Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah unsur pelaksana Pemerintah yangberada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan mempunyai tugas membantuPresiden dalam mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan, sertamensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian. Kemenko Perekonomiandipimpin oleh seorang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian). Dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas koordinasi bidang perekonomian,telah ditetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Organisasi danTata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Peraturan dimaksud dapat andaperoleh melalui link berikut : 1. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2007 2. Lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2007. Fungsi 1. Mengkoordinasikan para menteri negara dan pimpinan lembaga pemerintahnonkementerian dalam keterpaduan pelaksanaan tugas di bidang perekonomian, termasukpemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas; 2. Pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan dalam penyiapan dan perumusankebijakan pemerintah, penyusunan rencana, program dan kegiatan kementerian dan lembagapemerintah nonkementerian di bidang perekonomian; 3. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas danfungsinya kepada Presiden Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinyakepada Presiden. Koordinasi 1. Bank Indonesia

1 / 3

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

2. Kementerian Keuangan 3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 4. Kementerian Perindustrian 5. Kementerian Perdagangan 6. Kementerian Pertanian 7. Kementerian Kehutanan 8. Kementerian Perhubungan 9. Kementerian Kelautan dan Perikanan 10. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 11. Kementerian Pekerjaan Umum 12. Kementerian Riset dan Teknologi 13. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 14. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal 15. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan PerencanaanPembangunan Nasional 16. Kementerian Badan Usaha Milik Negara 17. Instansi lain yang dianggap perlu Visi Terwujudnya lembaga koordinasi dan sinkronisasi pembangunan ekonomi yang efektif danberkelanjutan. Visi ini menunjukkan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yangmempunyai tugas mengkoordinasikan rencana dan penyusunan kebijakan, serta sinkronisasipelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan: 1. Pertumbuhan perekonomian yang diingkan melalui peningkatan investasi dan ekspor; 2. Penurunan tingkat pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja; 3. Penurunan tingkat kemiskinan dan kesenjangan melalui revitalisasi pertanian danperdesaan. Pembangunan perekonomian tersebut dapat mewujudkan perekonomian nasional yangmandiri, memperkokoh kondisi dalam negeri yang tangguh dalam menghadapi tantangan eraglobalisasi, sehingga diharapkan dapat menaikkan taraf hidup serta membawa masyarakat

2 / 3

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Misi Meningkatkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta mensinkronkanpelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian. Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan adanya reformasi di bidang ekonomi,perkembangan perekonomian dalam negeri maupun internasional, kondisi era globalisasi yangsemakin kompetitif, serta kebutuhan atau tuntutan dari masyarakat yang menginginkan adanyaakuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Misi tersebut juga mengisyaratkanadanya upaya untuk meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama yang lebih baikdalam pengembangan perekonomian nasional, melalui koordinasi kebijakan: 1. Pengembangan Kebijakan Makro Ekonomi dan Keuangan 2. Pengembangan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 3. Penyusunan Tata Ruang Nasional 4. Percepatan Pembangunan Infrastruktur 5. Reformasi Pengelolaan Sumber Daya Air dan Jaringan Irigasi 6. Pengembangan Desentralisasi Fiskal 7. Pengembangan Pemanfaatan SDA, pertambangan, dan kehutanan 8. Revitalisasi Perindustrian dan Perdagangan 9. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 10. Memperluas Kesempatan Kerja melalui Pertumbuhan Ekonomi yang didorong olehPeningkatan Investasi dan Ekspor 11. Peningkatan Investasi 12. Pengembangan revitalisasi pertanian dan perikanan 13. Peningkatan Kerjasama Ekonomi Internasional 14. Pengembangan Lembaga Keuangan 15. Pengembangan Informasi Kebijakan Perekonomian 16. Pengembangan Usaha yang Kondusif 17. Pembangunan Sarana Akses Publik di Bidang Perekonomian 18. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

3 / 3