20130528 raker rb_daerah_2
TRANSCRIPT
1
PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGUATAN KELEMBAGAAN
PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMERINTAH DAERAH DALAM
RANGKA PERCEPATAN RANGKA PERCEPATAN RANGKA PERCEPATAN RANGKA PERCEPATAN
REFORMASI BIROKRASIREFORMASI BIROKRASIREFORMASI BIROKRASIREFORMASI BIROKRASI
Oleh:Oleh:Oleh:Oleh:
Menteri Menteri Menteri Menteri Dalam NegeriDalam NegeriDalam NegeriDalam Negeri
Jakarta, 28 Mei Jakarta, 28 Mei Jakarta, 28 Mei Jakarta, 28 Mei 2012012012013333
MAKNA REFORMASIBIROKRASI
UPAYA UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN SISTEMATIK DAN
TERENCANA MENUJU TATANAN ADMINISTRASI
PUBLIK YANG LEBIH BAIK
2
LANDASANHUKUM
� PERPRES NOMOR 81 TAHUN 2010 TENTANGGRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASITAHUN 2010-2025;
� PERMENPAN-RB NOMOR 20 TAHUN 2010TENTANG ROAD MAP REFORMASIBIROKRASI TAHUN 2010-2014.
KEBIJAKAN NASIONAL REFORMASI BIROKRASI
2
BEBERAPA MASALAHBIROKRASI PEMERINTAHAN
DI INDONESIA
3
� MASIH ADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANGTUMPANG TINDIH;
� ORGANISASI PEMERINTAHAN YANG BELUM TEPAT FUNGSIDAN TEPAT UKURAN (TERMASUK ORGANISASI PEMDA);
� MASIH ADANYA PRAKTEK PENYALAHGUNAAN WEWENANG;� PELAYANAN PUBLIK YANG BELUM MENGAKOMODASI
KEPENTINGAN SELURUH LAPISAN MASYARAKAT;� MANAJEMEN SDM YANG BELUM EFEKTIF DAN OPTIMAL
UNTUK MENINGKATKAN PROFESIONALISME APARATUR;� POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA APARATUR YANG BELUM
MENDUKUNG TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG EFISIEN,EFEKTIF, PRODUKTIF, DAN PROFESIONAL;
TUJUAN DAN SASARAN
BIROKRASI REFORMASITujuan Sasaran
Meningkatkan profesionalisme dan integritas aparatur
pemerintah.
Meningkatnya kinerja birokrasi yg berorientasi hasil melalui perubahan
secara terencana, bertahap, & terintegrasi dari berbagai komponen
strategis birokrasi pemerintah
4
3
5
SEMBILANPROGRAM
UTAMA REFORMASI BIROKRASI
Penataan dan Penguatan Organisasi
Penataan Ketatalaksanaan
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
Penataan Peraturan Perundang-undangan
Penguatan Pengawasan
Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Manajemen Perubahan
KEBER-HASILAN
REFORMASI BIROKRASI
SANGAT DITENTUKAN OLEH KOMITMEN PIMPINAN SERTA
KEMAMPUAN DAN INTEGRITAS BIROKRAT PELAKSANA
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
POKOK –POKOK PENGATURAN DALAM
PP NOMOR 41 TAHUN 2007
1. Dasar Pembentukan dengan Perda.2. Mempertegas Tupoksi Masing-Masing (Setda, Setwan, Inspektorat,
Dinas, dan LTD, Kecamatan dan Kelurahan).3. Kriteria dengan Variable Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan
Besaran APBD untuk menentukan jumlah SKPD.4. Perumpunan Urusan yang diwadahi dalam bentuk Dinas dan LTD
(Badan atau Kantor).5. Pola dan Susunan Organisasi masing – masing SKPD.6. Eselon.7. Staf Ahli.8. Perangkat Daerah Otonom Baru.9. Perangkat Daerah yang memiliki istimewa dan khusus.10. Lembaga Lain yang diamanatkan oleh Per-UU-an11. Pembinaan dan Pengendalian serta Evaluasi.
4
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
POKOK – POKOK PERMASALAHAN PENATAAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH (PP NO. 41 TAHUN 2007)
1. Dasar Pembentukan dengan Peraturan Daerah (terjadi politisasi dalam pembentukan SKPD).
2. Terjadi Pola Organisasi yang sama antar daerah (Provinsi dan Kab/Kota), tidak sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, potensi, dan karakteristik daerah.
3. Perumpunan menyebabkan kesulitan dalam melakukan koordinasi dengan K/L dan kesulitan dalam menetapkan kompetensi pimpinan SKPD).
4. Susunan Organisasi SKPD dibuat tidak berdasarkan hasil analisis beban kerja (ABK) dalam arti Pemda cenderung mengambil pola maksimal.
5. Nomenklatur SKPD antar Prov/Kab/Kota sangat variatif.6. Eselon terpola secara nasional tanpa memperhatikan beban kerja (eselon
Sekda Provinsi Babel dengan Provinsi Jawa Timur sama yaitu eselon Ib).7. Kriteria Variabel hanya menentukan jumlah SKPD yang terdiri dari jumlah
penduduk, luas wilayah, dan jumlah APBD.
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
POKOK – POKOK PERMASALAHAN PENATAAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH (PP NO. 41 TAHUN 2007)
8. Lembaga yang dibentuk berdasarkan amanah peraturan perundang-undangan (Lembaga Lain) menyebabkan pembebanan APBD.
9. Tidak mengatur pembentukan lembaga sesuai dengan karakteristik daerah (misalnya Bakorwil di Provinsi Jatim, Jateng dan Jabar ) serta Provinsi yang berkarakteristik kepulauan.
10. Kelembagaan Daerah yang memiliki istimewa dan khusus (Khususnya Provinsi DKI Jakarta, mengingat Walikota/ Bupati Administrasi merupakan Jabatan karir struktural).
11. Staf Ahli Kepala Daerah, tugas dan fungsi serta kewenangan yang tidak jelas.
12. Belum ada Kriteria Pembentukan UPTD sehingga jumlahnya tidak terkendali. 13. Sebagian kab/kota tidak melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam
rangka pembinaan dan evaluasi.14. Pemberdayaan Kapasitas SKPD oleh K/L tidak diatur.15. Pemanfaatan Jabatan Fungsional belum optimal.16. Ketiadaan sanksi terhadap pelanggaran PP Nomor 41 Tahun 2007.
5
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
PRINSIP – PRINSIP PENATAAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH
1. Penataan SKPD diarahkan untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah yaitu peningkatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan, daya saing daerah, percepatan pembangunan, serta memberikan partisipasi yang luas kepada masyarakat.
2. Penataan SKPD setidaknya mengikuti prinsip dasar dalam penataan organisasi antara lain pembagian habis tugas, membangun struktur tepat fungsi dan tepat ukuran (struktur), pendelegasian kewenangan, tata kerja yang jelas, dll.
3. Pembentukan SKPD sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, potensi, dan karakteristik daerah masing-masing.
4. Kesamaan nomenklatur antara K/L dengan perangkat daerah untuk memudahkan koordinasi dan sikronisasi program pusat dan daerah.
5. Pengembangan Jabatan Fungsional.
ANGGARAN BELANJA PEGAWAI
PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
6
10,739.32
16,686.40
8,942.47
10,006.33
3,708.04
5,313.78
3,884.33
9,141.03
2,508.12
8,352.92
12,808.90
29,804.417,175.62
30,041.184,725.53
32,328.606,108.52
5,240.26
6,825.51
11,431.90
1,959.02
5,021.93
2,229.99
4,926.97
12,034.94
4,945.56
6,515.75
5,669.62
7,486.30
3,853.29
2,518.47
8,676.30
0 10,000 20,000 30,000
Nanggroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Kepulauan Riau
Jambi
Bengkulu
Sumatera Selatan
Bangka Belitung
Lampung
DKI Jakarta
Jawa Barat
Banten
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Sulawesi Barat
Sulawesi Utara
Gorontalo
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Maluku
Maluku Utara
Papua
dalam miliar rupiah
39.11%
41.56%
51.02%
31.19%
34.20%
41.58%
49.59%
35.80%
38.40%
46.18%
28.10%42.26%
35.86%
50.13%
53.39%
46.35%
38.89%
37.93%
40.05%
23.67%
44.56%
49.02%
48.79%
47.12%
47.31%
46.70%
42.49%
49.22%
48.78%
47.41%
36.12%
29.00%
24.44%
0% 20% 40% 60%
Nanggroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Kepulauan Riau
Jambi
Bengkulu
Sumatera Selatan
Bangka Belitung
Lampung
DKI Jakarta
Jawa Barat
Banten
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Sulawesi Barat
Sulawesi Utara
Gorontalo
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
RASIO TERHADAP BELANJA DAERAH
BELANJA PEGAWAI PADA PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA SE-INDONESIA TA 2013
1,300.48
723.65
730.71
1,290.21
426.13
579.90
543.16
735.29
384.60
706.01
12,808.902,102.40
607.14
1,933.58
628.36
2,807.21
624.83
479.36
806.69
1,524.88
249.12
550.06
313.43
488.45
969.07
577.48
821.95
604.16
581.35
458.01
301.77
947.78
427.92
0 4,000 8,000 12,000
Nanggroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Kepulauan Riau
Jambi
Bengkulu
Sumatera Selatan
Bangka Belitung
Lampung
DKI Jakarta
Jawa Barat
Banten
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Sulawesi Barat
Sulawesi Utara
Gorontalo
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
dalam miliar rupiah
11.04%
8.16%
22.05%
15.30%
16.68%
21.86%
30.72%
12.76%
20.14%
16.01%
28.10%12.00%
10.03%
15.19%
25.60%
18.28%
18.72%
18.82%
17.72%
11.82%
21.78%
28.04%
29.05%
22.12%
17.17%
28.32%
19.04%
24.28%
24.21%
29.17%
21.50%
11.80%
10.06%
0% 20% 40%
Nanggroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Kepulauan Riau
Jambi
Bengkulu
Sumatera Selatan
Bangka Belitung
Lampung
DKI Jakarta
Jawa Barat
Banten
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Sulawesi Barat
Sulawesi Utara
Gorontalo
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
RASIO TERHADAP BELANJA DAERAH
BELANJA PEGAWAI PADA PROVINSI SE-INDONESIA TA 2013
7
9,438.84
15,962.76
8,211.76
8,716.13
3,281.91
4,733.88
3,341.17
8,405.74
2,123.53
7,646.92
0.00
27,702.016,568.48
28,107.604,097.16
29,521.395,483.68
4,760.90
6,018.82
9,907.02
1,709.89
4,471.87
1,916.56
4,438.53
11,065.87
4,368.08
5,693.80
5,065.46
6,904.95
3,395.29
2,216.70
7,728.52
2,656.41
0 10,000 20,000 30,000
Nanggroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Kepulauan Riau
Jambi
Bengkulu
Sumatera Selatan
Bangka Belitung
Lampung
DKI Jakarta
Jawa Barat
Banten
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Sulawesi Barat
Sulawesi Utara
Gorontalo
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
dalam miliar rupiah
60.19%
51.02%
57.77%
36.85%
39.60%
46.74%
55.09%
42.51%
45.94%
55.92%
0.00%52.26%
47.06%
59.56%
64.06%
54.28%
44.32%
42.25%
48.18%
28.00%
52.58%
53.99%
54.89%
53.81%
55.91%
51.09%
51.67%
56.10%
53.33%
51.78%
39.81%
35.32%
31.75%
0% 20% 40% 60% 80%
Nanggroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Kepulauan Riau
Jambi
Bengkulu
Sumatera Selatan
Bangka Belitung
Lampung
DKI Jakarta
Jawa Barat
Banten
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Sulawesi Barat
Sulawesi Utara
Gorontalo
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
RASIO TERHADAP BELANJA DAERAH
BELANJA PEGAWAI PADA KABUPATEN DAN KOTA SE-INDONESIA TA 2013
7,726.19
11,550.84
5,492.14
7,121.37
1,949.89
3,798.20
2,845.77
6,042.65
1,798.94
6,339.78
0.00
20,354.22
3,759.48
24,570.68
3,459.42
24,151.73
4,445.67
4,232.84
4,975.21
7,117.42
1,709.89
3,094.94
1,484.11
3,843.67
9,354.98
3,389.76
5,060.07
4,183.52
6,331.13
2,630.47
1,561.04
7,259.61
2,330.29
0 10,000 20,000 30,000
Nanggroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Kepulauan Riau
Jambi
Bengkulu
Sumatera Selatan
Bangka Belitung
Lampung
DKI Jakarta
Jawa Barat
Banten
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Sulawesi Barat
Sulawesi Utara
Gorontalo
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
dalam miliar rupiah
60.37%
52.59%
57.24%
34.77%
34.30%
45.38%
53.63%
39.59%
45.02%
56.11%
0.00%54.14%
50.69%
60.62%
65.76%
56.82%
43.02%
40.61%
47.62%
26.62%
52.58%
53.04%
53.54%
53.28%
56.61%
48.48%
52.35%
55.60%
52.30%
49.07%
35.75%
34.58%
30.25%
0% 20% 40% 60% 80%
Nanggroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Kepulauan Riau
Jambi
Bengkulu
Sumatera Selatan
Bangka Belitung
Lampung
DKI Jakarta
Jawa Barat
Banten
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Sulawesi Barat
Sulawesi Utara
Gorontalo
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
RASIO TERHADAP BELANJA DAERAH
BELANJA PEGAWAI PADA KABUPATEN SE-INDONESIA TA 2013
8
1,712.65
4,411.92
2,719.62
1,594.76
1,332.02
935.68
495.40
2,363.09
324.58
1,307.13
0.007,347.80
2,809.00
3,536.92
637.74
5,369.65
1,038.01
528.06
1,043.61
2,789.60
0.00
1,376.92
432.45
594.86
1,710.89
978.32
633.73
881.94
573.82
764.82
655.67
468.91
326.11
0 2,000 4,000 6,000 8,000
Nanggroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Kepulauan Riau
Jambi
Bengkulu
Sumatera Selatan
Bangka Belitung
Lampung
DKI Jakarta
Jawa Barat
Banten
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Sulawesi Barat
Sulawesi Utara
Gorontalo
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
dalam miliar rupiah
59.39%
47.32%
58.87%
50.35%
51.17%
53.26%
65.29%
52.40%
51.82%
54.98%
0.00%47.67%
42.93%
53.09%
56.19%
45.20%
50.96%
62.46%
51.06%
32.26%
0.00%
56.28%
60.07%
57.49%
52.33%
62.77%
46.81%
58.62%
68.26%
63.91%
54.55%
52.80%
49.34%
0% 20% 40% 60% 80%
Nanggroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Kepulauan Riau
Jambi
Bengkulu
Sumatera Selatan
Bangka Belitung
Lampung
DKI Jakarta
Jawa Barat
Banten
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Sulawesi Barat
Sulawesi Utara
Gorontalo
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
RASIO TERHADAP BELANJA DAERAH
BELANJA PEGAWAI PADA KOTA SE-INDONESIA TA 2013
ARAH KEBIJAKAN PENATAAN
ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH
9
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
ARAH KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
NO POKOK
PERMASALAHAN
ARAH KEBIJAKAN RPP REVISI PP 41 THN 2007
1 DASAR PEMBENTUKAN
DENGAN PERATURAN
DAERAH (TERJADI
POLITISASI DALAM
PEMBENTUKAN SKPD).
DASAR PEMBENTUKAN
SKPD DIATUR DENGAN
PERDA (MENGATUR
POLA ORGANISASI)
SEDANGKAN
KEDUDUKAN, TUGAS,
FUNGSI,
NOMENKLATUR,
SUSUNAN
ORGANISASI, DAN TATA
KERJA PERANGKAT
DAERAH DIATUR
DENGAN PERATURAN
GUBERNUR /
BUPATI/WALIKOTA.
PASAL 2 RPP REV PP
41 TAHUN 2007.
ALT 1
PASAL 2
1. POLA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DAERAH
BERPEDOMAN PADA PERATURAN
PEMERINTAH INI.
2. PENGATURAN LEBIH LANJUT MENGENAI
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,
NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, DAN
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2)
DIATUR DENGAN PERATURAN
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.
ALT 2
PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH DITETAPKAN DENGAN PERATURAN
KEPALA DAERAH DENGAN BERPEDOMAN
PADA PERATURAN PEMERINTAH INI.
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
NONONONO POKOKPOKOKPOKOKPOKOK
PERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHAN
ARAHARAHARAHARAH KEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKAN RPPRPPRPPRPP REVISIREVISIREVISIREVISI PPPPPPPP 41414141 THNTHNTHNTHN 2007200720072007
2 TERJADI POLA
ORGANISASI YANG
SAMA ANTAR
DAERAH (PROVINSI
DAN KAB/KOTA),
TIDAK SESUAI
DENGAN
KEMAMPUAN,
KEBUTUHAN,
POTENSI, DAN
KARAKTERISTIK
DAERAH.
MENGATUR SECARA
TEGAS DAN JELAS
URUSAN ANTARA
PROVINSI DENGAN
KAB/KOTA SEBAGAI
DASAR
PEMBENTUKAN
DINAS (SEMUA
URUSAN DIWADAHI
DALAM BENTUK
DINAS DAN NON
URUSAN/
PENUNJANG
DIWADAHI DALAM
BENTUK BADAN).
LAMPIRAN KRITERIA VARIABEL
DINAS DAN BADAN DIBENTUK DEGAN
TIPOLOGI A, B, DAN C (PASAL8, PASAL
17,PASAL 10 DAN PASAL 19).
REVISI PP 38 TAHUN 2007 TENTANG
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA.
ARAH KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
10
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
NONONONO POKOK POKOK POKOK POKOK
PERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHAN
ARAHARAHARAHARAH KEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKAN RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007
3 PERUMPUNAN
MENYEBABKAN
KESULITAN DALAM
MELAKUKAN
KOORDINASI
DENGAN K/L DAN
KESULITAN DALAM
MENETAPKAN
KOMPETENSI
PIMPINAN SKPD).
SETIAP URUSAN
DIWADAHI DALAM
BENTUK DINAS,
URUSAN PENUNJANG
DIWADAHI DALAM
BENTUK BADAN
PASAL 16
SATU URUSAN DIWADAHI DALAM SATU
DINAS.
ARAH KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
NONONONO POKOK POKOK POKOK POKOK
PERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHAN
ARAHARAHARAHARAH KEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKAN RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007
4 SUSUNAN
ORGANISASI SKPD
DIBUAT TIDAK
BERDASARKAN
HASIL ANALISIS
BEBAN KERJA (ABK)
DALAM ARTI PEMDA
CENDERUNG
MENGAMBIL POLA
MAKSIMAL.
SETIAP URUSAN
DIWADAHI DALAM
BENTUK DINAS ,
DINAS DIBAGI
MENJADI 3 (TIGA)
TIPE.
a.DINAS TIPE A
DIBENTUK UNTUK
MEWADAHI
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DENGAN
BEBAN KERJA
YANG BESAR;
b.….lanjut……..
PASAL 8, PASAL 10, PASAL 17 DAN PASAL
19
SETIAP URUSAN DIWADAHI DALAM SATU
DINAS, DALAM BEBERAPA TIPOLOGI.
ARAH KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
11
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
NONONONO POKOK POKOK POKOK POKOK
PERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHAN
ARAHARAHARAHARAH KEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKAN RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007
4 LANJUTAN b.DINAS TIPE B DIBENTUK UNTUK
MEWADAHI URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DENGAN
BEBAN KERJA YANG
SEDANG; DAN
c. DINAS TIPE C
DIBENTUK UNTUK
MEWADAHI URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH DENGAN
BEBAN KERJA YANG
KECIL.
DEMIKIAN JUGA UNTUK
BADAN DIBAGI MENJADI
3 TIPE A,B DAN C
ARAH KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
ARAH KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
NONONONO POKOK POKOK POKOK POKOK
PERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHAN
ARAHARAHARAHARAH KEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKAN RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007
5 ESELON TERPOLA
SECARA NASIONAL
TANPA
MEMPERHATIKAN
BEBAN KERJA (ESELON
SEKDA PROVINSI BABEL
DENGAN PROVINSI
JAWA TIMUR SAMA
YAITU ESELON IB).
ESELON KEPALA DINAS
DAN KEPALA BADAN
DIBEDAKAN ANTARA
SATU PROVINSI DAN
PROVINSI YANG LAIN,
ANTARA SATU
KAB/KOTA DAN
KAB/KOTA YANG LAIN
BERDASARKAN FAKTOR
UMUM DAN FAKTOR
TEKNIS SEDANGKAN
ESELON SEKDA ANTARA
PROVINSI DENGAN
PROVINSI YANG LAIN,
ANTARA KAB/KOTA
DENGAN KAB/KOTA
YANG LAIN BELUM
DIBEDAKAN
PASAL 36 DAN PASAL 37
WACANA AKAN DIBEDAKAN :
ESELONISASI SETDA PROVINSI DENGAN
PERTIMBANGAN JUMLAH PENDUDUK DAN
JUMLAH KAB/KOTA.
ESELONISASI SETDA KAB/KOTA DENGAN
PERTIMBANGAN JUMLAH PENDUDUK DAN LUAS
WILAYAH.
12
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
ARAH KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
NONONONO POKOK POKOK POKOK POKOK
PERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHAN
ARAHARAHARAHARAH KEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKAN RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007
6 NOMENKLATUR SKPD
ANTAR
PROV/KAB/KOTA
SANGAT VARIATIF.
PERANGKAT PROVINSI
TERDIRI:
1. SETDA;
2. SETWAN;
3. DINAS;
4. BADAN;
5. UNIT PELAKSANA
DAERAH.
PERANGKAT KAB/KOTA
TERDIRI:
1. SETDA;
2. SETWAN;
3. DINAS;
4. BADAN;
5. UNIT PELAKSANA
DAERAH;
6. KECAMATAN.
SATU URUSAN DIWADAHI DALAM SATU DINAS
DAN NOMENKLATUR SUSUNAN ORGANISASI
DISESUAIKAN DENGAN POTENSI DAN
KARAKTERISTIK DAERAH.
AKAN DIATUR DALAM PETUNJUK TEKNIS.
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
ARAH KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
NONONONO POKOK POKOK POKOK POKOK
PERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHAN
ARAHARAHARAHARAH KEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKAN RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007
7 KRITERIA VARIABEL
HANYA
MENENTUKAN
JUMLAH SKPD YANG
TERDIRI DARI
JUMLAH PENDUDUK,
LUAS WILAYAH, DAN
JUMLAH APBD.
SETIAP URUSAN
DITETAPKAN
DENGAN INDIKATOR
VARIABEL FAKTOR
UMUM DAN FAKTOR
TEKNIS YANG LEBIH
DETAIL AGAR
MENDAPATKAN
ORGANISASI DINAS
YANG LEBIH RIGHT
SIZING SESUAI
DENGAN
KEMAMPUAN,
POTENSI,
KARAKTERISTIK DAN
KEBUTUHAN DAERAH
PASAL 25 AYAT (1) S.D. AYAT (4)
MENGATUR SECARA TEKNIS KRITERIA DAN
VARIABEL MASING-MASING URUSAN.
13
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
NONONONO POKOK POKOK POKOK POKOK
PERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHAN
ARAHARAHARAHARAH KEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKAN RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007
8 LEMBAGA YANG
DIBENTUK
BERDASARKAN
AMANAH
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN
(LEMBAGA LAIN)
MENYEBABKAN
PEMBEBANAN APBD.
LEMBAGA LAIN BISA
BERDIRI SENDIRI
ATAU MENJADI
BAGIAN SATUAN
KERJA PERANGKAT
DAERAH SESUAI
DENGAN
KEBUTUHAN DAN
KEMAMPUAN,
KEUANGAN,
POTENSI,
KARAKTERISTIK
DAERAH MISAL
BADAN
PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
(BPBD) BISA
DILEBUR KE DINAS
SOSIAL
PASAL 12 DAN PASAL 21
SESUAI DENGAN KEMAMPUAN DAERAH,
YANG PENTING ADA YANG MELAKSANAKAN
FUNGSI TERSEBUT.
ARAH KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
NONONONO POKOK POKOK POKOK POKOK
PERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHAN
ARAHARAHARAHARAH KEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKAN RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007
9 TIDAK MENGATUR
PEMBENTUKAN
LEMBAGA SESUAI
DENGAN
KARAKTERISTIK
DAERAH (MISALNYA
BAKORWIL DI
PROVINSI JATIM,
JATENG DAN JABAR )
SERTA PROVINSI
YANG
BERKARAKTERISTIK
KEPULAUAN.
MENGATUR TENTANG
KEBERADAAN
LEMBAGA SESUAI
KARAKTERISTIK
DAERAH
PASAL 9 AYAT (6) DAN PASAL 18 AYAT (6)
UNTUK PROVINSI YANG MEMILIK JUMLAH
KAB/KOTA-NYA LEBIH DARI 20 (DUA
PULUH) DAPAT MEMBENTUK BAKORWIL
MAKSIMAL 3 (TIGA).
MISAL : JATIM, JATENG, JABAR, SUMUT,
PAPUA.
ARAH KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
14
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
NONONONO POKOKPOKOKPOKOKPOKOK
PERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHAN
ARAHARAHARAHARAH KEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKAN RPPRPPRPPRPP REVISIREVISIREVISIREVISI PPPPPPPP 41414141 THNTHNTHNTHN 2007200720072007
10 KELEMBAGAAN
DAERAH YANG
MEMILIKI ISTIMEWA
DAN KHUSUS
(KHUSUSNYA
PROVINSI DKI
JAKARTA, MENGINGAT
WALIKOTA/ BUPATI
ADMINISTRASI
MERUPAKAN JABATAN
KARIR STRUKTURAL).
DAERAH YANG
MEMILIKI STATUS
ISTIMEWA ATAU
OTONOMI KHUSUS,
PEMBENTUKAN
PERANGKAT DAERAH
UNTUK
MELAKSANAKAN
STATUS ISTIMEWA
DAN OTONOMI
KHUSUS DIATUR
DALAM PERMENDAGRI
TERSENDIRI DENGAN
PERTIMBANGAN DARI
MENTERI YANG
MEMBIDANGI
APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI
BIROKRASI.
PASAL 48
DIATUR TERSENDIRI SESUAI DENGAN
UNDANG –UNDANG YANG DIJABARKAN
DALAM PERMENDAGRI.
ARAH KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
NONONONO POKOK POKOK POKOK POKOK
PERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHAN
ARAHARAHARAHARAH KEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKAN RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007
11 STAF AHLI KEPALA
DAERAH, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA
KEWENANGAN YANG
TIDAK JELAS.
STAF AHLI KEPALA
DAERAH DIHAPUS
KARENA TUGAS DAN
FUNGSI TIDAK JELAS
PASAL 39
WACANA : STAF AHLI AKAN DIHAPUS DENGAN
PERTIMBANGAN TUGAS DAN FUNGSI YANG
TIDAK JELAS KARENA SUDAH TERBAGI HABIS
DI SKPD.
ARAH KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
15
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
NONONONO POKOK POKOK POKOK POKOK
PERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHAN
ARAHARAHARAHARAH KEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKAN RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007
12 BELUM ADA
KRITERIA
PEMBENTUKAN UPTD
SEHINGGA
JUMLAHNYA TIDAK
TERKENDALI.
PENGATURAN
KRITERIA DALAM
PEMBENTUKAN UPTD
PASAL 6 DAN PASAL 9
DIATUR PROSEDUR KRITERIA
PEMBENTUKAN UPTD DENGAN
PERSETUJUAN MENTERI
ARAH KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
NONONONO POKOK POKOK POKOK POKOK
PERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHAN
ARAHARAHARAHARAH KEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKAN RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007
13 SEBAGIAN KAB/KOTA
TIDAK MELAPORKAN
KEPADA MENTERI
DALAM NEGERI
DALAM RANGKA
PEMBINAAN DAN
EVALUASI.
PEMBERIAN SANKSI
APABILA TIDAK
MELAPORKAN
KEPADA MENTERI
DALAM NEGERI
PASAL 47
DIBERIKAN SANKSI BERUPA PEMBATALAN
HAK-HAK KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN
SERTA TINDAKAN ADMINISTRATIF
LAINNYA.
ARAH KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
16
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
NONONONO POKOK POKOK POKOK POKOK
PERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHAN
ARAHARAHARAHARAH KEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKAN RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007
14 PEMBERDAYAAN
KAPASITAS SKPD
OLEH K/L TIDAK
DIATUR.
MENGKOORDINASI
KAN K/L DALAM
MELAKUKAN
PEMBERDAYAAN
KAPASITAS DI
PEMDA
PASAL 46
KEWAJIBAN K/L UNTUK MELAKUKAN
PEMBERDAYAAN KAPASITAS DINAS
DAN BADAN SESUAI DENGAN BIDANG
TUGASNYA.
ARAH KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
NONONONO POKOK POKOK POKOK POKOK
PERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHAN
ARAHARAHARAHARAH KEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKAN RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007
15 PENETAPAN DAN
PENGEMBANGAN
JABATAN
FUNGSIONAL PADA
SKPD BELUM
OPTIMAL.
PENGOPTIMALAN
JABATAN
FUNGSIONAL
SEIRING DENGAN
PEMBAHASAN RUU
ASN
PASAL 53
PENGHAPUSAN JABATAN STRUKTURAL
ESELON TERENDAH PADA SKPD YANG
SUDAH MEMILIKI JABATAN FUNGSIONAL
MISAL : JAFUNG PERENCANA PADA
BAPPEDA, JAFUNG AUDITOR DAN P2 UPD
PADA INSPEKTORAT.
ARAH KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
17
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
NONONONO POKOK POKOK POKOK POKOK
PERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHANPERMASALAHAN
ARAHARAHARAHARAH KEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKAN RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007RPP REVISI PP 41 THN 2007
16 KETIADAAN SISTEM
SANKSI TERHADAP
PELANGGARAN PP
NOMOR 41 TAHUN
2007.
PENGATURAN
DALAM RPP REVISI
PP 41 TAHUN 2007
PASAL 47
DIBERIKAN SANKSI ADMINISTRASI
(DIBERIKAN SANKSI BERUPA PEMBATALAN
HAK-HAK KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN
SERTA TINDAKAN ADMINISTRATIF
LAINNYA).
.
ARAH KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
1.Penataan SKPD provinsi harus pararel denganpenataan perangkat gubernur, sebagai wakilpemerintah.
2.Revisi PP 41 tahun 2007 memperhatikan RUUASN Dan UU 32 Tahun 2004.
3.Pembentukan UPT Kementerian dan Lembagadilakukan secara selektif dan harus mendapatrekomendasi Menteri Dalam Negeri selakuKetua DPOD dan Koordinator BinwasPenyelenggaraan Pemda.
4.Pengangkatan Kepala UPT K/L harusmendapatkan rekomendasi dan dilantik olehGubernur.