1. asuransi kesehatan sosial_fk unswagati_tgl 15 nov 2014
DESCRIPTION
okTRANSCRIPT
Konsep Asuransi Kesehatan Sosial dan Penerapannya dalam Program JKN
Modul I
Tujuan Umum
Mahasiswa memahami konsep asuransi kesehatan sosial dan penerapannya dalam JKN
Tujuan Khusus
1. Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan kembali konsep asuransi kesehatan sosial.
2. Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan kembali penerapan konsep asuransi kesehatan sosial dalam JKN.
TUJUAN
www.bpjs-kesehatan.go.id (021) 500 400 cn
1. Gambaran Umum
2. Definisi dan prinsip-prinsip Asuransi Kesehatan Sosial
3. Konsep asuransi kesehatan
4. Asuransi Kesehatan Sosial dan BPJS Kesehatan
5. Landasan hukum penyelenggaraan BPJS Kesehatan
Pokok-Pokok Materi
www.bpjs-kesehatan.go.id (021) 500 400 cn
Gambaran Umum
www.bpjs-kesehatan.go.id (021) 500 400 cn
MODEL ASURANSI KESEHATAN SOSIAL (MODEL WHO)
5
3 SUB FUNGSI, 7 FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN
6
Jaminan Kesehatan dan SKN
Penelitian
dan
pengem
bangan
kesehatan
Sistem
Kesehatan
Nasional
Upaya
kesehatan
Pem-
biayaan
kesehatan
Sumber
daya
manusia
kesehatan
Sediaan
farmasi,
alat
kesehatan,
dan
makanan;
Manajemen,
informasi,
dan regulasi
kesehatan;
Pember
dayaan
masya
rakat
Tercapainya derajat
kesehatan yang setinggi-tingginya Peraturan Pesiden No. 72 tahun 2012
PENGELOLAAN KES DIKELOMPOKKAN DALAM 7 (TUJUH)
SUB SISTEM
Kondisi Ekonomi Indonesia
• Total Populasi : 237,641,326 (Sensus Nasional 2010)
• Gross national income per capita (PPP international $):
3,600
• Usia Harapan Hidup L/P (tahun) : 66 / 71
• Kematian Balita (per 1 000 balita) : 34 (2007)
• Kematian usia 15 sd 60 tahun L/P (per 1 000 populasi) :
234/143
• Total expenditure untuk kesehatan per capita (Intl $, 2009) :
99
• Total expenditure untuk kesehatan % of GDP (2013) : 2.9 Source; WHO (2012)
www.bpjs-kesehatan.go.id (021) 500 400 cn
www.bpjs-kesehatan.go.id (021) 500 400 cn
PERTUMBUHAN POPULASI INDONESIA
116.9 123.8
116.6 123.7
233.5 247.6
0
100
200
300
2010 2015Po
pu
la
tio
n (M
) Female Population (m)
Male Population (M)
Source: BPS (Central Statistics Bureau)
INDONESIAN POPULATION GROWTH Growth at 6% to 2015
Increasing life expectancy will create demand for chronic therapies
The elderly population increase in the next 5 years
0 to 1010 to 1920 to 2930 to 3940 to 4950 to 5960 to 69
70+2010 2015
DISTRIBUSI POPULASI INDONESIA
42.0% 48.3% 54.2% 59.5%
58.0% 51.7% 45.8% 40.5%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2005 2010 2015
Po
pu
latio
n S
plit b
y
Urb
an
/Ru
ra
l (%
)
Rural
Urban
Populasi Indonesia bergerak mengarah ke urban
2000 2010 2005 2015
www.bpjs-kesehatan.go.id (021) 500 400 cn
PERTUMBUHAN EKONOMI
INDONESIA
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Indonesia Emerging/Developing Economies ASEAN
Indonesia real GDP grow faster than ASEAN and emerging/developing
economies … % GDP growth (real) 2007 - 2014
www.bpjs-kesehatan.go.id (021) 500 400 cn
BELANJA KESEHATAN INDONESIA
Source: 1Worldbank report, WHO Global Atlas, Datamonitor
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
% GDP spent on healthcare growing 2013: 2.9% of GDP (USD 44
per capita)
www.bpjs-kesehatan.go.id (021) 500 400 cn
Source: 1Worldbank report, WHO Global Atlas, Datamonitor
…% spend is low compared to peer
countries % GDP Spent on Healthcare, comparative
0
2
4
6
8
Vie
tnam
Wor
ld A
vg
Mal
aysi
a
Phi
lippi
nes
Thai
land
Sin
gapo
re
Indo
nesi
a
Mya
nmar
BELANJA KESEHATAN ANTAR NEGARA
www.bpjs-kesehatan.go.id (021) 500 400 cn
Kurang dari 50% dari populasi Indonesia yang memiliki Asuransi Kesehatan Out of Pocket Market
~45% insured
~55% fully out of pocket
Public Insurance (ASKES) Civil servants and army retirements (about 19 million insured) • Essential Drug Lists focusing on both
branded Gx and originator drugs • 20-30% discount to Ministry National
Prices
Jamkesmas/Jamkesda Basic coverage scheme for the poor (about 80 million insured) • Essential Drug Lists focusing on low-
cost medicines • Very low (close to zero) originator sales • 80-90% discount to MNC prices
Private Insurance e.g. Jamsostek, In-Health, etc. (about 9 million insured) • Fully reimbursed • Presence of Essential Drug Lists
Indonesian population healthcare coverage 100% = 236 million
Source: IMS Prognosis 2011-2015 report; Indonesia TGP
www.bpjs-kesehatan.go.id (021) 500 400 cn
www.bpjs-kesehatan.go.id (021) 500 400 cn
(sd 2013)
Kementerian Tenaga Kerja
Kementerian Keuangan
Kementerian Kesehatan
Kementerian Pertahanan
* sd th 2013 : 4 pengelola utama askessos ** Menyatukan 4 sistem 1 sistem / JKN
Definisi dan prinsip-prinsip
Asuransi Kesehatan Sosial
www.bpjs-kesehatan.go.id (021) 500 400 cn
Sistem Pembiayaan Pelayanan Kesehatan
(Health Care Financing System)
Definisi:
Sistem yang menjamin ketersediaan sumber dana untuk pelayanan kesehatan serta menjamin agar semua penduduk memiliki akses kepada pelayanan kesehatan publik yang efektif baik yang bersifat UKP maupun UKM (WHO, 2000)
Kolekting Kontribusi
(Revenue Collection)
Pengelompokkan Resiko
(Pooling Risk)
Pembayaran Provider
(Purchasing)
Tersedianya sumber dana
Tersedianya manfaat bagi peserta secara efisien dan efektif
Tersedianya pola dan besaran pembayaran bagi provider
www.bpjs-kesehatan.go.id (021) 500 400 cn
Health Care Financing System
Model Pembiayaan Pelayanan Kesehatan
❶ Pembiayaan berbasis pajak (Tax Based)
❷ Pembiayaan berbasis asuransi (Insurance Based):
Asuransi Kesehatan Sosial (Social Health Insurance) Asuransi Kesehatan Komersial (Private Health Insurance)
❸ Pembiayaan swadaya : Out of Pocket, Medical Saving Account
Pembiayaan berbasis azas solidaritas
(Norman & Thomas, 2008)
Pembiayaan berbasis azas non-solidaritas
Tax based , Social Health Insurance
Private Health Insurance, OOP, MSA
www.bpjs-kesehatan.go.id (021) 500 400 cn
Model pembiayaan*: Asuransi Kesehatan Sosial
• Asuransi : Pengelolaan dengan prinsip keekonomian
• Sosial : Pengelolaan dengan konsep redistribusi kesejahteraan
Asuransi Kesehatan Sosial
*UU No. 40/2004 Pasal 19
(Definisi dan prinsip-prinsip Asuransi Kesehatan Sosial)
• Manfaat hanya untuk peserta yang membayar • Ada pembayaran Kontribusi • Hukum Bilangan Banyak
• Partisipasi pekerja • Partisipasi pemberi kerja • Subsidi silang (Besaran premi sesuai prosentase pendapatan/progresif) • Manfaat yang sama • Kepesertaaan bersifat wajib • Pengelolaan bersifat non-profit
www.bpjs-kesehatan.go.id (021) 500 400 cn
Sejarah Asuransi Kesehatan Sosial
(Definisi dan prinsip-prinsip Asuransi Kesehatan Sosial)
“Imperial Decree” (Kaiserliche Botschaft)
• Dimulai tahun 1883 oleh Kanselir Bismarck di Jerman
• Manfaat pelayanan kesehatan serta manfaat uang tunai untuk mengganti pendapatan peserta selama menderita sakit (Bodenheimer & Grumbach,1992)
www.bpjs-kesehatan.go.id (021) 500 400 cn
Tahun 1968
Kementerian Kesehatan Indonesia membentuk BPDPK, selaku pengelola jaminan kesehatan sosial pegawai negeri sipil.
Sejarah Asuransi Sosial di Indonesia
(Definisi dan prinsip-prinsip Asuransi Kesehatan Sosial)
www.bpjs-kesehatan.go.id (021) 500 400
Tahun 1908
Gerakan pemuda Boedi Oetomo
Tahun 1912
Pengurus Boedi Oetomo memprakarsai terbentuknya perusahaan asuransi (awalnya bagi para guru pribumi), manfaat uang tunai bagi anggota yang tidak lagi produktif (usia lanjut/meninggal dunia)
Komparasi Prinsip Pelaksanaan
(Definisi dan prinsip-prinsip Asuransi Kesehatan Sosial)
• Asuransi wajib
(compulsory)
• Dibiayai melalui iuran
peserta
• Solidaritas sosial
• Self government
• Free movement
(Portabilitas)
• Kesetaraan
• Gotong-royong
• Nirlaba • Keterbukaan
• Kehati-hatian • Akuntabilitas
• Portabilitas • Kepesertaan bersifat wajib
• Dana amanat • Hasil pengelolaan Dana
Jaminan Sosial dipergunakan
seluruhnya untuk
pengembangan program dan
untuk
Jerman Indonesia
www.bpjs-kesehatan.go.id (021) 500 400 cn
Faktor Penentu Keberhasilan
(Definisi dan prinsip-prinsip Asuransi Kesehatan Sosial)
1. Pertumbuhan ekonomi (Tingkat pendapatan masyarakat)
baik
2. Proporsi sektor informal lebih kecil dari sektor formal
3. Sebaran penduduk lebih besar pada wilayah urban
4. Kemampuan fiskal pemerintah (welfare) mendukung
kebutuhan jaminan kesehatan
www.bpjs-kesehatan.go.id (021) 500 400 cn
Kekuatan dan Kelemahan
(Definisi dan prinsip-prinsip Asuransi Kesehatan Sosial)
1. Sumber daya kapital yang
cukup.
2. Pengelolaan dana tidak
tergantung pada proses
negosiasi politik
3. Adanya dimensi redistribusi
kesejahteraan yang besar
4. Dukungan yang kuat dari
masyarakat
1. Peningkatan cakupan kepesertaan
dari kelompok informal memerlukan
ketersediaan finansial yang besar.
2. Dampak negatif terhadap dunia
usaha terkait dengan peningkatan
biaya produksi dan berkurangnya
kemampuan untuk berkompetisi
dan pengembangan produk
3. Kompleksitas pengelolaan .
4. Moral hazard dari peserta
Kekuatan Kelemahan
www.bpjs-kesehatan.go.id (021) 500 400 cn
Konsep asuransi kesehatan
www.bpjs-kesehatan.go.id (021) 500 400 cn
Asuransi Kesehatan
(Konsep Asuransi Kesehatan)
Definisi:
Metode yang digunakan untuk menghindarkan maupun mengurangi dampak resiko finansial yang timbul dari suatu keadaan sakit dimana peserta membayar sejumlah uang sebagai bentuk kontribusi kepada badan penyelenggara yang akan menanggung semua konsekuensi biaya yang diperlukan untuk memulihkan kesehatannya (Bodenheimer & Grumbach,1992)
Bentuk kesepakatan formal antara peserta dan asuradur (badan pengelola)
dimana peserta akan dilindungi oleh sejumlah manfaat yang telah ditetapkan (Wang et al., 2012)
www.bpjs-kesehatan.go.id (021) 500 400 cn
Jenis Asuransi Kesehatan
(Konsep Asuransi Kesehatan Sosial)
Sumber: World Bank, 2012, Health Insurance Handbook
www.bpjs-kesehatan.go.id (021) 500 400 cn
Jenis Asuransi Kesehatan
Sumber Pembiayaan
Pengelolaan Negara
Asuransi Kesehatan Nasional
Pajak (tax) Public Sector Canada, Costa Rica, Perancis, Inggris
Asuransi Kesehatan Sosial
Potongan Gaji pekerja/pemberi kerja
Pengelola Jaminan Sosial, lembaga keuangan, lembaga pembiayaan kesehatan
Columbia, Jerman, Jepang, Korsel, Amerika (medicare), Indonesia
Asuransi Kesehatan Komersial
Premium individual atau pekerja/pemberi kerja
perusahaan asuransi komersial, profit / non profit
Afsel, Amerika
Asuransi Kesehatan Berbasis Komunitas
premium individual dan atau komunitas
asosiasi komunitas China, India, Philippina, Rwanda, Senegal
Keunggulan & Kelemahan
(Definisi dan prinsip-prinsip Asuransi Kesehatan Sosial)
www.bpjs-kesehatan.go.id (021) 500 400 cn
Jenis Asuransi Kesehatan
Keunggulan Tantangan Negara
Pembiayaan Negara (sumber dari penerimaan pajak) negara/daerah)
• cakupan seluruh penduduk • pengumpulan pendapatan progresif (lebih baik)
• potensi besar untuk peningkatan sumber daya
• kebijakan cukup mudah dioptimalkan
• efisiensi administrasi
• subjek pembiayaan harus berhadapan dengan tekanan politis dan ketersediaan penerimaan pajak yang optimal
• berpotensi inefisiensi dalam pembayaran pelkes, karena ketiadaan kompetisi "pengelola sejenis" dan pilihan provider
Inggris, Canada, Costa Rica
Asuransi Kesehatan Nasional (sumber dari potongan gaji/iuran peserta)
• mengoptimalkan sumber daya dari pekerja untuk kesehatan
• pembiayaan fokus untuk kesehatan
• sangat bisa progresif (lebih baik)
• kekuatan terbesar didukung dari cakupan populasi
• keterbatasan cakupan pekerja dari unsur formal sektor
• kurang progresifnya pendapatan sektor pajak
• beban potongan gaji/iuran peserta, mungkin semakin meningkat
• pengelolaan pembiayaan (pengumpulan iuran dan pembayaran pelkes) yang sangat rumit
• pekerja bisa "keluar" dari formal sektor untuk menghindari potongan gaji
Columbia, Jerman, Jepang, Korsel, Amerika (medicare), Indonesia
Keunggulan & Kelemahan
(Definisi dan prinsip-prinsip Asuransi Kesehatan Sosial)
www.bpjs-kesehatan.go.id (021) 500 400 cn
Jenis Asuransi Kesehatan
Keunggulan Tantangan Negara
Asuransi Kesehatan Komersial (sumber dari premium peserta)
• proteksi untuk high income • dapat dikolaborasi dengan jaminan sosial dapat dikelola oleh asuransi kesehatan provesional secara regional
• keterbatasan cakupan peserta dengan higher income
• keterbatasan benefit (misal untuk mencakup yang berbiaya tinggi, preventif)
• memungkinkan peredaan jaminan tergantung premium biaya administrasi tinggi
Afsel, Amerika
Asuransi Kesehatan Berbasis Komunitas (sumber dari premium peserta/komunitas)
• mencakup low income dan informal sektor
• memungkinkan dengan mekanisme asuransi sosial atau iuran sukarela
• dapat difasilitasi donasi pemerintah atau sumber lain dengan sasaran populasi tertentu
• keterbatasan finansial risiko tidak sustain besar (kolaps)
• pengecualian orang miskin tanpa subsidi
• keterbatasan akses jaminan kesehatan
• perlu dukungan kuat (politis dan financial) untuk luas cakupan
China, India, Philippina, Rwanda, Senegal
Asuransi Kesehatan Sosial dan
BPJS Kesehatan
www.bpjs-kesehatan.go.id (021) 500 400 cn
"Negara mengembangkan sistem
jaminan sosial bagi seluruh rakyat
dan memberdayakan masyarakat
yang lemah dan tidak mampu
sesuai dengan martabat
kemanusiaan".
+
“Setiap orang berhak atas
Jaminan Sosial yang
memungkinkan
pengembangan dirinya secara
utuh sebagai manusia yang
bermanfaat".
Pasal 34 ayat 2 UUD 45 Pasal 28 H ayat 3 UUD 45
Wujud tanggung jawab negara Hak konstitusional setiap orang
Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur
Perintah Konstitusi Tentang Jaminan Sosial
(Asuransi Kesehatan Sosial, BPJS Kesehatan dan BPJS Kesehatan)
www.bpjs-kesehatan.go.id (021) 500 400 cn
Pasal 60 ayat (3): ”Pada saat BPJS Kesehatan mulai BEROPERASI ….ASKES sebagai BADAN PELAKSANA”
Undang-Undang
(Asuransi Kesehatan Sosial, BPJS Kesehatan dan BPJS Kesehatan)
www.bpjs-kesehatan.go.id (021) 500 400 cn
www.bpjs-
kesehatan.go.id
PERATURAN PELAKSANAAN
1. UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
2. UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
- PERATURAN PEMERINTAH 8 - PERATURAN PRESIDEN 7 - KEPUTUSAN PRESIDEN 1 - PERATURAN MENTERI 5 - KEPUTUSAN MENTERI 5 - SURAT EDARAN MENTERI 3 - PERATURAN OJK & BPJS 3
Transformasi Jaminan Kesehatan Indonesia Universal Healthcare Coverage in 2014
• Roap Map DJSN mentargetkan cakupan seluruh penduduk Indonesia memiliki jaminan kesehatan mulai 2014.
• Undang Undang No. 40/2004 tentang sistem jaminan sosial nasional (SJSN)
• Undang Undang No. 24/2011 tentang BPJS
• Target Utama Penyatuan pembiayaan di 2014
• ASKES SOSIAL
• Jamkesmas
• TNI
• POLRI
• JAMSOSTEK
www.bpjs-kesehatan.go.id (021) 500 400 cn
TRANSFORMASI SISTEM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL Sistem Jaminan Sosial Nasional – Universal Health Coverage 2014
PT JAMSOSTEK
PT ASKES
PT TASPEN
PT ASABRI
Dewan Jaminan Sosial Nasional (National Social Security Council)
BPJS Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan
PT
JAM
SOST
EK
PT
ASK
ES
PT
TASP
EN
PT
ASA
BR
I
KEMENKES - JAMKESMAS
JAM
KES
MA
S
Less fortunate/Poor
Employee – Health, Accident & Pension fund
Civil servants & Military Retirement
Pension for civil servants
Active Military Health Non-Health
Current Mulai 2014 penyatuan organisasi
www.bpjs-kesehatan.go.id (021) 500 400 cn
Penyelenggaraan Program Jaminan
Kesehatan BPJS Kesehatan
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
BPJS Kesehatan
Penyelenggaraan Program
Jaminan Kesehatan Nasional
Transformasi BPJS Kesehatan menjadi
BPJS Kesehatan
Renstra PT Askes 2009-2013
Renstra PT Askes Transformasi
Agt 2012 – Des 2013
Renstra BPJS Kesehatan
2014-2019
• PT ASKES
• PASIF
UU SJSN
• TRANSFORMASI
• ADAPTIF
UU BPJS
• BUBAR • BPJS KES
beroperasi
PERPEL
LENGKAP
www.bpjs-kesehatan.go.id (021) 500 400 cn
Landasan hukum penyelenggaraan
JKN yang dikelola oleh
BPJS Kesehatan
www.bpjs-kesehatan.go.id (021) 500 400 cn
Dewan Komisaris dan Direksi ditugasi untuk :
1. Menyiapkan operasional BPJS Kesehatan
2. Menyiapkan pengalihan aset, liabilitas, pegawai, serta
hak dan kewajiban ke BPJS Kesehatan
UU No 24/2011 Pasal 58
Ketentuan Penutup
Perintah Transformasi
(Asuransi Kesehatan Sosial, BPJS Kesehatan dan BPJS TK)
www.bpjs-kesehatan.go.id (021) 500 400 cn
Tugas BPJS Kesehatan ……. …….
1. BPJS Kesehatan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014
2. Sejak beroperasinya BPJS Kesehatan maka :
a. Kemenkes tidak lagi menyelenggarakan program Jamkesmas
b. Kementrian Pertahanan, TNI dan POLRI tidak lagi
menyelenggarakan program pelayanan kesehatan
c. PT Jamsostek (Persero) tidak lagi menyelenggarakan program
jaminan pemeliharaan kesehatan
UU No 24/2011 Pasal 60
Ketentuan Penutup
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling
lama 1 (satu) tahun untuk peraturan yang mendukung beroperasinya
BPJS Kesehatan
UU No 24/2011 Pasal 70
Perintah Transformasi
(Asuransi Kesehatan Sosial, BPJS Kesehatan dan BPJS Kesehatan)
www.bpjs-kesehatan.go.id (021) 500 400 cn
Penyiapan operasional BPJS Kesehatan
Penyusunan sistem dan prosedur operasional BPJS Kesehatan
Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan jaminan kesehatan
Penyesuaian program JK untuk peserta BPJS Kesehatan
Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk pengalihan program jaminan
kesehatan
Menyiapkan pengalihan aset, liabilitas, pegawai, hak & kewajiban BPJS Kesehatan
ke BPJS Kesehatan
Menunjuk KAP untuk melakukan audit atas laporan keuangan penutup BPJS
Kesehatan dan pembuka BPJS Kesehatan
Menyusun laporan keuangan penutup BPJS Kesehatan dan pembuka BPJS
Kesehatan
Penyiapan BPJS Kesehatan
(Asuransi Kesehatan Sosial, BPJS Kesehatan dan BPJS Kesehatan)
www.bpjs-kesehatan.go.id (021) 500 400 cn
BPDPK
PHB
PT ASKES
BPJS KESEHATAN
Tahun 1968
Keppres 230/1968
Peserta : PNS, P Pensiun
Sistem : Reimbursement Tahun 1984
PP 23/1984
Peserta : PNS, Penerima Pensiun
Veteran, Pensiunan TNI/POLRI
Sistem: Managed Care
Tahun 1992
PP 69/1991 dan PP 6/1992
Peserta : PNS dan Penerima Pensiun
Veteran, Pensiunan TNI/POLRI
dan Badan Usaha Lainnya
Sistem : Managed Care
Tahun 2014
UU 24 tahun 2011
Peserta : Peserta Askes,
Jamkesmas, TNI/POLRI,
Jamsostek dan
seluruh masyarakat
Sistem : Managed Care
Sejarah BPJS Kesehatan
(Landasan hukum penyelenggaraan bisnis BPJS Kesehatan
www.bpjs-kesehatan.go.id (021) 500 400 cn
Tugas BPJS Kesehatan
(Landasan hukum penyelenggaraan bisnis BPJS Kesehatan)
1) Menyelenggarakan asuransi kesehatan yang bersifat menyeluruh
(komprehensif) bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan
Perintis Kemerdekaaan beserta Keluarganya
2) Menyelenggarakan asuransi kesehatan bagi Pegawai dan Penerima Pensiun
Badan Usaha dan Badan lainnya
3) Menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang telah
membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah sesuai dengan
Prinsip Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional
www.bpjs-kesehatan.go.id (021) 500 400 cn
Tugas BPJS Kesehatan
(Landasan hukum penyelenggaraan bisnis BPJS Kesehatan)
4) Melakukan kegiatan investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan
5) Dengan perluasan kepesertaan BPJS Kesehatan, membentuk Divisi
Pemasaran yang khusus menangani peserta Askes dari Badan Usaha lainnya,
yaitu BUMN, BUMD, perusahaan swasta :
Divisi ditingkatkan menjadi Strategic Business Unit (SBU)
Menjadi PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (PT. AJII) tahun 2009
sampai dengan saat ini
www.bpjs-kesehatan.go.id (021) 500 400 cn
Terima Kasih
www.bpjs-kesehatan.go.id (021) 500 400 cn