1 · - 1 - keputusan kepala badan standardisasi nasional nomor 52/kep/bsn/3/2020 tentang panduan...
TRANSCRIPT
- 1 -
KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 52/KEP/BSN/3/2020
TENTANG
PANDUAN PENANGANAN PEMENUHAN KEWAJIBAN INDONESIA DALAM
PENGEMBANGAN STANDAR INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR
STANDARDIZATION
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
Menimbang : a. bahwa untuk mengatur pelaksanaan pemenuhan
kewajiban Indonesia dalam pengembangan standar
International Organization for Standardization (ISO),
perlu membuat panduan pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Panduan
Penanganan Pemenuhan Kewajiban Indonesia dalam
Pengembangan Standar International Organization for
Standardization (ISO);
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang
Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
- 2 -
4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4
Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Komite
Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 579);
5. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1325);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI
NASIONAL TENTANG PANDUAN PENANGANAN
PEMENUHAN KEWAJIBAN INDONESIA DALAM
PENGEMBANGAN STANDAR INTERNATIONAL
ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION .
KESATU : Menetapkan Panduan Penanganan Pemenuhan Kewajiban
Indonesia dalam Pengembangan Standar International
Organization for Standardization (ISO) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2020
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
TTD
BAMBANG PRASETYA
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum
Iryana Margahayu
- 3 -
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR : 52/KEP/BSN/3/2020
TENTANG :
PANDUAN PENANGANAN PEMENUHAN KEWAJIBAN
INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN STANDAR
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION
PANDUAN PENANGANAN PEMENUHAN KEWAJIBAN INDONESIA DALAM
PENGEMBANGAN STANDAR INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR
STANDARDIZATION (ISO)
1 Ruang lingkup
Panduan ini mengatur pelaksanaan pemenuhan kewajiban Indonesia dalam
pengembangan standar International Organization for Standardization (ISO),
yang mencakup mekanisme untuk:
− penunjukkan peran/kewenangan dalam ISO Portal;
− penetapan status partisipasi Indonesia dalam Komite ISO;
− penyusunan tanggapan/posisi Indonesia terhadap usulan pembentukan
Project Committee (PC) atau Technical Committee (TC) baru di ISO;
− penyusunan tanggapan/posisi Indonesia terhadap draf standar ISO dan
dokumen lain terkait pengembangan standar ISO;
− pengusulan standar ISO oleh Indonesia;
− partisipasi aktif Indonesia dalam menghadiri sidang/pertemuan teknis di
Komite ISO (TC/PC/SC); dan
− partisipasi aktif Indonesia sebagai penyelenggara sidang Komite ISO
(TC/PC/SC).
- 4 -
2 Istilah dan definisi
Untuk tujuan penggunaan dokumen ini, istilah dan definisi yang terdapat
dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional terkait pengembangan SNI,
serta istilah dan definisi berikut ini berlaku.
2.1
International Organization for Standardization (ISO)
organisasi yang mengembangkan standar internasional dan beranggotakan
perwakilan berbagai organisasi standar nasional
2.2
Komite ISO
komite yang dibentuk dan ditetapkan oleh ISO yang beranggotakan badan
standar anggota ISO dan perwakilan dari organisasi lain yang berafiliasi
dengan ISO untuk lingkup tertentu, yang bertugas mengembangkan dan
memelihara standar dan deliverable ISO
CATATAN Komite di ISO dapat berupa Technical Committee (TC),
Subcommittee (SC) atau Project Committee (PC).
2.3
ISO Portal
laman ISO yang menyediakan layanan aplikasi elektronik untuk keperluan
mendukung proses pengembangan standar ISO
CATATAN Untuk keperluan pengembangan standar ISO, ISO Portal
(https://login.iso.org) memuat antara lain aplikasi ISO Documents Portal, ISO
Ballots Portal, ISO Meetings Portal, ISO Submissions Portal, ISO Mirror
Documents Portal, ISO Projects Portal, ISO OBP (online browsing platform),
termasuk aplikasi administratif pada ISO Portal yaitu ISO Global Directory
(GD).
- 5 -
3 Kebijakan pemenuhan kewajiban dalam pengembangan standar
internasional ISO
3.1 Partisipasi Indonesia dalam forum ISO diwakili oleh Badan Standardisasi
Nasional (BSN). Dalam melaksanakan tugasnya, BSN berkoordinasi dengan
para pemangku kepentingan.
3.2 Sesuai Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman
Pengelolaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia maka
penyusunan tanggapan/posisi Indonesia terhadap pengembangan standar
ISO dilakukan oleh Komite Teknis Perumusan SNI yang memiliki ruang
lingkup yang relevan dengan ruang lingkup Komite ISO (Technical Committee
(TC), Project Committee (PC), Subcommittee (SC)).
3.3 Pemberian tanggapan/posisi Indonesia dalam pengembangan standar
internasional ISO harus memperhatikan status keanggotaan Indonesia (P-
member atau O-member) pada Komite ISO (TC/PC/SC) tersebut. Indonesia
wajib menyampaikan tanggapan/posisi terhadap permintaan tanggapan/
posisi (balloting) dari Komite ISO (TC/PC/SC) dengan status keanggotaan
Indonesia sebagai P-Member.
3.4 Indonesia dapat meningkatkan status keanggotaannya pada Komite ISO
(TC/PC/SC), dengan memperhatikan:
a) kebijakan nasional standardisasi dan penilaian kesesuaian;
b) perlindungan konsumen;
c) kebutuhan pasar;
d) perkembangan standardisasi regional dan internasional;
e) kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
f) kondisi flora, fauna, dan lingkungan hidup;
g) kemampuan dan kebutuhan industri dalam negeri;
h) keyakinan beragama; dan
i) budaya dan kearifan lokal; serta
j) sumber daya yang tersedia.
- 6 -
4 Peran atau kewenangan pada ISO Portal untuk mendukung
pelaksanaan pemenuhan kewajiban Indonesia dalam pengembangan
standar ISO
ISO memiliki struktur organisasi seperti diuraikan pada Lampiran A.
Pengembangan standar ISO dilakukan oleh Technical Committee (TC). TC
dapat mendelegasikan sebagian dari lingkup pekerjaannya kepada
Subcommittee (SC), atau Working Group (WG). Apabila ISO berencana
mengembangkan 1 (satu) standar, namun lingkup standar tersebut tidak
termasuk lingkup TC yang telah ada, maka pengembangan standar ISO
tersebut dilakukan sebagai Project Committee (PC) dibawah koordinasi ISO
Technical Management Board (ISO/TMB).
Proses perumusan standar ISO dapat dimonitor oleh setiap anggota ISO
melalui akun yang memiliki kewenangan dalam aplikasi di ISO Portal.
Pembuatan, penunjukan atau pemberian kewenangan suatu akun pada ISO
Portal dapat dilakukan oleh setiap anggota ISO melalui aplikasi administratif
ISO Global Directory (GD).
Peran/kewenangan dalam ISO Portal untuk memonitor proses perumusan
standar ISO adalah sebagai berikut:
a) Member Body of User Administrator (MBUA) adalah personel/individu
(akun) yang memiliki kewenangan dan akses administrator untuk
mendaftarkan dan mengelola setiap peran yang terkait kegiatan
perumusan standar ISO, melalui portal ISO Global Directory (ISO GD)
yaitu:
1) committee member dalam Komite ISO (TC/PC/SC) dan dalam Working
Group (WG) dibawah Komite ISO (TC/PC/SC) tersebut,
2) document monitor, ballot monitor, voter, meeting participant aprover,
meeting coordinator,
3) status keanggotaan nasional dalam Komite ISO (TC/PC/SC), yaitu
sebagai P-member atau O-member,
- 7 -
4) organisasi nasional, yaitu organisasi pada tingkat nasional seperti
asosiasi, perusahaan, konsorsium, dan institusi yang terlibat dalam
pengembangan standar di ISO.
MBUA di Indonesia adalah personel di BSN yang bertanggung jawab
terhadap pemenuhan kewajiban pengembangan standar internasional
ISO. MBUA di Indonesia dapat lebih dari 1 (satu) orang. Untuk menunjang
pelaksanaan peran MBUA secara efektif, dapat ditunjuk Pelaksana Harian
MBUA (apabila diperlukan). Pelaksana Harian MBUA tidak didaftarkan
kepada ISO.
b) Committee member adalah personel/individu (akun) yang ditunjuk
sebagai pakar dalam pekerjaan Komite ISO (TC/PC/SC) dan/atau WG
tertentu, yang akan terlibat dalam pembahasan standar yang sedang
dirumuskan.
Committee member yang ditunjuk dalam suatu Komite ISO (TC/PC/SC):
− berperan sebagai pakar representatif Indonesia dalam keanggotaan di
komite ISO (TC/PC/SC),
− berjumlah paling banyak 5 (lima) orang pada setiap Komite ISO
(TC/PC/SC), dan merupakan anggota Komite Teknis Perumusan SNI
yang relevan dengan ruang lingkup Komite ISO (TC/PC/SC) yang
ditangani.
Committee member yang ditunjuk dalam Working Group (WG):
− bertindak dalam kapasitas pribadi, namun harus tetap
menginformasikan kepada BSN dan Komite Teknis yang menunjuknya
sebagai committee member mengenai kemajuan dalam pekerjaan teknis
di WG,
− hanya dapat ditunjuk apabila Indonesia berstatus sebagai P-member di
Komite ISO (TC/PC/SC) yang membawahi WG tersebut,
− berjumlah paling banyak 5 (lima) orang pada setiap WG, dan
merupakan anggota Komite Teknis Perumusan SNI yang relevan
- 8 -
dengan ruang lingkup WG yang ditangani, atau diluar anggota Komite
Teknis Perumusan SNI dengan kompetensi dan pengalaman yang
sesuai dengan subjek/ruang lingkup pekerjaan WG tersebut.
Committee member yang ditunjuk pada suatu ISO TC/PC/SC/WG harus
membuat pernyataan melindungi intellectual property rights, sebagaimana
formulir Lampiran B (Pasal B.1 atau B.2).
Committee member yang telah terdaftar pada ISO TC/SC/PC/WG di dalam
ISO GD, dapat menggunakan akunnya untuk:
1) mendapatkan informasi dan dokumen yang diterbitkan Komite ISO
(TC/PC/SC) dan/atau WG sesuai penunjukkannya, melalui aplikasi
ISO Documents Portal, antara lain pemberitahuan dan agenda rapat
atau sidang, resolusi/hasil rapat atau sidang, dokumen yang masih
dalam tahap perumusan standar, kompilasi komentar hasil balloting
dilengkapi tanggapan dari Sekretariat Komite ISO (TC/PC/SC)
dan/atau WG, dan informasi lainnya,
2) mendapatkan dokumen balloting yang disusun Komite ISO (TC/PC/SC)
sesuai penunjukkannya melalui aplikasi ISO Ballots Portal, baik
balloting yang masih berjalan maupun sudah selesai, serta melihat
posisi/tanggapan/vote semua balloting yang telah disampaikan,
3) mendapatkan informasi setiap proyek pengembangan standar pada ISO
TC/SC/PC/WG sesuai penunjukkannya dan Komite lainnya, baik yang
sudah selesai maupun yang masih berjalan, melalui aplikasi ISO
Projects Portal, antara lain timeline proyek, status perkembangan
proyek, batas/target tanggal proyek, penanggung jawab proyek, dan
informasi lain,
4) mendapatkan informasi semua pertemuan/sidang ISO melalui aplikasi
ISO Meetings Portal,
5) menerima informasi dokumen yang baru diterbitkan Komite ISO
(TC/PC/SC) dan/atau WG sesuai penunjukkannya dan informasi
- 9 -
lainnya, melalui email dari Sekretariat Komite ISO (TC/PC/SC)
dan/atau WG,
6) melakukan pendaftaran atau pembatalan pendaftaran secara mandiri
sebagai delegasi Indonesia pada meeting/rapat/sidang secara fisik atau
virtual melalui ISO Meetings Portal, setelah berkoordinasi dengan BSN
dan Komite Teknis yang menunjuknya sebagai committee member,
CATATAN Committee Member hanya dapat melakukan pendaftaran
mandiri sebagai delegasi sebelum deadline registration. Apabila telah
melewati waktu registrasi, pendaftaran hanya dapat dilakukan oleh
Meeting Participant Approver (MPA) sebelum meeting dimulai.
7) khusus untuk committee member pada WG, committee member dapat
mengakses WG Consultation balloting dan memberikan vote melalui ISO
Ballots Portal.
c) Document monitor adalah personel/individu (akun) yang ditunjuk untuk
memantau pekerjaan Komite ISO (TC/PC/SC) dan/atau WG tertentu
sesuai penunjukkannya, serta memiliki kewenangan untuk:
1) mendapatkan informasi dan dokumen yang diterbitkan Komite ISO
(TC/PC/SC) dan/atau WG sesuai penunjukkannya, melalui aplikasi
ISO Documents Portal, antara lain pemberitahuan dan agenda rapat
atau sidang, resolusi/hasil rapat atau sidang, dokumen yang masih
dalam tahap perumusan standar, kompilasi komentar hasil balloting
dilengkapi tanggapan dari Sekretariat Komite ISO (TC/PC/SC)
dan/atau WG, dan informasi lainnya,
2) mendapatkan informasi setiap proyek pengembangan standar pada ISO
TC/SC/PC/WG sesuai penunjukkannya dan Komite lainnya, baik yang
sudah selesai maupun yang masih berjalan, melalui aplikasi ISO
Projects Portal, antara lain timeline proyek, status perkembangan
proyek, batas/target tanggal proyek, penanggung jawab proyek, dan
informasi lain,
- 10 -
3) mendapatkan informasi semua pertemuan/sidang ISO melalui aplikasi
ISO Meetings Portal,
4) menerima informasi dokumen yang baru diterbitkan Komite ISO
(TC/PC/SC) dan/atau WG sesuai penunjukkannya dan informasi
lainnya, melalui email dari Sekretariat Komite ISO (TC/PC/SC)
dan/atau WG,
5) Khusus Document Monitor pada WG, dapat mengakses WG Consultation
balloting pada WG tertentu sesuai penunjukannya melalui ISO Ballot
Portal, namun tidak dapat memberikan vote.
Penunjukan document monitor pada WG hanya dapat dilakukan bila
Indonesia berstatus sebagai P-member pada Komite ISO (TC/PC/SC) yang
membawahi WG tersebut. Document monitor di Indonesia adalah personel
di BSN yang ditunjuk dan memiliki tanggung jawab terhadap penanganan
Komite Teknis Perumusan SNI yang relevan dengan ruang lingkup ISO
TC/PC/SC dan/atau WG yang ditangani.
Document monitor dapat menyebarluaskan informasi dan dokumen yang
diperoleh kepada anggota Komite Teknis Perumusan SNI yang relevan
dengan ruang lingkup ISO TC/PC/SC dan/atau WG, untuk penyusunan
posisi Indonesia.
d) Ballot monitor adalah personel/individu (akun) yang ditunjuk untuk
memantau pekerjaan Komite ISO (TC/PC/SC) tertentu sesuai
penunjukkannya, serta memiliki kewenangan untuk:
1) mendapatkan informasi dan dokumen yang diterbitkan Komite ISO
(TC/PC/SC) dan/atau WG sesuai penunjukkannya, melalui aplikasi
ISO Documents Portal, antara lain pemberitahuan dan agenda rapat
atau sidang, resolusi/hasil rapat atau sidang, dokumen yang masih
dalam tahap perumusan standar, kompilasi komentar hasil balloting
dilengkapi tanggapan dari Sekretariat Komite ISO (TC/PC/SC)
dan/atau WG, dan informasi lainnya,
- 11 -
2) mendapatkan informasi setiap proyek pengembangan standar pada ISO
TC/SC/PC/WG sesuai penunjukkannya dan Komite lainnya, baik yang
sudah selesai maupun yang masih berjalan, melalui aplikasi ISO
Projects Portal, antara lain timeline proyek, status perkembangan
proyek, batas/target tanggal proyek, penanggung jawab proyek, dan
informasi lain,
3) mendapatkan dokumen balloting yang disusun Komite ISO (TC/PC/SC)
sesuai penunjukkannya melalui aplikasi ISO Ballots Portal, baik
balloting yang masih berjalan maupun sudah selesai, serta melihat
posisi/tanggapan/vote semua balloting yang telah disampaikan,
4) menerima informasi mengenai waktu pelaksanaan balloting dokumen,
yang dikirim Sekretariat Pusat ISO melalui email,
5) mendapatkan informasi semua pertemuan/sidang ISO melalui aplikasi
ISO Meetings Portal.
Ballot monitor di Indonesia adalah personel di BSN yang ditunjuk dan
memiliki tanggung jawab terhadap penanganan Komite Teknis Perumusan
SNI dan/atau personel Sekretariat Komite Teknis Perumusan SNI yang
relevan dengan ruang lingkup ISO TC/PC/SC yang ditanganinya. Untuk
personel di BSN, individu (akun) yang ditunjuk sebagai ballot monitor
dimungkinkan sama dengan individu (akun) yang ditunjuk sebagai
document monitor pada Komite ISO (TC/PC/SC) yang sama.
Ballot monitor dapat menyebarluaskan informasi dan dokumen yang
diperoleh kepada anggota Komite Teknis Perumusan SNI yang relevan
dengan ruang lingkup ISO TC/PC/SC, untuk penyusunan posisi
Indonesia. Ballot monitor tidak dapat melakukan voting, memodifikasi,
atau menghapus voting atau komentar yang telah dilakukan oleh Voter.
- 12 -
e) Voter adalah personel/individu (akun) yang memiliki kewenangan untuk
melakukan vote terhadap balloting yang sedang berjalan di dalam Komite
(TC/PC/SC) tertentu sesuai penunjukkannya, melalui aplikasi ISO Ballots
Portal.
Voter memiliki kewenangan untuk:
1) mendapatkan informasi dan dokumen yang diterbitkan Komite ISO
(TC/PC/SC) dan/atau WG sesuai penunjukkannya, melalui aplikasi
ISO Documents Portal, antara lain pemberitahuan dan agenda rapat
atau sidang, resolusi/hasil rapat atau sidang, dokumen yang masih
dalam tahap perumusan standar, kompilasi komentar hasil balloting
dilengkapi tanggapan dari Sekretariat Komite ISO (TC/PC/SC)
dan/atau WG, dan informasi lainnya,
2) mendapatkan informasi setiap proyek pengembangan standar pada ISO
TC/SC/PC/WG sesuai penunjukkannya dan Komite lainnya, baik yang
sudah selesai maupun yang masih berjalan, melalui aplikasi ISO
Projects Portal, antara lain timeline proyek, status perkembangan
proyek, batas/target tanggal proyek, penanggung jawab proyek, dan
informasi lain,
3) mendapatkan dokumen balloting yang disusun Komite ISO (TC/PC/SC)
sesuai penunjukkannya melalui aplikasi ISO Ballots Portal, baik
balloting yang masih berjalan maupun sudah selesai, serta melihat
posisi/tanggapan/vote semua balloting yang telah disampaikan,
4) menerima informasi mengenai waktu pelaksanaan balloting dokumen,
yang dikirim Sekretariat Pusat ISO melalui email,
5) melakukan vote dan mengirimkan komentar terhadap balloting sebelum
batas akhir balloting tersebut,
6) mendapatkan informasi semua pertemuan/sidang ISO melalui aplikasi
ISO Meetings Portal.
Voter di Indonesia adalah personel di BSN yang ditunjuk dan bertanggung
jawab terhadap pemenuhan kewajiban pengembangan standar
- 13 -
internasional ISO. Voter di Indonesia dapat lebih dari 1 (satu) orang.
Untuk menunjang pelaksanaan peran Voter, dapat ditunjuk Pelaksana
Harian Voter (apabila diperlukan). Pelaksana Harian Voter tidak
didaftarkan kepada ISO.
Apabila jumlah Voter lebih dari 1 (satu) orang, maka perlu ditunjuk Voter
Utama sebagai centralized voter. Pada permintaan voting untuk “Vote to all
members” yaitu vote yang terkait dengan pembentukan Technical
Committee (TC) baru (TMB/TSP) dan pembentukan Project Committee (PC)
baru (TMB/NP), voting hanya dapat dilakukan oleh Voter Utama.
f) Meeting Participant Approver (MPA) adalah personel/individu (akun)
yang memiliki kewenangan dan akses untuk mendaftarkan
peserta/delegasi dari Indonesia untuk menghadiri sidang/pertemuan
teknis ISO (TC/PC/SC), serta menunjuk dan menugaskan Ketua Delegasi
pada pertemuan tersebut.
Dalam hal, committee member telah melakukan pendaftaran secara
mandiri untuk menghadiri sidang/pertemuan teknis ISO (TC/PC/SC),
MPA dapat membatalkan (disapprove) pendaftaran mandiri tersebut
dengan pertimbangan khusus, sebelum pertemuan tersebut dilaksanakan.
CATATAN Pendaftaran sidang/pertemuan pada tingkat WG harus
dilakukan mandiri oleh committee member pada WG tersebut. MPA tidak
dapat melakukan pendaftaran/pembatalan meeting di tingkat WG.
MPA di Indonesia adalah personel di BSN yang ditunjuk dan bertanggung
jawab terhadap pemenuhan kewajiban dalam pengembangan standar
internasional ISO. MPA di Indonesia dapat lebih dari 1 (satu) orang. Untuk
menunjang pelaksanaan peran MPA, dapat ditunjuk Pelaksana Harian
MPA (apabila diperlukan). Pelaksana Harian MPA tidak didaftarkan
kepada ISO.
- 14 -
g) Meeting Coordinator (MC) adalah personel/individu (akun) untuk
memfasilitasi pelaksanaan pertemuan ISO yang diselenggarakan di negara
asal MC. MC akan menerima informasi ketika usulan pertemuan ISO telah
dikonfirmasi dapat diselenggarakan di negara asal MC. MC memiliki akses
pada ISO Meetings Portal untuk memonitor permintaan invitation letter
dari calon peserta/delegasi dan memonitor peserta/delegasi yang telah
mendaftar pada pertemuan ISO tersebut.
MC di Indonesia adalah personel di BSN yang ditunjuk dan bertanggung
jawab terhadap pemenuhan kewajiban dalam pengembangan standar
internasional ISO. MC di Indonesia dapat lebih dari 1 (satu) orang sesuai
dengan lingkup pekerjaan kegiatan ISO yang ditangani.
Dalam pelaksanaan tugasnya, MC di Indonesia dapat dibantu oleh
Pelaksana MC. Pelaksana MC didaftarkan di ISO GD oleh MBUA setelah
Indonesia mendapat konfirmasi/persetujuan melaksanakan pertemuan
ISO di Indonesia. Akun Pelaksana MC akan dicabut setelah pertemuan
ISO di Indonesia tersebut selesai diselenggarakan.
Pemetaan terhadap peran/kewenangan dalam ISO Portal untuk memonitor
proses perumusan standar ISO di Indonesia diuraikan pada Lampiran C.
5 Mekanisme pelaksanaan penanganan pengembangan standar ISO
5.1 Mekanisme penunjukkan peran/kewenangan dalam ISO Portal
Tahapan penunjukkan peran/kewenangan dalam ISO Portal adalah:
a) BSN menunjuk dan/atau mereview individu/akun untuk peran tertentu
dalam ISO Portal. Penunjukkan/review dilakukan dengan memperhatikan
pemetaan peran dalam ISO Portal pada Lampiran C.
b) Khusus untuk committee member, BSN dapat menunjuk dan/atau
mereview individu/akun untuk peran tersebut bersama dengan Komite
- 15 -
Teknis Perumusan SNI yang relevan dengan ruang lingkup ISO TC/PC/SC
yang akan ditangani committee member.
c) Penunjukan atau perubahan individu/akun yang ditugaskan untuk
memiliki peran tertentu dalam ISO Portal tersebut disampaikan kepada
ISO oleh MBUA.
5.2 Mekanisme penetapan status partisipasi Indonesia dalam Komite
ISO
Status keanggotaan Indonesia pada Komite ISO (TC/SC) dapat berupa non-
member, O-member atau P-member. Status keanggotaan tersebut dapat
ditingkatkan atau diturunkan.
Tahapan penetapan status partisipasi Indonesia dalam Komite ISO tersebut
adalah:
a) BSN dan/atau Komite Teknis Perumusan SNI melakukan review terhadap
status keanggotaan Indonesia pada Komite ISO (TC/SC) dengan
memperhatikan kepentingan partisipasi Indonesia pada Komite ISO
(TC/SC) sesuai pasal 3.4. Sebagai pertimbangan, usulan rekomendasi
posisi Indonesia dipetakan pada Tabel 1.
b) Hasil review disampaikan kepada BSN sebagai dasar penetapan atau
perubahan status keanggotaan Indonesia pada Komite ISO (TC/SC)
tersebut.
c) Penetapan atau perubahan status keanggotaan Indonesia, disampaikan
kepada ISO oleh MBUA.
- 16 -
Tabel 1 – Rekomendasi posisi Indonesia terhadap status partisipasi
Indonesia dalam Komite di ISO
Kebutuhan Indonesia
terhadap subjek/materi ruang lingkup TC/SC
Ketersediaan
sumber daya Komite Teknis
Rekomendasi Posisi
Indonesia pada TC/SC
Penting Biasa Tidak
terkait Ada
Tidak
ada
P-
member
O-
member
Non
member
V V V V
V V V V
V V V V
V V V
V V V V
V V V
CATATAN 1 Sebagai P-member dalam suatu Komite ISO, Indonesia
memiliki konsekuensi harus:
− memberikan suara (vote) pada semua pertanyaan dalam pemungutan
suara (balloting) dalam Komite ISO tersebut,
− berkontribusi pada pertemuan Komite ISO tersebut melalui partisipasi
langsung (hadir langsung atau virtual) atau penyampaian
tanggapan/posisi Indonesia melalui korespondensi. P-member hanya
diperbolehkan tidak berkontribusi pada pertemuan Komite ISO sebanyak
2 kali secara berturut-turut,
− menominasikan pakar pada pekerjaan teknis.
CATATAN 2 Setiap P-member dalam Komite ISO yang tidak dapat
memenuhi kewajiban sebagai P-member akan diturunkan status
keanggotaannya menjadi O-member selama periode 12 (dua belas) bulan.
- 17 -
5.3 Mekanisme penyusunan tanggapan/posisi Indonesia terhadap usulan
pembentukan Project Committee (PC) atau Technical Committee (TC)
baru di ISO
ISO Technical Management Board (ISO/TMB) dapat mensirkulasikan usulan
pembentukan Project Committee (PC) baru (New Work Item Proposal, TMB/NP)
ataupun pembentukan Technical Committee (TC) baru (Technical Subject
Proposal, TMB/TSP) melalui “Vote to all members”.
Pada dasarnya, Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk memberikan posisi
pada usulan tersebut. Apabila diperlukan, posisi Indonesia dapat ditetapkan
melalui mekanisme sebagai berikut:
a) BSN melakukan review terhadap usulan TMB/NP atau TMB/TSP tersebut
dengan memperhatikan kepentingan partisipasi Indonesia terhadap ruang
lingkup materi usulan tersebut, sesuai pasal 3.4. Sebagai pertimbangan,
usulan rekomendasi posisi Indonesia dipetakan pada Tabel 2.
b) Hasil review disampaikan kepada ISO oleh voter yang ditunjuk sebagai
Voter Utama atau centralized voter sesuai formulir pada Lampiran D.
c) Dalam hal Indonesia berposisi menyetujui usulan TMB/NP atau TMB/TSP
dan akan berpartisipasi sebagai P-member atau O-member dalam PC/TC
tersebut, maka apabila ISO menyetujui pembentukan TMB/NP atau
TMB/TSP tersebut, BSN akan menugaskan Komite Teknis Perumusan SNI
yang memiliki ruang lingkup terdekat dengan substansi pembahasan
TMB/NP atau TMB/TSP tersebut untuk berpartisipasi aktif dalam
kegiatan TMB/NP atau TMB/TSP tersebut.
- 18 -
Tabel 2 – Rekomendasi posisi Indonesia terhadap usulan pembentukan
Project Committee baru (TMB/NP) ataupun pembentukan Technical
Committee baru (TMB/TSP)
Kebutuhan Indonesia terhadap subjek/
materi usulan TMB/NP atau TMB/TSP
Ketersediaan sumber daya
Komite Teknis Perumusan SNI dengan ruang
lingkup terdekat
Ketersediaan sumber daya pakar sesuai
ruang lingkup
Rekomendasi Posisi Indonesia
Posisi terhadap
pembentukan
TMB/NP atau TMB/TSP
Partisipasi dalam
TMB/NP atau TMB/TSP
Penting Biasa Tidak
terkait Ada
Tidak ada
Ada Tidak ada
Setuju Tidak setuju
P-member
O-member
Non member
V V V V V
V V V V V V
V V V V V V
V V V V V
V V V V V V
V V V V V
V V V V V V V
V V V V V
V V V V V V V
V V V V V V V
V V V V V
V V V V V
5.4 Mekanisme penyusunan tanggapan/posisi Indonesia terhadap draft
standar ISO dan dokumen lain terkait pengembangan standar ISO
Penyusunan tanggapan/posisi Indonesia dilakukan terhadap dokumen yang
sedang dirumuskan ISO, sesuai dengan tahapan perumusan standar ISO
yang diuraikan pada Lampiran E.
ISO akan menyampaikan dokumen balloting pengembangan standar melalui
ISO Ballots Portal untuk pemungutan suara (balloting), pada tahapan:
− Committee Internal Balloting (CIB),
− Draft International Standard (DIS),
− Final Draft International Standard (FDIS),
− Systematic Review (SR),
− Withdrawal Consultations (WDRL), maupun
- 19 -
− pembentukan Project Committee (PC) baru atau Technical Committee (TC)
baru ISO.
CATATAN 1 Indonesia wajib menyampaikan vote atau tanggapan/posisi
terhadap balloting yang berasal dari Komite ISO (TC/SC/PC) dimana status
keanggotaan Indonesia sebagai P-Member.
CATATAN 2 Balloting Withdrawal Consultations (WDRL) dan balloting
pembentukan PC baru (dokumen New Work Item Proposal, TMB/NP) ataupun
pembentukan TC baru (dokumen Technical Subject Proposal, TMB/TSP), tidak
wajib untuk ditanggapi.
Tahapan penyusunan dan penyampaian tanggapan/posisi Indonesia
terhadap balloting ISO adalah sebagai berikut:
a) Informasi balloting ISO
Informasi dan dokumen balloting dapat diperoleh:
− Ballot monitor melalui ISO Ballots Portal;
− Committee member pada tingkat TC/PC/SC melalui ISO Ballots Portal
dan direct link yang disampaikan oleh Sekretariat Komite melalui email;
− Document monitor melalui direct link yang disampaikan oleh Sekretariat
Komite melalui email;
− Voter melalui ISO Ballots Portal.
Informasi dan dokumen balloting dapat disebarluaskan kepada anggota
Komite Teknis Perumusan SNI yang relevan dengan ruang lingkup ISO
TC/PC/SC, sekurang-kurangnya oleh ballot monitor, untuk penyusunan
posisi Indonesia.
b) Pembahasan balloting ISO
Pembahasan balloting ISO dilakukan oleh Komite Teknis. Apabila
diperlukan, dapat melibatkan BSN dan dapat mengundang pihak-pihak
terkait. Pembahasan tanggapan/posisi Indonesia dilakukan melalui rapat
koordinasi, sirkulasi dokumen, atau metode lainnya sesuai kebutuhan.
- 20 -
Pembahasan balloting ISO diusahakan sedapat mungkin memperhatikan
kondisi dan kepentingan nasional, serta mempertimbangkan
tanggapan/posisi Indonesia pada perumusan standar ISO di tahap
sebelumnya. Hasil pembahasan terhadap balloting ISO disampaikan ballot
monitor kepada individu yang ditunjuk sebagai Voter, menggunakan
formulir seperti contoh pada Lampiran F, sesuai tahap perumusan
standar ISO yang sedang dibahas.
c) Penyampaian tanggapan/posisi Indonesia
Voter melakukan verifikasi terhadap tanggapan/posisi Indonesia yang
telah disusun. Apabila diperlukan, Voter dapat meminta untuk dilakukan
pembahasan ulang.
Tanggapan/posisi Indonesia yang telah disetujui, disampaikan Voter
kepada ISO. Apabila Voter belum menerima tanggapan/posisi Indonesia
untuk balloting sampai 1 (hari) sebelum batas akhir balloting, maka Voter
menyampaikan posisi “abstain”. Apabila tidak ada pilihan “abstain” pada
vote yang akan disampaikan, Voter dapat mengambil pilihan posisi yang
dianggap tepat dengan berkonsultasi dengan ballot monitor.
d) Pendokumentasian tanggapan/posisi Indonesia
Voter melalui Pelaksana Harian Voter, melakukan pendokumentasian
tanggapan/posisi Indonesia yang telah disampaikan kepada ISO, untuk
ketertelusuran tanggapan/posisi Indonesia, sesuai formulir seperti contoh
pada Lampiran G.
Tahapan penyusunan dan penyampaian tanggapan/posisi Indonesia
terhadap balloting ISO adalah sebagai berikut:
- 21 -
Tahapan Pelaksana
Document monitor, Ballot Monitor,
Committee member, Voter
Ballot Monitor kepada anggota Komite
Teknis
BSN, Komite Teknis, Pemangku
Kepentingan yang terkait
Voter
Voter (Pelaksana Harian Voter)
Gambar 1 – Tahapan penyusunan dan penyampaian tanggapan/posisi
Indonesia terhadap balloting ISO
5.5 Mekanisme pengusulan standar ISO oleh Indonesia
Tahapan pengusulan standar ISO oleh Indonesia adalah sebagai berikut.
a) Usulan pengembangan standar ISO dapat berasal dari BSN, Komite Teknis
Perumusan SNI atau stakeholder lainnya.
b) BSN dan Komite Teknis Perumusan SNI melakukan pembahasan atas
usulan pengembangan standar ISO tersebut. Apabila usulan tersebut
disepakati untuk diajukan sebagai standar ISO, maka BSN dan Komite
Teknis Perumusan SNI melengkapi usulan tersebut dengan dokumen
pengusulan, yaitu:
1) Form New Work Item Proposal (NP) sesuai contoh pada Lampiran H atau
dapat diunduh pada www.iso.org/forms,
2) Working Draft (WD) atau outline dari WD yang diusulkan,
3) nominasi nama pakar yang memiliki keahlian pada bidang standar
yang akan diusulkan, sebagai calon project leader pada penyusunan
standar tersebut di Working Group ISO.
- 22 -
c) BSN, melalui personel yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan
kewajiban dalam pengembangan standar internasional ISO,
menyampaikan informasi usulan standar ISO kepada Sekretariat Komite
ISO yang relevan dengan ruang lingkup usulan standar.
d) Sekretariat Komite ISO akan melakukan review terhadap usulan standar
ISO tersebut. Apabila Sekretariat Komite ISO menyetujui usulan standar
ISO tersebut, usulan standar ISO akan disirkulasikan kepada anggota
Komite ISO untuk mendapatkan persetujuan anggota Komite ISO dan
kemudian dilakukan pembahasan sesuai tahapan pengembangan standar
ISO pada Lampiran E.
e) Apabila diperlukan, BSN dapat membentuk tim khusus/gugus kerja
untuk mendukung project leader dalam pembahasan usulan standar ISO
tersebut.
CATATAN Project leader harus hadir pada pertemuan pembahasan yang
diselenggarakan ISO. Untuk itu, BSN dan pihak yang terkait perlu
memastikan ketersediaan sumber daya pendukung yang diperlukan.
5.6 Mekanisme partisipasi aktif Indonesia dalam menghadiri
sidang/pertemuan teknis di Komite ISO (TC/PC/SC)
Tahapan partisipasi aktif Indonesia dalam menghadiri sidang/pertemuan
teknis pada tingkat Komite ISO (TC/PC/SC) adalah sebagai berikut:
a) Informasi sidang/pertemuan teknis ISO
Informasi sidang/pertemuan teknis ISO (waktu dan tempat pelaksanaan)
dapat diperoleh pada:
− ISO Meeting Calendar (https://www.iso.org/meeting-calendar.html)
yang dapat diakses oleh publik/masyarakat luas;
− dokumen resolusi atau minutes of meeting pada sidang/pertemuan
teknis yang telah dilaksanakan dan dokumen Notice of Meeting pada
sidang yang akan dilaksanakan, yang dapat diakses oleh Committee
Member, Document Monitor, Ballot Monitor dan Voter melalui ISO
- 23 -
Documents Portal atau sirkulasi email dari Sekretariat Komite ISO
(TC/PC/SC) kepada Committee Member dan Document Monitor;
− informasi pada ISO Meetings Portal yang dapat diakses oleh Committee
Member, Document Monitor, Ballot Monitor, Voter, MC dan MPA.
Melalui ISO Documents Portal, Committee Member, Document Monitor,
Ballot Monitor dan Voter juga dapat memperoleh:
− dokumen sidang/pertemuan teknis ISO yang bersifat administratif
(seperti General Information, Draft Agenda, formulir pendaftaran),
− materi sidang/pertemuan.
Informasi dan dokumen sidang/pertemuan teknis ISO dapat
disebarluaskan kepada Sekretariat Komite Teknis Perumusan SNI yang
relevan dengan ruang lingkup ISO TC/PC/SC, sekurang-kurangnya oleh
document monitor, untuk penyusunan posisi Indonesia.
b) Pembahasan materi dan usulan Delegasi Indonesia
Pembahasan materi dan usulan Delegasi Indonesia pada
sidang/pertemuan teknis ISO dilakukan BSN dan Komite Teknis, serta
dapat mengundang pihak-pihak terkait yang diperlukan. Pembahasan
tanggapan/posisi Indonesia dilakukan melalui rapat koordinasi, sirkulasi
dokumen, atau metode lainnya sesuai kebutuhan. Penetapan usulan
Delegasi Indonesia perlu mempertimbangkan persyaratan Delegasi
Indonesia pada sidang teknis ISO sesuai Pasal 6.
Dalam hal, Committee Member menerima undangan/informasi
sidang/pertemuan teknis secara langsung dari ISO dan memiliki rencana
untuk hadir pada sidang/pertemuan teknis tersebut, Committee Member
tetap harus menginformasikan kepada BSN dan Komite Teknis yang
menunjuknya sebagai Committee Member, mengenai rencana
kehadirannya tersebut.
Hasil pembahasan usulan Ketua dan Anggota Delegasi Indonesia pada
sidang/pertemuan teknis ISO disampaikan kepada personel yang
- 24 -
ditunjuk sebagai Meeting Participant Approver (MPA). Hasil pembahasan
materi sidang/pertemuan ISO disampaikan oleh Delegasi Indonesia pada
saat sidang/pertemuan sesuai Pasal 6.
c) Penyampaian/pendaftaran Delegasi Indonesia
MPA melakukan verifikasi terhadap usulan Delegasi Indonesia yang telah
disusun. Apabila diperlukan, MPA dapat melakukan pembahasan ulang.
Delegasi yang telah disetujui MPA dan telah terdaftar sebagai Committee
Member dapat melakukan pendaftaran secara mandiri melalui ISO
Meetings Portal, atau didaftarkan oleh MPA.
Delegasi yang telah disetujui MPA namun belum terdaftar sebagai
Committee Member, maka pendaftarannya sebagai delegasi dilakukan oleh
MPA. Delegasi tersebut akan didaftarkan sebagai Committee Member pada
ISO TC/PC/SC sesuai penugasan sidang. Delegasi tersebut harus
membuat pernyataan melindungi intellectual property rights, sebagaimana
formulir pada Lampiran B (Pasal B.3). Statusnya sebagai Committee
Member pada ISO TC/PC/SC tersebut akan dicabut oleh MBUA dalam
waktu 10 hari kerja setelah sidang.
BSN dapat menyampaikan informasi pemberitahuan Delegasi Indonesia
kepada Kementerian Luar Negeri atau KBRI di negara pelaksanaan
sidang. Jika diperlukan, BSN menerbitkan surat ‘to whom it may concern’
kepada delegasi yang ditunjuk.
CATATAN Pertemuan WG hanya ditujukan untuk Commitee Member
pada WG tersebut. Pendaftaran pertemuan WG harus dilakukan oleh
Commitee Member pada WG tersebut.
d) Pencatatan Delegasi Indonesia
MPA melalui Pelaksana Harian MPA, melakukan pendokumentasian
- 25 -
nama Delegasi Indonesia pada pertemuan/sidang teknis ISO yang telah
disampaikan kepada ISO, untuk ketertelurusan, sesuai formulir seperti
contoh pada Lampiran I.
Tahapan partisipasi aktif Indonesia menghadiri sidang/pertemuan teknis ISO
adalah sebagai berikut:
Tahapan Pelaksana
Document Monitor
Document Monitor kepada
Sekretariat Komite Teknis
BSN, Komite Teknis
− Penyampaian Delegasi
Indonesia oleh MPA atau
committee member − Penyampaian materi oleh
Delegasi
MPA (Pelaksana harian MPA)
Gambar 2 – Tahapan partisipasi aktif Indonesia dalam menghadiri
sidang/pertemuan teknis ISO
- 26 -
5.7 Mekanisme partisipasi aktif Indonesia sebagai penyelenggara sidang
Komite ISO (TC/PC/SC)
Tahapan partisipasi aktif Indonesia sebagai penyelenggara tuan rumah
sidang Komite ISO (TC/PC/SC) adalah sebagai berikut:
a) Indonesia (melalui BSN) mengajukan usulan/proposal kesediaan menjadi
tuan rumah sidang kepada Sekretariat Komite ISO (TC/PC/SC), sekurang-
kurangnya 2 tahun sebelum pelaksanaan sidang. Usulan disampaikan
melalui surat resmi, disertai usulan waktu dan tempat pelaksanaan
sidang, serta informasi personel di BSN yang ditunjuk sebagai contact
person pelaksanaan sidang.
CATATAN Dalam pengajuan usulan kesediaan menjadi tuan rumah
sidang dilakukan kurang dari 2 (dua) tahun, sebaiknya dibuat justifikasi
kebutuhan pengajuan usulan tersebut.
b) Sekretariat Komite ISO (TC/PC/SC) mempelajari proposal yang
disampaikan Indonesia.
c) Apabila proposal Indonesia tersebut diterima, Sekretariat Komite ISO
(TC/PC/SC) akan menginformasikan persetujuan Indonesia sebagai tuan
rumah sidang ISO TC/PC/SC, yang umumnya dilakukan melalui
korespondensi (e-mail) dan/atau melalui akun Meeting Coordinator (MC)
yang telah terdaftar di ISO GD.
d) Setelah Indonesia menerima informasi persetujuan sebagai tuan rumah
sidang ISO TC/PC/SC, sebaiknya Indonesia menyampaikan informasi
kesiapan sebagai tuan rumah sidang Komite ISO (TC/PC/SC) pada sidang
komite ISO (TC/PC/SC) sebelum penyelenggaraan sidang di Indonesia
untuk ditetapkan sebagai resolusi sidang atau minutes of meeting.
e) Indonesia melakukan persiapan pelaksanaan sidang ISO (TC/PC/SC),
antara lain:
1) Indonesia membentuk Organizing Committee (OC) yang umumnya
diketuai oleh BSN. Ketua Organizing Committee dapat personel yang
sama dengan personel yang ditunjuk sebagi contact person pelaksanaan
- 27 -
sidang yang telah diinformasikan kepada Sekretariat Komite ISO
(TC/PC/SC). Organizing Committee memiliki tugas:
− melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Sekretariat Komite
ISO (TC/PC/SC) untuk menyiapkan kebutuhan pelaksanaan
sidang, antara lain waktu dan tempat sidang; jumlah perkiraan
delegasi; kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan sidang;
jumlah dan kondisi ruangan yang diperlukan; serta peralatan
penunjang pelaksanaan sidang; dan kegiatan tambahan diluar
sidang (apabila diperlukan),
− menyusun General/Technical information yang mencakup informasi
antara lain: waktu dan tempat pelaksanaan sidang; transportasi
dari bandara terdekat ke tempat sidang; akomodasi peserta
(terutama informasi hotel dan contact person untuk reservasi hotel);
contact person pembuatan invitation letter bagi peserta sidang; tata
cara pembuatan VISA; perkiraan cuaca dan waktu lokal ditempat
pelaksanaan sidang; mata uang; dan electricity.
2) Indonesia menunjuk 1 (satu) orang personel sebagai Pelaksana Meeting
Coordinator (Pelaksana MC). Akun pelaksana MC didaftarkan ke ISO
GD oleh MBUA. Pelaksana MC akan membantu MC untuk memonitor
dan menindaklanjuti permintaan invitation letter khusus dari calon
peserta/delegasi sidang, serta memonitor jumlah peserta/delegasi yang
telah mendaftar pada sidang Komite ISO (TC/PC/SC) tersebut, melalui
ISO Meetings Portal. Personel Pelaksana MC dapat personel yang sama
dengan personel yang ditunjuk sebagai contact person pembuatan
invitation letter pada General/Technical information.
3) Indonesia menyampaikan General/Technical information kepada
Sekretariat Komite ISO (TC/PC/SC), selambatnya 20 (dua puluh)
minggu sebelum pelaksanaan sidang.
f) Sekretariat Komite ISO (TC/PC/SC) menyampaikan agenda sidang dan
General/Technical information kepada anggota Komite ISO (TC/PC/SC),
selambatnya 16 (enam belas) minggu sebelum pelaksanaan sidang.
- 28 -
g) Indonesia dan Sekretariat Komite ISO (TC/PC/SC) melaksanakan sidang
Komite ISO (TC/SC/PC) sesuai dengan komunikasi, koordinasi dan
persiapan yang telah dilakukan.
CATATAN Pendaftaran Delegasi Indonesia pada sidang Komite ISO
(TC/SC/PC) yang diselenggarakan di Indonesia, dilakukan sesuai
mekanisme partisipasi aktif Indonesia dalam menghadiri
sidang/pertemuan teknis Komite ISO (TC/PC/SC) pada Pasal 5.6.
6 Persyaratan Delegasi Indonesia pada pertemuan pengembangan
standar internasional ISO
6.1 Persyaratan Delegasi Indonesia
a) Delegasi Indonesia diutamakan yang mempunyai kompetensi, keahlian
dan atau kepentingan sesuai dengan materi yang dibahas pada
sidang/pertemuan ISO.
b) Delegasi Indonesia sedapat mungkin berasal dari Komite Teknis
Perumusan SNI yang relevan dan stakeholder lain yang terlibat dalam
kegiatan ISO, yaitu instansi pemerintah, perguruan tinggi, tenaga ahli,
organisasi profesi, dunia usaha dan atau konsumen.
c) Delegasi Indonesia mempunyai pemahaman mendalam terhadap hal-hal
yang menyangkut kebijakan pemerintah serta kepentingan nasional,
selain hal-hal yang bersifat teknis.
d) Delegasi Indonesia telah mempelajari dan memahami ketentuan
pengembangan standar ISO (antara lain ISO Guide, ISO/IEC Directive,
handbook) dan sedapat mungkin hadir dalam rapat persiapan sidang.
- 29 -
6.2 Tata Tertib mengikuti sidang
a) Delegasi Indonesia terdiri dari ketua dan anggota.
b) Ketua Delegasi Indonesia bertugas menyampaikan posisi Indonesia
sesuai dengan posisi yang telah disepakati dalam rapat persiapan
sidang.
c) Ketua Delegasi mengkoordinasikan pembagian tugas kepada anggota
sesuai dengan isu yang dibahas pada sidang.
d) Dalam hal tertentu, Ketua Delegasi dapat menunjuk anggotanya untuk
menyampaikan posisi Indonesia pada sidang.
e) Anggota Delegasi yang akan menyampaikan pendapatnya, harus
mendapat persetujuan Ketua Delegasi.
f) Ketua dan anggota Delegasi wajib mengikuti jalannya sidang dari awal
sampai akhir.
g) Delegasi Indonesia melaporkan dan berkoordinasi dengan
perwakilan/Kedutaan Indonesia setempat.
h) Apabila anggota Delegasi tidak dapat mengikuti jalannya sidang secara
keseluruhan, maka yang bersangkutan harus melapor dan mendapat
persetujuan dari Ketua Delegasi.
6.3 Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Delegasi Indonesia
a) Delegasi Indonesia harus terlibat secara aktif ikut dalam rapat persiapan
penyusunan posisi Indonesia pada sidang.
b) Ketua Delegasi wajib memeriksa terakomodirnya posisi Indonesia yang
telah disampaikan dalam dokumen sidang.
c) Delegasi Indonesia harus menyampaikan dan berusaha dengan
sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan Indonesia berdasarkan
posisi Indonesia yang telah ditetapkan.
d) Ketua Delegasi mempunyai kewenangan untuk
mengubah/menyesuaikan posisi Indonesia sesuai dengan
perkembangan pembahasan pada sidang, namun harus tetap
- 30 -
mempertimbangkan kepentingan Indonesia, dan menyampaikannya
dalam laporan sidang.
e) Anggota Delegasi mempunyai tugas membantu Ketua Delegasi, antara
lain membuat catatan jalannya persidangan, memberikan masukan
berdasarkan acuan yang terkait dan membuat rancangan laporan hasil
sidang sesuai pembagian tugas yang telah ditetapkan.
6.4 Pelaporan hasil sidang
a) Delegasi Indonesia berkoordinasi dengan Kedutaan/perwakilan
Indonesia setempat dalam pelaporan ringkasan utama hasil sidang pada
hari terakhir penyelenggaraan sidang.
b) Ketua Delegasi wajib melaporkan hasil sidang lengkap kepada BSN dan
Komite Teknis Perumusan SNI, paling lambat 2 (dua) minggu setelah
sidang berakhir.
c) Laporan memuat informasi tentang susunan Delegasi, pengamatan
jalannya sidang, isu yang terkait dengan kepentingan Indonesia, status
penerimaan terhadap usulan/posisi Indonesia, perubahan posisi
Indonesia (bila ada), dan tindak lanjut yang diperlukan serta kesimpulan
dan saran.
d) Disamping pemenuhan poin a) dan b), delegasi yang menghadiri sidang
karena sponsorship dari organisasi/lembaga tertentu, wajib
menyampaikan laporan sidang sesuai ketentuan dari
organisasi/lembaga sponsorship.
7 Sumber dana
7.1 BSN dan Komite Teknis Perumusan SNI sedapat mungkin menyediakan
pendanaan untuk keperluan kegiatan ISO, termasuk rapat pembahasan
tanggapan/posisi dan penyediaan dana untuk keperluan mendapatkan data
kajian ilmiah dalam rangka mendukung posisi Indonesia, serta
- 31 -
mengalokasikan dana untuk menghadiri sidang sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
7.2 Selain bersumber dari Pemerintah, dana untuk keperluan kegiatan ISO
dapat berasal dari sumber lain/pihak ketiga/lembaga sponsor, sepanjang
sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- 32 -
Lampiran A
(informatif)
International Organization for Standardization (ISO)
ISO adalah organisasi non-pemerintah pengembang standar internasional
yang independen dengan keanggotaan dari badan standar nasional
terkemuka di masing-masing negara. ISO memiliki tujuan untuk
mempromosikan pengembangan standardisasi dan kegiatan yang terkait di
dunia dengan maksud untuk memfasilitasi pertukaran barang dan jasa
internasional, untuk meningkatkan manajemen proses bisnis, untuk
mendukung penyebaran praktik terbaik sosial dan lingkungan dan untuk
mengembangkan kerja sama di bidang aktivitas intelektual, ilmiah, teknologi
dan ekonomi. ISO didirikan pada Februari 1947 sebagai hasil dari konfrensi
yang dihadiri oleh 25 perwakilan badan standardisasi nasional di London,
Inggris, pada bulan Oktober 1946 dengan General Assembly sebagai otoritas
tertinggi dari ISO. Sekretariat Pusat ISO berada di Jenewa Swiss dan dalam
operasi kesehariannya dipimpin oleh Sekretaris Jendral ISO.
Komite yang dibentuk dan ditetapkan oleh ISO beranggotakan badan standar
negara anggota ISO dan perwakilan dari organisasi lain yang berafiliasi
dengan ISO untuk lingkup tertentu dan bertugas mengembangkan dan
memelihara standar dan deliverable ISO. Struktur organisasi ISO diuraikan
pada Gambar A.1.
- 33 -
Gambar A.1 Struktur Organisasi ISO
Penjelasan terhadap struktur organisasi ISO:
1. General Assembly (GA)
General Assembly adalah organ dalam ISO yang memiliki otoritas tertinggi
dalam organisasi ISO untuk membahas dan menetapkan tujuan dan isu-
isu strategis ISO. Pertemuan General Assembly diadakan 1 (satu) kali
dalam setahun, dihadiri oleh delegasi dari anggota ISO dan pejabat ISO,
yaitu Presiden ISO, Wakil Presiden ISO untuk kebijakan, Wakil Presiden
ISO untuk manajemen teknis, Wakil Presiden ISO untuk keuangan,
Bendahara ISO dan Sekretaris Jenderal ISO.
2. Council
Council adalah badan tata kelola inti dari ISO yang bertanggung jawab
kepada General Assembly. Council terdiri dari 20 badan anggota ISO,
pejabat ISO dan ketua komite pengembangan kebijakan (CASCO,
COPOLCO dan DEVCO). Keanggotaan Council terbuka untuk semua
badan anggota ISO. Council mengadakan pertemuan tiga kali dalam
setahun dan memiliki sejumlah badan yang bertanggung jawab dan
melapor langsung kepada ISO/COUNCIL antara lain:
- 34 -
a) President’s Committee yang didirikan melalui keputusan dalam GA
2012, yang beranggotakan pejabat ISO (termasuk Presiden ISO terpilih
ketika relevan). Badan ini memberikan pertimbangan kepada Council
terhadap masalah yang harus diputuskan oleh Council, memastikan
komunikasi dan koordinasi antar governance groups, mengelola tujuan
kinerja Sekretaris Jenderal, serta memberikan panduan administrasi
kepada Sekretaris Jenderal.
b) Council Standing Committee yang terdiri atas CSC/FIN yang membahas
hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, CSC/SP yang membahas
hal-hal yang berkaitan dengan strategi dan kebijakan, CSC/NOM yang
membahas hal-hal yang berkaitan dengan nominasi untuk posisi dalam
tata kelola, dan CSC/OVE yang membahas hal-hal yang berkaitan
dengan pengawasan praktik tata kelola organisasi.
c) Advisory Group yang memberikan saran tentang hal-hal yang berkaitan
dengan kebijakan komersial ISO (CPAG) dan Teknologi Informasi
(ITSAG).
d) CASCO (Committee on conformity assessment).
e) COPOLCO (Committee on consumer policy).
f) DEVCO (Committee on developing country matters).
3. Technical Management Board (TMB)
TMB mengelola pekerjaan teknis ISO dan bertanggung jawab langsung
kepada Council. TMB memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk
mengambil keputusan dalam tata kelola umum struktur komite (TC/PC)
termasuk pembentukan, koordinasi, pembubaran badan teknis ISO,
pengawasan kegiatan, serta pengembangan dan pemeliharaan aturan
untuk pekerjaan Technical Committee di ISO, yaitu, ISO/IEC Directives,
Part 1 — Consolidated ISO Supplement — Procedures specific to ISO beserta
revisinya.
- 35 -
4. Central Secretariat/ Sekretariat Pusat
Sekretariat Pusat bertindak sebagai sekretariat untuk General Assembly,
Council, policy development committees dan badan pendukungnya,
Technical Management Board dan committee on reference materials
(REMCO). Sekretariat Pusat yang berlokasi di Jenewa Swiss menjalankan
operasional ISO sehari-hari, dipimpin Sekretaris Jendral ISO.
5. Technical Committee (TC)
Technical Committee (TC) yang dibentuk oleh TMB dengan tugas
mengembangkan standar ISO. Technical Committee dapat mendelegasikan
sebagian dari lingkup pekerjaannya kepada Sub-Committee (SC) atau
Working Group (WG). Technical Committee berangotakan badan standar
setiap negara yang menjadi anggota ISO. Sampai akhir tahun 2019, ISO
memiliki 255 Technical Committee.
Apabila diperlukan untuk mengembangkan Standar ISO pada topik yang
sangat spesifik dan belum termasuk dalam ruang lingkup TC yang telah
ada, Project Committee (PC) dapat dibentuk melalui keputusan TMB. PC
beroperasi dengan cara yang sama dengan TC namun hanya
mengembangkan 1 (satu) standar. Setelah Standar ISO tersebut
diterbitkan, PC akan dibubarkan atau ditingkatkan menjadi TC. Badan
Nasional pemegang kesekretariatan PC, bertanggung jawab untuk
pemeliharaan standar dari PC. Apabila PC (melalui prosedur yang berlaku)
telah disetujui untuk menjadi TC maka tanggung jawab pemeliharaan
standar berada pada TC tersebut.
Partisipasi Indonesia dalam forum ISO diwakili oleh Badan Standardisasi
Nasional (BSN). Indonesia telah terlibat aktif dalam kegiatan forum ISO
sejak tahun 1955. Sampai akhir tahun 2019, Indonesia menjadi P-Member
pada 96 TC/PC/SC dan menjadi O-Member pada 165 TC/PC/SC. Khusus
untuk PDC (Policy Development Committee), Indonesia menjadi P-Member
pada 4 komite PDC.
- 36 -
Lampiran B
(normatif)
Formulir pernyataan melindungi intellectual property rights
B.1 Formulir pernyataan melindungi intellectual property rights untuk
Committe Member di ISO TC/PC/SC
Pernyataan Melindungi Intellectual Property Rights
Dalam rangka mendukung peningkatan posisi ISO dalam kaitannya dengan
perlindungan kekayaan intelektual dan tujuan utama ISO dan anggotanya
untuk mencapai distribusi standar, dokumen draft standar maupun
referensi publikasi ISO yang digunakan dalam perumusan standar internasional terkait dengan seluas mungkin dan penggunaannya di seluruh
dunia yang konsisten dengan perlindungan hak cipta dan model bisnis ISO,
sebagai tenaga ahli/pemangku kepentingan organisasi yang mewakili
keanggotaaan Indonesia di ISO,
Nama*) :
Instansi*) :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat*) :
e-mail*) :
No. Telp.*) :
No. Fax*) :
TC/PC/SC di ISO :
Jabatan pada Komite Teknis : Ketua/ Wakil Ketua/ Sekretaris/ Anggota**)
dengan ini menyatakan akan berkomitmen untuk melindungi Intellectual
Property Rights (IPR) ISO yang meliputi copy rights standar ISO/IEC, logo dan trademark ISO, sesuai aturan hukum yang telah diatur dan
ditetapkan ISO.
................, ...........................
(….………………………..)
*) wajib diisi
**) pilih salah satu
- 37 -
B.2 Formulir pernyataan melindungi intellectual property rights untuk
Committe Member di ISO WG
Pernyataan Melindungi Intellectual Property Rights
Dalam rangka mendukung peningkatan posisi ISO dalam kaitannya dengan
perlindungan kekayaan intelektual dan tujuan utama ISO dan anggotanya
untuk mencapai distribusi standar, dokumen draft standar maupun
referensi publikasi ISO yang digunakan dalam perumusan standar
internasional terkait dengan seluas mungkin dan penggunaannya di seluruh
dunia yang konsisten dengan perlindungan hak cipta dan model bisnis ISO,
sebagai tenaga ahli/pemangku kepentingan organisasi yang mewakili
keanggotaaan Indonesia di ISO,
Nama*) :
Instansi*) :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat*) :
e-mail*) :
No. Telp.*) :
No. Fax*) :
TC/SC di ISO :
WG di ISO :
Keanggotaan pada Komite Teknis : Anggota/ bukan anggota
Komite Teknis**)
Jabatan pada Komite Teknis : Ketua/ Wakil Ketua/ Sekretaris/
Anggota/bukan Anggota**)
dengan ini menyatakan akan berkomitmen untuk melindungi Intellectual
Property Rights (IPR) ISO yang meliputi copy rights standar ISO/IEC,
logo dan trademark ISO, sesuai aturan hukum yang telah diatur dan
ditetapkan ISO.
................, ...........................
(….………………………..)
*) wajib diisi
**) pilih salah satu
- 38 -
B.3 Formulir pernyataan melindungi intellectual property rights untuk
Delegasi Indonesia pada Sidang ISO TC/SC (non Committee Member)
Pernyataan Melindungi Intellectual Property Rights
Dalam rangka mendukung peningkatan posisi ISO dalam kaitannya dengan
perlindungan kekayaan intelektual dan tujuan utama ISO dan anggotanya
untuk mencapai distribusi standar, dokumen draft standar maupun
referensi publikasi ISO yang digunakan dalam perumusan standar
internasional terkait dengan seluas mungkin dan penggunaannya di seluruh
dunia yang konsisten dengan perlindungan hak cipta dan model bisnis ISO,
sebagai tenaga ahli/pemangku kepentingan organisasi yang mewakili
keanggotaaan Indonesia di ISO,
Nama*) :
Instansi*) :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat*) :
e-mail*) :
No. Telp.*) :
No. Fax*) :
Sidang ISO TC/PC/SC
yang akan diikuti
:
dengan ini menyatakan akan berkomitmen untuk melindungi Intellectual
Property Rights (IPR) ISO yang meliputi copy rights standar ISO/IEC,
logo dan trademark ISO, sesuai aturan hukum yang telah diatur dan
ditetapkan ISO.
................, ...........................
(….………………………..)
*) wajib diisi
- 39 -
Lampiran C
(normatif)
Pemetaan peran dalam ISO Portal di Indonesia
No Peran dalam
ISO Portal
Anggota Komite
Teknis
Pakar
di luar anggota
Komite
Teknis
Sekretariat Komite
Teknis
BSN
Penanggung
jawab kegiatan
pemenuhan kewajiban
dalam
pengembangan
standar ISO
Pelaksana
kegiatan
pemenuhan kewajiban
dalam
pengembangan
standar ISO
1. Member body
of user administration
(MBUA)
V
2. Committee
member, pada:
- TC/SC/PC V
- WG V V
3. Document
monitor
V
4. Ballot Monitor V V
5. Voter V
6. Meeting
Participant
Approver (MPA)
V
7. Meeting
Coordinator
V
- 40 -
Lampiran D
(informatif)
Formulir pemberian tanggapan/posisi Indonesia terhadap usulan
pembentukan Technical Committee (TC) atau
Project Committee (PC) baru di ISO
D.1 Formulir ISO TMB/TSP (usulan pembentukan Technical Committee)
ISO TMB/TSP ________________________
No Question Possible Answer
1 Do you approve, disapprove or abstain on
this proposal?
approve *
disapprove *
abstain
If your answer is disaprove/approve, please
provide justifiying statement
( In the case of a disapproval vote, if no such
statement is provided the vote will not be
registered and considered. Justification
statements for approval and abstaining votes
are also encouraged)
NOTE The reason for justification
statements is primarily to collect input on
market or stakeholder needs, and on market
relevance of the proposal, to benefit the
development of the proposed ISO
standard(s).
It is especially important that NSBs consider
and express why they vote the way they do.
2 Do you want to add comment(s) on the scope
statement of the proposed new committee?
Yes *
No
If your answers is YES, please indicate your
comments
3 Do you want to provide any additional
comments on this new field of activity?
Yes *
No
If your answers is YES, please indicate your
comments
- 41 -
No Question Possible Answer
4 Did you consult with the range of relevant
stakeholders identified in the proposal in the
development of this voting position and
related comments?
Yes
No
5 Please indicate whether you wish to be
registered as a participating (P) member or
as an observer (O) member of this new ISO
or IEC activity if it is established.
We are willing to undertake
the secretariat (if you check
this box, please provide
contact name and e-mail
address)(see 1.9 and annex
D of part 1 of the ISO/IEC
Directives)
We wish to participate
actively in the work (P-
member)
We wish to be kept informed
of the progress of work (O-
member)
We do not wish to be either
P- or O-member
If your answer is We are willing to
undertake the secretariat, please provide
contact name and e-mail address
(*) A Comment is required for this answer value.
Important note: This list is only to be used for disseminating the TMB/TSP (the
proposal for establisment a new Technical Committee (TC) in ISO) for questions
at the national level and shall not be used to upload final national positions to
the Vote to all member TMB/TSP balloting application.
- 42 -
D.2 Formulir ISO TMB/NP (usulan pembentukan Project Committee)
ISO TMB/NP ________________________
Title of proposal
English title
1. Do you approve, disapprove or abstain on this NWIP?
approve*
Please also select from one of the following options (note that if no option
is selected, the default will be the first option):
Draft document will be registered as new project in the committee's
work programme (stage 20.00)
Draft document can be registered as a Working Draft (WD – stage
20.20)
Draft document can be registered as a Committee Draft (CD – stage
30.00)
Draft document can be registered as a Draft International Standard
(DIS – stage 40.00)
disapprove*
In case of disapproval, do you believe that further study and
consultations are needed first among committee members on this
proposal as a preliminary work item before this proposal can be formally accepted?
Yes
No
Abstain
Justification of Market Relevance:
Please provide a statement justifying your approval or disapproval vote
on the market relevance of this proposal. If no such statement is
provided, the vote will not be registered and considered. Justification statements for abstention votes are also encouraged.
Did you consult with the range of relevant stakeholders identified in the proposal in the development of this voting position and related comments?
Yes
No
- 43 -
2. Relevant documents
Standard(s), regulation(s), and other relevant documentation existing in our
country, with any remarks concerning their application if necessary and
consequences for global relevance, as well as copyright information on these
documents, are attached:
Yes (references provided below) *
No
If "Yes", please give references here, or as a separate annex:
3. Comments
Please submit any additional comments that you wish to make, either
immediately below or indicate immediately below that you have attached an
annex providing additional comments?
Yes (comments provided below) *
No
If Yes, P lease submit any additional comments that you wish to make.
4. Participation
We are committed to participating actively in the development of the project,
at least by commenting on working drafts (P-members voting "Disapprove" on
question 1 may nevertheless nominate experts):
Yes (and we nominate an expert below) *
No
Name(s) and contact information (email) of nominated expert(s)
(*) A Comment is required for this answer value.
Important note: This list is only to be used for disseminating the TMB/NP (the
proposal for establisment a new Project Committee (PC) in ISO) for questions at
the national level and shall not be used to upload final national positions to the
Vote to all member TMB/TSP balloting application.
- 44 -
Lampiran E
(informatif)
Tahapan pengembangan standar ISO
Tahapan pengembangan standar ISO diuraikan pada Gambar E.1.
Gambar E.1 – Tahapan pengembangan standar ISO
- 45 -
Pemantauan terhadap perkembangan perumusan standar ISO dapat
dilakukan melalui pendekatan sistematis yang telah dibuat ISO, yaitu
Harmonized Stage Code (HSC), seperti diuraikan pada Tabel E.1.
Tabel E.1 – Matrik Harmonized Stage Code (HSC)
- 46 -
Penjelasan terhadap matrik HSC:
➢ 00 – Preliminary stage (Optional)
Tahapan ini digunakan bagi usulan proyek yang belum cukup matang
untuk diproses, dan biasanya merupakan usulan proyek yang akan
datang atau terkait dengan teknologi yang baru berkembang. Tahapan ini
dapat digunakan untuk mengelaborasi sebuah "new work item proposal
(NP)" dan mengembangkan konsep awal proposal.
Semua preliminary work items (PWI) harus terdaftar dalam Program Kerja
TC/SC serta dilakukan review secara reguler oleh TC/SC untuk
mengevaluasi relevansi pasar dan sumber daya yang diperlukan.
Jika PWI disetujui untuk masuk ke tahap proposal maka akan dilakukan
voting untuk NP. Semua PWI yang tidak sampai ke tahap proposal dalam
waktu 3 tahun akan dibatalkan secara otomatis.
➢ 10 – Proposal stage
Sebuah New Work Item Proposal (NP) digunakan untuk mengusulkan:
− sebuah standar baru;
− bagian baru dari standar yang ada;
− spesifikasi teknis/Technical Specification (TS) atau sebuah spesifikasi
yang tersedia untuk umum/Publicly Available Specification (PAS).
NP tidak diperlukan terhadap amandemen atau revisi yang tidak
memperluas ruang lingkup standar, TS atau PAS yang telah ada, serta
apabila akan melakukan konversi dari sebuah TS atau PAS menjadi
standar. Apabila amandemen dan revisi menghasilkan perubahan ruang
lingkup, maka diperlukan NP.
NP dalam lingkup TC atau SC dapat dibuat dan diajukan oleh Badan
nasional; Sekretariat dari Komite teknis atau Sub Komite; Organisasi
dalam kategori Liaison A; Technical Management Board (TMB) atau salah
satu dari grup penasihat TMB; Chief Executive Officer (Sekjen) ISO.
- 47 -
Setiap NP yang diajukan harus menggunakan formulir yang sesuai (Form
NWIP sesuai ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement) serta
terdapat justifikasi untuk pengajuannya dan didokumentasikan dengan
baik. Proposer yang mengajukan NP harus menominasikan project leader,
menyediakan konsep kerja/working draft (WD) awal atau setidaknya
menyediakan outline dari WD, melakukan diskusi dengan pimpinan
TC/SC untuk menentukan jalur pengembangan standar yang sesuai
(berdasarkan pada kebutuhan pasar) dan menyusun rencana proyek
temasuk menetapkan key milestone dan tanggal pertemuan pertama.
Sekretariat TC/SC akan mensirkulasikan NP selama 12 minggu (secara
khusus dapat diperpendek menjadi 8 minggu melalui keputusan resolusi
dari komite) kepada P-member untuk meminta tanggapan, serta kepada O-
Member dan Liason dari komite sebagai informasi.
NP dapat disetujui bila sekurangnya 2/3 P-member yang memberikan
tanggapan setuju mendukung NP tersebut dan setidaknya terdapat 5 P-
member (atau 4 P-member, untuk Komite ISO TC/SC dengan anggota16 P-
member atau kurang) yang memberikan tanggapan setuju, bersedia untuk
berpartisipasi aktif dengan menominasikan pakarnya. Dalam hal P-
Member memberikan posisi tidak setuju, maka wajib memberikan
justification atau votenya tidak akan dihitung, P-member yang belum
memberikan justification yang jelas mengenai mengapa ia memberikan
posisi tidak setuju, diberikan waktu 2 minggu setelah dihubungi oleh
Sekretariat TC/SC untuk menyampaikan penjelasan.
Hasil dari voting dilaporkan kepada Sekretariat Pusat ISO dalam waktu 4
minggu setelah balloting ditutup. Tahapan ini selesai ketika NP yang telah
disetujui diregistrasikan sebagai new project dalam program kerja TC/SC
yang relevan.
- 48 -
➢ 20 – Preparatory stage (optional)
Dalam tahap ini, WD awal atau outline WD mulai dikembangkan dalam
sebuah working grup yang dibentuk oleh Komite (TC/SC/PC), dipimpin
oleh convenor. Project leader bertanggung jawab atas perkembangan
proyek dan biasanya ditunjuk sebagai Convenor WG. Convenor harus
memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan tetap berada dalam lingkup
yang telah ditentukan.
Komite (TC/SC/PC) harus menentukan tugas dan tanggal target
penyerahan hasil kerja dari WG. Tahap ini berakhir pada saat WD telah
selesai dan siap untuk disirkulasikan sebagai Committee Darft (CD) kepada
anggota Komite (TC/SC/PC). Komite (TC/SC/PC) dapat menentukan
publikasi final working draft sebagai PAS untuk menanggapi kebutuhan
pasar tertentu.
Dalam hal Komite (TC/SC/PC) telah memutuskan untuk melewatkan
tahap CD, maka tahap prepatory berakhir ketika equiry draft (DIS) siap
untuk disirkulasikan.
➢ 30 – Committee Stage (Optional)
Tahap Committee dimaksudkan sebagai tahap utama untuk mencapai
konsensus pada konten teknis yang mempertimbangkan
tanggapan/komentar dari Badan Nasional. CD akan disirkulasikan
kepada P-Member dan O-Member dari Komite (TC/SC/PC). Oleh karena itu,
Badan Nasional harus dengan cermat mempelajari teks dari CD dan
menyampaikan semua komentar yang terkait pada tahap ini.
Pilihan periode sirkulasi selama 8, 12 atau 16 minggu dapat dipilih setelah
disetujui Komite (TC/SC/PC), secara default CD akan disirkulasikan
selama 8 minggu. Paling lambat 4 minggu setelah batas akhir pemberian
tanggapan, Sekretariat harus mempersiapkan kompilasi komentar dan
mensirkulasikannya kepada P-Member dan O-Member dari Komite
- 49 -
(TC/SC/PC). Saat menyusun kompilasi, Sekretariat harus menyiapkan
usulan terkait kelanjutan projek dengan berkonsultasi dengan ketua
Komite (TC/SC/PC) dan jika diperlukan juga dengan Project Leader untuk
menentukan usulan opsi sebagai berikut:
a) mendiskusikan CD dan komentar pada pertemuan yang akan datang;
b) mensirkulasikan revisi CD untuk dipertimbangkan;
c) mendaftarkan CD untuk ketahap enquiry.
Sirkulasi CD revisi selanjutnya dapat dilakukan, sampai tercapai
konsensus. Dalam hal konsensus tidak tercapai, persetujuan oleh
mayoritas 2/3 dari P-member Komite (TC/SC/PC) dapat dianggap cukup
untuk melanjutkan ke tahap berikutnya (posisi abstain dikecualikan
ketika suara dihitung, begitu pula dengan suara negatif yang tidak disertai
dengan alasan teknis). Committee Stage berakhir pada saat CD diterima
untuk diedarkan sebagai enquiry stage dan didaftarkan oleh Sekretariat
Pusat ISO.
Jika konsesus tidak tercapai atau tidak mendapatkan persetujuan yang
dipersyaratkan, dengan pertimbangan Komite ISO (TC/SC/PC), dapat
diterbitkan deliverable perantara dalam bentuk Technical Specification
(TS).
Adapun petunjuk bagi Komite ISO (TC/SC/PC) untuk opsi melewatkan
Committee Stage, terdapat pada Lampiran SS dalam ISO/IEC Directives,
Part 1, Consolidated ISO Supplement, 2019.
➢ 40 – Enquiry Stage
Pada tahap ini Draft International Standard (DIS) disirkulasikan selama 12
minggu kepada semua Badan Nasional oleh Sekretariat Pusat ISO. Dalam
waktu 4 Minggu setelah batas akhir pemberian tanggapan, CEO ISO akan
mengirimkan hasil dari jajak pendapat beserta semua komentar yang
diterima kepada Ketua dan Sekretariat Komite ISO (TC/SC/PC).
- 50 -
Suara yang disampaikan oleh Badan Nasional harus eksplisit: positif,
negatif, atau abstain. Posisi suara positif dapat disertai dengan komentar
editorial atau teknis. Komentar ini akan dikonsultasikan oleh Sekretaris
kepada Ketua Komite ISO (TC/SC/PC) dan project leader, untuk
memutuskan bagaimana tanggapannya. Jika Badan Nasional
mengganggap DIS ini tidak dapat diterima, maka dapat memilih posisi
negatif dan menyatakan alasan teknis.
DIS disetujui bila terdapat mayoritas 2/3 suara yang diberikan oleh P-
member Komite ISO (TC/SC/PC) mendukung/setuju, dan jumlah suara
negatif yang masuk tidak lebih dari 1/4 dari total jumlah suara yang
diberikan. Posisi abstain dikecualikan ketika suara dihitung, begitu pula
dengan suara negatif yang tidak disertai dengan alasan teknis.
Pada saat menerima hasil pemungutan suara dan komentar yang masuk,
Ketua Komite ISO (TC/SC/PC) bekerja sama dengan sekretariat, project
leader, dan dengan berkonsultasi dengan Sekretariat Pusat ISO, harus
mengambil salah satu tindakan berikut:
a) ketika kriteria persetujuan terpenuhi dan tidak ada perubahan teknis
yang harus dilakukan, maka dapat langsung dilanjutkan ke tahap
publikasi;
b) ketika kriteria persetujuan terpenuhi namun terdapat perubahan
teknis yang harus dilakukan, maka modifikasi DIS dapat didaftarkan
untuk tahap approval sebagai final draft international standard (FDIS);
c) ketika kriteria persetujuan tidak terpenuhi, maka:
1) mensirkulasikan revisi dari DIS untuk dilakukan pemungutan suara
ulang, atau
2) mensirkulasikan revisi CD untuk mendapatkan komentar; atau
3) membahas DIS dan komentar pada pertemuan berikutnya.
CATATAN Revisi DIS akan disirkulasikan untuk dilakukan
pemungutan suara selama 8 minggu, yang dapat diperpanjang hingga
- 51 -
12 minggu, atas permintaan satu atau lebih P-member komite yang
bersangkutan.
Dalam waktu 12 minggu setelah periode pemungutan suara berakhir,
sebuah laporan lengkap harus disiapkan oleh Sekretariat Komite
(TC/SC/PC) dan diedarkan oleh Sekretariat Pusat ISO kepada Badan
Nasional. Laporan tersebut harus:
a) menunjukkan hasil pemungutan suara;
b) menyatakan keputusan ketua komite teknis atau subkomite;
c) mereproduksi teks (konsep standar) berdasarkan komentar yang
diterima; dan
d) memasukkan pengamatan sekretariat komite teknis atau subkomite
pada setiap komentar yang disampaikan.
Tahap ini berakhir dengan pendaftaran teks untuk diedarkan sebagai
draft FDIS atau publikasi Standar Internasional oleh Sekretariat Pusat
ISO.
➢ 50 – Approval (optional)
Pada tahap approval ini FDIS akan disirkulasikan selama 8 Minggu
kepada semua badan nasional oleh Sekretariat Pusat ISO. FDIS disetujui
bila terdapat mayoritas 2/3 suara yang diberikan oleh P-member Komite
(TC/SC/PC) mendukung/setuju, dan jumlah suara negatif yang masuk
tidak lebih dari 1/4 dari total jumlah suara yang diberikan. Posisi abstain
dikecualikan ketika suara dihitung, begitu pula dengan suara negatif yang
tidak disertai dengan alasan teknis.
Semua komentar yang diterima akan disimpan dan direkam pada formulir
pemungutan suara sebagai “noted for future consideration" untuk
peninjauan selanjutnya di masa mendatang. Perubahan teknis pada FDIS
yang disetujui, tidak diizinkan. Namun Sekretaris bersama dengan
Sekretariat Pusat ISO dapat memperbaiki kesalahan editorial.
- 52 -
Dalam waktu 2 minggu setelah periode pemungutan suara berakhir,
Sekretariat Pusat ISO akan mengedarkan sebuah laporan yang
menunjukkan hasil pemungutan suara, baik yang hasilnya berupa
persetujuan resmi oleh Badan Nasional untuk menerbitkan standar
internasional maupun penolakan resmi oleh Badan Nasional terhadap
FDIS ini.
Jika FDIS disetujui sesuai dengan persyaratan maka dapat dilanjutkan ke
tahap publikasi. Namun jika FDIS tidak disetujui sesuai dengan
persyaratan, maka dokumen tersebut harus dikembalikan ke Komite
(TC/SC/PC) terkait, untuk dapat mempertimbangkan kembali alasan
teknis yang diajukan pada suara negative terhadap FDIS tersebut.
Sehubungan dengan hal itu Komite (TC/SC/PC) dapat memutuskan
untuk:
− menyerahkan kembali modifikasi konsep sebagai CD, DIS atau didalam
ISO dan JTC 1 sebagai FDIS;
− menerbitkan Technical Specification (TS);
− menerbitkan Publicly Available Specification (PAS);
− membatalkan Proyek.
Tahap ini berakhir dengan disirkulasikanya laporan pemungutan suara
yang menyatakan bahwa FDIS telah disetujui untuk dipublikasikan
sebagai Standar Internasional, dipublikasikan sebagai Technical
Specification (TS) atau dokumen dikembalikan ke komite.
➢ 60 – Publication Stage
Dalam waktu 6 minggu, Sekretariat Pusat ISO harus telah selesai
mempersiapkan dokumen, mencetak dan mendistribusikan Standar
Internasional. Tahap publikasi berakhir dengan publikasi Standar
Internasional.
- 53 -
Tabel E.2 berikut memberikan informasi mengenai tahap proyek dan
dokumen dalam proses pengembangan standar ISO.
Tabel E.2 – Informasi tahapan proyek dan dokumen dalam
pengembangan standar ISO
Tahapan proyek Dokumen
Nama Singkatan
Preliminary stage Preliminary work item PWI
Proposal stage New work item proposal NP
Preparatory stage Working draft(s) WD
Committee stage Committee draft(s) CD
Enquiry stage Enquiry draft DIS
Approval stage final draft International
Standard
FDIS
Publication stage International Standard ISO atau ISO/IEC
➢ 90 – Review Stage
Setiap standar internasional dan deliverable yang diterbitkan ISO atau
berkerjasama dengan IEC, harus dilakukan tinjauan
sistematis/systematic review (SR) untuk menentukan apakah akan tetap
dikonfirmasi (confirmed), direvisi/diamandemen (revised/amended),
dikonversi kebentuk lain (converted to another form of deliverable), atau
ditarik (withdrawn). Acuan pelaksanaan review stage sesuai Tabel E.3.
- 54 -
Tabel E.3 – Ketentuan pelaksanaan review Stage standar ISO
Jenis deliverable
Waktu
maksimal untuk
dilakukan
review
Jumlah
maksimal
pelakanaan review
Umur maksimal
deliverable
Standar Internasional 5 tahun Tidak terbatas Tidak terbatas
Spesifikasi Teknis
(Technical Specification/ TS)
3 tahun Direkomenda-
sikan sekali
Direkomendasikan
6 tahun
Spesifikasi yang
tersedia untuk umum (Publicly Available
Specification/PAS)
3 tahun Sekali 6 tahun (jika tidak
dikonversi setelah periode ini,
diusulkan untuk
dilakukan penarikan
dokumen)
Laporan Teknis
(Technical Report/TR)
Tidak
ditentukan
Tidak
ditentukan
Tidak terbatas
Tinjauan sistematis biasanya dapat dilakukan terhadap:
- semua deliverable, atas inisiatif dan sebagai tanggung jawab
Sekretariat ISO TC/SC yang terkait, biasanya berdasarkan ketentuan
dari lamanya periode sejak publikasi atau konfirmasi terakhir dari
dokumen;
- untuk Standar Internasional dan Spesifikasi Teknis, tindakan default
dilakukan oleh Sekretariat Pusat ISO jika pelaksanaan tinjauan
sistematis dari Standar Internasional atau Spesifikasi Teknis yang
bersangkutan belum dimulai oleh Sekretariat ISO TC/SC yang
bertanggung jawab;
- semua deliverable, atas permintaan satu atau lebih Badan Nasional;
atau
- semua deliverable, atas permintaan CEO.
Waktu untuk melakukan tinjauan sistematis biasanya didasarkan pada
tahun publikasi atau tahun dokumen telah dikonfirmasi (tahun terakhir
- 55 -
dikonfirmasi). Namun untuk melakukan tinjauan sistematis, tidak perlu
menunggu periode maksimum peninjauan dokumen.
Untuk perubahan kecil, misalnya pembaruan dan perubahan editorial,
yang tidak berdampak pada konten teknis, prosedur singkat yang disebut
"minor revision" dapat diterapkan. Prosedur ini memerlukan proposal
untuk pengajuan minor revision oleh TC (melalui resolusi dan penyelesaian
formulir ISO 8B), tahap approval melalui pemungutan suara FDIS selama
8 minggu (FDIS dilakukan selama 12 minggu untuk dokumen yang terkait
Vienna agreement) dan tahap publikasi. Kata Pengantar pada edisi
berikutnya harus menunjukkan bahwa dokumen tersebut adalah
dokumen hasil dari minor revision dan tersedia daftar pembaruan serta
perubahan editorial yang dilakukan.
Sirkulasi untuk SR dilakukan selama 20 minggu kepada semua badan
nasional anggota ISO untuk meminta tanggapan. Keputusan akhir, untuk
merevisi, mengonfirmasi atau menarik standar, tetap tergantung pada
tanggapan yang dikirimkan oleh P-member pada TC/SC terkait.
Setelah pemungutan suara berakhir, usulan keputusan Sekretariat
berdasarkan hasil pemungutan suara akan disirkulasikan kepada anggota
ISO TC/SC. Selambatnya 6 bulan setelah pemungutan suara, ISO TC/SC
harus mengambil keputusan akhir (mengkonfirmasi, merevisi atau
menarik standar) untuk kemudian diserahkan kepada Sekretariat Pusat
ISO. Adapun interpretasi dari hasil pemungutan suara untuk systematic
review (SR) adalah sebagai berikut:
− Opsi 1: Konfirmasi (retensi tanpa perubahan teknis)
Ketika hasil verifikasi menunjukkan bahwa dokumen tersebut
digunakan, dokumen tersebut harus terus disediakan, dan bahwa
tidak ada perubahan teknis yang diperlukan, maka suatu deliverable
dapat diusulkan untuk dikonfirmasi. Kriterianya adalah:
- 56 -
• standar telah diadopsi (baik identik atau modifikasi) atau digunakan
paling sedikit di lima negara (ketika kriteria ini tidak terpenuhi,
standar harus ditarik); dan
• mayoritas sederhana dari P-member dari ISO TC/SC mengusulkan
konfirmasi dalam pemungutan suara.
− Opsi 2: Amandemen atau revisi (retensi, dengan perubahan)
Ketika hasil verifikasi menunjukkan bahwa dokumen tersebut
digunakan, dokumen tersebut harus terus disediakan, tetapi
diperlukan perubahan teknis, maka suatu deliverable dapat diusulkan
untuk amandemen atau revisi. Kriterianya adalah:
• standar telah diadopsi (baik identik atau modifikasi) atau digunakan
paling sedikit di lima negara (ketika kriteria ini tidak terpenuhi,
standar harus ditarik); dan
• mayoritas sederhana dari P-member dari ISO TC/SC
mengusulkan/menganggap ada kebutuhan untuk dilakukan
amandemen atau revisi.
− Opsi 3: Penarikan
Ketika standar belum diadopsi (baik identik atau modifikasi) atau tidak
digunakan paling sedikit di lima negara, maka standar harus ditarik.
− Opsi 4: Konversi ke Standar Internasional (TS dan PAS).
Selain tiga opsi yang menjadi dasar konfirmasi, amandemen/revisi,
atau penarikan, dalam kasus tinjauan sistematis (SR) untuk TS dan
PAS, maka opsi keempat adalah konversi ke Standar Internasional.
Untuk melakukan konversi ke Standar Internasional, sebuah konsep
yang telah diperbarui sesuai keperluan, diserahkan untuk menjalani
prosedur pengembangan normal sebagaimana ditentukan untuk
Standar Internasional.
➢ 95 – Withdrawal Stage
Dalam hal usulan penarikan standar, Sekretariat Pusat ISO akan
mensirkulasikan jajak pendapat selama 8 minggu kepada semua Badan
Nasional untuk memberikan persetujuan atau keberatan terhadap
- 57 -
keputusan itu. Setiap keberatan yang diterima harus dirujuk kepada TMB
ISO untuk dilakukan pertimbangan dan diambil keputusan.
Jika, setelah penarikan suatu Standar Internasional, TC/SC memutuskan
bahwa ternyata standar itu masih diperlukan, maka TC/SC dapat
mengusulkan agar standar tersebut dipulihkan kembali. Selanjutnya
standar tersebut harus diterbitkan baik sebagai DIS atau FDIS,
sebagaimana diputuskan oleh TC/SC, untuk dilakukan pemungutan
suara oleh badan-badan anggota dengan kriteria persetujuan yang biasa
berlaku. Jika disetujui, standar harus diterbitkan sebagai edisi baru
dengan tanggal publikasi baru. Kata pengantar harus menjelaskan bahwa
standar ini hasil dari pemulihan kembali dari edisi sebelumnya.
- 58 -
Lampiran F
(informatif)
Formulir pemberian tanggapan/posisi Indonesia terhadap balloting ISO
Penyampaian tanggapan/posisi Indonesia terhadap balloting ISO dilakukan melalui elektronik vote pada aplikasi balloting dalam portal ISO. Untuk
memudahkan penggunaan aplikasi tersebut, berikut formulir yang dapat
digunakan untuk menanggapi balloting sesuai dengan tahapan perumusan
standar ISO.
F.1 Form Balloting CD
ISO/CD ______________
No. Questions Possible Answers
1 Do you approve the circulation of the
draft as a DIS?
Approval
Approval with comments * Disapproval *
Abstention
(*) A Comment is required for this answer value.
F.2 Form Balloting DIS
ISO/DIS ______________
Question being asked, and voting options
No. Questions Possible Answers
1 Do you approve the technical content of
the draft?
Approval
Approval with comments *
Disapproval *
Abstention
(*) A Comment is required for this position.
- 59 -
F.3 Form Balloting DTS
ISO/DTS ______________
Question being asked, and voting options
No. Questions Possible Answers
1 Do you approve the draft for Publication? Approval
Approval with comments *
Disapproval *
Abstention
(*) A Comment is required for this position.
F.4 Form Balloting FDIS
ISO/FDIS ______________ Question being asked, and voting options
No. Questions Possible Answers
1 Do you approve the technical content of
the final draft?
Approval
Approval with corrections *
Disapproval * Abstention
(*) A Comment is required for this position.
- 60 -
F.5 Form NWIP
VOTE ON NEW WORK ITEM PROPOSAL
Date of circulation
Reference number ISO/TC / SC N
Closing date for voting
Member body voting
ISO/TC / SC
Reference
P-members of the technical committee or subcommittee concerned have an
obligation to vote.
NOTE 1 All P members of the committee must vote and complete all questions on this form or their votes may be invalidated and not counted in the decision on this proposal.
Title of proposal
English title
1. Do you approve, disapprove or abstain on this NWIP?
approve
Please also select from one of the following options (note that if no option is selected, the default will be the first option):
Draft document will be registered as new project in the committee's work programme (stage 20.00)
Draft document can be registered as a Working Draft (WD – stage 20.20)
Draft document can be registered as a Committee Draft (CD – stage 30.00)
Draft document can be registered as a Draft International Standard (DIS – stage 40.00)
disapprove
In case of disapproval, do you believe that further study and consultations are needed first among committee members on this proposal as a preliminary work item before this proposal can be formally accepted?
Yes
No
Abstain due to lack of consensus
Abstain due to lack of national expert input
- 61 -
Justification of Market Relevance: Please provide a statement justifying your approval or disapproval vote on the market relevance of this proposal. If no such statement is provided, the vote will not be registered and considered. Justification statements for abstention votes are also encouraged.
Did you consult with the range of relevant stakeholders identified in the proposal in the development of this voting position and related comments?
Yes No
2. Relevant documents
Standard(s), regulation(s), and other relevant documentation existing in our
country, with any remarks concerning their application if necessary and consequences for global relevance, as well as copyright information on these documents, are attached:
Yes
No
If "Yes", please give references here, or as a separate annex:
3. Comments
Do you wish to add any additional comments?
If Yes, P lease submit any additional comments that you wish to make, either immediately below or indicate immediately below that you have attached an
annex providing additional comments.
4. Participation
We are committed to participating actively in the development of the project, at least by commenting on working drafts:
Yes
No
Name(s) and contact information (email) of nominated expert(s)
NOTE 2 P-members voting "Yes" above must nominate an expert or this vote will not be counted.
NOTE 3 P-members voting "Disapprove" on question 1 may nevertheless nominate experts.
- 62 -
An annex is attached to this form
Member body voting
Date
Name
Important note: This list is only to be used for disseminating the NWIP
questions at the national level and shall not be used to upload final national positions on International Standards to the NWIP balloting application.
- 63 -
F.6 Form SR
ISO Systematic Review questions
_________________________
No Question Possible Answer
1 Recommended action Withdraw *
Revise/Amend *
Confirm
Abstain due to lack of consensus
Abstain due to lack of national expert input
If your answer is Withdraw or Revise/Amend, please
provide comments supporting the recommended action you selected either immediately on the provided column or as an attached comment file
2 Has this International Standard been adopted or is it intended to be adopted in the future as a national standard or other publication?
Yes * No*
If your answers is YES, please indicate the number(s) of the corresponding national publication(s)
If your answers is No, please indicate the reason why
3 (Reply only if the answer to Question 2 is "Yes") Is the national publication identical to the
International Standard or was it modified?
Identical Modified *
If your answer is MODIFIED, please indicate
differences in relation to the International Standard
4 If this International Standard has not been nationally adopted, is it applied or used in your country without national adoption or are
products/processes/services used in your country based on this standard?
Yes *
No
If your answer is YES, please indicate the reasons why
5 Is this International Standard, or its national adoption, referenced in regulations in your
country?
Yes * No
If your answer is YES, please indicate the relevant regulation
6 In case the committee decides to Revise/Amend, will/are you committed to participate actively in
the development of the project?
Yes (experts nominated) *
No
If your answer is YES, please indicate your
nomination expert name and email
(*) A Comment is required for this answer value.
Important note: This list is only to be used for disseminating the Systematic
Review questions at the national level and shall not be used to upload final national positions on International Standards to the Systematic Review
balloting application.
- 64 -
F. 7 Template for comments and secretariat observations
Template for comments and secretariat observations Date: Document: Project:
MB/
NC1
Line
number
(e.g. 17)
Clause/
Subclause
(e.g. 3.1)
Paragraph/
Figure/ Table/
(e.g. Table 1)
Type of
comment2 Comments Proposed change
Observations of the
secretariat
1 MB = Member body / NC = National Committee (enter the ISO 3166 two-letter country code, e.g. CN for China; comments from the ISO/CS editing unit are identified by **)
2 Type of comment: ge = general te = technical ed = editorial
- 65 -
Lampiran G
(informatif)
Contoh Formulir rekapitulasi tanggapan/posisi Indonesia terhadap dokumen ISO
Rekapitulasi tanggapan/posisi Indonesia terhadap dokumen ISO
TC/SC/
lainnya
Status
Member
Balloting Tanggal
penyampaian posisi
Posisi
Indonesia
Penanggung
Jawab Keterangan Tahapan
dokumen
Nomor
dokumen Judul dokumen
Tanggal
mulai
Tanggal
Berakhir
- 66 -
Lampiran H
(informatif)
Contoh Formulir New Work Item Proposal (NP)
Form 4: V1 2019
New Work Item Proposal (NP)
Circulation date
Click here to enter a date.
Closing date for voting Click here to enter a date.
Reference number: Enter Number
(to be given by ISO Central
Secretariat)
ISO/TC Enter Number /SC Enter
Number
☐ Proposal for a new PC
N Click here to enter text.
Proposer
☐ ISO member body:
Click here to enter text.
☐ Committee, liaison or other¹:
Click here to enter text.
Secretariat Click here to enter text.
A proposal for a new work item within the scope of an existing committee
shall be submitted to the secretariat of that committee.
¹The proposer of a new work item may be a member body of ISO, the
secretariat itself, another technical committee or subcommittee, an
organization in liaison, the Technical Management Board or one of the
advisory groups, or the Secretary-General*. See ISO/IEC Directives Part 1,
Clause 2.3.2.
The proposer(s) of the new work item proposal shall:
• make every effort to provide a first working draft for discussion, or at
least an outline of a working draft;
• nominate a project leader;
• discuss the proposal with the committee leadership prior to submitting
the appropriate form, to decide on an appropriate development track
(based on market needs) and draft a project plan including key
milestones and the proposed date of the first meeting.
The proposal will be circulated to the P-members of the technical
committee or subcommittee for voting, and to the O-members for information.
- 67 -
IMPORTANT NOTE
Proposals without adequate justification risk rejection or referral to originator.
Guidelines for proposing and justifying a new work item are contained in
Annex C of the ISO/IEC Directives, Part 1.
☐ The proposer has considered the guidance given in the Annex C during the
preparation of the NP.
Resource availability:
☐ There are resources available to allow the development of the project to
start immediately after project approval* (i.e. project leader, related WG
or committee work programme).
* if not, it is recommended that the project is first registered as a preliminary work item (a Form 4 is not required for this) and when the
development can start, Form 4 should be completed to initiate the NP
ballot.
Proposal (to be completed by the proposer, following discussion with the
committee leadership)
Title of the proposed deliverable
English title
Click here to enter text.
French title (if available) Click here to enter text.
(In the case of an amendment, revision or a new part of an existing document,
include the reference number and current title)
Scope of the proposed deliverable
Click here to enter text.
- 68 -
Purpose and justification of the proposal
Click here to enter text.
Consider the following: Is there a verified market need for the proposal?
What problem does this document solve?
What value will the document bring to end-users?
See Annex C of the ISO/IEC Directives part 1 for more information.
See the following guidance on justification statements in the brochure ‘Guidance
on New work’: https://www.iso.org/publication/PUB100438.html
Please select any UN Sustainable Development Goals (SDGs) that this
document will support. For more information on SDGs, please visit our website at www.iso.org/SDGs."
☐ GOAL 1: No Poverty
☐ GOAL 2: Zero Hunger
☐ GOAL 3: Good Health and Well-being
☐ GOAL 4: Quality Education
☐ GOAL 5: Gender Equality
☐ GOAL 6: Clean Water and Sanitation
☐ GOAL 7: Affordable and Clean Energy
☐ GOAL 8: Decent Work and Economic Growth
☐ GOAL 9: Industry, Innovation and Infrastructure
☐ GOAL 10: Reduced Inequality
☐ GOAL 11: Sustainable Cities and Communities
☐ GOAL 12: Responsible Consumption and Production
☐ GOAL 13: Climate Action
☐ GOAL 14: Life Below Water
☐ GOAL 15: Life on Land
☐ GOAL 16: Peace and Justice Strong Institutions
N/A GOAL 17: Partnerships to achieve the Goal
Preparatory work
(An outline should be included with the proposal)
☐ A draft is attached
☐ An outline is attached
☐ An existing document will serve as the initial basis
The proposer or the proposer's organization is prepared to undertake the
preparatory work required: ☐ Yes ☐ No
- 69 -
If a draft is attached to this proposal
Please select from one of the following options (note that if no option is
selected, the default will be the first option):
☐ Draft document can be registered at Working Draft stage (WD – stage
20.00)
☐ Draft document can be registered at Committee Draft stage (CD – stage
30.00)
☐ Draft document can be registered at Draft International Standard stage
(DIS – stage 40.00)
☐ If the attached document is copyrighted or includes copyrighted content,
the proposer confirms that copyright permission has been granted for ISO
to use this content in compliance with clause 2.13 of the ISO/IEC Directives, Part 1 (see also the Declaration on copyright).
Is this a Management Systems Standard (MSS)?
☐ Yes ☐ No
NOTE: if Yes, the NP along with the Justification study (see Annex SL of the
Consolidated ISO Supplement) must be sent to the MSS Task Force
secretariat ([email protected]) for approval before the NP ballot can be launched.
Indication of the preferred type or types of deliverable to be developed
☐ International Standard
☐ Technical Specification
☐ Publicly Available Specification
Proposed Standard Development Track (SDT)
To be discussed between proposer and Secretary considering, for example,
when does the market (the users) need the document to be available, the maturity of the subject etc.
☐ 18 months* ☐ 24 months ☐ 36 months ☐ 48 months
* Projects using SDT 18 are eligible for the ‘Direct publication process’ offered
by ISO /CS which reduces publication processing time by approximately 1
month.
- 70 -
Draft project plan (as discussed with committee leadership)
Proposed date for first meeting: Click here to enter a date.
Proposed dates for key milestones: Click here to enter a date. 1st Working Draft (if any) circulated to experts: Click here to enter a date.
Committee Draft ballot (if any): Click here to enter a date.
DIS submission*: Click here to enter a date.
Publication*: Click here to enter a date.
* Target Dates on DIS submission and Publication should preferably be set a
few weeks ahead of the limit dates (automatically given by the selected SDT).
For guidance and support on project management; descriptions of the key milestones; and to help you define your project plan and select the
appropriate development track, see: go.iso.org/projectmanagement
NOTE: The draft project plan is later used to create a detailed project plan, when the project is approved.
Known patented items (see ISO/IEC Directives, Part 1, clause 2.14 for
important guidance)
☐ Yes ☐ No
If "Yes", provide full information as annex
Co-ordination of work
To the best of your knowledge, has this or a similar proposal been submitted
to another standards development organization?
☐ Yes ☐ No
If “Yes”, please specify which one(s):
Click here to enter text.
A statement from the proposer as to how the proposed work may relate
to or impact on existing work, especially existing ISO and IEC deliverables. The proposer should explain how the work differs from
apparently similar work, or explain how duplication and conflict will be
minimized
Click here to enter text.
A listing of relevant existing documents at the international, regional
and national levels
Click here to enter text.
- 71 -
Please fill out the relevant parts of the table below to identify relevant
affected stakeholder categories and how they will each benefit from or be
impacted by the proposed deliverable(s)
Benefits/impacts
Examples of
organizations/compani
es to be contacted
Industry and commerce – large industry
Click here to enter text. Click here to enter text.
Industry and commerce
– SMEs
Click here to enter text. Click here to enter text.
Government Click here to enter text. Click here to enter text.
Consumers Click here to enter text. Click here to enter text.
Labour Click here to enter text. Click here to enter text.
Academic and research
bodies
Click here to enter text. Click here to enter text.
Standards application
businesses
Click here to enter text. Click here to enter text.
Non-governmental
organizations
Click here to enter text. Click here to enter text.
Other (please specify) Click here to enter text. Click here to enter text.
Liaisons
A listing of relevant external international organizations or internal
parties (other ISO and/or IEC
committees) to be engaged as liaisons
in the development of the deliverable(s).
Click here to enter text.
Joint/parallel work
Possible joint/parallel work with
☐ IEC (please specify committee ID)
Click here to enter text.
☐ CEN (please specify committee ID)
Click here to enter text.
☐ Other (please specify)
Click here to enter text.
A listing of relevant countries which are not already P-members of the
committee
Click here to enter text.
NOTE: The committee manager shall distribute this NP to the ISO members
of the countries listed above to ask if they wish to participate in this work
- 72 -
Proposed Project Leader
(name and e-mail address)
Click here to enter text.
Name of the Proposer
(include contact information)
Click here to enter text.
This proposal will be developed by
☐ An existing Working Group (please specify which one: Click here to enter
text.)
☐ A new Working Group (title: Click here to enter text.)
(Note: establishment of a new WG must be approved by committee resolution)
☐ The TC/SC directly
☐ To be determined
Supplementary information relating to the proposal
☐ This proposal relates to a new ISO document;
☐ This proposal relates to the adoption as an active project of an item
currently registered as a Preliminary Work Item;
☐ This proposal relates to the re-establishment of a cancelled project as an
active project.
☐ Other:
Click here to enter text.
Maintenance agencies (MA) and registration authorities (RA)
☐ This proposal requires the service of a maintenance agency.
If yes, please identify the potential candidate:
Click here to enter text.
☐ This proposal requires the service of a registration authority.
If yes, please identify the potential candidate: Click here to enter text.
NOTE: Selection and appointment of the MA or RA is subject to the procedure
outlined in the ISO/IEC Directives, Annex G and Annex H, and the RA policy
in the ISO Supplement, Annex SN.
☐ Annex(es) are included with this proposal (give details)
Click here to enter text.
Additional information/questions
Click here to enter text.
- 73 -
Lampiran I
(informati)
Contoh Formulir rekapitulasi Delegasi Indonesia pada
Sidang/Pertemuan Teknis ISO
Rekapitulasi Delegasi Indonesia pada Sidang/Pertemuan Teknis ISO
No Komite ISO
(TC/SC/WG)
Judul
Komite
Keanggotaan
Indonesia (P/O member)
Tempat
Sidang
Waktu
Sidang
Nama
Delegasi
Instansi
Delegasi
Jabatan
Delegasi
Sumber
Pendanaan
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
TTD
BAMBANG PRASETYA
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum
Iryana Margahayu