2018 buku kebijakan mutu - stt aletheiasttaletheia.ac.id/wp-content/uploads/2019/12/kebijakan...page...
TRANSCRIPT
Page 1
BUKU KEBIJAKAN MUTU
2018
Page 2
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI ALETHEIA Jl. Argopuro 28 – 34 (PO Box 100) Lawang – Jawa Timur Indonesia
No. Dokumen :
02/KM/SPMI/2018
No. Revisi :
00
No. Salinan :
BUKU KEBIJAKAN MUTU
Dirumuskan oleh : Tim Penjaminan Mutu Tanda Tangan
Sekolah Tinggi Teologi Aletheia Lawang
Pdt. Alfius Areng Mutak, Ed.D.
Ditetapkan oleh : Senat STT Aletheia Lawang
Dikendalikan oleh : Ketua Unit Penjaminan Mutu
Pdt. Alfius Areng Mutak, Ed.D.
Disetujui Oleh : Ketua STT Aletheia
Pdt.Dr. Agung Gunawan, Th.M.
Page 3
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami naikkan ke hadapan Allah Bapa,Anak dan Roh Kudus, atas karunia-Nya
sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Buku Kebijakan Mutu, yang dapat
digunakan sebagai bahan acuan dalam merancang, menjalankan dan memonitor kegiatan
akademik di Sekolah Tinggi Teologi Aletheia (STT Aletheia) dalam rangka meningkatkan
mutu perguruan tinggi secara terus menerus. Salah satu upaya untuk itu adalah
mengembangkan Penjaminan Mutu Internal (Internal Quality Assurance) dengan harapan
tumbuhnya budaya mutu yang mulai dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian
dan upaya peningkatkan mutu akademik secara berkelanjutan (Continuous Quality
Improvement).
Guna melaksanakan penjaminan mutu di STT Aletheia, maka perlu ada suatu panduan
sistem penjaminan mutu internal yang dapat dipahami ditingkat program studi. Buku
kebijakan mutu ini menginformasikan tentang kebijakan mutu akademik STT Aletheia, dan
struktur organisasi unit penjaminan mutu.
Kami menyadari arti pentingnya suatu sistem dalam organisasi perlu dituangkan secara
komprehensif dalam satu buku agar dapat menjadi pedoman bagi pengelola untuk
melaksanakan tugas maupun sebagai dasar penyempurnaan sistem yang ada di STT
Aletheia.
Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun
Buku Kebijakan Mutu STT Aletheia dan semua pihak yang telah membantu dan
berpartisipasi selama penyusunan dokumen ini.
Lawang, 10 Januari 2018
Ketua STT Aletheia Lawang
Pdt.Dr. Agung Gunawan , Th.M.
Page 4
LEMBAR PENGESAHAN i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
KEPUTUSAN DIREKTUR iv
BABI DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH 1
BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PNL 2
2.1 Visi 2
2.2 Misi 3
2.3 Tujuan 3
2.4 Sasaran 3
BAB 3 LATAR BELAKANG SPMI 4
BAB 4 LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI 5
BAB 5 GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI 6
5.1 Tujuan dan Strategi SPMI 6
5.2 Asas dan Prinsip Pelaksanakan SPMI 6
5.3 Manajemen SPMI 7
5.4 Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI 7
5.5 Pelaksana Kegiatan Unit Penjaminan Mutu 7
BAB 6 STANDAR DIKTI DALAM SPMI 12
6.1 Standar Nasional Pendidikan Tinggi 12
6.2 Standar Lain/Pendidikan Tinggi 13
BAB 7 INFORMASI BUKU/DOKUMEN 14
REFERENSI 16
TIM PENYUSUN 17
Page 5
KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI ALETHEIA LAWANG
NOMOR : 02/SPMI Tahun 2018
Tentang
KEBIJAKAN MUTU PADA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI ALETHEIA LAWANG
KETUA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI ALETHEIA LAWANG
Menimbang : a. Bahwa Sekolah Tinggi Teologi Aletheia Lawang memiliki komitmen
secaraprofesional untuk selalumeningkatkan mutu akademik
danpenyelenggaraan pendidikan tinggi;
b. Bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi perlu
adanyalandasan pengembangan program akademik, prosedur
kegiatanakademik, sasaran mutu akademik, evaluasi akademik, dan
kebijakanmutu;
c. Bahwa dalammewujudkan komitmenSekolah Tinggi Teologi
Aletheia untuk meningkatkan mutu secara terarah dan
akuntabeldan berkelanjutan maka perlu diterbitkan kebijakan mutu
denganindikator dan targetnya guna mencapai tujuan Sekolah
Tinggi Teologi Aletheia Lawang;
Mengingat : 1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003tentang
Penelitian,Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelengaraan Pendidikan (lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan lembar Republik Indonesia
Nomor 5105);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana
telah di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun
2015;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
Page 6
8. Peraturan Mendikbud No 50 tahun 2014 tentang Sistem
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor
15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi No 44
tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Aletheia Nomor 220 Tahun
2018 tentang Standar Operasional Prosedur dan Tata Kelola pada
Sekolah Tinggi Teologi Aletheia.
Memperhatikan : 1. Visi, misi, tujuan dan sasaran Sekolah Tinggi Teologi Aletheia
2. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Aletheia
3. Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Teologi Aletheia
4. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Teologi Aletheia
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Pertama:
Dengan berlakunya Buku Kebijakan Mutu Sekolah Tinggi Teologi Aletheia
Tahun 2017, maka kebijakan yang bertentangan dengan keputusan ini
dinyatakan tidak berlaku.
Kedua :
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Lawang Pada tanggal 10 Januari 2018
Ketua,
Pdt. Dr. Agung Gunawan, Th.M.
Tembusan :
1. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen
2. Para Wakil Ketua Sekolah Tinggi Teologi Aletheia
3. Para Kepala Progam Studi Sekolah Tinggi Teologi Aletheia Lawang
4. Ketua Unit/Bagian/dalam Sekolah Tinggi Teologi Aletheia Lawang
5. Arsip
Page 7
BAB I
DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH
1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan
dari institusi tentang sesuatu hal.
2. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan
implementasi sistem penjaminan mutu di Sekolah Tinggi Teologi Aletheia.
3. Pernyataan Kebijakan Mutu Sekolah Tinggi Teologi Aletheia adalah menghasilkan
lulusan dengan kompetensi bermutu (berkualitas), mampu mengembangkan Sekolah
Tinggi Teologi Aletheia menjadi STT yang mandiri dan unggul di bidang penggembalaan,
Alkitab dan teologi Reformed.
4. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan
tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan
Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
5. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SMPT) adalah kegiatan sistemik untuk
meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
6. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah
kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi
secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan
tinggi secara berencana dan berkelanjutan
7. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar
Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar
Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
8. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah
standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun
dokumen-dokumen yang lebih operasional dibawahnya. Semua dokumen untuk
kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen
Kebijakan Mutu
10. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang
diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan
prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja
11. Standar Mutu Akademik adalah tingkat capaian kinerja mutu kinerja akademik,
misalnya: 1) pendidikan; 2) penelitian, pengabdian kepada masyarakat.
12. Standar Mutu Non-Akademik adalah tingkat capaian kinerja mutu manajemen
danadministrasi, misalnya:1) tata pamong (governance); 2) pengelolaan
SDMkepegawaian), prasarana dan sarana, keuangan dan pembiayaan, pengadaan
barang dan jasa; 3) sistem informasi, serta 4) layanan administrasi akademik.
13. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah
badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan
akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
Page 8
BAB 2
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PNL
Pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Sekolah Tinggi Teologi Aletheia Lawang
direncanakan akan terwujud pada tahun 2022, dan pencapaian tersebut dilakukan secara
bertahap sesuai dengan penyusunan Renstra setiap lima tahun.
2.1 VISI
Sekolah Tinggi Teologi Aletheia (STT Aletheia) Lawang sebagai lembaga pendidikan teologi
dalam panggilannya untuk mempersiapkan para gembala dan pemimpin gereja dimasa
depan, serta fungsinya dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka Sekolah
Tinggi Teologi Aletheia menetapkan visinya sebagai berikut: Menjadi lembaga pendidikan
teologi yang mengembangkan studi biblika dan teologi Reformed yang unggul dalam bidang
penggembalaan dan menjadi rujukan bagi gereja-gereja serta lembaga-lembaga pelayanan
Kristen di Indonesia pada tahun 2022.
Dalam visi Sekolah Tinggi Teologi Aletheia mengandung makna “unggul dan rujukan”
dengan penjelasan sebagai berikut:
Unggul
Kata "Unggul” memberi makna bahwa Sekolah Tinggi Teologi Aletheia mempunyai
keunggulan atau ciri khas dibandingkan Perguruan Tinggi Teologi di Indonesia, khususnya di
Jawa Timur memiliki keunggulan dalam bidang penggembalaan, dengan memiliki fasilitas
perpustakaan dan sumber daya manusia (SDM) yaiu para dosen yang sangat representatif
untuk mendukung proses pembelajaran dan pelayanan kepada gereja dan masyarakat.
Selain itu keunggulan Sekolah Tinggi Teologi Aletheia memiliki karakeristik teologi yang
berwawasan teologi Reformed, serta penekanan pada ajaran yang biblical.
Rujukan
Kata “Rujukan” memberi makna bahwa Sekolah Tinggi Teologi Aletheia menjadi tempat
yang dicari atau acuan bagi gereja-gereja dan lembaga-lembaga Kristen khususnya di Jawa
Timur dan di Indonesia yang membutuhkan pelayan gereja yang membutuhkan seorang
gembala yang unggul hingga tahun 2022.
2.2 MISI
Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi Sekolah Tinggi Teologi
Aletheia adalah :
1) Menyelenggarakan pendidikan Tinggi Teologi dengan memberikan penekanan pada
teori dan praksis penggembalaan yang biblical dan berwawasan Reformed.
Page 9
2) Mengembangkan penelitian teologi tentang praksis penggembalaan yang biblical dan
bercorakkan Reformed yang relevan dalam kontek pelayanan di Indonesia.
3) Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam bentuk penggembalaan dan
pemberdayaan warga gereja dan lembaga Kristen khususnya di JawaTimur dan di
Indonesia pada umumnya.
2.3 TUJUAN
Tujuan dasar penyelenggaraan Sekolah Tinggi Teologi Aletheia adalah:
1) Menghasilkan lulusan yang menguasai teori dan praksis penggembalaan yang biblical
dan berwawasan Reformed.
2) Menghasilkan lulusan yang trampil melakukan penelitian untuk menjawab berbagai
masalah dalam pelayanan penggembalaan khususnya di Jawa Timur dan di Indonesia.
3) Menghasilkan lulusan yang mampu mengaplikasikan teori dan praksis penggembalaan
yang biblikal dan berwawasan Reformed dalam kontek pelayan gereja dan masyarakat.
4) Menjadikan rujukan bagi gereja gereja dan lembaga pelayanan Kristen di Indonesia
untuk mempelajari tentang penggembalaan.
2.4 SASARAN
Adapun sasaran untuk mencapai tujuan Sekolah Tinggi Teologi Aletheia, yaitu:
1) Terbentuknya lulusan yang menguasai teori dan praksis penggembalaan yang biblical
dan berawasan Reformed.
2) Terbentuknya lulusan yang trampil dalam melakukan penelitian untuk menjawab
berbagai masalah dalam pelayanan penggembalaan di Indonesia.
3) Terbentuknya lulusan yang mampu mengaplikasikan teori dan praktek penggembalaan
yang biblikal dan berawasan Reformed dalam pengabdian gereja dan masyarakat.
Page 10
BAB 3
LATAR BELAKANG SPMI
Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar
Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang
budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan
penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan
tinggi yang bermutu.
Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib
dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-
undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Higher Education Long
Term Strategy (HELTS) 2003 -2010, Undang-undang no 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan no 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi program Studi dan Perguruan Tinggi, dan
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi No.44 Tahun 2015 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi, pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu
merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi dan
Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pelaksanaan
dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk
meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Paradigma baru Pengelolaan Pendidikan Tinggi,
menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi sebagai prinsip dasar dalam
penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini
bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan
pendidikan tersebut.
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal
(SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan,
dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan,
dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan /atau Lembaga
Audit Mutu (LAM) melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing- masing. Luaran
penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan
status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau progam studi. SPMI dan SPME
mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi.
Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan Good
Governanceterlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah
Page 11
disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk
mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh
sebab itu, untuk mewujudkan Good Governancedi Sekolah Tinggi Teologi Aletheia,
penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.
Page 12
BAB 4
LUAS LINGKUP KEBIJAKAN
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Teologi Aletheia adalah kegiatan
sistemik dan sistematis yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (internally
driven) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi
Aletheia secara konsisten dan berkelanjutan.
Luas lingkup kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Teologi Aletheia mencakup semua aspek
penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik.
Luas lingkup untuk bidang akademik meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya secara bertahap kebijakan SPMI
diterapkan pula pada bidang non akademik yang meliputi kinerja mutu manajemen serta
administrator seperti tata pamong, pengelolaan SDM(kepegawaian), sarana & prasarana,
keuangan & pembiayaan, pengadaan barang & jasa, sistem informasi serta layanan
administrasi akademik.
Cakupan implementasi SPMI adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi,
Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu di Sekolah Tinggi Teologi Aletheia.
Program Penjaminan Mutu dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk
menjamin:
a) Kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders),
b) Transparansi atas keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan
secara tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan {stakeholders)
c) Efisiensi dan efektivitas pada seluruh kegiatan sistemik untuk memanfaatkan sumber
daya dalam penyelenggaraan Sekolah Tinggi Teologi Aletheia agar tepat sasaran dan
tidak terjadi pemborosan
d) Akuntabilitas akademik dan non akademik pada penyelenggaraan Tri Darma perguruan
tinggi.
Page 13
BAB 5
GARIS BESAR KEBIJAKAN
5.1 Tujuan dan Strategi SPMI
Tujuan yang akan dicapai dengan pelaksanaan SPMI- Sekolah Tinggi Teologi Aletheia adalah:
1. Menguatkan sistem pendidikan dengan fokus menghasilkan lulusan yang kompeten,
cerdas dan berketrampilan melayani
2. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sehingga Sekolah
Tinggi Teologi Aletheia dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya dan kelembagaan di Sekolah Tinggi Teologi
Aletheia Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh civitas akademika.
Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI- Sekolah Tinggi Teologi
Aletheia tercapai diantaranya:
1. Melakukan mobilisasi sumber daya yang dimiliki
2. Meningkatkan kerjasama antar multi stake holder secara sinergi
3. Sosialisasi program sehingga seluruh stakeholder memahami dokumen kebijakan yang
dibuat sehingga dapat diimplementasikan dengan baik pada setiap lini.
4. Melaksanakan siklus SPMI dengan mengimplementasikan metode PPEPP (Perencanaan,
Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan).
5.2 Asas dan Prinsip Pelaksanakan SPMI
Asas yang dilakukan dalam pelaksanaan SPMI- Sekolah Tinggi Teologi Aletheia yaitu:
1. Berorientasi kepada kebutuhan stakeholder
2. Tanggung jawab sosial
3. Partisipatif dan kolegial
4. Inovasi dan peningakatan secara berkelanjutan
Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah:
1. Quality First, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus
memprioritaskan mutu
2. Stakeholders-in, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan
pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)
3. The next process is our stakeholders,Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam
proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang
menggunakan hasil pelaksanan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang
harus dipuaskan.
4. Speak with data, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan
pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi
atau rekayasa
Page 14
5. Upstream management,Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses
pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi Aletheia harus dilakukan secara partisipatif dan
kolegial; bukan otoritatif
5.3 Manajemen SPMI
Manajemen pelaksanaan SPMI di Sekolah Tinggi Teologi Aletheia menganut sistem
manajemen mutu denganmengimplementasikan melalui siklus kegiatan yaitu :
1. Penetapan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan penetapan standar atau ukuran yang terdiri
atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Aletheia ;
2. Pelaksanaan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang
terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Teologi
Aletheia ;
3. Evaluasi (E) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan pembandingan antara luaran
kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas
SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh PNL;
4. Pengendalian (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran
yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh PNL yang tidak
tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
5. Peningkatan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang
terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada standar atau ukuran
yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan.
Setelah satu atau beberapa siklus SPMI diimplementasikan oleh Sekolah Tinggi Teologi
Aletheia sebagai suatu sistem secara utuh perlu dievaluasi dan kemudian dikembangkan
yang akan menghasilkan kaizen atau continuous quality improvementoleh mutu perguruan
tinggi di Sekolah Tinggi Teologi Aletheia.
5.4 Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI
Unsur-unsur organisasi dan tata kelola unit penjaminan mutu di Sekolah Tinggi Teologi
Aletheia terdiri atas Ketua Sekolah Tinggi Teologi Aletheia dibantu oleh Unit Penjaminan
Mutu (UPM) atas dasar ketentuan keputusan direktur No. 279 tahun 2016 tentang
organisasi dan tata kelola yang telah disetujui oleh Senat Sekolah Tinggi Teologi Aletheia.
Unit Penjaminan Mutu beranggotakan: ketua, sekretaris, staf administrasi dan perwakilan
dari dosen yang ditunjuk oleh ketua. Unit Penjaminan Mutu (UPM) dibentuk berdasarkan
Surat Keputusan (SK) Ketua. Adapun tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh anggota Unit
Penjaminan Mutu adalah sebagai berikut:
1. Mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara keseluruhan di
Sekolah Tinggi Teologi Aletheia, termasuk penyusunan perangkat yang diperlukan
dalam rangka pelaksanaannya.
Page 15
2. Membantu Ketua dalam monitoring, evaluasi serta audit pelaksanaan SPMI di
lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Aletheia, dan melaporkan secara berkala pelaksanaan
SPMI kepada Ketua.
Untuk melaksanakan tugas di unit penjaminan mutu maka disusun struktur organisasi unit
penjamin mutu sesuai dengan bidangnya masing-masing sebagai berikut:
1. Bidang Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) bertanggungjawab dalam pelaksanaan
sistem penjamin mutu internal di tingkat program studi. Tim sistem penjamin mutu
internal berperan dalam aktivitas sistem penjamin mutu internal yang dilaksanakan
secara periodik berdasarkan pedoman sistem penjamin mutu internal.
2. Bidang Audit Internal Mutu Akademik bertanggungjawab melakukan aktivitas audit
pada seluruh kegiatan unit politeknik sesuai dengan standar mutu yang sudah
ditetapkan. Kegiatan Audit dilakukan oleh tim audit bersertifikat AIMA yang ditunjuk
melalui surat keputusan (SK) Direktur.
Unit atau pejabat khusus
1. Penjaminan Mutu dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Teologi Aletheia
2. Ketua- Ketua Program Studi, bertanggungjawab atas terbentuknya organisasi mutu
(Gugus Kendali Mutu) dan terlaksananya penjaminan mutu dimasing- masing unit
3. Pelaksana Program yaitu Ketua-ketua prodi studi bertanggungjawab atas tersusunnya
spesifikasi program, pelaksanaan program dan tercapainya standar mutu serta
pengawasan mutu
4. Asesor internal sebagai tim yang akan menilai kinerja unit terhadap target sasaran mutu
5. Audit Internal sebagai mitra Unit Penjaminan Mutu dalam melakukan audit terhadap
kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan yang berlaku baik internal dan eksternal.
5.5 Pelaksana Kegiatan Unit Penjaminan Mutu
Dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan unit penjaminan mutu di tingkat program
studi agar pelaksanan pengembangan, penerapan dan evaluasi peningkatan mutu di
semua unit kerja dapat terlaksana maka dapat lihat bagan Pelaksana Kegiatan Unit
Penjamin Mutu pada Struktur Organisasi Sekolah Tinggi Teologi Aletheia sebagai
berikut:
A. Tingkat STT Aletheia
1. Unsur-unsur organisasi penjaminan mutu di tingkat politeknik terdiri atas Ketua dibantu
oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) atas dasar ketentuan norma-norma, standar mutu
dan kebijakan mutu/akademik yang ditetapkan oleh Senat STT Aletehaia.
2. Ketua menetapkan peraturan, kaidah dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan
akademik secara umum.
Page 16
3. Pengembangan, penerapan dan evaluasi peningkatan mutu internal di semua unit kerja,
Ketua dibantu oleh UPM.
4. UPM bertanggung jawab kepada Ketua dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh
Wakil Ketua Bidang Akademik dan Perencanaan
5. UPM beranggotakan : Ketua, sekretaris, dan perwakilan dari dosen
6. UPM menyiapkan Audit Internal Mutu Akademik (AIMA)
7. UPM dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua dengan tugas untuk:
1) Mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara keseluruhan di
Sekolah Tinggi Teologi Aletheia termasuk penyusunan perangkat yang diperlukan
dalam rangka pelaksanaannya.
2) Membantu Ketua dalam monitoring, evaluasi serta audit pelaksanaan SPMI di
lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Aletheia
3) Melaporkan secara berkala pelaksanaan SPMI kepada Ketua.
4) Tindak lanjut atas laporan audit tersebut (termasuk permintaan tindakan
koreksi/PTK) dilakukan oleh Ketua untuk dilaksanakan oleh Ketua-ketua Program
studi.
5) Setiap semester Senat STT Aletheia menerima Laporan Evaluasi Diri serta Laporan
Audit Internal Mutu Akademik dari UPM. Senat STT Alethia akan mempelajari
kedua laporan tersebut dan menentukan kebijakan dan peraturan baru di tingkat
politeknik untuk peningkatan mutu pendidikan.
8. Ketua Program studi bertanggungjawab atas terlaksananya:
1) Proses pembelajaran yang bermutu sesuai SP, MP, IK.
2) Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran.
3) Evaluasi hasil proses pembelajaran.
4) Tindakan perbaikan proses pembelajaran.
5) Penyempurnaan SP, MP, IK secara berkelanjutan.
6) Penelitian yang sesuai dengan kompetensi jurusan dan Manual Mutu Penelitian.
7) Pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kompetensi jurusan dan
ManualMutu Pengabdian Kepada Masyarakat.
Page 17
BAB 6 STANDAR DIKTI DALAM SPMI
Dasar hukum Standar Perguruan Tinggi yang tertuang dalam UU. No. 12 Tahun 2012, pasal
54 tentang Pendidikan Tinggi terdiri atas : (1) Standar Nasional Perguruan Tinggi yang
ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan
mengembangkan Standar Nasional Perguruan Tinggi. (2) Standar Pendidikan Tinggi yang
ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan tingi.
Berdasarkan Standar Mutu Sekolah Tinggi Teologi Aletheia tersebut di atas maka akan
diuraikan beberapa komponen sebagai jaminan mutu STT Aletheia yang ditetapkan sebagai
Standar Mutu Sekolah Tinggi Teologi Aletheia. Standar Mutu ini berpedoman pada UU No.
20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) Bab IX Pasal 35, PP No 19 tahun
2005 tentang SNP, UU. No. 12 Tahun 2012, Peraturan Mendikbud No 49 tahun 2014 dan
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015. Standar mutu
yang ditetapkan merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan yang terencana, yang
meliputi unsur masukan, proses dan keluaran dari sistem pendidikan.
Standar mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teologi Aletheia
mencakup komponen-komponen yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi
pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu. Komponen yang tercakup dalam standar mutu
untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Sekolah Tinggi Teologi Aletheia
adalah: Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Lain/Pendidikan Tinggi
(Standar Dikti)
6.1 Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan oleh Menteri merupakan
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
SNPT terdiri atas:
a. Standar Nasional Pendidikan, Berdasarkan Permenristek No. 44 Tahun 2015 Tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) ada Delapan macam standar pendidikan
minimal wajib, yaitu:
1) Standar kompetensi lulusan;
2) Standar isi pembelajaran;
3) Standar proses pembelajaran;
4) Standar penilaian pembelajaran;
5) Standar dosen dan tenaga kependidikan;
6) Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
7) Standar pengelolaan pembelajaran; dan
8) Standar pembiayaan pembelajaran.
Page 18
b. Standar Nasional Penelitian, Berdasarkan Permenristek No. 44 Tahun 2015 Tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) ada Delapan macam standar nasional
penelitian minimal wajib, yaitu:
1) Standar hasil penelitian;
2) Standar isi penelitian;
3) Standar proses penelitian;
4) Standar penilaian penelitian;
5) Standar peneliti;
6) Standar sarana dan prasarana penelitian;
7) Standar pengelolaan penelitian; dan
8) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
c. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, Berdasarkan Permenristek No. 44
Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) ada Delapan macam
standar nasional pengabdian minimal wajib, yaitu:
1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
2) Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
3) Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
4) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
5) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
6) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
7) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
8) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
6.2 Standar Lain/Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)
Standar ini ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Aletheia, untuk menambah sejumlah
standar lain yang melampaui standar minimal untuk kebutuhan akreditasi, baik melampaui
secara kuantitatif maupun kualitatif, atas inisiatif perguruan tinggi (internally driven)yang
dijabarkan dari visi STT Aletheia, sebagai berikut:
a. Standar visi, misi, tujuan dan sasaran
b. Standar tata pamong
c. Standar mahasiswa dan alumni
d. Standar suasana akademik
e. Standar sistem informasi
f. Standar program studi
g. Standar sistem penjamin mutu
h. Standar kerjasama
Semua unsur/ komponen ini harus terus diupayakan agar berada pada kondisi sebaik
mungkin untuk mencapai mutu terbaik, yang sekaligus mencerminkan mutu Sekolah Tinggi
Page 19
Teologi Aletheia. Upaya peningkatan kinerja dan mutu dilakukan terhadap hasil
pelaksanaan dan pencapaian semua standar tersebut.
Page 20
BAB 7
INFORMASI SINGKAT DOKUMEN SPMI
Dokumen SPMI STT Aletheia
Dokumen induk Mutu/SPMI PNL adalah:
1. Kebijakan Mutu/SPMI (Quality Policy)
Dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana Sekolah Tinggi Teologi Aletheia
memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan
pendidikan sehingga terwujud budaya mutu pada Sekolah Tinggi Teologi Aletheia
Buku/Dokumen Kebijakan Mutu/SPMI ini bermanfaat untuk:
a. Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan internal Sekolah Tinggi Teologi
Aletheia tentang garis besar SPMI;
b. Menjadi dasar atau payung bagi penyusunan dan penetapan Dokumen Manual
Mutu/SPMI, Standar Mutu/SPMI, dan Formulir Mutu/SPMI;
c. Membuktikan bahwa SPMI di perguruan tinggi yang bersangkutan terdokumentasi-
kan.
2. Manual Mutu/SPMI (Quality Manual)
Dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur Penetapan,
Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Dikti secara
berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan SPMI, baik pada
aras unit pengelola program studi maupun pada aras Sekolah Tinggi Teologi Aletheia.
Buku/Dokumen Manual Mutu/SPMI ini bermanfaat untuk:
a. Memandu para pejabat struktural dan/atau unit SPMI, maupun dosen serta tenaga
kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI sesuai dengan kewenangan
masing-masing;
b. Menunjukkan cara mencapai visi Sekolah Tinggi Teologi Aletheia yang dijabarkan
dalam Standar Nasional Dikti dan Standar Dikti yang harus dipenuhi dan
ditingkatkan secara berkelanjutan.
c. Membuktikan secara tertulis bahwa SPM1- Sekolah Tinggi Teologi Aletheia telah
siap dilaksanakan.
3. Standar Mutu/SPMI (Quality Standard)
Dokumen ini berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh
kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan visi dan misinya sehingga
memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal Sekolah Tinggi Teologi
Aletheia .
Buku/Dokumen Standar SPMI (Standar Mutu) berfungsi sebagai:
a. Alat untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Sekolah Tinggi Teologi Aletheia ;
b. Indikator yang menunjukkan tingkat mutu Sekolah Tinggi Teologi Aletheia ;
c. Tolok ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan oleh pemangku
kepentingan internal Sekolah Tinggi Teologi Aletheia ;
Page 21
d. Bukti kepatuhan Sekolah Tinggi Teologi Aletheia pada peraturan perundang-
undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa Sekolah Tinggi Teologi Aletheia
memiliki dan memberikan layanan pendidikan dengan menggunakan standar.
4. Formulir/Borang Mutu/SPMI (QualityDocuments)
Merupakan dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan
dalam mengimplementasikan Standar Dikti dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal
atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar Dikti diimplementasikan Dokumen
Formulir/Proforma Mutu/SPMI berfungsi antara lain sebagai:
a. alat untuk mencapai/memenuhi/mewujudkan isi Standar Dikti;
b. alat untuk memantau, mengontrol, mengendalikan, mengkoreksi, dan
mengevaluasi implementasi Standar Dikti;
c. bukti autentikuntuk mencatat/merekam implementasi Standar Dikti secara
periodik.
Rujukan
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah RI No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem
Penjaminan MutuPendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar
Nasional PendidikanTinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Keputusan Direktur PNL No. 279 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola
11. Rencana Induk Pengembangan PNL, 2016
12. Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe, 2016
13. Visi dan Misi Politeknik Negeri Lhokseumawe, 2015
14. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2014
15. Panduan workshop SPM1, Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2015