pendidikan lanjutan
Jumlah ASN yang menempuh
pendidikan lanjutan hanya tercapai 12 orang
dari 13 orang yang ditargetkan karena ada 1
(satu) pegawai tugas belajar pendidikan
pascasarjana (S2 dan S3) baik di dalam dan
di luar negeri yang ditargetkan lulus pada
tahun 2018 belum dapat menyelesaikan studi
dan melakukan perpanjangan.
Untuk mencapai target yang
ditetapkan, dilakukan dengan memberikan
motivasi yang tinggi kepada pegawai tugas belajar/ijin belajar agar dapat
segera menyelesaikan studi tepat waktu.
SASARAN
4
Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana
penunjang kinerja
Tabel III.7
Capaian Kinerja Sasaran 4
Indikator Kinerja Satuan
Realisasi Capaian 2018 Rencana s.d. 2019
Target % Capaian 2015 2016 2017 Target Realiasi %
6. Persentase
ketersediaan sarana
dan prasarana
berdasarkan Rencana
Kebutuhan BMN
% - - 100 100 100 100% 100 100%
7. Persentase
pemanfaatan BMN
% - - 100 100 100 100% 100 100%
Rata-rata capaian Sasaran 4 100 %
Jumlah ASN yang
menempuh pendidikan
lanjutan
Target : 13 orang
Realisasi : 12 orang
Capaian : 92%
-
2018| Sekretariat Utama - BSN 32
Persentase ketersediaan
sarana dan prasarana
berdasarkan Rencana
Kebutuhan BMN
Target : 100%
Realisasi : 100%
Capaian : 100%
Persentase
Pemanfaatan BMN
Target : 100%
Realisasi : 100%
Capaian : 100%
Indikator kinerja untuk mengukur meningkatnya pengelolaan sarana
dan prasarana penunjang kinerja ada 2 (dua) yaitu 1) persentase
ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan Rencana Kebutuhan BMN
dan 2) persentase pemanfaatan BMN. Rata-rata capaian kinerja untuk
indikator kinerja ini adalah sebesar 100%. Berikut disampaikan rincian
capaian indikator kinerja sasaran 3.
6. Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana berdasarkan Rencana
Kebutuhan BMN
Dalam mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsi BSN sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2014, diperlukannya
dukungan sarana dan prasarana dalam
kualitas dan kuantitas yang baik. Pada tahun
2018, BSN telah mengalokasi anggaran dalam
output layanan internal sebesar Rp.
893.700.000 dengan target pencapaian 100%
ketersediaan sarana dan prasarana. Dengan
mengacu pada rencana kebutuhan di tahun
2018, pencapaian realisasi anggaran sebesar 99,89% dan target
ketersediaan sarana dan prasarana BSN mencapai 100% yang terdiri dari:
1. Kendaraan dinas operasional roda dua sebanyak 4 (empat) unit.
2. Perangkat pengolahan data dan informasi diantaranya lisensi Ms. Office
2016, lisensi windows, voice recorder, laptop, personal computer, printer,
kamera CCTV dan mesin PABX yang digunakan dalam efisiensi
telekomunikasi.
3. Peralatan dan fasilitas perkantoran untuk kantor BSN maupun kantor
layanan teknis di Palembang dan Makassar diantaranya berupa meja,
kursi kerja, LCD infocuss, pemotong kertas, AC cassette dan TV.
7. Persentase Pemanfaatan BMN
Sesuai rencana kebutuhan yang
tertuang dalam RKAKL tahun 2018, BSN akan
melakukan pengadaan berupa peralatan
fasilitas perkantoran serta peralatan data dan
komunikasi. Berdasarkan data tersebut, seluruh
Barang Milik Negara (BMN) telah didistribusikan
dan dimanfaatkan oleh Biro PKT dengan
dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsinya. Sehingga capaian indikator
persentase pemanfaatn BMN pada tahun
-
2018| Sekretariat Utama - BSN 33
Opini BPK atas
Laporan Keuangan
Target : WTP (opini)
Realisasi : WTP (opini)
Capaian : 100%
2018 telah mencapai target yaitu sebesar 100%. Sebelum didistribusikan
kepada penerima manfaat, semua BMN diberi Nomor Urut Pendaftaran
(NUP) sehingga mudah dikontrol dan jelas peruntukannya dalam ruangan.
SASARAN
5 Meningkatnya kinerja pengelolaan anggaran
Tabel III.8
Capaian Kinerja Sasaran 5
Indikator Kinerja Satuan
Realisasi Capaian 2018 Rencana s.d 2019
Target %
Capaian 2015 2016 2017 Target Realiasi %
8. Opini BPK atas Laporan
Keuangan
opini WTP WDP WTP WTP WTP 100% WTP 100%
9. Persentase realisasi
anggaran
% 95,97 94,96 94,53 >95 96,92 102,0
2
>95 102,02%
10. Persentase
peningkatan PNBP
% 14 7 5 10 13 130 10 130%
Rata-rata capaian Sasaran 5 111%
Indikator kinerja untuk mengukur meningkatnya kinerja
pengelolaan anggaran ada 3 (tiga) yaitu 1) opini BPK atas Laporan
Keuangan, 2) persentase realisasi anggaran, dan 3) persentase
peningkatan PNBP. Rata-rata capaian kinerja indikator kinerja dalam
sasaran 4 adalah sebesar 111%. Berikut disampaikan rincian capaian
indikator kinerja sasaran 4.
8. Opini BPK atas Laporan Keuangan
Indikator ini adalah indikator yang
ditetapkan untuk mendukung pencapaian
reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat
Utama BSN. Laporan Keuangan Badan
Standardisasi Nasional (BSN) merupakan
laporan yang mencakup seluruh aspek
keuangan yang dikelola oleh Satker
Sekretariat Utama BSN. Laporan Keuangan ini
dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi
(SAI) yaitu serangkaian prosedur manual
maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan
dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi
keuangan pada Badan Standardisasi Nasional.
-
2018| Sekretariat Utama - BSN 34
Persentase realisasi
anggaran BSN
Target : >95%
Realisasi : 96,92%
Capaian : 99,60%
Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan
(BPK) bertujuan untuk memberikan kejelasan yang memadai bahwa
laporan keuangan telah disajikan dengan wajar sesuai prinsip akuntansi
yang berlaku. Pemeriksaan tersebut dapat menghasilkan opini yaitu Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP, Nilai capaian 100%), Wajar Dengan
Pengecualian (WDP, Nilai capaian 75%), Tidak Wajar (TW, Nilai Capaian
50%), Tidak Memberikan Pendapat (TMP/Disclaimer, Nilai Capaian 25%).
BSN menetapkan target mendapatkan opini WTP untuk Laporan
Keuangan BSN tahun 2017 karena telah mendapatkan opini WTP atas
Laporan Keuangan sebanyak 7 (tujuh) kali secara berturut-turut sejak tahun
2009, yaitu untuk Laporan Keuangan BSN tahun 2008 sampai dengan tahun
2014. Walaupun pada Laporan Keuangan BSN Tahun 2015 sempat menurun
dengan mendapatkan opini WDP, namun pada tahun 2017 untuk Laporan
Keuangan BSN Tahun 2016 telah kembali mendapatkan opini WTP dan
dipertahankan sampai dengan Laporan Keuangan Tahun 2017.
Tabel III.9
Capaian Kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan BSN Tahun 2009-2017
Gambar III.5
Piagam Penghargaan WTP Tahun 2017
9. Persentase Realisasi Anggaran
Pada tahun 2018 Badan Standardisasi
Nasional mendapatkan pagu anggaran
sebesar Rp.183.641.416.000,-. Pagu tersebut
dikelola oleh 5 (lima) orang Pejabat Pembuat
Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Opini BPK atas
Laporan Keuangan
WTP WTP WTP WTP WTP WTP WDP WTP WTP
-
2018| Sekretariat Utama - BSN 35
Persentase
Peningkatan PNBP
Target : 10%
Realisasi : 13%
Capaian : 130%
Komitmen (PPK) yang pengelolaannya dibagi dalam tiap-tiap unit eselon I
kecuali Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi yang memiliki
2 (dua) orang PPK). Dalam pelaksanaannya BSN telah merealisasikan
anggaran sebesar Rp.177.987.242.239,- atau sebesar 96,92%.
Dalam hal ini terjadi kenaikan persentase realisasi anggaran jika
dibandingkan dengan tahun 2017 dengan persentase realisasi anggaran
BSN sebesar 94,62% dari total pagu anggaran sebesar Rp.165.504.554.000,-.
10. Persentase Peningkatan PNBP
Pada tahun 2018 Badan Standardisasi
Nasional berhasil mencapai realisasi PNBP
sebesar Rp22.091.725.417,-. Realisasi PNBP
tersebut naik 13% dari realisasi tahun 2017
sebesar Rp19.501.229.708,-. Peningkatan PNBP
sebesar 13% tersebut lebih dari target yang
telah ditetapkan yaitu sebesar 10%. Sehinggar
capaian untuk indikator Persentase
Peningkatan PNBP sebesar 130%.
Capaian ini disebabkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:
1. Terdapat pengembangan skema akreditasi baru minimal 5 skema;
2. Penyelenggaraan diklat masih memberikan kontribusi yang cukup
signifikan terhadap penerimaan PNBP; dan
3. Jumlah Lembaga Penilaian Kesesuaian yang meminta layanan akreditasi
bertambah setiap tahunnya.
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVES
SASARAN
6
Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal
BSN
Tabel III.10
Capaian Kinerja Sasaran 6
Indikator Kinerja
Satuan Realisasi Capaian 2018 Rencana s.d
2019
Target
% Capaian
2018
terhadap
2019
2015 2016 2017 Target Realiasi %
11. Nilai maturitas
SPIP
nilai - 2,5 - 3 3,0 100 3,2 93
-
2018| Sekretariat Utama - BSN 36
Indikator Kinerja
Satuan Realisasi Capaian 2018 Rencana s.d
2019
Target
% Capaian
2018
terhadap
2019
2015 2016 2017 Target Realiasi %
Rata-rata capaian Sasaran 6 100%
11. Nilai Maturitas SPIP
Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP (Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah) merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar
yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang
terstruktur dan berkelanjutan.
Tingkat maturitas SPIP menjadi salah indikator dalam RPJMN 2015-
2019, dimana tingkat maturitas SPIP K/L/D ditargetkan dapat tercapai 3,0.
Penilaian maturitas SPIP dilakukan oleh BPKP. Penilaian maturitas SPIP BSN
pertama kali dilakukan pada tahun 2016 dengan nilai sebesar 2,5 (level 2).
Pada tahun 2017, BPKP tidak melakukan penilaian, kemudian dilakukan
penilaian kembali pada tahun 2018 terhadap maturitas SPIP BSN dengan
nilai 3,0 (level 3) “terdefinisi”. Nilai tersebut telah memenuhi target RPJMN
2015-2019. Tahapan yang dilaksanakan dalam penilaian tersebut meliputi :
Tahap persiapan, terdiri dari penetapan satuan kerja sebagai sampel
responden, penyiapan tim asesor, pembentukan counterpart,
kelengkapan unsur dalam rencana kerja serta pelaksanaan entry
meeting;
Tahap pelaksanaan, terdiri dari kelengkapan langkah kerja penilaian
termasuk kelengkapan subtansi pengujian bukti yang dipersyaratkan
seperti bukti dokumentasi, wawancara pimpinan, wawancara pegawai,
wawancara stakeholder, observasi dan kuesioner lanjutan atas 5 (lima)
unsur dan sub unsur SPIP
Tahap pelaporan, meliputi penghitungan skor akhir, penentuan area of
improvement, penyusunan rekomendasi dan pembuatan laporan.
Validasi skor hasil penilaian maturitas SPIP BSN oleh Inspektorat BSN dan
BPKP, melalui penelaahan kembali dokumen pendukung, melakukan
wawancara dan konfirmasi, melakukan observasi singkat serta
memastikan kebenaran dan kelengkapan hasil input kertas kerja
-
2018| Sekretariat Utama - BSN 37
penilaian ke dalam aplikasi panilaian maturitas SPIP yang ada pada
website www.spip.inostra.com.
Keberhasilan capaian kinerja Penilaian Maturitas SPIP, didukung
antara lain oleh:
Jumlah sampel yang telah memenuhi persyaratan;
Tim Asesor dan counterpart yang telah memiliki
pemahaman yang memadai terkait SPIP;
Bukti dukung yang cukup lengkap sesuai yang
dipersyaratkan, seperti bukti dokumentasi,
wawancara pimpinan, wawancara pegawai,
wawancara stakeholder, observasi dan kuesioner
lanjutan;
Melakukan bencmarking ke K/L/Pemda yang nilai
maturitas SPIPnya sudah mencapai level 3.
Dalam rangka meningkatkan nilai maturitas SPIP beberapa rekomendasi
yang harus dilakukan BSN, antara lain sebagai berikut:
Menentukan Area of Improvement (AOI);
Memanfaatkan hasil penilaian risiko dan efektivitas pemantauan yang
berkelanjutan untuk menentukan lingkup dan frekuensi evaluasi terpisah;
Segera melakukan evaluasi terpisah ketika ada kejadian luar biasa yang
menimpa BSN, sebagai contoh: 1) adanya perubahan besar dalam
rencana atau strategi manajemen, 2) pemekaran/penciutan organisasi,
3) perubahan operasional dan pemrosesan informasi keuangan dan
anggaran;
Memanfaatkan penggunaan teknik audit berbantuan computer untuk
mengidentifikasi indikator inefisiensi, pemborosan atau penyalahgunaan.
Nilai maturitas
SPIP
Target : 3
Realisasi : 3,0 %
Capaian : 100 % ,1%
-
2018| Sekretariat Utama - BSN 38
Gambar III.6. Sosialisasi Penilaian Maturitas SPIP BSN
SASARAN
7
Meningkatkan penyelenggaraan layanan dan bantuan
hukum
Tabel III.11
Capaian Kinerja Sasaran 7
Indikator Kinerja Satuan
Realisasi Capaian 2018 Rencana s.d 2019
Target %
Capaian 2015 2016 2017 Target Realiasi %
12. % pemberian
bantuan hukum
% - - - 70 % 100% 142.8
6% - -
13. Jumlah penyuluhan
hukum peraturan
perundang-
undangan bidang
SPK
penyulu
han - - - 8
penyulu
han
8
penyul
uhan
100% - -
14. % peraturan
perundangan yang
diunggah
% - - - 80 % 100 % 125 % - -
Rata-rata capaian Sasaran 7 122.62%
Tahun 2018 pencapaian sasaran meningkatnya penyelenggaraan
layanan dan bantuan hukum ada 3 (satu) indikator kinerja yang ditetapkan
yaitu 1) Persentase pemberian bantuan hukum, 2) Jumlah penyuluhan
hukum peraturan perundang-undangan bidang SPK, dan 3) Persentase
peraturan perundangan yang diunggah. Rata-rata capaian kinerja untuk
indikator kinerja Sasaran 7 adalah sebesar 122,62%. Ketiga indikator tersebut
-
2018| Sekretariat Utama - BSN 39
mempunyai target capaian yaitu memberikan layanan bantuan hukum
terkait permasalahan tugas dan fungsi BSN, memberikan penyuluhan
hukum kepada pada stakeholder maupun unit kerja di BSN dan
mengunggah peraturan BSN dan terkait SPK dalam aplikasi JDIH BSN.
12. % pemberian bantuan hukum
Untuk layanan bantuan hukum terkait permasalahan tugas dan fungsi
BSN yang telah diberikan kepada unit kerja di lingkungan BSN terkait
perkara/permasalahan yang terkait hukum.
Dari seluruh permintaan bantuan hukum unit kerja, telah dipenuhi
dengan memberikan layanan antara lain berupa pemberian
konsultasi, penanganan perkara hukum, pendampingan Pemberi
Keterangan Ahli Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian dari BSN baik
dalam tahap penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan perkara di
pengadilan negeri. Keberhasilan keseluruhan layanan bantuan hukum
disebabkan oleh adanya kerjasama yang baik dari unit kerja yang
meminta layanan. Kerjasama tersebut antara lain kemudahan dalam
koordinasi, pemenuhan data yang diminta dan lain-lain.
13. Jumlah penyuluhan hukum peraturan perundang-undangan bidang SPK
Penyuluhan hukum di bidang SPK yang telah dilaksanakan berupa
kegiatan sebagai berikut:
Tabel III.12
No Jenis Layanan Tempat Peserta
1 Sosialisasi Peraturan Badan Standardisasi
Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan
Standardisasi Nasional
BSN Pegawai BSN
2 Sosialisasi Peraturan Badan Standardisasi
Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Klasifikasi Arsip di Lingkungan Badan
Standardisasi Nasional
BSN Pegawai BSN
3 Sosialisasi Hukum Administrasi terkait
Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara
BSN Pegawai BSN
4 Sosialisasi Legally Binding Balai Besar
Teknologi
Kekuatan
Struktur
(B2TKS) -
Pegawai LSPro
LUK
-
2018| Sekretariat Utama - BSN 40
No Jenis Layanan Tempat Peserta
(LSPro LUK)
5 Sosialisasi Penerapan SNI Provinsi Jawa
Timur
Aparat
Penegak
Hukum
6 Sosialisasi Peraturan Badan Standardisasi
Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Komite Teknis
Perumusan Standar Nasional Indonesia
BSN Pegawai BSN
7 Sosialisasi Peraturan Badan Standardisasi
Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Manajemen Risiko di Lingkungan Badan
Standardisasi Nasional
BSN Pegawai BSN
8 Sosialisasi Peraturan Badan Standardisasi
Nasional Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Pedoman Kerja Sama Standardisasi dan
Penilaian Kesesuaian
di Lingkungan Badan Standardisasi
Nasional
BSN Pegawai BSN
14. % peraturan perundangan yang diunggah
Dalam rangka peningkatan layanan hukum dan diseminasi terhadap
peraturan perundang-undangan, telah dilakukan pengunggahan
seluruh peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh BSN,
khususnya perturan yang telah diundangkan pada tahun 2018. Target
yang diunggah adalah 80% dari seluruh peraturan perundangan yang
diterbitkan Pengunggahan tersebut dilakukan ke dalam aplikasi JDIH
BSN. Capaian dari indikator ini sebesar 125%, atau naik 25%
dibandingkan capaian 2017.
SASARAN
8
Meningkatkan kualitas penerapan e-govt
Tabel III.13
Capaian Kinerja Sasaran 8
Indikator Kinerja Satuan
Realisasi Capaian 2018 Rencana s.d 2019
Target % Capaian 2015 2016 2017 Target Realiasi %
15. Indeks kepuasan
penerapan e-govt.
skor - - - 3 3.69 123% 3,2 115.31 %
Rata-rata capaian Sasaran 8 123%
-
2018| Sekretariat Utama - BSN 41
Indikator kinerja untuk mengukur meningkatkan kualitas penerapan
e-govt yaitu indeks kepuasan penerapan e-govt. Capaian kinerja indikator
kinerja dalam sasaran 8 adalah sebesar 123%. Berikut disampaikan rincian
capaian indikator kinerja sasaran 8.
15. Indeks Kepuasan Penerapan e-govt.
Sebagai wujud penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi
pemerintah salah satunya adalah reformasi sistem dan pola kerja yang
terimplementasi dalam pelaksanaan e-govt sebagaimana tertuang dalam
Perpres No. 95 Tahun 2018.
Pada tahun 2018 ini Sekretariat Utama mengupayakan penerapan e-govt
agar lebih optimal, seperti salah satunya adalah dengan mengedepankan
penggunaan teknologi TIK seperti aplikasi SIPP, Sipakar, Kantaya, SIPATLHA,
SIPMAS, Simpeg, SJDIH dalam proses kegiatannya dengan harapan
efektifitas dari segi kemudahan dan waktu sebagai wujud dalam perbaikan
pelayanannya.
Sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan e-govt di tahun 2018
sebagaimana telah menjadi sasaran capaian kinerja Settama, maka dari
itu perlu dilakukan survei kepuasan pelanggan untuk mengetahui tingkat
kepuasan pelaksanaan e-govt di lingkup
Settama.
Pelaksanaan survei kepuasan penerapan e-
govt dilaksanakan bersamaan dengan survei
layanan internal Settama. Data terpilih untuk
perhitungan indeks kepuasan penerapan e-
govt diambil dari kuesioner yang terkait
dengan penerapan Aplikasi SIPP, Sipakar,
Kantaya, SIPATLHA dan SIPMAS. Berdasarkan
hasil perhitungan survei layanan tahun 2018
untuk penerapan e-govt di lingkungan Sekretariat Utama mendapatkan
nilai 3,69 (nilai) dengan skala 1-5, yang terdiiri dari Biro Perencanaan,
Keuangan dan Tata Usaha 3,21, Biro Hukum, Organisasi dan Humas 3,97,
dan Inspektorat 3,90. Realisasi tersebut lebih tinggi dari target yang
ditetapkan yaitu nilai 3.
Capaian di 2018 belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya
karena pelaksanaan survei ini baru dilaksanakan di tahun 2018. Yang
menyebabkan capaian realisasi lebih besar daripada target yang
ditetapkan dikarenakan tingginya indeks skor pada layanan keuangan
yang sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja keseluruhan di
Sekretariat Utama, yang berarti pada pelaksanaan e-govt di layanan
keuangan mendapatkan respon yang sangat baik dari pengguna layanan.
Indeks kepuasan
penerapan e-govt
Target : 3 (nilai)
Realisasi : 3,69 (nilai)
Capaian : 123%
-
2018| Sekretariat Utama - BSN 42
Gambar III.4
Aplikasi SIPP, SIPAKAR, Kantaya
Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit (SIPATLHA)
adalah sistem informasi yang digunakan dalam rangka memantau tindak
lanjut hasil audit. Diharapkan dengan adanya aplikasi tersebut,
pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil audit menjadi lebih mudah.
Sedangkan aplikasi Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat (SIPMAS),
merupakan layanan yang diberikan BSN dalam membangun komunikasi
dengan masyarakat, khususnya terkait dengan keluhan, pengaduan, kritik
dan/saran kepada BSN demi mewujudkan pelayanan BSN yang lebih baik.
SASARAN
9
Meningkatkan pengelolaan ASN BSN
Tabel III.14
Capaian Kinerja Sasaran 9
Indikator Kinerja Satuan
Realisasi Capaian 2018 Rencana s.d 2019
Target % Capaian 2015 2016 2017 Target Realiasi %
16. % pemenuhan
kebutuhan ASN BSN
sesuai ABK
% - - - 70 % 53% 75% 70 % 53%
Rata-rata capaian Sasaran 9 75 %
Indikator kinerja untuk mengukur meningkatkan pengelolaan ASN
BSN adalah persentase pemenuhan kebutuhan ASN BSN sesuai ABK.
-
2018| Sekretariat Utama - BSN 43
Capaian kinerja untuk indikator kinerja Sasaran 9 adalah sebesar 75%.
Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja Sasaran 9.
16. Persentase pemenuhan kebutuhan ASN BSN sesuai ABK
Kebutuhan ASN BSN berdasarkasn ABK sampai dengan tahun 2019
sebanyak 709 pegawai. Sampai dengan tahun 2018 ditargetkan terpenuhi
70 % dari kebutuhan atau sebanyak 496 pegawai. Capaian tahun 2018
sebanyak 380 pegawai atau sebesar 53 % dari kebutuhan. Tidak
tercapainya indikator kinerja ini karena mundurnya jadwal pengadaan
CPNS yang dilaksanakan tahun 2018, sehingga prosesnya tidak dapat
selesai sampai akhir 2018 . CPNS pengadaan tahun 2018 mulai bekerja TMT
triwulan pertama tahun 2019. Beberapa pegawai mengalami mutasi
berupa pensiun dan pindah instansi. Pejabat Tinggi Madya yang pensiun
juga belum dapat digantikan karena menunggu selesainya proses seleksi
jabatan.
Untuk memenuhi kebutuhan ASN tersebut, pada tahun 2018 Bagian
Organisasi dan Kepegawaian, Biro HOH telah melaksanakan rangkaian
kegiatan pengadaan CPNS 2018 mulai dari seleksi administrasi, Seleksi
Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Asissted Test (CAT) yang
bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Seleksi
Kompetensi Bidang yang terdiri dari Tes Substansi Jabatan, Tes Wawancara
dan Psikotest. Rangkaian kegiatan tersebut diakhiri dengan pengumuman,
pemberkasan dan pengusulan Nomor Induk Kepegawaian (NIP) bagi yang
lolos rangkaian seleksi.
Gambar III.7. Seleksi Pengadaan CPNS
Sehubungan dengan organisasi baru BSN berdasarkan Peraturan Presiden
No. 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional dan Peraturan BSN
No. 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi
Nasional, telah dilakukan proses mutasi pegawai dari Pusat Penelitian
Metrologi LIPI ke BSN melalui pengusulan ke BKN. Usulan telah mendapat
persetujuan teknis dari BKN untuk 111 (seratus sebelas) pegawai yang mutasi
ke BSN TMT tanggal 1 Januari 2019. Namun pegawai mutasi tersebut belum
diperhitungkan dalam capaian indikatior ini karena lakip ini merupakan
capaian sampai dengan 31 Desember 2018.
-
2018| Sekretariat Utama - BSN 44
SASARAN
10
Meningkatkan kesesuaian peraturan perundangan di bidang
SPK
Tabel III.15
Capaian Kinerja Sasaran 10
Indikator Kinerja Satuan
Realisasi Capaian 2018 Rencana s.d 2019
Target % Capaian 2015 2016 2017 Target Realiasi %
17. Jumlah peraturan
perundang-
undangan di bidang
SPK
peratur
an
- 95 % 100 % 9 15 166
Rata-rata capaian Sasaran 10 166 %
Indikator kinerja untuk mengukur Meningkatkan kesesuaian peraturan
perundangan di bidang SPK adalah Jumlah peraturan perundang-
undangan di bidang SPK. Capaian kinerja untuk indikator kinerja Sasaran 10
adalah sebesar 166%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja
Sasaran 10.
17. Jumlah peraturan perundang-undanagan di bidang SPK
Pada tahun 2018, capaian indilator kinerja ini adalah ditetapkannya
15 (lima belas) peraturan perundang-undangan di Bidang SPK dari target 9
(sembilan) atau tercapai 166%. Adapun capaian yang dihasilkan yaitu:
a) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
b) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2018 tentang Jenis dan
Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada BSN;
c) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan
Standardisasi Nasional;
d) Peraturan BSN Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara
Penomoran Standar Nasional Indonesia;
e) Peraturan BSN Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Adopsi
standar dan publikasi internasional menjadi SNI;
f) Peraturan BSN Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengembangan SNI;
g) Peraturan BSN Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Komite Teknis;
h) Peraturan BSN Nomor 5 Tahun 2018 tentang Manajemen Risiko di
Lingkungan BSN;
-
2018| Sekretariat Utama - BSN 45
i) Peraturan BSN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Kaji Ulang
SNI;
j) Peraturan BSN Nomor 7 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip di
Lingkungan Badan Standardisasi Nasional;
k) Peraturan BSN Nomor 8 Tahun 2018 tentang Skema sertifikasi
produk bakso ikan;
l) Peraturan BSN Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja
Sama Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian diLingkungan
Badan Standardisasi Nasional;
m) Peraturan BSN Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata
Kerja BSN;
n) Peraturan BSN Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk; dan
o) Peraturan BSN Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan BSN Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara
Penomoran Standar Nasional Indonesia.
SASARAN
11
Meningkatkan pengelolaan publikasi kepada masyarakat
Tabel III.16
Capaian Kinerja Sasaran 11
Indikator Kinerja Satuan
Realisasi Capaian 2018 Rencana s.d 2019
Target % Capaian 2015 2016 2017 Target Realiasi %
18. Jumlah pameran
standardisasi yang
diikuti BSN
Pamer
an
… … 12 11 16 133 11 133
19. Jumlah publikasi
kelembagaan
publika
si
… … 3.047 1.250 2.271 189 1.250 189
Rata-rata capaian Sasaran 11 162 %
Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatkan
Penglolaan Publikasi Kepada Masyarakat terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja
yaitu 1) Jumlah pameran standardisasi yang diikuti BSN dan 2) Jumlah
publikasi kelembagaan.
Berikut disampaikan rincian capaian indikator bagian Humas.
18. Jumlah Pameran Standardisasi yang Diikuti BSN
Capaian indikator kinerja jumlah pameran standardisasi yang diikuti
BSN pada tahun 2018 mencapai 16 kali, dari 11 kali yang yang ditargetkan.
-
2018| Sekretariat Utama - BSN 46
Seperti pemberitaan, keberhasilan pelaksanaan pameran juga didukung
oleh stakeholder sehingga BSN mendapatkan kesempatan berpameran
secara gratis (biaya sewa pameran ditanggung stakeholder). Dukungan
stakeholder juga menyebabkan sosialisasi SNI dan kelembagaan BSN
semakin gencar serta informasinya memencar ke berbagai tempat strategis
seperti di kawasan Medan, Pekanbaru, Bangka, Semarang dan Surabaya.
Sinergi dalam berpameran menunjukkan stakeholder mulai membutuhkan
BSN untuk mensosialisasikan layanan BSN, informasi mengenai sertifikasi SNI,
proses mendapatkan dokumen SNI/standar internasional, berbagai
pelatihan standardisasi, dan sebagainya
Tabel III.17. Daftar Partisipasi BSN dalam Pameran
NO. KEGIATAN PAMERAN TEMPAT TANGGAL
1. Rakernas Ristekdikti Medan 17 - 18 Januari 2018
2. Pameran 40th IKAL
Lemhanas
Jakarta 25 Maret 2018
3. Pameran Indolab
2018
Jakarta 4 April 2018
4. Pameran Gemerlap
Expo 2018
Semarang 12 -15 April 2018
5. Pameran Indonesia
Science Day 2018
Jakarta 20-22 April 2018
6. Pameran China
Machinery &
Electronic Brand Show
Jakarta 3-5 Mei 2018
7. Pameran Investrade
Expo 2018
Surabaya 26 – 30 Juli 2018
8. Pameran Indonesia
International Toys and
Kids Expo
JIExpo Kemayoran,
Jakarta
26-28 Juli 2018
9. Pameran IECEx Gandaria City,
Jakarta
8 – 9 Agustus 2018
10. Ritech Expo Pekanbaru, Riau 9-13 Agustus 2018
11. Pameran International
Building
JIExpo Kemayoran,
Jakarta
September
12. Pameran KTNA Expo
(Pertanian)
Bangka 21 - 25 September
2018
-
2018| Sekretariat Utama - BSN 47
NO. KEGIATAN PAMERAN TEMPAT TANGGAL
13. Pameran PIF Serpong 19-21 September 2018
14. Pameran IQSF Jakarta 17 Oktober 2018
15. Pameran IQE ke 6 Grand City Convex,
Surabaya
25-28 Oktober 2018
16. Pameran SMK mini Surabaya 26-27 November 2018
Gambar III.8. Pameran Investrada, Surabaya, 26-30 Juli 2018
-
2018| Sekretariat Utama - BSN 48
Gambar III.9. Pameran Ritech Expo, Pekanbaru, 9-13 Agustus 2018
19. Jumlah publikasi kelembagaan
Capaian indikator kinerja untuk jumlah pemberitaan BSN dan SNI dihitung
dari jumlah kata BSN dan SNI yang tercantum di pemberitaan. Yang
dimaksud dengan pemberitaan disini meliputi pemberitaan baik tercetak
(koran, majalah, tabloid) maupun online (website BSN, media online).
Semakin banyak jumlah kata BSN dan SNI dalam pemberitaan, diharapkan
masyakarat akan semakin mengenal BSN dan mengetahui manfaat SNI
dan kegiatan standardisasi yang dilakukan oleh BSN
Pada tahun 2018, capaian jumlah pemberitaan BSN dan SNI mencapai
2.271 dari target 1.200 berita. Pemberitaan SNI ternyata banyak disuarakan
oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian
Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengawas
Obat dan Makanan, beberapa industri penerap SNI dan stakeholder
lainnya. Dengan pemberitaan SNI yang begitu gencar, SNI tersosialisasi
kepada masyarakat dan peran BSN semakin diperkukuh dengan artikel-
artikel yang seringkali menyebut BSN. Meskipun masih ada beberapa artikel
yang masih salah dalam memberitakan peran BSN -misalnya BSN adalah
lembaga sertifikasi, namun kecenderungan dari waktu ke waktu hingga
akhir tahun 2018 salah penyebutan mulai berkurang.
Tantangan pemberitaan adalah berkurangnya dana liputan ke luar kota
yang menyebabkan pemberitaan web BSN dan berita lokal di daerah,
kurang optimal. Untuk itu pemberitaan kelembagaan BSN dan SNI di media
massa, baik tercetak maupun online masih harus terus di tingkatkan.
Tahun 2018 pencapaian jumlah press release adalah sebanyak 48 terbitan,
dari target 48. Beberapa kegiatan penting dan strategis disebarkan ke
berbagai kanal media melalui press release ini.
Jumlah laporan tahunan adalah 1 (satu) dokumen (sesuai dengan target).
Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, untuk tahun 2018 terdapat
perbaikan kualitas baik dari segi konten, desain maupun waktu
penyelesaian.
-
2018| Sekretariat Utama - BSN 49
Kemudian untuk kalender BSN, kalender untuk tahun 2018 sesuai dengan
target baik dari segi pencapaian taret waktu maupun jumlah.
Mulai tahun 2018, pengelolaan SNI Valuasi di lakukan oleh bagian Humas,
meskipun pendanaannya masih berada di Pusat Pendidkan dan
Pemasyarakatan Standardisasi. Dari target 4 edisi yang di terbitkan, untuk
realisasi tahun 2018, hanya terrealisasi 3 edisi, salah satu penyebabnya di
akhir tahun 2018 tidak tersedia dana di Pusdikmas untuk edisi ke 4 SNI
Valuasi.
SASARAN
12
Meningkatkan partisipasi penyusunan regulaasi lintas sektor
Tabel III.18
Capaian Kinerja Sasaran 12
Indikator Kinerja Satuan
Realisasi Capaian 2018 Rencana s.d 2019
Target % Capaian 2015 2016 2017 Target Realiasi %
20. Jumlah sektor yang
ditangani
sektor - - - 3 3 100 3 100%
Rata-rata capaian Sasaran 10 100 %
Indikator kinerja untuk mengukur meningkatkan partisipasi
penyusunan regulasi lintas sektoral adalah Jumlah sector yang ditangani.
Capaian kinerja untuk indikator kinerja Sasaran 12 adalah sebesar 100%.
Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja Sasaran 12.
20. Jumlah sektor yang ditangani
Pada tahun 2018, 3 (tiga) sektor di bidang Standardisasi dan
Penilaian Kesesuaian telah dapat dicapai melalui kegiatan berpartisipasi
dalam pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan di
bawah koordinasi 3 (tiga) Kementerian yaitu:
Tabel III.19
No Judul Rancangan Peraturan Perundang-
undangan
Instansi
Pengusul
Kementerian
Koordinator
1 Rancangan Undang-undang tentang
Ketenaganukliran
Badan
Tenaga
Nuklir
Menristekdikti
2 Rancangan Peraturan Pemerintah
tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014
BPJPH Menko PMK
-
2018| Sekretariat Utama - BSN 50
Persentase pengajuan
anggaran baseline BSN
yang terakomodasi
dalam Pagu Indikatif
Target : 90%
Realisasi : 78,70%
Capaian : 87,44%
tentang Jaminan Produk Halal
3 Rancangan Peraturan Presiden tentang
Ssitem Sertifikasi Kelapa Sawit
Berkelanjutan
Kementan Menko
Perekonomian
SASARAN
13
Meningkatkan perencanaan dan penganggaran yang akurat
dan akuntabel
Tabel III.20
Capaian Kinerja Sasaran 13
Indikator Kinerja Satuan