1. konsep sistem akuntansi & sap edit
TRANSCRIPT
KONSEP SISTEM AKUNTANSI DAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
KELOMPOK I:
EKO PURNOMO SIDHIMARYONO DWI SAPUTRA
M SYAFAAT WARANDI
KONSEP SISTEM AKUNTANSI
SISTEM ?
SISTEM ? SISTE
M ?
SISTEM ?
SISTEM…“ Sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud .“ Gordon B. Davis (1984)
“Sistem adalah himpunan dari unsur-unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan terpadu.“ Raymond Mcleod (2001)
Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. (Mulyadi 2001, p3).
SISTEM…
Pendekatan prosedur“Sistem adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan/ untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu.”
Prosedur adalah rangkaian operasi klerikal (tulis-menulis), yang melibatkan beberapa orang di dalam satu/lebih departemen yang digunakan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi serta untuk menyelesaikan suatu kegiatan tertentu.
UNSUR-UNSUR SISTEM AKUNTANSIFormulir1
Jurnal2Buku Besar3
Buku Pembantu4
5 Laporan
Unsur-unsur Sistem Akuntansi
1. FormulirFormulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir sering disebut dengan istilah dokumen, karena dengan formulir, peristiwa yang terjadi dalam organisasi didokumentasikan. Dengan formulir ini, data yang bersangkutan dengan transaksi direkam pertama kalinya, sebagai dasar dalam pencatatan.
2. JurnalMerupakan catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan serta meringkas data keuangan serta data lainnya. Dalam jurnal ini data keuangan pertama kalinya diklasifikasikan menurut penggolongan yang sesuai dengan informasi yang akan disajikan dalam pelaporan keuangan serta terdapat kegiatan peringkasan data, yang hasilnya diposting ke rekening yang bersangkutan dalam buku besar dalam bentuk jumlah rupiah dari suatu transaksi tertentu.
3. Buku BesarBuku besar atau general ledger terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang sebelumnya telah dicatat ke dalam jurnal. Rekening-rekening dalam buku besar ini disediakan sesuai unsur informasi yang diperlukan untuk disajikan dalam laporan keuangan. Rekening buku besar dapat dipandang sebagai wadah dalam menggolongkan data keuangan atau juga sebagai sumber informasi keuangan untuk menyajikan laporan keuangan.
4. Buku PembantuJika data keuangan yang digolongkan dalam buku besar diperlukan rinciannya lebih lanjut, dapat dibentuk buku pembantu (Subsidiary Ladger). Buku pembantu atau Subsidiary Ladger terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. Buku besar dan buku pembantu dapat disebut sebagai catatan akuntansi akhir karena setelah data akuntansi keuangan dicatat dalam buku-buku tersebut, prosedur akuntansi berikutnya adalah penyajian laporan keuangan.
5. LaporanHasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang berisi tentang informasi yang merupakan keluaran sistem akuntansi.
SIKLUS AKUNTANSI
1) Sistem Akuntansi harus dirancang guna memenuhi ketentuan hukum.
2) Sistem Akuntansi harus dikaitkan dengan klasifikasi anggaran, dimana fungsi anggaran dan akuntansi merupakan unsur-unsur yang saling melengkapi dalam pengelolaan keuangan.
3) Pencatatan harus diselenggarakan dengan cara yang dapat mengidentifikasikan objek-objek dan tujuan untuk apa dana yang telah diterima itu digunakan, serta dapat mengidentifikasikan para penanggung- jawab yang mengelola dana-dana itu dalam pelaksanaan program.
Persyaratan Sistem Akuntansi :(menurut Departement Of Economic And Social Affairs – UNO)
LANJUTAN : PERSYARATAN …
4) Sistem Akuntansi harus diselenggarakan dengan cara yang memungkinkan dilaksanakannya pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksaaan Ekstern, serta dapat menyediakan informasi yang diperlukan untuk pemeriksaan.
5) Sistem Akuntansi harus dikembangkan dengan cara yang memungkinkan dilaksanakannya pengawasan secara administratif terhadap anggaran dan pelaksanaannya, pengelolaan program, serta penilaian dan audit internal.
6) Pencatatan harus dikembangkan guna mengungkapkan hasil-hasil ekonomi dan keuangan dari pelaksanaan program, termasuk pengukuran pendapatan, identifikasi biaya, serta penetapan hasil operasi (posisi surplus/defisit) yang dicapai oleh pemerintah (program dan organisasinya).
LANJUTAN : PERSYARATAN …
7) Sistem Akuntansi harus mampu menyediakan informasi keuangan yang mendasar guna penyusunan rencana dan program serta penelaahan dan penilaian terhadap pelaksanaan secara fisik dan keuangannya.
8) Pos-pos harus dapat menyediakan data keuangan guna analisis ekonomi, dan reklasifikasi transaksi pemerintah, serta membantu dalam penyusunan perkiraan nasional.
KONSEP STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
DEFINISI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
Penerapan SAP berbasis akrual SAP disusun oleh Komite Standar
Akuntansi Pemerintahan (KSAP)
16
REGULASI AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH
17
1. Pasal 10 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara2. Pasal 36 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara3. Pasal 56 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara4. Pasal 70 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara5. Pasal 184 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah6. Pasal 81 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah7. Pasal 99 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah8. Pasal 2 & Pasal 5 PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Penilaian Kinerja9. PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan, pengganti PP No. 24 Tahun 200510. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 238 Tahun 2011
tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah (PUSAP)
• Pendapatan negara/daerah adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
• Belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
Psl 1 UU17/2003
• Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun
Psl 36 ayat (1) UU 17/2003
• Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya 4 tahun setelah tahun anggaran 2010
Psl 7 PP 71 Tahun 2010
DASAR HUKUM BASIS AKRUAL
18
19
SAP Berbasis Akrual terdapat pada Lampiran I dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitasBerisi Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah dan 12 PSAPBerlaku sepenuhnya paling lambat TA 2015SAP Berbasis Kas Menuju Akrual pada Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis AkrualBerisi Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah dan 11 PSAPTidak berlaku mulai TA 2015
LAMPIRAN I
LAMPIRAN II
PP 71/2010 Tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP)
Lampiran IIPP 71/2010
PP 24/2005 CTA Menjadi
PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
19
• Penerapan SAP Berbasis Akrual dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual
• Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan
• Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
PENERAPAN BASIS AKRUAL (PASAL 7)
20
KONSEPSI DAN MANFAAT BASIS AKRUAL
• Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan
• Pendapatan diakui pada saat hak telah diperoleh (earned) dan beban (belanja) diakui pada saat kewajiban timbul atau sumber daya dikonsumsi
• Manfaat basis akrual antara lain:Memberikan gambaran yang utuh atas posisi
keuangan pemerintahMenyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak
dan kewajiban pemerintahBermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah
terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan
21
PENTAHAPAN PENERAPAN SAP BERBASIS AKRUAL
1. Pemerintah dapat menerapkan SAP Berbasis Akrual secara bertahap dengan ketentuan penerapan sepenuhnya paling lambat tahun anggaran 2015
2. Tahapan penerapan SAP Berbasis Akrual pada pemerintah pusat diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.
3. Tahapan penerapan SAP Berbasis Akrual pada pemerintah daerah diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri
22
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP)
23
SAP pada PP 71/2010 terdiri dari Kerangka Konseptual (KK) Akuntansi Pemerintahan dan 12 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP):1. PSAP 01: Penyajian Laporan Keuangan2. PSAP 02: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Berbasis Kas3. PSAP 03: Laporan Arus Kas4. PSAP 04: Catatan atas Laporan Keuangan5. PSAP 05: Akuntansi Persediaan6. PSAP 06: Akuntansi Investasi7. PSAP 07: Akuntansi Aset Tetap8. PSAP 08: Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan9. PSAP 09: Akuntansi Kewajiban10. PSAP 10: Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan
Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak Dilanjutkan
11. PSAP 11: Laporan Keuangan Konsolidasian12. PSAP 12: Laporan Operasional (LO)
PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
1. Basis Akuntansi2. Nilai Historis3. Realisasi4. Substansi Mengungguli Bentuk Formal5. Periodisitas6. Konsistensi 7. Pengungkapan Lengkap8. Penyajian Wajar
UNSUR LAPORAN KEUANGANLAPORAN PELAKSANAAN
ANGGARAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
LAPORAN PERUBAHAN SAL
LAPORAN FINANSIAL
NERACA
LAPORAN OPERASIONALLAPORAN PERUBAHAN
EKUITAS
LAPORAN ARUS KAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARANTujuan : menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.Unsur-Unsur :1. Pendapatan –LRA2. Belanja3. Transfer4. Pembiayaan
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIHTujuannya : menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.Unsur – Unsur :1. Saldo Anggaran Lebih awal;2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun
berjalan;4. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun
Sebelumnya; dan Lain-lain;5. Saldo Anggaran Lebih Akhir.
NERACA
Tujuannya : menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.Unsur-Unsur :1. Aset2. Kewajiban3. Ekuitas
LAPORAN OPERASIONALTujuan : menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.Unsur-Unsur :1. Pendapatan – LO2. Beban3. Transfer4. Pos Luar Biasa
LAPORAN ARUS KASTujuan : menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.Unsur – Unsur :1. Penerimaan Kas2. Pengeluaran Kas
LAPORAN PERUBAHAN EKUITASTujuan : menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.Unsur – Unsur :1. Ekuitas awal;2. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya: a. koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; b. perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.4. Ekuitas akhir.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANTujuan : Memberikan penjelasan atas naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus KasCatatan atas :(a) Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas
Pelaporan dan Entitas Akuntansi;(b) Menyajikan informasi tentang kebijakan
fiskal/keuangan dan ekonomi makro;(c) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan
selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi transaksi dan kejadian- kejadian penting lainnya;
e) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
f) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
g) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
LANJUTAN…
34
LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN
LAPORAN FINANSIAL
AKUNTANSI
BERBASIS AKRUAL
ANGGARAN
BERBASIS KAS
LO
Surplus/Defisit-LO
Laporan
Perubahan Ekuit
as
Ekuitas
Neraca
LRA
SILPA/
SIKPA
Laporan Perubahan SAL
LO disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan LO, Laporan perubahan ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan
KONSEPSI BASIS AKRUAL DAN KETERKAITAN ANTAR LAPORAN
34
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH – PP 58 / 2005
35
Pasal 96(1) Pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah yang mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan.(2) Sistem akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah mengacu pada peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah.
Penjelasan Pasal 96 – PP 58/2005Sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah.
Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah.
Pasal 98 (1)Sistem akuntansi pemerintah daerah paling sedikit meliputi:a. prosedur akuntansi penerimaan kas;b. prosedur akuntansi pengeluaran kas;c. prosedur akuntansi aset;d. prosedur akuntansi selain kas.
37
Pasal 99 (1)Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana, yang berada dalam tanggung jawabnya.
Pasal 100 (1)PPKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya.
38
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH - PASAL 5 PERMENDAGRI 64/2013
(1) SAPD memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan.
(2) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. neraca; d. laporan operasional; e. laporan arus kas; f. laporan perubahan ekuitas; dan g. catatan atas laporan keuangan.
39
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH-Pasal 6(1) SAPD terdiri atas sistem akuntansi PPKD dan sistem akuntansi SKPD. (2) Sistem akuntansi PPKD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah. (3) Sistem akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.
TERIMA KASIH
PERTANYAAN :1. PAK JOJOK : A. INSTANSI PUSAT/DAERAH, BILA BELM GNAKAN SAP
AKRUAL, APAKAH ADA SANKSINYA? APAKAH MUTLAK GUNAKAN AKRUAL
B. UNSUR LAPORAN KEUANGAN, PERBEDAAN MENDASAR ANTARA PUSAT & DAERAH
C. SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN?? APA KARENA SISTEM ADA PERBEDAAN?
2. MAS DANI : a. DAERAH YG BERHAK MENGADAKAN SiM KEUADA?
NYARI SENDIRI ATAU ADA DIAKAN MENDAGRI?
3. MBAK MEIb. TEMUAN BPK, TENTANG BASIS YANG DIGUNAKAN?c. PENTINGKAH AKRUAL DITERAPKAN SEKARANG???
4.
APABILA TIDAK ADA MENGGUNAKAN BASIS AKRUL, MAKA PEMDA :1. TIDAK AKAN WTP2. KARENA TIDAK KEPATUHAN KEPADA PERATURAN PERUUAN3. KETIDAKSESUAIN DENGAN STANDAR
LAP SAL PEMDA: SALDO SELALU 0 (NOL)LAP SAL DI NEGARA : SILPA TIDAK DIGUNAKAN SEMUA