1 sp indonesia perspektif pengusaha

1

SERIKAT PEKERJADI INDONESIA – PERSPEKTIF

PENGUSAHA

DPN APINDO

“ Forum on Labour Management Cooperations: Latest Trends in Unionism and The Labor Movement in APO

Members Countries”Jakarta, 12 September 2006

PENGANTAR

2

Indonesia Investment: Still Far From Expectation

• Performance ekonomi Indonesia hingga tahun 2005 dilihat darisejumlah indikator seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kursrupiah cukup baik dan relatif stabil meski harus menghadapi gejolakinternal akibat kenaikan harga BBM.

• Performace ekonomi yang baik tersebut merupakan salah satu modal penting untuk mendatangkan investor.

• Tampaknya performance ekonomi saja tidak cukup kuat untuk menarikminat investor. Masih jauh antara kenyataan dengan harapan yang diinginkan. Indonesia hingga tahun 2005 masih belum menjadi negarayang cukup menarik bagi investor asing.

• Indikator daya saing Indonesia relatif masih rendah dibanding negara-negara lain bahkan dalam lingkup ASEAN plus.

• Masalah ketidakpastian kebijakan pemerintah, korupsi, danketidakpastian hukum yang tinggi merupakan hambatan utama bagiinvestor yang ingin masuk ke Indonesia.

��

��

�� !�"��#$$%

• Iklim investasi di Indonesia tertinggal jauh dengan Singapore, India, Korea Selatan, Thailand, maupun Malaysia.

• Dari 12 negara di kawasan ASEAN Plus yang datanya tersedia, Indonesia berada di peringkat 9 dimana hanya bisa mengunggulinegara-negara seperti Kamboja, Philipina, maupun Vietnam.

• Negara-negara seperti China, India, Vietnam sudah memperbaikisistem kelembagaan untuk menyongsong liberalisasi sementaraIndonesia terlalu disibukkan dengan konflik internal yang sepertitidak ada ujungnya.

• Adanya otonomi daerah yang diharapkan menciptakan kompetisiantar daerah untuk menarik investor sehingga tercipta pemerataanpendapatan justru dijadikan lahan pemerasan oleh oknum di daerahkepada investor melalui berbagai legalisasi aturan pajak danretribusi.

��

��

�� !�"��#$$%

3

• Lingkungan di Indonesia hingga saat ini terlihat masihkurang mendukung untuk berkompetisi secara head to head dengan negara lain bahkan untuk lingkup ASEAN saja.

• Hal ini sangat berbahaya jika liberalisasi diberlakukansecara penuh. Indonesia dikhawatirkan hanya sebagaikonsumen saja tanpa ikut bagian dalam proses produksiglobal.

• Untuk itu perlu perbaikan sistem kelembagaan(kebijakan, aturan, sanksi hukum) yang menyeluruhsehingga mampu memberikan kepastian bagi parainvestor.

��

��

�� !�"��#$$%

��

Sumber: World Economic Forum, 2005 * Total negara 117

1,80117Chad

2,7292Vietnam

3,1366Indonesia

3,1864China

3,4255India

3,4354Philipina

3,6943Thailand

4,2225Malaysia

4,9310Singapore

5,248Jepang

5,267Korea Selatan

6,022Finlandia

6,191USA

ScorePeringkatNegara

4

Growth and Business Competitiveness in ASEAN Plus

Singapore

Malaysia

Thailand

Korea Selatan

Kamboja

Vietnam

Philipina

China

Hongkong

Jepang

Indonesia

India

0

20

40

60

80

100

120

0 2 4 6 8 10 12 14

Business Competition Index Growth Competition Index

Sumber: diolah dari World Economic Forum, 2005

Per

ingk

atB

CI d

anG

CI

Peringkat diantara 12 Negara

TAHUN

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

1984

1982

1980

Value

20

10

0

-10

-20

INDONESI

MALAYSIA

PHILIPIN

SINGAPOR

THAILAN

VIETNAM

Indonesia Malaysia Philipine Singapore Thailand Vietnam1980-1984 6,88 6,87 1,87 7,91 5,301985-1989 6,04 4,20 2,30 6,03 8,60 3,611990-1994 7,35 9,31 1,28 7,74 8,64 6,801995-1999 1,44 5,12 3,96 6,70 1,18 7,661980-2000 5,40 6,48 2,51 7,12 5,93 6,36

��

5

Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi (%)

3.03.99.09.5China

4.22.73.56.1Thailand

8.26.04.76.0Philipina

3.01.45.57.1Malaysia

17.116.15.85.1Indonesia

-0.5-1.93.45.7Taiwan

0.73.53.98.4Singapura

0.42.73.84.6Korea

-0.6-3.16.38.1Hongkong

-0.4-2.02.7Jepang

2.12.11.22.0Uni Eropa

3.12.73.54.2Amerika Serikat

2005200420052004

Inflasi (%)Pertumbuhan

Ekonomi(%)Negara

Sumber: World Economic Outlook 2005, IMF

Number of Procedures, Time and Cost Required for Starting Business (Source:World Bank)

Country Number of Procedures

Duration (days)

US $ Cost

Indonesia 12 151 1,163.31

Malaysia 9 30 965.78

Thailand 8 33 159.63

Vietnam 11 56 136.07

China 12 41 158.14

Philippines 11 50 201.50

India 11 89 264.59

Australia 2 2 600.02

Source: World Bank

6

Growth Competitiveness Index

2,55117Bangladesh

3,30104Philipina

3,4397Vietnam

3,5889Indonesia

4,4156China

4,5252India

4,7842Korea Selatan

4,8841Thailand

5,3629Malaysia

5,7718USA

5,8414Jepang

6,254Singapore

6,351New Zealand


��


2,25117Zimbabwe

3,6971Philipina

3,8964Indonesia

3,9660Vietnam

4,1750India

4,4042Jepang

4,6133China

4,9426Thailand

4,9825Korea Selatan

5,0723USA

5,1219Malaysia

5,762Norwegia

5,821Singapore


��


7

��


1,80117Chad

2,7292Vietnam

3,1366Indonesia

3,1864China

3,4255India

3,4354Philipina

3,6943Thailand

4,2225Malaysia

4,9310Singapore

5,248Jepang

5,267Korea Selatan

6,022Finlandia

6,191USA


SERIKAT PEKERJADI INDONESIA

8


• Dengan Ratifikasi Konvensi ILO No.87 tentang Kebebasan Berserikat melaluiKeppres RI Nomor 83 Tahun 1998 dimulailah babak baru dalamberorganisasi di kalangan pekerja/buruh diIndonesia.


• Sebagai salah satu langkah reformasibidang Hubungan Industrial dan sejalandengan dengan ratifikasi Konvensi ILO No. 87 , Indonesia telah mengundangkanUU No. 21/2000 tentang SP/SB padatanggal 4 Agustus 2000.

9


• Dalam menggunakan hak berserikat, P/B dituntut bertanggung jawab untukmenjamin kepentingan yang lebih luasyaitu kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu, penggunaan hak tersebutdilaksanakan dalam kerangka hubunganindustrial yang harmonis.

SERIKAT PEKERJADI INDONESIA – PERSPEKTIF

PENGUSAHA

10

VERIFIKASI SP/SB

• Setelah Reformasi Jumlah SP/SB diIndonesia sangatlah banyak, apalagisetiap sekurang-kurangnya 10 orang P/B dapat mendirikan SP/SB

• Di Indonesia terdapat 3 Konfederasi besar(KSPSI, KSPI, KSBSI) dan FederasiSP/SB Non Konfederasi

(Sumber : Surat Dirjen PHI Nomor B.430/DPHI/5-IX/2005)

SP/SB – Perspektif Pengusaha

• Jumlah SP/SB di Indonesia yang sangatbanyak (87 buah) justru kontraproduktifterhadap kepentinganmanajemen/perusahaan maupun untukperjuangan SP/SB sendiri.

11


• Dalam memperjuangkan haknya kadangSP/SB bersifat “kebablasan”. Contoh : Demo buruh yang anarkis saat merusakpagar MPR/DPR dalam demo menolakRevisi UU No. 13/2003 tentangketenagakerjaan

• Dalam perjuangannya SP/SB seharusnyamemenuhi ketentuan hukum yang berlaku


• SP/SB harus bekerjasama denganPengusaha dalam upaya pengentasanKemiskinan, Pengangguran danPertumbuhan Ekonomi.

12


• Presiden Korsel,Kim Dae Jong :”It’s not a matter of choice but a matter of survive”.

• Tidak banyak pilihan apakah memprioritaskanpemulihan ekonomi termasuk menciptakanlapangan kerja untuk pengangguran ataumemaksakan kesejahteraan bagi mereka yang sudah bekerja dengan mengorbankanpenciptaan lapangan kerja.

POTENSI KONFLIK SERIKAT PEKERJA DENGAN PENGUSAHA

• Adanya campur tangan pihak ketiga(pimpinan di tingkat atas SP/SB, LSM, SP/SB non basis)

• SP/SB ingin mempengaruhi/mencampuriterlalu jauh kebijakan perusahaan

13

Permasalahan Yang Berkembangdan Perlu Dicarikan Solusinya

• Lahirnya banyak organisasi pekerja/buruh danantisipasi terhadap kemungkinan lahirnyabeberapa organisasi pengusaha.

• Penentuan wakil-wakil mereka dalam lembaga-lembaga tripartit. Saat ini telah diatur dalamKepmenakertrans No. 201/Men/2001 tentangKeterwakilan dalam Lembaga Tripartit.

• Keberadaan unsur-unsur yang mewakilimereka masih dalam kondisi status quo.

Permasalahan Yang Berkembangdan Perlu Dicarikan Solusinya

• Perjanjian Kerja Bersama (PKB), – Konvensi No. 98 dan Konvensi No. 87 yang telah

diratifisir Pemerintah Indonesia.– UU No. 13/2003– Permasalahan dalam hal menetapkan SP / SB mana

yang dapat mewakili dan berhak untuk berundingdengan pihak pengusaha dalam menyusun PKB, apabila di satu perusahaan ternyata terdapat lebihdari satu SP /SB, atau sebagian kecil saja daripekerja yang menjadi anggota dsb.

14

SOLUSI

• Sekarang tibalah zamannya untuk salingmendukung antara :– pekerja/buruh– Pengusaha– seluruh serikat pekerja/serikat buruhdalam menge-REM keterpurukan dan upaya

membangkitkan kembali perekonomian ditanah air.

SOLUSI

• Permasalahan-permasalahan yang ada ditingkat perusahaan hendaknya selaludirundingkan bersama dengan musyawarahantara pekerja/buruh dan pengusaha ditingkat plant level.

• Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan(PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) senantiasa menjadi pusat komitmen antarapekerja dan pengusaha dalam mengelolaperusahaan

15

SOLUSI

• Untuk tingkat plant level mengupayakanpembentukan dan penguatan sistemBIPARTIT– model mekanisme komunikasi dua arah antara

pekerja/buruh dengan pengusaha– dalam wujud lembaga bipartit.– kegiatan bipartit ini harus berjalan seimbang,

terbuka dan selalu menghindari adanyakemungkinan campur tangan pihak ketiga dari luarperusahaan

SOLUSI

• Sarana-sarana pelaksanaan HI telahmerupakan bagian dari sistem hubunganindustrial yang telah baku dan diakui olehmasyarakat industri sebagai hal yang sesuai dengan falsafah Indonesia.

• Khususnya mekanisme BIPARTIT dankelembagaan BIPARTIT di tingkatperusahaan.

16

SOLUSI

• Kesiapan dan kematangan parapimpinan serikat pekerja/serikat buruhdalam mengelola konflik dalam upayamembangun dan mengatur organisasipekerja /buruh yang modern dandinamis, sehingga keberadaannyadapat dirasakan bermanfaat bagipekerja/buruh khususnya, pengusahadan masyarakat Indonesia padaumumnya.

SOLUSI

• Dengan demikian diharapkan akanmelahirkan persamaan persepsi bagipara pihak yang terkait khususnyakalangan para pekerja dan pengusaha, sehingga dapat ikut meminimalkangejolak akibat adanya konflikperselisihan hubungan industrial yang tidak diinginkan.

17

Rekomendasi

� Menciptakan Hubungan Industrial (HI) yang harmonis, dinamis, sehat dan adil dalamrangka bisnis, dengan membangunkeseimbangan antara Hak, Kewajiban, danTanggung Jawab masing-masing parapelaku Hubungan Industrial (Tripartit):� Pemerintah,� Pengusaha, dan� Pekerja / Buruh / SP/SB;

Rekomendasi

• “Segala Polapikir dan Perilaku Unionisharus berlandaskan,bersumber dan hanyaditujukan bagi Keharmonisan HI ditingkatPerusahaan ,dengan perkataan lain harusmenolak eksternal issues kecuali Issue ttgGood Employment Building sebagai salahsatu dari Kepentingan Umum/Publik.”

18

TERIMA KASIH

�� .

Created by Didik Mas’adi

1 sp indonesia perspektif pengusaha

Documents