20070100 ka andal pelabuhan kuala langsa
TRANSCRIPT
-
Peraturan Menteri Negara LH 308 tahun 2005
KERANGKA ACUAN
ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN PENGEMBANGAN PELABUHANKUALA LANGSAKABUPATEN ACEH TIMURPROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Tim Teknis AMDAL KhususRehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Pasca Gempa dan Tsunami
Januari 2007
KUALA LANGSA LANGSA
-
Peraturan Menteri Negara LH 308 tahun 2005
KERANGKA ACUAN
ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN PENGEMBANGAN PELABUHANKUALA LANGSAKABUPATEN ACEH TIMURPROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Tim Teknis AMDAL KhususRehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Pasca Gempa dan Tsunami
Januari 2007
-
Tim Teknis AMDAL Khusus :
Dr. Ir. Imam Santosa, MS (Ketua)
Ir. Uktolsyea Hendrik, M.Sc (Sekretaris)
Ir. Drs. Johan Yunus, SE, M.Si (Anggota)
A u l i a, S.SiT. MT (Anggota)
Ir. Rosmayani (Anggota)
Estamina, S.Si. (Anggota)
Zulkifli A. Jalil, SH (Anggota)
-
DAFTAR ISI
Halaman
I. Pendahuluan.................................................................................. 1
II. Ringkasan Rencana Kegiatan.......................................................... 3
III. Proses AMDAL khusus .................................................................... 9
IV. Dokumen ANDAL, RKL dan RPL
Kegiatan Perbaikan Pelabuhan Kuala Langsa, Kabupaten Aceh Timur,
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam................................................. 10
V. Isu-isu utama ................................................................................ 12
VI. Lampiran 18
-
KATA PENGANTAR
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 308 Tahun 2005 memuat pembentukanTim Teknis AMDAL Khusus untuk melaksanakan proses pelingkupan atau penyusunandokumen Kerangka Acuan ANDAL bagi setiap rencana kegiatan wajib AMDAL yang terkaitdengan pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh pasca bencana gempa bumi dantsunami. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah melalui Bapedalda Provinsi NADmembantu pembuatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL).
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 308 Tahun 2005,pelaksanaan kegiatan ini harus dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan(AMDAL). Kegiatan tersebut diprakirakan berpotensi menimbulkan dampak terhadaplingkungan, sehingga perlu dirumuskan lingkup dan kedalaman studi Analisis DampakLingkungan (ANDAL) yang dilakukan melalui penyusunan Kerangka Acuan (KA) ANDAL agarstudi ANDAL dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dokumen KA-ANDAL ini disusundengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 308 Tahun 2005dan panduan pelingkupan yang dikeluarkan Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
Semoga Dokumen KA-ANDAL ini menjadi acuan bagi pemrakarsa dalam menyusundokumen ANDAL, RKL-RPL dan juga bermanfaat baik instansi yang berkepentingan maupunpihak-pihak lain.
Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telahmemberikan dukungan atas selesainya penyusunan dokumen Kerangka Acuan ini.
Banda Aceh, Januari 2007
Tim Teknis AMDAL Khusus
Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Kuala LangsaKabupaten Aceh Timur
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
-
1I. Pendahuluan
Dalam rangka penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL),
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup untuk
kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan
Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara yang telah ditetapkan melalui Peraturan
Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 308 Tahun 2005 maka dibentuk Tim Teknis
AMDAL Khusus untuk melaksanakan proses pelingkupan atau penyusunan dokumen
Kerangka Acuan ANDAL bagi setiap rencana kegiatan wajib AMDAL yang terkait dengan
pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh pasca bencana gempa dan tsunami.
Di Provinsi NAD terdapat 10 Pelabuhan Laut/ Samudera baik dengan status
diusahakan maupun tidak diusahakan. Terdapat 5 (lima) Pelabuhan Laut yang
diusahakan (dikelola oleh PT. Pelindo-I) yaitu : di pantai Timur terdapat Pelabuhan
Bebas Sabang Sabang, Pelabuhan Malahayati Aceh Besar, Pelabuhan Krueng
Geukueh Lhokseumawe dan Pelabuhan Kuala Langsa Langsa. Sedangkan di pantai
barat hanya satu pelabuhan yang diusahakan oleh PT. Pelindo-I yaitu Pelabuhan Umum
Meulaboh Aceh Barat. Pelabuhan Laut yang tidak diusahakan (dikelola oleh
Adpel/Kanpel/Dephub) adalah Pelabuhan Calang, Pelabuhan Susoh, Pelabuhan
Tapaktuan, Pelabuhan Sinabang dan Pelabuhan Singkil. Pasca musibah gempa dan
tsunami terdapat beberapa pelabuhan laut yang mengalami kerusakan berat,
diantaranya adalah Pelabuhan Malahayati, Pelabuhan Calang, Pelabuhan Sinabang,
Pelabuhan Singkil.
Pelabuhan Kuala Langsa dibangun tahun 1987 termasuk pelabuhan dengan
status diusahakan, memiliki dermaga beton (75 x 15) m, kedalaman kolam pelabuhan
5 m LWS. Dermaganya mampu disandari oleh kapal dengan bobot mati 4.000 DWT.
Pasca tsunami pelabuhan Kuala Langsa relatif tidak mengalami kerusakan berarti. Masih
banyak fasilitas penunjang yang perlu dibenahi. Pelabuhan Kuala Langsa merupakan
pelabuhan Sungai, lokasinya terletak dimuara Sungai Langsa dan secara administratif
masuk dalam kawasan Pemerintahan Kota Langsa. Pelabuhan yang letaknya pada posisi
040 20 00 LU dan 980 08 00 BT ini merupakan salah satu pintu gerbang bagi
komoditi yang diangkut keluar maupun yang masuk ke wilayah Kabupaten Aceh Timur
dan Pemerintahan Kota Langsa. Untuk mencapai Pelabuhan Kuala Langsa dari arah laut
dapat melalui alur Teluk Dalam dan alur antara Tanjung Langsa dengan Pulau Telaga
-
2Tujuh. Saat menempuh alur tersebut setiap kapal harus melalui suatu ambang dari arah
laut bebas dengan jarak yang bervariasi antara 5 7 Km dan kedalaman antara 6 M
LWS dari arah laut bebas.
Berdasarkan Surat Perintah Tugas Ka. Bapedalda Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam Nomor 090/196/2006 tanggal 20 Desember 2006, menugaskan Tim Teknis
untuk melakukan pelingkupan terhadap kegiatan perbaikan dan pembangunan
pelabuhan Kuala Langsa yang terdiri dari ahli yang berasal dari praktisi, akademisi,
birokrasi, ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup, ahli dari Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan Propinsi NAD dan ahli dari Bapedalda Kota Langsa. Adapun
tahapan pelingkupan yang telah dilakukan oleh Tim Teknis AMDAL Khusus adalah:
a Pengkajian terhadap rencana kegiatan.
b Penggalian informasi tambahan dari pemrakarsa baik dari Dinas Perhubungan
Provinsi NAD maupun kontraktor pelaksana (UNDP).
c Identifikasi dampak potensial (desk study) oleh masing-masing anggota Tim Teknis.
d Diskusi evaluasi dampak hipotetik.
e Pelaksanaan tinjauan lapangan.
f Verifikasi hasil tinjauan lapangan yang dipadankan dengan hasil evaluasi dampak
hipotetik.
g Penyusunan laporan pelingkupan menjadi dokumen Kerangka Acuan studi ANDAL
Proses pelingkupan ini dimulai dari tanggal 21 24 Desember 2006 dengan
melakukan peninjauan lapangan dan diskusi mendalam antar anggota tim. Dengan
demikian disimpulkan bahwa kegiatan Perbaikan dan Pembangunan pelabuhan Kuala
Langsa masuk dalam kategori kegiatan yang wajib dilengkapi dengan studi AMDAL.
Dasar penentuan tersebut adalah bahwa kegiatan Perbaikan dan Pembangunan
pelabuhan Kuala Langsa secara teknis besarannya masuk dalam kategori pembangunan
pelabuhan yang wajib dilengkapi AMDAL seperti tertuang dalam Peraturan Menteri
Negera Lingkungan Hidup Nomor 308 tahun 2005. Kegiatan yang wajib dilengkapi
dengan dokumen AMDAL untuk kegiatan pembangunan pelabuhan sesuai dengan
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 308 tahun 2005 adalah sebagai
berikut :
-
3Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut :
a Dermaga dengan konstruksi masif, panjang 200 m atau luas 6.000 m2
b Prasarana pendukung pelabuhan (terminal, gudang ,peti kemas, dll) luas 5 ha
c Single point mooring boey, untuk kapal 10.000 DWT
d Pengerukan (Capital dredging) volume 250.000 m3
e Reklamasi (pengurukan), luas 25 ha atau volume 5.000.000,- m3
f Kegiatan penempatan hasil keruk (dumping), didarat volume 250.000 m3 atau
luas area dumping 5 ha; dilaut semua besaran.
Sedangkan rencana Perbaikan dan Pembangunan Pelabuhan Kuala Langsa
secara teknis baik luas area, pengerukan (capital dredging), kegiatan penempatan hasil
keruk (dumping) masuk dalam kategori wajib AMDAL.
II. Ringkasan Rencana Kegiatan
Rencana Perbaikan dan Pembangunan pelabuhan Kuala Langsa - Kota Langsa
memiliki prospek yang cukup baik untuk perdagangan Luar Negeri karena didukung oleh
hiterlandnya yang kaya akan potensi ekspor non migas, diantaranya terdapat
perkebunan karet dan kelapa sawit terbesar bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
baik milik Swasta, maupun oleh Pemerintah dan masyarakat petani perkebunan. Selain
itu komoditi pertanian dan perikanan dari hinterlandnya masuk dalam jenis komoditi
yang diangkut melalui Pelabuhan Kuala Langsa.
Rencana pembangunan perbaikan pelabuhan Kuala Langsa terletak di muara
sungai Langsa, lokasi berbatasan antara lain dengan Selat Malaka. Peta orientasi
kegiatan dapat dilihat pada Gambar 1.
Adapun lingkup pekerjaan pelabuhan yang akan dilaksanakan meliputi:
a Perluasan / penambahan Dermaga tiang pancang baja dengan panjang 75 m dan
lebar 20 m
b Perbaikan Pembangunan jalan akses ke pelabuhan.
c Memperbaiki Fender dan Bollard normal
d Area pelabuhan seluas 15 ha
-
4Gambar 1. Peta orientasi lokasi pelabuhan Kuala Langsa, NAD
e Memperbaiki dan menambah navigation light ke pelabuhan
f Memperbaiki dan membangun 3 (tiga) Gudang Transit /Penyimpanan
g Membangun jalan internal pelabuhan dan tempat parkir.
h Membangun terminal penumpang.
i Membangun jembatan timbang.
j Membangun dermaga kapal cepat, dermaga ferry dan dermaga ferry ro-ro.
Lokasi Pelabuhan
-
5k Membangun dan memperbaiki Tangki hasil Pertanian, dengan 5 (lima) tangki yang
mampu menampung 5000 ton CPO. Pemipaan, pompa, kran dan lainnya untuk
sistem bongkar muat kapal juga mempunyai kapasitas 5000 DWT
l Memperbaiki dan membangun Gudang penyimpanan normal dan sementara
m Memperbaiki dan membangun Kantor Pelabuhan, Kantor Keamanan dan Kantor Bea
Cukai
n Membangun Bangunan untuk generator
o Membangun Penerangan keamanan pelabuhan serta Pagar Keamanan termasuk
Sistem Keamanannya.
Perencanaan kapal yang dipersyaratkan sebagai Pelabuhan Komersial adalah
untuk memenuhi persyaratan yang digunakan oleh berbagai Kapal Pengangkut muatan
dengan karakteristik sebagai berikut:
a Mampu menampung kapal berkapasitas 5000 DWT
b Dengan Panjang Kapal keseluruhan 160 m dan 24 m beam dan 9 m Draft kapal
(sesuai dengan informasi yang diperoleh dari Kasatker Perhubungan Laut BRR
menyebutkan bahwa Kedalaman alur pelayaran hanya 5 m); jadi seyogianya perlu
dilakukan pengerukan untuk mencapai kedalaman 9 meter dialur pelayaran yang
akan dilalui kapal dengan kapasitas 5000 DWT.
Lahan yang diperlukan untuk perbaikan pelabuhan Kuala Langsa adalah lahan
pelabuhan lama dengan luas 15 ha. Secara jelas rencana kegiatan dapat dilihat pada
site plan pada Gambar 2.
Dari hasil pemantauan dan diskusi dengan pemrakarsa didapat beberapa keterangan
mengenai kegiatan pembangunan kembali Pelabuhan Laut Kuala Langsa adalah sebagai
berikut:
1) Perbaikan dan pembangunan gedung pelabuhan serta sistem bangunan
lainnya
Pembangunan kembali Pelabuhan Kuala Langsa yang segera dilaksanakan hanya
mencakup kawasan seluas 15 ha. Kawasan jalan akses dari arah daratan ke pintu
masuk pelabuhan tidak termasuk dalam kegiatan yang segera dilaksanakan.
Jalan permanen yang ada harus segera diperbaiki dan dibangun pada lahan
pelabuhan yang sah dengan struktur yang stabil dan perlindungan yang memadai.
Tanpa jalan akses permanen serta sistem jalan di pelabuhan yang ada termasuk:
-
6Persyaratan Kepelabuhanan sebagai persyaratan-persyaratan Fasilitas
Dasar Pokok, Fasilitas Fungsional dan Fasilitas Penunjang, maka fungsi
Pelabuhan Kuala Langsa sulit untuk memenuhi persyaratan pelabuhan Komersial
yang sedang direncanakan.
2) Survei batimetri (kedalaman laut) untuk memetakan kawasan perairan.
Pada saat Kerangka Acuan ini disusun, tidak terdapat peta batimetri (kedalaman
laut) yang akurat. Tim UNDP akan melaksanakan survei batimetri yang akurat
dengan pelaksana bersertifikasi. Peta batimetri yang akurat diperlukan antara lain
untuk menentukan kedalaman untuk memenuhi kedalaman draft kapal sebesar
9 m ( sedangkan yang ada sekarang hanya 5 m ).
Gambar 2. Lay out rencana pengembangan Pelabuhan Kuala Langsa menjadi pelabuhan regionalterpadu dengan didukung oleh kawasan pengembangan industri di sekitarnya.
-
73) Pengerukan kolam pelabuhan.
Dalam dokumen yang ada kedalaman kolam pelabuhan direncanakan sampai
sedalam Draft Kapal 9 m yang dapat ditentukan dengan ketinggian CD diatas
LWS ( CD = chart datum = elevasi acuan untuk koordinat vertikal, yang diambil
sama dengan elevasi muka air terendah, sesuai penjelasan Tim UNDP).
Dalam dokumen UNDP (2006) panjang Dermaga dengan Tiiang pancang baja
dengan panjang 75 m dan lebar 20 meter; yaitu yang direncanakan sesuai dengan
kedalaman Draft kapal sebesar 9 m.
4) Pengerukan alur pelayaran untuk penyeberangan
Pengerukan alur pelayaran dilaksanakan termasuk sebagai prasarana bagi
Pelabuhan Penyeberangan sekitar Perairan Pelabuhan yang mengelilingi sisi dalam
Pelabuhan Kuala Langsa yang dikeruk sampai kedalaman Draft Kapal 9,0 meter.
Material kerukan dari pembukaan alur akses pelayaran Penyeberangan ini akan
digunakan untuk mereklamasi sebagian kawasan darat pelabuhan.
5) Jalan akses ke pelabuhan.
Jalan akses sementara ke Pelabuhan perlu segera diperbaiki, termasuk sistem jalan
di Area Pelabuhan Kuala Langsa yang ada untuk memberikan peluang yang ada
Pelabuhan Komersial yang direncanakan dan mengkoordiinir Potensi Sumberdaya
alam yang ada, yang akan diekspor ke Luar Negeri. Perlu diperhatikan dalam hal
ini, keterkaitannya dengan Hutan Mangrove disekitar area pelabuhan Kuala
Langsa yang berada dalam status Area Konservasi yang perlu dipertahankan
secara Berkelanjutan atau Sustainable Development.
5) Pembangunan Sarana Prasarana
Pembangunan Sarana prasarana seperti yang telah disebutkan diatas berupa
Fasilitas Dasar Pokok, Fungsional dan Penunjang Kepelabuhanan Kuala
Langsa perlu dipenuhi, yang merupakan persyaratan Kepelabuhanan, seperti:
Lampu Suar dan Pengarah ke Pelabuhan; Gudang, Kantor Pelabuhan, Keamanan,
Bea Cukai serta persyaratan lainnya yang layak ada di Pelabuhan Komersial.
-
87) Perbaikan Dermaga Ro-Ro.
Pada saat ini Dermaga Ro-ro perlu diperbaiki dan agar berfungsi normal perlu
disesuaikan dengan persysratan yang ada sebagaimana dapat dilihat dalam
persyaratannya sebagai Dermaga RO-RO.
8) Pembangunan dan Perbaikan Dermaga Ferry atau Penyeberangan
Dermaga Ferry atau Penyeberangan memerlukan berthing dolphin. Berthing
dolphin perlu disesuaikan dengan persyaratan yang ada yang selayaknya ada.pada
Ferry agar dapat berfungsi melayani kapal-kapal.
9) Reklamasi
Reklamasi sebagian kawasan darat memanfaatkan material hasil kerukan dari
pembukaan alur masuk.
Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa Pengerukan alur pelayaran untuk
memenuhi Draft kapal 9 m , ada kawasan darat pelabuhan yang perlu direklamasi
dengan memanfaatkan bahan hasil kerukan dari pendalaman alur akses pelayaran.
10) Pembangunan sarana prasarana penunjang lainnya
Pelabuhan Kuala Langsa dapat memberikan pelayanan paripurna jika prasarana
penunjangnyanya dibangun. Prasarana penunjang mencakup lahan parkir (dipilah
sesuai jenis kendaraan), drainase kawasan, pintu masuk pelabuhan, jembatan
timbang, sarana Ibadah, Koperasi karyawan dan lain-lain.
-
9III. Proses AMDAL khusus
Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa kegiatan perbaikan dan pembangunan
Pelabuhan Kuala Langsa wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL maka mekanisme
proses AMDAL yang digunakan adalah AMDAL khusus yang hanya berlaku di Provinsi
NAD dan Pulau Nias sesuai dengan Peraturan Menteri LH 308/2005. Secara singkat,
proses AMDAL dengan mekanisme khusus ini dapat dilihat pada skema dibawah ini:
Gambar 3. Skema proses AMDAL yang akan dilakukan untuk kegiatan perbaikan pelabuhanKuala Langsa Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Untuk memudahkan pemahaman proses ini agar melihat isi dari Peraturan Menteri LH
308/2005 dan dibandingkan dengan proses AMDAL konvensional yang berlaku di tempat
lain di Indonesia (Peraturan Pemerintah RI nomor 27 tahun 1999 tentang AMDAL).
Proses penapisan melalui daftarkegiatan wajib AMDAL
Proposal kegiatan dari pemrakarsadan pengumuman
AMDAL disyaratkan AMDAL tidak diperlukan
Penyusunan UpayaPengelolaan dan Pemantauan
lingkungan (UKL-UPL)
Penyusunan Kerangka Acuan (KAANDAL) oleh Tim Teknis danPembahasan KA ANDAL oleh
Komisi & Pemrakarsa
Penyusunan dokumen ANDAL, RKLdan RPL oleh Pemrakarsa
Penilaian ANDAL, RKL danRPL oleh Komisi
Persetujuan olehGubernur
Perijinan
-
10
IV. Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Kegiatan Perbaikan Pelabuhan
Kuala Langsa Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Dokumen ANDAL, RKL dan RPL yang akan dihasilkan harus mengacu pada
dokumen pelingkupan (Kerangka Acuan) ini. Seperti layaknya dokumen AMDAL maka
dalam penyusunan dokumen ANDAL, RKL-RPL harus dilengkapi dengan suatu ringkasan
yang yang dapat dibaca dan dipahami oleh berbagai kalangan baik oleh pengelola
lapangan maupun masyarakat luas.
Dokumen ANDAL secara mendasar harus mencakup hal-hal sebagai berikut:
1. Pendahuluan yang berisi maksud dan tujuan khusus dilaksanakannya rencana
kegiatan perbaikan pelabuhan Kuala Langsa- Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Uraian tentang kesesuaian rencana kegiatan perbaikan pelabuhan Kuala Langsa
NAD dikaitkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Langsa, kebijakan
pembangunan pelabuhan dan peraturan perundang-undangan yang terkait;
3. Deskripsi kegiatan perbaikan pelabuhan Kuala Langsa yang berisi rencana usaha
dan/atau kegiatan yang diusulkan;
4. Kondisi rona lingkungan awal di wilayah studi, dalam hal ini adalah rona setelah
tsunami dan dibandingkan dengan rona sebelum tsunami;
5. Kajian dampak lingkungan akibat kegiatan perbaikan pelabuhan Kuala Langsa NAD
ryang mencakup seluruh isu penting dan dampak hipotetik yang tercantum di dalam
Bab IV dari dokumen KA ini;
6. Arahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
Dokumen RKL memuat upaya-upaya dan rencana-rencana untuk menghindarkan atau
mengurangi dampak, mengelola dampak dan mengendalikan dampak yang mungkin
terjadi. DokumenRKL harus memuat beberapa hal sebagi berikut:
1. Komponen atau parameter lingkungan hidup yang diprakirakan mengalami
perubahan mendasar menurut hasil ANDAL;
2. Sumber dampak yang telah dikaji pada dokumen ANDAL;
3. Tolok ukur dampak untuk mengukur perubahan komponen lingkungan hidup;
4. Tujuan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan tolok ukur kinerja pengelolaan
lingkungan dampak lingkungan hidup;
5. Upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup;
-
11
6. Lokasi pengelolaan lingkungan hidup;
7. Biaya pengelolaan lingkungan hidup;
8. Institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Dokumen RPL harus mencakup beberapa hal sebagai berikut:
1. Komponen atau parameter lingkungan hidup yang dipantau;
2. Sumber dampak;
3. Parameter lingkungan hidup yang dipantau;
4. Tujuan pemantauan lingkungan hidup;
5. Metode pemantauan lingkungan hidup;
6. Jangka waktu dan frekwensi pemantauan;
7. Lokasi pemantauan lingkungan hidup;
8. Biaya pemantauan lingkungan hidup;
9. Institusi yang bertanggung jawab dalam pemantauan lingkungan hidup.
Penggunaan sumber-sumber data dan informasi yang sahih didalam penyusunan
ANDAL, RKL-RPL baik dari penelitian langsung (data primer) ataupun data sekunder
(literatur, penelitian lain, hasil konsultasi masyarkat dan stakeholder lain) haruslah
sesuai dengan kaidah penulisan dan referensi yang benar.
Ketika penilaian (judgment) atau pendapat para ahli digunakan dalam melakukan
penilaian pada saat penyusunan dokumen ANDAL, RKL RPL, haruslah menyebutkan
secara jelas dan alasan dasar pembenaran sebagai suatu hasil penilaian ahli. Kualifikasi
dan pengalaman para ahli juga harus disampaikan. Jika ulasan terhadap suatu isu
dampak memerlukan penelitian dan perhitungan yang bersifat teknis (misalnya untuk
pengukuran arus laut, pendangkalan alur pelayaran, kepadatan lalu lintas laut dan
darat, pengelolaan limbah cair dan padat), hal ini diharapkan didampingi dengan
pertimbangan profesional untuk memverifikasi kesimpulan dan rekomendasi yang
diberikan.
Sebagai tambahan, penyusunan dokumen ANDAL, RKL-RPL dapat juga mengacu pada
Peraturan Menteri LH No. 08 Tahun 2006.
-
12
V. Isu-isu utama
Berikut adalah isu-isu utama yang terkait dengan potensi dampak akibat kegiatan
perbaikan pelabuhan Kuala Langsa - NAD . Pemrakarsa dalam hal ini Dinas Perhubungan
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui Satker Perhubungan Laut BRR dengan
dibantu UNDP sebagai pemberi dana harus sedapat mungkin memenuhi permintaan dari
dokumen Kerangka Acuan dan menjawab isu-isu utama ini didalam dokumen ANDAL,
RKL-RPL.
Bagian 1. Pertimbangan atas alternatif-alternatif
1. Uraikan dan jelaskan pertimbangan pemilihan perbaikan pelabuhan Kuala Langsa
NAD dibandingkan tempat lainnya.
2. Kaji secara singkat pilihan do nothing atau skenario jika kegiatan perbaikan
pelabuhan Kuala Langsa ini tidak dilakukan.
Bagian 2. Isu lingkungan
1. Diskripsikan perubahan bathimetri (topografi/kedalaman laut) sekitar pelabuhan
Kuala Langsa ditinjau dari keadaan sebelum tsunami dan setelah tsunami untuk
melihat perubahan kedalaman yang terjadi
2. Lakukan telaahan secara mendalam kondisi sedimentasi disekitar muara pelabuhan,
kaitkan dengan kondisi pasang surut, arus dan gelombang. Baik sebelum tsunami
maupun kondisi setelah tsunami. Kajian agar mempertimbangkan rencana
pendalaman kolam pelabuhan dengan Draft kapal 7 m dari pada studi terdahulu
menjadi 9 m yang direncanakan (lampirkan hasil pengukuran kedalaman)
3. Uraikan bahwa konstruksi Dermaga aman dari ganguan laut (terjangan gelombang,
kedalaman perairan, operasional kapal, sedimentasi) kaitkan dengan elevasi Chart
Datum yang baru dengan kestabilan struktur
4. Kaji rencana pembuatan alur pelayaran dengan persyaratan draft kapal 9 m di kolam
pelabuhan dikaitkan dengan rutinitas pelayaran yang akan melewati alur tersebut.
Kaji dampak pembukaan alur akses pelayaran terhadap pola arus, sedimentasi,
kestabilan struktur Dermaga dan kestabilan lereng daratan disebelah laut akses
tersebut.
-
13
5. Kaji potensi abrasi di pantai sekitar Dermaga yang dimungkinkan timbul karena
aktifitas gelombang dan aktifitas kapal yang menyebabkan pengikisan garis pantai
sekitar dan klarifikasikan apakah kegiatan menimbulkan dampak penting dalam
bentuk abrasi disepanjang Dermaga dan pantai disebelah kolam pelabuhan.
6. Kaji pengalokasian jalur hijau disepanjang sisi laut lepas untuk mengurangi terpaan
material pasir oleh angin. Jalur ini juga dapat menambah estetika kawasan
pelabuhan
7. Uraikan rencana pengelolaan limbah baik limbah padat maupun limbah cair dari
aktivitas pelabuhan dan terminal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Outlet
pembuangan ke badan air harus memperhatikan keberlanjutan ekosistem pantai
sekitar terutama mangrove , pemukiman, asset masyarakat yang ada.
8. Kaji dan prediksikan penurunan kualitas air baik kekeruhan/ peningkatan TSS yang
diakibatkan pada saat kontruksi dan juga yang diakibatkan ceceran oli/minyak
maupun limbah domestik kapal pada saat aktivitas pelabuhan serta dampaknya
terhadap biota perairan
9. Kaji peningkatan timbulnya limbah domestik dari aktifitas terminal dan limbah
domestik dari kapal komersial dan ferry /penyeberangan.
Bagian 3. Isu Transportasi
1. Pastikan bench mark yang digunakan sudah dikalibrasi kembali terhadap chart
datum (CD)
2. Kaji kondisi akses jalan ke pelabuhan baik secara teknis (kemampuan jalan
menampung beban kendaraan yang lewat, dan tinggi Dermaga yang melindungi dari
gelombang) maupun keabsahan lahan
3. Kaji peningkatan volume arus lalu lintas perairan dan lalu lintas daratan
4. Kaji rute transportasi khususnya jalur-jalur yang digunakan untuk pengangkutan
bahan dari lokasi sumber bahan galian ke lokasi pembangunan Pelabuhan Kuala
Langsa. Uraikan (antara lain kepadatan lalu lintas, kebisingan, tingkat kecelakaan
lalu lintas, kerusakan jalan, pencemaran udara maupun keabsahan lahan) terhadap
kondisi dan pengguna jalan yang dilalui termasuk pemukiman disepanjang rute jalan
yang dilalui pada saat kontruksi maupun pasca konstruksi.
-
14
5. Kaji perencanaan terminal transit antar moda dengan memperhatikan sejarah bahwa
sejak lama sekali di kawasan Kuala Langsa sudah ada himpunan pengusaha
transportasi umum atau perlu didirikan untuk memenuhi hal ini
6. Diskripsikan standar operasi manajemen lalu lintas pelayaran untuk keselamatan
pelayaran.
Bagian 4. Pengelolaan Kawasan Pelabuhan
1. Rencanakan sistem navigasi yang menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran
2. Uraikan Standar operasi manajemen lalulintas perairan diperlukan untuk keamanan
dan keselamatan pelayaran.
3. Kaji ketentuan-ketentuan pelayaran dan berkoordinasi dengan Panglima Laut Kota
Banda Aceh. Hasil kajian dimasukan kedalam Standar operasi pada butir 2
Bagian 5. Isu Kesehatan Masyarakat
Kaji potensi perubahan kesehatan lingkungan pelabuhan akibat pengaruh dari
pencemaran buangan limbah padat dan limbah cair. Gunakan data yang bersumber dari
masyarakat sekitar, Puskesmas dan/atau kantor Dinas Kesehatan Kota Langsa.
Bagian 6. Isu Sosial Ekonomi Budaya
1. Kaji tanggapan dan persepsi masyarakat atas pembangunan perbaikan pelabuhan
Kuala Langsa NAD melalui kegiatan sosialisasi rencana kegiatan perbaikan
pelabuhan Kuala Langsa kepada masyarakat sekitarnya
2. Kaji dan uraikan potensi timbulnya konflik sosial akibat kesenjangan pendapatan,
kesempatan kerja dan persaingan usaha antara penduduk lokal dan pendatang,
4. Prediksikan perubahan pendapatan masyarakat akibat terbukanya kesempatan
kerja dan peluang usaha dikawasan pelabuhan dalam kaitan peningkatan PAD
5. Rencanakan penggunaan tenaga kerja dengan memprioritaskan tenaga kerja lokal
6. Uraikan rencana penegakan kamtibmas dikawasan pelabuhan
7. Kaji potensi program pemberdayaan masyarakat (Comunity Development) agar
masyarakat tidak bergantung dengan adanya kegiatan pelabuhan.
Bagian 7. Isu Tata Ruang dan lahan
1. Kaji perubahan tata ruang wilayah setelah tsunami dikaitkan dengan pembangunan
kembali pelabuhan, kajian disesuaikan dengan rencana detail tata ruang Kota
-
15
Langsa Pasca tsunami yang melingkupi penggunaan lahan dan ruang di kawasan
rehabilitasi pelabuhan
2. Kaji aspek kebersihan dan sanitasi kawasan dikaitkan dengan peningkatan
pelayanan, kenyaman dan keindahan.
3. Diskripsikan kondisi bentang alam lokasi pelabuhan sebelum terjadinya tsunami dan
pasca tsunami sebelum perbaikan pelabuhan
4. Uraikan penataan kawasan darat pelabuhan (layout rehabilitasi pelabuhan) untuk
menciptakan ketertiban dan kepastian hukum bagi para penguna pelabuhan dengan
memperhatikan estetika kawasan pelabuhan
5. Kaji status lahan kawasan pelabuhan dan jalan akses setelah pasca tsunami dengan
berkoordinasi instansi terkait (BPN Kota Langsa, Bagian Tata Pemerintahan Kota
Langsa, Dinas Prasarana Jalan dan SDA Kota Langsa, Dinas Tata kota dan
Pemukiman Kota Langsa)
Bagian 8. Lain-lain
1. Kaji dan uraikan keterkaitan kegiatan perbaikan pelabuhan Kuala Langsa dengan
rencana kegiatan pengembangan prasarana wilayah lainnya di lokasi pelabuhan
Kuala Langsa.( misalnya escape building, rencana jaringan jalan , pembangunan
kembali Pelabuhan Komersial dan Ferry atau Penyeberangan)
2. Jelaskan peran instansi terkait dalam perencanaan kegiatan pelabuhan. Peran
tersebut harus dapat menjelaskan lingkup dari tanggungjawab masing-masing dinas
terhadap fasilitas yang akan dibangun dari rencana kegiatan pelabuhan Komersial
dan Pelabuhan Ferry atau Penyebrangan ini.
3. Prediksi dampak kumulatif dari kegiatan perbaikan pelabuhan Kuala Langsa dengan
kegiatan setempat
4. Kaji kemungkinan-kemungkinan dampak turunan dari isu-isu utama yang telah
disebutkan di atas dan gambarkan keterkaitan dari isu-isu tersebut dalam suatu flow
chart dampak. Siapkan antisipasi terhadap dampak-dampak turunan tersebut dan
siapkan rencana pengelolaannya.
5. Uraikan pada bagian deskripsi kegiatan tentang keseluruhan rencana kegiatan
perbaikan pelabuhan Kuala Langsa.
6. Uraikan rencana tanggap darurat Pelabuhan dan prosedur K3
-
16
7. Lengkapi hasil kajian dengan peta bathimetri, peta topografi, peta tata guna lahan
dan peta lainnya yang relevan dengan skala yang memadai dan memenuhi kaidah
kartografi
8. Mengacu dokumen AMDAL tahun 2003 untuk kegiatan yang masih diangap relevan
9. Dalam penyusunan ANDAL, RKL-RPL pemrakarsa kegiatan agar berkonsultasi
dengan Tim Teknis
Bagian 9 Batas Wilayah Studi
Pemrakarsa dalam hal ini Dinas Perhubungan propinsi NAD melalui Satker Perhubungan
Laut BRR dengan dibantu UNDP atau pihak manapun yang ditunjuk harus menetapkan
batas-batas wilayah studi (batas wilayah proyek, batas wilayah ekosistem, batas wilayah
sosial dan batas wilayah studi) untuk memastikan pelaksanaan studi yang fokus dan
tepat serta efektif. Batas-batas studi kemudian digunakan untuk memilih titik-titik
sampel untuk keperluan pengambilan data primer dan sekunder guna kebutuhan
penelitian dan pengkajian serta prediksi dampak.
Dalam menentukan batas-batas wilayah tersebut, pemrakarsa proyek agar
mempertimbangkan hal-hal berikut :
Batas Proyek
Batas proyek agar difokuskan di wilayah rencana kegiatan perbaikan dan pembangunan
Pelabuhan Kuala Langsa, areal pengambilan material termasuk rute transportasinya
yang diperkirakan menimbulkan dampak negatif. Selain itu, batas proyek juga perlu
mempertimbangkan kemungkinan timbulnya dampak positif dalam bentuk peningkatan
aktivitas dan keuntungan ekonomi di wilayah sekitar lokasi kegiatan.
Luas lahan untuk pengembangan kawasan Pelabuhan Kuala Langsa Adalah 15 ha
termasuk DLKP (Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan) dan DLKR.
Batas Ekologis
Penentuan batas ekologis agar mempertimbangkan keberadaan asungai-sungai yang
bermuara atau memotong rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Batas ekologis
juga agar mempertimbangkan kemungkinan dampak keberadaan ekosistem perairan
yang biasa diukur dari kecepatan arus sungai. Denagan demikian, bentuk batas ekologis
dapat dijelaskan secara ilmiah mengapa garis batas tersebut dipilih.
-
17
Batas ekologis rencana perbaikan dan pembangunan Pelabuhan Kuala Langsa adalah
DAS Kuala Langsa dengan mempertimbangkan catatan tersebut diatas.
Batas Administrasi
Batas administrasi agar difokuskan kepada kecamatan Langsa Barat dan kecamtan lain
yang dianggap relevan di Kota Langsa walaupun terbuka kesempatan untuk menarik
batas lebih luas selama penentuan tersebut dapat dijelaskan secara rasional. Khusus
untuk batas administrasi ini perlu mengacu pada RTRW Kota yang relevan.
Batas Sosial
Batas sosial agar difokskan pada permukiman di kecamatan Langsa Barat yang meliputi
desa-desa dikecamatan tersebut. Batas-batas atau tempat-tempat konsentrasi interaksi
sosial tersebut dapat saja dikembangkan jika terdapt informasi lain yang lebih
menentukan. Jelaskan pula mengapa batas-batas tersebut dipilih.
Sebagai hasil akhir, penentuan keseluruhan batas studi merupakan delineasi wilayah
studi sebagai resultante dari batas-batas diatas. Penentuan resultante ini agar dilakukan
dengan alasan dan justifikasi yang rasional bukan sekadar menarik garis terluar dari
keseluruhan batas-batas yang ada.
Penggambaran batas wilayah studi harus mengunakan peta mutakhir yang representatif
dan jelas. Sebagai hasil akhir penentuan batas wilayah studi, resultante tersebut
kemudian digunakan untuk menetapkan lokasi-lokasi atau titik-titik sampling
berdasarkan alasan-alasan yang kuat.
Bagian 10 Kepakaran yang diperlukan
Dalam studi ANDAL ini agar pemrakarsa dapat menunjuk pelaksana studi yang memiliki
kompetensi dan keahlian yang sesuai dengan bidang yang ditelitinya. Secara minimal,
tim studi ANDAL harus memiliki tenaga-tenaga ahli sebagai berikut:
1. Ahli Hidrooceanografi
2. Ahli Sosial Ekonomi
3. Ahli Sosial Budaya
4. Ahli Transportasi
5. Ahli Ekologi Pesisir dan Lautan
6. Ahli Kualitas Air
-
18
VI. Lampiran
Lampiran 1: Foto Hasil Kunjungan Lapangan
Lampiran 2: Surat Perintah Tugas (SPT) Tim Teknis AMDAL Khusus
-
iLAMPIRAN
-
ii
LAMPIRAN 1
Foto Hasil Kunjungan Lapangan
Gambar.1. Jalan di dalam kawasan Pelabuhan KualaLangsa, dalam kondisi rusak
Gambar. 2. Jalan di dalam kawasan Pelabuhan KualaLangsa, dalam kondisi rusak dengan latarbelakang pergudangan.
-
iii
Gambar. 3. Dermaga yang sudah ada di Pelabuhan Kuala Langsa
Gambar.4. Fasilitas pompa bahan cair di PelabuhanKuala Langsa
-
iv
Gambar.5. Dermaga yang sudah ada di Pelabuhan Kuala Langsa
Gambar.6. Ruang pengolahan ikan dan kapalpengangkut udang dan ikan yang sedangbersandar di Pelabuhan Kuala Langsa
-
vGambar.7. Pergudangan di Pelabuhan Kuala Langsa
Gambar. 8. Kawasan perairan dan vegetasi mangrovedi seberang dermaga Pelabuhan Kuala Langsa.
-
vi
Gambar.9. Pengembangan Masyarakat Nelayan disekitar Pelabuhan Kuala Langsa.
Gambar.10. Sebagian Badan Jalan Menuju PelabuhanKuala Langsa dan Pemukiman Nelayandengan kondisi baik
-
vii
Gambar.11. Sungai dan Perahu Nelayan di sekitarPelabuhan Kuala Langsa
Gambar.12. Pemukiman Nelayan di sekitar PelabuhanKuala Langsa
-
viii
Gambar.13. Areal tambak dan vegetasi mangrove disekitar Pelabuhan Kuala langsa.
-
ix
LAMPIRAN 2:
Surat Perintah Tugas (SPT) Tim Teknis AMDAL Khusus