1. asp pendahuluan
TRANSCRIPT
-
7/24/2019 1. ASP Pendahuluan
1/21
PENDAHULUANPENDAHULUAN
AuditAudit SektorSektor PublikPublik
(ASP)(ASP)
-
7/24/2019 1. ASP Pendahuluan
2/21
MateriMateri
PengertianPengertian AuditAudit SektorSektor PublikPublik
PerbedaanPerbedaan AuditAudit SektorSektor PublikPublik dengandenganKomersialKomersial
LatarLatar BelakangBelakang ReformasiReformasi ManajemenManajemenKeuanganKeuangan PemerintahPemerintah
JenisJenis PemeriksaanPemeriksaan
PengawasanPengawasan oleholeh APIPAPIP
GambaranGambaran UmumUmum KuliahKuliah ASPASP
-
7/24/2019 1. ASP Pendahuluan
3/21
PengertianPengertian AuditAudit
SuatuSuatu prosesproses pengumpulanpengumpulan dandanpengevaluasianpengevaluasian bahanbahan buktibukti daridariinformasiinformasi yangyang dilakukandilakukan oleholeh orangorang
yangyang kompetenkompeten dandan independenindependen,,untukuntuk menentukanmenentukan dandan melaporkanmelaporkantingkattingkat kesesuaiankesesuaian antaraantara informasiinformasi
tersebuttersebut dengandengan kriteriakriteria yangyang telahtelah
ditetapkanditetapkan..
-
7/24/2019 1. ASP Pendahuluan
4/21
SektorSektor PublikPublik(Broadbent(Broadbent dandan Guthrie)Guthrie)
DitinjauDitinjau daridari karakteristikkarakteristik aktivitasaktivitas::
AktivitasAktivitas--aktivitasaktivitas yangyang didanaididanai oleholeh pemerintahpemerintah daridari hasilhasilpungutanpungutan pajakpajak ((termasuktermasuk hutanghutang yangyang kemudiankemudian dilunasidilunasidengandengan menggunakanmenggunakan pajakpajak))
AktivitasAktivitas--aktivitasaktivitas penyediaanpenyediaan layananlayanan yangyang bersifatbersifat
monopolistikmonopolistik yangyang dipandangdipandang sebagaisebagai bagianbagian daridariinfrastrukturinfrastruktur masyarakatmasyarakat yangyang pendanaannyapendanaannya sebagiansebagiandisediakandisediakan oleholeh pemerintahpemerintah
DitinjauDitinjau daridari sisisisi kepemilikankepemilikan
SegalaSegala sesuatusesuatu yangyang dimilikidimiliki masyarakatmasyarakat secarasecara umumumum,,
bukannyabukannya pemegangpemegang sahamsaham,, termasuktermasuk perusahaanperusahaan--perusahaanperusahaan yangyang dimilikidimiliki oleholeh pemerintahpemerintah
-
7/24/2019 1. ASP Pendahuluan
5/21
KarakteristikKarakteristik SektorSektor PublikPublik((HandjariHandjari))
SektorSektor yangyang mengelolamengelola kekayaankekayaan//rumahrumah tanggatangga negaranegara yangyangsangatsangat besarbesar ((makromakro)) dibandingkandibandingkan dengandengan entitasentitas sektorsektorperusahaanperusahaan ((mikromikro))
PencatatanPencatatan atauatau akuntansinyaakuntansinya tidaktidak memperhitungkanmemperhitungkan atauataumenghitungmenghitung labalaba atauatau rugirugi tetapitetapi defisitdefisit atauatau surplussurplus sejalansejalan
dengandengan penekananpenekanan padapada pendapatanpendapatan dandan belanjabelanja PemilikPemilik kekayaankekayaan adalahadalah masyarakatmasyarakat atauatau orangorang banyakbanyak
((publikpublik)) sehinggasehingga pemerintahpemerintah sebagaisebagai pengelolanyapengelolanyasebenarnyasebenarnya diawasidiawasi oleholeh masyarakatmasyarakat atauatau orangorang banyakbanyakmelaluimelalui perwakilannyaperwakilannya didi legislatiflegislatif
PengelolanyaPengelolanya wajibwajib menyusunmenyusun pertanggungjawabanpertanggungjawaban secarasecara
transparantransparan kepadakepada publikpublik
-
7/24/2019 1. ASP Pendahuluan
6/21
Ruang Lingkup Keuangan Negara
UU NO 17 TAHUN 2003 UU NO 31 TAHUN 1999
JO.UU NO 20 TAHUN 2001
1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan danmengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas
layanan umum pemerintahan negara dan membayartagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan Negara;4. Pengeluaran Negara;
5. Penerimaan Daerah;6. Pengeluaran Daerah;7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri
atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga,piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai
dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada
perusahaan negara/perusahaan daerah;8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah
dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahandan/atau kepentingan umum;
9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh denganmenggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun,
yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan,termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negaradan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
2. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan
pertanggungjawaban Badan Usaha Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan,badan hukum, dan perusahaan yangmenyertakan modal negara, atauperusahaan yang menyertakan modal pihak
ketiga berdasarkan perjanjian denganNegara.
1. dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban pejabat lembagaNegara, baik di tingkat pusat maupun di
daerah;
-
7/24/2019 1. ASP Pendahuluan
7/21
AuditAudit SektorSektor PublikPublik vsvs SwastaSwasta
Sektor Publik Sektor Swasta
Obyek
Auditor
Standar
Jenis audit
Pengguna
-
7/24/2019 1. ASP Pendahuluan
8/21
SejarahSejarah//PerkembanganPerkembangan
KemerdekaanKemerdekaan UUD 1945UUD 1945
RepublikRepublik IndonesiaIndonesia SerikatSerikat 19491949
UndangUndang--undangundang DasarDasar SerikatSerikat 19501950
DekritDekrit PresidenPresiden 55 JuliJuli 19591959
UUD 1945UUD 1945
UUD 1945UUD 1945 AmandemenAmandemen
-
7/24/2019 1. ASP Pendahuluan
9/21
REFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH
PAKET PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG
KEUANGAN NEGARA
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2004
-
7/24/2019 1. ASP Pendahuluan
10/21
Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang
Nomor 17 Tahun 2003, Keuangan Negara harusdikelola secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,transparan, dan bertanggung jawab denganmemperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Pengelolaan dimaksud mencakup keseluruhankegiatan di bidang keuangan negara yang meliputi
perencanaan, penguasaan, penggunaan,
pengawasan, dan pertanggungjawaban
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
-
7/24/2019 1. ASP Pendahuluan
11/21
PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka:
1. Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggung jawab dari segi manfaat/hasil (outcome)atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang
APBN/Peraturan Daerah tentang APBD.
2. Pimpinan unit organisasi kementrian negara/lembaga bertanggung jawab dari
segi barang dan/atau jasa yang disediakan (output) atas pelaksanaankegiatan yang ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN, demikian pulaKepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaankegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
Terdapat sanksi yang berlaku bagi Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota, serta Pimpinan Unit Organisasi Kementrian Negara/Lembaga/SatuanKerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangankebijakan/kegiatan yang telah ditetapkan dalam UU tentang
APBN/Peraturan Daerah tentang APBD. Ketentuan sanksi tersebutdimaksudkan sebagai upaya preventif dan represif, serta berfungsi sebagai
jaminan atas ditaatinya Undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentangAPBD yang bersangkutan.
-
7/24/2019 1. ASP Pendahuluan
12/21
PemeriksaanPemeriksaan
UUD 1945UUD 1945 Pasal 23 Ayat (5)Pasal 23 Ayat (5):: PemeriksaanPemeriksaanatas pengelolaan dan tanggung jawabatas pengelolaan dan tanggung jawabkeuangan negara dilaksanakan oleh Badankeuangan negara dilaksanakan oleh BadanPemeriksa Keuangan yang bebas danPemeriksa Keuangan yang bebas dan
mandirimandiri
UU no 17/2003UU no 17/2003 pasalpasal 33:33: PemeriksaanPemeriksaanpengelolaanpengelolaan dandan pertanggungjawabanpertanggungjawabankeuangankeuangan negaranegara diaturdiatur dalamdalam undangundang--
undangundang tersendiritersendiri
-
7/24/2019 1. ASP Pendahuluan
13/21
PemeriksaanPemeriksaan
UU no 15/2004UU no 15/2004 tentangtentang PemeriksaanPemeriksaan PengelolaanPengelolaandandan TanggungTanggung JawabJawab KeuanganKeuangan NegaraNegara
PasalPasal 22 ayatayat 2: BPK2: BPK melaksanakanmelaksanakan pemeriksaanpemeriksaan atasataspengelolaanpengelolaan dandan tanggungtanggung jawabjawab keuangankeuangan negaranegara
UU no 15/2006UU no 15/2006 tentangtentang BadanBadan PemeriksaPemeriksa KeuanganKeuangan(BPK)(BPK)
PasalPasal 66 ayatayat 1: BPK1: BPK bertugasbertugas memeriksamemeriksa pengelolaanpengelolaan dandantanggungtanggung jawabjawab keuangankeuangan negaranegara yangyang dilakukandilakukan oleholehPemerintahPemerintah PusatPusat,, PemerintahPemerintah Daerah,Daerah, LembagaLembaga NegaraNegaralainnyalainnya, bank Indonesia,, bank Indonesia, BadanBadan UsahaUsaha MilikMilik Negara,Negara, BadanBadan
LayananLayanan UmumUmum,, BadanBadan UsahaUsaha MilikMilik Daerah,Daerah, dandan lembagalembagaatauatau badanbadan lain yanglain yang mengelolamengelola keuangankeuangan negaranegara
-
7/24/2019 1. ASP Pendahuluan
14/21
DEFINISI-DEFINISI
Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasiyang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan
standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas,dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara
Pemeriksaan keuangan negara adalah meliputi pemeriksaan ataspengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab
keuangan negara
-
7/24/2019 1. ASP Pendahuluan
15/21
DEFINISI-DEFINISI
Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabatpengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan
kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,pengawasan,dan pertanggungjawaban
Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah
untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taatpada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan
transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
-
7/24/2019 1. ASP Pendahuluan
16/21
RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN
BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni:
Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan
[pemerintah pusat dan pemerintah daerah]. Pemeriksaan keuangan ini
dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentangtingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan
pemerintah.
Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangannegara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi sertapemeriksaan aspek aktivitas.
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang
dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan danpemeriksaan kinerja. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputiantara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan,
pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalianintern pemerintah.
-
7/24/2019 1. ASP Pendahuluan
17/21
Pelaksanaan pemeriksaan didasarkan pada suatu standar
pemeriksaan. Standar dimaksud disusun oleh BPK denganmempertimbangkan standar di lingkungan profesi audit secara
internasional. Sebelum standar dimaksud ditetapkan, BPK
perlu mengkonsultasikannya dengan pihak pemerintah sertadengan organisasi profesi di bidang pemeriksaan. Saat ini
standar pemeriksaan dimaksud sedang dalam prosespenyusunan (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara/SPKN),
dan selama SPKN tersebut belum secara resmi diberlakukan
maka dalam melakukan pemeriksaan digunakan Standar AuditPemerintahan (SAP) tahun 1995 sebagai standar audit
keuangan negara.
STANDAR PEMERIKSAAN
-
7/24/2019 1. ASP Pendahuluan
18/21
PengawasanPengawasan oleholeh APIPAPIP
PP no 60/2008PP no 60/2008 tentangtentang SistemSistemPengendalianPengendalian InternIntern PemerintahPemerintah
PasalPasal 4747 ayatayat 2:2: UntukUntuk memperkuatmemperkuat
dandan menunjangmenunjang efektivitasefektivitas SistemSistemPengendalianPengendalian InternIntern dilakukandilakukan
pengawasanpengawasan internintern atasataspenyelenggaraanpenyelenggaraan tugastugas dandan fungsifungsi
instansiinstansi pemerintahpemerintah termasuktermasukakuntabilitasakuntabilitas keuangankeuangan negaranegara
-
7/24/2019 1. ASP Pendahuluan
19/21
PengawasanPengawasan oleholeh APIPAPIP
PasalPasal 4848 ayatayat 1:1: PengawasanPengawasan interninterntersebuttersebut dilakukandilakukan oleholeh aparataparatpengawasanpengawasan internintern pemerintahpemerintah (APIP)(APIP)
PasalPasal 4848 ayatayat 2: APIP2: APIP melakukanmelakukanpengawasanpengawasan internintern melaluimelalui audit,audit,
reviureviu,, evaluasievaluasi,, pemantauanpemantauan dandankegiatankegiatan pengawasanpengawasan lainnyalainnya..
-
7/24/2019 1. ASP Pendahuluan
20/21
LingkupLingkup PembahasanPembahasan ASPASP
PendahuluanPendahuluan
OrganisasiOrganisasi PemeriksaPemeriksa [BPK],[BPK], PemeriksaPemeriksa,, KodeKode EtikEtikdandan StandarStandar PemeriksaanPemeriksaan
JenisJenis PemeriksaanPemeriksaan dandan StandarStandar UmumUmum
PemeriksaanPemeriksaan KeuanganKeuangan PemeriksaanPemeriksaan KinerjaKinerja
PengawasanPengawasan oleholeh APIPAPIP
-
7/24/2019 1. ASP Pendahuluan
21/21
SELESAISELESAI