1. cover lap ut - gfmc...ogan komering ilir, bagian tata pemerintahan setda kabupaten ogan komering...

P A R T I C I P A T O R Y L A N D U S E P L A N N I N G

South Sumatra Forest Fire Management ProjectJl. Jenderal Sudirman No. 2837 Km 3,5

PO Box 1229, Palembang 30129, Sumatera Selatan, IndonesiaTel: (62) 711 – 377821; Fax: (62) 711 – 353176

E-mail: [email protected]; Website: www.ssffmp.or.id

Dendi Satria Buana dan Pokja-3 Ogan Komering Ilir

PENATAAN BATASADMINISTRASI WILAYAH DESASECARA PARTISIPATIF

Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tulung SelapanKabupaten Ogan Komering Ilir

Di Wilayah Rawan Konflik Tenurial danKebakaran Hutan - Lahan

Penataan Batas Administrasi Wilayah Desa Ujung TanjungKecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir

South Sumatera Forest Fire Management Project

i

TIM PRODUKSI

Penulis : Dendi Satria Buana

Desain dan Tata Letak : Dendi Satria Buana

Kontributor Tulisan : Eko Sulistyo, Setiawan (WATALA-LAMPUNG), Alfariezka

© SOUTH SUMATERA FOREST FIRE MANAGEMENT PROJECT

Proyek Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Sumatera Selatan

Jl. Jenderal Sudirman No. 2837 KM 3,5 – PO BOX 1229

Palembang 30129 – Sumatera Selatan Indonesia

Telp : (62) 711 – 377821, Fax : (62) 711 – 353176

Email : [email protected]



ii

Penyusunan LaporanPenataan Batas Wilayah Administrasi Desa SecaraPartisipatif Di Wilayah Rawan Konflik dan KebakaranHutan - Lahan ini didedikasikan untuk “Masyarakat DesaUjung Tanjung Kecamatan Tulung Selapan KabupatenOgan Komering Ilir“.



iii

KATA PENGANTAR

Penulisan laporan Penataan Batas Administrasi Wilayah Desa Secara Partisipatif

merupakan salah satu bentuk pendokumentasian rangkaian kegiatan Participatory Land Use

Planning dalam rangka mencari model pendekatan yang efektif untuk mengelola konflik tenurial

dan mengendalikan kebakaran hutan – lahan yang sering terjadi pada beberapa wilayah di

Provinsi Sumatera Selatan.

Ide yang melandasi konsep ini berangkat dari pengalaman dan pembelajaran di

beberapa tempat yang memperlihatkan cerminan bahwa pengelolaan konflik serta

pengendalian kebakaran hutan – lahan tidak mungkin dapat berhasil dengan baik kalau hanya

ditangani oleh instansi pemerintah saja. Keterlibatan dan peran serta masyarakat setempat

merupakan sesuatu yang sangat penting dalam upaya resolusi serta pelestarian sumber daya

hutan dan lahan secara berkelanjutan.

Laporan kegiatan ini memuat metode dan penerapan penataan batas administrasi

wilayah desa secara partisipatif, dimana pada awal kegiatan dilakukannya konsultasi dan

sosialisasi pada instansi yang terkait baik pada tingkat kabupaten dan kecamatan. Proses

pelaksanaan ditingkat lapangan terdiri dari 1) Sosialisasi Penataan Batas Administrasi Wilayah

Desa, 2) Mediasi Penataan Batas Administrasi Wilayah Desa, 3) Pelacakan Batas dan

Pemasangan Pilar Batas Sementara dan 4) Digitasi dan Legalisasi Peta Desa Hasil Penataan

Batas.

Semoga laporan kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, dan dapat

membantu misi South Sumatera Forest Fire Management Project dalam mengembangkan

model penggunaan lahan secara lestari dan minim dari konflik. Penulis mengucapkan banyak

terima kasih kepada Bapak DR. Karl-Heinz Steinmann, Bapak Ir. Paul Kimman, Bapak Kasmir

A. Kirom, Team WATALA dan semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan

penataan batas administrasi wilayah desa secara partisipatif ini.

Palembang, September 2006

Penulis



1

1.1. Latar Belakang

Kebutuhan akan adanya batas administrasi wilayah desa yang definitif jelas menjadisemakin penting seiring dengan pesatnya pengembangan wilayah dan pertumbuhan investasiterutama di sektor pertanian serta perkebunan. Penataan batas wilayah desa memberikankontribusi penting dalam rangka pelaksanaan mendorong terlaksananya otonomi desa sepertiyang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerahdan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum PengaturanMengenai Desa khususnya dalam pembentukan, penghapusan atau penggabungan Desa yangsecara lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Daerah.

Penataan batas wilayah desa juga merupakan salah satu upaya penting yang dapatdilakukan dalam rangka pengendalian dini terhadap konflik antar wilayah (desa) yang terkaitdengan masalah klaim batas wilayah, sengketa penguasaan lahan antar masyarakat danpengelolaan aset sumber daya alam di wilayah perbatasan antar desa. Bagi pemerintah daerahyang mempunyai arah pengembagan investasi wilayah berbasis penggunaan lahan makapenataan batas desa penting dilakukan sejak dini, guna mengantisipasi munculnya konfliktenurial.

Pelibatan masyarakat merupakan hal penting yang harus diakomodir oleh pihakpemerintah ketika memfasilitasi penataan batas desa, disamping itu dalam kaitannya denganpengendalian kebakaran hutan dan lahan, penataan batas wilayah desa memberikan kejelasankepada pemerintah desa dan masyarakat tentang kepastian hukum akan administrasi wilayahdesa yang dapat direncanakan pemanfaatan lahannya baik dari aspek kesesuaian, fungsi danstatus lahan.

Pada proses implementasi, penataan batas administratif wilayah desa lebih mudahdilakukan apabila sebelumnya masyarakat telah memperoleh informasi penting terkait denganmanfaat penataan batas wilayah desa dan kaitannya dengan kepemilikan serta penggunaanlahan oleh masyarakat. Dengan pertimbangan tersebut maka perlu beberapa tahapan yangpenting dilakukan dalam melaksanakan penataan batas wilayah desa seperti melakukan(1) sosialisasi penataan batas wilayah desa, (2) mediasi penataan batas desa, (3) pelacakanbatas desa bersama masyarakat dan (4) Pembuatan peta desa dan legalisasinya.

Mengingat pentingnya kejelasan administrasi wilayah bagi pemerintah desa danmasyarakat untuk merencanakan penggunaan lahan secara tepat dan terencana serta minimdari konflik maka South Sumatra Forest Fire Management Project bersama dengan Pokja – 3Multi Stakeholders Forum Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Bagian Tata Pemerintahan SetdaKabupaten Ogan Komering Ilir memfasilitasi proses penataan batas desa secara partisipatif diDesa Ujung Tanjung Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pengalamandari proses penataan batas desa yang melibatkan masyarakat dan pemerintah ini merupakanmodel dari pelaksanaan penataan batas desa yang diyakini efektif untuk mengantisipasi danmenyelesaikan konflik tata batas.

BAB I

PENDAHULUAN



2

1.2. Tujuan

Penataan batas administratif wilayah desa secara partisipatif yang dilakukan di DesaUjung Tanjung Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir mempunyaibeberapa tujuan penting sebagai berikut :

1. Mendorong terlaksananya otonomi desa di Desa Ujung Tanjung Kecamatan TulungSelapan Kabupaten Ogan Komering Ilir seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan PeraturanPemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan MengenaiDesa khususnya dalam pembentukan, penghapusan atau penggabungan Desa.

2. Membangun sebuah model penataan batas administrasi desa dengan resiko konflikyang relatif rendah, dimana kedepan model ini dapat direplikasi oleh pemerintahKabupaten Ogan Komering Ilir dalam melakukan penataan batas administrasi desa.

3. Membantu Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten OganKomering Ilir dalam mendapatkan pengakuan batas wilayah administrasi dari desasempadannya, yang pada tahap selanjutnya menjadi acuan bagi pemerintahkabupaten untuk memberikan legalisasi terhadap peta batas desa.

4. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan pemerintah desa dan tim DesaUjung Tanjung Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalampenetapan dan penegasan batas wilayah administrasi desa seperti yangdimaksudkan oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 140 / 162Tanggal 27 Januari Tahun 2004 Tentang Pedoman Penetapan dan PenegasanBatas Wilayah Desa.



3

2.1. Konsep Partisipatif Dalam Penataan Batas Administrasi Wilayah Desa

Dari sudut pandang sosial budaya, pembangunan yang berbasis pada partisipasimasyarakat sudah menjadi bagian integral dari kehidupan bangsa Indonesia. Konsep murni dankebijakan lokal seperti budaya konsensus (musyawarah mufakat) yang semuanya memilikiperanan penting dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Partisipasi masyarakat dalamproses pembangunan telah menjadi bagian penting dalam kebijakan pemerintah. Konsep-konsep kemandirian dan prinsip pembangunan dari, oleh dan untuk rakyat telah dicantumkansecara eksplisit dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sejak tahun 1970-an.

Esensi pendekatan partisipatif bagi pengembangan masyarakat secara implisitterangkum dalam puisi karya Lau Tze, seorang pujangga klasik Cina, “pergi dan temuilahmasyarakatmu, hiduplah dan tinggallah bersama mereka, cintai dan berkaryalah bersamamereka. Mulailah dari apa yang mereka miliki, buatlah rencana lalu bangunlah rencana itu dariapa yang mereka ketahui, sampai akhirnya ketika pekerjaan usai mereka akan berkata: kamilahyang telah mengerjakannya. Usaha-usaha penerapan pendekatan partisipasi di Indonesia telahmemunculkan beragam persepsi dan interpretasi tentang arti partisipasi. Para pelaku danpraktisi pendekatan partisipasi menekankan bahwa partisipasi di interpretasikan dalam bentukpartisipasi aktif anggota masyarakat dalam semua tahapan kegiatan seperti prosespengambilan keputusan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan /monitoring sebuah program.

Konsep partisipatif dalam penataan batas administrasi wilayah desa pada dasarnyamerupakan proses membangun konsensus masyarakat antar desa untuk menetapkan batas-batas wilayah desa mereka dengan azas kesetaraan dalam mengemukaan pendapat dan fakta.Peran pihak pendamping (Lembaga Swadaya Masyarakat dan atau Instansi Pemerintah)adalah memfasilitasi pelatihan teknis, memfasilitasi musyawarah / mediasi, mendampingi dalamteknis penetapan dan penegasan batas serta mendorong pelegalan peta batas wilayahadministrasi desa oleh pihak pemerintah yang berwenang.

2.2. Aspek Hukum Dalam Penataan Batas Administrasi Wilayah Desa secaraPartisipatif

Berbicara tentang kegiatan penataan batas administrasi wilayah desa secara partisipatiftidak bisa dilepaskan dari aspek tata ruang, karena penataan batas merupakan salah satu halpenting dalam penataan ruang itu sendiri. Beberapa peraturan yang melandasi kegiatanpenataan batas administrasi wilayah desa secara partisipastif ini antara lain :

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak danKewajiban serta Bentuk Tata cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 TentangPerencanaan Kehutanan;

BAB II

KONSEP DAN METODE



4

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1984 Tentang Penetapan BatasWilayah Desa dan Kelurahan;

5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1984 Tentang Penetapan BatasDesa dan Kelurahan;

6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.146 – 335 Tanggal 23 Juni 1995,Tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan / Pemasangan Tanda BatasPengukuran dan Pemetaan Wilayah Desa / Kelurahan;

7. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 327 / KPTS / M / 2002,Tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten;

8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 146 / 3559 / PUOD Tanggal 30 November1995 Perihal Pedoman Pelaksanaan Penetapan / Pemasangan / Tanda Batas,Pengukuran dan Pemetaan Wilayah Desa / Kelurahan;

9. Petunjuk Teknis Penetapan / Pemasangan Tanda Batas Wilayah Desa / Kelurahan,Pengukuran dan Pemetaan Batas Wilayah. Direktorat Pembinaan PemerintahanDesa Direktorat Jenderal Pemerinahan Umum dan Otonomi daerah DepartemenDalam Negeri, November 1996;

10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140 / 162 SJTanggal 27 Januari 2004 Perihal Pedoman Penetapan dan Penegasan BatasWilayah Desa.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah seperti yang diamanatkan olehUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan PeraturanPemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desakhususnya dalam pembentukan, penghapusan atau penggabungan Desa yang secara lebihlanjut akan diatur dalam Peraturan Daerah, maka penataan batas administrasi wilayah desamemberikan kontribusi yang cukup penting khususnya untuk terselenggaranya otonomi desa.

2.3. Metode Penataan Batas Administrasi Wilayah Desa Secara Partisipastif

Penataan batas administrasi wilayah desa secara partisipatif yang difasilitasi oleh SouthSumatra Forest Fire Management Project dilakukan bersama dengan Pokja-3 MSF KabupatenOgan Komering Ilir, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir,pemerintah Kecamatan Tulung Selapan dan pemerintah desa Ujung Tanjung beserta empatdesa sempadannya yakni Lebung Gajah, Simpang Tiga, Tulung Selapan Ilir dan TulungSelapan Ulu. Salah hal yang penting dijadikan acuan dalam model penataan batas ini adalahketerlibatan dan peran serta aktif dari masing-masing pemerintahan desa dalammemusyawarahkan tata batas dan maksimalnya peranan pemerintah kecamatan sebagaimediator untuk desa-desa yang memiliki konflik tata batas.

Dalam proses penataan batas administrasi wilayah desa secara partisipatif, beberapa metodeyang digunakan oleh fasilitator (South Sumatra Forest Fire Management Project dan WATALA)antara lain berupa :

1. Pengumpulan Data SekunderPengumpulan data sekunder dalam hal ini dilakukan dengan menggali data-data sketsadesa dan informasi serta dokumen yang berhbungan dengan batas Desa UjungTanjung.



5

2. Observasi Langsung di LapanganKegiatan ini dilakukan dalam mengupdate data kondisi sosial ekonomi masyarakat DesaUjung Tanjung dan mengetahui secara langsung kondisi lapangan.

3. Wawancara Dengan Aparat Desa dan Tokoh MasyarakatWawancara dilakukan untuk menggali dan mengumpulkan informasi tentang batasdesa, sejarah desa dan mengidentifikasi konflik. Wawancara ini dilakukan denganaparat desa, dan tokoh masyarakat yang dianggap menguasai informasi tersebut.

4. Pertemuan BesarPertemuan besar digunakan untuk menggali informasi tentang batas yang pada tahapanselanjutnya akan menjadi konsensus yang disepakati oleh masing-masing desa. Adabeberapa pertemuan yang dilakukan dalam rangka penataan batas desa diantaranyaadalah lokakarya di tingkat desa, Sosialisasi dan Mediasi penataan batas desa di tingkatkecamatan.

5. Pelatihan Tim Teknis / Tim DesaPelatihan ini dilakukan sebagai pembekalan kepada tim teknis Desa Ujung Tanjungyang akan terlibat dalam kegiatan penataan batas administrasi wilayah desa secarapartisipatif. Pelatihan yang diselenggarakan antara lain tentang tata cara penataan batasdesa dan teknis pemetaan dilapangan.

6. Praktek Penggunaan Alat-Alat Pemetaan di LapanganMetode lain yang digunakan adalah praktek penggunaan alat-alat pemetaan di lapanganyang melibatkan tim teknis pemetaan dari desa.

Pada prinsipnya penataan batas administrasi wilayah desa secara partisipatif yangdifasilitasi oleh South Sumatra Forest Fire Management Project di Desa Ujung Tanjungmengedepankan kesetaraan dalam musyawarah untuk mencapai konsensus antar desa.Keterlibatan pihak pemerintah (Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Ogan Komering Ilir,Kantor Pertanahan Kab. Ogan Komering Ilir dan Kecamatan Tulung Selapan) sejak awal prosesmenghadirkan nuansa kolaborasi pembelajaran proses partisipatif yang melibatkan pemerintahdan masyarakat dalam penataan batas desa.

2.4. Peralatan Yang Digunakan Dalam Penataan Batas Administrasi Wilayah DesaUjung Tanjung

Penataan batas administrasi wilayah Desa Ujung Tanjung dilakukan denganmenggunakan beberapa data / alat bantu dan peralatan pemetaan antara lain seperti :

1. Sketsa Desa Ujung Tanjung

2. Peta Topografi Jantop Skala 1 : 50.000 helai 2218 – I dan helai 2219 - II

3. Dokumen Desa Ujung Tanjung tentang tata batas desa

4. Dokumen desa sempadan tentang tata batas desa

5. GPS Garmin 12 XL

6. Kompas Suunto

7. Pita Ukur / Meteran



6

2.5. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Penataan Batas Administrasi Wilayah DesaUjung Tanjung

Penataan batas administrasi wilayah desa Ujung Tanjung Kecamatan Tulung SelapanKabupaten Ogan Komering Ilir melibatkan stakeholders yang merupakan representatif dariPemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kecamatan Tulung Selapan, Pemerintahan Desadan South Sumatra Forest Fire Management Project.

Tabel 1. Pihak-Pihak Yang Memfasilitasi Penataan Batas AdministrasiWilayah Desa Ujung Tanjung

Instansi Nama Staf Keterangan

Antonius Leonardo NarasumberBagian Tata Pemerintahan SetdaKab. Ogan Komering Ilir Aleksander Tim Pelacakan Batas

Suharyanto NarasumberKantor Pertanahan KabupatenOgan Komering Ilir Gede Tim Pelacakan batas

Kasmir A. Kirom Mediator

Hirawansyah Mediator

Kecamatan Tulung Selapan

Husmairi Tim Pelacakan batas

AKP. Subandrio NarasumberPolsek Tulung Selapan

Nuruluddin Pendamping Tim

Kapten ART. Ikra Wardika NarasumberKoramil Tulung Selapan

BATUUD. Nurdin Pendamping Tim

Dendi Satria Buana FasilitatorSouth Sumatra Forest FireManagement Project Agus Wahyudi Tim Pendukung

Eko Sulistiyo FasilitatorWATALA

Setiawan Assisten Fasilitator

Sustainable Nature ResourceManagement Consortium

Alfa Riska Tim Pendukung

2.6. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Proses penataan batas administrasi wilayah Desa Ujung Tanjung mulai dari sosialisasi,mediasi, pelacakan dan pemasangan batas sementara serta digitasi draf peta desaberlangsung selama + 5 (lima) bulan yakni dari bulan Maret 2006 hingga bulan Juli 2006.



7

3.1. Profil Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten OganKomering Ilir

Desa Ujung Tanjung merupakan desa dengan topografi yang didominasi oleh dataranrendah yang dikelilingi oleh rawa-rawa. Berdasarkan letak geografis desa ini berada padakoordinat 30 14’ 18.5’’ LS dan 1050 20’ 15.8’’ BT. Jarak desa dengan ibu kota kecamatan sekitar4 kilometer, jarak ke ibu kota kabupaten sekitar 102 kilometer dan jarak dari ibu kota propinsi177 kilo meter. Transportasi keluar desa lancar, hampir semua jenis kendaraan dapat masuk kepusat desa melalui melalui jalan aspal dan jalan pengerasan.

Secara administratif Desa Ujung Tanjung termasuk dalam wilayah Kecamatan TulungSelapan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Desa ini di sebelah utara berbatasan dengan DesaLebung Gajah, sebelah selatan berbatasan dengan Lebak Tulung Selapan, sebelah baratberbatasan dengan Desa Tulung Selapan dan di bagian timur berbatasan dengan DesaSimpang Tiga.

Berdasarkan data hasil pemetaan batas desa tahun 2006 luas Desa Ujung Tanjungdiperkirakan + 11.456 ha. Hampir separuh dari wilayah desa ( + 8.264 ha ) merupakan lahanrawa sedangkan sisanya ( + 3.192 ha ) berupa lahan darat yang digunakan sebagai arealperkebunan yang didominasi tanaman karet, pemukiman dan fasilitas umum. Lahan daratsebagian kecil juga dimanfaatkan untuk persawahan pola menetap. Lahan rawa yang ada didesa hingga saat ini hanya digunakan untuk lokasi sonor pada musim kemarau dan tempatmenangkap ikan ketika rawa tergenang air di musim hujan.

Desa Ujung Tanjung memiliki empat buah dusun yaitu dusun I, dusun II, dusun III dandusun IV. Letak masing-masing dusun berdampingan dengan akses yang lancar ke pusat desa.Jumlah penduduk desa berdasarkan data monografi tahun 2003 adalah sebanyak 2.962 jiwa(624 KK) dengan rincian 1.536 jiwa laki-laki dan 1.426 jiwa perempuan.

Sarana dan prasarana umum yang sudah ada di desa saat ini berupa 1 unit masjid,1 unit mushola, 1 unit pasar desa, 1 unit jembatan permanen, jalan aspal dan jalan pengerasan.Sarana telekomunikasi relatif lancar seperti handy talky dan telpon seluler. Fasilitas pendidikanyang telah ada berupa 1 unit Sekolah Dasar Negeri dan 1 unit Sekolah Menengah PertamaNegeri. Fasilitas kesehatan yang tersedia didesa berupa 1 unit poliklinik dengan 2 orang bidandesa sebagai tenaga medis. Fasilitas olah raga berupa 1 unit lapangan volly dan 1 unitlapangan sepak bola.

Kantor kepala desa yang ada kondisinya sudah rusak berat, sehingga segala urusanadministrasi pemerintahan desa dilaksanakan di rumah kepala desa. Sedangkan fasilitas airbersih relatif tidak ada, Masyarakat memanfaatkan lebak sebagai tempat mandi, cuci, kakus,dan kadang-kadang untuk air minum. Selain dari lebak, sebagai sumber air minum masyarakatjuga membuat sumur. Fasilitas penting yang belum ada didesa hingga saat ini adalah listrik(akan segera tersedia), untuk penerangan masyarakat menggunakan diesel dan lampupetromak.

BAB III

PENERAPAN PENATAAN BATASADMINISTRASI WILAYAH DESASECARA PARTISIPATIF



8

Mata pencaharian utama penduduk desa sangat mengandalkan sektor perkebunandilahan kering. Tanaman utama yang dibudidayakan di lahan kering adalah karet dengan klonlokal dan unggul. Lahan rawa yang mengelilingi desa pada musim kering digunakan untukbertanam padi dengan varietas IR 6 dan IR 8. Berdasarkan data monografi desa tahun 2003sekitar 624 jiwa adalah petani karet, 523 jiwa mendapatkan penghasilan dari beternak, 117 jiwaadalah pencari ikan di rawa, 16 jiwa pedagang dan 17 jiwa merupakan PNS. Pasar kalanganpada hari Sabtu merupakan sarana utama desa ini selain itu juga terdapat banyak warung yangada di desa ini. Angkutan umum merupakan sarana transportasi efektif bagi masyarakat desauntuk menjual hasil panen mereka ke pasar.

Kelembagaan formal yang ada di desa adalah pemerintah desa yang dipimpin olehkepala desa dibantu sekretaris desa, kaur desa, kepala dusun, ketua RT. Lembaga formallainnya seperti Badan Perwakilan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, PKK, KarangTaruna, Komite Pengarah P3LD, Tim Teknis P3LD dan Regu Pemadam Kebakaran Hutan.Kelembagaan non formal yang ada seperti lembaga adat desa, kelompok tani, kelompokpengajian perempuan.

3.2. Tahapan Proses Fasilitasi Penataan Batas Administrasi Wilayah DesaUjung Tanjung Secara Partisipatif

Penataan batas administrasi wilayah Desa Ujung Tanjung pada dasarnya dilakukandengan mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140 /162 SJ Tanggal 27 Januari 2004 Perihal Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas WilayahDesa. Namun dalam proses penataan batas partisipatif ini diilakukan beberapa penyesuaianterhadap tahapan pelaksanaan kegiatan sehingga alur tahapan kegiatannya lebih simpel dankental dengan ruang partisipasi masyarakat. Adapun tahapan kegiatan penataan batas desa initerdiri dari (1) Sosialisasi Penataan Batas Administrasi Wilayah Desa, (2) Mediasi PenataanBatas Administrasi Wilayah Desa, (3) Pelacakan Batas dan Pemasangan Tanda BatasSementara, (4) Digitasi Peta Desa dan Legalisasi.

Proses yang dilalui dalam penataan batas administrasi wilayah desa secara partisipatifdi Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir dapatdikelompokkan kedalam tiga bagian yakni (1) proses membangun kesepahaman denganinstansi pemerintah, (2) proses implementasi penataan batas desa dan (3) legalisasi /pengesahan peta.

Pada prinsipnya penataan batas administrasi wilayah desa secara partisipatif yangdifasilitasi oleh South Sumatra Forest Fire Management Project di Desa Ujung Tanjungmengedepankan kesetaraan dalam musyawarah untuk mencapai konsensus antar desa.Keterlibatan pihak pemerintah (Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Ogan Komering Ilir,Kantor Pertanahan Kab. Ogan Komering Ilir dan Kecamatan Tulung Selapan) sejak awal prosesmenghadirkan nuansa kolaborasi pembelajaran proses partisipatif yang melibatkan pemerintahdan masyarakat dalam penataan batas desa.



Gambar 1.Diagram Alur Proses Penataan Batas Administrasi Wilayah Desa Secara Partisipatifdi Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir

TingkatKabupaten: Konsultasi

denganPemerintahKab. OKI

Konsultasidengan instansiteknis di Kab.OKI

Perencanaankegiatanbersama Pokja-3 MSF Kab.OKI

Pra Kondisi diTingkat DesaUjung Tanjung: Sosialisasi awal Pelatihan Tim

Teknis Desa Inventarisasi

dokumen batasdesa /dentifikasikonflik dengandesasempadan

Menyusunperencanaan

FasilitasiPelaksanaan

Penataan BatasDesa Partisipatif:

MembangunKesepakatan

PengesahanPeta Desa oleh

Bupati OKI

Pemasangan

TingkatKecamatan: Konsultasi

denganPemerintahKecamatanTulung Selapan

Pra SosialisasiPenataanBatasAdministrasi
Wilayah Desa Tentang Tata
Batas Desa: Sosialisasi

penataan batasadministrasiwilayah desa(berita acara)

Musyawarahdan Mediasipenataan batasadministrasiwilayah desa(berita acara)

Pelacakan danPemasanganPilar BatasSementara:

1. Pelacakan titikbatas antardesa (beritaacara)

2. PemasanganPilar BatasSementara

Pilar BatasDefininif

Penyerdes

digitaspemeriTulung

udisam

kepemeri

O

Sosialisasi PetaDan Pilar Batas

Definitif

5. Validasi Peta

ahan petaa hasili kepadantah kec.Selapan

ntukpaikan

padantah kab.

Pembuatan PetaDesa:

4. Digitasi Petadesa denganGIS

9

KI



10

3.2.1. Sosialisasi dan Koordinasi

Sosialisasi kegiatan sebagai awal pengkoordinasian kegiatan penataan batas desapartisipatif dilakukan kepada Pokja-3 Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 9 Maret2006, pada kesempatan yang sam dilakukan pertemuan serta diskusi dengan Kepala DinasKehutanan kabupaten Ogan Komering Ilir selaku Sekretaris Dewan Multistakeholders Forum.Sosialisasi dan koordinasi juga dilakukan kepada Bagian Tata Pemerintahan Setda KabupatenOgan Komering Ilir.

Pada tanggal 13 Maret 2006, sosialisasi dan koordinasi dilakukan kepada Asisten ISetda Kabuapaten Ogan Komering Ilir yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan MultiStakeholder Forum. Pada kesempatan yang sama sosialisasi dan koordinasi penataan batasdesa di teruskan ke instansi teknis yakni Kantor Petanahan Nasional Kab. OKI.

3.2.2. Sosialisasi Penataan Batas Administrasi Wilayah Desa di Desa UjungTanjung

Pelaksanaan sosialisasi Penataan Batas Administrasi Wilayah Desa dalamperencanaan tata guna lahan desa yang dilaksanakan di rumah Kepala Desa UjungTanjung pada tanggal 16 Maret 2006 dengan dihadiri oleh 14 orang anggota timpengarah dan tim teknis tata guna lahan desa.

Kegiatan tersebut dimulai dengan review perencanaan partisipatif tata gunalahan dan batas desa oleh tim SSFFMP. Kegiatan perencanaan partisipatif tata gunalahan desa yang telah di mulai sejak tahun 2005 lalu menghasilkan beberapa capaianyang diantaranya berupa kalender musim, bagan kelembagaan desa, sketsa desa danrencana partisipatif tataguna lahan desa yang diharapkan dapat mencegah kebakaranhutan dan lahan. Beberapa rekomendasi dari beberapa kegiatan yang telahdilaksanakan adalah perlunya dilakukan kegiatan Penataan Batas Administrasi WilayahDesa yang merupakan hasil pemetaan partisipatif desa Ujung Tanjung KecamatanTulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan desa-desa sempadannya yangjuga masuk kedalam wilayah Kecamatan Tulung Selapan, juga pemetaan tata gunalahan desa yang memenuhi standar pemetaan / kartografis.

3.2.3. Sosialisasi Penataan Batas Administrasi Wilayah Desa di KecamatanTulung Selapan

Kegiatan sosialisasi penataan batas administrasi wilayah desa pada tingkatkecamatan dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2006 di kantor Kecamatan TulungSelapan. Sosialisasi ini dilakukan dalam rangka memberikan penjelasan tentangpenataan batas administrasi wilayah desa secara partisipatif di desa Ujung Tanjungkepada empat desa sempadannya serta membangun kesepakatan awal antar desauntuk melakukan penataan batas.

Pada proses ini South Sumatra Forest Fire Management Project bersama denganBagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir dn Pokja – 3 Ogan KomeringIlir dan lembaga lainnya melakukan sosialisasi dan sharing mengenai rencana penataan batasdesa di Desa Ujung Tanjung.



11

3.2.4. Mediasi Penataan Batas Administrasi Wilayah Desa Ujung Tanjung

Mediasi penataan batas Desa Ujung Tanjung diselenggarakan di aula kantor KecamatanTulung Selapan pada tanggal 19 April 2006 yang dihadiri oleh perwakilan dari KecamatanTulung Selapan, Koramil dan Kapolsek Tulung Selapan, pemerintah desa dan tim desa dariUjung Tanjung, Tulung Selapan Ilir, Tulung Selapan Ulu, Simpang Tiga dan Lebung Gajah,Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kantor PertanahanKabupaten Ogan Komering Ilir dan South Sumatra Forest Fire Management Project.

Kegiatan dilakukan dalam rangka menentukan dokumen dan data yang akan dijadikanpedoman dasar penetapan dan penegasan pengambilan titik batas wilayah desa di lapangan.Mediasi ini menghasilkan kesepakatan antara Desa Ujung Tanjung dengan Desa TulungSelapan Ilir, Simpang Tiga dan Lebung Gajah yang dirumuskan dalam berita acarakesepakatan. Kesepakatan batas desa antara Desa Ujung Tanjung dan Tulung Selapan Uludisepakati tanggal 27 Juni 2006 melaui proses mediasi yang di lakukan oleh Camat TulungSelapan.

3.2.5. Pelacakan Batas dan Pemasangan Tanda Batas Sementara

Pelacakan batas Desa Ujung Tanjung dengan desa sempadannya dilaksanakan secarabersama oleh Tim Teknis Desa bersama dengan pemerintah desa, perwakilan KecamatanTulung Selapan, Perwakilan Polsek dan Koramil Tulung Selapan di fasilitasi oleh SouthSumatra Forest Fire Management Project dan Watala. Secara teknis kegiatan pelacakan batasdimaksudkan untuk mencari posisi / koordinat batas desa dilapangan berdasarkan peta kerjadan berita acara hasil mediasi penataan batas desa tanggal 19 April 2006. Kegiatan pelacakanbatas desa dilapangan meliputi rangkaian kegiatan :

a. Menentukan letak batas secara nyata dilokasi berdasarkan garis batas atauberdasarkan kesepakatan.

b. Kegiatan pelacakan dimulai dari titik awal yang diketahui, kemudian menyusuri garisbatas sampai dengan titik akhir sesuai dengan peta kerja.

c. Sesuai kesepakatan, pada jarak tertentu dapat dipasang tanda batas sementarauntuk memudahkan pemasangan pilar batas sebagai batas tetap.

Hasil pelacakan batas wilayah desa dilapangan (data survey pelacakan) dibuatkanberita acara pelacakan batas wilayah desa yang ditandatangani oleh kepala desa dan BPDdari desa yang berbatasan, Tim Desa dan diketahui oleh kecamatan, Polsek dan KoramilTulung Selapan. Hasil pelacakan batas wilayah desa dilapangan selanjutya dilaporkan TimTeknis kepada Tim Kabupaten.

3.2.5.1. Pelacakan Batas Desa Ujung Tanjung dengan Desa Tulung Selapan Ilir

Berdasarkan berita acara kesepakatan penelitian dokumen batas Desa Ujung Tanjungdengan Desa Tulung Selapan Ilir berada pada :

1. Titik (1) berada 200 meter dari gorong-gorong setunggul.

2. Titik (2) berada 2 kilometer dari titik batas desa Tulung Selapan Ilir dengan SimpangTiga berada di Sungai Selumpur.

Pelacakan batas Desa Ujung Tanjung dengan Desa Tulung Selapan Ilir pada titik (1)dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2006. Pelaksanaan kegiatan pelacakan batas dihadiri olehKepala Desa dan Ketua Badan Perwakilan Desa beserta Tim Teknis Desa dari Desa UjungTanjung dan Desa Tulung selapan Ilir, juga staf Kecamatan Tulung Selapan dan AnggotaPolsek Tulung Selapan.



12

Penentuan lokasi yang akan dipasang pilar batas desa diawali dengan menuju gorong-gorong rumah Setunggul di desa Tulung Selapan Ilir. Lokasi di gorong-gorong Setungguladalah titik awal (bench mark) untuk menarik jarak 200 meter, seperti yang di jelaskan dalamberita acara. Titik (1) ini merupakan koordinat pemasangan pilar batas Desa Ujung Tanjungdengan desa Tulung Selapan ilir. Selanjutnya dari gorong-gorong Setunggul ini denganmenggunakan pita meter di tarik garis sejauh 200 meter. Pengambilan jarak 200 meterdilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, bertujuan untuk memastikan jarak yang telah ditentukanadalah benar 200 meter. Selanjutnya pada titik yang telah ditentukan (berjarak 200 meter darigorong-gorong setunggul) dipasang pilar batas sementara yang terbuat dari kayu denganukuran 20 cm x 20 cm x 100 m. Dengan menggunakan GPS (Global Potitioning System) diperoleh koordinat pilar batas tersebut dan sebagai bukti kekuatan hukum maka di buatlah beritaacara pelacakan batas desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan TimTeknis dari Desa Ujung Tanjung dan Desa Tulung Selapan Ilir. Berita acara ini diketahui olehstaff Kecamatan dan anggota Polsek Tulung Selapan.

Pelacakan batas desa Ujung Tanjung dengan desa Tulung Selapan Ilir pada titik (2)dilakukan pada tanggal 17 Mei 2006. Titik (2) berada di Sungai Selumpur kearah DesaSimpang Tiga dengan melalui jalur sungai yang merupakan batas Desa Tulung Selapan Ilirdengan Desa Simpang Tiga. Untuk menentukan batas Desa Tulung Selapan Ilir dengan DesaUjung Tanjung harus di ketahui letak titik batas desa Simpang Tiga dengan Desa TulungSelapan Ilir. Dari titik yang telah di ketahui tersebut selanjutnya diambil jarak 2 km kearah utara,titik inilah yang menjadi koordinat batas antara Desa Ujung Tanjung dengan Desa TulungSelapan Ilir.

Lokasi pada titik (2) sebagian besar ditumbuhi belukar rawa dengan kedalaman airmencapai 50 centimeter. Menurut tim Desa Tulung Selapan ilir dan Simpang Tiga dilokasi inisebelumnya telah dipasang pilar batas permanen dari beton. Namun pada saat pelacakanbatas hari tersebut pilar batas yang dulu di tanam tidak di temukan. Tingginya kedalaman airdan lokasi yang ditumbuhi semak rawa menyulitkan pencarian pilar yang telah ada. Akhirnyamelalui kesepakatan antar tim desa ditanam pilar batas sementara dengan catatan pada saatair rawa surut dan pilar batas permanen dapat di temukan maka pilar batas sementara tersebutakan di letakan di tempat berdirinya pilar permanen. Kegiatan pelacakan batas desa UjungTanjung dan Tulung Selapan Ilir berakhir pada tanggal 17 Mei 2006 yang ditandai denganpenandatanganan berita acara pelacakan batas desa.

3.2.5.2. Pelacakan Batas Desa Ujung Tanjung Dengan Desa Simpang Tiga

Berdasarkan berita acara kesepakatan penelitian dokumen,batas desa Ujung Tanjungdengan desa Simpang Tiga berada di:

1. Titik (1) koordinat batas desa berada pada batas alam berupa jalur buatan di tariklurus ke arah Utara.

Pelacakan batas Desa Ujung Tanjung dengan Desa Simpang Tiga dilaksanakan padatanggal 18 Mei 2006. Letak pilar batas yang akan ditanam berada di jalur timbunan yangmenghubungkan Desa Ujung Tanjung dengan Desa Simpang Tiga. Pelacakan batas inidilakukan oleh tim desa didampingi oleh South Sumatra Forest Fire Management Project,Watala, staff kecamatan Tulung Selapan dan anggota Polsek Tulung Selapan. Hasil pelacakanbatas desa Ujung Tanjung dengan desa Simpang Tiga dimuat dalam dalam berita acarapelacakan batas yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.



13

3.2.5.3. Pelacakan Batas Desa Ujung Tanjung Dengan Desa Lebung Gajah

Pelacakan batas desa Ujung Tanjung dengan desa Lebung Gajah dilaksanakan padatanggal 21 Mei 2006. Pelacakan batas dimulai dengan mengambil titik koordinat pilar bataspermanen yang telah disepakati yaitu pada tugu batas desa di Tebing Tinggi dilanjutkandengan melacak batas desa di Rimba Tapus. Rimba Tapus adalah nama suatu tempat yangdisepakati oleh Tim Desa Ujung Tanjung dan Desa Lebung Gajah sebagai tempat dipasangpilar batas. Setelah melalui musyawarah antara kedua Tim desa akhirnya diputuskan untukpemasangan pilar batas desa di Rimba Tapus tepatnya di kaki talang kebun Bapak Usup.

Pada tanggal 22 Mei 2006, pelacakan batas dilanjutkan ke Batang Terentang.Gambaran lokasi batang terentang adalah kebun karet muda berumur kira-kira satu tahundengan tutupan semak belukar. Pemasangan pilar di rimba tapus ditanam di kaki talang (batasantara rawa dan lahan darat). Berdasarkan kesepakatan antara ke dua desa pilar batas yangdipasang di Batang Terentang adalah pilar batas antara. Ditempat berdirinya pilar batas desatersebut selanjutnya diambil koordinat menggunakan GPS dilanjutkan denganpenandatanganan berita acara pelacakan batas desa. Batas didaerah rawa diambil 85 ° kerahParit Jepang yang merupakan batas antara Desa Ujung Tanjung, Lebung Gajah dan SimpangTiga.

3.2.5.4. Pelacakan Batas Desa Ujung Tanjung Dengan Desa Tulung Selapan Ulu

Berdasarkan berita acara kesepakatan penelitian dokumen maka koordinat batas DesaUjung Tanjung dengan Desa Tulung Selapan Ulu berada pada:

1. Titik (1) ditarik 100 meter dari titik perbatasan antara Desa Ujung Tanjung dengandesa Tulung Selapan Ilir ke arah Desa Ujung Tanjung (+ 300 meter dari gorong-gorong setunggul) kemudian di tarik lurus ke titik 2.

2. Titik (2) terletak di Tanjung Lekanang (berjarak + 1.200 meter dari Rimba Tapus).

Pelacakan batas dilakukan pada tanggal 13 Juni 2006 dengan melibatkan Tim Teknisdari kedua desa didampingi oleh South Sumatra Forest Fire Management Project dan StafKecamatan Tulung Selapan. Kegiatan ini di tutup dengan penandatanganan berita acarapelacakan batas desa.

3.2.5.5. Asistensi Pelacakan Batas Desa Ujung Tanjung Bersama Tim Kabupaten

Kegiatan pelacakan batas Desa Ujung Tanjung dengan tiga desa sempadannya yakniTulung Selapan Ilir, Simpang Tiga dan Lebung Gajah pada mulanya belum didampingi oleh timkabupaten yang terdiri dari Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Bagian TataPemerintahan Setda Kabupaten Ogan komering Ilir. Sebagai solusinya setelah batassementara dipasang maka tim kabupaten melakukan asistensi bersama dengan South SumatraForest Fire Management Project, Watala dan Tim Teknis Desa Ujung Tanjung.

Asistensi ini dilakukan pada tanggal 24 Mei 2006 dengan melalui beberapa kegiatanantara lain: (1) melakukan pemeriksaan hasil overlay pilar batas ke peta topografi,(2) melakukan wawancara dengan tim desa dan (3) memeriksa keberadaan pilar batas yangtelah dipasang. Pemeriksaan ini sekaligus dalam rangka verifikasi kegiatan penataan batasdesa Ujung Tanjung. Secara umum Tim kabupaten menilai bahwa proses penataan batasdesa Ujung Tanjung telah memenuhi ketentuan yang berlaku.



7

3.2.6. Digitasi dan Legalisasi Peta Hasil Penataan Batas Administrasi Wilayah Desa Ujung Tanjung

Digitasi peta Desa Ujung Tanjung dilakukan di Kantor South Sumatra Forest Fire Management Project dan di Kantor Watala. Data danPeta dasar yang digunakan sebagai sumber peta Desa Ujung Tanjung terdiri dari (1) peta topografi dengan skala 1 : 50.000 helai 2218 – I dan2219 – II, dan (2) data hasil pengukuran / pengambilan koordinat batas Desa Ujung Tanjung.

Peta Desa Ujung Tanjung dibuat dalam Skala 1 : 20.000 dengan sistem koordinat menggunakan proyeksi Tranverse Mercantor.

Tabel 2. Koordinat Batas Desa Ujung Tanjung

Letak KoordinatNomorUrut

NomorKoordinat

Nama Desa YangBersempadan BT LS

Deskripsi LokasiTata Batas

Keterangan

1 P. 1 Lebung Gajah 1050

20’ 33,14’’ 030

13’ 18,30’’ Rimba Tapus Terletak di kaki talang kebun karet bpk.Usup (Ujung Tanjung)


21’ 41,51’’ 030

13’ 06,85’’ Tebing Tinggi Terletak di pinggir jalan desa yangmenghubungkan Ujung Tanjung dan

Lebung Gajah


23’ 31,31’’ 030

13’ 57,54’’ Batang Terentang Berada di kaki talang, tanah genting dikebun Mul

4 P. 4 Lebung Gajah danSimpang Tiga

1050

28’ 23,05’’ 030

13’ 33,13’’ Parit Jepang Berada di sekitar Parit Jepang

5 P. 5 Simpang Tiga 1050

24’ 51,26’’ 030

18’ 12,17’’ Jalur Buatan / Canal Berada di jalan timbunan yangmenghubungkan Desa Ujung Tanjung

dengan Desa Simpang Tiga

6 P. 6 Tullung Selapan Ilir 1050

22’ 57,40’’ 030

20’ 30,84’’ Rawa-Rawa SungaiSelumpur

Titik batas di tarik sepanjang 2 km daripilar batas desa Simpang Tiga dan

Tulung Selapan Ilir



8

Letak KoordinatNomorUrut

NomorKoordinat

Nama Desa YangBersempadan BT LS

Deskripsi LokasiTata Batas

Keterangan

7 P. 7 Tulung Selapan Ilir 1050

19’ 22,15’’ 030

15’ 02,95’’ 200 meter dari gorong-gorong Setunggul

Terletak di jalur buatan/jalan timbunanyang menghubungkan Desa UjungTanjung dengan Kecamatan Tulung

Selapan

8 P. 8 Tulung Selapan Ulu 1050

19’ 25,28’’ 030

15’ 01,80’’ Jalur Buatan Titik batas terletak 150 meter dari pilarbatas Ujung Tanjung dan Tulung

Selapan Ilir

9 P. 9 Tulung Selapan Uludan Lebung Gajah

1050

19’ 54,59’’ 030

13’ 23,41’’ Rawa Rimba Tapus Berada (disepakati) letaknya di lokasirawa Rimba Tapus

10 P. 10 - 1050

22’ 57,58’’ 030

21’ 34,27’’ Pilar Pembantu

Untuk proses legalisasi peta Desa Ujung Tanjung, South Sumatra Forest Fire Management Project terlebih dahulu akan berkoordinasidengan Kecamatan Tulung Selapan dan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir. Peta hasil tata batas desa yang telahdisosialisasikan kembali kepada desa Ujung Tanjung dan empat desa sempadannya (Lebung Gajah, Simpang Tiga, Tulung Selapan Ilir danTulung Selapan Ulu) selanjutnya diserahkan kepada Camat Tulung Selapan untuk disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Tata PemerintahanSetda Kabupaten Ogan Komering Ilir.



9

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#S

S.T

ala

ng

Rim

ba

S.S

elum

pur

S.S

ela

pan

S.Beruang

S.Ujungtanjung

S.Buntuan

Pondokkulit

Tulung Selapan

Buntuan 1

Buntuan 2

Sungai Sekarim 1

Sungaiberingin

Bulakcengal 2

Bulakcengal 1

Simpangtiga

Penggrajian

S.Belidang

Tul Talangpeye

Talangnibul

Ujung Tanjung

Batang Sapil

TULUNG SELAPAN

Tebing Tinggi

Rimba Tapus

Batang Terentang

Parit Jepang

Jalur Buatan

P.9

P.10

P.8

P.1

P.2

P.3

P.4

P.5

P.6

P.7

Parit Jepang

Batang Terentang

Tebing Tinggi

KETERANGAN

Sungai dan anak sungai

Jalan dan jalan setapak

Pemukiman

Batas Desa

SUMBER DATA

1. Peta Topografi JanTop Skala 1 : 50.000 Helai 2218 - I dan 2219 - II

2. Data Hasil Pengukuran Lapangan Batas Desa Ujung Tanjung

LAMPIRAN

NOMOR

TANGGAL

: KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

:

:

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA

DESA

KECAMATAN

KABUPATEN

PROPINSI

LUAS

SKALA

: UJUNG TANJUNG

: TULUNG SELAPAN

: OGAN KOMERING ILIR

: SUMATERA SELATAN

: 11.456 Ha

: 1 : 20.000

U

TB

S

Pilar Batas Desa#S

Nomor

Urut

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nomor

Koordinat

P.1

P.2

P.3

P.4

P.5

P.6

P.7

P.8

P.9

P.10

BUJUR TIMUR

105° 20' 33,14"

105° 21' 41,51"

105° 23' 31,31"

105° 28' 23,05"

105° 24' 51,26"

105° 22' 57,40"

105° 19' 22,15"

105° 19' 25,28"

105° 19' 54,59"

105° 22' 57,58"

LINTANG SELATAN

03° 13' 18,30"

03° 13' 06,85"

03° 13' 57,54"

03° 13' 33,13"

03° 18' 12,17"

03° 20' 30,84"

03° 15' 02,95"

03° 15' 01,80"

03° 13' 23,41"

03° 21' 34,27"

Koordinat

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

Ir. H. ISHAK MEKKI, MM

SOUTH SUMATERA FOREST FIRE MANAGEMENT PROJECT

3°2

0' 3

°20

'

3°1

8' 3

°18'

3°1

6' 3

°16

'

3°1

4' 3

°14'

105°18'

105°18'

105°20'

105°20'

105°22'

105°22'

105°24'

105°24'

105°26'

105°26'

105°28'

105°28'

105°30'

105°30'534000

534000

536000

536000

538000

538000

540000

540000

542000

542000

544000

544000

546000

546000

548000

548000

550000

550000

552000

552000

554000

554000

9630

000 9630000

9632

000 9632000

9634

000 9634000

9636

000 9636000

9638

000 9638000

9640

000 9640000

9642

000 9642000

9644

000 9644000


BAB IV

PEMBELAJARAN DARI PENATAAN BATASADMINISTRASI WILAYAH DESA SECARA


17

Proses penataan batas administrasi wilayah desa secara partisipatif yang telahdilaksanakan South Sumatra Forest Fire Management Project bekerjasama dengan Pokja-3MSF Kabupaten Ogan Komering Ilir, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten OganKomering Ilir, Kecamatan Tulung Selapan, Desa Ujung Tanjung, Desa Lebung Gajah, DesaTulung Selapan Ilir, Desa Tulung Selapan Ulu, WATALA dan Sustainable Nature ManagementConsortium pada prinsipnya merupakan implementasi dari proses penataan batas desaberdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140 / 162 SJTanggal 27 Januari 2004 Perihal Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa.

Secara umum proses penataan batas desa secara partisipatif yang dilakukan di DesaUjung Tanjung cenderung lebih mudah karena masing-masing desa mengetahui dengan jelassejarah (perkembangan) desa mereka semenjak zaman pemerintahan pesirah hingga masasekarang. Hanya saja tidak dilengkapi dengan dokumen kesepakatan yang tertulis tentang tatabatas desa dengan desa sempadannya. Disamping itu pengakuan terhadap batas lahangarapan warga cukup dijunjung tinggi oleh masing-masing desa.

Berita acara kesepakatan tata batas antara desa Desa Ujung Tanjung dengan tiga desasempadannya (Lebung Gajah, Simpang Tiga dan Tulung Selapan Ilir) lahir dari hasilmusyawarah dengan mengacu kepada bukti-bukti historis yang ada dan dari kesepakatan baruyang dibuat tentang tata batas antar desa. Kesepakatan tata batas dengan Desa TulungSelapan Ulu dihasilkan dari proses mediasi yang dibangun secara intensif oleh Camat TulungTulung Selapan beserta stafnya, karena terdapat konflik tata batas antara kedua desa ini. Inimenjadi bukti bahwa peranan camat sangat penting dalam memediasi tercapainya kesepakatantata batas desa untuk desa-desa yang mempunyai konflik/sengketa.

Fasilitasi yang dilakukan South Sumatra Forest Fire Management Project untuk tatabatas desa mendapat respon yang cukup positif dari masing-masing desa, pemerintahkecamatan dan kabupaten. Pemerintah desa berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan kegiatanlokakarya dan pelacakan serta pemasangan pilar batas sementara. Kebutuhan pemerintahdesa untuk menetapkan tata batas desanya sedikit banyak terkait dengan upaya memperjelasbatas administrasi wilayah desa yang dirasa sangat penting bagi masyarakat desa untuk masayang akan datang mengingat mulai banyaknya investor perkebunan yang tertarik untukberinvestasi di sekitar desa mereka. Disamping itu fasilitasi ini juga sangat bersinergis dandengan program yang ada di Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Ogan Komering Iliryakni tentang penataan batas desa.

Proses penataan batas administrasi wilayah desa secara partisipatif yang dibangunbersama pemerintah dan masyarakat ini telah menghasilkan sebuah model penataan batasdesa yang dapat menjadi salah satu acuan bagi pihak pemerintah kabupaten, kecamatan, desaataupun pihak-pihak lainnya dalam memfasilitasi penataan batas desa di wilayah rawan konflikdan kebakaran hutan-lahan.

PARTISIPATIF



LAMPIRAN 1.

Photo Kegiatan Penataan Batas Administrasi Wilayah Desa Secara Partisipatif

Gambar 2.Mediasi Penataan Batas

Administrasi Wilayah Desa UjungTanjung di Kecamatan Tulung

Selapan.

Gambar 1.Pembukaan Lokakarya SosialisasiPemetaan Partisipatif dalamRangka Penataan Batas

18

Administrasi Wilayah Desa.

Gambar 3.Penandatanganan Berita AcaraTentang Kesepakatan Antar DesaUntuk Melakukan Penataan BatasDesa.



19

Gambar 4.Pelacakan dan Pemasangan PilarBatas Sementara Antara DesaUjung Tanjung dan TulungSelapan Ilir..

Gambar 5.Pelacakan dan Pemasangan Pilar

Batas Sementara Antara DesaUjung Tanjung dan Desa Lebung

Gajah.

Gambar 6.Pelacakan dan Pemasangan PilarBatas Sementara Antara DesaUjung Tanjung – Desa TulungSelapan Ilir – Desa SimpangTiga.



Gambar 7.Pelacakan dan Pemasangan PilarBatas Sementara Antara DesaUjung Tanjung danDesa SimpangTiga.

Gambar 8.Pelacakan dan Pemasangan Pilar

Batas Sementara Antara DesaUjung Tanjung danDesa Tulung

Selapan Ulu.

Gambar 9.Asistensi dan VerifikasiPelacakan Batas Wilayah DesaSecara Partisipatif oleh StafBagian Tata Pemerintahan SetdaKab. OKI dan Staf KantorPertanahan Kab. OKI didampingioleh Tim Desa Ujung Tanjung

20

dan SSFFMP.

1. cover lap ut - gfmc...ogan komering ilir, bagian tata pemerintahan setda kabupaten ogan komering...

Documents