20140311 paparan wamenpanok
TRANSCRIPT
11/03/2014
1
Memperkuat Peran Humas dalam Gerakan Reformasi Birokrasi
Eko Prasojo – Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
⇒Perkembangan ICT yang pesat ⇒Globalisasi dan Ekonomi Bebas ASEAN 2015
⇒Keterbatasan Sumber Daya Alam
Tiga Tantangan Global
2
11/03/2014
2
Tantangan sektor publik ke depan
‐ Peran Negara yang semakin kecil ‐ Masalah pembangunan yang lebih komplek ‐ Keterbatasan sumber daya ‐ Meningkatnya biaya pemerintahan ‐ Masyarakat yang lebih kritis dan resistensi budaya perubahan ‐ Meningkatnya harapan masyarakat ‐ Pemerintahan tanpa batas (globalisasi) ‐ Keterlibatan sektor swasta yang lebih besar ‐ Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi Apa yang kita butuhkan? Peningkatan Kapasitas:
‐ Level Individu (setiap kita) ‐ Level organisasi ‐ Level system
3
Organisasi yang Gemuk
Peraturan perundang-undangan overlapping
SDM Aparatur Tidak Kompeten
Tumpang Tindih Kewenangan
Pelayanan publik masih buruk
Pola pikir rule based
Budaya kinerja belum terbangun
KONDISI UMUM BIROKRASI DI INDONESIA
4
11/03/2014
3
Sebelum‐2000
Single Actor Fragmented Centralized
Static Authority State Local
Manual Public
Sesudah‐2000
Multi Actors Interconnected Decentralized Dynamics Knowledge Society
International Digital Private
Perubahan DNA Global Birokrasi
Old Fashion New Fashion
Perubahan Pola Kerja Birokrasi
6
Build Structure Build connectivity
Create Regulations Create Values and Culture
Make Procedure Make Innovations
Control Authority Develop Knowledge
11/03/2014
4
PROBLEMINDONESIA
11/03/2014
5
Faktor kunci sukses negara
Komitmen Kepemimpinan
Pembangunan Ekonomi
Birokrasi yang Profesional
Budaya
10
11/03/2014
6
Tujuan Reformasi Birokrasi
11
Pemerintahan terbuka
berbasis IT
Pemerintahan melayani dan partisipatif
SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif
Efisiensi dan Efektivitas
Pemerintahan
Tujuan Akhir 1. Bebas KKN 1. Akuntabel dan
berkinerja
2. Pelayanan publik yang berkualitas
STRATEGI REFORMASI BIROKRASI NASIONAL
12
1. Makro : Kerangka Regulasi Nasional
RUU Aparatur Sipil Negara
RUU Administrasi Pemerintahan
RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
1. Penataan Struktur Organisasi Pemerintah 2. Penataan Jumlah dan Distribusi PNS 3. Pengembangan Sistem Seleksi dan Promosi Secara Terbuka 4. Peningkatan Profesionalisasi PNS 5. Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik 6. Peningkatan Pelayanan Publik 7. Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur 8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri 9. Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur
2. Mikro : Program/kegiatan pd tingkat Instansi (K/L dan Pemda)
8 Area Perubahan
11/03/2014
7
TRANSFORMASI BIROKRASI &
RULE BASED BUREAUCRACY
PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY
DYNAMIC GOVERNANCE
2013
2018
2025
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
MANAJEMEN SDM
PENGEMBANGAN POTENSI HUMAN
CAPITAL
PENGELOLAAN SDM APARATUR
BIROKRASI BERSIH,
KOMPETEN DAN
MELAYANI
Transformasi Aparatur Sipil Negara
11/03/2014
8
TERIMA KASIH