1. uu no. 1 th. 1970
TRANSCRIPT
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
1/62
1
UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1970
TENTANG
KESELAMATAN KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
2/62
2
1. VEILIGHEIDS REGLEMENT 1910 (VR 1910, Stbl No.406) sudah tidak sesuai lagi
2. Perlindungan tenaga kerja tidak hanya di industri/pabrik
3. Perkembangan teknologi/ IPTEK serta kondisi dansituasi ketenagakerjaan
4. Sifat refresif dan polisional pada VR. 1910 sudah tidaksesuai lagi
LATAR BELAKANG
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
3/62
3
Memberikan upaya perlindungan yang ditujukan agar tenagakerja dan orang lain di tempat kerja selalu dalam keadaanselamat dan sehat dan agar setiap sumber produksi perlu dipakaidan digunakan secara aman dan efisien
PENGERTIAN
Secara Etimologis :
Suatu konsep berfikir dan upaya nyata untuk menjaminkelestarian tenaga kerja dan setiap insan pada umumnya besertahasil karya dan budaya dalam upaya mencapai adil, makmur dan
sejahtera
Secara Filosofi :
Suatu cabang ilmu pengetahuan dan penerapan yangmempelajari tentang cara penanggulangan kecelakaan di tempatkerja
Secar
a Keilmuan :
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
4/62
17/06/2014 4
DASAR HUKUM
Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Khusus PP; Per.Men ; SE;
Pasal 5, 20 dan 27 ayat (2) UUD 1945
Pasal 86, 87 Paragraf 5 UU Ketenagakerjaan
UU No.1 Tahun 1970
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
5/62
5
Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 :Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layakbagi kemanusiaan
UU No.14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenaiketenagakerjaan
Pasal 3
Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagikemanusiaan
Pasal 9
Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan,kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuaidengan martabat manusia dan moral agama
Pasal 10Pemerintah membina norma perlindunggan tenaga kerja yang meliputi norma
keselamatan kerja, norma kesehatan kerja, norma kerja, pemberian ganti
kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja
DASAR HUKUMUTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
6/62
6
Pasal 86
(1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperolehperlindungan atas :
a. keselamatan dan kesehatan kerja;
b. moral dan kesusilaan; danc. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia
serta nilai-nilai agama;
(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkanproduktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan
dan kesehatan kerja
(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)dilaksanakan
Paragraf 5Keselamatan dan Kesehatan KerjaUTAMAKANKESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
7/627
Pasal 86
(1) Cukup jelas
(2) Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan
untuk memberikan jaminan keselamatan danmeningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruhdengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakitakibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja,promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi.
(3) Cukup jelas
PenjelasanUTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
8/628
Pasal 87(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem
manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yangterintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan
(2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemenkeselamatan dan kesehatan kerja sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dengan PeraturanPemerintah
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
9/629
Pasal 87
(1) Yang dimaksud dengan sistem manajemen keselamatandan kesehatan kerja adalah bagian dari sistemmanajemen perusahaan secara keseluruhan yang
meliputi struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan,tanggung jawab, prosedur, proses dan sumber dayayang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan,pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakankeselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka
pengendalian risiko yang berkaiatan dengan kegiatankerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien,dan produktif.
(2) Cukup Jelas
PenjelasanUTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
10/62
10
Pasal 190
(1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenai sanksi
administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuansebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15,Pasal 25, Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), pasal 47ayat (1), Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106, Pasal 126 ayat
(3), dan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
BAB XVIBagiaan Kedua
Sanksi Administratif
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
11/62
11
Pasal 190
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berupa :a. teguran;b. peringatan tertulis;c. pembatasan kegiatan usaha;d. pembekuan kegiatan usaha;e. pembatalan persetujuan;f. pembatalan pendaftaran;g. penghentian sementara ssebagian atau seluruh alat
produksi;h. pencabutan ijin.
(3) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimanadimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut olehMenteri
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
12/62
12
Tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan ataskeselamatan dalam pekerjaannya
Orang lain yang berada di tempat kerja perlumenjamin keselamatannya
Sumber-sumber produksi dapat dipakai secara amandan efisien
TUJUAN
1. Kampanye2. Pemasyarakatan
3. Pembudayaan
4. Kesadaran dan kedisiplinan
Untuk melaksanakan tujuan dengan melalui :
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
13/62
13
Pertimbangan dikeluarkannya
Landasan hukum UU No. 1 Tahun 1970
Batang Tubuh
Penjelasan
RUANG LINGKUPUTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
14/62
14
Menimbang :
a. Bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya
dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta
produktifitas Nasional.
b. Bahwa setiap orang lainnya yang berada ditempat kerja perlu terjamin pula
keselamatannya ;
c. Bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan
effisien;
d. Bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan segala daya upaya untuk membina
norma-norma perlindungan kerja.
e. Bahwa perbinaan norma-norma itu perlu diwujudkan dalam undang-undang yang
memuat ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan
perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik dan teknologi.
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
15/62
15
Mengingat :
1. Pasal-pasal 5,20 dan 27 Undang-undang Dasar 1945.
2. Pasal-pasal 9 dan 10 undang-undang No.14 tahun 1969 tentang
ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 55, Tambahan
lembaran Negara nomor 2919)
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
Memutuskan :
1. Mencabut veiligheidsreglement tahun 1910 (St bl. No.406);
2. Menetapkan : Undang-undang Tentang Keselamatan Kerja
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
16/62
16
PENGESAHAN
TERBITAN UNDANG-UNDANG No.1 TAHUN 1970 tentang
KESELAMATAN KERJA serta TERJEMAHAN dalam BAHASA INGGRIS,
DISYAHKAN untuk DIEDARKAN dan DIPAKAI.
Jakarta, 3 Mei 1972.DEPARTEMEN TENAGA KERJA
DIREKTORAT PEMBINAAN NORMA-NORMAKESELAMATAN KERJA, HYGIENE
PERUSAHAAN dan KESEHATAN KERJA
DIREKTUR
Cap/ttd
(MOHAMMAD ZOER)
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
17/62
17
BAB I
TENTANG ISTILAH-ISTILAH
Pasal 1.
1. tempat kerja ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka,bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau sering dimasuki kerja
untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber-sumber bahaya
sebagaimana diperinci dalam pasal 2; termasuk tempat kerja ialah semua
ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian
atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut ;
Dalam undang-undang ini yang dimaksudkan dengan :
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
18/62
18
2. pengurusialah orang yang mempunyai tugas pemimpin langsung
sesuatu tempat kerja atau bagiannyayang berdiri sendiri; tempat
kerja ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka,
bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau sering
dimasuki kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat
sumber-sumber bahaya sebagaimana diperinci dalam pasal 2;
termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman
dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang
berhubungan dengan tempat kerja tersebut ;
3. pengurusialah orang yang mempunyai tugas pemimpin langsung
sesuatu tempat kerja atau bagiannyayang berdiri sendiri;
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
19/62
19
3. pengusaha ialah ;
a. Orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha miliki sendiri untuk
keperluan itu menggunakan tempat kerja;
b. Orang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalan sesuatu usaha
bukan miliknya untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja.
c. Orang atau badan hukum yang di Indonesia mewakili berkedudukan diluar
Indonesia.
4. direkturialah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk melaksanakan
undang-undang ini.
5. pegawai pengawas ialah pegawai tehnis berkeahlian khusus dari Departemen
Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja;
6. Ahli keselamatan kerja ialah tenaga kerja tehnis berkeahlian khusus dari luar
Departemen Tenaga Kerja yang ditujuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi
ditaatinya Undang-undang ini.
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
20/62
20
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
1. Yang diatur oleh Undang-undang ini ialah keselamatan
kerja dalam segala tempat kerja, baik didarat, didalamtanah, dipermukaan air, dan dalam air maupun diudara,
yang berada di wilayah kekuasaaan Hukum Republik
Indonesia;
2. Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) tersebut berlaku
dalam tempat kerja dimana:
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
21/62
21
a. Dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alatperkakas, peralatan atau instalasi yang berbahaya atau dapat
menimbulkan kecelakaan, kebakaran, atau peledakan.
b. Dibuat, diolah, dipakai dipergunakan, di-perdagangkan, diangkut atau
disimpan, bahan atau barang yang; dapat meledak, mudah terbakar,
menggigit, beracun, menimbulkan insfeksi, bersuhu tinggi;
c. Dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau
pembokaran rumah, gedung atau bangunan lainnya termasuk bangunan
pengairan, saluran atau terowongan dibawah tanah dan sebagainya atau
dimana dilakukan pekerjaan persiaapan;dilakukan usaha; pertanian,
perkebunan, pembuakaan tanah, pengerjaan tanah, pengolahan kayu
atau hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan dan lapangan kesehatan;
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
22/62
22
d. Dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan; emas, perak atau bijih
logamlainnya, batu-batuan, gas, minyak, atau mineral lainnya, baik
dipermukaan atau didalam bumi, maupun didasar perairan;
e. Dilakukan pengangkutan barang, binatang atau manusia, baik didaratan,
melalaui terowonagn, dipermukaan air, dalam air maupun udara;
f. Dikerjakan bongkar muat barang muatan di-kapal, perahu, dermaga,
dok, station atau gudang.
g. Dilakukan penyelaman, pengambilan benda dan pekerjaan lain di dalam
air;
h. Dilakukan pekerjaan dalam ketinggian diatas permukaan tanah atau
perairan;
i. Dilakukan pekerjaan dalam ketinggian diatas permukaan tanah atau
perairan;
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
23/62
23
j. Dilakukan pekerjaan dibawah tekanan udara atau suhu yang tinggi atau
rendah;
k. Dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah, kejatuhan,
terkena pelantingan benda, terjatuh dan terperosok, hanyut atau
terpelanting;
l. Dilakukan pekerjaan dalam tangki, sumur atau lubang;
m. Terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, debu, kotoran, api, asap, gas,
hembusan angin, cuaca, sinar, atau radiasi, suara atau getaran.
n. Dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah atau timah.
o. Dilakukan pemancaran, penyiaran, atau penerima radio, radar, televisi, atau
telepon;
p. Dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan atau riset
(penelitian) yang menggunakan alat tehnis.
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
24/62
24
q. Dibangkitkan, dirubah, dikumpulkan, disim-pan, dibagi-bagikan atau
disalurkan listrik, gas, minyak, atau air;
r. Diputar film, dipertunjukan sandiwara atau diselenggarakan reaksi
lainnya yang memakai peralatan, instalasi listrik atau mekanik.
3. Dengan peraturan perundangan dapat ditunjuk sebagai temapat kerja
ruangan-ruangan atau lapangan-lapangan lainnya yang dapat
membahayakan keselamatan atau kesehatan yang berada di ruangan
atau lapangan itu dan dapat dirubah perincian tersebut dalam ayat (2).
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
25/62
25
RUANG LINGKUPUU NO.1 TAHUN 1970
PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970,DITENTUKAN OLEH 3 (TIGA) UNSUR :
1. TEMPAT KERJA~ DIGUNAKAN UNTUK SUATU USAHA
2. TENAGA KERJA~ MELAKUKAN PEKERJAAN
3. SUMBER BAHAYA~ BERPOTENSI SEBAGAI PENYEBABKECELAKAAN
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
26/62
26
SUMBER BAHAYA DI TEMPAT KERJA
Menurut UU 1 th. 1970:
1. KONDISI MESIN/PESAWAT/ALAT KERJA/BAHAN
2. LINGKUNGAN KERJA
3. SIFAT PEKERJAAN
4. CARA KERJA
5. PROSES PRODUKSI
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
27/62
27
BAB IIISYARAT-SYARAT KESELAMATAN KERJA
Pasal 3(1) Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat
keselamat kerja untuk;
a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan;b. Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran;
c. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
d. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada
waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya.
e. Memberi pertolongan pada kecelakaan.
f. Memberi alat-alat perlindungan dari pada pekerja;
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
28/62
28
g. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnyasuhu, kelembaban, debu kotoran, asap, uap, gas, hembusan
angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran;
h. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja
baik physik maupun psychis, peracunan, infeksi, dan penu-laran;
i. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
j. Menyelenggarakan suhu dan lembah udara yang baik;
k. Menyelanggarakan penyegaran udara yang cukup;
l. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
m. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan
cara dan proses kerjanya.
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
29/62
29
n. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang,
tanaman atau barang;
o. Mengamankan dan memelihara segala jenis bengunan.
p. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat,
perlakuan dan penyimpanan barang;
q. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
r. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengaman pada pekerjaan
yang bahaya pekerjaannya menjadi bertambah tinggi;(2) Dengan peraturan perundanagn dapat dirubah perincian seperti
tersebut dalam ayat (1) sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan, tehnik dan technologi serta pendapatan-pendapatan
baru dikemudian hari.
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
30/62
30
SYARAT-SYARAT K3
TUJUAN :
1. Menghindarkan risiko (Avoiding of Risk)
2. Mencegah kecelakaan kerja
(Preventing of Accident)
3. Mengurangi Konsekuensi/ akibat yang ditimbulkanoleh kecelakaan kerja (Mitigating ofConsequency)
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
31/62
31
SYARAT-SYARAT K3
DITETAPKAN MELALUI :
1. PENDEKATAN TEKNIS(Technical
Approach)2. PENDEKATAN PROSEDUR(Procedural
Approach)
3. PENDEKATAN FAKTOR MANUSIA
(Human Approach)
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
32/62
32
SYARAT-SYARAT K3
Mencegah dan mengurangi kecelakaanMencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran
Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan
Menyelamatkan diri pada waktu kebakaran dan kejadian
lain yang berbahayaMemberikan P3K
Menyediakan APD
Mencegah dan mengendalikan timbulnya PAK
Mencegah dan mengendalikan timbul danmenyebarluasnya suhu,kelembaban,debu,asap,uap,gas,radiasi, suara dan getaran
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
33/62
33
SYARAT-SYARAT K3(lanjutan)
Penerangan yang memenuhi syarat
Iklim kerja
Ventilasi Ruangan KerjaKebersihan ruangan kerja
Ergonomi
Listrik
Penyimpanan dan penanganan bahan berbahayaPemeliharaan Bangunan
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
34/62
34
SYARAT-SYARAT K3
1. DISESUAIKAN DENGAN PERKEMBANGAN ILMU
PENGETAHUAN DAN TEHNOLOGI
2. DITETAPKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
35/62
35
Pasal 4
(1) Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerjadalam perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan,
pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan
bahan, barang, produk tehnis, dan aparat produksi yang mengandung dan
dapat menimbulkan dan bahaya kecelakaan.
(2) Syarat-syarat tersebut memuat prinsip-prinsip tehnis ilmiah menjadi suatu
kumpulan ketentuan yang disusun secara teratur, jelas dan praktis yang
mencakup bidang konstruksi, bahan, pengolahan dan pembuatan,
perlengkapan alat-alat perlindungan, pengujian, dan pengesahan,
pengepakan atau pembukusan, pemberian tanda-tanda pengenal atas
bahan, barang, produk tehnis dan aparat produksi guna menjamin
keselamatan barang barang itu sendiri, keselamat tenaga kerja yang
melakukannya dengan keselamatan umum.
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
36/62
36
(3) Dengan peraturan perundangan dapat dirubah perincian seperti tersebut
dalam ayat (1) dan (2) ; denagn peraturan perundangan ditetapkan
siapa yang berkewajiban memenuhi dan mentaati syarat - syarat
keselamatan tersebut.
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
37/62
37
BAB IV
PENGAWASAN
Pasal 5
(1) Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap undang-undang
ini, sedangkan para pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja
ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap
ditaatinya Undang-undang ini dan membantu pelaksanaannya.
(2) Wewenang dan kewajiban direktur, pegawai pengawas dan ahlikeselamatan kerja dalam melaksanakan Undang-undang ini.
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
38/62
38
PENGAWASAN PELAKSANAAN UU 1 /1970
Dilakukakan oleh :
1. PEGAWAI PENGAWAS (DEPNAKER)
2. AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
( PERUSAHAAN YBS)
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
39/62
39
Pasal 6
(1) Barang siapa yang tidak dapat menerima keputusan direktur
dapat mengajukan permohonan banding kepada panitia banding.
(2) Tata cara permohonan banding menerima, susunan panitia
Banding, tugas Panitia Banding dan lainnya ditetapkan oleh
Menteri Tenaga Kerja.
(3) Keputusan Panitia banding tidak dapat disbanding lagi.
Pasal 7
Untuk pengawasan berdasarkan Undang-undang ini pengusaha harus
membayar retribusi menurut ketentuan-ketentuan yang akan diatur
dengan peraturan perundangan.
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
40/62
40
Pasal 8
(1) Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi
mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan
diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat
pekerjaan yang diberikan kepadanya.
(2) Pengurus diwajibkan memeriksa semua tenaga kerja yang berada
dibawah pimpinannya, secara berkala pada dokter yang ditunjuk
oleh Pengusaha dan dibenarkan oleh Direktur.(3) Norma-norma mengenai pengujian kesehatan ditetapkan dengan
peraturan perundangan.
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
41/62
41
BAB VPEMBINAAN
Pasal 9
(1) Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga
kerja baru tentang :
a. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam
tempat kerjanya.
b. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan
dalam tempat kerjanya.c. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan;
d. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan
pekerjaannnya.
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
42/62
42
(2) Pengurus hanya dapat memperkerjakan tenaga kerja yang
bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah
memahami syarat-syarat tersebut diatas.
(3) Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua
tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya, dalam
pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta
peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam
pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan.
(4) Pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat
dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat
kerja yang dijalankannya.
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
BAB VI
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
43/62
43
BAB VI
PANITIA PEMBINA KESELAMATAN
KESEHATAN KERJA
Pasal 10
(1) Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk Panitia Keselamatan dan
Kesehatan Kerja guna memperkembangkan kerja sama, saling pengertian
dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja
dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tuas dan kewajiban
bersama dibidang keselamatan dan kesehatan kerja, dalam rangka
memperlancar usaha produksi.
(2) Susunan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tugas dan
lain-lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
http://localhost/var/www/apps/My%20Document%20laptop%20050408/DAFDATA/Materi%20Pelatihan%20P2K3/TUGAS%20DAN%20FUNGSI%20P2K3-B.ppthttp://localhost/var/www/apps/My%20Document%20laptop%20050408/DAFDATA/Materi%20Pelatihan%20P2K3/TUGAS%20DAN%20FUNGSI%20P2K3-B.ppt -
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
44/62
44
BAB VIIKECELAKAAN
Pasal 11(1) Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam
tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri
Tenaga Kerja.
(2) Tata cara pelaporan dan pemeriksaan oleh pegawai termaksud dalam
ayat (1) diatur dengan peraturan perundangan.
BAB VIII
KEWAJIBAN DAN HAK TENAGA KERJAPasal 12
Dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja
untuk :
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
45/62
45
a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas -
pengawas atau ahli keselamatan kerja;
b. Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan
C. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan
kerja yang diwajibkan
d. Meminta kepada pengurus agar dilaksanakan semua syarat-syarat
keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan.
e. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syarat keselamatan
dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan
diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh
pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat
dipertanggungjawabkan.
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
46/62
46
KEWAJIBAN DAN HAK
TENAGA KERJA (I)
1. MEMBERIKAN KETERANGAN YANG BENAR BILA
DIMINTA OLEH PEGAWAI PENGAWAS DANAHLI K3 (ps.12)
2. MEMAKAI ALAT PELINDUNG DIRI YANGDIWAJIBKAN (ps.12)
3. MEMENUHI DAN MENTAATI SEMUA SYARAT K3YANG DIWAJIBKAN (ps.12)
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
47/62
47
KEWAJIBAN DAN HAKTENAGA KERJA (II)
4. MEMINTA PENGURUS MENTAATI SEMUA
SYARAT K3 YANG DIWAJIBKAN (ps.12)
5. MENYATAKAN KEBERATAN KERJA APABILA
SYARAT K3 DAN APD YANG DIWAJIBKANDIRAGUKAN (ps.12)
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
48/62
48
BAB IX
KEWAJIBAN BILA MEMASUKI TEMPAT KERJA
Barang siapa akan memasuki sesuatu tempatkerja, diwajibkan mentaati semua petunjukkeselamatan kerja dan memakai alat-alatperlindungan diri yang diwajibkan.
Pasal 13
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
49/62
49
KEWAJIBAN BILA MEMASUKI TEMPAT KERJA
1. MENTAATI SEMUA PETUNJUK K3 YANGDIWAJIBKAN (ps.13)
2. MEMAKAI ALAT PELINDUNG DIRI YANGDIWAJIBKAN (ps.13)
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
BAB X
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
50/62
50
Pengurus diwajibkan :
a. Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat
keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai undang-undang ini dan semua peraturan
pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-
tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli
keselamatan kerja ;
b. Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja
yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang
mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan
kerja;
c. Menyediakan secara Cuma-Cuma, semua alat perlindungan diri diwajibkan pada tenaga
kerja yang berada dibawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang
memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan
menurut petunjuk pegawai pengawas atauahli-ahli keselamatan kerja.
BAB XKEWAJIBAN PENGURUS
Pasal 14UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
51/62
51
KEWAJIBANPENGURUS PERUSAHAAN (I)
1. MEMBAYAR RETRIBUSI PENGAWASAN (ps.7)
2. MERIKSAKAN KESEHATAN BADAN, KONDISIMENTAL DAN KEMAMPUAN FISIK TENAGA KERJA(ps.8)
3. MENUNJUKKAN DAN MENJELASKAN KEPADASETIAP TENAGA KERJA BARU TENTANG (ps.9) :
Kondisi dan bahaya di tempat kerja
Alat pengaman/pelindung yang diharuskan di tempatkerja
Alat Pelindung Diri
Cara dan sikap kerja yang aman
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
52/62
52
KEWAJIBANPENGURUS PERUSAHAAN (II)
4. HANYA MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA YANGMEMAHAMI SYARAT K3 (ps.9)
5. MENYELENGGARAKAN PEMBINAAN K3 (ps.9)
6. MENTAATI SEMUA SYARAT-SYARAT DANKETENTUAN K3 YANG BERLAKU (ps.9)
7. MEMBENTUK P2K3 (ps.10)
8. MELAPORKAN SETIAP KEJADIAN KECELAKAANKERJA (ps.11)
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
53/62
53
KEWAJIBANPENGURUS PERUSAHAAN (III)
9. MENEMPATKAN SECARA TERTULIS UU/ SYARAT-SYARAT K3 PADA TEMPAT YANG MUDAH
DILIHAT (ps14)10. MEMASANG GAMBAR/ POSTER K3 (ps.14)
11. MENYEDIAKAN ALAT PELINDUNG DIRI SECARACUMA-CUMA (ps.14)
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
54/62
54
(1) Pelaksanaan ketentuan tersebut pada pasal-pasal diatas diatur
lebih lanjut dengan peraturan perundangan.
(2) Peraturan perundangan tersebut pada ayat (1) dapat memberikan
ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman
kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-
tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
(3) Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran
BAB XIKETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
55/62
55
ANCAMAN PIDANAATAS PELANGGARAN
1. HUKUMAN KURUNGAN (ps.15)
2. DENDA (ps.15)
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
56/62
56
SANKSI ADMINISTRASI ATAS PELANGGARAN
a. Teguran
b. Peringatan tertulis
c. Pembatasan kegiatan usahad. Pembekuan kegiatan usaha
e. Pembatalan persetujuan
f. Pembatalan pendaftaran
g. Penghentian sementara sebagian atau seluruhalat produksi
h. Pencabutan ijin
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
57/62
57
Pasal 16
Pengusaha yang mempergunakan tempat-tempat kerja
yang sudah ada pada waktu undang-undang ini mulai
berlaku wajib mengusahakan didalam satu tahun sesudah
undang-undang ini mulai berlaku, untuk memenuhi
ketentuan-ketentuan menurut atau berdasarkan undang-
undang ini.
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
58/62
58
Pasal 17
Selama peraturan perundangan untuk melaksanakan ketentuan dalamundang-undang ini belum dikeluarkan, maka peraturan dalam bidang
keselamatan kerja yang ada pada waktu undang-undang ini mulai berlaku,
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.
Pasal 18
Undang-undang ini disebut Undang-undang keselamatan kerja dan
mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
Disahkan di Jakarta
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
59/62
59
Disahkan di JakartaPada tanggal 12 Januari 1970Presiden Republik Indonesia
Ttd
SOEHARTOJenderal T.N.I
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Januari 1970Sekretaris Negara Republik Indonesia
Ttd
ALAMSJAHMayor Jenderal T.N.I
Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1970 Nomor 1
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
60/62
60
PERAN K3DALAM PERUSAHAAN
Sebagai LOSS CONTROLuntuk mengendalikankerugian dan effisiensi
Sebagai COMPLIANCE AGENTuntuk meyakinkanterpenuhinya norma-norma dan peraturan K3 dalamperusahaan
SebagaiADVISORY BODYterhadap unitusaha/karyawan dalam penerapan K3
Sebagai MANAGEMENT TOOLSdalam menjalankanfungsi kontrolnya dalam aspek K3
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
Peraturan-peraturan yang mengatur standar
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
61/62
61
1. Undang-undang No. 1 tahun 1970
2. Undang-undang Uap dan Peraturan Uap 19303. Permen No. 01/Men/1976 tentang Wajib Latihan Hyperkes bagi DokterPerusahaan.
4. Permen No. 03/Men/1978 tentang Penunjukan dan Wewenang sertaKewajiban Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
5. Permen No. 01/Men/1979 tentangWajib Latihan Hyperkes bagi Para MedisPerusahaan.
6. Permen No. 02/Men/1982 tentang Klasifikasi Juru Las.7. Permen No. 03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja.8. Permen No. 04/Men/1987 tentang P2K3.9. Permen No. 01 / Men / 1988 tentang Klasifikasi dan Syarat-syarat Operator
Pesawat Uap.10. Permen No. 01 / Men / 1989 tentang Klasifikasi dan Syarat-syarat Operator
Keran Angkat.11. Permen No. 02/Men/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan
Wewenang Ahli K3.12. Permen No. 04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa K3.13. Permen No. 05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen K3.14. Permen No. 03/Men/1999 tentang Pengawasan Lift Listrik.15. Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Kep. 186/Men/1999 tentang Unit
Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja.
Peraturan-peraturan yang mengatur standarkompetensi K3 :
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
-
5/24/2018 1. UU No. 1 Th. 1970
62/62
UTAMAKAN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA