0pendahuluan msda
DESCRIPTION
msdaTRANSCRIPT
I. PENDAHULUANKERANGKA PIKIR PERUBAHAN PENGELOLAAN SDA
LATAR BELAKANG
UU No. 11/1974 telah
Memberikan andil yang besar bg perikehidupan ekonomi & sosial masyarakat.
Saat ini UU tsb memerlukan penyesuaian utk antisipasi perkembangan masalah & perubahan paradigma, al :
1. Pengelolaan scr menyeluruh & terpadu
2. Keseimbangan antara penanganan
secara fisik dengan non fisik
3. Keseimbangan antara pendayagunaan
dengan konservasi
4. Perlindungan terhadap hak dasar
manusia atas air
5. Keterlibatan pihak yg berkepentingan
dlm PSDA dlm spirit demokrasi &
pendekatan koordinasi
6. Mengadopsi prinsip pembangunan
berkelanjutan
7. Antisipasi thd ekses perkembangan nilai
ekonomis air
UUD 1945 Psl 33 ayat (3)
Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN
VISI PENGELOLAAN SDA
Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air
Bagi kesejahteraan seluruh rakyat
LIMA MISI PENGELOLAAN SDA
1. KONSERVASI SDA
2. PENDAYAGUNAAN SDA
3. PENGENDALIAN daya rusak air
4. PEMBERDAYAAN & peningkatan peran masy, dunia usaha & pemerintah
5. Peningkatan ketersediaan & keterbukaan dt serta INFORMASI SDA
TUJUH ASAS PENGELOLAAN SDA :
Kelestarian, Keseimbangan, Kemanfaatan Umum, Keterpaduan & Keserasian, Keadilan, Kemandirian,
Transparansi & akuntabilitas
UU PENGGANTI
yang lebih :
1. Komprehensif
2. Antisipatif
3. Direktif
4. Koordinatif
5. Partisipatif
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT
PERSANDINGAN SISTEMATIKA
UU No. 7 / 2004 ttg SDABab i Ketentuan Umum
Bab ii Wewenang & Tanggung jawab
Bab iii Konservasi SDA
Bab iv Pendayagunaan SDA
Bab v Pengendalian Daya Rusak Air
Bab vi Perencanaan
Bab vii Pelaksanaan Konstruksi dan O&P
Bab viii Sistem Informasi SDA
Bab ix Pemberdayaan & Pengawasan
Bab x Pembiayaan
Bab xi Hak, Kewajiban, & Peran Masy.
Bab xii Koordinasi
Bab xiii Penyelesaian Sengketa
Bab xiv Gugatan Masy. & Organisasi
Bab xv Penyidikan
Bab xvi Ketentuan Pidana
Bab xvii Ketentuan Peralihan
Bab xviii Ketentuan Penutup
Total = 100 Pasal
UU No. 11 / 1974Bab i Pengertian
Bab ii Fungsi
Bab iii Hak penguasaan
& wewenang
Bab iv Perenc. &
Perenc. Teknis
Bab v Pembinaan
Bab vi Pengusahaan
Bab vii Eksploitasi &
pemeliharaan
Bab viii Perlindungan
Bab ix Pembiayaan
Bab x Ketentuan Pidana
Bab xi Ketentuan Peralihan
Bab xii Ketentuan Penutup
Total = 17 Pasal
Pengelolaan Sumber Daya Air
Definisi ( UU SDA No. 7 Tahun 2004 ) :
Upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air
1. Konsevasi Sumber Daya Alir
a. Perlindungan&Pelestarian sumber air
b. Pengawetan air
c. Pengelolaaan kualitas air
d. Pengendalian pencemaran air
2. Pendayagunaaan Sumber Daya Air
a. Penatagunaan Sumber Daya Air
b. Penyediaan Sumber Daya Air
c. Penggunaan Sumber Daya Air
d. Pengembangan Sumber Daya Air
e. Pengusahaan Sumber Daya Air
3. Pengendalian Daya Rusak Air
a. Upaya Pencegahan
b. Upaya Penanggulangan
c. Upaya Pemulihan
4. Sistem Informasi Sumber Daya Air
a. Pengolaan sis infor hidrologi
b. Pengelolaan sis infor hidrometeorologi
c. Pengelolaan sis infor hidrogeologi
Pola Pengelolaan Sumber Daya Air
(Sebagai Acuan)A
spek
Pe n
g elo
laa n
Batasan Pengertian Istilah
KONSERVASI : Upaya Memelihara Keberadaan, serta Keberlanjutan Keadaan, Sifat dan fungsi SDA agar senantiasa tersedia dalam kuantitas & kualitas yg memadai utk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik pada waktu sekarang maupun yg akan datang. (pasal 1 angka 18)
PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR : Upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan & Pengusahaan SDAir secara optimal agar berhasilguna & berdayaguna. (pasal 1 angka 20)
PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR : Upaya untuk mencegah, menanggulangi, serta melakukan pemulihan kerusakan kualitas lingkungan yg disebabkan oleh daya rusak air. (pasal 1 angka 19)
DAYA RUSAK AIR : Daya air yang dapat merugikan kehidupan. (pasal 1 angka 21)
SISI KEBUTUHAN:
1. Jumlah penduduk makin meningkat.
2. Peningkatan aktivitas dan kebutuhan ekonomi serta sosial budaya.
SISI KETERSEDIAAN:
1. Ketersediaan air relatif konstan.
2. Kualitas cenderung menurun.
Air dan sumber-sumber air perlu:DILINDUNGI DAN DIJAGA KELESTARIANNYA
agar dapat DIDAYA-GUNAKANsecara berkelanjutan
URGENSI DIADAKAN PENGATURAN
Asas, Visi, & Misi Pengelolaan SDA
V I S I
1. Kelestarian;2. Keseimbangan;3. Kemanfaatan umum;4. Keterpaduan & keserasian;5. Keadilan;6. Kemandirian; & 7. Transparansi & akuntabilitas.
M I S I Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yg berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
A S A S
1. Konservasi SDA2. Pendayagunaan SDA ( Penatagunaan, Penyediaan, Penggunaan,
Pengembangan, dan Pengusahaan)3. Pengendalian dan penanggulangan daya rusak air4. Pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat, dunia usaha,
dan pemerintah5. Peningkatan ketersediaan dan keterbukaan data dan informasi
SDA
A S A S
V I S I
M I S I
Peresapan
Infiltrasi
Airtanah(Bebas)
Airtanah(Bertekan)
Mata Air
Lapisan Kedap Air
Dataran Banjir
Lereng Tidak Stabil
Muka Airtanah(Bebas)
Evaporasi
Evapotranspirasi
Hujan
SIKLUS HIDROLOGISIKLUS HIDROLOGI
• Peresapan air berkurang• Muka air tanah turun, • Mata Air kering• Terjadi intrusi air laut
• Banjir bandang• Masalah banjir meluas
• Erosi tinggi• Longsor
Pada musim kemarau air sungai nyaris kering
PENGELOLAAN DAS(TIDAK TERKENDALI)PENGELOLAAN DAS(TIDAK TERKENDALI)
POLA PENGELOLAAN SDAPOLA PENGELOLAAN SDA
KERANGKA DASAR dalam:
Merencanakan, Melaksanakan, Memantau,
dan Mengevaluasi
Prinsip penyusunan Pola Pengelolaan SDA: (pasal 11)
1) Berdasarkan Wilayah Sungai 2) Keterpaduan pendayagunaan air permukaan dan air tanah 3) Keseimbangan antara upaya Konservasi dan Pendayagunaan 4) Proses penyusunannya melibatkan peran masyarakat. Pembagian WS di Indonesia ditetapkan oleh Presiden dg
memperhatikan pertimbangan Dewan SDA Nasional. (pasal 13 ayat 2)
Kegiatan:
KONSERVASI SDA
PENDAYAGUNAAN SDA
Pengendalian daya rusak air
POLA
Pengelolaan
Sumber Daya
Air
Tahapan Pengelolaan SDA
Kebijakan SDA
Pola PSDA
WS
Strategi terpilih
FS
ProgramRenc. Keg.
RencanaDetail
Pelaks/Konstruksi
Renc. Induk
O&Mya
tdk
tdk
Ditjen SDA/Dinas
Dinas …. Ditjen. ….
Dep. Kimpraswil / Dinas
Ditjen. …….
Dep. Pertanian/Dinas
Institusi Lain / Pem. Prop / Kab/kota
Dep. Kehutanan/Dinas
Legalisasi
Legalisasi
ya
Rencana PSDA