04. penataan bangunan dan lingkungan 17-09-2007ciptakarya.pu.go.id/rpijm/data/04. penataan bangunan...
TRANSCRIPT
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG PU/CIPTA KARYA
i
KATA PENGANTAR
Buku Panduan Penataan Bangunan dan Lingkungan dimaksudkan untuk memberikan penjelasan ringkas secara terperinci mengenai peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui pengembangan penataan bangunan dan lingkungan yang merupakan bagian dari panduan penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang PU/Cipta Karya.
Dengan produk penyusunan Buku Panduan Penataan Bangunan dan Lingkungan dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPIJM untuk Rencana Investasi Penataan Bangunan dan Lingkungan.
Dengan demikian, dapat diciptakan hasil pembangunan Bidang PU/Cipta Karya baik di Propinsi maupun Kabupaten/Kota lebih bermanfaat bagi masyarakat luas yang sesuai dengan tujuan pembangunan dan peraturan perundangan yang berlaku.
Akhir kata kami mengucapkan terima kasih, semoga Buku Panduan Penataan Bangunan Lingkungan ini bermanfaat bagi kita semua untuk mewujudkan kebersamaan antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota secara berkelanjutan.
September 2007
Tim Penyusun .
BUKU PANDUAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
ii
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG PU/CIPTA KARYA
iii
DAFTAR ISI
BAB I PETUNJUK UMUM ....................................................................... 1
1.1 Umum............................................................................................ 1
1.2 Strategi/Pendukung ....................................................................... 5
1.2.1 GRAND STRATEGY 1: Menyelenggarakan penataan bangunan gedung agar tertib, fungsional, andal dan efisien......... 5 1.2.2 GRAND STRATEGY 2: Menyelenggarakan penataan lingkungan permukiman agar produktif dan berjatidiri. ............... 6 1.2.3 GRAND STRATEGY 3: Menyelenggarakan penataan dan revitalisasi kawasan dan bangunan agar dapat memberikan nilai tambah fisik, sosial dan ekonomi. ................................................. 7 1.2.4 GRAND STRATEGY 4: Menyelenggarakan penataan bangunan dan lingkungan untuk mewujudkan arsitektur perkotaan, dan pelestarian arsitektur bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan untuk menunjang kearifan budaya lokal. 7 1.2.5 GRAND STRATEGY 5: Mengembangkan teknologi dan rekayasa arsitektur bangunan gedung untuk menunjang pembangunan regional/internasional yang berkelanjutan............. 8
1.3 Kebijakan dan Program Penataan Bangunan dan Lingkungan .... 8
1.3.1 Kebijakan ........................................................................... 8 1.3.2 Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan.... 9
BAB II PROFIL RINCI PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN............................................................... 29
2.1 Gambaran Umum Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan ................................................................................. 29
2.2 Kondisi Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan .............. 29
BAB III PERMASALAHAN YANG DIHADAPI ................................. 43
3.1 Sasaran Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan .............. 43
3.2 Rumusan Masalah ....................................................................... 43
3.3 Permasalahan dan Tantangan...................................................... 43
BUKU PANDUAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
iv
BAB IV RENCANA PENANGANAN PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN ............................................ 45
4.1 Analisis Kebutuhan Penataan Bangunan dan Lingkungan......... 45
4.2 Rekomendasi ............................................................................... 45
BAB V PROGRAM YANG DIUSULKAN............................................. 47
5.1 Kegiatan pembinaan teknis bangunan dan gedung..................... 47
5.2 Kegiatan penataan lingkungan permukiman .............................. 52
5.3 Kegiatan pemberdayaan masyarakat di perkotaan ..................... 57
5.4 Program yang diusulkan ............................................................. 57
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG PU/CIPTA KARYA
1
BAB I PETUNJUK UMUM
1.1 UMUM
Penataan bangunan dan lingkungan adalah serangkaian kegiatan yang diperlukan sebagai bagian dari upaya pengendalian pemanfaatan ruang, terutama untuk mewujudkan lingkungan binaan, baik diperkotaan maupun diperdesaan, khususnya wujud fisik bangunan gedung dan lingkungannya
Visi penataan bangunan dan lingkungan adalah terwujudnya bangunan gedung dan lingkungan yang layak huni dan berjati diri, sedangkan misinya adalah : (1) Memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib, layak huni, berjati diri, serasi dan selaras, dan (2) Memberdayakan masyarakat agar mandiri dalam penataan lingkungan yang produktif dan berkelanjutan.
Dalam penataan bangunan dan lingkungan terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang antara lain:
1. Permasalahan dan tantangan di bidang Bangunan Gedung
• Kurang ditegakkannya aturan keselamatan, keamanan dan kenyamanan Bangunan Gedung termasuk pada daerah-daerah rawan bencana.
• Prasarana dan sarana hidran kebakaran banyak yang tidak berfungsi dan kurang mendapat perhatian.
• Lemahnya pengaturan penyelenggaraan Bangunan Gedung di daerah serta rendahnya kualitas pelayanan publik dan perijinan.
2. Permasalahan dan tantangan di bidang Gedung dan Rumah Negara
• Banyaknya Bangunan Gedung Negara yang belum memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan dan kenyamanan.
• Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Rumah Negara kurang tertib dan efisien.
• Masih banyaknya aset negara yang tidak teradministrasikan dengan baik.
BUKU PANDUAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
2
3. Permasalahan dan tantangan di bidang Penataan Lingkungan
• Masih adanya permukiman kumuh seluas 47,3 ribu Ha yang tersebar di 10.000 kantong permukiman yang dihuni tidak kurang dari 17,2 juta jiwa (berdasarkan data tahun 2003).
• Kurang diperhatikannya permukiman-permukiman tradisional dan bangunan gedung bersejarah, padahal punya potensi wisata.
• Terjadinya degradasi kawasan strategis, padahal punya potensi ekonomi untuk mendorong pertumbuhan kota.
• Sarana lingkungan hijau/open space atau public space, sarana olah raga, dan lain-lain kurang diperhatikan hampir di semua kota, terutama kota Metro dan Besar.
4. Permasalahan dan tantangan di bidang Pemberdayaan Masyarakat di Perkotaan
• Jumlah penduduk miskin sebanyak 36,1 juta jiwa (16,6%) dengan 11,5 juta jiwa di perkotaan dan 24,6 juta jiwa di perdesaan (berdasarkan data tahun 2003).
• Belum mantapnya kelembagaan komunitas untuk meningkatkan peran masyarakat.
• Belum dilibatkannya masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan penetapan prioritas pembangunan diwilayahnya.
5. Tantangan Penataan Bangunan dan Lingkungan
• Amanat Undang-Undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UUBG, bahwa semua Bangunan Gedung harus layak fungsi pada tahun 2010.
• Komitmen terhadap kesepakatan internasional MDGs, bahwa pada tahun 2015, 200 Kabupaten/Kota bebas kumuh, dan pada tahun 2020 semua Kabupaten/Kota bebas kumuh
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penataan bangunan dan lingkungan antara lain :
1. Peran dan fungsi Kabupaten/Kota,
2. Rencana pembangunan Kabupaten/Kota (lihat Buku Panduan 2: Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota,
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG PU/CIPTA KARYA
3
3. Memperhatikan kondisi alamiah dan tipologi Kabupaten/Kota bersangkutan, seperti struktur dan morfologi tanah, topografi, dan sebagainya,
4. Pembangunan dilakukan dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan,
5. Dalam penyusunan RPIJM harus memperhatikan Rencana Induk (Masterplan) Pengembangan Kota,
6. Logical framework (kerangka logis) penilaian kelayakan pengembangan,
7. Keterpaduan penataan bangunan dan lingkungan sektor lain dilaksanakan pada setiap tahapan penyelenggaraan pengembangan, sekurang-kurangnya dilaksanakan pada tahap perencanaan, baik dalam penyusunan rencana induk maupun dalam perencanaan teknik,
8. Memperhatikan peraturan dan perundangan serta petunjuk/pedoman yang tersedia,
9. Tingkat kelayakan pelayanan, efektivitas dan efisiensi penataan bangunan dan lingkungan pada kota bersangkutan,
10. Sebagai suatu PS yang tidak saja penting bagi peningkatan lingkungan masyarakat tetapi juga sangat penting bagi keberlanjutan lingkungan,
11. Sumber pendanaan dari berbagai pihak baik pemerintah, masyarakat maupun swasta,
12. Kelembagaan yang mengelola penataan bangunan dan lingkungan,
13. Penataan bangunan dan lingkungan memperhatikan kelayakan terutama dalam hal pemulihan biaya investasi,
14. Jika ada indikasi keterlibatan swasta dalam penataan bangunan dan lingkungan, perlu dilakukan identifikasi lebih lanjut,
15. Safeguard sosial dan lingkungan,
16. Perhitungan dan hal penunjang lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung analisis disertakan dalam bentuk lampiran.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, serta pedoman pelaksanaan lebih detail dibawahnya mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Bangunan Gedung merupakan
BUKU PANDUAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
4
kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan hanya bangunan gedung negara dan rumah negara yang merupakan kewenangan pusat.
Namun dalam pelaksanaannya di lapangan terlihat bahwa masih banyak daerah yang belum menindak lanjutinya sebagaimana mestinya, sebagaimana terlihat dari :
1. Masih banyaknya Kabupaten/Kota yang belum menyesuaikan Perda Bangunan Gedung yang dimilikinya agar sesuai dengan UUBG, atau terutama Kabupaten/Kota hasil pemekaran masih belum memiliki Perda Bangunan Gedung;
2. Masih banyak Kabupaten/Kota; terutama Kabupaten/Kota hasil pemekaran yang belum memiliki atau melembagakan institusi/kelembagaan dan Tim Ahli Bangunan Gedung yang bertugas dalam pembinaan penataan bangunan dan lingkungan;
3. Masih banyak Kabupaten/Kota yang belum memulai pelaksanaan pendataan bangunan gedung;
4. Masih banyak Kabupaten/Kota yang belum menerbitkan Sertifikat Layak Fungsi (SLF) bagi seluruh bangunan gedung yang ada terutama bangunan yang baru hasil pembangunan sejak 2003-2006;
5. Masih banyak Kabupaten/Kota yang belum menyusun manajemen pencegahan kebakaran Kabupaten/Kota atau belum melakukan pemeriksaan berkala terhadap prasarana dan sarana penanggulangan bahaya kebakaran agar selaku siap pakai setiap saat;
6. Masih banyak bangunan gedung yang belum dilengkapi sarana dan prasarana bagi penyandang cacat;
7. Masih banyak Kabupaten/Kota pengembangannya belum berdasarkan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
8. Masih banyak Kabupaten/Kota yang mempunyai kawasan yang terdegradasi dan belum di tata ulang;
9. Masih banyak daerah yang belum memiliki rencana penanganan kawasan kumuh, kawasan nelayan, kawasan tradisional, dan kawasan bersejarah yang secara kewenangan sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Kabupaten/Kota;
10. Masih banyak Kabupaten/Kota belum melaksanakan pembangunan lingkungan permukiman berbasis konsep tridaya untuk mendorong kemandirian masyarakat dalam mengembangkan lingkungan permukiman yang berkelanjutan.
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG PU/CIPTA KARYA
5
Untuk itu, Departemen Pekerjaan Umum sebagai lembaga pembina teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kemampuan Kabupaten/Kota agar mampu melaksanakan amanat UU No 28/2002 tentang Bangunan Gedung.
Untuk tahun anggaran 2007, sebagai kelanjutan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, perlu melanjutkan dan memperbaiki serta mempertajam kegiatannya agar lebih cepat memampukan Kabupaten/Kota.
Disamping hal tersebut, Undang-undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman menggariskan bahwa peningkatan kualitas lingkungan permukiman dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan bertahap, mengacu kepada Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) sebagai penjabaran rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang harus disusun oleh pemerintah daerah secara komprehensive, akomodatif dan responsif.
Selaras dengan upaya pencapaian target Millenium (MDGs), yakni: mengurangi sampai setengahnya, sampai dengan tahun 2015, proporsi penduduk miskin tahun 1990 (target 1); dan mengurangi sampai setengahnya, sampai dengan tahun 2015, proporsi penduduk tanpa akses terhadap air minum dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan, maka peningkatan kualitas lingkungan permukiman perlu dilakukan lebih intensive dengan melibatkan masyarakat setempat, kelompk peduli dan dunia usaha secara aktif.
Penyelenggaraan pengembangan lingkungan permukiman perlu dilakukan secara komprehensive dengan berbasis konsep tridaya melalui proses pemberdayaan masyarakat sesuai siklus P2KP.
1.2 STRATEGI/PENDUKUNG
1.2.1 GRAND STRATEGY 1: MENYELENGGARAKAN PENATAAN BANGUNAN GEDUNG AGAR TERTIB, FUNGSIONAL, ANDAL DAN EFISIEN.
Tujuan :
Terwujudnya bangunan gedung yang fungsional dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya.
Sasaran :
• Tersusunnya Perda bangunan gedung untuk kota besar di seluruh Indonesia tahun 2009, dan Kabupaten/Kota lainnya tahun 2020.
BUKU PANDUAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
6
• Terwujudnya bangunan gedung untuk umum yang laik fungsi pada tahun 2010.
• Terselenggaranya pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung yang efektif dengan melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan peraturan bangunan gedung pada tahun 2009.
• Terlaksananya penyediaan aksesibilitas bangunan gedung umum di seluruh wilayah Kabupaten/Kota pada tahun 2009.
• Terlaksananya pendataan bangunan gedung di 33 Propinsi pada tahun 2009.
• Terwujudnya Pusat Informasi Arsitektur dan Bangunan Gedung di tingkat Propinsi tahun 2009.
• Tercapainya standar mutu pelayanan rumah negara sesuai ISO 9000 pada tahun 2009.
• Terlaksananya sosialisasi, fasilitasi, pelatihan, bantuan teknis dan wasdal kegiatan penataan bangunan dan lingkungan diseluruh Kabupaten/Kota pada tahun 2009.
• Terbentuknya kelembagaan penataan bangunan dan lingkungan di tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota yang didukung oleh SDM dan prasarana dan sarana kerja pendukungnya pada tahun 2009.
• Terwujudnya tertib pengelolaan aset negara berupa tanah dan bangunan gedung pada tahun 2009.
• Terlaksananya Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) di 30 Propinsi percontohan hingga tahun 2009.
1.2.2 GRAND STRATEGY 2: MENYELENGGARAKAN PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN AGAR PRODUKTIF DAN BERJATIDIRI.
Tujuan :
Terwujudnya revitalisasi kawasan dan bangunan pada lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, produktif dan berkelanjutan.
Sasaran :
• Terwujudnya perbaikan lingkungan permukiman kumuh di 733 kawasan pada tahun 2009.
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG PU/CIPTA KARYA
7
• Terlaksananya revitalisasi kawasan permukiman tradisional bersejarah di 223 kawasan pada tahun 2009.
• Terlaksananya pengelolaan RTH di 150 kota pada tahun 2009.
• Pemberdayaan komunitas di 13.271 kelurahan pada tahun 2009.
1.2.3 GRAND STRATEGY 3: MENYELENGGARAKAN PENATAAN DAN REVITALISASI KAWASAN DAN BANGUNAN AGAR DAPAT MEMBERIKAN NILAI TAMBAH FISIK, SOSIAL DAN EKONOMI.
Tujuan :
Terwujudnya revitalisasi kawasan dan bangunan agar dapat memberikan nilai tambah bagi kualitas fisik, sosial, ekonomi masyarakat yang menjadi penunjang bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
Sasaran :
• Terlaksananya revitalisasi kawasan strategis sebanyak 247 lokasi pada tahun 2009.
• Terlaksananya pemberdayaan bagi masyarakat untuk menyelenggarakan revitalisasi kawasan.
1.2.4 GRAND STRATEGY 4: MENYELENGGARAKAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN UNTUK MEWUJUDKAN ARSITEKTUR PERKOTAAN, DAN PELESTARIAN ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG YANG DILINDUNGI DAN DILESTARIKAN UNTUK MENUNJANG KEARIFAN BUDAYA LOKAL.
Tujuan :
Terwujudnya bangunan gedung yang memiliki kualitas fungsional, visual dan kualitas lingkungan yang seimbang, serasi, dan selaras dengan memunculkan ciri arsitektur kota yang berwawasan budaya lokal yang menjadi teladan bagi lingkungannya, serta yang dapat secara arif mengakomodasikan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
Sasaran :
Terlaksananya penataan bangunan dan lingkungan serta pelestarian bangunan bersejarah yang mendukung terwujudnya kualitas arsitektur perkotaan di 9 kawasan kota Metropolitan pada tahun 2009.
BUKU PANDUAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
8
1.2.5 GRAND STRATEGY 5: MENGEMBANGKAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG UNTUK MENUNJANG PEMBANGUNAN REGIONAL/INTERNASIONAL YANG BERKELANJUTAN
Tujuan :
Terwujudnya perencanaan fisik bangunan dan lingkungan yang mengedepankan teknologi dan rekayasa arsitektur yang memenuhi standar internasional untuk menarik masuknya investasi di bidang bangunan gedung dan lingkungan secara internasional.
Sasaran :
Terlaksananya perencanaan bangunan gedung dan lingkungan dengan teknologi dan rekayasa arsitektur pada 5 lokasi melalui kerjasama dengan pihak-pihak yang kompeten pada tahun 2010.
1.3 KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
1.3.1 KEBIJAKAN
1. Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Bangunan Gedung, termasuk bangunan gedung dan rumah negara.
2. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi persyaratan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan Permukiman.
3. Meningkatkan kapasitas penyelenggara dalam penataan lingkungan permukiman.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan untuk mendukung pengembangan jatidiri dan produktifitas masyarakat.
5. Mengembangkan kawasan-kawasan yang memiliki peran dan potensi strategis bagi pertumbuhan kota.
6. Mengembangkan kemitraan antara pemerintah, swasta dan lembaga-lembaga nasional maupun internasional lainnya di bidang Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan Permukiman.
7. Mewujudkan arsitektur perkotaan yang memperhatikan/ mempertimbangkan khasanah arsitektur lokal dan nilai tradisional.
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG PU/CIPTA KARYA
9
8. Menjaga kelestarian nilai-nilai arsitektur Bangunan Gedung yang dilindungi dan dilestarikan serta keahlian membangun (seni dan budaya).
9. Mendorong upaya penelitian dan pengembangan teknologi rekayasa arsitektur Bangunan Gedung melalui kerjasama dengan pihak-pihak yang kompeten.
1.3.2 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN
Pelaksanaan program-program tersebut diatas dilakukan melalui beberapa kegiatan yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:
1.3.2.1 KEGIATAN PEMBINAAN TEKNIS BANGUNAN DAN GEDUNG
Secara terperinci terdiri dari:
1. Kegiatan diseminasi peraturan perundang-undangan penataan bangunan dan lingkungan
a. Sasaran Kegiatan,
• Meningkatkan peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan sehingga dapat turut aktif ambil bagian dalam proses penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung dan penataan lingkungan, serta
• Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyeleraskan peraturan perundangan tentang bangunan gedung di wilayahnya agar memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang diamantkan Undang-Undang Bangunan Gedung dan peraturan pelaksanaannya.
b. Bentuk dan Pelaksanaan Kegiatan,
• Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam bentuk Sosialisasi dengan peserta Kabupaten/Kota
• Paket materi yang disosialisasikan terdiri dari; (i) UU 28 tahun 2002 tentang Bangunan dan Gedung dan PP 36 tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan UUBG, (ii) Standar pelaksanaan teknis tentang bangunan gedung, (iii) Pedoman teknis tentang bangunan gedung negara, (iv) Peraturan dan pedoman tentang penataan lingkungan permukiman dan (v) Materi lokal terkait dengan penataan bangunan dan lingkungan.
BUKU PANDUAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
10
c. Keluaran/Produk Kegiatan
• Produk dari kegiatan ini adalah laporan penyelenggaraan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Penataan Bangunan dan Lingkungan.
2. Peningkatan dan pemantapan kelembagaan bangunan dan gedung
a. Sasaran kegiatan
• Memberikan pemahaman dan wawasan dalam penyusunan Raperda bangunan gedung, sekaligus peningkatan pemahaman kelembagaannya
• Peningkatan kemampuan kelembagaan bangunan gedung di daerah Kabupaten/Kota
b. Bentuk dan pelaksanaan kegiatan
• Fasilitasi Raperda bangunan gedung, berupa penyiapan materi yang diperlukan dalam penyusunan perda bangunan gedung di daerah dan memberikan pengarahan kepada Kabupaten/Kota dalam penyusunan perda bangunan gedung,
• Peningkatan dan pemantapan kelembagaan bangunan gedung berupa penyelenggaraan sosialisasi serta bantuan teknis pembentukan kelembagaan bangunan gedung di Kabupaten/Kota
• Bantuan teknis pembentukan tim ahli bangunan gedung di Kabupaten/Kota
c. Keluaran/produk kegiatan
• Laporan kegiatan bangunan gedung di Kabupaten/Kota yang memuat inventarisasi lembaga/instansi terkait dengan penyelenggaraan, bangunan gedung di Kabupaten/Kota, termasuk didalmnya tupoksi dan susunan organisasinya serta konsep pengembangan kelembagaan
• Laporan kegiatan fasilitasi penyusunan raperda bangunan gedung di Kabupaten/Kota, dengan ketentuan memuat pemetaan substansi Perda dan Raperda sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang bangunan gedung dan peraturan pelaksanaanya serta tindak lanjutnya
• Laporan kegiatan bantuan teknis pembentukan tim ahli bangunan gedung, dengan ketentuan memuat laporan penyelenggaraan sosialisasi mengenai pedoman teknis pembentukan tim ahli bangunan gedung
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG PU/CIPTA KARYA
11
3. Pengembangan sistem informasi bangunan gedung dan arsitektur
a. Sasaran kegiatan
• Tercapainya keseragaman pemahaman, kesadaran, dan tanggungjawab para instansi/aparat dan pelaksana khususnya para pejabat pembuat komitmen Pembinaan Teknis Bangunan Gedung dan mampu mengimplementasikan di provinsi di seluruh Indonesia.
• Tercapainya Pelayanan pusat informasi bidang bangunan gedung bagi masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah sendiri yang maksimal di daerah/provinsi.
b. Bentuk dan pelaksanaan kegiatan
• Pembinaan teknis kepada para pelaksana pembangunan bangunan gedung;
• Pembuatan/Pengembangan Website Pusat Informasi Bangunan;
• Penyusunan materi informasi PIPPB (Arsitektur Bangunan Gedung, perundang-undangan bidang bangunan gedung dan permukiman, daftar harga, dsb);
• Pelayanan sistem informasi dan teknologi;
• Penyuluhan Bidang Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan;
• Penyelenggaraan pameran bidang Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan;
• Pemberian fasilitasi kegiatan diskusi/seminar/komunikasi dan pembahasan yang berkaitan dengan bangunan gedung dan lingkungan.
c. Keluaraan/produk kegiatan
• Produk dan kegiatan ini adalah laporan yang berisi: laporan hasil forum diskusi, penyuluhan dan pameran; dokumentasi bahan publikasi dan tutorial website.
4. Pelatihan teknis tenaga pendata HSBG dan keselamatan bangunan
a. Sasaran kegiatan Terwujudnya bangunan gedung yang andal dan tertib pembangunan bangunan gedung negara memlalui tersedianya tenaga yang terampil di masing-masing kabupaten/kota dalam hal:
BUKU PANDUAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
12
• Pengecekan keandalan bangunan gedung khususnya keselamatan dan kemudahan,
• Pendata harga pembangunan bangunan gedung negara,
b. Bentuk dan pelaksanaan kegiatan
• Pelatihan teknis masing-masing diselenggarakan dengan peserta dari seluruh kabupaten/kota (petugas pendata harga dan dinas kebakaran).
c. Keluaraan/produk kegiatan
• Laporan hasil pelatihan teknis bidang pendataan harga standar pembangunan bangunan gedung negara dan tenaga pengecekan keselamatan bangunan, yang harus diserahkan kepada pusat, Dinas PU/Kimpraswil provinsi, masing-masing 1 set, dan arsip.
5. Pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara
a. Sasaran kegiatan
Terpenuhinya tertib pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara melalui:
• Terselenggaranya proses pemanfaatan dan penghapusan
• Terselenggaranya proses pendaftaran, pengalihan status dan hak rumah negara yang tertib, dan tersedianya laporan kegiatan.
• Tersedianya sistem arsip yang handal, data bangunan gedung dan rumah negara yang up to date, retrieval yang mudah, lengkap dan tertib serta tenaga arsiparis yang terampil.
b. Bentuk dan pelaksanaan kegiatan
• Penyusunan format pengendalian untuk proses pendaftaran. pengalihan status dan pengalihan hak.
• Melakukan Inventarisasi BGN (pendataan gedung dan rumah negara).
• Melakukan penataan arsip Bangunan Gedung Negara.
• Peningkatan keterampilan tenaga arsiparis.
• Pendataan harga dan Penyusunan HSBGN sesuai dengan mekanisme penyusunan dan penetapan.
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG PU/CIPTA KARYA
13
• Pelaksanaan administrasi pelaporan terhadap proses pengalihan status dan pengalihan hak di Daerah.
• Penyusunan laporan pengelolaan gedung dan rumah negara.
• Peningkatan dan pemantapan kelembagaan bangunan gedung c. Keluaraan/produk kegiatan
• Laporan pengelolaan bangunan gedung negara yang terdiri atas:
a. Jumlah rumah negara yang telah ditetapkan statusnya menjadi golongan III
b. Jumlah surat ijin penghunian/SIP rumah negara golongan III
c. Jumlah dan nilai penaksiran/penilaian harga rumah negara golongan III
d. Jumlah dan nilai pengalihan hak dan penetapan harga rumah negara golongan III beserta tanahnya
e. Jumlah Perjanjian Sewa Beli rumah negara golongan III
f. Penerimaan negara dari penjualan/pengalihan hak rumah negara golongan III setiap tahun
g. Jumlah dan nilai penyerahan hak milik rumah negara dan pelepasan hak atas tanahnya
• Keluaran dari kegiatan Inventarisasi BGN, yang berupa:
Daftar Inventaris Bangunan Gedung Negara yang terdiri dari :
a. Bangunan Gedung Negara;
b. Rumah Negara golongan I dan golongan II;
c. Rumah Negara Golongan III;
d. Ledger, yang terdiri dari:
• Kartu Ledger Bangunan Gedung Negara;
• Kartu Ledger Bangunan Rumah Negara.
6. Pembinaan teknis pembangunan gedung negara
a. Sasaran kegiatan
• Tersedianya tenaga teknis yang memenuhi syarat, terampil dan handal, yang dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara professional.
BUKU PANDUAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
14
• Terwujudnya proses penyelenggaraan bangunan gedung negara yang fungsional, memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kemudahan dan kenyamanan serta efisien dalam penggunaan sumber daya dan serasi dengan lingkungannya.
b. Bentuk dan pelaksanaan kegiatan
• Melakukan penugasan tenaga bantuan teknis kepada instansi Pemegang Mata Anggaran baik berupa bantuan tenaga (Pengelola Teknis, Tenaga Teknis, narasumber, penatar/penyuluh), informasi (peraturan pedoman/petunjuk/standar teknis, dan advise teknik), maupun percontohan (model pengaturan, fisik).
• Melakukan inventarisasi dan evaluasi tenaga teknis yang dapat ditugasi.
• Melakukan pembinaan terhadap tenaga teknis dan koordinasi berkala.
• Menyusun laporan pelaksanaan bantuan teknis.
c. Keluaraan/produk kegiatan
• Laporan pelaksanaan pembinaan,
• Laporan bulanan pelaksanaan bantuan teknis penyelenggaraan bangunan gedung negara (form F1 dan F2) yang berisi; laporan pembinaan, Jumlah instansi, kegiatan pembangunan, dana pembangunan, data bangunan, tenaga bantuan teknis dan persoalan-persoalan yang muncul, serta sarana pemecahannya.
• Laporan tahunan yang berisi rekapitulasi pelaksanaan bantuan teknis penyelenggaraan bangunan gedung negara dan laporan bulanan (bulan Januari - Desember).
7. Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)
a. Sasaran kegiatan
• Sasaran yang hendak dicapai adalah tersedianya panduan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di kabupaten/kota, dalam rangka meningkatkan kemampuan kelembagaan pemadam kebakaran/Dinas Pemadam kebakaran dan masyarakat dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta menurunnya kejadian kebakaran, jumlah kerugian dan korban jiwa akibat bencana.
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG PU/CIPTA KARYA
15
b. Bentuk dan pelaksanaan kegiatan berupa :
• RIK merupakan acuan pencegahan penanggulangan kebakaran kab/kota untuk kurun waktu 5-10 tahun
• Pemantapan lokasi Kabupaten/Kota terpilih dengan melakukan kesepakatan dengan pemerintah daerah
• Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di kab/kota terpilih
c. Keluaran/produk kegiatan
• Naskah kajian akademis Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kabupaten/Kota, yang minimal memuat:
• Hasil identifikasi dan kajian teknis tentang latar belakang permasalahan, pengalaman pemerintah daerah terhadap penanganan kawasan/wilayah yang mengalami peristiwa kebakaran, narasumber, dinas/instansi yang berkepentingan dengan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
• Hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan RISPK Kabupaten/Kota serta pelaksanaan strategi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Kabupaten/Kota, serta hasil studi literatur yang terkait
• Draft Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kabupaten/Kota hasil konsensus, yang minimal memuat:
• Program kebutuhan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
• Penjabaran mengenai potensi topografi, kondisi alam, dan persebaran titik-titik rawan kebakaran, dan penentuan daerah yang memiliki potensi sumber air, serta faktor-faktor lain yang mendukung RISPK Kabupaten/Kota;
• Rencana Umum pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
• Rencana Detail pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
• Program pengendalian, pengawasan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
• Tahapan program dan pendanaan yang diusulkan; dan
BUKU PANDUAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
16
• Ditetapkan sebagai Rancangan Peraturan Bupati/Walikota, dan untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Rancangan Peraturan Gubernur.
• Kesepakatan untuk ditindaklanjuti dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota
8. Penyusunan RANPERDA Bangunan Gedung
a. Sasaran kegiatan
• Tersedianya rancangan peraturan daerah tentang Bangunan Gedung usulan Pemerintah kabupaten/kota yang siap untuk dibahas dan diperdakan di kabupaten/kota dalam rangka mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, berjatidiri serasi dan selaras dengan lingkungannya serta tertib dalam penyelenggaraannya.
b. Bentuk dan pelaksanaan kegiatan.
• Penyusunan Raperda Bangunan Gedung dilakukan berdasarkan model Raperda Bangunan Gedung. Penentuan kabupaten/kota berdasarkan surat permintaan daerah yang bersangkutan.
• Melakukan pengendalian pekerjaan yang dilakukan dengan:
• Koordinasi dengan dinas provinsi terkait;
• Konsultasi dan identifikasi dengan instansi terkait pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
• Konsultasi dan pembahasan;
• Penyiapan materi Raperda untuk dikirimkan kepada dewan.
c. Keluaran/produk kegiatan
• Produk dari kegiatan ini adalah Raperda Bangunan Gedung, yang siap untuk dibahas dengan DPRD, termasuk seluruh data pendukungnya, antara lain hasil pembahasan raperda dengan instansi terkait dan masyarakat;
• Kesepakatan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti dalam bentuk Perda BG.
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG PU/CIPTA KARYA
17
9. Percontohan Pendataan Bangunan Gedung
a. Sasaran kegiatan
• Terselenggaranya tertib pendataan bangunan gedung, melalui penyusunan database bangunan gedung .
b. Bentuk dan pelaksanaan kegiatan.
• Pendataan Bangunan Gedung pada salah satu kabupaten/kota terpilih pada Provinsi dimaksud.
• Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota atau dinas yang menangani pembinaan bangunan gedung
• Memfasilitasi pelatihan pengoperasian program pendataan bangunan gedung.
• Program/Sistem informasi Pendataan Bangunan Gedung disediakan oleh Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan DJCK
• Melakukan pengendalian pekerjaan dalam hal:
• Melakukan survey bangunan gedung yang ada dalam kabupaten/kota terpilih;
• Memasukkan data peta maupun data IMB kedalam Sistim Informasi Pendataan Bangunan Gedung.
• Menyempurnakan data sehingga sistem komputerisasi pendataan bangunan gedung dapat dioperasikan secara maksimal
c. Keluaran/produk kegiatan
• Laporan Percontohan Pendataan Bangunan Gedung, yang memuat hasil pelaksanaan kegiatan percontohan pendataan bangunan gedung di kabupaten/kota terpilih, dengan dilampiri data hasil pendataan dan analisis atas kasus-kasus permasalahan di lapangan.
10. Percontohan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
a. Sasaran kegiatan
• Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya fasilitas aksesibilitas pada bangunan gedung untuk mewujudkan bangunan gedung pelayanan umum yang aksesibel bagi semua.
BUKU PANDUAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
18
b. Bentuk dan pelaksanaan kegiatan.
• Penyusunan kelengkapan aksesibilitas ini merupakan pekerjaan konstruksi fisik yang dilakukan oleh penyedia jasa pelaksana konstruksi yang ditugasi, berdasarkan rencana teknis yang sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006, tentang Persyaratan Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
• Melakukan kegiatan:
• Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi pengelola/pemilik bangunan gedung;
• Survey dan inventarisasi kondisi bangunan gedung ybs;
• Penyusunan rencana teknis
• Uji coba dan penyerahan pada pengelola bangunan
c. Keluaran/produk kegiatan
• Produk dari kegiatan ini adalah fisik fasilitas aksesibilitas.
11. Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara
a. Sasaran kegiatan
• Terlaksananya rehabilitasi bangunan gedung negara yang fungsional memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kemudahan dan kenyamanan serta efisien dalam penggunaan sumberdaya dan serasi dengan lingkunganya sehingga mampu meningkatkan kualitas, keandalan dan umur pemanfaatan bangunan gedung negara.
b. Bentuk dan pelaksanaan kegiatan.
• Merupakan pekerjaan konstruksi fisik.
• Melakukan kegiatan:
• Koordinasi dengan dinas provinsi dan instansi pengelola/pemilik bangunan gedung;
• Survey dan inventarisasi kondisi bangunan gedung ybs;
• Pengendalian pekerjaan.
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG PU/CIPTA KARYA
19
c. Keluaran/produk kegiatan
• Bangunan gedung negara yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi;
• Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as built drawings);
• Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi;
• Dokumen pendaftaran sebagai bangunan gedung negara.
12. Dukungan Prasarana dan Sarana Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIPPB)
a. Sasaran kegiatan
• Tersedianya pilot proyek Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIPPB) sebagai wadah pelayanan publik di ibukota provinsi untuk dapat dikembangkan di kabupaten/kota lainnya dalam rangka mendukung perwujudan bangunan gedung yang fungsional, andal dan berjati diri.
b. Bentuk dan pelaksanaan kegiatan.
• Merupakan pekerjaan konstruksi fisik;
• Melakukan kegiatan:
• Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi pengelola/pemilik bangunan gedung, termasuk penyediaan lahan dan kontribusi pendanaan;
• Survey lahan dan/atau inventarisasi kondisi bangunan gedung ybs;
• Menginventarisasi kebutuhan kelengkapan bangunan gedung dan peralatannya;
• Pengendalian pekerjaan.
c. Keluaran/produk kegiatan
• Bangunan gedung Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIPPB) yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi termasuk kelengkapan bangunan gedung dan peralatannya;
BUKU PANDUAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
20
• Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as built drawings);
• Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi;
• Dokumen pendaftaran sebagai bangunan gedung negara.
1.3.2.2 KEGIATAN PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN 1. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
a. Sasaran kegiatan
• Sasaran yang hendak dicapai adalah tersedianya panduan rancang bangun suatu kawasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Perwujudan kualitas lingkungan yang layak huni (liveable), berjatidiri (imageable), dan produktif (enduring).
b. Bentuk dan pelaksanaan kegiatan berupa :
• RTBL merupakan pengaturan persyaratan tata bangunan dan lingkungan sebagai tindak lanjut dari RTRW Kabupaten/Kota dan atau RTDRKP, digunakan dalam pengendalian pemanfaatan ruang suatu kawasan dan sebagai panduan rancangan kawasan untuk mewujudkan kesatuan karakter serta kuwalitas bangunan gedung dan lingkungan yang berkelanjutan ;
• Pemantapan lokasi dan batas lokasi wilayah perencanaan di setiap Kabupaten/Kota terpilih dan melakukan kesepakatan dengan pemerintah Kabupaten/Kota;
• Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di kab/kota terpilih;
• Melakukan pengendalian produk konsultan berupa naskah RTBL sesuai dengan substansi yang ada didalam Pedoman Umum Penyusunan RTBL;
• Fasilitasi konsultasi dan pembahasan produk RTBL dengan instansi terkait di tingkat propinsi dan Kabupaten/Kota;
• Memfasilitasi Dinas yang membidangi Ke-Cipta Karya-an untuk membuat kesepakatan dengan pemerintah kabupaten/kota agar menindaklanjuti naskah RTBL menjadi Peraturan Bupati/Walikota.
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG PU/CIPTA KARYA
21
c. Keluaran/produk kegiatan
• Naskah kajian akademis RTBL, yang minimal memuat:
• Hasil identifikasi dan kajian teknis tentang latar belakang permasalahan, pengalaman pemerintah daerah terhadap penanganan kawasan/wilayah yang menjadi obyek RTBL;
• Hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan RTBL kawasan dan pelaksanaan strategi penanganannya, serta hasil studi literatur yang terkait;
• Draft Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan sesuai dengan Pedoman Umum yang minimal memuat:
• Penetapan lokasi dan delineasi RTBL (disetujui Dinas Teknis, Pemerintah Kota);
• Program Bangunan dan Lingkungan;
• Program Investasi;
• Rencana Umum (Design Plan);
• Rencana Detail (Design Guidelines);
• Administrasi Pengendalian Program dan Rencana;
• Arahan Pengendalian pelaksanaan;
• Draft Pengaturan Kepala Daerah berupa Draft Peraturan Bupati/Walikota yang memberikan status hukum serta mengoperasionalkan muatan pengaturan RTBL yang telah disusun;
• Kesepakatan untuk ditindak lanjuti dalam bentuk program pelaksanaan dan pembiayaan;
2. Bantuan Teknis Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
a. Sasaran kegiatan
• Tersedianya usulan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk satu kawasan di kabupaten/kota yang terpilih, untuk mewujudkan kawasan kota yang nyaman dan sehat.
b. Bentuk dan pelaksanaan kegiatan
• Pendataan Ruang Terbuka Hijau pada salah satu kabupaten/kota terpilih;
BUKU PANDUAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
22
• Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota atau dinas yang menangani pembinaan RTH;
• Melakukan pengendalian pekerjaan konsultan dalam :
• Melakukan survey RTH yang ada dalam kabupaten/kota terpilih;
• Melakukan kajian dan analisis;
• Menyusun rencana penataan RTH;
c. Keluaran/produk kegiatan
• Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah laporan identifikasi RTH, dan usulan penataannya beserta sarana prasarananya dan indikasi arahan pengembangannya;
3. Pembangunan Prasarana dan Sarana Peningkatan Lingkungan Permukiman Kumuh dan Nelayan
a. Sasaran kegiatan
• Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya fungsi lingkungan permukiman bagi masyarakat dikawasan kumuh dan nelayan sehingga mampu memberikan dukungan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan ekonomi;
b. Bentuk dan pelaksanaan kegiatan
• Penetapan jenis kegiatan dilakukan oleh masyarakat melalui penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), Community Action Plan (CAP) maupun rembug warga yang tertuang dalam PJM pronangkis pada kegiatan penanggulangan kemiskinan di perkotaan;
• Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam bentuk prasarana dan sarana dasar, fasilitas penunjang dan rehabilitasi prasarana dan sarana dasar yang telah ada;
• Diutamakan untuk dilaksanakan oleh masyarakat dengan KSO (Kerja Sama Operasional) untuk pekerjaan sederhana dengan pendampingan oleh konsultan;
• Penyediaan prasarana dan sarana serta dukungan rehabilitasi fasilitas pelayanan sosial-ekonomi, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keberadaan fasilitas serupa disekitar lokasi;
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG PU/CIPTA KARYA
23
• Untuk hasil yang lebih optimal disarankan untuk menterpadukan dan mengintegrasikan program program prasarana dan sarana perkotaan ke kawasan ini;
• Bentuk pekerjaan dapat berupa:
• Jalan Lingkungan/Jalan Setapak;
• Gorong-gorong;
• Saluran Lingkungan/Drainase;
• MCK Umum;
• Terminal Air/Hidran Umum/PS Air Bersih sederhana;
• Sarana persampahan;
• Sarana penunjang ruang terbuka hijau;
• Talud;
• Sumur gali/bor;
• Dermaga;
• Gerbang;
• Balai pertemuan;
• Bangunan fasilitas umum lainnya;
c. Keluaran/produk kegiatan
• Keluaran dari kegiatan ini adalah adalah tersedianya prasarana dan sarana dasar lingkungan permukiman kumuh dan nelayan yang mampu mendukung masyarakat dalam peningkatan perkonomian dan kesejahteraanya;
4. Pembangunan Prasarana dan Sarana Penataan Lingkungan Permukiman Tradisional
a. Sasaran kegiatan
• Sasaran kegiatan ini adalah tertatanya kembali lingkungan permukiman tradisional/bersejarah sehingga mampu memberikan dukungan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat yang berada di dalamnya dalam rangka melestarikan budaya lokal sebagai aset nasional.
BUKU PANDUAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
24
b. Bentuk dan pelaksanaan kegiatan
• Pelaksanaan kegiatan di kawasan yang merupakan kawasan strategis dan telah disusun RTRP-nya;
• Merupakan lokasi permukiman Tradisional dan atau Bersejarah;
• Kabupaten atau Kota yang sedang berupaya melakukan penataan dan perbaikan kawasan lingkungan permukiman tradisionil dan bersejarah;
• Lokasi dapat berada atau tidak berada pada peruntukan perumahan dalam RUTR/RDTR Kabupaten atau Kota, Dalam hal tidak ada peruntukan perumahan perlu dilakukan review terhadap rencana tata ruang atau rencana turunannya;
• Masyarakat cukup kooperatif dan dapat menerima masukan, perubahan sepanjang tidak mengganggu tradisi dan budaya setempat;
• Dukungan dari Pemerintah Kabupaten dan atau Kota;
• Pelaksanaan fisik dilakukan setelah disusun Rencana Tindak Revitalisasi Permukiman yang disusun bersama masyarakat;
• Bentuk kegiatan berupa:
• Gerbang/Gapura;
• Balai karya;
• Balai pertemuan;
• Jalan Lingkungan/Jalan Setapak;
• Gorong-gorong;
• Saluran Lingkungan/Drainase;
• MCK Umum;
• Terminal Air/Hidran Umum/PS Air Bersih sederhana;
• Sarana persampahan;
• Sarana penunjang ruang terbuka hijau;
• Talud;
• Sumur gali/bor;
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG PU/CIPTA KARYA
25
• Dermaga;
• Sarana dan prasarana lainnya yang terkait yang dihasilkan melalui kesepakatan bersama masyarakat;
c. Keluaran/produk kegiatan
• Keluaran dari kegiatan ini adalah adalah tersedianya prasarana dan sarana dasar mendukung penataan kembali lingkungan permukiman tradisional/bersejarah sehingga mampu mendorong masyarakat dalam peningkatan kemampuan perekonomian dan kesejahteraanya.
1.3.2.3 KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI PERKOTAAN
1. Bantuan Teknis Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
a. Sasaran kegiatan
• Sasaran kegiatan ini adalah tersalurkanya bantuan langsung masyarakat program penangulangan kemiskinan di perkotaan serta meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparat pemerintah terhadap prinsip dasar, kriteria, dan mekanisme penyaluran bantuan.
b. Bentuk dan pelaksanaan kegiatan
• Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di perkotaan agar pelaksanaanya lebih efektif;
• Menserasikan pelaksanaan penanganan kemiskinan secara nasional yang bertumpu pada keswadayaan dan potensi lokal;
• Mengembangkan peran masyarakat, kelembagaan lokal, kelembagaan terkait dan pemerintah daerah dalam penanganan permasalahan kemiskinan;
• Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengantisipasi dan menangani permasalahan kemiskinan yang ada di wilayahnya.
c. Keluaran/produk kegiatan
• Keluaran dari kegiatan ini adalah adalah meningkatnya akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di perkotaan.
BUKU PANDUAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
26
2. PAKET dan REPLIKASI
a. Pemberian Bantuan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET)
• Disalurkan kepada Pokja Kemitraan untuk kota/kabupaten yang telah ditetapkan oleh Tim Penilai Interdep yang telah dibentuk Dirjen Cipta Karya. Kelompok sasaran dari dana PAKET adalah BKM terpilih yang telah bermitra dengan dinas atau unit pemerintah kota/kabupaten untuk melaksanakan kegiatan sesuai PJM Pronangkis yang telah dibuat.
b. Pemberian Bantuan Program Replikasi P2KP
• Merupakan program yang diusulkan atas dasar komitmen dan inisiatif dari Pemerintah Daerah untuk mengadopsi program P2KP guna mengembangkan luas pelayananya dalam penanggulangan kemiskinan dan dilaksanakan diwilayah sasaran yang belum tersentuh oleh program P2KP.
c. Penyaluran dan Pencairan Dana PAKET
• Bagi proposal yang telah terseleksi oleh komite PAKET dan diverifikasi KMW, maka dibuat Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan PAKET (SPPB PAKET) yang ditandatangani antara Penanggung Jawab Operacional Kegiatan (PJOK) dengan wakil pengusul kegiatan, yakni Panitia Kemitraan. Panitia Kemitraan selanjutnya membuka rekening yang ditandatangani bersama;
• Penyaluran dana PAKET dari rekening khusus proyek ke rekening panitia kemitraan akan dibuat berdasarkan permintaan PJOK dan dicairkan dalam dua tahap yang sama (50% dan 50%);
• Pencairan alokasi dana PAKET untuk kota/kabupaten lokasi sasaran pada tahun-tahun berikutnya mengikuti prosedur pencairan dana PAKET tahun sebelumnya, dengan ditambah keharusan audit independen (BPKP dan auditor lainnya) serta telah diverifikasi kinerja pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya oleh KMW;
• KMW beserta KPK Kabupaten/Kota dimungkinkan untuk mengajukan pembatalan dana PAKET kepada PMU P2KP, apabila:
• Dalam waktu satu tahun pelaksanaan PAKET P2KP di kota/ kabupaten tersebut dinilai gagal membentuk atau mengefektifkan kerja Komite PAKET; atau
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG PU/CIPTA KARYA
27
• Terdapat indikasi penyalahgunaan dana PAKET tahun sebelumnya;
• Tidak dilakukan audit oleh auditor independen; atau
• Terdapat indikasi visi, misi, tujuan, prinsip dan nilai P2KP tidak dapat dilaksanakan secara konsisten.
• Bantuan dana BLM replikasi program P2KP akan dicairkan melalui mekanisme pencairan ditingkat propinsi;
• Satuan Kerja di propinsi akan menerbitkan SPM (SuratPerintah Membayar) kepada KPPN pembayar dipropinsi yang ditunjuk untuk membayarkan sejumlah dana langsung ke rekening BKM;
• Dana BLM akan disalurkan langsung ke rekening BKM dari KPPN pembayar dan disalurkan melalui 3(tiga) tahap pencairan, yaitu tahap pertama 20%, tahap kedua 50% dan tahap ketiga 30%;
• Pencairan kedua dan ketiga baru dapat dicairkan kalau sudah diverifikasi pemanfaatan dananya dan tidak terjadi penyalahgunaan dana sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPPB dan Berita Acara BLM;
• Dana BLM dapat dicairkan bila memenuhi persyaratan:
• BKM telah terbentuk secara representatif, transparan dan akuntabel;
• PJM dan Renta Pronangkis telah disusun oleh masyarakat/BKM;
• Melengkapi seluruh kelengkapan persayaratan pencairan yang tertuang didalam lampiran pedoman pelaksanaan pencairan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Depkeu;
• SIM P2KP dan SIM Replikasi Program P2KP berbasis website telah berjalan secara on line ditingkat Pemkot/Pemkab;
BUKU PANDUAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
28
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG PU/CIPTA KARYA
29
BAB II PROFIL RINCI PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN
2.1 GAMBARAN UMUM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN
Menguraikan bangunan-bangunan gedung yang ada di Kabupaten/Kota dilihat dari tata letak kota, umur bangunan, fasilitas umum (rumah sakit, fasilitas pos pemadam kebakaran dll), dan dari segi historis.
Menguraikan nilai ekonomi dari bangunan-bangunan gedung yang ada di kabupaten kota, baik dari penerimaan dan pendapatan.
2.2 KONDISI PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN
1. Menguraikan kondisi aturan keselamatan, keamanan dan kenyamanan Bangunan Gedung termasuk pada daerah-daerah rawan bencana;
2. Menguraikan kondisi Prasarana dan sarana hidran;
3. Menguraikan kualitas pelayanan publik dan perijinan mengenai bangunan.
Untuk memberikan gambaran kondisi bangunan gedung perlu ditampilkan beberapa tabel yang mendukung kegiatan pembinaan teknis penataan gedung:
BUKU PANDUAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
30
Tabel II-1 Aksesibilitas Bangunan Gedung
Tabel II-2 Diseminasi Peraturan/Perundang-undangan
DATA DAN INFORMASI KE-CIPTA KARYA-ANKEGIATAN : PERCONTOHAN AKSESIBILITASPROVINSI :KABUPATEN/ KOTA* :
NO. KETERANGAN
Ada (sebutkan) Tahun Lokasi1 2 4 5 9
………………….. ( ) ……….. ……………………… ……………………….
………………….. ……….. ……………………… ……………………….
………………….. ……….. ……………………… ……………………….
………………….. ……….. ……………………… ……………………….
………………….. ……….. ……………………… ……………………….
………………….. ……….. ……………………… ……………………….
………………….. ……….. ……………………… ……………………….
3
Tdk Ada
DASAR HUKUM PEMBERLAKUAN AKSESIBILITAS
PERCONTOHAN AKSESIBILITAS YANG
TELAH DILAKUKAN PTBG
DATA DAN INFORMASI KE-CIPTA KARYA-ANKEGIATAN : DISEMINASI PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN PBLPROVINSI :KABUPATEN/ KOTA* :
Instansi Penyelenggara Peraturan Bupati/ Peraturan
Walikota Lainnya1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
…………………………… ……… ( ) ( ) ………………………… ………………… …………
…………………………… ……… ………………………… ………………… …………
…………………………… ……… ………………………… ………………… …………
…………………………… ……… ………………………… ………………… …………
…………………………… ……… ………………………… ………………… …………
…………………………… ……… ………………………… ………………… …………
…………………………… ……… ………………………… ………………… …………
PermenUUBG PPBG PerdaNO.
WaktuPenyelenggaraan
PENYELENGARAAN DISEMINASI/ SOSIALISASI
SasaranMateri
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG PU/CIPTA KARYA
31
Tabel II-3 Pengembangan Sisstem Informasi
Tabel II-4 Penyusunan RAPERDA
DATA DAN INFORMASI KE-CIPTA KARYA-ANKEGIATAN : PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI BANGUNAN GEDUNG DAN ARSITEKTURPROVINSI :KABUPATEN/ KOTA* :
Instansi Waktu MateriAda Tdk Ada Ada Tdk Ada Penyelenggara Penyelenggaraan Informasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
( ) ( ) ( ) ( ) ………. ……………. ……… …………… ……………
………. ……………. ……… …………… ……………
………. ……………. ……… …………… ……………
………. ……………. ……… …………… ……………
………. ……………. ……… …………… ……………
………. ……………. ……… …………… ……………
………. ……………. ……… …………… ……………
NO.Gedung PIB Website PIB
PUSAT INFORMASI BANGUNAN (PIB)PENYEBARAN INFORMASI
TENTANG BANGUNAN GEDUNG
Kegiatan Sasaran
KEGIATAN : - PENYUSUNAN RAPERDA BANGUNAN GEDUNG - PENINGKATAN DAN PEMANTAPAN KELEMBAGAAN BG, DAN FASILITASI RAPERDA BG
PROPINSI :KABUPATEN/KO:
DATA DAN INFORMASI KE-CIPTA KARYA-AN
Kesesuaian Dengan
UUBG dan PPBG
Sesuai Penyusunan Draf
Konsultasi Publik
Proses Legalisasi
Belum Ada Draf
1 2 3 4 6 7 8 9
PROSES PENYUSUNAN RAPERDA BG
Tidak Ada/Ada
PERDA TERKAIT DENGAN BANGUNAN GEDUNG
Nomor Perda
Nama Perda
No.
Tidak Sesuai
BUKU PANDUAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
32
Tabel II-5 Percontohan Pendataan Bangunan Gedung
Tabel II-6 Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)
DATA DAN INFORMASI KE-CIPTA KARYA-ANKEGIATAN : PERCONTOHAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNGPROVINSI :KABUPATEN/ KOTA* :
JUMLAH BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN/ KOTA
(unit) Status Arsitektur Utilitas Kepemilikan & Struktur BG
1 2 3 4 5 6 7
………………… unit ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
DATA BASE BANGUNAN GEDUNGSubstansi Pendataan
NO.Ada
Manual Komputerisasi
DATA DAN INFORMASI KE-CIPTA KARYA-ANKEGIATAN : PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK)PROVINSI :KABUPATEN/ KOTA*:
JUMLAH/ INTENSITAS
DAERAH/ KAWASAN KEJADIAN
RAWAN KEBAKARAN KEBAKARAN Nama Dinas/
Instansi Jumlah Prasarana & Sarana
Kebakaran SDM Kebakaran SK Bup/Wlkota Perda Blm Ada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
(sebutkan nama kawasan)
…………………… ……….. / bulan …………….. ………. ………… ………………………… …………….. …… ( )
…………………… ……….. / tahun …………….. ………. ………… ………………………… …………….. ……
…………………… …………….. ………. ………… ………………………… …………….. ……
…………………… …………….. ………. ………… ………………………… …………….. ……
…………………… …………….. ………. ………… ………………………… …………….. ……
…………………… …………….. ………. ………… ………………………… …………….. ……
…………………… …………….. ………. ………… ………………………… …………….. ……
NO.
KELEMBAGAANPRODUK PERATURAN PENCEGAHAN &
PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Legal Hukum RIK (sebutkan nomor)
Tahun Nama Produk
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG PU/CIPTA KARYA
33
BANGUNAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA
1. Menguraikan kondisi bangunan gedung negara yang belum memenuhi perasyaratan keselamatan, keamanan dan kenyamanan;
2. Menguraikan kondisi Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Rumah Negara;
3. Menguraikan aset negara dari segi administrasi pemeliharaan.;
Untuk memberikan gambaran kondisi bangunan gedung dan rumah negara perlu ditampilkan beberapa tabel yang mendukung kegiatan pembinaan teknis penataan bangunan gedung:
Tabel II-7 Pelatihan Teknis Tenaga Pendata HSBGN dan Keselamatan Bangunan
DATA DAN INFORMASI KE-CIPTA KARYA-ANKEGIATAN : PELATIHAN TEKNIS TENAGA PENDATA HSBGN DAN KESELAMATAN BANGUNANPROVINSI :KABUPATEN/ KOTA* :
Instansi Peraturan Bupati/ Tata Cara PeraturanPenyelenggara Walikota Penghitungan Lainnya
Harga Satuan1 2 3 4 5 6 7 8 9
………………… ………………. ……………… ………… ………… ……… …………… …………
………………… ………………. ……………… ………… ………… ……… …………… …………
………………… ………………. ……………… ………… ………… ……… …………… …………
………………… ………………. ……………… ………… ………… ……… …………… …………
………………… ………………. ……………… ………… ………… ……… …………… …………
………………… ………………. ……………… ………… ………… ……… …………… …………
………………… ………………. ……………… ………… ………… ………… …………… …………
Permen PerdaNO. Waktu
PENYELENGARAAN PELATIHAN TEKNIS
Sasaran
Materi
Penyelenggaraan
BUKU PANDUAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
34
Tabel II-8 Pembinaan Teknis Pembangunan Gedung Negara
DATA DAN INFORMASI KE-CIPTA KARYA-AN KEGIATAN : PEMBINAAN TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARAPROVINSI : KABUPATEN/KOTA :
PEMBINAAN TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
Materi NO Instansi
Penyelenggara Waktu
Penyelenggaraan Sasaran Kepmen
Kipraswil No. 332/KTPS/M/2002
Juknis PT
Keppres No. 80/th
2003
HSBGN Kepmen
29 th 2006
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG PU/CIPTA KARYA
35
PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
1. Menguraikan jumlah kawasan kumuh yang terdapat di lingkungan kabupaten kota;
2. Menguraikan permukiman-permukiman tradisional dan bangunan gedung bersejarah yang mempunyai potensi wisata dan bernilai ekonomis;
3. Menguraikan kondisi sarana lingkungan hijau/open space atau public space, sarana olah raga, dll.
Untuk memberikan gambaran kondisi penataan lingkungan permukiman perlu ditampilkan beberapa tabel yang mendukung kegiatan penataan lingkungan permukiman:
BUKU PANDUAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
36
Tabel II-9 Pembangunan Prasarana dan Sarana Kawasan Kumuh
DATA DAN INFORMASI KECIPTAKARYAANKABUPATEN/KOTA :………………………….PROVINSI : …………………………………….
PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA PENINGKATAN LINGKUNGAN KUMUH
Bangunan Hunian
Bangunan Sarana Umum
Jalan Lingkungan Drainase Air Bersih Sanitasi Persampahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Keterangan Pengisian:Kolom 1 : diisi nomor urutKolom 2 : diisi nama lokasi lingkungan/kawasanKolom 3 : diisi luas linkungan/kawasan perencanaanKolom 4 : diisi jumlah penduduk di daerah perencanaanKolom 5 : diisi jumlah bangunan hunian (rumah tinggal)Kolom 6 : diisi jumlah bangunan sarana umum (musholla, sekolah, MCK, kantor, dll.)
Kolom 7 : diisi panjang jalan lingkungan (dalam "M) di lingkungan perencanaan
Kolom 8 : diisi panjang jalan drainase (dalam "M) di lingkungan perencanaan
Kolom 9 : diisi sisitem jaringan air bersih yang tersedia (PDAM, sumur pribadi, hidran umum, dll)Kolom 10 : diisi jumlah dan kondisi sistem sanitasi yang tersedia (pribadi, umum komunal)Kolom 11 : diisi kondisi sistem persampahan yang tersediaKolom 12 : diisi perbandingan (%) pemanfaatan lahan berdasarkan Rencana Teknik Tata Ruang Kota :a. Lahan hunian/permukimanb. Lahan non hunian/permukiman (bantaran sungai, bantaran jalur KA, dll)c. Lahan komersiald. Lahan industri, dll
No. Nama Lokasi
Luas Lingkungan
(Ha.)
Jumlah Penduduk
(Jiwa)
Peruntukan lahan
berdasarkan RTRK
Jumlah Bangunan (unit) Ketersediaan PSD
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG PU/CIPTA KARYA
37
Tabel II-10 Pembangunan Prasarana dan Sarana Lingkungan Nelayan DATA DAN INFORMASI KECIPTAKARYAANKABUPATEN/KOTA :………………………….PROVINSI : …………………………………….
PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA PENINGKATAN LINGKUNGAN NELAYAN
Bangunan Hunian
Bangunan Sarana Umum
Jalan Lingkungan Drainase Air Bersih Sanitasi Persampahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Keterangan Pengisian:Kolom 1 : diisi nomor urutKolom 2 : diisi nama lokasi lingkungan/kawasanKolom 3 : diisi luas linkungan/kawasan perencanaanKolom 4 : diisi jumlah penduduk di daerah perencanaanKolom 5 : diisi jumlah bangunan hunian (rumah tinggal)Kolom 6 : diisi jumlah bangunan sarana umum (musholla, sekolah, MCK, kantor, dll.)
Kolom 7 : diisi panjang jalan lingkungan (dalam "M) di lingkungan perencanaan
Kolom 8 : diisi panjang jalan drainase (dalam "M) di lingkungan perencanaan
Kolom 9 : diisi sisitem jaringan air bersih yang tersedia (PDAM, sumur pribadi, hidran umum, dll)Kolom 10 : diisi jumlah dan kondisi sistem sanitasi yang tersedia (pribadi, umum komunal)Kolom 11 : diisi kondisi sistem persampahan yang tersediaKolom 12 : diisi perbandingan (%) pemanfaatan lahan berdasarkan Rencana Teknik Tata Ruang Kota :
a. Lahan hunian/permukimanb. Lahan non hunian/permukiman (bantaran sungai, bantaran jalur KA, dll)c. Lahan komersiald. Lahan industri, dll
Jumlah Bangunan (unit) Ketersediaan PSD Peruntukan lahan
berdasarkan RTRK
No. Nama Lokasi
Luas Lingkungan
(Ha.)
Jumlah Penduduk
(Jiwa)
BUKU PANDUAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
38
Tabel II-11 Pembangunan Prasarana dan Sarana Lingkungan Permukiman Tradisional/Bersejarah DATA DAN INFORMASI KECIPTAKARYAANKABUPATEN/KOTA :………………………….PROVINSI : …………………………………….
PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA PENATAAN LINGKUNGAN NELAYAN PERMUKIMAN TRADISIONAL/BERSEJAR
1 2 3 4 5 7
Keterangan Pengisian:Kolom 1 : diisi nomor urutKolom 2 : diisi nama lokasi lingkungan/kawasanKolom 3 : diisi luas linkungan/kawasan perencanaanKolom 4 : diisi jumlah penduduk di daerah perencanaanKolom 5 : diisi potensi/karakter lokasi, seperti :
d. Lingkungan permukiman dan bangunan yang bercirikan heritage (pustaka).
a. Lingkungan permukiman dan bangunan tradisional (kedaerahan), bersejarah, perdagangan, kelompok industri rumah tangga yang mempunyai ciri khas tertentu
b. Lingkungan permukiman yang secara sosial-budaya perlu untuk dihidupkan kembali (dahulu pernah "hidup dan dikenal")
c. Lingkungan yang secara ekonomi, pernah dan punya potensi untuk dikembangkan
Potensi/Karakter Lokasi Kebutuhan InfrastrukturNo. Nama Lokasi Luas Lingkungan (Ha.) Jumlah Penduduk (Jiwa)
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG PU/CIPTA KARYA
39
Tabel II-12 Ruang Terbuka Hijau
DATA DAN INFORMASI KECIPTAKARYAANKABUPATEN/KOTA :………………………….PROVINSI : …………………………………….
RUANG TERBUKA HIJAU
1 2 3 4 5
Keterangan Pengisian:Kolom 1 : diisi nomor urutKolom 2 : diisi nama lokasi lingkungan/kawasanKolom 3 : diisi luas linkungan/kawasan perencanaanKolom 4 : cakupan wilayah administrasi daerah perencanaanKolom 5 : diisi karakter lokasi, seperti :
Luas Lingkungan (Ha.)
Cakupan Wilayah Administrasi
Karakter LokasiNo. Nama Lokasi
a. Kawasan dengan keutuhan dan kesamaan karakter tematis (kawasan lama kota, lingkungan sentra perindustiran rakyat, kawasan sentra mahasiswa, kawasan kumuh)
b. Keragaman fungsi kawasan (kawasan fungsi hunian, kawaan fungsi usaha, kawasan fungsi sosial-budaya dan keagamaan serta kawasan fungsi khusus)
c. Keragaman pola pengembangan kawasan (pembangunan kawasan baru, pembangunan kawasan terbangun, dan kawasan dengan pertumbuhan yang sangat cepat)
BUKU PANDUAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
40
Tabel II-13 Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
DATA DAN INFORMASI KECIPTAKARYAANKABUPATEN/KOTA :………………………….PROVINSI : …………………………………….
RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (RTBL)
1 2 3 4 5
Keterangan Pengisian:Kolom 1 : diisi nomor urutKolom 2 : diisi nama lokasi lingkungan/kawasanKolom 3 : diisi luas linkungan/kawasan perencanaanKolom 4 : cakupan wilayah administrasi daerah perencanaanKolom 5 : diisi karakter lokasi, seperti :
No. Nama Lokasi Luas Lingkungan (Ha.)
Cakupan Wilayah Administrasi
Karakter Lokasi
a. Kawasan dengan keutuhan dan kesamaan karakter tematis (kawasan lama kota, lingkungan sentra perindustiran rakyat, kawasan sentra mahasiswa, kawasan kumuh)b. Keragaman fungsi kawasan (kawasan fungsi hunian, kawaan fungsi usaha, kawasan fungsi sosial-budaya dan keagamaan serta kawasan fungsi khusus)c. Keragaman pola pengembangan kawasan (pembangunan kawasan baru, pembangunan kawasan terbangun, dan kawasan dengan pertumbuhan yang sangat cepat)
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG PU/CIPTA KARYA
41
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI PERKOTAAN
1. Gambaran mengenai kondisi pemberdayaan masyarakat dalam mengelola lingkungan dan bangunannya baik melaui kelembagaan komunitas maupun kelembagaan dari pemerintahan.
2. Gambaran partisipatif masyarakat dalam perencanaan dan penetapan prioritas pembangunan di wilayahnya khususnya mengenai penataan bangunan dan lingkungan.
BUKU PANDUAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
42
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG PU/CIPTA KARYA
43
BAB III PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
3.1 SASARAN PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN
Diuraikan mengenai sasaran dan kebutuhan dari Penataaan Bangunan Gedung dan Lingkungan yang ada di Kabupaten/Kota
3.2 RUMUSAN MASALAH
Dari kondisi yang ada dan sasaran yang akan dicapai diidentifikasi masalah yang terjadi di Kabupaten/Kota.
3.3 PERMASALAHAN DAN TANTANGAN
1. Permasalahan dan tantangan di bidang Bangunan Gedung
• Bagaimana kondisi penegakan aturan keselamatan, keamanan dan kenyamanan Bangunan Gedung termasuk pada daerah-daerah rawan bencana di Kabupaten/Kota
• Bagaimana Kondisi Prasarana dan sarana hidran kebakaran dari segi fungsi dan kapasitas layannya di Kabupaten/Kota
• Bagaimana kondisi pengaturan penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kabupaten/Kota serta bagaimana kualitas pelayanan publik dan perijinan.
2. Permasalahan dan tantangan di bidang Gedung dan Rumah Negara
• Bagaimana kondisi Bangunan Gedung Negara di Kabupaten/Kota yang sudah memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan dan kenyamanan dari segi kualitas maupun kuantitas
• Bagaimana kondisi Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Rumah Negara, apakah sudah tertib dan efisien, sebutkan penyebabnya.
• Bagaiman kondisi aset negara yang sudah diadministrasikan baik dari segi kualitas dan kuantitas.
BUKU PANDUAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
44
3. Permasalahan dan tantangan di bidang Penataan Lingkungan
• Apakah di Kabupaten/Kota tersebut masih ada permukiman kumuh di kantong permukiman yang dihuni di kabupaten/kota.
• Bagaimana kondisi permukiman-permukiman tradisional dan bangunan gedung bersejarah, padahal punya potensi wisata.
• Bagaimana kondisi degradasi kawasan strategis di kabupaten/kota, apakah mempunyai potensi ekonomi untuk mendorong pertumbuhan kota.
• Bagaimana kondisi sarana lingkungan hijau/open space atau public space, sarana olah raga, dan lain-lain di Kabupaten/Kota khususnya kawasan perkotaan
4. Permasalahan dan tantangan di bidang Pemberdayaan Masyarakat di Perkotaan
• Bagaimana kondisi kelembagaan komunitas untuk meningkatkan peran masyarakat.
• Bagaiman keterlibatan masyarakat proses perencanaan dan penetapan prioritas pembangunan di wilayahnya, apakah sudah mempunyai berperan aktif atau pasif.
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG PU/CIPTA KARYA
45
BAB IV RENCANA PENANGANAN PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN
4.1 ANALISIS KEBUTUHAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
Melakukan analisis untuk mencari persoalan sebenarnya dari belum tercapainya target mengenai penataan bangunan dan lingkungan, hal ini disesuaikan dengan maste plan Kabupaten/Kota, untuk mencari kebutuhan dasar (basic need), maupun untuk kebutuhan pengembangan.
4.2 REKOMENDASI
Dari analisis permasalahan yang ada di Kabupaten/Kota tersebut dapat diuraikan beberapa alternatif pemecahan permasalahan, membandingkan alternatif tersebut dari aspek kelembagaan, teknis dan lingkungan, biaya serta hukum dan peraturan kemudian merumuskan alternatif yang direkomendasi. Sebagai alat bantu ada baiknya semua masalah dan alternatifnya diinventarisir. Setelah itu, dengan bantuan teknis yang ada, logika dan kasus yang terjadi di daerah lain, dibuat alir proses pemecahan sehingga akan mendapatkan pemecahan yang sesuai dengan kondisi yang ada, efesien dan efektif dari segi mekanisme pelaksanaan, biaya dan kelembagaan.
BUKU PANDUAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
46
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG PU/CIPTA KARYA
47
BAB V PROGRAM YANG DIUSULKAN
Dari beberapa alternatif pemecahan maka diuraikan pemecahan masalahnya agar penataan bangunan lingkungan sesuai dengan masterplan di daerah. Berikut ini akan diperlihatkan tabel-tabel yang diperlukan dalam pengisian data-data mengenai kegiatan Penataan Bangunan gedung dan Lingkungan.
5.1 KEGIATAN PEMBINAAN TEKNIS BANGUNAN DAN GEDUNG
1. Kegiatan diseminasi peraturan perundang-undangan penataan bangunan dan lingkungan
Tabel V-1Usulan Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan Penataan Bangunan dan Lingkungan DATA DAN INFORMASI KE-CIPTA KARYA-ANKEGIATAN : DISEMINASI PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN PBLPROVINSI :KABUPATEN/ KOTA* :
Instansi USULANPenyelenggara Peraturan Bupati/ Peraturan KEGIATAN
Walikota Lainnya1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
…………………………… ……… ( ) ( ) ………………………… ………………… ………… …………………… ………………
…………………………… ……… ………………………… ………………… ………… …………………… ………………
…………………………… ……… ………………………… ………………… ………… …………………… ………………
…………………………… ……… ………………………… ………………… ………… …………………… ………………
…………………………… ……… ………………………… ………………… ………… …………………… ………………
…………………………… ……… ………………………… ………………… ………… …………………… ………………
…………………………… ……… ………………………… ………………… ………… …………………… ………………
KETERANGANPermenUUBG PPBG Perda
NO.Waktu
Penyelenggaraan
PENYELENGARAAN DISEMINASI/ SOSIALISASI
SasaranMateri
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
2. Peningkatan dan pemantapan kelembagaan bangunan dan gedung
3. Pengembangan sistem informasi bangunan gedung dan arsitektur
BUKU PANDUAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
48
Tabel V-1 Usulan Pengembangan Sistem Informasi Bangunan Gedung dan Arsitektur DATA DAN INFORMASI KE-CIPTA KARYA-ANKEGIATAN : PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI BANGUNAN GEDUNG DAN ARSITEKTURPROVINSI :KABUPATEN/ KOTA* :
USULANInstansi Waktu Materi KEGIATAN
Ada Tdk Ada Ada Tdk Ada Penyelenggara Penyelenggaraan Informasi1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
( ) ( ) ( ) ( ) ………. ……………. ……… …………… …………… …………… ……………
………. ……………. ……… …………… …………… …………… ……………
………. ……………. ……… …………… …………… …………… ……………
………. ……………. ……… …………… …………… …………… ……………
………. ……………. ……… …………… …………… …………… ……………
………. ……………. ……… …………… …………… …………… ……………
………. ……………. ……… …………… …………… …………… ……………
KETERANGANNO.Gedung PIB Website PIB
PUSAT INFORMASI BANGUNAN (PIB)PENYEBARAN INFORMASI
TENTANG BANGUNAN GEDUNG
Kegiatan Sasaran
4. Pelatihan teknis tenaga pendata HSBG dan keselamatan bangunan
Tabel V-2 Usulan Pelatihan Teknis Tenaga Pendata HSBG dan Keselamatan Bangunan DATA DAN INFORMASI KE-CIPTA KARYA-ANKEGIATAN : PELATIHAN TEKNIS TENAGA PENDATA HSBGN DAN KESELAMATAN BANGUNANPROVINSI :KABUPATEN/ KOTA* :
USULANInstansi Peraturan Bupati/ Tata Cara Peraturan KEGIATAN
Penyelenggara Walikota Penghitungan LainnyaHarga Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
………………… ………………. ……………… ………… ………… ……… …………… ………… …………… …………
………………… ………………. ……………… ………… ………… ……… …………… ………… …………… …………
………………… ………………. ……………… ………… ………… ……… …………… ………… …………… …………
………………… ………………. ……………… ………… ………… ……… …………… ………… …………… …………
………………… ………………. ……………… ………… ………… ……… …………… ………… …………… …………
………………… ………………. ……………… ………… ………… ……… …………… ………… …………… …………
………………… ………………. ……………… ………… ………… ………… …………… ………… …………… …………
KETERANGANPermen Perda
NO. Waktu
PENYELENGARAAN PELATIHAN TEKNIS
Sasaran
Materi
Penyelenggaraan
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG PU/CIPTA KARYA
49
5. Pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara
Tabel V-3 Usulan Pengelolaan Bangunan Gedung dan Rumah Negara DATA DAN INFORMASI KE-CIPTA KARYA-ANKEGIATAN : PENGELOLAAN BANGUNAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARAPROPINSI :KABUPATEN/KOTA :
Waktu Penyelenggaraan
Kepmen 332/KPTS/M/2002
Pengalihan Status SIP Pembelian RN Kontrak Pengalihan
HakPeraturan yang ketat
Ket.Usulan KegiatanNo. Sasaran
PENGELOLAAN BANGUNAN GEDUNG DAN RUMAH TANGGA
MATERI
6. Pembinaan teknis pembangunan gedung negara
Tabel V-4 Usulan Pembinaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara DATA DAN INFORMASI KE-CIPTA KARYA-AN KEGIATAN : PEMBINAAN TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
PEMBINAAN TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
Materi
NO Instansi Penyelenggara
Waktu Penyelenggaraan
Sasaran Kepmen Kipraswil No.
332/KTPS/M/2002
Juknis PT
Keppres No.
80/th 2003
HSBGN Kepmen
29 th 2006
Usulan Kegiatan
Ket.
BUKU PANDUAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
50
7. Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)
Tabel V-5 Usulan Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran DATA DAN INFORMASI KE-CIPTA KARYA-ANKEGIATAN : PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK)PROVINSI :KABUPATEN/ KOTA*:
JUMLAH/ INTENSITAS
USULAN KEGIATAN
DAERAH/ KAWASAN KEJADIAN SEBAGAI
TINDAK LANJUT
RAWAN KEBAKARAN KEBAKARAN Nama Dinas/
Instansi Jumlah Prasarana & Sarana
PRODUK PERATURAN
Kebakaran SDM Kebakaran SK Bup/Wlkota Perda Blm Ada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(sebutkan nama kawasan)
…………………… ……….. / bulan …………….. ………. ………… ………………………… …………….. …… ( ) ………………….. ………………
…………………… ……….. / tahun …………….. ………. ………… ………………………… …………….. …… ………………….. ………………
…………………… …………….. ………. ………… ………………………… …………….. …… ………………….. ………………
…………………… …………….. ………. ………… ………………………… …………….. …… ………………….. ………………
…………………… …………….. ………. ………… ………………………… …………….. …… ………………….. ………………
…………………… …………….. ………. ………… ………………………… …………….. …… ………………….. ………………
…………………… …………….. ………. ………… ………………………… …………….. …… ………………….. ………………
NO.
KELEMBAGAANPRODUK PERATURAN PENCEGAHAN &
PENANGGULANGAN KEBAKARAN
KETERANGANLegal Hukum RIK (sebutkan nomor)
Tahun Nama Produk
8. Penyusunan RANPERDA Bangunan Gedung
Tabel V-6 Usulan Penyusunan RAPERDA
Kesesuaian Dengan
UUBG dan PPBG
Sesuai Penyusunan Draf
Konsultasi Publik
Proses Legalisasi
Belum Ada Draf
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
Tidak
PROSES PENYUSUNAN RAPERDA BG USULAN KEGIATAN
KET
Nama Kegiatan
Tidak Ada/AdaYa
PERDA TERKAIT DENGAN BANGUNAN GEDUNG
Nomor Perda
Nama Perda
No.
Tidak Sesuai
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG PU/CIPTA KARYA
51
9. Percontohan Pendataan Bangunan Gedung
Tabel V-7 Usulan Percontohan Pendataan Bangunan Gedung DATA DAN INFORMASI KE-CIPTA KARYA-ANKEGIATAN : PERCONTOHAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNGPROVINSI :KABUPATEN/ KOTA* :
JUMLAH BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN/ KOTA
(unit) Status Arsitektur Utilitas Kepemilikan & Struktur BG
1 2 3 4 5 6 7 8 9
………………… unit ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ……………… ……………
……………… ……………
……………… ……………
……………… ……………
……………… ……………
……………… ……………
……………… ……………
……………… ……………
………………
KETERANGAN
DATA BASE BANGUNAN GEDUNGSubstansi Pendataan
NO. USULAN KEGIATAN
Ada
Manual Komputerisasi
10. Percontohan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
Tabel V-8 Usulan Percontohan Aksesibilitas Bangunan Gedung dan Lingkungan DATA DAN INFORMASI KE-CIPTA KARYA-ANKEGIATAN : PERCONTOHAN AKSESIBILITASPROVINSI :KABUPATEN/ KOTA* :
NO. KETERANGAN
Ada (sebutkan) Tahun Lokasi Nama Bangunan Gedung Lokasi Jenis Kegiatan1 2 4 5 6 7 8 9
………………….. ( ) ……….. ………………… ………………………….. ……………… ………………… ……………………….
………………….. ……….. ………………… ………………………….. ……………… ………………… ……………………….
………………….. ……….. ………………… ………………………….. ……………… ………………… ……………………….
………………….. ……….. ………………… ………………………….. ……………… ………………… ……………………….
………………….. ……….. ………………… ………………………….. ……………… ………………… ……………………….
………………….. ……….. ………………… ………………………….. ……………… ………………… ……………………….
………………….. ……….. ………………… ………………………….. ……………… ………………… ……………………….
USULAN KEGIATAN AKSESIBILITAS PADA BANGUNAN GEDUNG / LINGKUNGAN
3
Tdk Ada
DASAR HUKUM PEMBERLAKUAN AKSESIBILITAS
PERCONTOHAN AKSESIBILITAS YANG
TELAH DILAKUKAN PTBG
11. Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara
12. Dukungan Prasarana dan Sarana Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIPPB)
BUKU PANDUAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
52
5.2 KEGIATAN PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
1. Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
Tabel V-9 Usulan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
DATA DAN INFORM
ASI KECIPTAKARYAANKABUPATEN/KO
TA :……
……
……
……
……
.PROVINSI : …
……
……
……
……
……
……
….
RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (RTBL)
12
34
56
78
9
Keterangan Pengisian:Kolom
1 : diisi nomor urut
Kolom 2 : diisi nam
a lokasi lingkungan/kawasanKolom
3 : diisi luas linkungan/kawasan perencanaanKolom
4 : cakupan wilayah administrasi daerah perencanaan
Kolom 5 : diisi karakter lokasi, seperti :
a. Kawasan dengan keutuhan dan kesamaan karakter tem
atis (kawasan lama kota, lingkungan sentra perindustiran rakyat, kawasan sentra m
ahasiswa, kawasan kumuh)
b. Keragaman fungsi kawasan (kawasan fungsi hunian, kawaan fungsi usaha, kawasan fungsi sosial-budaya dan keagam
aan serta kawasan fungsi khusus)c. Keragam
an pola pengembangan kawasan (pem
bangunan kawasan baru, pembangunan kawasan terbangun, dan kawasan dengan pertum
buhan yang sangat cepat)Kolom
6 : diisi dukungan yang akan disediakan pemerintah Propinsi, seperti APBD, TIM
Teknis, dll.Kolom
7 : diisi dukungan yang akan disediakan pemerintah Kabupaten
Kolom 8 : diisi dukungan/peran serta m
asyarakat (partisipasi masyarakat)
Kolom 9 : diisi dukungan/peran serta pihak swasta
No.Nam
a LokasiLuas Lingkungan
(Ha.)Kabupaten
Masyarakat
SwastaCakupan W
ilayah Administrasi
Karakter LokasiPropinsi
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG PU/CIPTA KARYA
53
2. Kegiatan Bantuan Teknis Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Tabel V-10 Bantuan Teknis Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
DATA
DAN
INFO
RMAS
I KEC
IPTA
KARY
AAN
KABU
PATE
N/KO
TA :…
……
……
……
……
….
PRO
VINS
I : …
……
……
……
……
……
……
….
RUAN
G T
ERBU
KA H
IJAU
12
34
56
78
9
Kete
rang
an P
engi
sian:
Kolo
m 1
: di
isi n
omor
uru
tKo
lom
2 :
diisi
nam
a lo
kasi
lingk
unga
n/ka
wasa
nKo
lom
3 :
diisi
luas
linku
ngan
/kaw
asan
per
enca
naan
Kolo
m 4
: ca
kupa
n wi
laya
h ad
min
istra
si da
erah
per
enca
naan
Kolo
m 5
: di
isi k
arak
ter l
okas
i, se
perti
:a.
Kaw
asan
den
gan
keut
uhan
dan
kes
amaa
n ka
rakt
er te
mat
is (k
awas
an la
ma
kota
, lin
gkun
gan
sent
ra p
erin
dust
iran
raky
at, k
awas
an s
entra
mah
asisw
a, k
awas
an k
umuh
)b.
Ker
agam
an fu
ngsi
kawa
san
(kaw
asan
fung
si hu
nian
, kaw
aan
fung
si us
aha,
kaw
asan
fung
si so
sial-b
uday
a da
n ke
agam
aan
serta
kaw
asan
fung
si kh
usus
)c.
Ker
agam
an p
ola
peng
emba
ngan
kaw
asan
(pem
bang
unan
kaw
asan
bar
u, p
emba
ngun
an k
awas
an te
rban
gun,
dan
kaw
asan
den
gan
pertu
mbu
han
yang
san
gat c
epat
)Ko
lom
6 :
diisi
duk
unga
n ya
ng a
kan
dise
diak
an p
emer
inta
h Pr
opin
si, s
eper
ti AP
BD, T
IM T
ekni
s, d
ll.Ko
lom
7 :
diisi
duk
unga
n ya
ng a
kan
dise
diak
an p
emer
inta
h Ka
bupa
ten
Kolo
m 8
: di
isi d
ukun
gan/
pera
n se
rta m
asya
raka
t (pa
rtisip
asi m
asya
raka
t)Ko
lom
9 :
diisi
duk
unga
n/pe
ran
serta
pih
ak s
wast
a
Prop
insi
Mas
yara
kat
Luas
Lin
gkun
gan
(Ha.
)Ca
kupa
n W
ilaya
h Ad
min
istra
siKa
rakt
er L
okas
iSw
asta
Kabu
pate
nNo
.Na
ma
Loka
si
BUKU PANDUAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
54
3. Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Peningkatan Lingkungan Permukiman Kumuh dan Nelayan
Tabel V-11 Usulan Pembangunan Prasarana dan Sarana Peningkatan Lingkungan Permukiman Kumuh dan Nelayan
DATA DAN INFORM
ASI KECIPTAKARYAANKABUPATEN/KO
TA :……
……
……
……
……
.PRO
VINSI : ……
……
……
……
……
……
……
.
PEMBANG
UNAN PRASARANA DAN SARANA PENINGKATAN LING
KUNGAN KUM
UH
Bangunan Hunian
Bangunan Sarana Um
umJalan
LingkunganDrainase
Air BersihSanitasi
Persampahan
PropinsiKab./ Kota
Masy.
Swasta
12
34
56
78
910
1112
1314
1516
Keterangan Pengisian:Kolom
1 : diisi nomor urut
Kolom 2 : diisi nam
a lokasi lingkungan/kawasanKolom
3 : diisi luas linkungan/kawasan perencanaanKolom
4 : diisi jumlah penduduk di daerah perencanaan
Kolom 5 : diisi jum
lah bangunan hunian (rumah tinggal)
Kolom 6 : diisi jum
lah bangunan sarana umum
(musholla, sekolah, M
CK, kantor, dll.)Kolom
7 : diisi panjang jalan lingkungan (dalam "M
) di lingkungan perencanaanKolom
8 : diisi panjang jalan drainase (dalam "M
) di lingkungan perencanaanKolom
9 : diisi sisitem jaringan air bersih yang tersedia (PDAM
, sumur pribadi, hidran um
um, dll)
Kolom 10 : diisi jum
lah dan kondisi sistem sanitasi yang tersedia (pribadi, um
um kom
unal)Kolom
11 : diisi kondisi sistem persam
pahan yang tersediaKolom
12 : diisi perbandingan (%) pem
anfaatan lahan berdasarkan Rencana Teknik Tata Ruang Kota :a. Lahan hunian/perm
ukiman
b. Lahan non hunian/permukim
an (bantaran sungai, bantaran jalur KA, dll)c. Lahan kom
ersiald. Lahan industri, dllKolom
13 - 16 : diisi dukungan yang akan disediakan pemerintah kabupaten/kota, seperti APBD, Tim
Teknis, dll.
Dukungan
No.Nam
a LokasiLuas
Lingkungan (Ha.)
Jumlah
Penduduk (Jiwa)
Peruntukan lahan
berdasarkan RTRK
Jumlah Bangunan (unit)
Ketersediaan PSD
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG PU/CIPTA KARYA
55
DA
TA D
AN
INFO
RM
ASI
KE
CIP
TAKA
RYA
ANK
ABU
PATE
N/K
OTA
:……
……
……
……
……
.P
RO
VIN
SI :
……
……
……
……
……
……
……
.
PEM
BAN
GU
NAN
PR
ASA
RAN
A D
AN S
AR
ANA
PEN
ING
KA
TAN
LIN
GK
UN
GA
N N
ELA
YAN
Ban
guna
n H
unia
nB
angu
nan
Sara
na U
mum
Jala
n Li
ngku
ngan
Dra
inas
eA
ir B
ersi
hSa
nita
siP
ersa
mpa
han
Prop
insi
Kab.
/ K
ota
Mas
y.S
was
ta
12
34
56
78
910
1112
1314
1516
Ket
eran
gan
Pen
gisi
an:
Kol
om 1
: di
isi n
omor
uru
tK
olom
2 :
diis
i nam
a lo
kasi
ling
kung
an/k
awas
anK
olom
3 :
diis
i lua
s lin
kung
an/k
awas
an p
eren
cana
anK
olom
4 :
diis
i jum
lah
pend
uduk
di d
aera
h pe
renc
anaa
nK
olom
5 :
diis
i jum
lah
bang
unan
hun
ian
(rum
ah ti
ngga
l)K
olom
6 :
diis
i jum
lah
bang
unan
sar
ana
umum
(mus
holla
, sek
olah
, MC
K, k
anto
r, dl
l.)K
olom
7 :
diis
i pan
jang
jala
n lin
gkun
gan
(dal
am "M
) di l
ingk
unga
n pe
renc
anaa
nK
olom
8 :
diis
i pan
jang
jala
n dr
aina
se (d
alam
"M) d
i lin
gkun
gan
pere
ncan
aan
Kol
om 9
: di
isi s
isite
m ja
ringa
n ai
r ber
sih
yang
ters
edia
(PD
AM
, sum
ur p
ribad
i, hi
dran
um
um, d
ll)K
olom
10
: diis
i jum
lah
dan
kond
isi s
iste
m s
anita
si y
ang
ters
edia
(prib
adi,
umum
kom
unal
)K
olom
11
: diis
i kon
disi
sis
tem
per
sam
paha
n ya
ng te
rsed
iaK
olom
12
: diis
i per
band
inga
n (%
) pem
anfa
atan
laha
n be
rdas
arka
n R
enca
na T
ekni
k Ta
ta R
uang
Kot
a :
a. L
ahan
hun
ian/
perm
ukim
anb.
Lah
an n
on h
unia
n/pe
rmuk
iman
(ban
tara
n su
ngai
, ba
ntar
an ja
lur K
A, d
ll)c.
Lah
an k
omer
sial
d. L
ahan
indu
stri,
dll
Kol
om 1
3 - 1
6 : d
iisi d
ukun
gan
yang
aka
n di
sedi
akan
pem
erin
tah
kabu
pate
n/ko
ta, s
eper
ti A
PB
D, T
im T
ekni
s, d
ll.
Jum
lah
Ban
guna
n (u
nit)
Ket
erse
diaa
n P
SD
Per
untu
kan
laha
n be
rdas
arka
n R
TRK
Duk
unga
n
No.
Nam
a Lo
kasi
Luas
Li
ngku
ngan
(H
a.)
Jum
lah
Pend
uduk
(J
iwa)
BUKU PANDUAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
56
4. Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Penataan Lingkungan Permukiman Tradisional
Tabel V-12 Usulan Pembangunan Prasarana dan Sarana Penataan Lingkungan Permukiman Tradisional
DA
TA D
AN
INFO
RM
ASI KE
CIPTAK
ARYA
ANKA
BUPA
TEN
/KO
TA :……
……
……
……
……
.PR
OV
INS
I : ……
……
……
……
……
……
……
.
PEM
BANG
UN
AN PR
ASAR
ANA D
AN S
ARAN
A PEN
ATAAN
LING
KU
NG
AN
PER
MU
KIM
AN TR
AD
ISIO
NAL/BE
RS
EJARAH
12
34
57
8
Keterangan P
engisian:K
olom 1 : diisi nom
or urutK
olom 2 : diisi nam
a lokasi lingkungan/kawasan
Kolom
3 : diisi luas linkungan/kawasan perencanaan
Kolom
4 : diisi jumlah penduduk di daerah perencanaan
Kolom
5 : diisi potensi/karakter lokasi, seperti :a. Lingkungan perm
ukiman dan bangunan tradisional (kedaerahan), bersejarah, perdagangan, kelom
pok industri rumah tangga yang m
empunyai ciri khas
tertentu.b. Lingkungan perm
ukiman yang secara sosial-budaya perlu untuk dihidupkan kem
bali (dahulu pernah "hidup dan dikenal")c. Lingkungan yang secara ekonom
i, pernah dan punya potensi untuk dikembangkan
d. Lingkungan permukim
an dan bangunan yang bercirikan heritage (pustaka).K
olom 6 : diiisi infrastrukutr yang akan diperlukan dalam
mendukung pengem
bangan dan peningkatan kualitas kawasan
Kolom
7 : diisi dukungan yang akan disediakan pemerintah K
abupaten/Kota, seperti A
PB
D, TIM
Teknis, dll.
No.
Nam
a LokasiLuas Lingkungan (H
a.)Jum
lah Penduduk (Jiw
a)Kebutuhan Infrastruktur
Dukungan Pem
daP
otensi/Karakter Lokasi
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG PU/CIPTA KARYA
57
5.3 KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI PERKOTAAN
1. Bantuan Teknis Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
2. PAKET dan REPLIKASI
3. Bantuan Langsung Masyarakat
5.4 PROGRAM YANG DIUSULKAN
Dengan melihat keadaan dan kondisi profil penataan bangunan dan lingkungan di Kabupaten/Kota serta sasaran yang akan dicapai yang merupakan bagian dari masterplan Kabupaten/Kota, setiap Kabupaten/Kota akan mengusulkan program-program dengan pembiayaan dari Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota, masyarakat dan atau swasta sebagai bagian dari investasi infrastruktur di masing-masing kota. Adapun contoh kegiatan-kegiatan dapat dilihat di Tabel V-14 mengenai usulan program Penataan Bangunan dan Lingkungan. Tabel V-13 Rencana Usulan (Memorandum) Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
Kota/Kabupaten :...................................... Propinsi :.................................
DUKUNGAN NO KEGIATAN VOL HARGA
SATUAN TOTALPUSAT PROP KOTA/ KAB SWASTA MASY
I. PEMBINAAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG
1 Diseminasi Peraturan/ Per UU an
2 Peningkatan/Pemantapan Kelembagaan
Bangunan Gedung
3 Pengembangan Sistem Informasi BG dan
Arsitektur
4 Pelatihan Teknis Tenaga Pendata Harga Satuan
dan Keselamatan Bangunan Gedung
5 Pengelolaan Bangunan Gedung dan Rumah
Negara
6 Pembinaan Teknis Pembangunan Bangunan
Gedung Negara
7 Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi
Kebakaran
8 Penyusunan Raqnperda Bangunan Gedung
9 Percontohan Pendaytaan Bangunan Gedung
BUKU PANDUAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
58
DUKUNGAN NO KEGIATAN VOL HARGA
SATUAN TOTALPUSAT PROP KOTA/ KAB SWASTA MASY
10 Percontohan Aksesibilitas Bangunan Gedung dan Lingkungan
11 Rehab Bangunan Gedung Negara
12 Dukungan Sarana dan Prasarana Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan
II. Penataan Lingkungan Permukiman
1 Bantuan Teknis Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan
2 Bantuan Teknis Penataan RTH
3 Dukungan Sarana dan Prasarana Penataan
Lingkungan Permukiman Kumuh
4 Dukungan Sarana dan Prasarana Penataan
Lingkungan Permukiman Nelayan
5 Dukungan Sarana dan Prasarana Penataan
Lingkungan Permukiman Tradisional/ Bersejarah
III. Pemberdayaan Masyarakat di Perkotaan 1 Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) 2 Replikasi P2KP
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG PU/CIPTA KARYA
59
TIM PENGARAH 1. Ir. Agoes Widjanarko, MIP 2. Ir. Ismanto, MSc 3. Ir. Danny Sutjiono 4. Ir. Guratno Hartono, M.Bc 5. Ir. Antonius Budiono, MSc 6. Ir. Tamin M. Zakaria Amin, MSc 7. Ir. Susmono
TIM PENYUSUN
1. Ir. Andreas Suhono, MSc 2. Ir. Diana Kusumastuti, MT 3. Ir. Iwan Dharma S, M.Soc.Sci 4. Ir. Sitti Bellafolijani, M.Eng 5. Ir. Alex Abdi Chalik, MM, MT 6. Ir. Handy Bambang Legowo, MSES 7. Dra. Nyimas Nina Indrasari, MSc 8. Ir. Doddy Koeswanto 9. Ir. Iskandar Z 10. Ir. Halasan Sitompul 11. Ir. Didiet Akhdiat, MSc 12. Dades Prinandes, ST, MT 13. Yuke Ratnawulan, ST 14. Dra. Endah T. Widowati 15. Veronica Kusumawardhani, ST 16. Ade Syaiful, ST., MT 17. Meytri Wilda Ayuantari, ST 18. Ir. Bagus Mudiantoro, MM 19. Budi Hertanto, ST 20. Akhfian Mustika A, ST 21. Hidemiwan, ST 22. Azibi Taufik, ST
NARA SUMBER
1. Ir. Hendropranoto Suselo, MPW 2. Prof. Dr. Ir. Budhy Tjahjati 3. Ir. Gita Chandrika N, MPC 4. Ir. Sugiantoro
PENYELARAS AKHIR STUDIO Jakstra BPCK Jl. Pattimura No. 20 Gedung Menteri PU Lt. 4 telp. +62 21 72796582/7244067 faks. +62 21 72796582/7244067