8/17/2019 10 - SOP SPIP Dan Profil 1

1/2

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal RevisiUnit Kerja : Kesekretariatan Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tanggal Efekt if  

Bagian : Perencanaan Disahkan oleh

Nama SOP

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Inpres No 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan 1. SPIP

  Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Inpres No 1 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan mengenai Waskat

  Tahun 1989 3. Berpengalaman dalam menangani Pengawasan Melekat (Waskat)

2. KepMenPan No 93 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pengawasan Melekat (Waskat), sebagaimana telah diubah 5. Pernah mendapatkan sosialisasi, pelatihan mengenai Waskat

  dengan KepMenPan No 46 Tahun 2004

3. SE No 14 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan

  Melekat (Waskat) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

4. Surat Sekda Kota Pontianak No 706 / 338 / Org.B tanggal 3 Juni

  tahun 2008 tentang Evaluasi Pelaksanaan Waskat

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Penyelenggaraan rapat 1. Peraturan dan Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat (Waskat)

2. Hasil Kajian yang berkaitan dengan Pengawasan Melekat (Waskat)

3. Komputer yang dilengkapi program Microsoft Office

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Pengawasan Melekat (Waskat) dibuat dalam bentuk laporan semester dan

dilaporkan ke Inspektorat Kota Pontianak

1 Januari 2013

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

SOP/Dinkes/Sekre/Prc/10

13 Agustus 2010

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK

 Apabila Pengawasan Melekat (Waskat) terlambat dilaksanakan maka

pengendalian manajemen akan te rhambat, karena waskat berguna

sebagai peringatan dini agar tidak terjadi penyimpangan dan sebagai

 jaminan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang ada.

4. Kemampuan Microsoft Excel

30 Mei 2012

8/17/2019 10 - SOP SPIP Dan Profil 1

2/2

Nomor SOP

Tanggal PembuatanTanggal Revisi

Unit Kerja : Kesekretariatan Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tanggal Efekt if  

Bagian : Perencanaan Disahkan oleh

Nama SOP Penyusunan Profil Kesehatan

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Memahami Penyusunan Profil kesehatan

2. Memahami

3. Berpengalaman dalam menangani Penyusunan Profil Kesehatan

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Penyelenggaraan rapat 1. Peraturan dan Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Profil Kesehatan

2. Hasil Kajian yang berkaitan dengan Penyusunan Profil Kesehatan3. Komputer yang dilengkapi program Microsoft Office

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Profil kesehatan dibuat sebagai sumber informasi kesehatan yang ada

di Kota Pontianak

SOP/Dinkes/Sekre/Prc/11

 Apabila Penyusunan Profil Kesehatan Dinas terlambat dilaksanakan

maka akan mempengaruhi semua program karena profil merupakan

sumber data yang valid.

DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

13 Agustus 201030 Mei 2012

1 Januari 2013