1. kebijakan kemenkes ttg ppi

7/17/2019 1. Kebijakan Kemenkes Ttg Ppi

http://slidepdf.com/reader/full/1-kebijakan-kemenkes-ttg-ppi 1/28

1

dr. I Wayan Suryanto Dusak, Sp.OT K)

Ketua Komite PPI RSUP Sanglah Denpasar



Backround

2



3



4



SUMBER INFEKSIEndogenous Exogenous

5

HAIs

Cross infectionSelf infection

Autogenous Environmental



HAIs

(Health care Associated Infections) Istilah yg dipakai utk menggantikan Inf. Nosokomial

Infeksi yg terjadi stlh >48 jam MRS dan bisa didpt stlhKRS

Infeksi yg tjd pd pasien selama proses perawatan diRS/Fasyankes yg bukan dlm masa inkubasi saat MRS

Termasuk infeksi yg didpt di RS tetapi timbul saat KRS

Tmsk infeksi pd petugas RS/fasyankes yg diperolehkarena pekerjaannya (okupasi)

6



MENGAPA perlu PPI ?

• Peningkatan kasus-2 penyakit infeksi (newemerging, emerging- dan re-emergingdiseases)

• RS dan Fas. Yan. Kes lainnya harus mampumemberikan pelayanan yg bermutu,akuntabelserta meminimalkan risiko infeksi kepadanakes, pengunjung dan pasien RS

• Gambaran mutu yan RS

7



DASAR HUKUM

8

• SK Menkes No 270/MENKES/2007 ttg PedomanManajerial PPI di RS dan Fas Yankes Lainnya

•

SK Menkes No 382/Menkes/2007 ttg Pedoman PPIdi RS dan Fas. Yankes Lainnya

• SK Menkes No. 129/Menkes/SK/II/2008 ttg SPM RS

• SE Dirjen Bina Yanmed No.HK.03.01/III/3744/08ttg Pembentukan Komite PPI RS & Tim PPI RS



KEBIJAKAN KEMENKESDALAM BIDANG PPI RS

9

1. Kewajiban RS melaksanakan program PPI dan struktur tim PPI RS

tercantum dalam :

• Kepmenkes no 270/2007 tentang Pedoman Manajerial

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya

o Membentuk Komite PPI dan Tim PPIRS yang langsung beradadibawah koordinasi Direktur

o Memiliki IPCN purna waktu 1 : 100 – 150 TT

• Surat Edaran Dirjen Bina Yanmedik no. HK.03.01/III/3744/08

tentang Pembentukan Komite dan Tim PPI di RS

• Kepmenkes No 382/2007 tentang Pedoman Pencegahan dan

Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan

Lainnya

• Pedoman Surveilans PPI



2. Standar penerapan PPI di RS tercantum dalam

Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan

Minimal di RS tahun 2012

3. PPI Sebagai salah satu penilaian akreditasi RS

(Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya

Kesehatan Nomor: HK02.04/I/2790/11 tentang

Standar Akreditasi RS)

10

KEBIJAKAN KEMENKESDALAM BIDANG PPI RS



1. Kebijakan → SK Menkes, SK Dirut RS → Komite PPI

dan Tim PPIRS

2. Adanya IPCN purna waktu 1 : 100-150 TT

3. Capacity Building → ToT dan Pelatihan

4. In House Training RS

5. Surveilans PPIRS

6. Monitoring dan evaluasi → Laporan dan Supervisi

7. Akreditasi RS → Implementasi PPI

8. Regional Trainer Linkage

11

STRATEGI INTERVENSI



• Komite dan Tim PPI di

Fasyankes

•

Tenaga Terlatih/IPCN• Sarana dan Prasarana

• Alokasi Anggaran

• Pedoman PPI

•Manajemen:

•Komitmen Direktur RS/Ka Fasyankes

•Update Regulasi

•Utilisasi Komite/Tim PPI di Fasyankes

•Penggunaan anggaran untuk

menunjang PPI di fasyankes

•Teknis:

•Pelatihan, TOT, MOT

•Pelaksanaan surveilans HAIs

•In House Training

•Pencatatan & Pelaporan

•Monitoring & Evaluasi

1. RS Model/Pengampu

2. Revitalisasi & Peningkatan

kuantitas + KualitasRegional Trainers

3. Penerapan PPI sesuai

standar

4. Lulus akreditas nasional

12



KEMENKES

KOMITE PPRA

POKJA PPI

FASYANKES

KEMENKES

KOMITE

PATIENT SAFETY

KARS

ORGANISASIPROFESI (OP)

PERSI

PERDALIN

DINKES

13



TUJUAN PROGRAM PPI

14

Meningkatkan mutu layanan RS danfasilitas pelayanan kesehatan lainnya

Melindungi nakes & masy daripenularan penyakit menular(Emerging Infectious Diseases)

Menurunkan angka penularan HAIs(Hospital Associated Infections)



ORGANISASI PPI

15

DIREKTORAT KOMITE LAINDIREKTORAT

TIM PPI

DIREKTUR UTAMA /

DIREKTUR

KOMITE

PPI



KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFEKSI

DI RSUP SANGLAH DENPASAR

DASAR HUKUM :SK DIRUT NO. HK.03.05/SK-IV.D23/20384/2010 TANGGAL

12 NOVEMBER 2010 ttg

KOMITE PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI

RSUP SANGLAH DENPASAR

SK DIRUT NO. HK.03.05/IV.C.11-D23/4386a/2014

Tanggal 3 April2014

16

REVISI

STRUKTUR ORGANISASI



Direktur Utama

Komite PPI

Sekretaris Komite PPI

Ka Ur PPI Blok A

(IPCN)

Koordinator IPCN

Ka Ur PPI Blok B

(IPCN)Ka Ur PPI Blok C

(IPCN)

Ka Ur PPI Blok D

(IPCN)

IPCLNIPCLNIPCLNIPCLN

IPCLN IPCLN IPCLN

Tim PPI RSTim Penanggulangan

HIV/AIDSTim PPI TB

IPCLNIPCLNIPCLN

IPCLNIPCLNIPCLN

IPCLNIPCLNIPCLN

SMF-SMF

INSTALASI

UPM

BIDANG/BAGIAN

STRUKTUR ORGANISASI

KOMITE PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI RSUP SANGLAH DENPASAR

17



KOMITE PPIKRITERIA:

1. Mempunyai minat dalam PPI.

2. Pernah mengikuti Diklat dasar PPI, tdr dr:

18

• Ketua, sebaiknya dokter(ICD), berminat, peduli,

memiliki pengetahuan,pengalaman, mendalamimasalah infeksi, mikrobiologiklinik, atau epidemiologi klinik.

• Wakil Ketua• Sekretaris, sebaiknya

perawat senior (ICN),disegani, berminat, mampumemimpin, aktif.

• Anggota



TIM PPI

19

Tim PPI terdiri dari PerawatPPI IPCN dan 1 (satu)dokter PPI setiap 5 (lima)Perawat PPI.

RS diwajibkan memiliki

IPCN

(Infection Prevention andControl Nurse) purna waktu,dgn rasio 1 (satu) IPCN utktiap 100 - 150 TT.

IPCN dpt dibantu beberapa IPCLN (Infection Preventionand Control Link Nurse) daritiap Unit.



20

TUGAS KOMITE PPI Antara lain :

• Membuat dan mensosialisasikankebijakan PPI - RS.

• Melakukan investigasi dan

penanggulangan masalah / KLB infeksinosokomial bersama tim PPI.

• Mengusulkan pengadaan alat dan bahan

yg sesuai dengan prinsip PPI dan amanbagi yg menggunakan.

• Menerima laporan Tim PPI & membuatlaporan kepada Direktur.



MONITORING, EVALUASI DANPELAPORAN

•

Monitoringo Dilakukan oleh IPCN, IPCLNo Dilakukan setiap hari check listo Ada fomulir

• Evaluasi o Dilakukan oleh Tim PPIRS @ 1 bulano Dilakukan oleh Komite PPIRS @ 3 bulan

• Pelaporano Laporan tertulis kepada Direktur 1 bulano Laporan rutin harian, mingguan, bulanan,

triwulan, semester, tahunan. 21



STANDAR PELAYANAN MINIMAL

(SP Min) RUMAH SAKIT terkait PPI

22

SK Menkes No. 129/Menkes/SK/II/2008 ttg SPM RS :

1. Tersedianya anggota Tim PPI yang terlatih (standar75%)

2. Tersedianya Alat Pelindung Diri (standar ≥ 60%) 3. Pelaksanaan program PPI sesuai rencana (standar 100%)

4. Penggunaan APD saat melaksanakan tugas (standar

100%)5. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksidi RS/HAIs (standar ≥ 75%)



DUKUNGAN MANAJERIALMemperpendek waktu pasien berada di fasyankes

dengan mempercepat pelayanan

Menerbitkan SOP/kebijakan terkait upaya PPI

Diklat bagi petugas PPIRS dan sosialisasi SOP

Menyediakan APD yang sesuai dan siap pakai bagipetugas dan pasien

Medical Check Up berkala bagi petugas yang

dicurigai terinfeksi / bekerja di wilayah infeksiMonev

23



24

Komitmen pimpinan RS masih rendah utk

menerapkan PPIRS

Reward kepada IPCN ( Infection Prevention

and Control Nurse ) belum jelas

Turn over petugas terlatih PPI tinggi

Dinkes belum memahami pentingnya

program PPI di RS sehingga tidak mampumemantau

KENDALA SAAT INI



25

Program PPIRS terkait dg perubahan perilakunakes → tdk mudah

Terlaksananya program PPI RS sangat

tergantung pada perubahan perilaku petugas Belum optimalnya sinergisme antara program

PPI dengan surveyor akreditasi

Masih terbatasnya anggaran untuk program

PPI nasional

Lanjutan...



KESIMPULANProgram PPI penting untuk mendukung

keselamatan pasien, petugas & pengunjungthd kemungkinan terjadinya HAIs (Hospital Acquired Infections).

Program PPI mrpkn program yg penting untuk

meningkatkan mutu layanan RS dan fasyankes lainnya.Dibutuhkan komitmen pimpinan fasyankes untuk

memberi contoh utama perubahan perilaku & dukunganpembiayaan

Setiap RS & fasilitas kes. lainnya wajibmelaksanakan PPI mendukung keberhasilanpelayanan kesehatan di seluruh bidangpelayanan di RS

26



Lanjutan…….

Untuk keberhasilan program PPI, RS hrs memiliki

IPCN purna waktu yang berkompeten dan mampuberkomunikasi dg seluruh lintas unit

RS harus memiliki IPCN purna waktu RS harusmengalokasikan anggaran dan membuat jenjang karir yg jelas kpd Tim PPIRS terutama IPCN

Perlu pembentukan Tim PPI sebagai pelaksanaprogram

Perlu kerjasama internal RS (antar SMF, PPRA,Patient safety) dan eksternal antar RS, Dinkes ,profesi, KARS, PERSI dan stakeholder terkait lainnya

Diklat PPI harus ditingkatkan baik dari aspek kualitasmaupun kuantitas

27



28

1. kebijakan kemenkes ttg ppi

Documents