1948 uu 22 aturanpokokpemerintahan

UNDANG-UNDANG (UU) 1948 No. 22. (22/1948) Peraturan tentang penetapan aturan-aturan pokok mengenai Pemerintahan sendiri di

daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa perlu ditetapkan Undang-undang berdasarkan pasal 18 Undang-undang Dasar, yangmenetapkan pokok-pokok tentang pemerintahan sendiri di daerah-daerah yang berhakmengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri; Mengingat: Pasal 5 ayat (1), pasal 18, pasal 20 ayat (1) pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasardan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X; Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

MEMUTUSKAN : Menetapkan peraturan sebagai berikut : UNDANG-UNDANG POKOK TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I. Tentang pembagian Negara dalam daerah-daerah yang

dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pasal 1. (1) Daerah Negara Republik Indonesia tersusun dalam tiga tingkatan, ialah : Propinsi,

Kabupaten (Kota besar) dan Desa (Kota kecil) negeri, marga dan sebagainya, yangberhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

(2) Daerah-daerah yang mempunyai hak-hak, asal-usul dan dizaman sebelum RepublikIndonesia mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat Istimewa denganUndangundang pembentukan termaksud dalam ayat (3) dapat ditetapkan sebagaiDaerah Istimewa yang setingkat dengan Propinsi, Kabupaten atau Desa, yang berhakmengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

(3) Nama, batas-batas, tingkatan, hak dan kewajiban daerahdaerah tersebut dalam ayat(1) dan (2) ditetapkan dalam Undang-undang pembentukan.

BAB II.

Tentang bentuk dan susunan pemerintahan daerah.

BAGIAN I. Peraturan umum.

Pasal 2. (1) Pemerintah daerah terdiri dari pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan

Pemerintah Daerah.

Page 1 of 37UU 22/1948, PENETAPAN ATURAN ATURAN POKOK MENGENAI PEMERINTAH...

12/26/2007file://E:\Distribution\htdocs\sbin1\uu\1948\1948\1948uu22.1948

(2) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih oleh dan darianggauta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(3) Kepala Daerah menjabat Ketua dan anggauta Dewan Pemerintah Daerah.

BAGIAN II. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 3.

(1) Bagi tiap-tiap daerah jumlah anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan

dalam Undang-undang pembentukan. (2) Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih selama lima tahun. (3) Menyimpang dari pada ketentuan tersebut dalam ayat (2) anggauta-anggauta Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah yang pertama meletakkan jabatannya bersama-sama padawaktu yang ditentukan dalam Undang-undang pembentukan.

(4) Dengan Undang-undang ditetapkan peraturan tentang pemilihan dan penggantianggauta-anggauta tersebut dalam ayat (1).

Pasal 4.

Yang dapat menjadi anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah : a. Warga Negara Indonesia; b. Telah berumur dua puluh satu tahun; c. Bertempat tinggal didalam daerah yang bersangkutan sedikitnya enam bulan yang

terakhir; d. Cakap menulis dan membaca dalam bahasa Indonesia dengan huruf latin; e. Tidak karena keputusan pengadilan yang tidak dapat dirobah lagi kehilangan hak

menguasai atau mengurus harta bendanya; f. Tidak dengan keputusan pengadilan yang tidak dapat dirubah lagi dipecat dari hak

memilih atau hak dipilih; g. Tidak terganggu ingatannya.

Pasal 5. Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak boleh merangkap menjadi : a. Presiden, Wakil Presiden; b. Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri, Menteri Muda; c. Komisaris Negara; d. Ketua, Anggauta Badan Pemeriksa Keuangan; e. Kepala Daerah dari Daerah yang bersangkutan dan dari daerah yang lebih atas; f. Anggauta Dewan Perwakilan Pemerintah Daerah yang setingkat lebih atas; g. Pegawai yang bertanggung jawab tentang keuangan kepada daerah yang

bersangkutan; h. Kepala Jawatan dan Sekretaris daerah yang bersangkutan.

Pasal 6. (1) Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak boleh melakukan pekerjaan yang



memberikan keuntungan baginya dalam hal-hal yang berhubungan langsung dengan yangbersangkutan.

(2) Anggauta yang melanggar larangan tersebut dalam ayat (1) setelah diberi kesempatanuntuk mempertahankan diri dengan lesan atau tertulis dapat diperhatikan oleh DewanPerwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dan sebelumnya dapat diberhentikansementara oleh Dewan Pemerintahan Daerah.

(3) Terhadap putusan pemberhentian tersebut dalam ayat (2), anggauta yangbersangkutan dalam waktu satu bulan sesudah menerima putusan itu, dapat dimintaputusan Dewan Pemerintahan Daerah yang setingkat lebih atas atau dari Presiden bagiAnggauta Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi.

Pasal 7.

(1) Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menerima uang sidang, uang jalan dan

menginap menurut peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.(2) Peraturan tersebut, harus disahkan lebih dahulu oleh Presiden bagi Propinsi dan bagi

lain-lain daerah oleh Dewan Pemerintah Daerah dari pada daerah yang setingkat lebihatas.

BAGIAN III.

Sidang dan rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 8. (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersidang atau berapat atas panggilan Ketuanya

atau atas permintaan seperlima dari jumlah anggauta Dewan Perwakilan RakyatDaerah atau atas permintaan Dewan Pemerintah Daerah; rapat diadakan didalam satubulan sesudah permintaan diterima oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam tigabulan.

(3) Semua yang hadlir pada rapat tertutup berkewajiban merahasiakan segala hal yangdibicarakan dalam rapat itu.

(4) Merahasiakan itu berlangsung terus, baik bagi anggautaanggauta dan pegawai-pegawaiyang mengetahui hal-hal yang dibicarakan itu dengan jalan lain atau dari surat-suratyang mengenai hal itu sampai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membebaskan merekadari kewajiban tersebut.

Pasal 9.

(1) Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersifat terbuka. (2) Rapat dapat memutuskan mengadakan rapat tertutup. (3) Dalam rapat tertutup tidak boleh diambil putusan tentang : a. anggaran pendapatan dan belanja, perhitungan anggaran pendapatan dan

belanja dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja; b. penetapan, perubahan dan penghapusan pajak; c. mengadakan pinjaman uang; d. tindakan yang mengenai milik hak daerah; e. menyerahkan pekerjaan, pengangkutan dan pemasukan barang-barang dengan

jalan dibawah tangan;



f. menghapuskan penagihan, semuanya atau sebagian; g. menerima anggauta baru.

Pasal 10. Untuk ketertiban rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membuat peraturan tata-tertib.

Pasal 11. (1) Rapat baru boleh berunding atau mengambil sesuatu putusan, jikalau jumlah

anggauta yang hadlir lebih dari separoh jumlah anggauta Dewan Perwakilan RakyatDaerah.

(2) Sesuatu putusan rapat dipandang syah bila mendapat suara yang terbanyak darianggauta yang hadlir.

(3) Bila dalam pemungutan suara mengenai perkara jumlah suara sama, makapemungutan suara yang kedua kalinya dipertangguhkan sampai rapat pertama yangakan datang. Bila jumlah suara masih sama, maka usul dianggap tidak diterima.

(4) Pemungutan suara yang mengenai orang harus dengan tulisan diatas kertas dengantidak diberi tanda tangan. Bila jumlah suara sama, maka undianlah yang memberi putusan.

Pasal 12.

Ketua dan anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dapat dituntut karenapembicaraannya didalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau karena tulisannyayang dikirimkan kepada rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAGIAN IV. Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 13.

(1) Dewan Pemerintah Daerah dipilih oleh dan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas

dasar perwakilan berimbang. (2) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak boleh menjadi

anggauta Dewan Pemerintah Daerah. (3) Jumlah anggauta Dewan Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Undang-undang

pembentukan.

Pasal 14. (1) Anggauta Dewan Pemerintah Daerah dipilih untuk suatu masa pemilihan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali jika ia berhenti, baik atas kemauan sendiri,maupun karena keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(2) Barang siapa berhenti menjadi anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhentipula menjadi anggauta Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 15.



(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membuat pedoman untuk Dewan PemerintahDaerah guna mengatur cara menjalankan kekuasaan dan kewajibannya.

(2) Pedoman tersebut dalam ayat (1) harus dapat pengesyahan lebih dahulu dari Presidenbagi Propinsi dan bagi lain-lain daerah dari Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebihatas dari daerah yang bersangkutan.

Pasal 16.

(1) Anggauta Dewan Pemerintah Daerah menerima uang kehormatan menurut peraturan

yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (2) Peraturan tersebut harus disyahkan lebih dahulu oleh Presiden bagi Propinsi dan bagi

lain-lain daerah oleh Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas dari daerah yangbersangkutan.

Pasal 17.

(1) Sebelum menjalankan jabatannya anggauta Dewan Pemerintah Daerah bersumpah

menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan DewanPerwakilan Rakyat Daerah untuk memenuhi kewajibannya sejujur-jujurnya.

(2) Susunan kata sumpah dan janji tersebut dalam ayat (1) ditetapkan dalam PeraturanPemerintah.

BAGIAN V.

Kepala Daerah.

Pasal 18. (1) Kepala Daerah Propinsi diangkat oleh Presiden dari sedikitnya-sedikitnya dua atau

sebanyak-banyaknya empat orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan RakyatDaerah Propinsi.

(2) Kepala Daerah Kabupaten (kota besar) diangkat oleh Menteri Dalam Negeri darisedikit-sedikitnya dua dan sebanyak-banyaknya empat orang calon yang diajukan olehDewan Perwakilan Rakyat Daerah Desa (kota kecil).

(3) Kepala Daerah Desa (kota kecil) diangkat oleh Kepala Daerah Propinsi darisedikit-sedikitnya dua dan sebanyak-banyaknya empat orang calon yang diajukan olehDewan Perwakilan Rakyat Daerah Desa (kota kecil).

(4) Kepala Daerah dapat diberhentikan oleh yang berwajib atas usul Dewan PerwakilanRakyat Daerah yang bersangkutan.

(5) Kepala Daerah istimewa diangkat oleh Presiden dari keturunan keluarga yangberkuasa didaerah itu dizaman sebelum Republik Indonesia dan yang masih menguasaidaerahnya, dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran dan kesetian dan denganmengingat adat istiadat didaerah itu.

(6) Untuk daerah istimewa dapat diangkat seorang wakil Kepala Daerah oleh Presidendengan mengingat syaratsyarat tersebut dalam ayat (5). Wakil Kepala Daerah Isimewa adalah anggauta Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 19.

Untuk mewakili Kepala Daerah (Wakil Kepala-Daerah Istimewa) jika ia berhalangan oleh



Dewan Pemerintah Daerah ditunjuk seorang diantara anggautanya.

BAGIAN VI. Sekretaris dan pegawai daerah Istimewa.

Pasal 20.

(1) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah atas usul Dewan Pemerintah Daerah. (2) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga menjadi Sekretaris Dewan

Pemerintah Daerah dan Sekretaris Kepala Daerah. (3) Bila Sekretaris berhalangan, Dewan Pemerintah Daerah menunjuk pegawai lain untuk

gantinya.

Pasal 21. (1) Peraturan tentang pengangkatan, penyekoresan, pemberhentian, gaji, pensiun, uang

tunggu dan lain-lainnya ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerahsedapatdapatnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintahterhadap pegawai Negeri.

(2) Peraturan tersebut dalam ayat (1) harus disyahkan lebih dahulu oleh Presiden bagiPropinsi dan bagi lain-lain daerah oleh Dewan Pemerintah Daerah yang setingkat lebihatas.

Pasal 22.

(1) Pegawai Negeri atau pegawai daerah yang diperbantukan kepada daerah yang lebih

rendah digaji dari keuangan daerah yang lebih rendah itu. (2) Iuran untuk pensiun pegawai tersebut, jandanya dan untuk tunjangan anak-anaknya

bagi pegawai Negeri atau bagi pegawai dari daerah lebih atas, oleh daerah yangdibantu dipotong dari gaji mereka dan memasukkan dalam kas Negeri atau kas daerahyang bersangkutan.

BAB III.

Tentang kekuasaan dan kewajiban Pemerintah Daerah.

BAGIAN I. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 23.

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. (2) Hal-hal yang masuk urusan rumah tangga tersebut dalam ayat (1) ditetapkan dalam

Undang-undang pembentukan bagi tiap-tiap daerah.

Pasal 24. (1) Kewajiban Pemerintah di daerah-daerah yang tidak masuk urusan rumah tangga

daerah, dapat diserahkan dengan Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah atau kepada Dewan Pemerintah Daerah untuk dijalankan. (2) Dengan peraturan daerah, sesuatu daerah dapat menyerahkan kewajibannya kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau kepada Dewan Pemerintah Daerah dibawahnyauntuk dijalankan.

Pasal 25.

(1) Jika pemerintahan daerah melainkan mengatur dan mengurus rumah tangganya,

sehingga merugikan daerah itu atau merugikan Negara, maka Pemerintah denganPeraturan Pemerintah menentukan cara bagaimana daerah itu harus diatur dan diurusmenyimpang dari pasal 23.

(2) Jika Pemerintah daerah tidak menjalankan hal-hal yang diserahkan kepadanya sepertitermaksud dalam pasal 24, maka oleh Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah atauoleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dengan peraturan daerahditunjuk badan-badan Pemerintahan yang harus menjalankan pekerjaan itu.

Pasal 26.

(1) Suatu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat membela kepentingan daerah dan

penduduknya dihadapan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. (2) Suatu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dapat membela kepentingan daerah dan

penduduknya dihadapan Dewan Pemerintah Daerah dan/atau Dewan PerwakilanRakyat Daerah atasnya.

Pasal 27.

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari beberapa daerah dapat bersama-sama

mengatur kepentingan mereka bersama. (2) Peraturan tersebut dalam ayat (1), demikian juga tentang perubahan dan

pencabutannya, harus disahkan lebih dahulu oleh Presiden bagi Propinsi, bagi lainlaindaerah oleh Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas.

(3) Bila tidak terdapat persetujuan tentang perubahan dan pencabutan dari peraturanbersama tersebut dalam ayat (1), maka Presiden atau Dewan Pemerintah Daerahtersebut dalam ayat (2) yang memutuskan.

Pasal 28.

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk kepentingan daerah atau untuk kepentingan

pekerjaan tersebut dalam pasal 24 membuat peraturan yang disebut"Peraturan-Daerah" ditambah dengan tingkatan dan nama daerah.

(2) Dalam Peraturan daerah tidak diperkenankan diatur sesuatu yang telah diatur dalamUndang-undang atau Peraturan Pemerintah atau yang telah diatur dalam peraturandaerah yang lebih tingggi tingkatannya.

(3) Peraturan daerah tingkatan lebih atas tidak boleh mengatur hal-hal yang masukurusan rumah tangga daerah tingkatan lebih rendah.

(4) Peraturan daerah tidak berlaku lagi jika hal-hal yang diatur didalamnya kemudiandiatur dalam Undang-undang atau dalam Peraturan Pemerintah atau dalam peraturandaerah yang lebih tinggi tingkatannya.

(5) Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang atau Peraturan



Pemerintah atau peraturan daerah yang lebih tinggi tingkatannya. (6) Peraturan daerah dipandang mulai berlaku sesudah ditanda-tangani oleh Kepala

Daerah dan diumumkan menurut cara yang ditentukan oleh Dewan Perwakilan RakyatDaerah.

Pasal 29.

(1) Kecuali jikalau dengan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah diadakan

ketentuan lain, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menetapkan hukumankurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya R.100.- terhadap pelanggaran peratuan-peraturannya, dengan atau tidak denganmerampas barang-barang yang ditentukan.

(2) Perbuatan yang dapat dihukum sebagai termaksud dalam ayat (1) dipandang sebagaipelanggaran.

(3) Peraturan daerah yang memuat peraturan-peraturan pidana untuk berlaku harusdisahkan lebih dahulu oleh Presiden bagi peraturan Propinsi dan bagi peraturandaerah lain-lainnya oleh Dewan Pemerintah Daerah tingkatan lebih atas.

Pasal 30.

(1) Bila untuk menjalankan sesuatu putusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut

Undang-undang ini, harus ditunggu pengesahan dari Presiden bagi Propinsi dan bagilainlain daerah dari Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas, maka putusan itudapat dijalankan, apabila Presiden atau Dewan Pemerintah Daerah tersebut dalamtiga bulan terhitung mulai hari putusan itu dikirimkan untuk mendapatkanpengesahan, tidak mengambil ketetapan.

(2) Waktu tiga bulan itu dapat diperpanjang selama-lamanya tiga bulan lagi oleh Presidenatau Dewan Pemerintah Daerah tersebut dan hal itu diberitahukan kepada DewanPerwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.

(3) Bila putusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut dalam ayat (1) tidak dapatdisahkan, maka Presiden atau Dewan Pemerintah Daerah tersebut memberitahukanhal itu dengan keterangan cukup kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yangbersangkutan.

(4) Terhadap penolakan pengesahan itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yangbersangkutan dapat memajukan keberatan kepada Dewan Pemerintah Daerahsetingkat lebih atas dari Dewan Pemerintah Daerah yang menolak. Bila penolakan pengesahan itu terjadi oleh Dewan Pemerintah Propinsi, makakeberatan diajukan kepada Presiden.

Pasal 31.

Jika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memutuskan hendak melebihi anggaran pendapatandan belanja yang telah ditetapkan, maka putusan itu harus disahkan lebih dahulu olehPresiden bagi Propinsi dan bagi lain-lain daerah oleh Dewan Pemerintah Daerah setingkatlebih atas.

Pasal 32. (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhak membuat peraturan-peraturan tentang

pemungutan pajak-pajak daerah.



(2) Dalam Undang-undang ditetapkan peraturan umum tentang hal ini. (3) Pembebasan atau pengembalian pajak harus diatur dalam peraturan daerah.

Pasal 33. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhak mengadakan pinjaman uang bagi daerah denganpengesahan Presiden bagi Propinsi dan bagi lain-lain daerah dari Dewan Pemerintah Daerahsetingkat lebih atas.

BAGIAN II. Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 34.

Dewan Pemerintah Daerah menjalankan pemerintahan sehari-hari; mereka itu bersama-samaatau masing-masing bertanggung jawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dandiwajibkan memberi keterangan-keterangan yang diminta oleh Dewan Perwakilan RakyatDaerah.

Pasal 35. Dewan Pemerintah Daerah mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan.

BAGIAN III. Kepala Daerah.

Pasal 36.

(1) Kepala Daerah mengawasi pekerjaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan DewanPemerintah Daerah dan berhak menambah dijalankannya putusan-putusan DewanPerwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah, bila dipandangnyaputusan-putusan itu bertentangan dengan kepentingan umum atau bertentangandengan Undang-undang atau peraturan-peraturan Pemerintah danperaturan-peraturan dari daerah yang lebih atas, bila putusan-putusan itu diambiloleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah dibawahpropinsi.

(2) Penahanan tersebut dalam ayat (1) harus dalam tujuh hari diberitahukan kepadaDewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan,demikian juga kepada Presiden bagi Propinsi dan bagi daerah-daerah lainnya kepadaDewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas.

(3) Bila dalam tiga bulan Presiden atau Dewan Pemerintah Daerah tersebut dalam ayat(2) tidak mengambil putusan, maka putusan yang ditahan menjalankannya itu, segerasesudah tempo itu lampau, dijalankan.

BAB IV.

Tentang keuangan Daerah.

BAGIAN I. Pendapatan Daerah.



Pasal 37. Pendapatan Daerah adalah: a. pajak daerah, termasuk juga retribusi; b. hasil perusahaan daerah; c. pajak Negara yang diserahkan kepada daerah; d. dan lain-lain.

BAGIAN II. Urusan Keuangan Daerah.

Pasal 38.

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan peraturan tentang cara mengurus

keuangan daerah. (2) Dengan persetujuan Menteri yang bersangkutan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dapat menyerahkan pekerjaan keuangan yang berupa menerima, mengeluarkan,menyimpan dan sebagainya kepada pegawai Negeri yang menjalankan pekerjaansedemikian rupa, bagi Negara.

BAGIAN III.

Anggaran pendapatan dan belanja.

Pasal 39. (1) Untuk pertama kali anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan dalam

Undang-undang. (2) Buat selanjutnya anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah. (3) Sesudah tahun pertama anggaran pendapatan dan belanja harus disahkan lebih dahulu

oleh Presiden bagi Propinsi dan bagi lain-lain daerah oleh Dewan Pemerintah Daerahsetingkat lebih atas.

(4) Pengesahan atau penolakan mengenai seluruh anggaran pendapatan dan belanja. (5) Tiap-tiap perubahan anggaran pendapatan dan belanja juga harus mendapat

pengesahan. (6) Apabila tidak dapat disahkan maka dalam waktu satu bulan sesudah hari keputusan

itu, hal itu harus diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yangbersangkutan dengan keterangan tentang sebab-sebabnya.

(7) Terhadap penolakan pengesahan itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yangbersangkutan dapat memajukan keberatan kepada Dewan Pemerintah Daerahsetingkat lebih atas dari Dewan Pemerintah Daerah yang menolak. Bila penolakan pengesahan itu terjadi oleh Dewan Pemerintah Propinsi, makakeberatan itu diajukan kepada Presiden.

(8) Apabila anggaran pendapatan dan belanja bagi tahun yang bersangkutan pada tanggal1 Januari belum dapat pengesahan, maka anggaran tahun yang baru lalu untuksementara waktu dipakai sebagai pedoman lebih dahulu.

Pasal 40.

Page 10 of 37UU 22/1948, PENETAPAN ATURAN ATURAN POKOK MENGENAI PEMERINT...


Tentang cara menyusun anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan dalam PeraturanPemerintah.

BAGIAN IV. Perhitungan anggaran pendapatan dan belanja.

Pasal 41.

(1) Dalam Peraturan Pemerintah ditetapkan peraturan tentang caranya mengadakan

perhitungan anggaran pendapatan dan belanja. (2) Ketentuan-ketentuan yang mengenai tanggung jawab pegawai atas pengeluaran

belanja oleh pegawai ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

BAB V. Tentang pengawasan terhadap daerah.

Pasal 42.

(1) Putusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Dewan Pemerintah Daerah, jikalau

bertentangan dengan kepentingan umum, Undang-undang, Peraturan Pemerintah atauPeraturan Daerah yang lebih tinggi tingkatannya, dapat ditunda atau dibatalkan, bagiPropinsi oleh Presiden dan bagi lain-lain Daerah oleh Dewan Pemerintah Daerahsetingkat lebih atas.

(2) Putusan penundaan atau pembatalan diberitahukan dalam limabelas hari sesudahhari putusan itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau kepada DewanPemerintah Daerah yang bersangkutan disertai dengan alasan-alasannya.

(3) Lamanya tempo penundaan disebutkan dalam surat ketetapan dan tidak boleh lebihdari enam bulan.

(4) Apabila dalam enam bulan karena penundaan itu tidak ada putusan pembatalan, makaputusan daerah itu dipandang berlaku.

Pasal 43.

(1) Perselisihan tentang pemerintahan antara Propinsi dengan Propinsi atau antara

Propinsi dengan Daerah-daerah lain diputus oleh Presiden, perselisihan antaraKabupaten dan Kabupaten atau Kabupaten dengan Desa diputus oleh Propinsi,perselisihan antara Desa dengan Desa diputus oleh Kabupaten.

(2) Putusan itu diberitahukan kepada Daerah-daerah yang bersangkutan.

Pasal 44. Tiap-tiap putusan baik oleh Presiden maupun oleh Dewan Pemerintah Daerah sebagaitermaksud dalam pasal 42 dan 43 diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia ataumenurut cara yang ditentukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 45. (1) Untuk kepentingan pimpinan dan pengawasan maka Pemerintah dapat :



a. meminta keterangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan PemerintahDaerah;

b. mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu yangmengenai pekerjaan mengatur dan mengurus rumah tangga daerah oleh DewanPerwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah.

(2) Ketentuan tersebut dalam ayat (1) berlaku juga bagi daerah tingkat lebih atasterhadap daerah yang lebih rendah.

ATURAN PERALIHAN.

Pasal 46.

(1) Daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang

telah berdiri menurut Undangundang No. 1 tertanggal 23 Nopember 1945 dan lain-lainpenetapan Pemerintah, berjalan terus sehingga diadakan pembentukan Pemerintahbaru untuk Daerah-daerah itu menurut Undang-undang ini atau dihapuskan ataudirubah.

(2) Daerah-daerah administrasi yang ada pada waktu berlakunya Undang-undang ini, terushadlir sampai dihapuskan.

(3) Selama Undang-undang pemilihan belum ada, dan selama pemilihan menurutUndang-undang pemilihan belum dapat dijalankan, maka pembentukan DewanPerwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah dijalankan menurut carayang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

(4) Untuk sementara waktu angkatan Kepala Daerah dijalankan menyimpang dariketentuan dalam pasal 18 ayat (1), (2) dan (3).

(5) Selama Undang-undang untuk mengatur dan mengurus dan memperhitungkankeuangan Daerah belum ditetapkan, segala sesuatu dijalankan menurut cara yangditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 47.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1948. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEKARNO. Menteri dalam Negeri, SOEKIMAN. Diumumkan pada tanggal 10 Juli 1948. Wakil Sekretaris Negara, RATMOKO.



PENJELASAN. I. U m u m. 1. Baik Pemerintah, maupun Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat

merasa akan pentingnya untuk dengan segera meperbaiki pemerintahan daerah yangdapat memenuhi harapan rakyat, ialah pemerintahan daerah yang collegiaalberdasarkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dengan ditentukan batas-bataskekuasaannya.

Bahwa untuk memenuhi harapan itu Undang-undang No. 1 tertanggal 23Nopember 1945 tentang Komite Nasional Daerah harus diganti dengan baru sesuaidengan harapan tadi, adalah semestinya, karena Undang-undang No. 1 tersebutdibuatnya amat sederhana, sekedar untuk sedapat mungkin dapat mengadakanpemerintahan daerah yang masih dalam suasana revolusi yang hebat.

2. Oleh karena kesederhanaan Undang-undang No. 1 tersebut, maka kewajibandan pekerjaan pemerintahan daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri tidak dapat diatur oleh Pemerintah Pusat dengan baik dan karenaitu pula maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mengetahui batas-bataskewajibannya dan bekerja kearah yang tidak tertentu. Dewan itu lebihmemperhatikan soal-soal politik yang mengenai beleid Pemerintah Pusat daripadakepentingan daerahnya.

3. Pemerintahan Kabupaten yang mempunyai otonomi seperti pada zamanBelanda diteruskan, tetapi karena otonomi tersebut amat tidak berarti maka hal itutidak dapat memberi kepuasan kepada Dewan Perwakilan Kabupaten.

4. Pemerintahan otonomi Kota juga diteruskan apa yang telah terdapat padatempo penjajahan dan otonomi ini lebih luas dari otonomi kabupaten.

5. Pada Pemerintahan Karesidenan, sekalipun terdapat Dewan Perwakilan Rakyat,tetapi hak otonomi tidak ada.

6. Kemudian Pemerintahan Desa. Pada desa-desa yang telah terbentuk DewanPerwakilan juga belum teratur hak otonominya. Hak otonomi desa menurut Peraturanyang lampau (ordonnantie tanggal 3 Pebruari 1906 Stbl. No. 83) pada hakekatnyatidak berarti apa-apa yang sampai sekarang diteruskan.

7. Didaerah-daerah pemerintahan pada sekarang ini masih dualistis, sebagai padazaman yang lampau, yang harus selekas mungkin dihindarkan dan pemerintahancollegiaal yang berdasarkan kedaulatan rakyat dapat dilahirkan.

8. Mengingat apa yang tersebut diatas, maka amat perlulah menyusunUndang-undang baru tentang pemerintahan daerah yang berhak mengatur danmengurus rumah tangganya sendiri dengan sempurna dan berdasarkan kedaulatanrakyat.

9. Undang-undang baru itu telah ditetapkan dengan diberi nama "Undang-undangPokok Pemerintahan Daerah".

II. Menghindarkan pemerintahan yang dualistis. 10. Pemerintahan Daerah pada sekarang ini masih merupakan pemerintahan

dualistis, yang kuat, oleh karena pada samping pemerintahan daerah yangberdasarkan perwakilan rakyat (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan BadanExecutiefnya, yang termasuk juga Kepala Daerahnya), terdapat juga pemerintahanyang dijalankan oleh Kepala Daerah sendiri), dan pemerintahan ini mengambil bagianyang terbesar didaerah. Maka Pemerintahan daerah yang serupa itulah yang



merupakan pemerintahan dualistis, dan kuat, sehingga tidak sesuai lagi denganpemerintahan yang berdasarkan demokrasi sebagai tujuan revolusi kita. DenganUndang-undang baru inilah pemerintahan dualistis itu akan dihindarkan.

11. Menurut Undang-undang baru ini (pasal 1), daerah Negara Republik Indonesiatersusun dalam tiga tingkatan, ialah Propinsi, Kabupaten (Kota Besar) dan Desa (KotaKecil, Negeri, Marga dan sebagainya) yang berhak mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri. Jadi melihat ketentuan ini, daerah Negara Republik Indonesiahanya mempunyai daerah-daerah otonoom (yang berhak mengatur dan mengurusrumah tangganya sendiri), diluar itu tidak ada lagi daerah negara Republik Indonesiayang mempunyai daerah kedudukan (status)lain.

12. Adapun yang memegang kekuasaan yang tertinggi dari daerah-daerah tersebut,ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintahannya (Pasal 2, ayat 1).Ini berlainan dengan ketentuan yang sekarang masih berjalan ialah bahwapemerintahan daerah terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pemerintah danKepala Daerah. Maka dengan ketentuan ini Kepala Daerah bisa merupakan satu alat(orgaan) pemerintahan sendiri, diluar Dewan Perwakilan dan DewanPemerintahannya. Tetapi dengan ketentuan dalam Undang-undang baru tadi akantidak bisa kejadian lagi, oleh karena dalam Undang-undang baru itu disebutkandengan tegas, bahwa Pemerintahan Daerah terdiri dari Dewan Perwakilan RakyatDaerah dan Dewan Pemerintah Daerah saja. Maka dengan ketentuan inilahpemerintahan daerah dijalankan collegiaal (bersama-sama).

13. Pemerintahan daerah berupa dua macam, ialah : a. Pemerintahan daerah yang disandarkan pada hak otonomi dan, b. pemerintahan daerah yang disandarkan pada hak medebewind. Tentang perbedaan hak otonomi dan medebewind adalah sebagai berikut : Pada pembentukan pemerintahan daerah yang hendak mengatur dan mengurus

rumah tangganya sendiri menurut Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah ini,maka oleh Pemerintahan Pusat ditentukan Kewajiban (pekerjaan) mana-mana sajayang dapat diserahkan kepada daerah. Penyerahan ini ada dua rupa yaitu :

a. Penyerahan penuh, artinya baik tentang azasnya (prinsip-prinsipnya)maupun tentang caranya menjalankan kewajiban (pekerjaan) yang diserahkan itu,diserahkan semuanya kepada daerah (hak otonomi) dan

b. Penyerahan tidak penuh, artinya penyerahan hanya mengenai caranya

menjalankan saja, sedang princip-principnya (azas-azasnya) ditetapkan olehPemerintah Pusat sendiri (hak medewind).

Hak medebewind ini hendaknya jangan diartikan sempit, yaitu hanya

menjalankan perintah dari atas saja, sekali-kali tidak, oleh karena pemerintah daerahberhak mengatur caranya menjalankan menurut pendapatannya sendiri, jadi masihmempunyai hak otonomi, sekalipun hanya mengenai cara menjalankan saja. Tetapicara menjalankan ini bisa besar artinya bagi tiap-tiap daerah.

14. Menurut ketentuan yang masih berjalan pada sekarang ini (untuk kabupatendan kota) hak medebewind, itu dapat diserahkan kepada Kepala Daerah sendiri, danoleh karena hak otonomi kabupaten dan kota itu merupakan bagian pemerintahandaerah yang amat kecil dan juga hak medewind amat sedikit pula, maka KepalaDaerah lalu menerima hak bedebewind yang terbanyak. Boleh dikira-kirakan 70-80%pemerintahan daerah ada ditangan Kepala Daerah.



Keadaan itu akan berubah apabila pemerintahan daerah dibentuk baru menurutUndang-undang Pokok Pemerintahan Daerah ini. Oleh karena hak medebewind itumenurut pasal 24, baik dari Pemerintah ke Daerah, maupun dari Daerah ke Daerahdibawahnya, hanya dapat diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ataukepada Dewan Pemerintah Daerah, maka Kepala Daerah sendiri tidak dapat diserahihak medebewind.

Tetapi kalau ada hak medebewind diserahkan kepada Kepala Daerah sendiri,itulah luar biasa, sebagai umpamanya yang mengenai angkatan Kepala Daerah Desa(kota kecil), menurut Pasal 18 ayat (3) diangkat oleh Kepala Daerah Propinsi, tidakoleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi. Ketentuan ini atas usul Badan PekerjaKomite Nasional Pusat yang diterima baik oleh Pemerintah.

15. Untuk lebih jelasnya kiranya perlu diterangkan bahwa di daerah-daerah yangberhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri akan terdapat :

a. pemerintahan daerah yang bersandarkan hak otonomi dan medebewind

dengan diberi batas-batasnya kekuasaan oleh Pemerintah, dan b. kewajiban (pekerjaan) Pemerintah Pusat sendiri diluar pemerintahan

daerah, mitsalnya " jawatan kereta api, pos dan tilpon dan lain-lain, ialahpekerjaan-pekerjaan yang dijalankan dari Pusat (sentral) ke daerah-daerah olehPemerintah sendiri, (belum atau tidak diserahkan kepada Daerah).

16. Tetapi tidak jarang jawatan-jawatan tersebut membutuhkan bantuan dariPemerintah Daerah, untuk memenuhi kewajibannya di daerah-daerah. Permintaanbantuan yang sedemikian itu diajukan kepada Dewan Pemerintah Daerah.

III. Tentang hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. 17. Diatas telah kami terangkan bahwa pemerintahan daerah yang berhak mengatur

dan mengurus rumah tangganya sendiri dijalankan atas dasar hak otonomi dan hakmedebwind. Terhadap sesuatu pekerjaan Pemerintah, yang diserahkan kepadadaerah, bisa merupakan hak otonomi atau hak medebewind seluruhnya. Tetapi bisajuga penyerahan itu terjadi berupa sebagian dengan hak otonomi dan sebagian denganhak medebewind. Umpamanya Jawatan Pertanian, bagian yang mengenai urusanpenyelidikan, bisa diserahkan dengan hak medebewind, sedang bagian yang mengenaipekerjaan lainnya mengadakan percobaan tanaman, dll), bisa diserahkan berupa hakotonomi.

Didalam Undang-undang ini tidak disebutkan macam-macam kewajibanPemerintah yang diserahkan kepada daerah baik berupa hak otonomi maupun hakmedebewind, oleh karena penyerahan serupa itu memerlukan tempo, sedangUndang-undang ini perlu selekaslekasnya ditetapkan. Kelak didalam Undang-undangPembentukan dari masing-masing daerah akan disebutkan macam-macam kewajibanPemerintah yang diserahkan kepada daerah.

Adalah hajat Pemerintah akan menyerahkan kewajiban itu sebanyak-banyaknya.Sebagai mitsal saja, yang dapat diserahkan kepada daerah-daerah, ialah pengairan,pertanian, perkhewanan, kesehatan, koperasi, perindustrian, pendidikan,kebudayaan, pengajaran, dll. lagi.

IV. Letaknya titik berat dalam memberi hak mengatur dan mengurus rumah tangga

daerah.



18. Menurut Undang-undang pokok ini, maka daerah otonoom yang terbawah ialahdesa, negeri, marga, kota kecil dan sebagainya. Ini berarti bahwa desa ditaruhkedalam lingkungan pemerintahan yang modern tidak ditarik diluarnya sebagai waktuyang lampau. Pada jaman itu tentunya pemerintahan penjajah mengerti, bahwa desaitu adalah sendi negara, mengerti bahwa desa sebagai sendi negara itu harusdiperbaiki segala-segalanya, diperkuat dan didinamiseer, supaya dengan begitunegara bisa mengalami kemajuan. Tetapi untuk kepentingan penjajahan, maka desadibiarkan saja tetap statis (tetap keadaannya). Pemberian hak otonomi menurut ini,Gemeente-ordonnantie adalah tidak berarti apa-apa, karena desa dengan hak itutidak bisa berbuat apa-apa, oleh karena tidak mempunyai keuangan dan olehordonnantie itu diikat pada adat-adat, yang sebetulnya didesa itu sudah tidak hiduplagi.

Malah sering kejadian adat yang telah mati dihidupkan pula atau sebaliknyaadat yang hidup dimatikan, bertentangan dengan kemauan penduduk desa, hanya olehkarena kepentingan penjajah menghendaki itu.

Desa tetap tinggal terbelakang, negara tidak berdaya, adalah sesuai dengantujuan politk penjajah.

Tetapi Pemerintah Republik kita mempunyai tujuan sebaliknya. Untukmemenuhi Pasal 33 U.U.D., negara dengan rakyat Indonesia harus makmur. Untukmendapatkan kemakmuran ini harus dimulai dari bawah, dari desa. Oleh karena itudesa harus dibikin didalam keadaan senantiasa bergerak maju, (dinamis). Maka untukkepentingan itu pemerintahan desa dimasukkan didalam lingkungan pemerintahanyang diatur dengan sempurna (modern), malah tidak sebegitu saja, tetapi juga akandiusulkan supaya bimbingan terhadap daerahdaerah yang mendapat pemerintahanmenurut Undangundang pokok ini lebih diutamakan diadakan didesa.

V. Pemerintahan Daerah. 19. Kiranya apa yang telah kami terangkan diatas (Bag. II) jelaslah, bahwa di

daerah-daerah pemerintahan sebagai hingga sekarang ini dijalankan, yaitupemerintahan yang dipimpin oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Executief,yang disebut pemerintah otonomi, dan pemerintahan yang dipimpin oleh KepalaDaerah sendiri, yang lazim disebut Pamong Praja, akan tidak ada lagi setelah didaerah-daerah dibentuk pemerintahan menurut Undang-undang pokok ini. Jelaslahperpisahan pemerintahan sebagai kami sebutkan tadi itu tidak lagi ada. Pemerintahansehari-hari dijalankan oleh Dewan Pemerintahan Daerah, jadi collegiaal(bersama-sama).

Menurut keterangan yang kami dapat, pemerintahan collegiaal seperti diatasdengan jalan tidak resmi pada sekarang ini telah dijalankan di beberapa banyakdaerah (di Jawa Timur disemua daerah). Inilah baik, karena dengan jalan begitu akandapat menerima peraturan baru dengan mudah.

20. Menurut peraturan sekarang ini, Kepala Daerah menjadi Ketua Dewan

Perwakilan Rakyat dan juga menjadi ketua dan aggauta Dewan Pemerintah Daerah(Badan Executief). Tetapi menurut peraturan baru kepala Daerah tidak lagi menjadiKetua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang menjabat ketua (dan wakil ketua) ialahyang dipilih oleh dan dari anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pasal 2, ayat2).

Adapun maksud peraturan tersebut ialah supaya pimpinan pekerjaan legislatief



dan executief tidak berada pada seorang, dan oleh karena itu imbangan pekerjaan legislatiefdan executief menjadi bertambah sempurna.

21. Maka melihat diatas dapatlah diketahui bahwa Kepala Daerah didalam

Pemerintahan Daerah itu mempunyai dua rupa kewajiban, ialah sebagai pengawaspekerjaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Dewan Pemerintah Daerah (Pasal 36)dan sebagai ketua dan anggauta Dewan Pemerintah Daerah. (Pasal 2, ayat 3). Jaditerangnya : Kepala Daerah sebagai pengawas adalah wakil Pemerintah dan sebagaiketua dan anggauta Dewan Pemerintah Daerah adalah (orgaan) Pemerintah Daerah.

Kewajiban Kepala Daerah sebagai pengawas dapat dilihat pada pasal 36. Kecualiitu juga menjaga supaya putusan-putusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yangharus lebih dulu disahkan oleh instansi yang lebih atas, tidak dijalankan sebelummendapat pengesahan yang dijalankan oleh Kepala Daerah itu amat terbatas danhanya merupakan perantara kepada yang berwajib untuk mengambil putusan (Pasal42). Menurut Pasal 34, Dewan Pemerintah Daerah menjalankan pemerintahansehari-hari, mereka itu bersama-sama atau masing-masing bertanggung jawabterhadap D.P.R.D. Adanya Pasal ini berhubung dengan kemungkinan adanyapembagian pekerjaan diantara anggauta Dewan Pemerintah Daerah.

Didalam mengatur pembagian pekerjaan ini kiranya Kepala Daerah sebagaiKetua mempunyai pengaruh tidak sedikit dan oleh karenanya harus memakai segalakebijaksanaan supaya pembagian pekerjaan itu tidak akan membawakesukaran-kesukaran didalam menjalankannya. Kalau sekiranya keadaan memaksa,umpamanya karena ada anggauta Dewan Pemerintah yang belum mempunyaipengalaman dan oleh karena itu Kepala Daerah lalu mendapat bagian pekerjaan lebihbanyak, maka adalah sudah seharusnya Kepala itu memenuhi kewajiban itu dengansegala keikhlasan hati.

Malahan menurut pendapat kami adalah suatu kewajiban yang amat pentingdari Kepala Daerah untuk memimpin Dewan Pemerintah Daerah, sehingga paraanggauta Dewan Pemerintah yang belum berpengalaman didalam pemerintahandaerah, segera dapat menjalankan pekerjaannya masing-masing dengan baik.

VI. Kepala Daerah. 22. Sebagai diatas (Bg. V) telah kami terangkan, Kepala Daerah adalah pengawas

dan juga alat (orgaan) dari Pemerintahan Daerah. Untuk dapat menjalankanpekerjaannya dengan baik maka perlulah Kepala Daerah itu bisa mempunyai hubunganyang baik dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pemerintah Daerahnya.

Untuk mendapatkan hubungan yang baik harus pada kedua pihak terdapathasrat (kemauan) dan saling mengerti. Mengingat ini adalah sebaiknya bila angkatanKepala Daerah itu terjadi dengan jalan pemilihan oleh Dewan Perwakilan RakyatDaerah. Pada hakekatnya ketentuan dalam Pasal 18, ayat (1), (2) dan (3) itu telahmemenuhi harapan tadi, sebab angkatan Kepala Daerah terjadi dari calon-calon yangdiajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Hanyalah untuk sementara waktu perlu memakai aturan peralihan Pasal 46,ayat (4), yang menyimpang dari ketentuan dalam pasal 18 (1), (2) dan (3) tersebutdiatas, terutama yang mengenai angkatan Kepala Daerah Desa, menurut pendapatkami, adalah masih perlu calon-calon diajukan (dipilih) oleh penduduk desa, tidakoleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Desa.

Angkatan menurut Pasal 18, ayat (1), (2) dan (3) kelak akan terjadi pada



daerah-daerah yang dibentuk menurut Undang-undang Pokok ini, yaitu apabila jabatanKepala Daerah terbuka dan juga tidak memerlukan lagi aturan peralihan Pasal 46,ayat (4).

Jika pada pembentukan baru itu, Kepala Daerah yang lama Masih. ia menjabatKepada Daerah terus.

23. Angkatan Kepala Daerah tidak dibatasi lamanya.Kalau Pasal 18 ayat (1), (2) dan(3) itu berjalan, maka untuk memindahkan Kepala Daerah dari satu kelain tempat,tidaklah mudah, karena harus mendapat persetujuan dulu dari Dewan PerwakilanRakyat Daerah yang bersangkutan.

24. Kepala Daerah menurut Pasal 18 ayat (4) dapat diberhentikan oleh yangberwajib (Presiden, Menteri, Gubernur) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Jadi terangnya sekalipun ada usul D.P.R.D. untuk diberhentikan, yang berwajib dapatmengambil putusan lain.

VII. Wakil Kepala Daerah. 25. Salah seorang anggauta Dewan Pemerintahan Daerah ditunjuk mewakili kepala

Daerah, apabila Kepala Daerah itu berhalangan (Pasal 19). Lamanya penunjukan inisama dengan masa sidang D.P.R.D. ialah 5 tahun. Tetapi penunjukan itu tidakberakibat lahirnya jabatan baru (wakil Kepala Daerah) pada samping jabatan KepalaDaerah. Anggauta Dewan Pemerintah yang ditunjuk tadi tetap sebagai anggautaDewan Pemerintah lain-lainnya.

Oleh karena anggauta Dewan Pemerintah yang ditunjuk mewakili Kepala Daerahitu harus mengerti pekerjaan yang mengenai antero pemerintahan daerah, makaadalah sebaiknya penunjukan itu tidak ganti-berganti, supaya yang ditunjuk itu dapattempo cukup untuk dapat mengerti kesemuanya (inwerken). Sekalipun Wakil KepalaDaerah itu bukan pegawai, tetapi waktu menjalankan pekerjaan Wakil Kepala Daerah,ia mempunyai kekuasaan Kepala Daerah.

VIII.Anggauta Dewan Pemerintahan Daerah. 26. Menurut peraturan sekarang ini anggauta Dewan Pemerintah Daerah tidak

diwajibkan bersumpah. Tetapi oleh karena menurut Undang-undang pokok inikewajiban para anggauta Dewan Pemerintahan Daerah bertambah penting dan beratdan mereka itu bersama-sama dengan Kepala Daerah merupakan satu kesatuan yangbertanggung jawab bagi kewajiban yang berat didaerahnya maka perlulah mereka itusebelum menjalankan kewajibannya bersumpah lebih dahulu (Pasal 17).

27. Oleh karena Dewan Pemerintah Daerah itu sebagai collegiaal, bestuur bekerja

sehari-hari, maka bolehlah dikira-kirakan kalau para anggauta Dewan PemerintahDaerah itu akan tidak bisa merangkap pekerjaan lain, tenaganya tentu akandibutuhkan sepenuhnya oleh pemerintah daerah, maka karena itu jumlah uangkehormatan tersebut dalam Pasal 16 (1), oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akanditetapkan dengan mengingat keadaan tersebut.

IX. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 28. Apabila nanti ternyata bahwa pekerjaan Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D. itu

membutuhkan tenaga penuh, maka akan diatur tentang uang kehormatan yang akandiberikan kepadanya.



X. Daerah Istimewa. 29. Daerah-daerah Istimewa yang sebagai termasuk dalam Undang-undang Dasar,

Pasal 18, diatur juga tentang pemerintahannya di dalam Undang-undang Pokok ini.Tentang dasar pemerintahan di daerah Istimewa adalah tidak berbeda denganpemerintahan di daerah biasa; kekuasaan pemerintahan ada ditangan rakyat (DewanPerwakilan Rakyat Daerah).

Yang berbeda ialah tentang angkatan Kepala Daerahnya, lihatlah Pasal 18 ayat(5).

Juga terdapat perbedaan sebagai tersebut dalam Pasal 18 ayat (6), yangmengenai angkatan Wakil Kepala Daerah. Adapun yang dimaksudkan menurut ayat (6)ini ialah jikalau ada dua daerah Istimewa dibentuk menjadi satu daerah menurutUndang-undang Pokok ini, maka perlulah diadakan Wakil Kepala Daerah dariketurunan salah satu daerah yang digabungkan tadi.

XI. Tingkatan Daerah Istimewa. 30. Tingkatan Daerah Istimewa sama dengan tingkatan daerah biasa. Untuk

menentukan tingkatan Daerah Istimewa, diselidiki lebih dulu keadaan daerah itu.Hatsil penyelidikan itu akan menentukan apakah Daerah Istimewa itu masuk tingkatanPropinsi, Kabupaten, ataukah desa. Jikalau masuk tingkatan Kabupaten, maka DaerahIstimewa itu masuk kedalam lingkungan Propinsi biasa.

XII. Daerah Desa. 31. Pada sesungguhnya Daerah Desa yang sekarang ini ada, belum cukup luasnya

untuk dibentuk menjadi Daerah Desa yang berhak mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri menurut Undang-undang pokok ini.

Oleh karena itu perlu digabung-gabungkan lebih dulu. Tetapi pekerjaanmenggabungkan itu amat sukar dan memakan waktu lama. Maka karena itu masihdidalam penyelidikan, apakah kiranya mungkin mencapai hasil sebagai kita harapkandengan jalan tidak menggabungkan lebih dulu, tetapi Desa sekarang ini dibentuksebagai daerah otonoom (yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganyasendiri) menurut Undang-undang Pokok ini dan selanjutnya dibimbing untuk bekerjabersama-sama (pasal 27), supaya lantaran bekerja bersama itu dapat menimbulkanperasaan butuh akan bergabung.

XIII.Kota-kota kecil. 32. Menurut Undang-undang Pokok ini, kota-kota kecil masuk tingkatan Desa.

Tetapi ini tidak berarti bahwa kedudukan kota kecil itu akan diturunkan, itulah bukanmaksudnya. Hak-hak yang sudah ada tidak akan diambil kembali, malah bisa tambah.Adalah maksud Pemerintah Desa itu diberi kedudukan keatas dengan mendapathak-hak yang layak untuk menjadi daerah yang berarti.

XIV. Pendapatan (Keuangan) daerah. 33. Supaya daerah yang diberi hak mengatur dan mengurus rumah tangganya



sendiri itu bisa bekerja dengan baik dan sedapat mungkin dapat memenuhi kebutuhankarena berkembangnya pekerjaan (kewajiban), maka harus pendapatan daerah itudisusun dengan sebaik-baiknya. Penyerahan kewajiban dari Pusat ke Daerah harusdisertai dengan biaya yang dapat memungkinkan. Daerah bekerja sebagai diatasdiharapkan. Sumber pendapatan harus bisa menjamin berjalannya rumah tanggadengan baik. Jadi pendapatan harus tidak mudah turun naiknya (stabiel). Untukmemenuhi harapan ini dalam Undangundang ini sumber pendapatan diatur sebagaitersebut dalam pasal 37, yaitu dari pajak daerah, hatsil perusahaan, penyerahanhatsil pajak Negeri sebagaian atau semua, dan lain-lain pula. Systeem menutupkekurangan (sluitpos) tidak dipakai lagi karena dengan systeem sluitpos itu keuangandaerah terlalu tergantung dari keuangan Negara. Lain dari pada itu karena systeemsluitpos itu daerah menjalankan politik keuangannya kurang (berhati-hati) sebab kalaukurang, lalu minta saja dari Pemerintah. Oleh karena itu sluitpos itu diganti denganpenyerahan hatsil pajak Negeri, satu macam atau lebih, yang diterima dalam daerahyang bersangkutan.

Dengan aturan ini daerah akan menjalankan politik keuangannya dengan lebih

berhati-hati dan akan berusaha kekurangannya uang akan disesuaikan denganmaksudnya uang yang sebelumnya dapat dikira-kirakan berapa besarnya. Bila didaerah harus mengeluarkan biaya luar biasa, melebihi kekuatan Daerah untukpekerjaan-pekerjaan besar maka Pemerintah akan memberi sokongan luar biasa.

Pada sekarang ini systeem menurut Undang-undang ini belum dapat dijalankan,karena itu untuk sementara waktu systeem sluitpos (subsidie) dijalankan lebih dulu.

XV. Pegawai yang dibutuhkan. 34. Daerah-daerah yang dibentuk menurut Undang-undang ini akan membutuhkan

pegawai yang cakap, yang tidak sedikit jumlahnya, terutama untuk speciale diensten. Oleh karena itu Pemerintah akan berusaha untuk mencukupi kebutuhan itu. XVI. Pamong Praja. 35. Berhubung dengan pembentukan daerah0daerah menurut Undang-undang ini,

maka Pamong Praja lambat laun akan hilang dan masuk kedalam lapanganpemerintahan daerah. Tinggal Kepala-kepala daerah yang menjadi wakil PemerintahPusat.

XVII. Tentang Undang-undang sendiri dan pasal-pasalnya. 36. Undang-undang ini memuat pokok-pokok yang perlu bagi pembentukan, susunan

dan pekerjaan Pemerintah Daerah. Systeem Belanda dahulu mengadakan untukmasing-masing tingkatan Daerah otonoom suatu Undang-undang pokok hingga dengandemikian ada tiga Undang-undang pokok, yaitu bagi Propinsi, bagi Regentschap danbagi Stadsgemeente; seterusnya juga ada tiga Undang-undang tentang pemilihan.Dengan cara yang diatur didalam Undang-undang Pokok ini, maka segala sesuatudapat diringkas dan dipermudah.

Susunan pembagian Undang-undang adalah sebagai berikut :

BAB I.



Tentang pembagian Negara dalam daerah-daerah yang dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (pasal 1).

BAB II.

Tentang bentuk dan susunan pemerintahan daerah (pasal 2-22).

Bagian 1. Peraturan umum (pasal 2). Bagian 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (pasal 3-7). Bagian 3. Sidang dan rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (pasal 8-12). Bagian 4. Dewan Pemerintah Daerah (pasal 13-17). Bagian 5. Kepala Daerah (pasal 18-19). Bagian 6. Sekretaris dan pegawai daerah lainnya (pasal 20-22).

BAB III.

Tentang kekuasaan dan kewajiban pemerintah daerah (pasal 23-36). Bagian 1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (pasal 23-33). Bagian 2. Dewan Pemerintah Daerah (pasal 34-35). Bagian 3. Kepala Daerah (pasal 36).

BAB IV.

Tentang keuangan daerah (pasal 37-41). Bagian 1. Pendapatan daerah (pasal 37). Bagian 2. Urusan keuangan daerah (pasal 38). Bagian 3. Anggaran pendapatan dan belanja (pasal 39-40). Bagian 4. Perhitungan anggaran pendapatan dan belanja (pasal 41).

BAB V.

Tentang pengawasan terhadap daerah (pasal 42-45). Aturan Peralihan (pasal 46). Pasal penutup (pasal 47). Pada Bab II dan Bab III terdapat nama-nama bagian yang sama, bagian 2, 4 dan 5 (Bab II)sama dengan bagian 1, 2 dan 3 (Bab III), tetapi dengan masing-masing kewajiban menurutyang dijelaskan dalam Bab II dan III. PENJELASAN DEMI SEPASAL. Pasal 1.

Tingkatan ditetapkan tiga karena jarak antara Pemerintah Pusat hingga PemerintahDaerah yang terbawah dipandang amat jauh, karena itu diadakan tingkatan-tingkatanyang cukup; selain dari pada itu juga karena yang harus diperhatikan sungguh-sungguhdaerah-daerah terbawah, yaitu desa, supaya bimbingan daerah-daerah tersebut dapatdilaksanakan dan dapat perhatian dari dekat dari daerah-daerah menengah, ialahkabupaten. Dengan desa dimaksudkan daerah terdiri dari suatu atau lebih dari satu desa (diSumatra : negeri, marga, dsb) yang digabungkan, hingga merupakan suatu daerah



yang mempunyai syarat-syarat cukup untuk dapat berdiri menjadi daerah otonom,yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Mitsalnya desa-desayang sekarang merupakan satu kecamatan di Jawa, atau beberapa desa besar dapatdigabungkan dan dibentuk sebagai desa otonom. Menurut "Undang-undang pokokPemerintahan Daerah" di Sumatra mengingat luasnya daerah negeri, marga, desa dansebagainya akan diselidiki lebih lanjut tentang kemungkinannya dibentuk sebagaidaerah desa otonom. Pembentukan desa otonom akan dijalankan berangsurangsur, jadi tidak serentak, olehkarena memperlukan penyelidikan keadaan didaerah yang seksama. Kota kecil dapat pula dibentuk sebagai daerah otonom terbawah. Dalam pembentukanjika perlu dapat pula daerahnya diperluas dengan beberapa daerah desa biasa. Didalam lingkungan desa atau kota kecil yang berotonomi dengan sendirinya sudahtidak terdapat lagi desa biasa yang mempunyai pemerintahan sendiri, sebab desa ataukota kecil itu adalah pemerintahan daerah yang terbawah. Desa-desa dalam lingkungan daerah kabupaten yang belum digabungkan menjadi desaotonom dan yang hak "otonominya" ditetapkan dalam desa-ordonanntie Stbl. 1906 No.83 di Jawa, Madura dan di Sumatra dalam beberapa ordonnantie akan diaturkedudukannya dalam Undang-undang. Hal ini masih didalam penyelidikan (selanjutnyalihat penjelasan XII, sub 31 diatas). Kabupaten menjadi daerah menengah; kemungkinan ada bahwa yang dibentuk sebagaikabupaten ialah kabupaten-kabupaten yang ada pada waktu ini di Jawa dan Sumatraatau kabupaten-kabupaten itu ditambah/digabungkan dengan daerah kabupaten lain. Kota besar disamakan tingkatannya dengan kabupaten, ukuran yang dipakai untukkota besar ialah selain luasnya daerah dan jumlah pendudukannya, juga mendalamnyapemerintahannya, dan kemajuan perekonomiannya. Ini semua dapat gambaran dalamanggaran pendapatan dan belanjanya (bergrooting). Sebagai daerah menengah terbuka kemungkinan bahwa didalam lingkungan kota besarberada daerah otonom terbawah yaitu desa atau kota kecil. Yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (2) dengan "daerah-daerah yang mempunyaihak-hak usul-usul dan dizaman sebelum Republik Indonesia mempunyai pemerintahansendiri yang bersifat istimewa" ialah yang pada zaman pemerintahan Hindia Belandadinamakan "Zelfbesturende landschappen". Karena daerah-daerah itu menjadi bagianpula dari daerah Negara Republik Indonesia dan Undang-undang pokok pemerintahandaerah mengatur pemerintahan daerah, maka daerah-daerah istimewa itu diatur puladidalam Undang-undang pokok tersebut, dan cara pemerintahannyapun dalamdaerah-daerah istimewa itu diatur sama dengan lain-lain daerah, berdasarkankedaulatan rakyat. Keistimewaan peraturan untuk daerah istimewa dalam Undang-undang ini hanyamengenai Kepala daerah (lihat pasal 18 ayat (5) dan (6) dimana ditentukan bahwakepala (wakil kepala) daerah istimewa diangkat oleh Pemerintah dari keturunankeluarga yang berkuasa di daerah itu dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran dankesetiaan dan dengan mengingat adat istiadat di daerah itu. Daerah-daerah tersebut dapat ditetapkan sebagai daerah istimewa otonom. Sesudahberlakunya Undang-undang pokok ini maka daerah-daerah istimewa dulu dapatdibentuk menjadi daerah biasa otonom atau menjadi daerah istimewa otonom lainkemungkinan tidak ada. Melihat penting atau kurang pentingnya kedudukan daerah-daerah istimewa itu makadaerah-daerah itu dapat dibentuk dengan tingkatan Propinsi, Kabupaten atau Desa.(lihat juga penjelasan umum sub 30).



Untuk keperluan daerah-daerah otonom dibutuhkan bahan-bahan pengetahuantentang keadaan daerah dengan saksama. Persiapan untuk pembentukandaerah-daerah otonom di Jawa dan Madura diselenggarakan oleh Kementerian DalamNegeri (bagian Perancang dan Desentralisasi dan bagi Sumatra dibantu oleh KomisariatNegara disana.

Pasal 2.

Dalam pasal 2 ayat (1) ditentukan bahwa pemerintahan daerah terdiri dari DewanPerwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah; dengan ketentuan itu makahanya kedua badan itu yang dengan permulaan mempunyai kekuasaan sebagai orgaandari daerah dan yang dapat menerima menjalankan kekuasaan yang diserahkan olehinstansi yang lebih tinggi kepada daerah. Dalam ayat (1) tidak disebut kepala daerah sebagai orgaan dari pemerintahan daerah.Oleh karena itu kepala daerah hanya mempunyai kekuasaan yang diwajibkankepadanya di "Undang-undang" pokok ini, ialah pada umumnya kewajiban pengawasanterhadap pekerjaan pemerintahan daerah, dan kekuasaan yang diberikan kepadanyaoleh pemerintahan daerah. Dengan demikian maka segala sesuatu yang mengenai pemerintahan daerahdijalankan secara collegiaal. Ketua dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih dan dari anggautaDewan tersebut; dalam pemilihan ini harus diindahkan aturan dalam pasal 11 ayat (4).Jabatan ketua dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terpisah dari jabatan ketuaDewan Pemerintah Daerah. Ketua Dewan Pemerintah Daerah ini dijabat oleh KepalaDaerah yang juga menjabat anggauta Dewan itu. Peraturan ini terutama bermaksud supaya pimpinan pekerjaan legislatip dan eksekutiptidak berada pada seorang dan agar supaya dengan demikian imbangan pekerjaanlegislatip dan eksekutip menjadi bertambah sempurna. Yang dimaksudkan dengan perkataan "pemerintahan" ialah dalam bahasa asing"bestuursvoering" dan yang diartikan dengan perkataan pemerintah ialah "orgaan" atau"apparaat" yang menjalankan pemerintahan.

Pasal 3.

Jumlah anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dalam Undang-undangpembentukan, karena jumlah itu tergantung dari besar-kecilnya jumlah penduduk daritiap-tiap daerah otonom yang dibentuk. Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih selama lima tahun, artinya limatahun itu sama dengan waktu pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar supayawaktu pemilihan itu dapat berjalan sama. Betapa daerah otonoom dari satu tingkatandapat mempunyai waktu pemilihan yang jatuh pada saat yang sama, meskipunpembentukan daerah-daerah itu tidak dilangsungkan pada satu ketika, maka dalamUndang-undang pemilihan akan dapat diatur sedemikian rupa hingga tercapaipersamaan saat itu. Penggantian anggauta dapat ditentukan dalam Undangundang pemilihan bahwaanggauta yang dipilih pada saat sesudahnya waktu pemilihan bagi Dewan PerwakilanRakyat Daerah berjalan menjabat anggauta untuk lima tahun akan tetapi sampaiakhirnya waktu pemilihan. Dalam ayat (3) ditentukan bahwa para anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Daerahyang pertama meletakkan jabatannya bersama-sama pada waktu yang ditentukan



dalam Undang-undang Pembentukan. Dengan ketentuan ini maka para anggauta yang dipilih pada pembentukan daerahotonom ditentukan meletakkan jabatannya bersama-sama pada waktu yang telahditentukan bagi waktu pemilihan daerah otonom yang tingkatannya sama.

Pasal 4.

Untuk dapat dipilih menjadi anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("Passiefkiesrecht") syarat-syarat tersebut dalam pasal ini diperlukan agar supaya anggauta itumempunyai sifat dan pengetahuan minimum untuk dapat menjalankan kewajibannyadengan baik. Umur dua puluh satu tahun sebagai ditentukan dalam sub b dianggap cukup bagiseseorang untuk mempunyai pemandangan luas dan pendapat tertentu tentangberbagai soal sehingga dapat diharap menjalankannya sebagai anggauta DewanPerwakilan Rakyat Daerah dengan baik. Umur dua puluh satu tahun itu harus sudahtercapai pada waktu yang bersangkutan dipilih menjadi anggauta Dewan PerwakilanRakyat Daerah. Perempuan pun tidak dikecualikan untuk dapat dipilih sebagaianggauta. Dalam waktu enam bulan yang ditetapkan pada sub c anggauta harus benar-benarbertempat tinggal didaerah yang bersangkutan, agar dengan demikian dapat dianggapmengetahui keadaan dari daerah dimana ia menjadi wakil rakyatnya. Dengan aturan pasal ini orang-orang yang berada dalam tahanan atau hukuman dapatdipilih menjadi anggauta; kemungkinan ini terbuka untuk memberi kesempatan bagimereka yang karena politik ideologienya terpaksa menjalankan hukuman dipilihmenjadi anggauta D.P.R.D. Orang-orang yang dihukum atau dalam tahanan karenakejahatan biasa, misanya pencurian, penggelapan dan sebagainya sekiranya tidakakan dipilih menjadi anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 5.

Dengan Peraturan ini semua pegawai daerah otonom, kecuali yang dimaksudkan sub gdan h dapat menjadi anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan demikiandiperbesar kemungkinan pemilih dapat memilih orang-orang yang cakap menjadiDewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang dimaksudkan dengan jawatan pada sub h ialah bagian khusus dari pekerjaandaerah misalnya :jawatan pertanian, jawatan pekerjaan umum, jawatan pendidikandan sebagainya. Dengan jawatan tidak dimaksud bagian dari kantor sekretaris ataubagian dari kantor lainnya. Jika daerah mempunyai lebih dari seorang sekretaris, umpamanya sekretaris I dansekretaris II, maka mereka itu semua tidak dapat duduk sebagai anggauta DewanPerwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 6.

Pasal ini bermaksud untuk menghindarkan segala perbuatan-perbuatan yang dapatmerugikan daerah dengan mempergunakan kedudukan sebagai anggauta DewanPerwakilan Rakyat Daerah. Yang dimaksudkan dengan pekerjaan dalam ayat (1) ialah misalnya :menjadi advocaatatau procureur dalam perkara dimana daerah menjadi fihak (partij), menjadiaanemer untuk keperluan pekerjaan daerah, atau menjadi tanggungan (borg) untuk



pekerjaan itu dan sebagainya. Ayat (2) mengenai pemberhentian sementara (schorsing) dan pemberhentian anggautayang menjalankan hal-hal tersebut dalam ayat (1). Atas pemberhentian tersebutterbuka kesempatan untuk minta putusan (hooger beroep) dari Dewan PemerintahDaerah lebih atas atau dari Presiden bagi anggauta Dewan Perwakilan Rakyat DaerahPropinsi.

Pasal 7.

Mengadakan Peraturan tentang uang sidang, uang jalan dan menginap menjadikewajiban daerah. Untuk mejaga keadilan dan perimbangan dengan kekuatankeuangan daerah, maka diperlukan pengesahan peraturan itu oleh instansi yang lebihatas. Jika ketua atau wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kemudian hariternyata harus bekerja sehari-hari dan menyumbangkan tenaga penuh maka tidak adakeberatannya untuk mengatur pula uang kehormatan bagi mereka agar mereka tidakmendapat kerugian karena menjabat ketua atau wakil ketua. Menetapkan uangkerugian itu seharusnya memakai maksimum yang tertentu.

Pasal 8.

Yang diartikan dengan perkataan-perkataan "sidang dan rapat" ialah dalam bahasaasing "zitting dan vergadering". Sidang dapat ditentukan untuk suatu waktu dimanadiadanan rapat-rapat. Ayat (1) dan (2) menentukan bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yangmempunyai kewajiban menyelenggarakan rapat dan sidang dan bilamana rapat dansidang itu harus diadakan. Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang dibicarakan dalam rapat tertutuptidak saja mengenai anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan tetapi jugamengenai para pegawai dan semua yang hadlir pada rapat tertutup itu ditambah puladengan mereka yang mengetahui hal-hal yang dibicarakan dalam rapat itu denganjalan lain, umpamanya pegawai yang mengetahuinya karena kedudukannya menerimalaporan dari lain pegawai yang mengunjungi rapat.

Pasal 9.

Pada umumnya rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terbuka bagi umum. Sifatterbuka ini yang menjadi kekuatan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahkarena dari luar dapat diadakan kritik atas pembicaraan dan putusan dengan jalanpers, radio atau dengan jalan lain. Ini semua dapat memperbesar jaminan bahwakepentingan umum diperhatikan benar-benar oleh anggauta-anggauta DewanPerwakilan Rakyat Daerah. Dalam keadaan istimewa rapat dapat memutuskan mengadakan rapat tertutup. Dalam memutuskan ini harus di-indahkan aturan dalam pasal 11 ayat (1), (2) dan (3). Ayat (3) menentukan beberapa hal yang tidak dapat diambil putusan dalam rapattertutup, tentang hal-hal itu juga tidak dapat dibicarakan dalam rapat tertutupkarena pembicaraan-pembicaraan inilah yang perlu dapat diikuti oleh umum. Hal-halyang tidak dapat dibicarakan atau diambil putusan dalam rapat tertutup umumnyayang mengenai keuangan dan harta benda daerah; juga tentang penerimaan anggautabaru harus dilangsungkan dalam rapat terbuka; tentang hal-hal ini diharuskan supayaumum mempunyai pengetahuan seluas-luasnya dengan mengikuti pembicaraan dalamrapat terbuka.



Pasal 10. Peraturan tata-tertib untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak memerlukanpengesahan dari instansi atasan. Agar supaya bagi daerah-daerah diadakan peraturantata-tertib yang dapat berjalan baik, maka oleh Kementerian Dalam Negeri akandibikin conto untuk peraturan tersebut.

Pasal 11.

Dalam ayat (1) ditetapkan bahwa qourum terdiri dari lebih dari separo jumlahanggauta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang dimaksudkan dengan jumlah anggauta termasuk ketuanya, ialah yangbenar-benar duduk sebagai anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jadi bukanjumlah anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditentukan didalamUndang-undang pembentukan, umpamanya menurut Undang-undang pembentukanDewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai 50 anggauta, akan tetapi waktu akandiadakan rapat ada lowongan untuk dua kursi (anggauta) maka jumlah untukmenentukan quorum ialah 50-2= 48. Tercapai atau tidaknya quorum dilihat dari daftar anggauta yang hadlir pada suaturapat (presensi lijst) dan selama pembicaraan jumlah anggauta menurut daftartersebut dianggap tetap hadlir pada rapat itu, kecuali jika karena diadakanpemungutan suara anggauta demi anggauta ternyata bahwa quorum itu tidak ada lagi.Didalam mengeluarkan suara harus tegas dinyatakan "setuju atau tidak setuju"; suarablanco tidak diperbolehkan. Jika quorum tidak tercapai maka harus diadakan rapat lagi dilain waktu sehinggaterdapat quorum. Aturan bahwa dengan rapat yang ke II, meskipun tidak tercapaiquorum, rapat dianggap sah, tidak ada. Ini untuk menjaga agar supaya jangan sampaipembicaraan dan putusan dapat diadakan dalam rapat yang tidak dihadliri olehkebanyakan dari jumlah anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan demikiandijaga bahwa dalam segala sesuatu dasar demokrasi, suara anggauta terbanyak, dapatdilangsungkan. Ayat (3) mengatur pemungutan suara mengenai perkara, umpamanya mengenairencana Undang-undang, dan ayat (4) mengatur pemungutan suara mengenai orang. Tentang cara pemungutan suara, undian dan sebagainya dapat diatur seterusnyadengan jelas dalam Peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 12.

Maka aturan ini ialah agar supaya anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapatmengeluarkan pendapatnya dengan bebas. Anggauta tidak perlu takut akan dituntut karena apa yang dengan lesan atau tertulisdikemukakan dalam rapat. Meskipun demikian anggauta harus mempunyai sopansantun sendiri dan didalam aturan tata-tertib dapat ditetapkan bahwa segala sesuatuharus diajukan dengan sopan dan tertib. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat dan keterangan dengan bebas ini hanya padawaktu diadakan rapat, dan diucapkan atau diajukan didalam rapat itu.

Pasal 13.

Dalam ayat (1) ditetapkan bahwa anggauta-anggauta Dewan Pemerintah Daerahdipilih oleh dan dari anggautaanggauta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas dasarperwakilan berimbang atau dalam bahasa asing "evenredige vertegenwoordiging".Dengan aturan ini dimaksud agar party-party atau golongan kecil dapat juga duduk



dalam Dewan Pemerintah Daerah; dan untuk menghindarkan kemungkinan bahwasemua kursi dalam Dewan Pemerintah Daerah diborong oleh party besar yangmempunyai wakil-wakil terbanyak dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan peraturan atas dasar perwakilan berimbang maka besarnya kiesquotientlahyang menentukan perwakilan, umpama jumlah anggauta Dewan Perwakilan RakyatDaerah 50 dan jumlah anggauta Dewan Pemerintah Daerah ada 5 maka kiesquotientmenjadi 50 = 10.

5 Dengan demikian party yang terbesar dan umpamanya mempunyai 25 anggautasebagai wakilnya hanya akan dapat 2 kursi dalam Dewan Pemerintah Daerah dan 3kursi lainnya dapat pula diperjuangkan oleh party-party atau lain-lain golongan kecil. Cara pemilihan anggauta Dewan Pemerintah Daerah akan diterangkan dalam petunjukyang lebih jelas. Ayat (2) menentukan bahwa ketua dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerahtidak boleh duduk sebagai anggauta Dewan Pemerintah Daerah. Dengan demikianmaksud untuk memisahkan kekuasaan legislatip dan eksekutip ditegaskan. Sebab jikahal ini tidak terpisah maka sebagai ketua (wakil ketua) badan legislatip (DewanPerwakilan Rakyat Daerah) sukar kedudukannya jika ia selaku anggauta badaneksekutip (Dewan Pemerintah Daerah) bertanggung jawab pula kepada dewan yangdimpimpin itu. Jumlah anggauta Dewan Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Undang-undangpembentukan; jumlah ini tidak dapat ditetapkan dalam Undang-undang pokok inikarena masing-masing daerah otonom mempunyai jumlah penduduk, pemilih dananggauta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berlainan. Pemilihan Dewan Pemerintah Daerah seharusnya dilaksanakan oleh Dewan PerwakilanRakyat Daerah selekas mungkin sesudah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terbentuk.

Pasal 14.

Yang dimaksud dengan masa pemilihan ialah waktu 5 tahun sebagai ditetapkan dalampasal 3 ayat (2). Jika sesudah sebagian dari waktu tersebut telah lampau adalowongan anggauta, maka anggauta baru yang dipilih untuk mengisi lowongan itududuk dalam Dewan Pemerintah Daerah untuk kekurangan dari 5 tahun tersebut. Karena anggauta Dewan Pemerintah Daerah dipilih dari anggauta Dewan PerwakilanRakyat Daerah, maka sudah semestinya, bahwa barang siapa berhenti menjadianggauta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhenti pula menjadi anggauta DewanPemerintah Daerah.

Pasal 15.

Pedoman untuk Dewan Pemerintah Daerah yang mengatur cara menjalankankekuasaan dan kewajibannya perlu diadakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerahagar supaya Dewan Pemerintah Daerah menjalankan pekerjaannya dengansebaikbaiknya. Karena pedoman tersebut mengenai soal yang dapat berakibat besaruntuk berjalannya peraturan-peraturan daerah maka guna menjaga ketepatannyadiperlukan pengesahan dari instansi atasan.

Pasal 16.

Uang kehormatan dimaksudkan untuk mengganti pendapatan anggauta yangbersangkutan, meskipun penggantian ini harus mempunyai batas-batas dan harusmengingat keadaan. Ketentuan ini perlu, sebab umpama seorang saudagar besar



mempunyai pendapatan beribu rupiah sebulan tidak akan dapat gantinya pendapatanitu, jika ia menjadi anggauta Dewan Pemerintah Daerah. Uang kehormatan harusdiartikan sebagai uang kerugian terbatas. Lihat juga penjelasan umum sub 27.

Pasal 17.

Sumpah atau janji yang susunan katanya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintahdiucapkan dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hal ini dapat dijalankandemikian, bahwa sumpah dilakukan dimuka Ketua D.P.R.D. dalam rapat DewanPerwakilan Rakyat Daerah.

Lihat seterusnya penjelasan umum sub 26. Pasal 18. Lihat penjelasan umum sub 22, 23, 24 dan 29. Pasal 19. Lihat penjelasan umum sub 25. Pasal 20.

Karena pekerjaan dan kedudukan sekretaris sangat pentingya, maka pengangkatanpemberhentiannya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tentangpenyekoresan diatur dalam surat penetapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemungkinan terbuka bahwa karena banyaknya pekerjaan dan tanggung jawabnyasuatu daerah mengangkat lebih dari satu Sekretaris, umpamanya sekretaris I danSekretaris II. Yang dimaksuk dalam ayat (3) ialah jika berhalangan itu terjadi untuk sementarawaktu yang pendek; jika halangan itu menjadi lama umpama lebih dari 3 bulan,karena sakit maka Dewan Pemerintah Daerah untuk keberesan pekerjaan seharusnyamengajukan gantinya Sekretaris itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 21.

Peraturan-peraturan yang mengenai pegawai harus ditetapkan oleh Dewan PerwakilanRakyat Daerah, oleh karena ini menjadi kekuasaan dan kewajibannya. Maka daerahdapat mengadakan Peraturan tentang hal itu yang berbeda dengan Peraturan yangberlaku bagi pegawai Negeri; tetapi sedapat mungkin daerah diharuskan dalam pasalini menyesuaikan Peraturannya dengan Peraturan-peraturan yang ditetapkan olehPemerintah bagi pegawai Negeri. Peraturan ini perlu disahkan lebih dahulu oleh instansi yang lebih atas untuk menjagajangan sampai imbangan tentang gaji dan lain-lain terganggu.

Pasal 22.

Karena pegawai-pegawai yang mempunyai keahlian sementara waktu ini tidak akanmenyukupi keperluan pemerintahan daerah, maka dimaksudkan pada penyerahankewajiban Pemerintah Pusat kepada daerah-daerah. Pegawai-pegawai yangbersangkutan tersebut (ahli-ahli) akan diserahkan juga, tetapi dengan caradiperbantukan (terbeschikkingstelling) agar supaya Pemerintah dapat membagi-bagitenaga dengan rasionil diantero daerah-daerah, disamping usaha Pemerintah untukmenyelenggarakan pendidikan pegawai-pegawai daerah yang dibutuhkan. Pada pokoknya ditentukan bahwa instansi yang memakai tenaga pegawai itu,



membayar gajinya uang iuran pensiun dan sebagainya dimasukkan dalam kas instansiyang memperbantukan tenaga tersebut.

Pasal 23.

Pasal ini mengenai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnyaatau hak otonomi; kekuasaan yang diletakkan kepada Dewan Perwakilan RakyatDaerah sebagai alat pemerintahan Daerah yang tertinggi supaya dengan demikianDewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai hak untuk memperhatikan segalakepentingan dan mengusahakan segala sesuatu dalam lingkungan daerah sendiri, asalsaja tidak bertentangan dengan kepentingan umum Negara atau aturan-aturanPemerintah.

Lihat seterusnya penjelasan umum sub 13 s/d 18. Pasal 24.

Pasal ini mengenai kemungkinan bahwa kewajiban Pemerintah dapat diserahkankepada daerah untuk dijalankan; menjalankan ini dapat berupa mengatur danmengurus (medebewind). Selainnya Pemerintah, juga sesuatu daerah dapat menyerahkan kewajibannya kepadadaerah dibawahnya untuk diatur dan diurus.

Lihat seterusnya penjelasan umum sub 13 s/d 18. Pasal 25.

Jika pemerintah daerah keliru mempergunakan kekuasaannya otonomi hinggamerugikan daerah atau Negara atau melalaikan kewajibannya medebewind yangdiserahkan kepadanya, maka dalam pasal ini ditentukan oleh siapa dan bagaimanaharus diadakan tindakan agar supaya pemerintahan dapat terus berjalan dengan baik.

Pasal 26.

Dalam pasal ini ditetapkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat membelakepentingan-kepentingan daerah dan penduduknya dihadapan instansi-instansi lebihatas (hak petitie). Hak ini dapat dijalankan dengan tulisan, lesan atau dengan mosi.

Pasal 27.

Dalam menjalankan kekuasaan dan kewajiban, daerah-daerah dapat bekerjabersama-sama, daerah-daerah itu tidak perlu setingkat. Dengan demikiandaerah-daerah dari tingkatan yang tidak sama dapat mengadakan kerja sama;dikemudian hari jika pekerjaan-pekerjaan daerah sudah meluas dan mendalamkemungkinan untuk bekerja bersama ini akan lebihlebih dibutuhkan. Bekerja bersamaini dapat dijalankan jika kepentingan-kepentingan itu mengenai daerah yangbersangkutan. Kepentingan-kepentingan itu tidak saja yang mengenai pemerintahanakan tetapi juga hal-hal dalam hukum perdata. Peraturan daerah untuk mengatur kerja sama ini lebih dulu harus disahkan olehinstansi atasan. Apabila bekerja bersama itu terjadi diantara Propinsi dan Kabupaten, makapengesahan dilakukan oleh instansi yang lebih tinggi dari salah satu daerah yangbersangkutan, jadi disini oleh Presiden.

Pasal 28.

Ayat (1) menentukan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk hal-hal



dimaksud dalam pasal 23 dan 24 dapat membuat peraturan-peraturan yang disebut"Peraturan daerah" dengan ditambah tingkatan dan nama daerah, menjadi misalnya"Peraturan daerah Kabupaten Ponorogo". Ayat (2) sampai dengan ayat (5) mengenai pembagian kekuasaan antara Pemerintahdengan daerah dan antara daerah yang lebih tinggi tingkatannya dengan daerahtingkatan bawahnya. Dalam Undang-undang pembentukan akan terlihat agak jelastentang isi kekuasaan-kekuasaan tersebut dengan nyata (positief) hal-hal yangmemulu menjadi hak pemerintah atasan (hak executief) dan hal-hal yang dapat diaturoleh Pemerintah dan juga dapat diatur oleh daerah (kompetensi concurent).

Pasal 29.

Pasal ini memberi kekuasaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untukmenetapkan hukuman terhadap pelanggaran peraturan-peraturannya; hukumanselama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya R. 100.- dapat ditetapkanoleh masing-masing Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari tiga tingkatan. Bahwa halini dijalankan dengan cukup kebijaksa- naan, dapat dijamin dengan keharusanpengesahan oleh fihak atasan bagi Peraturan-peraturan yang memuat hukumantersebut. Kekuasaan menetapkan hukuman itu terbatas; jika Undang-undang atau PeraturanPemerintah mengadakan ketentuan lain maka daerah tidak atau tidak dengansepenuhnya menjalankan kekuasaan itu.

Pasal 30.

Yang diatur dalam pasal ini mengenai pengawasan atas putusan-putusan (dalam artikata luas) dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum putusan-putusan itu dapatberjalan dengan sah (pengawasan preventief). Untuk menjamin jangan sampai fihakyang harus mengawasi menjalankan sesuatu dengan sewenang-wenang maka waktuputusan-putusan tersebut harus disahkan atau ditolak ditentukan dalam pasal ini.

Pasal 31. Aturan ini sudah terang. Pasal 32.

Tentang mengadakan pajak daerah serta pemungutannya akan diatur lebih lanjutdalam Undang-undang.

Pasal 33.

Jika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengadakan pinjaman uang maka untuk dapatmengesahkan dari fihak atasan seharusnya diterangkan untuk keperluan apa pinjamanitu diadakan dan cara bagaimana angsuran pembayaran kembali dan pembayaranbunganya akan dipenuhi oleh daerah.

Lihat seterusnya penjelasan dari pasal 37. Pasal 34.

Dalam pasal ini tidak dijelaskan apa yang termasuk dalam pemerintahan sehari-hari.Kekuasaan dan kewajiban Dewan Pemerintah Daerah dimaksudkan mengenaikekuasaan eksekutip. Pada umumnya Dewan Pemerintah Daerah menjalankan segalaputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; seterusnya diwajibkan menjalankan apayang diwajibkan dalam pasal 24 (tentang medebewind), 26 (menerima petitie), 27



(mengesahkan Peraturan daerah mengenai kerja-sama antara satu daerah dengandaerah lain), 30 (mengenai pengawasan preventief), 31 (pengesahan putusan untukmelebihi anggaran pendapatan dan belanja oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerahsetingkat dibawahnya), 33 (pengesahan mengenai putusan pinjaman uang), 35(perwakilan daerahnya didalam dan diluar pengadilan), 39 (pengesahan anggaranpendapatan dan belanja, dan perobahannya), 42 (pengawasan preventief danrepressief), 43 (memutus jika ada perselisihan antara daerah-daerah dibawahnya),dan 45 (kewajiban memberi keterangan-keterangan jika diminta oleh fihak yangditentukan).

Anggauta-anggauta Dewan Pemerintah Daerah bersamasama atau masing-masingbertanggung jawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan untuk ini merekadiwajibkan memberi keterangan-keterangan yang diminta oleh Dewan Perwakilan RakyatDaerah; tanggung-jawab ini mengenai segala pekerjaan yang dilakukan sebagai DewanPemerintah Daerah. Jika keterangan itu tidak diberikan maka Dewan Perwakilan RakyatDaerah dapat memberhentikan sebagai anggauta Dewan Perwakilan Rakyat seorang ataulebih dari seorang anggauta Dewan Pemerintah Daerah, kecuali ketuanya. Pasal 35.

Perwakilan ini perlu ditegaskan disini agar supaya dalam perkara perdata atau pidanaterang badan mana bertindak atas nama daerah menjadi penggungat atau yangdigugat.

Pasal 36.

Pasal ini mengatur kewajiban kepala daerah mengenai pengawasan preventief. Lihat seterusnya penjelasan dari pasal 42 dimana pengawasan dijalankan oleh DewanPemerintah daerah dan bagi Propinsi oleh Presiden.

Lihat pula penjelasan umum sub 21. Pasal 37.

Syarat-syarat yang pertama bagi daerah otonom untuk dapat berkembang dengansebaik-baiknya, ialah bahwa daerah otonom harus dapat menyusun anggaranpendapatan dan belanja yang sempurna dengan menyebut pula segala macamsumber-sumber yang dapat dipungut di daerahnya yang akan menjamin berjalannyarumah tangga daerah yang seimbang. Stabiliteit pendapatan harus ada. Didalam pasal-pasal 32, 33 dan 37 Undang-undang pokok ini disebut beberapa macamsumber pendapatan yang besar-besar. Pasal 37 menyebut 4 macam yaitu :

a. pajak daerah, termasuk juga retribusi; b. hasil perusahaan daerah c. pajak Negara yang diserahkan kepada daerah; d. dan lain-lain. Ad. a. Pajak daerah. Pajak daerah adalah sumber-sumber pendapatan yang kecil artinya bagi

pemerintahan daerah. Hanyalah Pemerintah boleh mengadakan pajak. Untukmenghindarkan salah faham maka daerah otonoom menurut ketentuan yang termuatdalam pasal 32 Undang-undang pokok dengan pasti dinyatakan mempunyai hak untukmengadakan pajak. Untuk menjaga jangan sampai nanti di suatu daerah, pemerintahdaerah mengadakan pajak dengan semau-maunya, sehingga beban rakyat disitumenjadi lebihlebih berat dari pada beban lain-lain daerah dan selanjutnya untuk



mengadakan uniformiteit didalam hal ini, juga untuk menggampangkan pengawasan, maka didalam Undang-undang akan ditetapkan Peraturan-peraturan umum tentang DewanPerwakilan Rakyat Daerah dapat membuat Peraturan-peraturan tentang pemungutanpajak-pajak daerah.

Yang dimaksudkan dengan pajak daerah ialah pajak yang tidak ataubelum diatur oleh Pemerintah (Pusat).

Yang dimaksud dengan retribusi ialah pemungutan pendapatan olehdaerah sebagai pengganti (kerugian) diensten yang diberikan oleh daerah kepadasiapa saja yang membutuhkan diensten itu, misalnya bea pasar, air minum,tambangan, uang sekolah, pemakaian tempat pemandian, lapangan olah raga dsb.nya, bea pemeriksaan susu, daging, khewan dll.

Ad. b. Pendapatan hasil perusahaan daerah. Maksudnya sudah terang. Daerah-daerah otonoom dapat mendirikan

perusahaan-perusahaan yang menguntungkan daerah dan memenuhi kewajiban sosial. Ad. c. Pajak Negara yang diserahkan kepada daerah. Pajak Negara yang diserahkan oleh Pemerintah (Pusat) kepada daerah

otonoom tetap menjadi urusan Pemerintah, akan tetapi untuk membeayai pekerjaanpemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonoom "in medebewind" dan jugaguna memberi bantuan kepada daerah otonoom dalam hal mengurus rumahtangganya. Pemerintah memandang perlu menyerahkan pendapatan pajak Negara itusebagian atau seluruhnya kepada daerah yang bersangkutan.

Karena kebutuhan (anggaran pendapatan dan belanja) sesuatu daerahmeskipun tingkatannya sama dengan daerah lain, tidak sama jumlahnya, makapenyerahan pajak itu juga melihat kebutuhan akan keuangan masing-masing daerah.Karena pula pada waktu ini belum dapat diketahui besarnya kebutuhan tadi dan tidakdiketahui jumlah yang masuk dan pajak-pajak apa, maka pada waktu ini belum dapatdipastikan pajak-pajak apa dan kepada daerah mana pajak-pajak itu harus diberikan.Selanjutnya dipersilahkan membaca XIV sub 33 dimuka.

Ad. d. dan lain-lain. Yang dimaksud disini ialah segala sesuatu yang tidak termasuk dalam arti

apa yang disebut dalam ad a, b dan c. "lain-lain pendapatan daerah umpamanya bisaberupa :

1. pinjaman; 2. subsidi (sokongan) 3. macam-macam penjualan barang-barang milik daerah sendiri,

menyewakan barang-barang dll.; 4. lain-lain. 1. Pinjaman. Untuk menolong keuang daerah, maka Pemerintah daerah dapat

mengadakan pinjaman uang sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam pasal 33Undang-undang pokok ini. Biasanya uang pinjaman itu dipergunakan gunamenjalankan usaha-usaha productief dan menguntungkan kepentingan daerahumpamanya membikin saluran air, mendirikan jembatan-jembatan yang sangatpenting artinya bagi daerah, mendirikan pabrik yang menguntungkan (rendabel),usaha mana niscaya tidak akan dapat dibelanjai dari pendapatan biasa (pajak).



Pinjaman itu sebetulnya tidak lain ialah hanya merupakan usaha sementara untuk menolongkekuatan keuangan daerah pada pokoknya pinjaman itu ditanggung, seperti halnyad

1948 uu 22 aturanpokokpemerintahan

Documents