2. norma dasar adminstrasi negara
TRANSCRIPT
![Page 1: 2. norma dasar adminstrasi negara](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062310/58cfe3a41a28ab11578b4873/html5/thumbnails/1.jpg)
Norma Dasar Adminstrasi Negara
Nur Rohim Yunus, LLM
![Page 2: 2. norma dasar adminstrasi negara](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062310/58cfe3a41a28ab11578b4873/html5/thumbnails/2.jpg)
1. Wewenang Adminstrator2. Hak dan Kewajiban Administrator
Fokus Pembahasan dalam Norma Dasar Adm Negara
lebih kepada PERILAKU ADMINISTRATOR yaitu pada
dua titik pembahasan:
![Page 3: 2. norma dasar adminstrasi negara](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062310/58cfe3a41a28ab11578b4873/html5/thumbnails/3.jpg)
WewenangAdministrator
![Page 4: 2. norma dasar adminstrasi negara](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062310/58cfe3a41a28ab11578b4873/html5/thumbnails/4.jpg)
Dalam hukum Administrasi Negara terjadi hubungan hukum antara penguasa sebagai subyek yang memerintah, dan warga masyarakat sebagai objek yang diperintah.
Penguasa, dalam hal ini pemerintah menyelenggarakan kepentingan umum yang dijalankan oleh penguasa Administrasi Negara, dimana penguasa tersebut harus memiliki wewenang.
![Page 5: 2. norma dasar adminstrasi negara](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062310/58cfe3a41a28ab11578b4873/html5/thumbnails/5.jpg)
Wewenang penguasa diperoleh melalui hukum Administrasi Negara.
Pemberlakuan Hukum Administrasi Negara dapat dipaksakan kepada warga masyarakat tanpa terkecuali.
Hal ini disebabkan adanya wewenang yang istimewa yang dimiliki badan atau aparatur pemerintah.
![Page 6: 2. norma dasar adminstrasi negara](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062310/58cfe3a41a28ab11578b4873/html5/thumbnails/6.jpg)
Hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan (dalam arti sempit);
Hak untuk dapat secara nyata mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintah lainnya (dalam arti luas).
Pengertian Wewenang
![Page 7: 2. norma dasar adminstrasi negara](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062310/58cfe3a41a28ab11578b4873/html5/thumbnails/7.jpg)
Setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah mempunyai kekuatan mengikat kepada seluruh anggota masyarakat dan harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat, dan
Setiap keputusan yang dibuat oleh pajabat pemerintah mempunyai fungsi publik atau melakukan public service.
Ciri Utama Wewenang Adm Negara
![Page 8: 2. norma dasar adminstrasi negara](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062310/58cfe3a41a28ab11578b4873/html5/thumbnails/8.jpg)
1. Kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu.
2. Kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan.
Pembagian Wewenang
![Page 9: 2. norma dasar adminstrasi negara](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062310/58cfe3a41a28ab11578b4873/html5/thumbnails/9.jpg)
1. Selalu terikat pada suatu masa tertentu;
2. Selalu tunduk pada batas yang ditentukan;
3. Pelaksanaan wewenang pemerintah terikat pada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis (asas-asas Pemerintahan yang Baik).
Sifat Dasar Wewenang
![Page 10: 2. norma dasar adminstrasi negara](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062310/58cfe3a41a28ab11578b4873/html5/thumbnails/10.jpg)
Kewenangan pemerintah untuk bertindak diperoleh dari Undang-Undang yang dibuat oleh parlemen.
Dengan undang-undang tersebut, tindakan pemerintah dilegitimasikan.
Melalui undang-undang diletakkan dengan baik “parameter” dari kewenangan bertindak pemerintah, yang dapat dilakukan dengan menetapkan KRITERIA-KRITERIA dari kekuasaan bertindak.
![Page 11: 2. norma dasar adminstrasi negara](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062310/58cfe3a41a28ab11578b4873/html5/thumbnails/11.jpg)
1. Tujuan dari tindakan pemerintahan.2. Pertimbangan yang harus diambil
dalam melakukan pertanggungjawaban.
3. Prosedur yang harus dipatuhi sebelum bertindak.
Adapun Kriteria-Kriteria tersebut adalah:
![Page 12: 2. norma dasar adminstrasi negara](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062310/58cfe3a41a28ab11578b4873/html5/thumbnails/12.jpg)
1. Atribusi, 2. Delegasi3. Mandat
Cara Memperoleh Wewenang:
![Page 13: 2. norma dasar adminstrasi negara](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062310/58cfe3a41a28ab11578b4873/html5/thumbnails/13.jpg)
1. ATRIBUSI, yaitu pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu peraturan perundang-undangan (produk hukum legislatif) untuk melaksanakan pemerintahan, secara penuh.
Lanjut…
![Page 14: 2. norma dasar adminstrasi negara](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062310/58cfe3a41a28ab11578b4873/html5/thumbnails/14.jpg)
2. DELEGASI, yaitu suatu pelimpahan wewenang yang telah ada yang berasal dari wewenang atribusi, kepada pejabat administrasi Negara, tidak secara penuh.
Lanjut…
![Page 15: 2. norma dasar adminstrasi negara](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062310/58cfe3a41a28ab11578b4873/html5/thumbnails/15.jpg)
3. MANDAT, yaitu pemberian tugas dari mandans (pemberi mandat=menteri) kepada mandataris (penerima mandat=direktur jenderal/sekretaris jenderal), untuk atas nama menteri membuat keputusan administrasi Negara.
Lanjut…
![Page 16: 2. norma dasar adminstrasi negara](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062310/58cfe3a41a28ab11578b4873/html5/thumbnails/16.jpg)
1. Mandataris mau menerima pemberian mandat.
2. Wewenang yang dimandatkan merupakan wewenang sehari-hari dari seorang mandataris.
3. Ketentuan undang-undang yang bersangkutan tidak menentang terhadap pemberian mandat tersebut.
Syarat Memberikan Mandat Kepada Bawahan:
![Page 17: 2. norma dasar adminstrasi negara](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062310/58cfe3a41a28ab11578b4873/html5/thumbnails/17.jpg)
1. Penjabaran secara normatif ketentuan undang-undang menjadi peraturan pelaksanaannya;
2. Interprestasi pasal undang-undang yang dijadikan peraturan;
3. Penentuan atau penciptaan kondisi nyata untuk membuat ketentuan/undang-undang agar dapat direalisasikan/ dioperasikan/ dijalankan.
Kewenangan Adm Negara Untuk Membuat Peraturan Ada 3 Macam:
![Page 18: 2. norma dasar adminstrasi negara](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062310/58cfe3a41a28ab11578b4873/html5/thumbnails/18.jpg)
Penggunaan wewenang pemerintah (publik), wajib mengikuti aturan Hukum
Administrasi Negara supaya tidak terjadi
PENYALAHGUNAAN WEWENANG
![Page 19: 2. norma dasar adminstrasi negara](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062310/58cfe3a41a28ab11578b4873/html5/thumbnails/19.jpg)
1.Agar tindakan pemerintah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kepentingan umum.
2.Agar tidak melawan hukum (onrechmatig) baik formil maupun materil dalam arti luas.
3.Agar tidak melampaui/menyelewengkan kewenangannya menurut kompetensinya.
Tujuan Pembatasan Wewenang:
![Page 20: 2. norma dasar adminstrasi negara](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062310/58cfe3a41a28ab11578b4873/html5/thumbnails/20.jpg)
1. Asas yuridiktas (rechmatigeheid), yaitu bahwa setiap tindakan pejabat administrasi Negara tidak boleh melanggar hukum secara umum (harus sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan);
2. Asas legalitas (wetmatigheid), yaitu setiap tindakan pejabat administrasi Negara harus ada dasar hukumnya (ada peraturan dasar yang melandasinya).
3. Asas diskresi (freies ermessen), yaitu kebebasan dari seorang pejabat administrasi Negara untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri, asalkan tidak melanggar asas yuridiktas dan asas legalitas
Ada Tiga Asas yang digunakan dalam membuat keputusan, yaitu:
![Page 21: 2. norma dasar adminstrasi negara](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062310/58cfe3a41a28ab11578b4873/html5/thumbnails/21.jpg)
Freies Ermessenyang diberikan kepada
administrasi Negara inilah yang menjadi salah satu
penyebab timbulnya penyalahgunaan
wewenang.
![Page 22: 2. norma dasar adminstrasi negara](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062310/58cfe3a41a28ab11578b4873/html5/thumbnails/22.jpg)
Hak dan Kewajiban
![Page 23: 2. norma dasar adminstrasi negara](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062310/58cfe3a41a28ab11578b4873/html5/thumbnails/23.jpg)
1. Melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Membuat kebijakan sesuai dengan ruang lingkup dari kewenangan yang dimilikinya;
3. Hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hak Aparatur Adm Negara
![Page 24: 2. norma dasar adminstrasi negara](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062310/58cfe3a41a28ab11578b4873/html5/thumbnails/24.jpg)
1. Wajib taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib membuat suatu kebijakan terhadap suatu hal walaupun tidak ada peraturan yang mengaturnya. Hal ini sesuai dengan asas freies ermessen;
3. Dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan susunan pembagian tugas (Job Describtion);
4. Wajib melaksanakan prinsip-prinsip organisasi;5. Wajib melaksanakan azas umum pemerintah
yang baik.
Kewajiban Aparatur Adm Negara
![Page 25: 2. norma dasar adminstrasi negara](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062310/58cfe3a41a28ab11578b4873/html5/thumbnails/25.jpg)
1. Menguasai dan menghayati tujuan-tujuan utama yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (dalam hal ini dasar yang paling utama adalah Undang-Undang dasar 1945 yang selanjutnya diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan);
2. Merumuskan lebih lanjut segala apa yang telah ditentukan dalam kebijakan umum diatas, ke dalam bentuk yang dapat dipahami secara konkret oleh bawahan dan dapat diselenggarakan secara nyata;
3. Memelihara dan mengembangkan organisasi Negara yang dipercayakan kepadanya dengan setepat-tepatnya. Untuk itu seorang administrator harus menguasai seluk beluk organisasi, baik secara teoritis maupun praktis dengan dibantu oleh stafnya;
Tugas Adm Negara
![Page 26: 2. norma dasar adminstrasi negara](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062310/58cfe3a41a28ab11578b4873/html5/thumbnails/26.jpg)
6. Memelihara dan mengembangkan sistem informasi yang setepat-tepatnya, termasuk sistem pembukuan, inventaris, kearsipan, sistem dokumentasi dan komunikasi;
7. Memelihara dan mengembangkan sistem manajemen yang setepat-tepatnya, baik dalam arti personil maupun prosedural. Administrator memimpin sistem manajemen dalam peranannya sebagai top manajer;
8. Membuat semua tujuan yang telah ditetapkan tercapai dengan sebaik-baiknya.
Lanjut…
![Page 27: 2. norma dasar adminstrasi negara](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062310/58cfe3a41a28ab11578b4873/html5/thumbnails/27.jpg)
1. Dari segi pengamalan Pancasila dan UUD 1945;
2. Dari segi hukum;3. Dari segi pertanggungjawaban
kepada Organisasi.
Tanggungjawab Aparatur Adm Negara:
![Page 28: 2. norma dasar adminstrasi negara](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062310/58cfe3a41a28ab11578b4873/html5/thumbnails/28.jpg)
Aparatur administrasi Negara yang meliputi aparatur kenegaraan dan pemerintahan sebagai abdi Negara yang bertugas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Negara dan pembangunan serta senantiasa mengabdi dan setia kepada kepentingan, nilai-nilai dan cita-cita perjuangan bangsa dan Negara berdasarkan pancasila dan UUD 1945.
Dari segi pengamalan Pancasila dan UUD 1945;
![Page 29: 2. norma dasar adminstrasi negara](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062310/58cfe3a41a28ab11578b4873/html5/thumbnails/29.jpg)
Misalnya, ada penguasaan hajat hidup orang banyak haruslah dikuasai oleh Negara, dan bukan dikuasai oleh orang perorangan atau kelompok tertentu saja. Jadi pengalaman tersebut akan terwujud dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Lanjut…
![Page 30: 2. norma dasar adminstrasi negara](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062310/58cfe3a41a28ab11578b4873/html5/thumbnails/30.jpg)
Pendayagunaan aparatur administrasi Negara, baik kelembagaan, ketatalaksanaan maupun kepegawaiannya, perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang efesien, transfaran, rasional berdasarkan hukum dan peraturan.
Dalam hal ini aparatur administrasi Negara harus mampu bertanggung jawab karena Negara RI adalah Negara hukum.
Dari segi Hukum
![Page 31: 2. norma dasar adminstrasi negara](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062310/58cfe3a41a28ab11578b4873/html5/thumbnails/31.jpg)
Aparatur administrasi Negara yang bertanggungjawab pada organisasi harus sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai serta biaya-biaya yang akan digunakan, misalnya, biaya tersebut harus sesuai dengan rencana awal, begitu juga hasilnya harus sesuai dengan rencana awal organisasi.
Dari segi Pertanggungjawaban kepada Organisasi
![Page 32: 2. norma dasar adminstrasi negara](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062310/58cfe3a41a28ab11578b4873/html5/thumbnails/32.jpg)
1. Tanggung jawab disiplin. 2. Tanggung jawab hukum, baik
pidana maupun perdata.3. Tanggung jawab keuangan. 4. Tanggung jawab politis.
Selain itu Tanggungjawab Aparatur Adm Negara adalah:
![Page 33: 2. norma dasar adminstrasi negara](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062310/58cfe3a41a28ab11578b4873/html5/thumbnails/33.jpg)
Bila pejabat aparatur pemerintah telah mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka diharapkan dapat mewujudkan cita-cita dari
welfare state (negara kesejahteraan), yaitu terwujudnya masyarakat yang berkesejahteraan sosial.
Finalnya:
![Page 34: 2. norma dasar adminstrasi negara](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062310/58cfe3a41a28ab11578b4873/html5/thumbnails/34.jpg)
Ada Pertanyaan….?