1 pppi 10 kualifikasi penilai

GABUNGAN PERUSAHAAN PENILAI INDONESIA

MASYARAKAT PROFESI PENILAI INDONESIA

mappi

DISEMINASIDISEMINASISTANDAR PENILAIAN STANDAR PENILAIAN

INDONESIA 2007INDONESIA 2007BAGIAN IIBAGIAN II

JAKARTA, Februari 2009JAKARTA, Februari 2009



mappi

PPPI 10PPPI 10 KUALIFIKASI PENILAI, STATUS, DAN

BENTURAN KEPENTINGAN

SPI 2007 SPI 2007

Standar Penilaian Indonesia 2007

Pendahuluan1. Tujuan dari PPPI ini adalah untuk memastikan

agar para pengguna penilaian dapat mengetahui status dari penilai dan bahwa penilaian akan selalu dapat dipercaya, dibuat tanpa adanya unsur yang dapat menyesatkan atau benturan kepentingan.

2. PPPI ini mengatur bahwa penilai harus memiliki kualifikasi yang memadai untuk melaksanakan instruksi penilaian. PPPI ini menyatakan bahwa pengguna penilaian atau referensi yang dipublikasikan harus memahami status dari penilai dalam kaitannya dengan hubungan antara penilai dan pemberi tugas. Selanjutnya juga dijelaskan adanya beberapa perlakuan tertentu untuk kasus-kasus yang berpotensi atau secara aktual mengandung benturan kepentingan.


Ruang Lingkup

PPPI ini merupakan panduan persyaratan kualifikasi dan independensi bagi Penilai yang berlaku bagi semua penilaian yang tercakup dalam SPI.


DefenisiBenturan Kepentingan adalah adanya konflik dalam pelaksanaan penugasan profesional antara kepentingan-kepentingan pemberi tugas yang bersangkutan dan kepentingan-kepentingan pemberi tugas lainnya, ataupun dengan KJPP, partner, penilai, serta anggota keluarga dekat.


Panduan Penerapan

Persyaratan Kualifikasi Penilai:

1. Penilai Publik adalah Penilai yang berhak menandatangani Laporan Penilaian dan memiliki kualifikasi yang disyaratkan.

2. Setiap pekerjaan Penilaian, kaji ulang penilaian dan penilaian ulang berdasarkan SPI harus dilaksanakan oleh Penilai yang merupakan anggota Asosiasi Profesi yang diakui Pemerintah, serta memenuhi persyaratan:


Panduan Penerapana. Penilai harus memiliki kompetensi yang memadai,

pengetahuan dan pemahaman yang diperlukan serta pengalaman yang cukup untuk dapat melaksanakan tugas penilaian secara profesional.

b. Jika penilai tidak memenuhi persyaratan pada butir a., ia harus dibantu oleh seseorang yang memiliki pengetahuan dimaksud serta pemahaman yang diperlukan untuk memberikan dukungan yang diperlukan oleh penilai yang bersangkutan.

c. Telah memenuhi semua persyaratan hukum dan perundang-undangan yang berlaku untuk jenis penilaian yang disyaratkan. Jika instruksinya menyatakan demikian, semua persyaratan di atas dapat dipenuhi oleh satu tim penilai yang dipimpin oleh seorang penilai yang memenuhi syarat pada butir 1.


Panduan Penerapan

3. Sebelum menerima suatu penugasan atau instruksi, penilai harus memastikan bahwa dirinya memiliki kualifikasi untuk melaksanakan instruksi dimaksud, baik

sebagaimana disyaratkan dalam PPPI ini maupun syarat-syarat lainnya yang ditetapkan oleh pemberi tugas.


Panduan PenerapanStatus Penilai:

1. Syarat penugasan, laporan penilaian dan referensi yang dipublikasikan, yang tercakup dalam PPPI ini, harus memuat satu pernyataan yang mengindikasikan bahwa penilai adalah penilai internal atau penilai eksternal.

2. Syarat penugasan, laporan penilaian dan referensi yang dipublikasikan, yang tercakup dalam PPPI ini, harus memuat satu pernyataan yang mengindikasikan apakah penilai adalah penilai independen.



3. Penilaian Independen adalah pekerjaan yang harus dilakukan oleh Penilai Independen. Penilai harus dapat menetapkan apakah pekerjaan tersebut benar-benar penilaian independen, dan apakah ada Benturan Kepentingan di dalamnya.

4. Penilai juga harus melaporkan setiap hubungan masa lalu ataupun saat ini antara dirinya dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan properti yang bersangkutan sedemikian rupa sehingga para pihak dapat memutuskan apakah penilai tersebut betul-betul “independen”.


Panduan PenerapanStatus Penilai:5.Dalam melakukan pengungkapan atas

keterlibatan saat ini maupun dimasa lalu terhadap obyek properti yang dinilai, Penilai harus mempertimbangkan persyaratan untuk memelihara kerahasiaan Pemberi Tugas.

6.Resiko pengungkapan informasi yang bersifat rahasia adalah faktor utama yang harus dipertimbangkan Penilai sebelum menerima penugasan yang mengandung potensi benturan kepentingan.


Panduan PenerapanStatus Penilai:7. Kepemilikan informasi rahasia

dapat menciptakan konflik dimana penyampaian informasi tersebut dapat melanggar KEPI mengenai Kerahasiaan, tapi tidak menyampaikan informasi yang secara material relevan terhadap pemberi tugas yang baru, atau tidak menggunakannya dalam penilaian yang baru, dapat mengakibatkan klaim atas kecerobohan atau pelanggaran kontrak.


Panduan PenerapanStatus Penilai:8. Sifat dan kedalaman informasi yang

dimiliki Penilai adalah faktor penentu utama untuk menetapkan apakah dimungkinkan dilakukan penilaian yang baru. Selain itu, sifat dari penugasan terdahulu, waktu yang telah berlalu dan perjanjian dengan Pemberi tugas sebelumnya termasuk adanya retainer fee, perlu dipertimbangkan secara berhati -hati oleh Penilai.



9. Penilai diperkenankan menerima dari satu pemberi tugas suatu kontrak penugasan untuk suatu periode yang terus-menerus, sementara penilai masih menggunakan nama “penilai independen”, apabila penilai tersebut dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

a. Bahwa, jika penilai atau tim kerja penilaian bertanggung jawab kepada pemberi tugas dalam penjualan atau pembelian suatu properti, ia tidak diperkenankan untuk melakukan pekerjaan penilaian atas properti dimaksud untuk periode selama dua tahun sejak tanggal selesainya transaksi jual beli oleh pemberi tugas tadi.



b.Bahwa baik penilai maupun tim kerja penilaian atau pihak lainnya yang terafiliasi dengan penilai tidak diperkenankan memiliki kepentingan langsung secara finansial kepada pemberi tugas atau dalam kegiatan-kegiatan pemberi tugas.


Panduan PenerapanStatus Penilai:10. Berikut adalah contoh situasi dimana terdapat

ancaman terhadap Independensi dan Obyektifitas Penilai sehingga Penilai perlu membuat pengungkapan atau menolak penugasan;

• Bertindak untuk pembeli dan penjual dari suatu properti dalam transaksi yang sama

• bertindak untuk dua pihak atau lebih yang bersaing untuk mendapatkan properti yang sama

• penilaian untuk pemberi pinjaman dan hasilnya juga diberikan kepada penerima pinjaman

• penilaian properti yang sebelumnya dinilai untuk pemberi tugas yang berbeda

• penilaian untuk digunakan pihak ketiga dimana Penilai masih terikat dengan perjanjian penugasan dengan pemberi tugas saat ini

• penilaian untuk kepentingan kedua belah pihak dalam transaksi sewa


Panduan Penerapan

Status Penilai:

11. Pertimbangan penilai untuk memelihara independensinya dalam situasi tersebut adalah

tergantung kepada kondisi yang ada di setiap kasus, antara lain tujuan penilaian,

maksud penggunaan oleh pemberi tugas dan cara mengelola konflik melalui pengungkapan atau pembuatan ’chinese walls’. Apabila Penilai meragukan kemampuannya untuk menghindari atau mengelola setiap ancaman terhadap obyektifitasnya, Penilai seharusnya menolak penugasan.


Panduan PenerapanStatus Penilai:12. Penilaian untuk kepentingan

publik, atau yang akan digunakan oleh pihak ketiga, biasanya diatur oleh peraturan perundang-undangan atau regulasi, dan terdapat ketentuan khusus yang

harus dipenuhi Penilai untuk dapat memenuhi persyaratan penilaian

yang obyektif dan independen.


Panduan PenerapanBenturan Kepentingan

1. Penilai tidak diperkenankan menerima atau melaksanakan suatu instruksi apabila terdapat benturan kepentingan. Penilai harus menarik diri dari penugasan atau instruksi apabila timbul benturan kepentingan atau kemudian diketahui adanya benturan kepentingan setelah penilai menerima instruksi dimaksud.


Panduan PenerapanBenturan Kepentingan2.Penilai dapat diminta menilai untuk kedua

belah pihak dari suatu rencana transaksi. Pertimbangan yang berhati-hati harus dilakukan sebelum menerima penugasan. Kemungkinan timbulnya benturan kepentingan di masa depan dikarenakan perbedaan kepentingan antara pemberi tugas yang bersangkutan harus dipertimbangkan. Persetujuan tertulis dari kedua belah pihak seharusnya didapatkan sebelum menerima penugasan dan referensi mengenai persetujuan pemberi tugas harus dimasukkan dalam penilaian.


Panduan PenerapanBenturan Kepentingan3.Apabila dalam jangka waktu dua tahun

sebelumnya, penilai telah pernah menyerahkan satu penilaian atas properti yang bersangkutan atas nama salah satu pihak lainnya dalam kaitannya dengan suatu transaksi, penilai harus dengan hati-hati mempertimbangkan apakah obyektifitas dirinya akan dipersoalkan apabila pihak ketiga kemudian mengetahui hal tersebut di atas. Penilai harus menyatakan faktor tersebut kepada calon pemberi tugas sebelum menerima instruksi, sehingga pemberi tugas tersebut memperoleh kesempatan apakah sebaiknya menunjuk penilai lain saja.


Kutipan dan Tanggal Berlaku

1. Standar ini dapat dikutip sebagai PPPI 10 Kualifikasi Penilai, Status, dan Benturan Kepentingan.

2. PPPI 10 ini ditetapkan pada tanggal 19 Desember 2008 dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 20 Juni 2009.



mappi

TERIMA KASIHTERIMA KASIH

1 pppi 10 kualifikasi penilai

Business