PEMBERLAKUAN LARANGAN MEROKOK DI TEMPAT UMUM DAN

HAK ATAS DERAJAT KESEHATAN OPTIMAL

(APPLICATION OF PROHIBITION AGAINST SMOKING IN PUBLIC PLACE AND DEGREE OF OPTIMAL HEALTH RIGHTS)

(Penelitian Hukum Normatif Terhadap Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan juncto Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok)

TESIS Diajukan Guna Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Strata 2 Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan

Oleh: Andi Mariani 07.93.0031

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER HUKUM KESEHATAN

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG

2009

Tesis

PEMBERLAKUAN LARANGAN MEROKOK DI TEMPAT UMUM DAN

HAK ATAS DERAJAT KESEHATAN OPTIMAL (Penelitian Hukum Normatif Terhadap Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan juncto Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok)

Diajukan oleh: Andi Mariani 07.93.0031

Telah disetujui oleh:

Pembimbing Utama Prof. Dr. Agnes Widanti, SH, CN Tgl. Pembimbing Pendamping dr. Wawang S. Sukarya, SpOG(K), MARS., MH.Kes. Tgl........

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan ke hadirat Allah SWT, atas karuniaNya

dengan melimpahkan kesehatan, kekuatan dan terutama kesempatan bagi saya

untuk jauh-jauh ke seberang pulau menuntut ilmu di UNIKA Soegijapranata,

yang meski di awal masa perkuliahan sempat memunculkan rasa jenuh dan

sedikit penat karena harus senantiasa bolak-balik, dan sedikit keraguan apakah

saya sanggup untuk menyelesaikan semua rangkaian mata kuliah berikut tugas-

tugas yang semakin hari semakin sering ditunda dan menjadi menumpuk di

akhir.

Berhasilnya saya menyelesaikan tugas akhir dan rangkaian seminar dan

persidangan tentunya tak lepas dari bimbingan dan arahan para pembimbing

saya, Ibu Prof.Dr. Agnes Widanti, SH.,CN., dan dr. H. Wawang Sukarya,

SpOG(K)., MARS., MH.Kes. yang senantiasa membimbing dan memberi

masukan meski saya terkadang agak lelet dan berantakan. Penguji saya yang

juga hampir seperti pembimbing bagi saya, Bapak Y. Budi Sarwo, atas segala

saran dan brainstorming-nya di sela-sela waktu untuk menguji, juga tak

ketinggalan Pak Handy Sobandi, pembimbing bayangan merangkap

narasumber saya untuk memberi masukan dan terutama pengalaman pribadi

dalam dunia merokok.

Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Rektor UNIKA Soegijapranata

yang telah bersedia menerima saya menjadi salah seorang mahasiswa program

Pascasarjana, kepada Prof. Dr. Wila Chandrawila, SH. atas segala ilmu yang

diberikan, kepada para dosen, Bu Endang Wahyati, SH., M.Hum., Bapak dr.

Sofwan Dahlan, SpF., Bu P. Lindawaty Sewu, SH., M.Hum., bapak Sidharta,

SH., M.Hum., dan dosen-dosen lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Walikota

Makassar Bapak Ilham Arief Sirajuddin atas segala dukungan selama saya

melanjutkan pendidikan, kepada Kepala Dinas Kota Makassar dr. Hj. Naisyah T.

Azikin yang meski berat namun tetap memberi saya ijin untuk tidak perlu

melaksanakan tugas, dan Kepala Puskesmas Malimongan Baru dr. Chaeriah

atas pengertiannya untuk melepaskan saya dari pasien-pasien yang

menumpuk di puskesmas.

Kepada teman-teman angkatan V kelas Bandung, terima kasih atas segala

pertemanan, persaudaraan, perdebatan, dan diskusi yang kadang seperti tanpa

titik temu, semoga kita semua bisa memperjuangkan yang kita yakini patut dan

benar sobat! Terima kasih kepada Billy N yang telah berhasil meyakinkan saya

untuk memilih kelas Bandung, juga pada Shinta, Buyung, atas segala bantuan

dan kadang kerepotan atas tugas-tugas saya yang sering berceceran. Juga

kepada keluarga klinik Kedung Waringin di Bogor, Pak Iwan Setiawan dan ibu,

Bapak Darma Halil dan ibu, Yuni Fadly dan semuanya yang telah bersedia

menjadi tempat untuk memperdalam ilmu. Kepada bapak Suhasman atas

kesediaannya membagi pengetahuan dan memberi dorongan untuk

menyelesaikan tesis ini tepat waktu, kepada segenap teman-teman di komunitas

jejaring yang senantiasa memberi semangat untuk maju, juga kepada teman-

teman mediator di Universitas Tarumanegara, terima kasih atas perhatian dan

masukan dari kalian.

Pada akhirnya, ucapan terima kasih tak terhingga saya haturkan pada

ibunda tercinta, yang telah rela hati melepaskan anak bungsunya tuk menuntut

ilmu ke seberang. Kepada suami, mertua dan ipar-ipar saya yang harus

berbulan-bulan tak berinteraksi secara langsung, kepada saudara-saudara saya

di Mamuju, Aceh, Bogor, Makassar, dan tujuh kurcaci keponakan saya yang

manis-manis, terima kasih untuk bersabar menunggu saya pulang.

Akhir kata, semoga tulisan ini kelak dapat membawa manfaat, dan sedikit

banyak dapat menjadi pencerahan dan jika mungkin dikembangkan oleh peneliti-

peneliti lainnya. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan dalam interpretasi, sebab

tulisan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan.

Bandung, Desember 2009

Andi Mariani

ABSTRACT

Smoking is a habit of human life, became a part of routinity and the culture of society. The habit is closely related with the right of smoker to smoke, and the right of non-smoker to breath at health and high quality air. Every people have a right for healthy environtment as their right of health, and every people have a duty to make a healthy behavior and respect to anothers right for healthy environtment to achieve the degree of optimal health rights.

The research method used is normative juridical research, to establish a certain right or norm on a phenomenon. Its specification is analytical descriptive research to describe the influence of smoking in human life, the effort to control and analyze its relationship for achieve the degree of optimal health rights. Data is being acquired from qualitative secondary data and some quantitative research for supporting.

The results of research shows that application of prohibition against smoking at DKI Jakarta Province what is expected to protect non-smoker people is unequal, and most of smoking-ban area are not yet qualified. Awareness to maintain health and to prevent morbidity due to tobacco exposure by either active or passive still not surfaced in the community, so still need a variety of community efforts to better understand and know the impact of smoking, and respect the rights of others to obtain optimal health. Existing regulations only protect non-smokers rights at seven places and leave them exposed in other places both public and private environtment, so it can be concluded that even this regulation is done, the degree of health is still far from ideal.

Keywords:rightofhealth,optimalhealth,smoking

ABSTRAK

Merokok merupakan kebiasaan yang telah menjadi bagian dari rutinitas bahkan menjadi budaya dalam masyarakat. Kebiasaan tersebut bersinggungan langsung dengan hak para perokok untuk merokok, dan hak bukan perokok untuk menghirup udara yang bersih dan sehat. Setiap orang berhak atas lingkungan yang sehat sebagai haknya atas kesehatan, dan setiap orang wajib berperilaku sehat dan menghormati hak orang lain untuk memperoleh lingkungan sehat, demi tercapainya derajat kesehatan optimal.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, untuk menetapkan hak atau norma tertentu terhadap suatu fenomena. Penelitian dilakukan dengan spesifikasi deskriptif analitik, dengan mendeskripsikan pengaruh rokok dalam kehidupan, upaya pengendaliannya dan analisis hubungannya terhadap pencapaian derajat kesehatan optimal. Data diperoleh dari data sekunder yang bersifat kualitatif dan beberapa penelitian kuantitatif sebagai penunjang.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pemberlakuan larangan merokok di ruang lingkup Propinsi DKI Jakarta yang diharapkan dapat melindungi mereka yang bukan perokok masih belum memadai, dan kebanyakan kawasan dilarang merokok belum memenuhi persyaratan. Kesadaran untuk menjaga kesehatan dan mencegah kesakitan akibat terpajan oleh rokok baik secara aktif maupun pasif masih belum mengemuka di dalam masyarakat, sehingga masih perlu berbagai upaya agar masyarakat lebih memahami dan mengetahui dampak dari merokok, dan menghargai hak orang lain untuk mendapatkan kesehatan yang optimal. Peraturan yang ada hanya melindungi hak bukan perokok di tujuh kawasan, dan membiarkan mereka terpapar di tempat lain, baik di lingkungan publik maupun privat, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya peraturan inipun derajat kesehatan masih jauh dari ideal.

Kata kunci : hak kesehatan, kesehatan optimal, merokok

DAFTAR ISI

Halaman Judul ............................................................................................... i

Halaman Pengesahan.................................................................................... ii

Kata Pengantar .............................................................................................. iii

Abstract ......................................................................................................... v

Abstrak .......................................................................................................... vi

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian ........................................................................ 1

B. Perumusan Masalah ............................................................................... 6

C. Tujuan Penelitian ..................................................................................... 7

D. Sistematika Penulisan .............................................................................. 7

BAB II KERANGKA PEMIKIRAN A. Rokok dan Dampak Merokok ...... 9

1. Kandungan pada rokok 9

2. Dampak secondhand smoke ............................................................ 10

3. Dampak bagi wanita, anak dan remaja ............................................. 15

4. Dampak bagi kemiskinan .. .. 18

B. Hak atas Derajat Kesehatan Optimal ...................................................... 22

C. Kawasan Dilarang Merokok ..................................................................... 28 D. BAB III METODE PENELITIAN A. Metode Pendekatan ................................................................................. 36

B. Spesifikasi Penelitian ................................................................................ 34

C. Teknik Pengumpulan Data ....................................................................... 35

D. Metode Pengumpulan Data .................................................................... 36

E. Metode Analisis Data ............................................................................... 37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hak atas Derajat Kesehatan Optimal ........................................................ 38

B. Pemberlakuan Larangan Merokok di Tempat Umum .............................. 41

1. Merokok dan kesehatan ....................................................................... 41

2. Kawasan tanpa rokok .......................................................................... 48

3. Upaya Pengendalian Dampak Tembakau .......................................... 50

a. Peningkatan cukai ......................................................................... 54

b. Pengaturan tentang iklan .............................................................. 59

c. Pengaturan tentang kemasan........................................................ 61

d. Pembatasan penjualan ................................................................... 63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .............................................................................................. 71

1. Hak atas Derajat Kesehatan Optimal .................................................. 71

2. Pemberlakuan Larangan Merokok di Tempat Umum . ........................ 72

3. Larangan Merokok di Tempat Umum dan Hak Atas Kesehatan

Optimal .................................................................................................. 75

A. Saran ........................................................................................................... 77

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Masalah kesehatan di Indonesia adalah masalah yang kompleks, saling

berhubungan, tidak dapat berdiri sendiri, dan menyangkut berbagai kebijakan

yang dikeluarkan oleh pemerintah, berkaitan dengan masalah pendidikan,

kemiskinan, politik, hukum, perilaku dan budaya, agama, dan berbagai aspek lain

yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Sebagai sebuah hak yang mendasar dalam kehidupan seorang manusia,

kesehatan merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap orang tanpa

kecuali. Pembangunan kesehatan yang memadai merupakan sebuah tolok ukur

bagi terwujudnya bangsa yang maju, mandiri, serta sejahtera lahir dan batin,

yang pada akhirnya akan menghasilkan manusia yang sehat, cerdas dan

produktif. Bangsa yang maju tidak hanya unggul dari segi kuantitas, namun

terutama memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya guna,

yang tidak akan mungkin dapat terlaksana apabila badan, jiwa dan sosialnya

tidak sejahtera. Oleh karena itu maka pembangunan kesehatan sebagai salah

satu upaya pembangunan nasional diarahkan agar tercapai kesadaran, kemauan

dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk, agar dapat mewujudkan

derajat kesehatan yang optimal.

Setiap orang born free and equal in dignity and right, dan kesehatan

adalah hak asasi, yang wajib dipenuhi oleh negara untuk setiap warganya.

Sebagai jawaban atas hak tersebut, maka setiap orang berhak atas akses pada

pelayanan kesehatan dan juga berbagai kebijakan kesehatan yang menyangkut

kepentingan orang banyak. Hak tersebut mendapatkan landasan hukum yang

2

pasti dalam UUD 1945 yang telah diamandemen dalam pasal 28 H ayat (1) yang

menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta

berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Secara makro, paradigma sehat berarti pembangunan semua sektor harus

memperhatikan dampaknya di bidang kesehatan, minimal dengan memberikan

kontribusi positif bagi pengembangan perilaku dan lingkungan sehat. Sedangkan

secara mikro, paradigma sehat berkonotasi bahwa pembangunan kesehatan

lebih menekankan upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya

kuratif dan rehabilitatif. Dari segi ekonomi, melakukan investasi pada orang yang

tidak atau belum sakit jauh lebih cost effective daripada investasi kepada orang

sakit, karena itu maka lebih baik mencegah daripada mengobati sepatutnya

merupakan suatu upaya yang dapat lebih sering dipergunakan dalam keseharian

kita.1

Pembangunan nasional yang berwawasan kesehatan seharusnya memberi

kontribusi positif terhadap kesehatan, terutama dalam hal pembentukan

lingkungan sehat, dan pembentukan perilaku sehat. Hal ini sejalan dengan yang

dikemukakan oleh Blum (1974), dalam tulisan oleh Wiku Adisasmito, bahwa

status kesehatan penduduk bukan merupakan hasil pelayanan medis semata,

namun faktor lain yaitu lingkungan, perilaku dan genetika justru yang lebih

menentukan.2

Pengaturan tentang lingkungan hidup dalam rangka melindungi kesehatan

setiap orang selain bergantung pada norma aturan hukum dalam rangka

1Lihat Wiku Adisasmito, Sistem Kesehatan, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal.208 2Ibid., hal. 209

3

kepastian hukum juga bergantung kepada sikap taat asas atau konsistensi

pemerintah dalam melakukan penegakan hukum terutama dari sisi hukum

administrasi melalui instrumen perizinan dan sanksi administratif maupun

penegakan hukum pidana dan perdata.3 Pengelolaan lingkungan yang baik akan

memberikan andil yang besar terhadap kesehatan perorangan maupun

kesehatan masyarakat, sebab kualitas lingkungan yang sehat akan bebas dari

resiko yang membahayakan kesehatan dan keselamatan hidup manusia, dan

merupakan salah satu faktor penting yang mendukung peningkatan status

kesehatan penduduk. Kesehatan lingkungan yang diselenggarakan untuk

mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dapat dilakukan antara lain melalui

peningkatan sanitasi lingkungan, baik pada lingkungan tempatnya maupun

terhadap bentuk atau wujud substantifnya yang berupa fisik, kimia atau biologis,

dan termasuk pula perubahan perilaku.

Salah satu perilaku yang semakin hari semakin berdampak negatif bagi

lingkungan adalah merokok. Merokok merupakan sebuah perilaku yang tidak

sehat, selain berbahaya bagi diri sendiri terlebih lagi pada orang lain yang

memiliki hak untuk menghirup udara yang bersih dan terhindar dari segala bahan

cemaran yang dikeluarkan oleh asap rokok orang lain. Penggunaan rokok dalam

jangka waktu lama dapat mempengaruhi lama hidup, produktivitas dan

perekonomian keluarga, dan lebih lanjut akan memicu terjadinya berbagai

penyakit kronik dan keganasan, yang kesemuanya akan berakhir dengan

kematian. Merokok semakin memperburuk akibat dari kemiskinan, karena

belanja tembakau mungkin telah mengalihkan penghasilan rumah tangga dari

makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, dan pendidikan.

3 Lihat Titon Slamet Kurnia, Hak atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia, Alumni, Bandung, 2007, hal. 131.

4

Sebatang rokok mengandung tidak kurang dari 4.000 jenis zat kimia dimana

69 zat di antaranya bersifat karsinogenik dan bersifat adiktif. Berbagai bahaya

merokok di antaranya penyebab 90% kanker paru pada laki-laki dan 70% pada

perempuan, penyebab 22% dari penyakit jantung dan pembuluh darah, dan

penyebab kematian yang berkembang paling cepat di dunia bersamaan dengan

HIV/AIDS.4 Rokok telah dikonsumsi oleh sekitar satu milyar laki-laki dan 250 juta

perempuan di seluruh dunia, 35% laki-laki di negara maju dan 50% di negara

berkembang, serta 22% perempuan di negara maju dan 9% di negara

berkembang, dengan menghabiskan lebih dari 15 milyar batang rokok per hari.

Apabila kecenderungan tersebut terus berlanjut, maka 650 juta orang diantara

penduduk dunia yang hidup sekarang akan mati akibat penyakit yang

berhubungan dengan rokok.5 Ironisnya, meskipun dalam dua dekade terakhir

prevalensi merokok di negara berpendapatan tinggi mulai berkurang, namun di

kebanyakan negara dengan pendapatan menengah ke bawah jumlah perokok

justru meningkat.6

Lembaga Demografi UI mencatat, angka kematian akibat penyakit yang

disebabkan rokok pada tahun 2004 adalah 427.948 jiwa, berarti 1.172 jiwa per

hari atau sekitar 22,5% dari total kematian di Indonesia7

Berbagai upaya telah dilakukan untuk membatasi dan mengurangi dampak

dari penggunaan tembakau dalam bentuk rokok yang telah semakin meningkat

dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa negara diantaranya telah

mengeluarkan kebijakan meningkatkan cukai tembakau yang berakibatkan pada

4 Lihat Harian Kompas Rabu, 21 Januari 2009, versi online di http://www.kompas.com/read/xml/2009/01/21/20145028/prevalensi.merokok.pada.anak.terus.meningkat. 5 Lihat International Resources Center, http://tobaccofreecenter.org/tobacco_epidemic/key_fact 6 Lihat Prabhat Jha et al., Tobacco Control in Developing Countries, versi online di http://www1.worldbank.org/tobacco/book/html/chapter2.htm 7 M.N. Bustan, Epidemiologi : penyakit tidak menular, Rinneka Cipta, 2007, hal. 204.

5

peningkatan harga jual yang diharapkan dapat mengurangi konsumsi tembakau,

membatasi penjualan rokok bagi usia anak dan remaja, aktif melancarkan

promosi tentang larangan merokok dan bahayanya bagi kesehatan, mengurangi

promosi dan kerjasama dengan perusahaan rokok, membatasi waktu dan jumlah

iklan tentang rokok serta membuat daerah bebas asap rokok di berbagai

kawasan.

Sebagai salah satu zat adiktif yang bila digunakan mengakibatkan bahaya

kesehatan bagi individu dan masyarakat, maka pemerintah telah berupaya bagi

pengamanan rokok bagi kesehatan, sebagai implementasi dari pasal 44 UU No.

23 tahun 1992 yang berbunyi pengamanan penggunaan bahan yang

mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan

kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungannya, dalam

Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi

Kesehatan.

Salah satu pengaturan penting dalam PP ini adalah penyelenggaraan

pengamanan rokok bagi kesehatan yang bertujuan untuk mencegah penyakit

akibat penggunaan rokok bagi individu dan masyarakat, dengan sasaran

diantaranya untuk melindungi kesehatan masyarakat terhadap insiden penyakit

fatal dan penyakit yang dapat menurunkan kualitas hidup akibat penggunaan

rokok, melindungi penduduk usia produktif dan remaja untuk penggunaan rokok

dan kebergantungan terhadap rokok, dan meningkatkan kesadaran, kemauan

dan kemampuan masyarakat terhadap bahaya kesehatan akibat penggunaan

rokok.

Kebijakan tentang larangan merokok di tempat umum terutama ditujukan

untuk melindungi masyarakat dari bahaya terpapar asap rokok secara pasif dan

6

membantu mengurangi kebutuhan akan tembakau dengan menciptakan

lingkungan yang menyulitkan para perokok untuk merokok. Meski masih terbatas

di area dalam ruangan, namun diharapkan secara berangsur dapat dilakukan

juga di seluruh tempat umum, baik di dalam maupun di luar ruang. Apabila

dilaksanakan bersama dengan pemberlakuan pajak cukai yang tinggi, edukasi

akan bahaya merokok secara berkesinambungan, dengan menekankan bahwa

bukan perokok akan menanggung bahaya yang sama bahkan lebih daripada

yang harus diderita oleh perokok, dan pemberian sanksi yang cukup berat,

maka diharapkan jumlah perokok dapat berkurang, dan jumlah perokok pemula

tidak mengalami peningkatan.

Sejalan dengan Peraturan Gubernur No.75 tahun 2005 yang mengatur

tentang pemberlakuan Kawasan Dilarang Merokok pada tujuh tempat dalam

ruang lingkup pemerintah Propinsi DKI Jakarta, maka penulis tertarik untuk

meneliti lebih lanjut mengenai pemberlakuan larangan merokok di tempat umum

dalam hubungannya dengan hak atas derajat kesehatan optimal.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat

dirumuskan permasalahan yang akan dibahas yaitu sebagai berikut :

1. Apakah yang dimaksud dengan hak atas derajat kesehatan optimal?

2. Bagaimanakah ketentuan tentang pemberlakuan larangan merokok di tempat

umum?

3. Apakah pemberlakuan larangan merokok di tempat umum telah memenuhi

hak atas derajat kesehatan optimal?

7

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan beberapa

tujuan dari penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan memahami gambaran mengenai hak atas derajat

kesehatan optimal

2. Untuk mengetahui dan memahami gambaran mengenai pemberlakuan

larangan merokok di tempat umum

3. Untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan antara pemberlakuan

larangan merokok di tempat umum dengan terpenuhinya hak atas derajat

kesehatan optimal

D. Sistematika Penulisan

Dalam proposal penelitian ini, akan dilakukan pembahasan dengan

sistematika sebagai berikut :

Bab I merupakan Pendahuluan, yang berisi gambaran umum mengenai

materi yang akan dibahas, meliputi Latar Belakang Penelitian, Perumusan

Masalah, Tujuan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Pada Bab II yang berisi Kerangka Pemikiran, diuraikan mengenai rokok

beserta kandungan dan akibatnya, hak atas derajat kesehatan yang optimal,dan

kawasan dilarang merokok.

Pada Bab III, berisi uraian tentang Metode Penelitian, diantaranya

membahas mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, dan teknik

pengumpulan data yang terdiri dari jenis data, metode pengumpulan data, dan

metode analisis data.

8

Kemudian pada Bab IV, berisi uraian mengenai Hasil Penelitian dari tesis ini,

yang akan menguraikan tentang apakah yang dimaksud dengan hak atas

derajat kesehatan optimal, bagaimanakah pemberlakuan larangan merokok di

tempat umum, dan bagaimana hubungan pemberlakuan larangan merokok di

tempat umum dengan terpenuhinya hak atas derajat kesehatan optimal.

Terakhir pada Bab V, berisi kesimpulan dan saran bagi semua pihak.

9

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

A. Rokok dan Dampak Merokok

1. Kandungan pada rokok

Rokok adalah sebuah produk hasil olahan tembakau berbentuk silinder dari

kertas berukuran panjang antara 70 sampai 120 mm dengan diameter sekitar 10

mm yang berisi daun-daun yang telah dicacah yang dihasilkan dari tanaman

Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica dan spesies lain atau sintesisnya yang

mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan. Rokok

merupakan salah satu zat adiktif yang dapat membahayakan kesehatan individu

maupun masyarakat, mengandung berbagai bahan kimia diantaranya yang

terpenting adalah tar yang bersifat karsinogenik, nikotin yang bersifat adiktif,

benzopyrin, metal-kloride, aseton, ammonia, dan karbon monoksida.8

Nikotin adalah senyawa pirrolidin, suatu zat kimia organik kelompok alkaloid

yang dihasilkan secara alami oleh tumbuhan terutama suku terung-terungan

(Solanaceae), termasuk diantaranya pada tomat, terung ungu, kentang dan lada

hijau namun dengan kadar rendah.9 Nikotin berkadar 0,3 sampai 5 % dari berat

kering tembakau berasal dari hasil biosintesis di akar dan terakumulasi di daun.

Nikotin merupakan racun saraf yang potensial dan digunakan sebagai bahan

baku berbagai jenis insektisida. Pada konsentrasi rendah, zat ini dapat

menimbulkan kecanduan, khususnya pada rokok, yang dengan kadar 1 3 mg

pada sebatangnya setelah dikonsumsi 25% dari jumlah tersebut akan masuk ke

8Op.cit. M.N. Bustan., hal.205. 9 Suryo Sukendro, Filosofi Rokok, Pinus Book Publisher, Yogyakarta, 2007, hal. 81.

10

dalam darah, dan dalam 15 detik telah sampai ke otak.10 Dalam darah, nikotin

beredar ke seluruh tubuh dalam waktu 15 20 menit dari isapan terakhir,

merangsang pelepasan katekolamin yang dapat meningkatkan denyut jantung.

Nikotin memiliki daya karsinogenk terbatas yang menjadi penghambat

kemampuan tubuh untuk melawan sel-sel kanker, namun tidak menyebabkan

perkembangan sel-sel sehat menjadi sel-sel kanker, diduga memiliki efek

stimulan seperti kafein, dan efek adiksinya akibat pengaruh perangsangan pada

sistem saraf pusat. 11

Tar adalah senyawa polinuklir hidrokarbon aromatik polisiklik yang

mengandung ratusan zat kimiawi yang terbentuk selama pemanasan tembakau.

Tar kadang dianggap sebagai singkatan dari Total Aerosol Residue, dalam

laboratorium partikel padatnya bisa ditemukan pada lembaran filter setelah air

dan nikotin diekstraksi. Tar adalah komponen yang paling destruktif dari rokok,

merupakan agen mutagenik dan karsinogenik yang juga merusak sel-sel yang

dilaluinya melalui proses mekanik dan biokimiawi.12

Karbonmonoksida (CO) merupakan gas beracun hasil dari pembakaran

karbon yang tidak sempurna menjadi CO2 yang tidak berwarna, dengan kadar 2

6% dalam asap rokok, yang memiliki daya ikat (afinitas) dengan hemoglobin

sekitar 200 kali lebih kuat dari afinitas oksigen. Dalam waktu paruh 4 7 jam

sebanyak 10% dari hemoglobin dapat terikat dengan karbonmonoksida (COHb)

yang dapat mengakibatkan sel darah merah kekurangan oksigen.13 Dalam

keadaan bebas karbonmonoksida dengan konsentrasi rendah dapat

10 Zulkifli, Thank You for Smoking, Pinus Book Publisher, Yogyakarta, 2008, hal 55. 11 Op.cit.,Suryo ., hal. 83. 12 Ibid., hal.83 13 Ibid., hal. 84

11

menimbulkan gangguan neurobehavioural yakni gangguan pada sistem saraf

pusat yang menyebabkan ganguan perilaku sesaat.14

Selain berbagai agen tersebut, masih ada lebih dari 4000 bahan kimia lain,

yang bersifat karsinogen dan berpotensi menyebabkan iritasi pada seluruh

jaringan dan sel-sel tubuh yang dilaluinya sejak dihirup oleh hidung hingga

sampai ke paru-paru.

2. Dampak secondhand smoke

Asap rokok yang dihirup oleh perokok dinamakan first-hand smoke, dan

yang dihirup oleh orang di sekitar perokok disebut second-hand smoke. Kedua

jenis asap tersebut pada dasarnya memiliki komposisi yang sama, kecuali bahwa

beberapa komponen pada second-hand smoke memiliki kandungan yang lebih

pekat, yaitu nikotin, tar, nitrit oksida, dan karbon monoksida yang memiliki

konsentrasi 2 3 kali lebih besar daripada yang terkandung pada first-hand

smoke, bahkan beberapa karsinogen seperti o-toluidine, 2-naphtylamine, dan 4-

aminobiphenyl hanya terbentuk pada second-hand smoke saja.15

Second-hand smoke (SHS) atau environmental tobacco smoke (ETS)

dihasilkan terutama dari pelepasan asap pada ujung rokok yang membara atau

yang disebut sidestream smoke dan yang berasal dari asap yang diekshalasi

oleh perokok yang disebut mainstream smoke. Sebagian kecil juga berasal dari

pangkal rokok dan melalui kertas pembungkus rokok. Campuran kompleks dari

asap yang mengandung lebih dari 4000 bahan kimia yang terbentuk selama

pembakaran yang bersifat iritan, toksik dan karsinogenik tersebut memiliki dua

14 Umar Fachmi Achmadi, Horison Baru Kesehatan Masyarakat di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 181. 15 Lihat Lina S.Wong, et al., Effects of second-hand smoke on structure and function of fibroblast, cells that are critical for tissue repair and remodeling, BMC Cell Biol. 2004; 5: 13.

12

komponen, yaitu komponen gas atau uap dan komponen partikel, yang

menyebar dengan cepat dan mengalami berbagai reaksi kimiawi segera setelah

sebatang rokok disulut. Keduanya masuk ke dalam tubuh manusia melalui

inhalasi udara ruang yang terkontaminasi, dan sepanjang perjalanannya dapat

menimbulkan dampak pada jaringan tubuh yang dilewatinya, melalui efek lokal

maupun efek sistemik. 16

Komponen partikel dari asap rokok yangmengandung tar, nikotin, benzene

dan benzo(a)piren memiliki diameter massa aerodinamik di bawah 2,5 mm,

sehingga dapat dihirup oleh pernapasan, tidak mudah disaring dan dikeluarkan

oleh mekanisme pertahanan hidung dan tenggorokan, dapat mencapai paru-paru

dan menimbulkan efek lokal hanya karena ukurannya saja, maupun karena

penyebaran bahan kimia toksik yang dibawa oleh partikel tersebut. Komponen

uap yang diantaranya mengandung karbon monoksida, ammonia,

dimetilnitrosamin, formaldehid, hydrogen sianida dan akrolein diserap dan

tersimpan pada dinding, perabotan, pakaian, mainan, dan berbagai benda

lainnya dalam sepuluh menit setelah pembakaran rokok, dan dapat kembali

tersebar ke udara setelah berhari-hari bahkan berbulan-bulan kemudian.17

Efek dari second-hand smoke terhadap kesehatan tidak lebih sedikit

daripada efek terhadap para perokok yang menghirup first-hand smoke. Pada

sistem kardiovaskular, terpapar second-hand smoke meskipun hanya beberapa

menit sampai beberapa jam, mempengaruhi sistem kardiovaskular sekitar 80 % -

16 Lihat S.S. Hecht, Carcinogen derived biomarkers : applications in studies of human exposure to secondhand tobacco smoke, Tobacco Control 2003; 13 (Suppl I):i48-i56 17 Lihat G.E.Matt, et al., Household contaminated by environmental tobacco smoke : sources of infant exposures, Tobacco Control 2004;13: 29-37, lihat juga http://www.knoxhealth.com/PDFs/smoking_faq.pdf

13

90 % menghampiri efek pada perokok aktif yang kronik.18 Bahkan meski hanya

terpapar sedikit atau mengkonsumsi 1 2 batang rokok saja pada hakekatnya

akan meningkatkan resiko penyakit jantung, sebab tidak ada hubungan linear

antara dosis dengan efeknya pada aktivasi platelet dan disfungsi endotel.19 Pada

sistem pernapasan, berbagai bahan iritan dapat mempengaruhi sepanjang jalan

napas mulai dari rongga hidung sampai ke paru-paru dan memperberat penyakit

yang sebelumnya telah ada.20 Pada tingkat seluler, berbagai metabolit dari

bahan karsinogen menginduksi perubahan molekular dan mutasi gen yang

menginduksi terjadinya berbagai kanker.21

Sebuah penelitian oleh Center for Tobacco Research and Education di

California menunjukkan hasil bahwa jika dibandingkan dengan mainstream

smoke, inhalasi sidestream smoke empat kali lebih toksik per gram TPM (total

particulate matter), tiga kali lebih toksik per gram, dan dua sampai enam kali

lebih tumorigenik. Dalam percobaan in vitro, fase gas dari sidestream smoke

menyebabkan iritasi sensorik dan kerusakan pada epitel saluran napas dalam

waktu 21 hari pada konsentrasi 2 g/l TPM. Toksisitas dari sidestream smoke

lebih tinggi daripada yang dihirup oleh perokok, dengan efek akut minimal paling

mungkin dapat terjadi pada konsentrasi lebih dari 2 g/m3 di dalam udara

ruang.22

18 Lihat Joaquin Barnoya, Stanton Glantz, Cardiovascular Effects of Secondhand Smoke : Nearly as Large as Smoking, Circulation 2005; 111; pg.2684 , versi online http://circ.ahajournals.org/cgi/content/full/111/20/2684 19 Lihat Elisa K. Tong, Stanton Glantz, Tobacco Industry Efforts Underminig Evidence Linking Secondhand Smoke With Cardiovascular Disease, Circulation 2007; 116; pg.1845, versi online http://www.circ.ahajournal.org/cgi/content/full/116/16/1845 20 Lihat Mark D. Eisner et al., Directly measured secondhand smoke exposure and COPD health outcome, BMC Pulmonary Medicine 2006; 6:12, versi online http://www.biomedcentral.com/1471-2466/6/12 21Lihat P. Vineis, Smoking and impact on health, Eur Respir Rev 2008; 17: 110, pg. 18222 Lihat S. Schick, S. Glantz, Philip Morris toxicological experiments with fresh sidestream smoke : more toxic than mainstream smoke, Tobacco Control 2005;14: 396 - 404

14

Selain sifat toksik, iritatif dan karsinogenik, sebetulnya yang paling

membahayakan dari sebatang rokok adalah sifat adiksinya, yang merupakan

tanggung jawab dari nikotin, suatu racun alkaloid yang mempengaruhi otak dan

sistem saraf pusat. Rokok yang oleh perusahaan rokok disebut sebagai nicotine

delivery device dan berbagai produk tembakau lainnya dengan cepat mencapai

kadar ketergantungan nikotin di otak segera setelah dihisap, sama efektifnya

apabila nikotin dihantarkan melalui injeksi intravena dengan jarum suntik.23

Nikotin bekerja mengaktifkan reseptor di permukaan sel neuron yang

selanjutkan akan melepaskan neurotransmitter dopamine, suatu bahan kimia

yang berhubungan dengan perasaan senang, yang dalam penggunaan jangka

panjang akan menekan kemampuan otak untuk mengalami kenikmatan,

sehingga para perokok akan selalu membutuhkan kadar nikotin yang lebih tinggi

untuk mencapai tingkat kepuasan dari ketagihannya.24 Hal ini dapat memberi

jawaban mengapa merokok dihubungkan dengan kenyamanan, relaksasi,

bahkan meningkatkan kemampuan berpikir dan berkreasi serta mengapa para

perokok sangat sulit untuk berhenti merokok. Bahkan mungkin pula dapat

menjawab mengapa perokok dengan rokok berkadar nikotin rendah justru malah

meningkatkan jumlah konsumsinya agar memenuhi kebutuhan nikotin yang telah

terlanjur dialaminya.

Cara termudah untuk mengetahui seberapa besar seseorang telah terpapar

oleh asap rokok, baik secara aktif maupun pasif adalah dengan mengukur kadar

kotinin dalam tubuh. Kotinin adalah bahan kimia yang dibentuk oleh tubuh,

produk metabolik dari nikotin yang ditemukan pada asap rokok. Karena kotinin

23 Lihat WHO Report on Global Tobacco Epidemic 2008, MPOWER Final Report, versi online http://tobaccofreecenter.org/files/pdfs/reports_articles/mpowerReport-final.pdf 24Lihathttp://www.ftc.gov/bcp/menutobac.htm,lihatjugahttp://www.bat-science.com

15

hanya bisa dibuat dari nikotin, dan nikotin memasuki tubuh melalui asap rokok,

maka pengukuran kotinin dapat menunjukkan berapa banyak sudah asap rokok

masuk kedalam tubuh. Kadar kotinin < 10 ng/mL terdapat pada perokok yang

tidak aktif, 10 100 ng/mL pada perokok ringan atau terpapar secara pasif

moderat dan > 300 ng/mL pada perokok berat diatas 20 batang per hari. Pada

urine perokok ringan atau perokok pasif didapatkan nilai antara 11 30 ng/mL,

dan pada perokok aktif bisa mencapai 500 ng/mL atau lebih. Waktu paruh kotinin

in vivo adalah sekitar 20 jam, sehingga dapat terdeteksi selama beberapa hari

sampai seminggu setelah pemakaian tembakau.25 Selain itu, dapat pula diukur

kadar karboksihemoglobin (CoHb) dan karbon monoksida yang diekshalasi

(CoEx) untuk menentukan besarnya inhalasi asap tembakau, serta tiosianat

(SCN) meski petanda terakhir ini tidak begitu spesifik sebab adanya

kemungkinan berasal dari sumber lain.26

The Environmental Protection Agency (EPA) di AS mengklasifikasikan

Environmental Tobacco Smoke (ETS) sebagai karsinogen kelas A, ranking yang

setara dengan asbestos and arsenik.27 Dalam draft International Classification

Diseases (ICD)-10, secondhand smoke dimasukkan dalam kategori penyakit

akibat lingkungan dengan kode Z58.83.28

3. Dampak bagi wanita, anak-anak dan remaja

Wanita dan anak-anak merupakan anggota keluarga yang paling sering

terpapar oleh asap rokok, yang terutama berasal dari pasangan atau

25 Lihat http://www.bat-science.com, lihat juga http://en.wikipedia.org/wiki/Cotinine 26 Lihat Scherer Gerhard, Carboxyhemoglobin and thiocyanate as biomarkers of exposure to carbon monoxide and hydrogen cyanide in tobacco smoke, Exp Toxicol Pathol 2006; Nov. 58 (2-3): 101 24 27 Lihat http://www.knoxhealth.com/PDFs/smoking_faq.pdf 28Lihathttp://www.cdc.gov/nchs/data/icd9/draft_i10tabular.pdf

16

orangtuanya. Anak-anak dari orangtua yang merokok beresiko terkontaminasi

terutama dari debu rumah dan permukaan perabotan dalam rumah termasuk

pada lantai, karpet, selimut, dan peralatan lain bahkan dari sidik jari para

perokok, yang merupakan reservoar asap rokok baik dalam bentuk gas maupun

partikel yang masih tersimpan berbulan-bulan meskipun orangtua atau pasangan

telah berhenti merokok. Anak yang belum memasuki usia sekolah akan lebih

banyak berada di dalam rumah sehingga kemungkinan untuk terkontaminasi

akan jauh lebih besar dibandingkan jika ia berada di udara bebas.

Sebuah penelitian oleh Hein yang dibahas oleh G.E. Matt dkk

memperlihatkan bahwa anak-anak menghirup debu rumah sekitar 0,05 0,25

gram / hari, dua kali melebihi orang dewasa, dan jumlah nikotin yang dihirup

selama satu jam pada rumah yang memiliki konsentrasi nikotin yang tinggi pada

debu rumah adalah 12 ng, sementara yang dihirup oleh perokok aktif adalah 600

3000 ng / jam.29 Akan tetapi jumlah tersebut akan terus menerus terakumulasi

sebab kebanyakan mereka berada di dalam rumah, dan karena telah banyaknya

larangan merokok di tempat umum maka para perokok justru mempergunakan

rumah mereka sebagai tempat yang bebas untuk merokok, tanpa larangan

ataupun sanksi, namun justru membahayakan kesehatan anak dan keluarga

mereka sendiri tanpa mereka sadari.

Selain terpapar dari asap rokok orang lain, cukup disayangkan pula

perkembangan dalam angka perempuan merokok, yang saat ini mencapai

seperempat dari angka lelaki yang merokok. Di beberapa negara, secara

tradisional perempuan tidak merokok, dan industri rokok berusaha untuk

menangkap pasar yang menjanjikan ini dengan melancarkan iklan, promosi,

29 Lihat G.E.Matt, et al., Household contaminated by environmental tobacco smoke : sources of infant exposures, Tobacco Control 2004;13: 29-37

17

donasi dan berbagai bentuk kerjasama dengan organisasi wanita, yang

memperlemah perlawanan kultural perempuan terhadap tembakau. Desain dan

pemasaran rokok, termasuk penggunaan model yang atraktif dan merek yang

secara spesifik dipasarkan untuk wanita, secara tegas ditujukan untuk

mendorong perempuan untuk merokok.

Anak-anak dan remaja yang tidak memiliki kemampuan untuk memahami

secara penuh dampak kesehatan produk tembakau dan sifat nikotin yang adiktif

merupakan pasar yang potensial bagi produk tembakau. Sebagian besar

perokok memulai kebiasaannya saat masih remaja di tengah keluarganya

terutama tanpa adanya larangan dari kepala keluarga maupun anggota keluarga

lain. Mereka kadang melakukan tidak secara terang-terangan, bersama dengan

beberapa teman sebaya, maupun seorang diri. Perilaku remaja yang masih labil

dan dipenuhi hasrat untuk mencoba sesuatu yang baru, ditambahkan dengan

pergaulan yang semakin permisif dapat menjerumuskan mereka, sebagaimana

yang dimaksud dalam strategi pemasaran perusahaan rokok, menjadi calon

pelanggan tetap di hari esok.

Di Indonesia, sekitar 70% dari perokok memulai kebiasaannya sebelum

berumur 19 tahun, karena terbiasa melihat anggota keluarganya yang

merokok.30 Prevalensi anak dan remaja yang merokok terus meningkat, dalam

setiap kelompok umur. Data Susenas maupun BPS menunjukkan fakta tentang

semakin meningkatnya jumlah perokok anak berusia 5 - 10 tahun, yang pada

periode 1995 2001 jumlah perokok kelompok umur ini berkisar 0,4 0,6%,

namun pada periode tiga tahun berikutnya, 2001 2004, meningkat drastis

30 Lihat Indonesian Tobacco Control Network, http://indotc1.blogspot.com 23 April 2007

18

hampir 4 kali lipat yaitu 1,8%.31 Adapun untuk anak berusia 15 19 tahun terjadi

peningkatan prevalensi di tahun 2001 sebesar 12,7 % dan meningkat menjadi

17,3 % di tahun 2004.32

Dalam survey Global Youth Tobacco Survey di tahun 2006 menunjukkan

bahwa ada 12,6 % pelajar berusia 13 15 tahun yang merokok, 24,4 % pelajar

laki-laki merokok dan 2,3% pelajar perempuan yang merokok. 3,2 % dari jumlah

tersebut telah mengalami ketagihan atau kecanduan, diantaranya dengan

dengan parameter begitu bangun tidur langsung ingin merokok.33 Di Jakarta

khususnya, 20,4% pelajar adalah perokok tetap, 46,7% adalah perokok aktif,

80% diantaranya ingin berhenti tapi tidak berhasil.34 19% remaja yang merokok

berusia dibawah 10 tahun, 69,3% anak yang bersekolah terkontaminasi oleh

rokok di rumahnya, dan 83,5% terkontaminasi di tempat umum35

Anak dan remaja dapat dengan mudah mendapatkan rokok, sebab tidak ada

larangan penjualan maupun distribusi kepada anak di bawah umur, ataupun

aturan mengenai jumlah rokok minimal per bungkus yang dijual. Harga yang

terjangkau dan mudahnya akses, termasuk memungkinkannya pembelian rokok

secara batangan, semakin memperbesar kesempatan para perokok muda untuk

terjerumus ke dalam fase ketagihan, bukan sekedar mencoba-coba belaka.

4. Dampak bagi kemiskinan

Meskipun bahaya dari penggunaan tembakau tidak mengenal adanya

batasan sosioekonomi, namun epidemi dampak tembakau akan lebih berbahaya

31 http://indotc1.blogspot.com/2007/06/ruu-pengendalian-tembakau-siap-dibawa.html 32 Lihat harian Kompas 21 Januari 2009, versi online di http://www.kompas.com/read/xml/2009/01/21/20145028/prevalensi.merokok.pada.anak.terus.meningkat 33 Lihat Indonesian Tobacco Control Network, http://indotc1.blogspot.com 21 Mei 2007 34 Lihat Indonesian Tobacco Control Network, http://indotc1.blogspot.com 28 Mei 2007 35 Lihat Harian Pos Kota, 31 Mei 2009

19

pada negara dan rumah tangga dengan pendapatan rendah. Kebanyakan

populasi dunia bermukim di negara dengan pendapatan perkapita menengah ke

bawah, yang konsumsi tembakaunya justru cenderung meningkat. Dengan

status ekonomi dan tingkat pendidikan yang lebih rendah, mereka hanya memiliki

sedikit perhatian terhadap dampak tembakau bagi kesehatan, sosial, dan

ekonomi, sehingga menjadi target pemasaran yang potensial bagi perusahaan

rokok.

Efek ekonomi dari tembakau adalah memperparah kemiskinan. Bagi orang

miskin, uang yang dipergunakan untuk tembakau berarti tidak dipakai untuk

keperluan dasar seperti pangan, rumah, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.

Selain itu, karena orang miskin dengan status gizi yang biasanya sudah kurang,

disertai dengan minimnya biaya yang dialokasikan untuk pemeliharaan

kesehatan, menyebabkan angka kematian dan kejadian penyakit menjadi lebih

tinggi. Kerugian ekonomi di negara dengan populasi tinggi, kebanyakan di

negara berkembang yang merupakan pusat berbagai pabrik di dunia, akan

diperparah oleh kenyataan bahwa kebanyakan kematian akibat tembakau terjadi

selama usia produktif. Kematian dini pencari nafkah dalam keluarga tentunya

merupakan malapetaka bagi keluarga miskin dan masyarakat lainnya.

Merokok juga meningkatkan angka malnutrisi anak melalui efeknya pada

makanan yang dikonsumsi. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan pada

33.000 rumah tangga miskin di daerah pedesaan pulau Jawa, yang bertujuan

untuk melihat pengaruh belanja produk tembakau pada rumah tangga

berpenghasilan rendah terhadap nutrisi anak, memperlihatkan bahwa rumah

tangga berpenghasilan rendah tersebut menghabiskan 68% penghasilan untuk

belanja pangan dan 22% untuk non pangan, dan memiliki sekurang-kurangnya

20

satu perokok yang cenderung mengalihkan 10% dari penghasilannya yang

sedikit untuk membeli produk tembakau dengan mengurangi biaya untuk belanja

pangan, yang berakibat pada berkurangnya jumlah dan kualitas makanan yang

dikonsumsi, dan menurunkan status gizi secara bermakna pada anak-anak.

Akibatnya anak-anak dari perokok tersebut kebanyakan memiliki tinggi badan

yang lebih rendah daripada anak-anak bukan perokok dengan usia yang sama.

Gizi yang buruk diakibatkan oleh rendahnya kualitas dan kuantitas makanan

yang mereka beli, dan kecenderungan untuk lebih membeli nasi daripada daging,

buah dan sayuran yang lebih bergizi, karena dialihkan untuk biaya rokok.36

BPS di bulan Mei 2004 menyebutkan bahwa proporsi konsumsi tembakau

pada keluarga miskin jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan proporsi biaya

kesehatan dan pendidikannya. Data empiris Badan Pusat Statistik membuktikan,

pada periode tahun 1996 hingga tahun 2003, belanja tembakau dan sirih pada

keluarga miskin 7,6 persen dari total pengeluaran. Sementara itu, pada saat

yang sama keluarga miskin hanya mengalokasikan 2,6 persen untuk biaya

pendidikan dan 1,9 persen untuk kesehatan dari total pengeluaran. Selaras

dengan itu, Survei Ekonomi dan Kesehatan Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional (2003) juga membuktikan keluarga miskin rata-rata mengalokasikan 8 -

9 persen pengeluarannya untuk belanja tembakau.37

Menurut Lembaga Demografi Universitas Indonesia, di tahun 2005, 4 dari 10

keluarga miskin mengkonsumsi rokok, dan meningkat menjadi 5 dari 10 keluarga

miskin di tahun 2006. Keluarga miskin menghabiskan 9,3 % dari penghasilannya

untuk membeli tembakau, sedangkan keluarga kaya hanya menghabiskan 6,8 %

36 Lihat Steven Block and Patrick Webb, Up in Smoke : Tobacco Use, Expenditure in Food and Child Malnutrition in Developing Countries, Chicago Journal, volume 58, number 1, Oct.2009, versi online http://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/605207 37Lihat Koran Tempo, 9 April 2007

21

dari penghasilan. Orang miskin menempatkan rokok dalam konsumsi terbesar

kedua setelah padi-padian, dan orang kaya menempatkan rokok pada urutan

keenam. Pada keluarga miskin, rata-rata belanja rokok adalah 17 kali lebih besar

daripada pengeluaran untuk daging, 15 kali lebih besar dari pengeluaran untuk

pengobatan, 9 kali lebih besar dari pengeluaran untuk pendidikan, 5 kali lebih

besar dari pengeluaran untuk susu dan telur, dan 2 kali lebih besar dari

pengeluaran untuk ikan38

Pada 2007, jumlah keluarga miskin di Indonesia diperkirakan sebesar 19

juta jiwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 2 dari 3 laki-laki kelurga miskin

merokok, sehingga ditaksir 12 juta kepala keluarga miskin adalah perokok.

Belanja rokok orang miskin 23 triliun/tahun, sementara APBN untuk Departemen

Kesehatan hanya 17 triliun. Belanja makanan pokok keluarga miskin anjlog dari

28% menjadi 19%. yang mengakibatkan ditemukan busung lapar di tengah

keluarga miskin, karena alokasi makanan pokok dialihkan untuk membeli

rokok.39 Busung lapar yang menimpa keluarga miskin diindikasikan tak hanya

karena mereka minim biaya untuk menyehatkan balitanya, tapi lebih karena

"mismanajemen" terhadap pendapatan yang diperolehnya, yang lebih memilih

menghabiskan pendapatannya untuk satu bungkus rokok per hari, setara dengan

harga 1 kg telur yang sangat cukup untuk memperbaiki gizi balita.40

Keluarga miskin dapat terus merokok karena rokok mudah didapat,

merupakan produk legal yang dapat dibeli dimana saja, dan tersedia dalam

kemasan kecil maupun pembelian batangan, yang terjangkau oleh daya beli

orang miskin.

38 Lihat Harian KOMPAS, 26 Februari 2009 39 http://indotc1.blogspot.com/2007/06/ruu-pengendalian-tembakau-siap-dibawa.html 40 Lihat Koran Tempo, 9 April 2007

22

B. Hak atas Derajat Kesehatan Optimal

Hukum berada dalam suatu sistem yang kompleks, dan hukum itu sendiri

merupakan suatu sistem, yang terdiri dari unsur atau subsistem tersendiri.

Lawrence M.Friedman dalam karangan Sidharta menyebutkan tiga unsur dari

sistem hukum yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, yang

bersifat dinamis, akan senantiasa berubah menurut berkembangan masyarakat.

Struktur hukum, yang oleh Friedman didefinisikan sebagai a kind of cross

section of the legal system, merupakan sistem hukum yang di Indonesia

diterjemahkan dalam empat lingkungan peradilan yaitu peradilan umum, agama,

militer, dan tata usaha negara.41 Struktur hukum ini merupakan bagian-bagian

yang bergerak dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan

disiapkan dalam sistem.42

Substansi hukum adalah norma-norma yang berlaku, yang mengatur

bagaimana seharusnya manusia berperilaku.43 Substansi hukum merupakan

hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, yang dapat ditemukan dalam

sumber-sumber formal hukum, misalnya undang-undang, keputusan hakim dan

sebagainya.44 Adapun budaya hukum yaitu sikap publik atau nilai-nilai, komitmen

moral yang mendorong bekerjanya sistem hukum, atau keseluruhan faktor yang

menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam

kerangka budaya milik masyarakat.45 Hasil interaksi antara nilai yang berasal

dari individu atau masyarakat dan nilai yang berasal dari norma hukum

41 Lihat Sidharta, Moralitas Profesi Hukum : Suatu Tawaran kerangka Berpikir, Refika Aditama, Bandung : 2006, hal.75 42 Lihat Muladi (ed.), HAM : Hakikat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Refika Aditama, Bandung, 2007, hal. 32 43 Op.cit. Sidharta, hal.75 44 Op.cit. Muladi, hal.32 45 Ibid. hal.32

23

merupakan hukum yang hidup dan sekaligus menggambarkan suatu budaya

hukum.46

Dalam membicarakan setiap masalah, misalnya mengenai masalah

kesehatan, tidak akan pernah lepas dari berbagai sistem hukum, yang dalam

struktur hukumnya berarti menyangkut tentang aparat atau kelembagaan yang

bertanggungjawab atas terlaksananya berbagai kebijakan tentang kesehatan,

dalam substansi hukumnya berarti membicarakan tentang keberadaan aturan

hukum formil dan perundang-undangan yang mengatur tentang kebijakan

tersebut, dan dalam budaya hukumnya berarti bagaimana masyarakat

memandang dan menjalani peraturan yang telah ada tersebut. Jadi ketiga hal

tersebut yang menjadi kerangka dan mendasari terlaksananya berbagai sistem

dalam tatanan berbangsa dan bermasyarakat, dalam berbagai masalah dan

rutinitas, termasuk pula pada berbagai hal yang menyangkut pada masalah

kesehatan.

Menurut WHO kesehatan atau health adalah a state of complete physical,

mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity,

dan dalam UU No. 23 tahun 1992 Pasal 1 angka 1 didefinisikan sebagai

keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang

hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Sebagai bagian dari hak asasi, maka kesehatan sebagai salah satu unsur

kesejahteraan umum yang didefinisikan sebagai keadaan sejahtera dari badan,

jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial

dan ekonomis tidak hanya dipositifkan dalam aturan perundang-undangan yang

46Op.cit. Sidharta, hal.76

24

membahas tentang kesehatan saja, tetapi juga dalam aturan perundang-

undangan yang membahas mengenai hak asasi manusia. Berdasarkan definisi

tersebut, terlihat bahwa kesehatan bukan hanya menyangkut masalah orang

pribadi dan juga masyarakat, tetapi berkaitan pula dengan hubungan antar

manusia dengan sekitarnya, dengan lingkungan dimana ia berada.

Dalam UUD 1945 hal tentang kesehatan diatur dalam Pasal 34 ayat (3) yaitu

Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak

serta Pasal 28H ayat (1) yaitu

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan

Pada bagian Preamble UDHR (Universal Declaration of Human Rights)

tercantum gagasan besar tentang the inherent dignity and of the equal and

inalienable rights, seluruh umat manusia sebagai the foundation of freedom,

justice and peace in the world. Kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian

tersebut kemudian dituangkan dalam pasal 25 ayat (1) UDHR yang menyentuh

hak asasi manusia di bidang kesehatan, yaitu hak atas taraf kehidupan yang

memadai bagi kesehatan dan kesejahteraan diri seseorang / keluarganya,

termasuk sandang, pangan, papan, perawatan kesehatan dan layanan-layanan

sosial yang perlu.

Konsep kesehatan akan memiliki muatan normatif sebagai konsep hukum

jika menyandang predikat yuridis tertentu, dalam hal ini hak, yaitu sebagai HAM.

Oleh WHO, disebutkan bahwa the enjoyment of the highest attainable standard

of health is one of the fundamental rights of every human being without any

distinction of race, religion, political belief, economic or social condition, dan

dalam UU No.23 tahun 1992 pasal 4 dinyatakan bahwa setiap orang

25

mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang

optimal.47

Interpretasi hak atas kesehatan yang dilakukan oleh International Committee

on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) menyebutkan bahwa hak

atas kesehatan meliputi freedom yaitu right to control ones health and body

serta right to be free from interference yang harus dilindungi negara; dan

entitlement yaitu pemberian persamaan kesempatan bagi setiap orang untuk

menikmati derajat kesehatan yang optimal.48

Indonesia telah meratifikasi ICESCR dalam UU Nomor 11 tahun 2005

tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial

dan Budaya sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat 1 yaitu :

Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental.

Pasal tersebut sesungguhnya menunjukkan pengertian yang mencakup hak

kesehatan (right to health), dimana pencapaian standar kesehatan tertinggi

merupakan upaya nyata untuk memenuhi standar kehidupan yang layak bagi

manusia. Selengkapnya General Comment Nomor 14 menyatakan sebagai

berikut:

The right to health is not to be understood as a right to be healthy. The right to health contains both freedoms and entitlements. The freedom include the right to control ones health and body, including sexual and reproductive freedom, and the right to be free from interference, such as the right to be free from torture, non-consensual medical treatment and experimentation. By contrast, the entitlement include the right to a system of health protection which provides equality of opportunity for people to enjoy the highest attainable level of health. Consequently, the right to health must be understood as a right to enjoyment of a variety of facilities, goods, services

47Titon Slamet Kurnia, Hak atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia, Alumni, Bandung, 2007, hal. 14. 48 Ibid., hal. 48 49.

26

and conditions necessary for the realization of the highest attainable standard of health49

Katarina Tomasevski dalam tulisan karya Majda El Muhtaj menegaskan

bahwa hak atas kesehatan berkaitan dengan upaya meminimalisasi dampak

lingkungan hidup bagi kehidupan manusia, dengan memiliki lingkungan yang

memiliki resiko seminimal mungkin bagi kesehatan, serta memiliki akses

terhadap pelayanan kesehatan yang memungkinkan setiap orang mengalami

dan mempertahankan kesehatannya dengan baik. Lebih lanjut seperti

dikemukakan oleh Farid Anfasa Moeloek dalam buku yang sama bahwasanya

setiap gangguan, intervensi, ketidakadilan, ketidakacuhan dan apapun

bentuknya yang mengakibatkan ketidaksehatan pada tubuh manusia,

kejiwaannya, lingkungan alam dan lingkungan sosialnya, serta ketidakadilan

dalam manajemen sosial yang mereka terima adalah merupakan pelanggaran

HAM.50

Hak atas derajat kesehatan optimal akan semakin kuat klaimnya jika

dijustifikasi dengan jalan mengaitkannya dengan hak hidup : berhak atas hidup

ekivalen dengan berhak atas derajat kesehatan yang optimal. Hak hidup tidak

mungkin dapat dinikmati secara sempurna jika pemegang hak hidup tidak dalam

keadaan sehat. Hak atas hidup memperoleh status non-derogable rights atau

hak-hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun.51

Hak atas layanan kesehatan mewajibkan negara menyediakan layanan

kesehatan bagi warganegaranya yang membutuhkan sebagai bagian dari

tugasnya untuk mengurus warganya. Hak atas perlindungan kesehatan

49 Majda El Muhtaj, Dimensi-dimensi HAM : Mengurai hak ekonomi, sosial dan budaya, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 155 156.50 Ibid., hal 156 157. 51Op.Cit Titon., hal. 46.

27

mewajibkan negara melakukan pengaturan agar kesehatan setiap orang selaku

pemegang hak (right holder) aman dari bahaya-bahaya yang mengancam,

sebagai bagian dari tugasnya untuk mengatur warganya. Idealnya, hak atas

derajat kesehatan yang optimal akan mencakup hak atas layanan kesehatan

(health care), perlindungan kesehatan (health protection), memperoleh akses

layanan kesehatan (access to health services), dan hak atas tatanan sosial yang

mewajibkan negara melakukan tindakan-tindakan khusus melindungi kesehatan

publik (safeguarding public health).52

Dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, disebutkan bahwa setiap orang

berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak ini diletakkan dalam

sistematika hak untuk hidup sehingga menambah pentingnya makna hak atas

lingkungan hidup yang baik dan sehat itu sendiri. Lingkungan hidup yang baik

dan sehat tentu saja memiliki korelasi langsung dengan peningkatan kualitas

hak hidup seseorang dan realisasi haknya atas derajat kesehatan yang optimal.

Dalam UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan diletakkan dasar hukum

pengaturan tentang kesehatan lingkungan, yang bertujuan mewujudkan kualitas

lingkungan yang sehat, dengan ruang lingkup : tempat umum, lingkungan

pemukiman, lingkungan kerja, angkutan umum dan lingkungan lainnya, pada

sasaran : penyehatan air dan udara, pengamanan limbah padat, limbah cair,

limbah gas, radiasi dan kebisingan, pengendalian vector penyakit, dan

penyehatan atau pengamanan lainnya.

Dalam UU tentang Kesehatan disebutkan pula bahwa setiap orang

berkewajiban untuk ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan derajat

kesehatan perseorangan, keluarga dan lingkungannya. Kualitas lingkungan yang

52 Op.cit. Titon., hal. 49.

28

bersih dan sehat tentu amat berperan bagi tercipta kesehatan, baik itu kesehatan

individu dan terutama kesehatan masyarakat. Dan untuk mendukung tercapainya

derajat kesehatan yang optimal maka pemerintah telah menyelenggarakan

berbagai upaya kesehatan, salah satu diantaranya adalah pengamanan zat

adiktif, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No.19

tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan.

Upaya untuk dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat adalah

dengan meningkatkan derajat kesehatan menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Derajat kesehatan yang optimal dapat dipandang sebagai suatu tingkat kondisi

kesehatan yang tinggi yang mungkin dicapai pada suatu saat sesuai dengan

kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang dan

masyarakat, yang harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus

menerus.

Derajat kesehatan optimal merupakan tolok ukur evaluasi atas apa yang ada

kini untuk mencapai apa yang lebih baik di masa depan, yang tidak dapat

seketika terjadi oleh kondisi yang ada pada suatu waktu tertentu. Realisasi

optimal yang mengacu pada keseimbangan paling memadai antar hak yang

berbeda dalam mencapai hasil yang terbaik bagi semua individu adalah bersifat

kondisional dan tidak mungkin sebagai titik akhir. Kewajiban pemerintah dalam

upaya kesehatan untuk mencapai taraf yang optimal akan selalu harus

ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

C. Kawasan Dilarang Merokok

Penggunaan rokok yang telah semakin meluas dewasa ini mengakibatkan

bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat baik sebagai perokok aktif

29

maupun pasif, semakin sulit untuk mendapatkan udara yang sehat dan bersih

yang merupakan hak bagi setiap orang oleh karena itu diperlukan kesadaran,

kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak penggunaan

rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan secara

menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Pada sidang Majelis Kesehatan Dunia ke-56 pada tanggal 21 Mei 2003, 192

negara anggota WHO telah mengadopsi Framework Convention on Tobacco

Control yang bertujuan untuk melindungi generasi muda sekarang dan

mendatang dari kerusakan kesehatan, sosial, lingkungan dan konsekuensi

ekonomi dari konsumsi tembakau dan paparan asap tembakau melalui

penyediaan sebuah kerangka kerja untuk pengukuran pengendalian tembakau

yang akan diterapkan oleh negara anggota pada tingkat nasional, regional dan

internasional agar mengurangi prevalensi penggunaan tembakau dan pengaruh

asap rokok secara berkesinambungan dan mendasar. Hingga saat ini, meskipun

Indonesia adalah salah satu negara yang memprakarsai perjanjian tersebut

namun belum meratifikasinya.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2003 tentang Pengamanan

Rokok bagi Kesehatan yang didefinisikan sebagai setiap kegiatan atau

serangkaian kegiatan dalam rangka mencegah dan / atau menangani dampak

penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan,

pemerintah telah mengupayakan sebuah aturan yang bertujuan untuk melindungi

kesehatan dari bahaya akibat merokok, membudayakan hidup sehat, menekan

jumlah perokok pemula, dan melindungi kesehatan perokok pasif. Peraturan ini

diantaranya juga membahas mengenai pemberian informasi tentang kandungan

kadar nikotin dan tar yang ada pada setiap batang rokok, pencantuman

30

peringatan pada label, pengaturan produksi dan penjualan rokok dan periklanan

dan promosi rokok, dan perlu ditetapkannya pula kawasan tanpa rokok pada

tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja dan tempat yang secara spesifik

sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah

dan angkutan umum.

Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai ibukota negara yang berdasarkan

data BPS tahun 2007 merupakan daerah dengan tingkat kepadatan penduduk

tertinggi di Indonesia yaitu sebesar 13.651 jiwa/km2 yang berdampak pada

turunnya kualitas udara, dan daya dukung lingkungan bagi terselenggaranya

upaya kesehatan yang memadai telah sampai pada taraf memprihatinkan telah

mengeluarkan Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta No.2 tahun 2005 tentang

Pengendalian Pencemaran Udara.53 Dan sebagai upaya untuk menjaga dan

memelihara kualitas lingkungan, dan dengan mempertimbangkan bahwa udara

yang sehat dan bersih adalah hak bagi setiap orang, maka pada tahun yang

sama Gubernur DKI Jakarta telah mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 75

tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok.

Kawasan dilarang merokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan

dilarang untuk merokok. Secara khusus dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta

No. 75 tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok ada tujuh tempat yang

ditetapkan sebagai kawasan tersebut, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1

yaitu :

1. Tempat umum, yaitu sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat termasuk tempat umum milik Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, gedung perkantoran umum, tempat pelayanan umum antara lain terminal

53Profil Kesehatan Indonesia 2007, Departemen Kesehatan RI, 2008

31

termasuk terminal busway, bandara, stasiun, mall, pusat perbelanjaan, pasar serba ada, hotel, restoran, dan sejenisnya.

2. Tempat kerja, yaitu ruang tertutup yang bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau tempat yang sering dimasuki tenaga kerja dan tempat sumber-sumber bahaya termasuk kawasan pabrik, perkantoran, ruang rapat, ruang sidang / seminar, dan sejenisnya.

3. Tempat proses belajar mengajar, yaitu tempat proses belajar-mengajar atau pendidikan dan pelatihan termasuk perpustakaan, ruang praktik atau laboratorium, musium, dan sejenisnya.

4. Tempat pelayanan kesehatan, yaitu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan Pemerintah dan masyarakat, seperti rumah sakit, Puskesmas, praktik dokter, praktik bidan, toko obat atau apotek, pedagang farmasi, pabrik obat dan bahan obat, laboratorium, dan tempat kesehatan lainnya, antara lain pusat dan/atau balai pengobatan, rumah bersalin, Balai Kesehatan Ibu dan Anak

5. Arena kegiatan anak-anak, yaitu tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak, seperti Tempat Penitipan Anak (TPA), tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak, atau sejenisnya.

6. Tempat ibadah, yaitu tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan, seperti mesjid termasuk mushola, gereja termasuk kapel, pura, wihara, dan kelenteng, dan

7. Angkutan umum, yaitu alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara termasuk di dalamnya taksi, bus umum, busway, mikrolet, angkutan kota, Kopaja, Kancil, dan sejenisnya.

Tujuan dari ditetapkannya peraturan tentang kawasan dilarang merokok ini

tercantum pada Pasal 2, yaitu :

1. Menurunkan angka kesakitan dan / atau angka kematian dengan cara merubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat;

2. Meningkatkan produktivitas kerja yang optimal; 3. Mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok; 4. Menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula; 5. Mewujudkan generasi muda yang sehat

Demi terselenggaranya kawasan dilarang merokok, maka pimpinan atau

penanggung jawab tempat atau kawasan tersebut wajib menetapkan Kawasan

Dilarang Merokok dan wajib memasang tanda atau petunjuk berupa Kawasan

Dilarang Merokok maupun Kawasan Merokok pada tempat yang mudah

terlihat.

Persyaratan mengenai tempat khusus atau kawasan merokok ini terdapat

pada Pasal 18 :

32

1. tempatnya terpisah secara fisik atau tidak bercampur dengan kawasan dilarang merokok

2. dilengkapi alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara 3. dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung rokok 4. dapat dilengkapi dengan data dan informasi bahaya merokok bagi

kesehatan

Sejauh ini, pemberlakuan kawasan dilarang merokok di DKI Jakarta masih

dalam masa sosialisasi. Sanksi dalam peraturan ini terdapat pada Pasal 27 ayat

(1) dan ayat (2), yaitu :

Ayat (1) : Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, apabila terbukti membiarkan orang merokok di kawasan dilarang merokok, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :

a. peringatan tertulis b. penghentian sementara kegiatan atau usaha c. pencabutan izin

Ayat (2) : Setiap orang yang terbukti merokok di kawasan dilarang merokok, dapat dikenakan sanksi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan/atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Adapun sanksi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah No.2 tahun 2005

tentang Pengendalian Pencemaran Udara yang dimaksud di atas sebagaimana

tercantum pada Pasal 41 adalah diancam dengan pidana kurungan paling lama

6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh

juta rupiah)

Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebelum pemberlakuan peraturan tentang

kawasan dilarang merokok juga telah mengeluarkan peraturan gubernur tentang

pengendalian merokok di tempat kerja. Implementasi peraturan tentang

pengamanan rokok tentunya memerlukan kesiapan baik dalam bentuk sarana

penunjang maupun pembiayaan yang tidak sedikit. Sebagaimana tercantum

dalam UUD 1945 tentang tanggungjawab Negara atas penyediaan fasilitas

layanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak, serta hak setiap orang

untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, maka sepatutnya

33

Negara untuk lebih memperhatikan masalah tersebut. Sebagai daerah dengan

PAD yang terbesar, hal tersebut barangkali tidak terlalu menjadi kendala, namun

untuk ke depannya, bagi daerah lain tentu saja untuk memberlakukan kebijakan

yang sama perlu upaya dan pembiayaan yang sepatutnya tidak dibebankan

sepenuhnya pada daerah.

34

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode

pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu cara meneliti dalam penelitian hukum

yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau data sekunder belaka dan dengan

menggunakan metode berpikir deduktif serta kriterium kebenaran koheren.54

Metode berpikir deduktif adalah cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang

ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar

dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.55

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang hanya

menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi, atau berbagai variabel

dalam pencarian fakta status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi,

suatu sistem pemikiran maupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan

interpretasi yang tepat. Penelitian dilakukan dengan spesifikasi penelitian

deskriptif analitis, yaitu membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis,

faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antar fenomena atau

gejala yang diteliti sambil menganalisisnya, diharapkan akan dapat dicari sebab

54 Lihat Wila Chandrawila Supriadi, Metode Penelitian (tidak dipublikasikan) dalam Materi Kuliah Metode Penelitian Hukum Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata, Semarang, 2006, hlm. 8 55 Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm.

23.

35

akibat dari suatu hal dan menguraikannya secara konsisten dan sistematis serta

logis.56

Penelitian ini mendeskripsikan berbagai pengaruh rokok dalam kehidupan,

bagaimana pengaturan dan upaya untuk mengendalikan dampak rokok, disertai

analisis hubungannya dengan pencapaian derajat kesehatan yang optimal.

C. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data

sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan

dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang

sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya

disediakan di perpustakaan umum atau perpustakaan milik pribadi.57 Data

sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (ready-made), telah

dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, dan dapat diperoleh tanpa

terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.58 Data sekunder dalam penelitian

hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum

tertier.59

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdapat dalam suatu

aturan hukum atau teks otoritatif yang berarti mempunyai otoritas seperti

peraturan perundang-undangan, putusan hakim, traktat, kontrak, keputusan tata

usaha negara.60 Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini

terdiri dari: Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-

56 Lihat Moh. Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 427 57Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju,

Bandung 1995, hlm. 65. 58Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 24. 59 Ibid., hal. 13. 60 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Grup, Jakarta, 2005, hal.141.

36

undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia beserta Peraturan

Pelaksanaan dari perundang-undangan tersebut, termasuk diantaranya

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi

Kesehatan dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 75 Tahun 2005 tentang

Kawasan Dilarang Merokok.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku

teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta

simposium yang dilakukan para pakar hukum. Penelitian ini menggunakan pula

bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau

penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti

kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

D. Metode Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang

bersifat kualitatif, dan metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah

studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu kegiatan (praktis dan teoritis)

untuk mengumpulkan (inventarisasi), dan mempelajari (teaching and learning),

serta memahami (reflektif, kritis dan sistematis serta logis) data yang berupa

hasil pengolahan orang lain, dalam bentuk teks otoritatif (peraturan perundang-

undangan, putusan hakim, traktat, kontrak, keputusan tata usaha negara,

kebijakan publik, dan lainnya), literatur atau buku teks, jurnal, artikel, arsip atau

dokumen, kamus, ensiklopedi dan lainnya yang bersifat publik maupun privat.

Data-data dalam penelitian ini berasal dari berbagai jurnal ilmiah mengenai

rokok, artikel surat kabar, berbagai riset dan survei dengan skala nasional dan

37

internasional, serta laporan resmi WHO dan Departemen Kesehatan RI, baik

dalam bentuk cetakan maupun soft copy (online).

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

kualitatif normatif. Karena penelitian ini tidak menggunakan konsep-konsep yang

diukur/dinyatakan dengan angka atau rumusan statistik, maka analisis terhadap

data sekunder dilakukan dengan cara berpedoman atau berdasarkan norma /

kaidah hukum (dalam arti luas, yaitu yang terdiri dari nilai hukum, asas hukum,

kaidah hukum dalam arti yang sempit dan teks otoritatif atau aturan hukum),

konsep hukum ataupun doktrin hukum yang terdapat pada kerangka pemikiran

atau tinjauan pustaka yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan dalam

penelitian ini. Dalam menganalisis data sekunder tersebut, penguraian data

disajikan dalam bentuk kalimat yang konsisten, logis dan efektif serta sistematis

sehingga memudahkan untuk interpretasi data dan konstruksi data serta

pemahaman akan analisis yang dihasilkan, yaitu mencari sebab akibat dari suatu

masalah dan menguraikannya secara konsisten, sistematis dan logis sesuai

dengan perumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu

hubungan antara pemberlakuan larangan merokok di tempat umum dan

terpenuhinya hak atas derajat kesehatan optimal.

38

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak atas Derajat Kesehatan Optimal

Kesehatan adalah salah satu hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap

manusia dalam mewujudkan hak asasinya dan negara sebagai pengatur

bertanggungjawab agar terwujud sumber daya manusia yang berkualitas dan

bermanfaat. Dalam kapasitasnya untuk mengatur dan sebagai substansi dari

sistem hukum, maka negara mengeluarkan kebijakan dalam bentuk aturan

perundang-undangan yang mengandung sanksi atau hukuman yang bertujuan

agar peraturan tersebut dapat mengikat dan untuk memberi efek jera pada para

pelanggar, baik itu sebagai individu maupun sebagai institusi atau badan hukum.

Sumber daya manusia yang berkualitas hanya dapat dicapai jika lingkungan

dan genetika mendukung. Dalam hal lingkungan, yang dapat berubah oleh sikap

dan perilaku manusia, disitulah negara mengambil peranan penting dalam

mewujudkan lingkungan yang lebih baik dan kondusif bagi terselenggaranya

sumber daya manusia yang berkualitas dan bermanfaat bagi kepentingan negara

dan masyarakat.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap orang,

sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (3) UU No. 39 tahun 1999 tentang

Hak Asasi Manusia. Hak ini dimasukkan dalam hak untuk hidup, bersama

dengan hak untuk mempertahankan dan meningkatkan taraf kehidupan, serta

hak untuk hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

Lingkungan yang tidak memadai tentu saja tidak memenuhi hak asasi manusia,

dan karena menghormati hak asasi orang lain adalah merupakan kewajiban,

39

maka setiap orang tanpa kecuali harus menjaga terciptanya lingkungan yang

baik dan sehat.

Dalam UU No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan, aturan mengenai hak dan

kewajiban dalam pencapaian derajat kesehatan optimal tercantum pada Pasal 4

yang menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam

memperoleh derajat kesehatan optimal dan pada Pasal 5 yaitu setiap orang

berkewajiban untuk ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan derajat

kesehatan perseorangan, keluarga dan lingkungannya. Adapun dalam RUU

Kesehatan, aturan mengenai hak disebutkan dalam Pasal 6 yaitu setiap orang

berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat

kesehatan. Aturan mengenai kewajiban terdapat dalam beberapa pasal, yaitu

Pasal 12 :

(1) Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan.

Pasal 13 : Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat baik fisik, biologi, maupun sosial. Pasal 14 : Setiap orang berkewajiban berperilaku sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang optimal. dan Pasal 15 : Setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya.

Selain itu disebutkan pula dalam Pasal 18 mengenai tanggung jawab

pemerintah untuk menjamin tersedianya lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan

baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan

yang optimal.

40

Kualitas lingkungan yang sehat adalah keadaan lingkungan yang bebas dari

risiko yang membahayakan kesehatan dan keselamatan hidup manusia. Dalam

UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, pengaturan tentang kesehatan

lingkungan tercantum pada Pasal 22, yang diantaranya menyebutkan dalam ayat

(2) bahwa kesehatan lingkungan dilaksanakan terhadap tempat umum,

lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, angkutan umum dan lingkungan

lainnya dan pada ayat (4) yaitu setiap tempat atau sarana pelayanan umum

wajib memelihara dan meningkatkan lingkungan yang sehat sesuai dengan

standar dan persyaratan. Hal ini tentu saja sejalan dengan tujuan pembangunan

kesehatan yang disebutkan dalam Pasal 3 yaitu untuk meningkatkan kesadaran,

kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat

kesehatan yang optimal.

Rancangan Undang-Undang Kesehatan menempatan pengaturan mengenai

kesehatan lingkungan dalam Pasal 102 yaitu upaya kesehatan lingkungan

ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik fisik, biologi,

dan sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang

optimal. Tanggung jawab pemerintah dan peran serta masyarakat dalam

menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai risiko buruk

bagi kesehatan, yang mencakup lingkungan pemukiman, tempat kerja, tempat

rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum diatur dalam Pasal 103 ayat (1) dan

ayat (2). Selain itu, RUU Kesehatan secara eksplisit mengatur dalam Pasal 103

ayat (4) bahwa khusus untuk tempat-tempat umum dan sarana transportasi

umum selain harus bebas dari berbagai unsur yang menimbulkan gangguan

kesehatan, juga bebas dari gas dan asap rokok yang membahayakan kesehatan.

Dalam penjelasan pasal 102 juga disebutkan bahwa asap rokok termasuk pula

41

dalam golongan kimiawi bersama dengan pestisida dan pewarna makanan ,

meskipun dalam pasal itu sendiri tidak mencantumkan mengenai lingkungan

yang sehat secara kimiawi.

Peraturan-peraturan tersebut memperlihatkan bahwa derajat kesehatan

yang optimal, atau kesehatan pada umumnya, bukan hanya merupakan

tanggungjawab dari pemerintah semata, namun lebih kepada kewajiban setiap

individu dalam masyarakat, untuk berusaha menciptakan situasi agar keadaan

sehat maupun sehat secara optimal tersebut dapat terselenggara. Lingkungan

yang bersih dan sehat, perilaku yang baik dan beradab yang mendukung

terciptanya lingkungan bersih, tentu akan berdampak positif untuk kesehatan

yang optimal bagi setiap orang.

B. Pemberlakuan Larangan Merokok di Tempat Umum

1. Merokok dan Kesehatan

Konsumsi rokok di dunia meningkat secara pasti sejak James Bonsack

pertama kali menemukan mesin pelinting rokok di tahun 1881. Pada tahun 1960-

an, konsekwensi gangguan kesehatan akibat merokok mulai tampak, dan di

beberapa negara kecenderungan untuk merokok mulai berkurang, meskipun di

seluruh dunia jumlah perokok semakin meningkat, dan jumlah rokok yang

dikonsumsi oleh para perokok itupun juga semakin bertambah. Peningkatan

jumlah tersebut terutama disebabkan oleh semakin meluasnya ekspansi dari

perusahaan rokok, dan di taksir tahun 2030, akan ada sekitar 2 milyar orang.

Perusahaan rokok memproduksi sekitar 5,6 trilyun rokok per tahun, hampir 900

batang pertahun untuk setiap laki-laki, perempuan, dan anak2 di seluruh dunia.

Lebih dari 10 juta rokok dihisap setiap menit dalam sehari di seluruh dunia. Dan

42

jika kecenderungan ini terus berlanjut, perokok akan mengkonsumsi 9 trilyun

rokok sampai tahun 2025.61

Tembakau adalah penyebab kematian tunggal yang paling dapat dicegah

dan merupakan satu-satunya produk konsumen legal yang dapat

membahayakan siapapun yang terpapar baik secara langsung maupun tidak

langsung, dan membunuh lebih dari setengah penggunanya. Konsumsinya kini

telah meluas ke segala penjuru karena harganya murah, pemasaran yang agresif

dan menyeluruh, kurang kepedulian akan bahayanya dan kebijakan publik yang

tidak konsisten dalam memberikan sanksi terhadap penggunaannya.

Kebanyakan akibat dari penggunaan tembakau tidak terlihat kecuali setelah

onset bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluhtahun. Tembakau yang oleh

sebagian orang dianggap tidak berbahaya karena mereka tidak merasakan

timbulnya penyakit, kadahal karena efek adiksi yang menyebabkan mereka sulit

berhenti, dalam tenggang waktu cukup lama maka akan timbul berbagai penyakit

yang berhubungan dengan rokok.62 Tembakau memakan biaya sangat besar

dalam pelayanan kesehatan, kehilangan produktivitas, dan biaya tak terlihat dari

kesakitan dan penderitaan yang timbul pada perokok aktif, perokok pasif, dan

keluarganya.63

Saat ini, tembakau telah membunuh lebih dari 14.000 orang setiap hari, dan

selama abad 20, epidemi tembakau telah membunuh 100 juta orang di seluruh

dunia, yaitu berkisar 5,4 juta kematian per tahun akibat kanker paru, penyakit

jantung dan penyakit lain. Jika tidak segera diata