Jumat, 4 Desember 2020Edisi: 11676 | Thn. XLVII2 NASIONAL

POLRI MONITOR PENYALAHGUNAANBANSOS DI MASA TENANG PILKADAPihak Kepolisian mengendus ada kerawanan penyalahgunaan bantuan sosial (bansos), pemerintah di masa tenang pemilihan kepala daerah (Pilkada), pada 6 hingga 8 Desember 2020.

Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo

Kalau ada petugas yang tertular bisa jadi penghitungan

berantakan dan hasil hitung cepat

tidak sama dengan penghitungan

manual

Jakarta, HanTer - Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Kom-jen Listyo Sigit Prabowo menjelaskan, di tengah si-tuasi pandemi saat ini, plus adanya program pemulihan ekonomi nasional, melalui bansos rawan pemanfaatan bantuan sosial oleh oknum tertentu, untuk menyuk-seskan salah satu pasangan calon (paslon) pilkada.

Dugaan penyalahgunaan dana bansos itu terutama petahana yang memililiki akses menggunakan fasilitas pemerintah.

“Di masa tenang tolong dijaga, jangan ada alasan membagikan bantuan yang bisa menguntungkan salah satu paslon,” ujar Sigit di Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Kamis (3/12/2020).

Sigit juga membeberkan, beberapa kerawanan yang terjadi saat masa tenang, yakni menyebarkan hoaks dan hate speech, sebagai bentuk kampanye hitam antar pasangan calon.

Bawaslu diminta ber-koordinasi dengan tim siber

KOMJEN POL LISTYO SIGIT PRABOWO

IRJEN POL FADIL IMRAN

ISTIMEWA

ISTIMEWA

Polri, di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkum-du) tiap daerah untuk men-

gantisipasi hal tersebut.“Maraknya hoaks den-

gan menyebarkan isu,

bahwa petugasnya Covid juga dapat berpengaruh terhadap kehadiran dari

pemilih di suatu daerah,” ujarnya.

Menurut Sigit, pihaknya juga berharap Gakkumdu di seluruh daerah menindak dengan tegas pelanggaran protokol kesehatan (prokes) dan membawa ke ranah hukum. Pasalnya, jelas dia, pelanggaran prokes saat pemilihan, bisa menambah angka penderita Covid-19, seperti yang terjadi akhir bulan lalu salah satunya karena adanya kerumunan saat kampanye.

Ditambahkan dia, perlu juga diantisipasi pelangga-ran protokol kesehatan oleh petugas di tempat pemili-han. Pasalnya, penularan petugas di lokasi pemilihan, dapat mengganggu proses penghitungan suara.

“Kalau ada petugas yang tertular bisa jadi penghitun-gan berantakan dan hasil hitung cepat tidak sama den-gan penghitungan manual,” pungkasnya.

Danial

Jakarta, HanTer - Kapol-da Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran berkomitmen untuk segera menuntaskan kasus lama yang belum terselesai-kan di Polda Metro Jaya.

“Kapolda sudah berko-mitmen akan membongkar kasus lama, termasuk yang ES (Eggi Sudjana) dan be-berapa kasus kasus yang lain, jadi nanti kalau ada yang diungkap, akan kita sampai-kan,” ujar Kabid Humas Pol-da Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus, di Polda Metro Jaya, Kamis (3/12/2020)

Yusri mengatakan pe-nuntasan kasus lama terse-

but adalah program Irjen Fa-dil setelah menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya.

Selain kasus makar Eggi Sudjana, kasus Rizieq Shihab juga turut menjadi perha-tian.

“Kapolda yang baru, Pak Irjen Pol Muhammad Fadil memang salah satu prog-ramnya adalah bagaimana menuntaskan kasus-kasus yang lama, yang ada seka-rang ini,” tambahnya.

Salah satu kasus yang kembali dilanjutkan Polda Metro Jaya adalah kasus makar Eggi Sudjana pada tahun 2019.

Eggi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan ma-kar pada Selasa, 7 Mei 2019 dan ditahan di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya sejak 14 Mei 2019. ES dijadwalkan untuk kembali diperiksa sebagai tersangka dalam kasus tersebut dan yang bersangkutan mangkir dari panggilan penyidik Polda Metro Jaya, Kamis ini.

Dia diduga melakukan tindak kejahatan terhadap keamanan negara atau ma-kar dan atau menyiarkan suatu berita atau mengeluar-kan pemberitahuan yang da-pat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat.

Eggi juga dianggap menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebi-

han atau yang tidak lengkap. Eggi disangka melanggar Pasal 107 KUHP dan atau 110 KUHP juncto Pasal 87 KUHP dan atau Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pera-turan Hukum.

Danial

Kapolda Berkomitmen TuntaskanKasus Lama di Polda Metro Jaya

Jakarta, HanTer - Sa-tuan Polisi Pamong Praja Jakarta Barat melakukan penutupan dengan menye-gel kantor Bank BCA Ca-bang Utama Puri Indah, Kembangan, selam tiga hari, menyusul temuan dua pegawai di bank ter-sebut terkonfi rmasi positif COVID-19. “Karena tidak melakukan penghentian aktifi tas sementara selama proses pembersihan dan disinfeksi 3x24 jam,” ujar Kasatpol PP Jakarta Barat Tamo Sijabat di Jakarta, Kamis (3/12/2020)

Selain itu, himbauan untuk melaporkan dua pe-gawai yang terpapar tak juga diindahkan, sehingga Satpol PP Jakarta Barat menindak tegas dengan menyegel tempat tersebut.

Tamo mengatakan kan-

tor tersebut juga melan-ggar aturan, karena tidak memberikan perlindungan kesehatan pada pekerja terpapar COVID-19 sesuai aturan yang berlaku.

Sehingga hal itu dinilai membahayakan masyara-kat lainnya, lantaran per-bankan merupakan sektor layanan yang dekat dengan masyarakat.

Bersama Kasie Operasi Satpol PP Jakarta Barat Ivand Sigiro, pihaknya menyegel dan memaksa kantor tersebut tutup untuk berbenah agar tak memba-hayakan masyarakat yang butuh pelayanan.

Satpol PP Jakarta Barat juga membuat berita acara pemeriksaan (BAP) atas pelanggaran kantor per-bankan tersebut.

Danial

DUA KARYAWAN TERPAPAR COVID-19

Satpol PP Tutup Kantor BCA Kembangan

Jakarta, HanTer - Ter-sangka mantan Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada PT Garuda Indo-nesia 2007-2012 Hadinoto Soedigno (HS) tidak me-menuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, tanpa kon-fi rmasi.

KPK, Kamis (3/12/ 2020) memanggil Hadi-noto untuk diperiksa seba-gai tersangka kasus suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls-Royce P.L.C pada PT Garuda Indonesia. “Tidak ada konfi rmasi dari yang bersangkutan. Akan kami panggil ulang dan ingatkan yang bersangku-tan untuk hadir memenuhi kewajiban hukum tersebut,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (3/12/2020)

Pada 7 Agustus 2019, KPK telah menetapkan Hadinoto sebagai tersang-ka dalam pengembangan kasus suap tersebut, namun KPK sampai saat ini belum menahan Hadinoto.

Sebelum Hadinoto, KPK terlebih dahulu me-netapkan mantan Dirut Garuda Indonesia 2005-2014 Emirsyah Satar dan pemilik PT Mugi Rekso Abadi (MRA) dan Con-naught International Pte.Ltd. Soetikno Soedarjo sebagai tersangka.

KPK menemukan fak-ta-fakta yang signifikan uang suap yang diberikan Soetikno kepada Emirsyah dan Hadinoto tidak hanya berasal dari perusahaan Rolls-Royce akan tetapi juga berasal dari pihak pab-rikan lain yang mendapat-kan proyek di PT Garuda Indonesia.

Untuk program pere-majaan pesawat, Emirsyah melakukan beberapa kont-rak pembelian dengan em-pat pabrikan pesawat pada

2008-2013 dengan nilai miliaran dolar AS.

Pertama, kontrak pem-belian mesin Trent seri 700 dan perawatan mesin (To-tal Care Program) dengan perusahaan Rolls Royce. Kedua, kontrak pembelian pesawat Airbus A330 dan Airbus A320 dengan peru-sahaan Airbus S.A.S.

Ketiga, kontrak pem-belian pesawat ATR 72-600 dengan perusahaan Avions de Transport Re-gional (ATR) dan keempat kontrak pembelian pesawat Bombardier CRJ 1000 den-gan perusahaan Bombar-dier Aerospace Commercial Aircraft.

Selaku konsultan bis-nis/komersial dari Rol-ls-Royce, Airbus dan ATR, Soetikno diduga telah me-nerima komisi dari tiga pabrikan tersebut. Selain itu, Soetikno juga didu-ga menerima komisi dari perusahaan Hong Kong bernama Hollingsworth Management Limited In-ternational Ltd (HMI) yang menjadi Sales Representa-tive dari Bombardier.

Pembayaran komisi tersebut diduga terkait ke-berhasilan Soetikno dalam membantu tercapainya kontrak antara PT Garuda Indonesia dan empat pab-rikan tersebut.

Soetikno selanjutnya memberikan sebagian dari komisi tersebut kepada Emirsyah dan Hadinoto sebagai hadiah atas dime-nangkannya kontrak oleh empat pabrikan.

Rincian Aliran DanaAdapun rincian pem-

berian Soetikno kepada Emirsyah dan Hadino-to, yakni pertama untuk Emirsyah, Soetikno diduga memberi Rp5,79 miliar untuk pembayaran rumah beralamat di Pondok In-dah, 680 ribu dolar AS dan 1,02 juta Euro yang dikirim ke rekening perusahaan milik Emirsyah di Singa-pura, dan 1,2 juta dolar Singapura untuk pelunasan apartemen milik Emirsyah di Singapura.

Kedua untuk Hadinoto, Soetikno diduga memberi 2,3 juta dolar AS dan 477 ribu Euro yang dikirim ke rekening Hadinoto di Singapura.

Safari

Mantan Pejabat GarudaAbaikan Panggilan KPK