140305_kebijakan mineral dan batubara yogya
TRANSCRIPT
-
7/22/2019 140305_Kebijakan Mineral Dan Batubara Yogya
1/31
KEBIJAKAN PENINGKATAN NILAI
TAMBAH
MINERAL DAN BATUBARA
Bali, 11 Maret 2014
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
The 1st Indonesia
Iraq JWG on Energy and Mineral Resources
Oleh
Muhammad Taswin
Kasubdit Pengawasan Usaha Eksplorasi Batubara
-
7/22/2019 140305_Kebijakan Mineral Dan Batubara Yogya
2/31
DAFTAR ISI
I. PENDAHULUANII. KONDISI SAAT INI
III. RENCANA PEMBANGUNAN FASILITAS
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL
IV. PERATURAN UNTUK MENDORONG
PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL
V. PEMANFAATAN DAN KEBIJAKAN BATUBARA
VI. PENUTUP
-
7/22/2019 140305_Kebijakan Mineral Dan Batubara Yogya
3/31
I. PENDAHULUAN
-
7/22/2019 140305_Kebijakan Mineral Dan Batubara Yogya
4/31
I.1 LATAR BELAKANG1. Indonesia memiliki banyak sumber daya mineral dan energi namun belum tentu kaya, karena
penduduknya yang besar (harus mendapat manfaat dari sumber daya tersebut, pekerjaan dan
kesejahteraan). Kondisi ini tidak dapat diwujudkan dengan hanya mengekspoitasi sumber daya dan
menjualnya mentah mentah.
2. Ekspor bahan mentah telah berlangsung lama, (bijih bauksit sejak 1938 tanpa mampu diolah hingga
2013). Indonesia eksportir timah terbesar di dunia berabad abad lamanya, baru saat ini mampu
membangun industri berbasis timah dengan berbagai variasi produk. Indonesia pengekspor bijih nikel
terbesar (60 juta di th 2013), namun hanya PT Antam dan PT Vale Indonesia yang baru memurnikannya.
3. Dalam konteks peningkatan nilai tambah, informasi tentang teknologi baru sangat mudah diperoleh.
Apabila kita tidak dapat melakukan inovasi teknologi, kita dapat melakukan imitasi teknologi. Banyak
contoh negara maju yang mengambil manfaat pengetahuan dan teknologi dari negara lain,
memperbaiki, menyempurnakan dan mengembangkannya.
4. Mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional, maka pengelolaan pertambangan
mineral dan batubara perlu dilakukan secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan
berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan.
5. UU No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan mandat mengutamakan
pemenuhan kebutuhan dalam negeri dari kekayaan mineral dan batubara dengan terus meningkatkan
nilai tambahnya.
-
7/22/2019 140305_Kebijakan Mineral Dan Batubara Yogya
5/31
I.2 DASAR HUKUM PENINGKATAN NILAI
TAMBAH MINERAL1. Pasal 33 UUD 1945 Ayat (3): Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuranrakyat.
2. UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara :
a. Pasal 3 huruf c : Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang
berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah: c. menjamin
tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber
energi untuk kebutuhan dalam negeri; kegiatan usaha pertambangan secaraberdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.
b. Pasal 103 ayat (1) : Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan
pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.
c. Pasal 170 : Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169
yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksuddalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-
Undang ini diundangkan.
-
7/22/2019 140305_Kebijakan Mineral Dan Batubara Yogya
6/31
MINERBA UNTUK
KESEJAHTERAAN
RAKYAT
NILAI TAMBAH
LOCAL CONTENT
KETENAGAKERJAAN
CSR
PRO JOB
(LAPANGAN KERJA)
PRO POOR
(PEMERATAAN)
PRO ENVIRONMENT
(LINGKUNGAN)
PRO GROWTH(PERTUMBUHAN)
NERACA PERDAGANGAN
(PRODUKSI, EKSPOR DANDOMESTIK)
GOOD MINING PRACTICE
REKLAMASI DAN PASCA
TAMBANG
INVESTASI
PENERIMAAN
NEGARA
I.3. PERAN MINERAL DAN BATUBARA
KEMANDIRIAN
TEKNOLOGI
-
7/22/2019 140305_Kebijakan Mineral Dan Batubara Yogya
7/31
II. KONDISI SAAT INI
-
7/22/2019 140305_Kebijakan Mineral Dan Batubara Yogya
8/31
II.1 SEBARAN PERIZINAN PERTAMBANGAN DI
INDONESIA
PKP2B = 75KK = 41IUP mineral logam = 4.471IUP non logam & batuan = 2.525IUP Batubara = 3.922
P. SUMATERA
KK : 10PKP2B : 15IUP logam : 1,498IUP non logam&batuan : 544IUP batubara : 991
P. KALIMANTAN
KK : 9PKP2B : 60IUP logam : 737IUP non logam&batuan : 414IUP batubara : 2.687
P. SULAWESI
KK : 10IUP logam : 1.076IUP non logam&batuan : 393IUP batubara : 106
P. PAPUA
KK : 7IUP logam : 112IUP non logam &batuan : 7IUP batubara : 119
KEP.MALUKUKK : 2IUP logam : 401IUP non logam&batuan : 23IUP batubara : 12
P. BALI DAN NUSATENGGARAKK : 2IUP logam : 340IUP non logam&batuan : 124IUP batubara : 1
P.JAWAKK : 1IUP logam : 307IUP non logam&batuan : 1,020IUP batubara : 6
Total IUP : 10.918
Sumber Data : Ditjen Minerba, 2014
Status 3 Maret 2014
II 2 SUMBER DAYA DAN CADANGAN
-
7/22/2019 140305_Kebijakan Mineral Dan Batubara Yogya
9/31
II.2 SUMBER DAYA DAN CADANGAN
MINERAL STRATEGIS
NO KOMODITI
SUMBER DAYA (TON) CADANGAN (TON)
BIJIH LOGAM BIJIH LOGAM
1 Emas Primer 7.670.116.969 7.215 3.224.994.814 2.773
2 Bauksit 1.264.704.602 529.336.043 582.621.415 238.165.350
3 Nikel 3.565.478.997 52.152.471 1.168.108.558 21.625.738
4 Tembaga 17.526.023.145 106.153.360 3.125.764.377 27.568.365
5 Besi 712.464.366 401.771.219 65.579.511 39.825.354
6 Pasir Besi 2.116.772.030 425.416.227 173.810.612 25.412.653
7 Mangan 15.490.763 6.304.770 4.429.029 2.834.916
8 Seng 624.641.336 7.299.423 5.844.091 795.803
9 Timah 449.420.641 2.076.403 801.245.947 410.491
10 Perak 13.754.843.291 834.106 3.253.136.162 13.684
Sumber : Badan Geologi, 2013
-
7/22/2019 140305_Kebijakan Mineral Dan Batubara Yogya
10/31
II.3 PRODUKSI MINERALA. PRODUKSI BIJIH NIKEL BAUKSIT,
BIJIH DAN PASIR BESI
*) Rencana Tahun 2014
-
7/22/2019 140305_Kebijakan Mineral Dan Batubara Yogya
11/31
B. PRODUKSI EMAS DAN TIMAH
*) Rencana Tahun 2014
II.3 PRODUKSI MINERAL
-
7/22/2019 140305_Kebijakan Mineral Dan Batubara Yogya
12/31
C. PRODUKSI TEMBAGA
*) Rencana Tahun 2014
II.3 PRODUKSI MINERAL
-
7/22/2019 140305_Kebijakan Mineral Dan Batubara Yogya
13/31
Sumber : Statistical Review of World Energy 2013, BP
Cadangan dunia
(%)
TOTALSUMBER DAYA161 Milyar Ton
(termasuk 41 Milyar Tontambang dalam)
TOTALCADANGAN
31,35 Milyar Ton
Very High ( > 7.100 kal/gr )
Low ( < 5.100 kal/gr )
High ( 6.1007.100 kal/gr )
Medium ( 5.1006.100 kal/gr)
Sumber : Badan Geologi, 2013
Menurut Statistical Review of World
Energy 2013, BP : Cadangan Batubara
Indonesia hanya 0,6% cadangan dunia
.CADANGAN BATUBARA
-
7/22/2019 140305_Kebijakan Mineral Dan Batubara Yogya
14/31
Keterangan : *) Rencana
II. 5 PRODUKSI, EKSPOR, DAN PENJUALAN
DOMESTIK BATUBARA
-
7/22/2019 140305_Kebijakan Mineral Dan Batubara Yogya
15/31
II. 6. INVESTASI PERTAMBANGAN
Ket : *) Rencana
4.463,404.373,62
5.793,40
5.126,25
4.801,17
-
7/22/2019 140305_Kebijakan Mineral Dan Batubara Yogya
16/31
II. 7. PENERIMAAN NEGARA DARI
PERTAMBANGAN
Keterangan : *) Rencana
-
7/22/2019 140305_Kebijakan Mineral Dan Batubara Yogya
17/31
III. RENCANA PEMBANGUNAN FASILITAS PENGOLAHAN
DAN PEMURNIAN MINERAL
-
7/22/2019 140305_Kebijakan Mineral Dan Batubara Yogya
18/31
III.1. PEMANFAATAN MINERAL Dengan mempertimbangkan potensi logam di Indonesia maka bijih/pasir besi, bijih
tembaga, bauksit (alumunium), bijih nikel dapat dijadikan bahan baku dasar (strategis)
untuk menopang industri strategis nasional.
Pemurnian dalam negeri sudah dilakukan untuk bahan tambang nikel seperti feronikel
(feni) dan bubur nikel (nickel matte).
Bijih timah juga merupkan mineral strategis, saat ini sudah diolah menjadi logam dan
bahkan menjadi produk industri kimia berbasis timah (tin chemicals) di Indonesia. Mineral
ikutan dalam bijih timah yang berharga seperti logam tanah jarang harus diselamatkan.
Bijih tembaga sudah diolah menjadi produk konsentrat tembaga dan kemudian sebagian
diolah menjadi logam tembaga. Demikian juga untuk pasir besi/bijih besi telah diolah
menjadi konsentrat besi.
Bauksit hingga 2013 seluruhnya diekspor. Diharapkan pada tahun ini pabrik chemical
grade alumina di Tayan Kalbar sudah komersial
Bijih mangan digunakan dalam campuran baja dan campuran logam lainnya harus pula
dikelola secara hati-hati karena potensinya tidak besar dibandingkan bijih nikel, bauksit,
besi, tembaga, dan timah.
III 2 RENCANA PEMBANGUNAN FASILITAS PENGOLAHAN DAN
-
7/22/2019 140305_Kebijakan Mineral Dan Batubara Yogya
19/31
III.2. RENCANA PEMBANGUNAN FASILITAS PENGOLAHAN DAN
PEMURNIAN PER KOMODITAS
NO KOMODITAS JUMLAH
1. Nikel 29
2. Bauksit 8
3. Besi 8
4. Mangan 3
5. Zirkon 13
6. Timbal dan Seng 1
7. Kaolin dan Zeolit 4
Total 66
Investasi fasilitas pengolahan dan pemurnian:
a. Komitmen investasi USD 17.4 milliar;
b. Realisasi investasi hingga saat ini sebesar USD 6 milliar.
III 3 PELUANG PENINGKATAN NILAI
-
7/22/2019 140305_Kebijakan Mineral Dan Batubara Yogya
20/31
1. Mendorong pengembangan teknologi pengolahan dan pemurnian
mineral di dalam negeri.
2. Mendorong pembangunan pengolahan dan pemurnian mineral
dalam negeri.
3. Penciptaan industri hilir pengguna logam hasil produksi dari
pengolahan dan pemurnian4. Mengurangi impor bahan baku logam bagi industri hilir.
5. Mendorong lembaga riset termasuk perguruan tinggi untuk
melakukan penelitian terkait dengan pengolahan dan pemurnian
mineral sehingga dapat diaplikasikan dalam industri pengolahan
dan pemurnian logam.
III.3. PELUANG PENINGKATAN NILAITAMBAH MINERAL
-
7/22/2019 140305_Kebijakan Mineral Dan Batubara Yogya
21/31
IV. PERATURAN UNTUK MENDORONG
PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL
-
7/22/2019 140305_Kebijakan Mineral Dan Batubara Yogya
22/31
Mineral Logam
Batuan
Mineral BukanLogam
Pengolahan
Pengolahan
Pemurnian
. .MINERAL
Pengolahan Mineral merupakan upaya untuk meningkatkan mutu Mineral atau Batuan yang menghasilkan produk dengan sifat fisik
dan kimia yang tidak berubah dari Mineral atau Batuan asal, antara lain berupa Konsentrat Mineral Logam dan Batuan yang dipoles
Pemurnian Mineral merupakan upaya untuk meningkatkan mutu Mineral Logam melalui proses ekstraksi serta proses peningkatan
kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari Mineral asal, antara lain berupa
logam dan logam paduan
IV 2 PERATURAN PEMERINTAH NO 1 TAHUN
-
7/22/2019 140305_Kebijakan Mineral Dan Batubara Yogya
23/31
IV.2. PERATURAN PEMERINTAH NO 1 TAHUN2014
1. Sejak tanggal 12 Januari 2014, dilarang melakukan penjualan bijih (raw material/
ore) ke luar negeri.2. Pemegang kontrak karya wajib melakukan pemurnian hasil penambangan di dalam
negeri.
3. Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian di
dalam negeri.
4. Pemegang kontrak karya yang melakukan kegiatan penambangan mineral logamdan telah melakukan kegiatan permurnian, dapat melakukan penjualanke luar
negeri dalam jumlah tertentu (bukan bijih/raw material/ore).
5. Pemegang IUP Operasi Produksiyang melakukan kegiatan penambangan mineral
logam dan telah melakukan kegiatan pengolahan, dapat melakukan penjualan
hasil olahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengolahan dan pemurnian serta
batasan minimum pengolahan dan pemurnian diatur dengan Peraturan Menteri.
IV.3. PERATURAN MENTERI ESDM NO. 1
-
7/22/2019 140305_Kebijakan Mineral Dan Batubara Yogya
24/31
IV.3. PERATURAN MENTERI ESDM NO. 1TAHUN 2014
1. Hasil PENGOLAHANkomoditas mineral logam yang dapat dijual ke luar negeri yaitu:
konsentrat tembaga, konsentrat besi, konsentrat pasir besi/pelet, konsentratmangan, konsentrat timbal, dan konsentrat seng.
2. Komoditas mineral logam timah, nikel, bauksit, emas, perak, dan kromium HANYA
dapat dijual ke luar negeri setelah dilakukan PEMURNIAN.
3. Batasan minimum pengolahan dan pemurnian diatur dalam Lampiran Permen
ESDM No. 1 Tahun 2014 (Lampiran 1 : Komoditas Tambang Mineral Logam,Lampiran 2 : Komoditas Tambang Mineral Bukan Logam, Lampiran 3 : Komoditas
Tambang Batuan).
4. Pemegang KK dan IUP OP Mineral Logam, setelahjangkawaktu3 (tiga) tahun
sejak Permen ini diundangkan, hanyadapatmelakukan penjualan ke luar negeri
hasil produksi yang telah dilakukan pemurnian sesuai batasan minimumpemurnian.
IV 4 MANFAAT PENINGKATAN NILAI TAMBAH
-
7/22/2019 140305_Kebijakan Mineral Dan Batubara Yogya
25/31
IV.4. MANFAAT PENINGKATAN NILAI TAMBAH
(PENERAPAN PP NO 1/2014)1. Dalam jangka panjang akan berdampak positif terhadap peningkatan devisa,
penerimaan negara dan penyerapan tenaga kerja serta kemandirian teknologi
2. Proyeksi devisa dari ekspor produk pertambangan mineral tahun 2016 (setelahberoperasinya fasilitas pengolahan dan pemurnian di dalam negeri) mencapai
sekitar USD 17,2 miliar (tahun 2013 sebesar USD 11,7 milyar) dan akan terus
meningkat pada tahun-tahun selanjutnya.
3. Proyeksi penerimaan negara dari ekspor produk pertambangan mineral pada
tahun 2016 naik sekitar Rp. 11 Triliun (kenaikan PNBP sebesar Rp. 3 Triliun danPajak sebesar Rp. 8 Triliun) dibandingkan tahun 2013 dan akan terus meningkat
setiap tahunnya.
4. Setiap jenis mineral memerlukan teknologi pengolahan dan pemurnian mineral
yang spesifik, sehingga dengan berdirinya fasilitas pengolahan dan pemurnianmineral di dalam negeri maka secara nasional teknologi pengolahan dan
pemurnian meningkat (kemandirian teknologi).
-
7/22/2019 140305_Kebijakan Mineral Dan Batubara Yogya
26/31
V. PEMANFAATAN DAN KEBIJAKAN BATUBARAIV.
-
7/22/2019 140305_Kebijakan Mineral Dan Batubara Yogya
27/31
GasChemical Feedstock
DIRECT USEPower Plant
Industry
CONVERSION
LIQUEFACTION
GASIFICATION
Liquid
Clean Coal Technology
UPGRADING High Rank Coal
LOW RANK COAL
COKES
ACTIVE CARBON
COAL
CWM
V.1. PEMANFAATAN BATUBARA
V 2 KEBIJAKAN BATUBARA
-
7/22/2019 140305_Kebijakan Mineral Dan Batubara Yogya
28/31
V. 2. KEBIJAKAN BATUBARA1. Prioritas batubara sebagai sumber energi
2. Konservasi dan pertambangan sesuai kaidah yang baik dengan memperhatikan
lingkungan hidup
3. Peningkatan kegiatan eksplorasi batubara untuk tambang terbuka dan tambang bawahtanah.
4. Peningkatan batubara dalam bauran energi nasional
5. Jaminan pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri
6. Pembuatan cadangan penyangga batubara dalam bentuk pencadangan negara maupun
dalam stockpile.7. Pembangunan infrastruktur batubara mendukung jaminan pasokan dan cadangan
penyangga batubara
8. Peningkatan nilai tambah batubara untuk gasifikasi dan liquifaction.
9. Penetapan Harga Patokan Batubara terutama untuk penggunaan batubara di dalam
negeri.
10. Peningkatan kemampuan teknologi penambangan dan pemanfaatan batubara.
11. Alokasi penggunaan batubara yang optimal disesuaikan dengan kualitas dan lokasi
sumber daya batubara.
-
7/22/2019 140305_Kebijakan Mineral Dan Batubara Yogya
29/31
VI. PENUTUP
VI. PENUTUP
-
7/22/2019 140305_Kebijakan Mineral Dan Batubara Yogya
30/31
VI. PENUTUP1. Bangsa Indonesia harus memiliki visi pembangunan sumber daya mineral, yaitu
membangun industri bermodalkan sumber daya dan kemandirian teknologi.
Penduduk Indonesia yang besar jumlahnya membutuhkan manfaat yang lebih besar
dari kehadiran mineral dan batubara.2. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 dan Permen ESDM No 1 Tahun 2014 yang
merupakan tindak lanjut dari amanat UU No. 4 Tahun 2009 diterbitkan dalam rangka
memberikan kejelasan pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral di
dalam negeri.
3. Saat ini banyak perusahaan baru yang mengajukan pembangunan smelterkhususnya untuk nikel dan bauksit untuk mengantisipasi kebutuhan logam/alloy
yang meningkat di masa akan datang.
4. Pengolahan dan pemurnian menghasilkan banyak variasi produk (diversifikasi
produk). Kondisi ini akan menumbuhkembangkan industri hilir.
5. Batubara diprioritaskan sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik dan industri
serta pemanfaatan batubara dalam negeri ke depan diarahkan untuk peningkatan
nilai tambah batubara.
-
7/22/2019 140305_Kebijakan Mineral Dan Batubara Yogya
31/31
www.minerba.esdm.go.id