KELOMPOK 2

3

2

1

MATERI 8PPh Pasal 24

KELOMPOK 2

loading12%16%18%21%26%42%52%52%63%78%96%100%

Permohonan kredit pajak luar negeri

Penggabungan penghasilan

Besarnya kredit pajak

yang diperbolehkan

Penentuan sumber

penghasilan

PPH PASAL

24

AKUNTANSI 2A

Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima

atau diperoleh Wajib pajak dalam negeri.

Wajib Pajak tersebut akan membayar atau terutang pajak atas penghasilannya di negara yang bersangkutan(di luar negeri).

Besarnya pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri dapat dikreditkan dari total pajak di Indonesia diatur dalam Pasal 24 UU No.17 Tahun 2000

Permohonan kredit pajak Luar Negeri agar pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri dapatdikreditkan kepada Direktur Jendral

Pajak:

1. Laporan keuangan atas penghasilan berasal dari Luar Negeri

2. Fotokopi SPT yang disampaikan di Luar Negeri3. Dokumen pembayaran pajak di Luar Negeri

Penghasilan yang berasal dari usaha

Penghasilan lainnya seperti sewa, bunga, royalti

Penghasilan berupa deviden yang diperoleh wajib pajak dalam negeri dari penyertaan modal sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di Luar Negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek

pada saat tahun diperolehnya penghasilan tersebut

Pada saat diterimanya penghasilan tersebut

Pada saat tahun dimana deviden tersebut diperoleh

PT. Ananda Yogyakarta dalam tahun 2009 menerima dan memperoleh penghasilan neto yang bersumber dari luar negeri sebagai berikut

1. Laba di Singapura dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp500.000.000

2. Deviden atas kepemilikan saham pada X. Ltd di Australia sebesar Rp200.000.000 yaitu berasal dari keuntungan tahun 2007 yang ditetapkan dalam rapat pemegang saham tahun 2008 dan baru akan dibayarkan dalam tahun 2009.

3. Dividen atas penyertaan saham sebanyak 70% pada Y Corporation di Hong Kong yang sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek sebesar Rp60.000.000 yaitu berasal dari keuntungan saham tahun 2008 yang berdasarkan keputusan Menteri Keuangan diperoleh pada tahun 2009.

4. Bunga obligasi pada Z, Inc. di Kuala Lumpur dihitung sebesar Rp80.000.000 dan diterima pada setiap semester dengan rincian sebagai berikut:

a. Bunga semester I tahun 2009, diterima bulan september 2009.

b. Bunga semester II tahun 2009, diterima bulan maret 2010.

Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya

Penghasilan berupa bunga, royalti, sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak

Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan harta tidak bergerak

Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan

Penghasilan berupa bentuk usaha tetap

Sumber Penghasilan Negara tempat badan

menerbitkan saham atau sekuritas berkedudukan

Negara tempat pihak yang membayar tersebut berkedudukan

Negara tempat harta tersebut terletak

Negara tempat pihak membayar berada

Negara tempat betuk usaha tetap menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.

Besarnya Kredit Pajak yang

diperbolehkan

Kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan

1. Pajak atas penghasilan yang terutang atau dibayar di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap total PPh terutang di Indonesia hanya Pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari luar negeri tersebut.

Pajak atas penghasilan yang terutang di luar negeri adalah pajak atas penghasilan berkenaan dengan usaha atau pekerjaan di luar negeri

Pajak atas penghasilan yang dibayar diluar negeri adalah pajak atas penghasilan dari modal dan penghasilan lainnya diluar negeri seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dll.

PT. A di Indonesia merupakan pemegang saham tunggal dari Z Inc. tersebut dalam tahun 2013 memperoleh keuntungan sebesar USS100.000. Pajak penghasilan yang berlaku di Negara X adalah 48% dan pajak deviden adalah 38%.

Perhitungan pajak atas dividen tsb yaitu:Keuntungan Z Inc. USS

100,000Pajak Penghasilan (Corporate Income tax) atas Z Inc (48%) USS

48,000USS

52,000Pajak atas dividen (38%) USS 19,760Dividen yang dikirim ke Indonesia USS 32,240

2. Besarnya kredit pajak yang diperbolehkan adalah setinggi-tingginya sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang diluar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap Penghasilan Kena Pajak (PKP), atau setinggi-tingginya sama dengan pajak yang terutang atas PKP dalam hal PKP lebih kecil dari penghasilan luar negeri (menganut Metode Pengkreditan Pajak Terbatas atau Ordinary Credit Method)

Besarnya kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan (PPh pasal 24) adalah nilai terendah diantara 3 perhitungan :

I. Total PPh terutang.II. Penghasilan neto luar negeri ÷ Total penghasilan

dalam dan luar negeri × Total PPh terutang.III.PPh yang terutang atau dibayar diluar negeri.

Catatan

PT. Putra Jaya di Yogyakarta memperoleh penghasilan netto pada tahun 2013 :

Penghasilan dalam negeri Rp 500.000.000Penghasilan luar negeri Rp 500.000.000(tarif pajak yang berlaku adalah 20%)

1. Menghitung Total PKPPenghasilan dari dalam negeri Rp500.000.000Penghasilan dari luar negeri Rp500.000.000 +

Jumlah penghasilan neto Rp1.000.000.000Peredaran bruto dari kegiatan usaha adalah

Rp52.000.000.000.Jumlah penghasilan netto sama dengan PKP karena tidak

terdapat kompensasi kerugian atau pengurangan yang lain.

2. Menghitung total PPh terutang

25% × Rp1.000.000.000 = Rp250.000.000

3. Menghitung PPh Maksimum dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan

4. Menghitung PPh yang dipotong atau dibayar diluar negeri

Kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan (PPh pasal 24) adalah Rp100.000.000 atau sebesar PPh yang terutang atau dibayar diluar negeri.

Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan perhitungan total PPh terutang, PPh maksimum dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan, dan PPh terutang atau dibayar diluar negeri, kemudian dipilih nilai terendah.

Perusahaan Perdana dimiliki oleh Tuan Akbar (K/2) memperoleh penghasilan neto tahun 2013 sebagai berikut:

Penghasilan dalam negeri Rp 150.000.000Penghasilan luar negeri Rp 250.000.000(tarif pajak yang berlaku adalah 40%)

1. Menghitung Total PKPPenghasilan dari dalam negeri Rp150.000.000Penghasilan dari luar negeri Rp250.000.000

+

Jumlah penghasilan neto Rp400.000.000PTKP (K/2) Rp 45.000.000 -Total PKP Rp355.000.000

2. Menghitung total PPh terutang

5% × Rp50.000.000 = Rp2.500.00015% × Rp200.000.000 = Rp30.000.00025% × Rp 105.000.000 = Rp26.250.000

Rp58.750.000

3. Menghitung PPh Maksimum dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan

4. Menghitung PPh yang dipotong atau dibayar diluar negeri

40% × Rp250.000.000 = Rp100.000.000

Kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan (PPh pasal 24) adalah Rp36.718.750 atau sebesar PPh maksimum dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan.

Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan perhitungan total PPh terutang, PPh maksimum dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan, dan PPh terutang atau dibayar diluar negeri, kemudian dipilih nilai terendah.

CONTOH 4PT. Ananda Raya di Indonesia memperoleh penghasilan neto pada tahun 2013 yaitu: Di negara A, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar Rp300.000.000 (tarif pajak yang berlaku adalah 30%)Di dalam negeri, menderita kerugian sebesar Rp100.000.000.Peredaran bruto dari kegiatan usaha dalam dan luar negeri sebesar Rp4.600.000.000.

1) Menghitung total PKPPenghasilan dari negara A berupa laba usaha

Rp300.000.000Kerugian usaha dalam negeri

Rp100.000.000 -

Jumlah penghasilan neto Rp200.000.000Jumlah penghasilan neto sama dengan PKP karena tidak terdapat

kompensasi kerugian atau pengurangan yang lain.2) Menghitung total PPh terutang

25% × Rp200.000.000 × 50% = Rp25.000.000

3. Menghitung PPh Maksimum dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan

4. Menghitung PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri

Kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan (PPh pasal 24) adalah Rp25.000.000 atau sebesar PPh yang terutang.

Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan perhitungan total PPh terutang, PPh maksimum dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan, dan PPh terutang atau dibayar diluar negeri, kemudian dipilih nilai terendah.

PT Amalia di Surabaya memperoleh penghasilan neto tahun 2013 sebagai berikut :•Di Negara A, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar Rp200.000.000.

(Tarif pajak yang berlaku adalah 40%).

•Di Negara B, mengalami kerugian usaha sebesar RP300.000.000.(Tarif pajak yang berlaku adalah 25%).

•Di dalam negeri, memperoleh laba usaha sebesar Rp600.000.000.

•Peredaran bruto dari kegiatan usaha adalah Rp48.000.000.000.

1. Menghitung total PKPPenghasilan dari negara A berupa laba usaha Rp200.000.000Penghasilan dari dalam negeri berupa laba usaha Rp600.000.000 Jumlah penghasilan neto Rp800.000.000Jumlah penghasilan neto sama dengan PKP karena tidak terdapat kompensasi.

2. Menghitung total PPh yang terutangPenghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% :(Rp4.800.000.000) x Rp800.000.000 = Rp80.000.000Rp48.000.000.000Penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas pengurangan tarif 50%:RP800.000.000 - Rp80.000.000 = Rp720.000.000PPh terutang:12,5% x Rp80.000.000 = Rp 10.000.00025% x Rp720.000.000 = Rp180.000.000Rp190.000.000

4. Menghitung PPh yang Dipotong atau Dibayar di Negara A

40% x Rp200.000.000 = Rp80.000.000.

Kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24) adalah Rp47.500.000 atau sebesar PPh maksimum sesuai perbandingan penghasilan. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan perhitungan total PPh terutang, PPh maksimum di kreditkan sesuai perbandingan penghasilan, dan PPh terutang atau dibayar di luar negeri, kemudian dipilih nilai terendah.

Diperoleh penghasilan luar negeri yang berasal dari beberapa negara, besarnya batas maksimum kredit pajak luar negeri dihitung untuk masing-masing negara (per country limitation).

Perhitungan PPh Pasal 24 jika Penghasilan Luar Negeri

Berasal dari Beberapa NegaraDiperoleh penghasilan luar negeri yang berasal dari beberapa negara, besarnya batas maksimum kredit pajak luar negeri dihitung untuk masing-masing negara (per country limitation).

Contoh 6

PT Yoganata di Jakarta memperoleh penghasilan neto pada tahun 2013 sebagai berikut :•Di Negara P, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar Rp300.000.000

(Tarif pajak yang berlaku adalah 20%)

•Di Negara Q, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar Rp400.000.000.

(Tarif pajak yang berlaku adalah 25%).

•Di Negara R, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar Rp100.000.000.

(Tarif pajak yang berlaku adalah 35%).

•Di dalam negeri, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar Rp200.000.000.

Peredaran bruto dari kegiatan usaha dalam dan luar negeri sebesar RP62.000.000.000

Perhitungan kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24) adalah

1. Menghitung total PKPPenghasilan dari Negara P berupa laba usaha Rp 300.000.000Penghasilan dari Negara Q berupa laba usaha Rp 400.000.000Penghasilan dari Negara R berupa laba usaha Rp 100.000.000Penghasilan dari dalam negeri berupa laba usaha Rp 200.000.000Jumlah penghasilan neto Rp1.000.000.000

Jumlah penghasilan neto sama dengan Penghasilan Kena Pajak karena tidak terdapat kompensasi kerugian atau pengurangan yang lain.

2. Menghitung Total PPh TerutangPPh Terutang:25% x Rp1.000.000.000 Rp250.000.000

PPh Maksimum untuk Negara P

terutang negeriluar dan dalamn penghasila Total

PPhtotalxPnegaranPenghasila

00Rp75.000.0 000Rp250.000. 0001.000.000. Rp

000.000.300xRp

terutang negeriluar dan dalamn penghasila Total

PPhtotalxQnegaranPenghasila

000Rp100.000. 000Rp250.000. 0001.000.000. Rp

000.000.400xRp

terutang negeriluar dan dalamn penghasila Total

PPhtotalxRnegaranPenghasila

00Rp25.000.0 000Rp250.000. 0001.000.000. Rp

000.000.100xRp

Menghitung PPh yang Dipotong atau Dibayar di Luar Negeri untuk Masing-

Masing Negara

a. PPh Terutang atau Dibayar di Negara PTarif Pajak Negara P x penghasilan Negara P

20% x Rp300.000.000 Rp 60.000.000

b. PPh Terutang atau Dibayar di Negara QTarif Pajak Negara Q x penghasilan Negara Q

25% x Rp400.000.000 Rp100.000.000

c. PPh Terutang atau Dibayar di Negara RTarif Pajak Negara R x penghasilan Negara R

35% x Rp100.000.000 Rp 35.000.000

Negara

Total PPhTerutang

PPh MaksimumDikreditkan Sesuai

Perbandingan Penghasilan

PPh Terutang/Dibayar di

LuarNegeri

PPh Pasal 24

Terendah Kolom

(1),(2),(3)(1) (2) (3) (4)

P Rp 250.000.000

Rp 75.000.000 Rp 60.000.000

Rp 60.000.000

Q Rp 250.000.000

Rp 100.000.000 Rp 100.000.000

Rp 100.000.000

R Rp 250.000.000

Rp 25.000.000 Rp 35.000.000

Rp 25.000.000

Pajak Luar Negeri Diperbolehkan Rp 185.000.000

Kredit pajak luar negeri diperbolehkan (PPh Pasal 24) bagi PT Yoganata tahun 2013 dihitung sebagai berikut :

Total Kredit Pajak Luar Negeri Diperbolehkan (PPh Pasal 24)Rp185.000.000 karena jumlah ini masih lebih rendah dibanding total PPh terutang

(Rp250.000.000).

CONTOH :

Dalam tahun pajak 2013, wajib pajakmendapatkan pengurangan pajak atas penghasilan luar negeri tahun pajak 2012 sebesar Rp 7.000.000; yang semula telah termasuk dalam jumlah pajak yang dikreditkan terhadap pajak yang terhutang untuk tahun pajak 2012, maka jumlah sebesar Rp 7.000.000., tersebut ditambahkan pada PPh yang terhutang dalam tahun pajak 2013. Jumlah tersebut dimasukkan dalam induk SPT tahunan setelah menghitung PPh yang terhutang sebelum menentukkan jumlah PPh yang terhutang.

PENGURANGAN/PENGAMBILAN PPh LUAR NEGERI

@vikhanur @kartikaaa