1 administrasi publik-definisi & cakupan
TRANSCRIPT
Administrasi Publik : definisi dan cakupannya
Definisi dan cakupan administrasi publik bisa diidentifikasi melalui 2 (dua) makna “Publik”
1.Makna lembaga
2.Makna normatif
1. Publik sebagai lembaga [1]
• Sejarah perkembangan ilmu administrasi publik dan konteks kelembagaan1. Administrasi publik sebagai bagian
dari ilmu ketatausahaan negara2. Administrasi publik sebagai
organisasi dan manajemen3. Administrasi publik sebagai
administrasi pemerintahan
1. Publik sebagai lembaga [2]- Berarti administrasi
pemerintah. Administrasi publik dilihat sebagai administrasi pemerintahan.
- Publik (public) dalam public administration diartikan dalam konteks kelembagaan (Institusi), sebagai lembaga pemerintah, sehingga administrasi publik adalah administrasi dari lembaga pemerintah
1. Publik sebagai lembaga [3]
Jadi bisa dikatakan bahwa administrasi pemerintahan merupakan definisi administrasi publik dalam arti sempit
Masalah:1. Bagaimana mengidentifikasi
subyek admininistrasi publik atau bukan?
2. Bagaimana membedakan organisasi pemerintahan atau bukan?
Dalam perkembangannya, administrasi publik perlu re-
definisi
Apa relevansi perlunya perubahan makna/definisi administrasi publik?
• Globalisasi mendorong efisiensi nasional
• Pemerintah adalah sumber inefisiensi, pengurangan peran pemerintah
• Penguatan peran pasar dan civil society, deregulasi dan debirokratisasi
• Banyak kegiatan yang penting bagi kepentingan publik tidak lagi dilakukan oleh birokrasi publik
Selain itu, ada “perubahan paradigma”
1. Dari orientasi serba negara ke pasar
2. Dari otorisasi ke demokrasi
3. Dari sentralisasi ke desentralisasi
4. Dari publik yang menekankan kekuasaan negara/pemerintah (state centred) ke publik yang menekankan peranan pasar dan warga negara (governance).
2. Publik sebagai publik (makna normatif) [1]
• Public interest (ada kewajiban bersama; tujuan2 bersama; share/concern bersama pada persoalan-persoalan publik)
• Public domain, yang bersifat dinamis (memiliki nilai demokratis).
• Public affairs (masalah-masalah publik)
• Public beneficiaries (memiliki manfaat utama untuk masyarakat banyak).
2. Publik sebagai publik (makna normatif) [2]:
• The administration of public affairs (masalah-masalah publik) dan public interest (kepentingan publik), dalam domain publik dan untuk kemanfaatan publik.
• Administrasi publik membahas tentang “Bagaimana masalah dan kepentingan publik direspon dan diselenggarakan oleh pemerintah”.
• Publik dipahami sebagai “kolektivitas” bukan lembaga pemerintah. Kolektivitas dicirikan oleh kepentingan dan tujuan bersama, masalah bersama, dan nilai-nilai bersama.
2. Publik sebagai publik (makna normatif) [3]:
• Proses penyelenggaraan kepentingan dan masalah bersama, pengambilan keputusan, penyelenggaraannya, organisasinya, dsb
• Administrasi mencakup perumusan kebijakan, kelembagaan, dan implementasi dari kebijakan untuk merespon masalah dan kepentingan publik
• Administrasi publik menjadi sangat dinamis, luas, dan relevan untuk menjawab pertanyaan sekarang dan masa depan
2. Publik sebagai publik (makna normatif) [4]
Implikasinya:1.Banyak tujuan-tujuan umum tanpa
melalui birokrasi pemerintah.2.Apapun yg mempunyai dampak atau
manfaat yang luas termasuk dalam kriteria publik.
3.Efisiensi dan efektivitas bukan satu2nya acuan atau indikator untuk menilai kinerja organisasi publik.
4.Apa yg seharusnya digunakan untuk menilai kinerja bukan hanya nilai yg berkembang, tetapi termasuk nilai eksternal (public accountability)
Simpulan
• Publik dalam administrasi publik yang bermakna lembaga adalah makna yang ‘sempit”.
• Publik dalam administrasi publik yang menggunakan makna normatif adalah makna yang ‘luas’.
Masalah publik
Agenda Kebijakan
Pembuatan kebijakan
Program dan Kelembagaan
Kinerja Pemerintah
Isu dan Cakupan dari Kajian Administrasi Publik
Sumber: Agus Dwiyanto
Aspects Old Public Administration
New Public Management
New Public Service
To Whom are public servants responsive ?
Clients and constituents
Customers Citizens
Assumed organizational structure
Bureaucratic organizations by top-down authority
Decentralized public organizations
Collaborative structures with leadership shrared internally and externally
Role of government
Rowing Steering Serving
Approach to accountability
Hierarchical Market-driven Multifaceted (law, community values, profesional standard)
Administrative discretion
Limited discretion Wide latitude Discretion needed
Assumed motivational basis of public servant
Pay and benefits Enterpreneurial spirit
Public service, desire to contribute to society
Sumber: UNDP, 2004