1 direktorat pengelolaan kas negara, djpbn, kemkeu rinew.pamsimas.org/data/2014/bahan paparan bali...
TRANSCRIPT
1 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
2 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
Overview
Prinsip Reksus
Gambaran Umum Reksus
Tahapan Reksus
Pelaksanaan Reksus di KPPN
Kebijakan Reksus
Refund PHLN
3 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
Prinsip Manajemen Kas Reksus
Disiplin Pertanggungjawaban (documentation & replenishment tepat waktu)Disiplin Pertanggungjawaban (documentation & replenishment tepat waktu)
Disiplin Anggaran (No Money No Game)Disiplin Anggaran (No Money No Game)
Optimal (dana di Reksus sesuai dengan kebutuhan pembayaran proyek)Optimal (dana di Reksus sesuai dengan kebutuhan pembayaran proyek)
Efisien dan Efektif (Cost of Fund rendah)Efisien dan Efektif (Cost of Fund rendah)
Efisien: meminimalisir idle cash di Reksus dan mempercepatpenggantian dana RKUN.
Efektif : dana reksus tersedia untuk membiayai kegiatan
4 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
MEKANISME PENCAIRAN
• Pencairan dana pinjaman dilakukan dengan melalui penerbitan SP2D oleh KPPNatas dasar SPM yang diajukan oleh PA/KPA berdasarkan DIPA
• SP2D Reksus dibebankan pada rekening
• 601.xxxxxx980 (Pinjaman)
• 602.xxxxxx980 (Hibah)
• Pencairan dana berpedoman pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan NomorPER-66/PB/2005, PER-04/PB/2011 dan PER-78/PB/2011
Tata cara penarikan PHLN dengan menggunakanmekanisme Reksus diatur sebagai berikut:
5 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
DEFINISI REPLENISHMENT, REIMBURSEMENTDAN BACKLOG
Replenishment adalah pengisian kembali dana rekeningkhusus berkenaan yg berkurang krn pelaksanaan
pembayaran melalui penerbitan SP2D Reksus & sekaligusberfungsi sbg pertanggungjawaban kpd PPHLN.
Reimbursement adalah penggantian kembali danatalangan pemerintah yg terpakai akibat dana reksus tdk
mencukupi utk pelaksanaan pembayaran melaluipenerbitan SP2D Reksus & sekaligus berfungsi sbg
pertanggungjawaban kpd PPHLN.
Backlog atas PHLN adalah penggunaan Dana Talangan Pemerintahdalam rangka penarikan PHLN melalui mekanisme Reksus yang belumdimintakan dan/atau belum mendapatkan penggantian dan/atau tidak
mendapatkan penggantian dari Pemberi PHLN..
6 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RIDEFINISI SP2D OUTSTANDING
SP2D Outstanding adalah SP2D yang sudahditerbitkan oleh KPPN tetapi belum dibebankan
pada Rekening Koran Bank Indonesia.
SP2D Outstanding belum bisa dimintakanpenggantian kepada PPHLN / belum bisadihitung sebagai pengeluaran proyek oleh
PPHLN.
Satker wajib menyampaikan laporan kpd Executing AgencySP2D yang sudah diterbitkan oleh KPPN mitra kerjanya,
sehingga Executing Agency bisa melakukan croscheck dgn dataRekening Koran Bank Indonesia, untuk selanjutnya disampaikan
kpd Dit.PKN-DJPBN, untuk penyelesaiannya.
6
7 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
Gambaran Umum Reksus
DefinisiPenarikan
PHLN
Jenis dan
Valuta
Pemberi
PHLN
8 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
Definisi Reksus
• Reksus adalah Rekening Pemerintah yang dibukaMenteri Keuangan pada Bank Indonesia atau Bankyang ditunjuk untuk menampung danmenyalurkan dana PHLN dan dapat dipulihkansaldonya setelah dipertanggungjawabkan kepadaPemberi PHLN (revolving).
• Reksus adalah salah satu cara penarikan PHLN
9 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
Penarikan PHLN
No Mekanisme Kode diDIPA
Pelaksanaan Penggunaan
1 Transfer Langsung keRKUN
- Direktorat PKN PinjamanProgram
2 Letter of Credit LC KPPN KPH PinjamanProyek(Impor)
3 PembayaranLangsung (Direct
Payment)
PL KPPN KPH PinjamanProyek
4 PembiayaanPendahuluan(Prefinancing)
PP KPPN KPH PinjamanProyek
5 Rekening Khusus RK Seluruh KPPN(Kecuali KPPN KPN
dan KPPN KIP)
PinjamanProyek
10 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
Jenis dan Valuta Reksus
URAIAN PINJAMAN HIBAH
Nomor Reksus 601.XXX.YYY.980 602.XXX.YYY.980
Valuta:• USD• JPY• EUR• AUD• IDR
601.XXX.411.980601.XXX.111.980601.XXX.991.980601.XXX.311.980
-
602.XXX.411.980602.XXX.111.980602.XXX.991.980602.XXX.311.980510.000.XXX.980
Nomor Register 1XXXXXXX 7XXXXXXX
11 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
Pemberi PHLN dengan Mekanisme Reksus
No Pemberi PHLN Karakteristik PHLN
1 Bank Dunia Proyek fisik, konsultansi, beasiswa, PNPM, dll(kecuali alutsista)
2 ADB Proyek fisik, konsultansi, beasiswa, PNPM, dll(kecuali alutsista)
3 JICA/JBIC Beasiswa, PNPM PISEW
4 IFAD PNPM untuk daerah pesisir
5 KfW Pelestarian Lingkungan (Hutan)
6 AusAID Perbaikan Pendidikan (fisik dan pelatihan),perbaikan sanitasi dan transporasi, pembangunanjalan
7 IDB PNPM ICDD, perbaikan sanitasi
8 Russia Alutsista
9 Kanada Alutsista
12 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
Tahapan Reksus
13 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
• Mendandatangani Loan/Grant Agreement
• Menyiapkan prasyarat effectiveness
• Menerbitkan register
DJPU
•Menyiapkan prasyarat effectiveness;
•Memastikan alokasi dana proyek pada RKA-KL (DIPA);
•Meminta pembukaan Reksus, pengisian initial deposit dan penerbitan
Perdirjen;
•Melampirkan Rencana penarikan dana dan kesiapan proyek ke DJPBN
EXECUTING AGENCY (KL)
•Membuka Reksus di BI
•Meminta initial deposit ke Pemberi PHLN
•Menerbitkan Perdirjen Reksus
DJPBN (DIREKTORAT PKN)
Persiapan
14 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
EXECUTING AGENCY (KL)EXECUTING AGENCY (KL)
Melakukan pengadaan/pelaksanaan
kegiatan/penandatanganan kontrak
Menerbitkan SPP dan SPM Reksus
Mengajukan SPM Reksus ke KPPN
DJPBN (KPPN)DJPBN (KPPN)
Memeriksa SPM Reksus yang
diajukan Satker
Menerbitkan SP2D Reksus
Mengirim data SPB ke Direktorat
PKN
Pelaksanaan
15 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
• Mengumpulkan dokumen BAP dan copy SP2D Reksus
• Menerima RKBI dari Direktorat PKN
• Menyiapkan SPP APD Reksus (Dokumentasi dan
Pengisian Kembali)
EXECUTING
AGENCY
(KL)
EXECUTING
AGENCY
(KL)
• Mengirim RKBI ke EA
• Menerima SPP APD Reksus dari EA
• Memroses APD Reksus dan menyampaikan ke pemberi
PHLN
DJPBN
(DIT. PKN)
DJPBN
(DIT. PKN)
• Memeriksa APD Reksus dari Direktorat PKN
• Menyetujui/menolak pertanggungjawaban dari EA yang
diajukan melalui Direktorat PKN
PEMBERI
PHLN
PEMBERI
PHLN
Pertanggungjawaban
16 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
Pelaksanaan Reksus di KPPN
Pemeriksaan SPM
Koreksi Salah Beban
Penerbitan SP2D
17 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
Pemeriksaan SPM Reksus
No Pemeriksaan Acuan Risiko Konsekwensi
1 Nomor Reksus Perdirjen ReksusSalah
PembebananIneligible
2 Nomor PHLNPerdirjen Reksus
dan DIPASalah
PembebananIneligible
3 Nomor RegisterPerdirjen Reksus
dan DIPASalah
PembebananIneligible
4SD/CP: UP/TUP
GUP;LS R/KDIPA
SalahPembebanan
Ineligible
5 Closing Date Perdirjen Reksus Ineligible Ineligible
18 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
Ineligible
Pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan
Loan/Grant agreement
Pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan
Loan/Grant agreement
Pemberi PHLN tidak mau mengganti SP2D yang
diterbitkan KPPN
Pemberi PHLN tidak mau mengganti SP2D yang
diterbitkan KPPN
Pemberi PHLN akan meminta refund atas dana Reksus
yang telah terpakai
Pemberi PHLN akan meminta refund atas dana Reksus
yang telah terpakai
Merupakan beban EA/KL bersangkutan (harus
dialokasikan di DIPA)
Merupakan beban EA/KL bersangkutan (harus
dialokasikan di DIPA)
Berpotensi merugikan (selisih kurs)Berpotensi merugikan (selisih kurs)
19 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
Penerbitan SP2D ReksusKoreksi Salah Beban
Penerbitan
SP2D
Reksus
Penerbitan
SP2D
Reksus
Memedomani PMK
190/PMK.05/2012 dan PER-
56/PB/2012
Koreksi
Salah
Beban
Koreksi
Salah
Beban
Melakukan
koordinasi
dengan
Satker;
Mengajukan
permohonan perbaikan
ke Direktorat PKN
dengan dilampiri
dokumen terkait
20 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
Kebijakan Mekanisme Reksus
Menutup
Rekening
Dana
Talangan
Menutup
Rekening
Dana
Talangan
Penghentian
Pembayaran
apabila
Reksus
Kosong
Penghentian
Pembayaran
apabila
Reksus
Kosong
Pendebitan
Reksus H+0
Pendebitan
Reksus H+0??????
21 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
SATKER KPPN SPAN BO I DIT. PKN BI
SPMDataSaldoReksus
DataSaldoReksus
CekSaldoReksus
SPM
SP2DSPBSP2D
SPBSP2D
SPDWPR
PembebananReksus
TransferDana
Dashboard monitoring saldo reksus sudah siap di PKN dan dapat digunakan oleh seluruh KPPN. Data saldo reksus sudah tersedia secara real-time online di database SPAN dan pada saat yang sama, setiap penerbitan SP2D
juga secara real time akan mengurangi saldo reksus. Saldo Rekening Khusus untuk Loan Berkenaan tersedia dan cukup
1
2 Cek saldo
2a. Ada/Cukup
2b. Tidak Ada/Tidak Cukup
3. Kirim
4. Proses SPD
5. Kirim
6. Bebani Reksus
7. Transfer H+0
Prasyarat/Kondisi
PROSEDUR PEMBEBANANREKSUS LANGSUNG DAN PRASYARAT
SP2D
PIHAK III
3a.Kirim
3a. Transfer H+0
It Must be Reconcil
22 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
KONSEKUENSI JIKA REKENING KHUSUSTIDAK CUKUP/KOSONG
22
Kas Negara (BO I) akan terbebani dan tidaksegera tergantikan
JIKA REKSUSTIDAK CUKUP/
KOSONG
KPPN dapat menghentikan sementarapembayaran (sesuai Perdirjen )
Mempengaruhi cash flow keuangan pemerintah, krnpemerintah membiayai pengeluaran proyek yg
seharusnya dibiayai dr pinjaman/hibah luar negeri
Dampak
Menghambat kemajuan fisik, keuangan proyek,berpotensi menimbulkan konflik dgn pihak 3 serta
berdampak pd kredibilitas kinerja pengelola proyek
Dampak
Dana yg terpakai harus dimintakanpenggantiannya kembali ke Lender/Donor
Penghentian sementara /pembayaran kembalidapat dilaksanakan setelah KPPN menerima surat
pemberitahuan dr Dirjen PBN
23 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
PENGELOLAAN PHLNMELALUI SPAN
24 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
Mekanisme Penerbitan SP2DKPPN Belum SPAN
BO I
KPPN SP2D lbr.1
SPM
EA
SP2D lbr.2
Pihak III
PA/KPASatker
Kembali
SPM, Reksusada
kosong
25 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
BO I
KPPN SP2D paperless
SPM
EA
Daftar SP2D ≠ SP2D
Pihak III
PA/KPASatker
Kembali
SPM, Reksusada
kosong
Data Pihak III
Mekanisme Penerbitan SP2DKPPN SPAN
26 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI
ISU-ISU PENARIKAN MEKANISME PL
• Keterlambatan DIPA• Ketidakcukupan dana di DIPA akibat selisih kurs saat penyusunan dan pelaksanaan
• Kesalahan administratif DIPA ( penulisan kode tata cara penarikan Loan)
Penyediaan dana (DIPA)
• Agreement sudah ditandatangani tetapi belum ada penarikan karena berbagai sebab sehingga negara harus membayar biaya komitmen
Inefisiensi Biaya
• keterlambatan proses selanjutnya
Keterlambatan Lelang
• misalnya struktur organisasi manajemen proyek belum bisa ditetapkan
Ketidaksiapan Pengelola Proyek
• misalnya pemenang tender yang kurang memenuhi kualifikasi
Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan
• PA/KPA tidak segera menyampaikan tagihan berupa SPP APD PL ke KPPN Pinjaman dan Hibah dengan berbagai sebab
Keterlambatan Penyampaian Tagihan
• APD PL oleh lender, sering terjadi lender lama membayar tagihan yang diajukan, belum ada kepastian waktu pembayaran
Keterlambatan Pembayaran oleh Lender
• ineligible yang diketahui oleh lender/pemeriksa setelah adanya post reviews dengan berbagai sebab• Penerbitan SP3 oleh KPPN
• pagu untuk kegiatan yang dibiayai dari PHLN closing date tidak teralokasi pada DIPA
Administratif
27 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI