03 suplemen rencana pengelolaan dan zonasi
TRANSCRIPT
iPanduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
SUPLEMEN 3PANDUAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
SUPLEMEN PEDOMAN E-KKP3K
Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Kementerian Kelautan dan Perikanan
ii Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil iiiPanduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
SUPLEMEN 3PANDUAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PENGARAh:Menteri Kelautan dan Perikanan
Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecill
PENANGGUNG JAWAb:Agus Dermawan – Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan
PENYUSUN:Syamsul bahri Lubis
SurajiNilfa Rasyid
Ahmad SofiullahAntung R. Jannah
Asri S. Kenyo hDyah Retno Wulandari
M. SaefudinMuschan AshariRirin Widiastutik
Tendy KuhajaYusuf Arief Afandi
Ari Setiarso Soemodinoto
Dipersilahkan mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan mencantumkan sumber sitasi.
©2014Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan
Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau KecilKementerian Kelautan dan Perikanan
Gedung Mina bahari III Lantai 10Jalan Medan Merdeka Timur No 16 Jakarta Pusat 10110
Telp./Fax: (021) 3522045, Surel: [email protected] resmi: http://kkji.kp3k.kkp.go.id
KATA PENGANTAR
Pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan oleh satuan unit organisasi pengelola, berdasarkan rencana pengelolaan dan zonasi. Rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan dokumen kerja yang dapat dimutakhirkan
secara periodik, sebagai panduan operasional pengelolaan. Ketentuan mengenai rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Per.30/Men/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan.
buku ini merupakan uraian teknis terperinci dari peraturan menteri tersebut, sebagai suplemen atau pelengkap Pedoman Teknis E-KKP3K yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal KP3K Nomor Kep. 44/KP3K/2012 tentang Pedoman Teknis Evauasi Efektivitas Pengelolaan kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (E-KKP3K). Panduan Penyusunan ini merupakan bagian dari seri panduan suplemen E-KKP3K yang terdiri atas: Panduan Identifikasi, Panduan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Panduan Kelembagaan, Panduan Sarana dan Prasarana, Panduan Pendanaan, Panduan Penetapan, Panduan Penataan batas; Panduan Monitoring biofisik (Sumberdaya Kawasan); dan Panduan Monitoring Sosial budaya dan Ekonomi.
Kami mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanallahuwata’ala atas terselesaikannya penyusunan panduan ini. Apresiasi dan penghargaan yang tinggi kami sampaikan kepada para pihak yang telah membantu penyusunan, pembahasan hingga terselesaikannya buku panduan ini terutama kepada LSM mitra yang tergabung dalam konsorsium Marine Protected Area Governance (CI, CTC, TNC, WCS , WWF) serta pihak lain yang tidak disebutkan satu per satu. Semoga bermanfaat.
Jakarta, 2014Tim Penyusun,
iv Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 1Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
DAfTAR ISI
1. PENDAHULUAN ...................................................................................................................... 1 LATAR bELAKANG ................................................................................................................... 1
TUJUAN PANDUAN .................................................................................................................. 4
2. PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL ....................... 5TAhAPAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI .................... 6I. PEMbENTUKAN KELOMPOK KERJA .......................................................................... 11II. PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI ................................................................ 11III. ANALISIS .............................................................................................................................. 12IV. PENATAAN ZONASI ......................................................................................................... 13V. PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA JANGKA PANJANG DAN RENCANA
JANGKA MENENGAh ..................................................................................................... 21VI. KONSULTASI PUbLIK ....................................................................................................... 26VI. PERUMUSAN DOKUMEN RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI ............. 27VII. PENGESAhAN RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI ................................. 27
3. TINDAK LANJUT PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI KAWASAN PERAIRAN ....................................................................................... 29
4. PENUTUP ................................................................................................................................... 30
5. LAMPIRAN ................................................................................................................................ 31
1. PENDAHULUAN
Latar BelakangPedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir
dan Pulau-pulau Kecil (selanjutnya disebut Pedoman Teknis E-KKP3K), disusun dengan dua tujuan utama, yaitu memberikan pedoman untuk (1) mengevaluasi efektivitas pengelolaan sebuah kawasan konservasi; dan (2) mengembangkan sebuah kawasan konservasi disesuaikan dengan konteks ekologi, sosial-ekonomi dan budaya dimana kawasan tersebut didirikan, ketersediaan sumberdaya manusia dan kapasitas teknisnya, serta pendanaan. Oleh karenanya, dengan mengacu kepada Pedoman Teknis E-KKP3K, dapat dilakukan perencanaan bagi semua kegiatan yang perlu dilakukan agar arah pengembangan kawasan konservasi sesuai dengan tujuan pendiriannya sekaligus meningkatkan kinerja pengelolaan kawasan.
Salah satu komponen mendasar yang harus dimiliki oleh sebuah Kawasan Konservasi adalah dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) yang akan memandu pengelola dalam melakukan penataan zonasi kawasan konservasi (zona inti, zona pemanfaatan dan zona perikanan berkelanjutan dan zona lainnya) serta mengembangkan strategi dan melaksanakan kegiatan pengelolaan, baik dalam jangka-panjang (20 tahun), jangka-menengah (5 tahunan) maupun implementasi kegiatan dalam rencana tahunan. Rencana pengelolaan yang disusun wajib memuat zonasi kawasan. RPZ disusun secara transparan, partisipatif, dan bertanggungjawab berdasarkan kajian aspek teknis, ekologis, ekonomis, sosial dan budaya masyarakat, kekhasan dan aspirasi daerah termasuk kearifan lokal, yang dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, daerah, sektor terkait, masyarakat dan berwawasan global.
RPZ kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil (KKP/KKP3K) merupakan dokumen kerja yang dapat dimutakhirkan secara periodik, sebagai panduan operasional pengelolaan. Ketentuan mengenai rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Per.30/Men/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan, sedangkan buku panduan ini merupakan uraian teknis terperinci dari peraturan menteri tersebut, sebagai suplemen atau pelengkap dari Pedoman Teknis E-KKP3K berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal KP3K Nomor Kep. 44/KP3K/2012 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (E-KKP3K).
Pedoman E-KKP3K memuat tata-cara atau panduan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan pengelolaan berkelanjutan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil. Pada tingkat makro, E-KKP3K digunakan Kementerian Kelautan dan Perikanan
2 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 3Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
untuk menilai tingkat pengelolaan kawasan konservasi perairan yang ada di Indonesia. Sementara pada tingkat mikro, E-KKP3K dapat pula digunakan swa-evaluasi terhadap kinerja pengelolaan suatu kawasan konservasi perairan sekaligus membuat perencanaan dalam rangka peningkatan kinerja. E-KKP3K juga didukung dengan perangkat lunak (software) E-KKP3K untuk lebih mempermudah evaluasi di lapangan. Lebih lengkap mengenai E-KKP3K dan status pengelolaan KKP3K dapat mengunjungi: kkji.kp3k.kkp.go.id.
Untuk mendukung kinerja pengelolaan KKP/KKP3K, telah disusun Suplemen pendukung Panduan E-KKP3K yang bertujuan memberikan pedoman teknis untuk membekali pengelola KKP/3K, antara lain: (1) Panduan Usulan Inisiatif, Identifikasi dan Inventarisasi dan Pencadangan; (2) Panduan Kelembagaan; (3) Panduan Rencana Pengelolaan dan Zonasi; Panduan Sarana dan Prasarana; (5) Panduan Pendanaan; (6) Panduan Penetapan; (7) Panduan Penataan batas; (8) Panduan Monitoring biofisik (Sumberdaya Kawasan); dan (9) Panduan Monitoring Sosial budaya dan Ekonomi.
Gambar: Aspek Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan pulau-pulau Kecil
Terdapat lima peringkat efektifitas pengelolaan kawasan konservasi:1. Kawasan konservasi diinisiasi;2. Kawasan konservasi didirikan;3. Kawasan konservasi dikelola minimum;4. Kawasan konservasi dikelola optimum;5. Kawasan konservasi yang dikelola secara efektif dan berfungsi penuh atau
mandiri.
Tabel 1 : Kriteria yang digunakan untuk melakukan evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil pada tingkat makro
7
Gambar: Aspek Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan
pulau-pulau Kecil
Terdapat lima peringkat efektifitas pengelolaan kawasan konservasi: 1. Kawasan konservasi diinisiasi; 2. Kawasan konservasi didirikan; 3. Kawasan konservasi dikelola minimum; 4. Kawasan konservasi dikelola optimum; 5. Kawasan konservasi yang dikelola secara efektif dan berfungsi
penuh atau mandiri. Tabel 1 : Kriteria yang digunakan untuk melakukan evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil pada tingkat makro
Peringkat KRITERIA Jumlah Pertanyaan
MERAH (1)
KAWASAN KONSERVASI DIINISIASI
1 Usulan Inisiatif 8 2 Identifikasi & inventarisasi kawasan
3 Pencadangan kawasan
KUNING (2)
KAWASAN KONSERVASI DIDIRIKAN
4 Unit organisasi pengelola dengan SDM
11 5 Rencana pengelolaan dan zonasi 6 Sarana dan prasarana pendukung pengelolaan 7 Dukungan pembiayaan pengelolaan
HIJAU
(3)
KAWASAN KONSERVASI DIKELOLA MINIMUM
8 Pengesahan rencana pengelolaan & zonasi
21 9 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan 10 Pelaksanaan rencana pengelolaan dan zonasi 11 Penetapan Kawasan Konservasi Perairan
BIRU (4)
KAWASAN KONSERVASI DIKELOLA OPTIMUM
12 Penataan batas kawasan
28 13 Pelembagaan 14 Pengelolaan sumberdaya kawasan 15 Pengelolaan sosial ekonomi dan budaya
EMAS (5)
KAWASAN KONSERVASI MANDIRI
16 Peningkatan kesejahteraan masyarakat 6
17 Pendanaan berkelanjutan
7
Gambar: Aspek Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan
pulau-pulau Kecil
Terdapat lima peringkat efektifitas pengelolaan kawasan konservasi: 1. Kawasan konservasi diinisiasi; 2. Kawasan konservasi didirikan; 3. Kawasan konservasi dikelola minimum; 4. Kawasan konservasi dikelola optimum; 5. Kawasan konservasi yang dikelola secara efektif dan berfungsi
penuh atau mandiri. Tabel 1 : Kriteria yang digunakan untuk melakukan evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil pada tingkat makro
Peringkat KRITERIA Jumlah Pertanyaan
MERAH (1)
KAWASAN KONSERVASI DIINISIASI
1 Usulan Inisiatif 8 2 Identifikasi & inventarisasi kawasan
3 Pencadangan kawasan
KUNING (2)
KAWASAN KONSERVASI DIDIRIKAN
4 Unit organisasi pengelola dengan SDM
11 5 Rencana pengelolaan dan zonasi 6 Sarana dan prasarana pendukung pengelolaan 7 Dukungan pembiayaan pengelolaan
HIJAU
(3)
KAWASAN KONSERVASI DIKELOLA MINIMUM
8 Pengesahan rencana pengelolaan & zonasi
21 9 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan 10 Pelaksanaan rencana pengelolaan dan zonasi 11 Penetapan Kawasan Konservasi Perairan
BIRU (4)
KAWASAN KONSERVASI DIKELOLA OPTIMUM
12 Penataan batas kawasan
28 13 Pelembagaan 14 Pengelolaan sumberdaya kawasan 15 Pengelolaan sosial ekonomi dan budaya
EMAS (5)
KAWASAN KONSERVASI MANDIRI
16 Peningkatan kesejahteraan masyarakat 6
17 Pendanaan berkelanjutan
8
Tabel 2 : Kriteria Rencana Pengelolaan dan Zonasi
Peringkat Tingkat Kuning 3: Kawasan Konservasi Didirikan
Peringkat Tingkat Hijau 3: Kawasan Konservasi Dikelola Minimum
Tabel 2 : Kriteria Rencana Pengelolaan dan Zonasi
4 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 5Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
2. PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
Pengelolaan kawasan konservasi dapat tercapai secara efektif sesuai dengan tujuannya jika didukung dengan sistem zonasi dan rencana pengelolaan yang disusun dengan baik. Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi adalah dokumen kerja yang dapat dimutakhirkan secara periodik, sebagai panduan operasional pengelolaan kawasan konservasi perairan. Prasyarat penting dalam penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi adalah mengidentifikasi dan menentukan prioritas/target konservasinya. hal ini sedikitnya menyangkut 2 (dua) hal yaitu target sumberdaya, diantaranya meliputi: Populasi, Spesies, habitat, dan/atau Ekosistem dan target sosial budaya dan ekonomi, diantaranya meliputi: mata pencaharian alternatif, partisipasi, perubahan perilaku, dan lain-lain.
Setiap rencana pengelolaan kawasan konservasi harus memuat zonasi. Rencana pengelolaan kawasan konservasi disusun oleh satuan unit organisasi pengelola. Rencana Pengelolaan KKP/ KKP3K terdiri atas:
1. Rencana Jangka Panjang, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali. Rencana jangka panjang memuat kebijakan pengelolaan kawasan konservasi perairan, yang meliputi: visi dan misi; tujuan dan sasaran pengelolaan; strategi pengelolaan;
2. Rencana Jangka Menengah, berlaku selama 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran pengelolaan, dan strategi pengelolaan kawasan konservasi perairan; dan
3. Rencana Kerja Tahunan, disusun berdasarkan rencana jangka menengah dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran yang disusun satu tahun sekali. Rencana kegiatan dan anggaran ini sekurang-kurangnya memuat uraian kegiatan, penanggung jawab, waktu pelaksanaan, alokasi anggaran dan sumber pendanaan.
Strategi dan Program kegiatan yang tercakup dalam ruang lingkup aspek-aspek tata kelola, sumberdaya dan sosial-ekonomi-budaya dalam suatu kawasan konservasi merupakan bagian dari rencana pengelolaan yang disusun berdasarkan zonasi. Strategi dan program dimaksud antara lain sebagai berikut:
8
Tabel 2 : Kriteria Rencana Pengelolaan dan Zonasi
Peringkat Tingkat Kuning 3: Kawasan Konservasi Didirikan
Peringkat Tingkat Hijau 3: Kawasan Konservasi Dikelola Minimum
Tujuan Panduanbuku Panduan ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada unit organisasi
pengelola dalam menyusun dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan dan/atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/Men/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan. Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan, dan/atau Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, merupakan dokumen kerja yang dapat dimutakhirkan secara periodik, sebagai panduan operasional pengelolaan kawasan konservasi perairan dan/atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
6 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 7Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Zona kawasan konservasi perairan yang terdiri dari Zona Inti, Zona Perikanan berkelanjutan, Zona Pemanfaatan, dan Zona Lainnya, dilakukan penataan berdasarkan fungsi dengan mempertimbangkan potensi sumber daya, daya dukung, dan proses-proses ekologis. Zona Inti harus dimiliki setiap kawasan konservasi perairan dengan luasan paling sedikit 2% (dua persen) dari luas kawasan. Selanjutnya, setiap kawasan konservasi perairan dapat memiliki satu atau lebih zona sesuai dengan luasan karakter fisik, bio-ekologis, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.
Tahapan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan ZonasiTahapan penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan jangka
panjang dan jangka menengah serta zonasi kawasan konservasi perairan berdasarkan Per.30/Men/2010 pasal 30, meliputi: a. pembentukan kelompok kerja; b. pengumpulan data dan informasi; c. analisis; d. penataan zonasi kawasan konservasi perairan; e. penyusunan rancangan rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah; f. konsultasi publik pertama; g. perumusan zonasi dan rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan; h. konsultasi publik kedua; dan i. perumusan dokumen final.
Uraian dari masing-masing tahapan ini disampaikan pada diagram alir di bawah ini. 11
Strategi dan Program kegiatan yang tercakup dalam ruang lingkup
aspek-aspek tata kelola, sumberdaya dan sosial-ekonomi-budaya dalam
suatu kawasan konservasi merupakan bagian dari rencana pengelolaan
yang disusun berdasarkan zonasi. Strategi dan program dimaksud
antara lain sebagai berikut:
Aspek Strategi dan Program kegiatan
Tata Kelola
Peningkatan Sumber Daya Manusia; Penatakelolaan Kelembagaan; Peningkatan Kapasitas Infrastruktur; Penyusunan Peraturan Pengelolaan Kawasan; Pengembangan Organisasi/Kelembagaan
Masyarakat; Pengembangan Kemitraan; Pembentukan Jejaring Kawasan Konservasi
Perairan; Pengembangan Sistem Pendanaan Berkelanjutan;
dan Monitoring dan Evaluasi.
Sumberdaya
Perlindungan Habitat dan Populasi Ikan; Rehabilitasi Habitat dan Populasi Ikan; Penelitian dan Pengembangan; Pemanfaatan Sumber Daya Ikan; Pariwisata Alam dan Jasa Lingkungan; Pengawasan dan Pengendalian; dan Monitoring dan Evaluasi.
Sosial-Ekonomi-Budaya
Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat; Pemberdayaan Masyarakat; Pelestarian Adat dan Budaya; dan Monitoring dan Evaluasi.
Zona kawasan konservasi perairan yang terdiri dari Zona Inti, Zona
Perikanan Berkelanjutan, Zona Pemanfaatan, dan Zona Lainnya,
dilakukan penataan berdasarkan fungsi dengan mempertimbangkan
potensi sumber daya, daya dukung, dan proses-proses ekologis. Zona
Inti harus dimiliki setiap kawasan konservasi perairan dengan luasan
paling sedikit 2% (dua persen) dari luas kawasan. Selanjutnya, setiap
kawasan konservasi perairan dapat memiliki satu atau lebih zona
sesuai dengan luasan karakter fisik, bio-ekologis, kondisi sosial,
ekonomi, dan budaya.
Tahapan penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi
perairan jangka panjang dan jangka menengah serta zonasi kawasan
konservasi perairan berdasarkan Per.30/Men/2010 pasal 30, meliputi:
a. pembentukan kelompok kerja; b. pengumpulan data dan informasi;
13
MULAI!
1. Pembentukan Kelompok Kerja penyusunan dokumen rencana pengelolaan dan zonasi
Bentuk kelompok kerja yang keanggotaannya terdiri dari: a. kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola sebagai
penanggung jawab; b. unit kerja dan instansi terkait; c. lembaga perguruan tinggi; d. lembaga swadaya masyarakat; e. kelompok masyarakat dan masyarakat adat;
dan/atau f. dunia usaha. (ditambah dengan tenaga ahli)
Apakah Kelompok
Kerja sudah dibentuk?
2. Pengumpulan data dan informasi
Kumpulkan data dan informasi yang meliputi: (1) data fisik, meliputi iklim, keadaan pantai dan
perairan, oseanografi, dan potensi lainnya; (2) data bio-ekologis, meliputi tipe dan lokasi habitat
yang bernilai tinggi dan karakteristiknya seperti keberagaman jenis, ukuran, tingkat kealamiahan, keunikan dan keterwakilan serta ketergantungan biota terhadap Kawasan Konservasi Perairan;
(3) data sosial dan budaya, meliputi tipe, lokasi dan jumlah masyarakat pengguna, tingkat kemandirian masyarakat pengguna, dampak terhadap biota dan habitat, kegiatan lain yang merusak habitat dan sumber daya ikan, keberadaan dan potensi ancaman dari aktivitas di luar Kawasan dan di sekitar kawasan antar zona dalam kawasan, kearifan lokal serta adat istiadat; dan
(4) data ekonomi, meliputi mata pencaharian masyarakat, nilai penting perikanan, potensi rekreasi dan pariwisata, dan kemudahan mencapai kawasan.
3. Analisis data dan informasi
Apakah pengumpulan data & informasi sudah dilakukan?
Tidak
Kelompok Kerja Bekerja mulai terbentuk hingga terselesaikannya Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi: Susun rencana kerja yang meliputi jenis dan tahapan kegiatan, metode pengumpulan
data dan analisis, tata waktu pelaksanaan, dan perencanaan anggaran; Ya
Ya
Tidak
(...)
8 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 9Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
14
3. Analisis data dan informasi
Lakukan langkah-langkah berikut: Analisis data dan informasi untuk menata zonasi Analisis untuk menentukan tujuan-tujuan tata-
kelola, sumberdaya Kawasan dan sosial-ekonomi-budaya sesuai dengan visi Kawasan Konservasi perairan (dibuat dengan mengikuti kaidah SMART)
Analisis untuk menentukan target/sasaran aspek-aspek tata-kelola, sumberdaya Kawasan dan sosial-ekonomi-budaya yang akan dikelola dan data garis-dasar (baseline atau t0) yang perlu diukur untuk melakukan pemantauan
Analisis daya dukung masing-masing zona
4. Penataan zonasi kawasan konservasi perairan
Apakah analisis data & informasi sudah dilakukan?
Ya
Tidak
Lakukan penataan zonasi dengan: a. Merumuskan rancangan zonasi yang
dituangkan dalam peta dengan skala minimal 1:50.000 (satu dibanding lima puluh ribu);
b. Menguraikan potensi masing-masing zona; c. Menetapkan peruntukan masing-masing zona; d. Menetapkan batas koordinat geografis zona;
dan e. Merumuskan kegiatan yang boleh dan tidak
boleh dilakukan pada masing-masing zona.
Apakah penataan zonasi Kawasan Konservasi telah
dilakukan?
Ya
Tidak
5. Penyusunan rancangan rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah
Susun rancangan rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah untuk pengelolaan Kawasan Konservasi dengan mengacu kepada hasil
penataan zonasi.
Apakah rancangan rencana jangka
panjang dan menengah telah
disusun?
Ya
Tidak
(...)
6. Konsultasi Publik pertama
(...) 15
6. Konsultasi Publik pertama
Untuk mendapatkan masukan, tanggapan, atau saran/ tanggapan bagi penataan zonasi dan penyusunan rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah lakukan konsultasi publik guna kemudian menghasilkan rumusan zonasi dan rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah.
8. Konsultasi Publik kedua
7. Penataan zonasi dan rencana pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan
Apakah konsultasi publik pertama telah
dilakukan?
Setelah konsultasi publik, hasil konsultasi publik digunakan untuk Merumuskan Penataan Zonasi (penyempurnaan): Rancangan zonasi dirumuskan dengan
menuangkannya ke dalam peta dengan skala minimal 1 : 50.000 (satu dibanding lima puluh ribu);
Potensi masing-masing zona diuraikan; Peruntukan masing-masing zona ditetapkan; Batas koordinat geografis zona ditetapkan; dan Kegiatan-kegiatan yang boleh dan tidak boleh
dilakukan pada masing-masing zona dirumuskan. Merumuskan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (penyempurnaan rancangan): Rancangan Rencana jangka panjang dan rencana
jangka menengah dirumuskan dan disempurnakan berdasarkan masukan konsultasi publik sesuai dengan penataan zonasi
Dokumen zonasi dan rencana pengelolaan jangka panjang dan rencana pengelolaan jangka menengah sekurang-kurangnya memuat:
I. Pendahuluan, yang berisi latar belakang, tujuan dan ruang lingkup penyusunan rencana pengelolaan;
II. Data potensi ekologis, ekonomi dan sosial budaya kawasan serta permasalahan pengelolan;
III. Penataan Zonasi; IV. Kebijakan pengelolaan kawasan konservasi perairan; V. Strategi pengelolaan kawasan konservasi; dan
VI. Program pengelolaan kawasan konservasi perairan
Ya
Ya
Tidak
Apakah penataan zonasi dan rencana
pengelolaan KKP telah dilakukan?
(...)
Tidak
(...)
10 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 11Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
16
SELESAI!
8. Konsultasi Publik kedua
Lakukan konsultasi publik kembali terhadap rumusan zonasi dan rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah untuk menghasilkan draft Dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, yang memuat zonasi dan rencana pengelolaan jangka panjang dan rencana pengelolaan jangka menengah. Konsultasi Publik dapat dilakukan beberapa kali sesuai kebutuhan, hingga memperoleh kesepakatan bersama untuk menghasilkan rumusan dokumen final rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan
9. Perumusan dokumen final rencana pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan
Apakah konsultasi publik kedua telah
dilakukan?
Ya
Tidak
Tidak
Lakukan finalisasi dokumen rencana pengelolaan KKP dengan memeriksa dan meninjau ulang secara seksama draf/rancangan final yang sudah melewati konsultasi publik beberapa kali dan selesai baik dari segi teknis maupun tata penulisan.
Dokumen Final Rencana Pengelolaan dan Zonasi, sekurang-kurangnya memuat:
I. Pendahuluan, yang berisi latar belakang, tujuan dan ruang lingkup penyusunan rencana pengelolaan;
II. Data potensi ekologis, ekonomi dan sosial budaya kawasan serta permasalahan pengelolan;
III. Penataan Zonasi; IV. Kebijakan pengelolaan kawasan konservasi
perairan; V. Strategi pengelolaan kawasan konservasi; dan
VI. Program pengelolaan kawasan konservasi perairan
Sistematika Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan
10. Dokumen final rencana pengelolaan diserahkan oleh Ketua Kelompok Kerja kepada Kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola
11. Kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola menyerahkan dokumen final kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya untuk dinilai dan disahkan
Apakah dokumen rencana pengelolaan
telah final?
Ya
(...)
Konsultasi Publik dapat dilakukan beberapa kali sesuai kebutuhan
I. Pembentukan Kelompok KerjaPembentukan kelompok kerja dilakukan kepala satuan unit organisasi, yang
keanggotaannya terdiri dari:a. kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola sebagai penanggung jawab; b. unit kerja dan instansi terkait; c. lembaga perguruan tinggi; d. lembaga swadaya masyarakat; e. kelompok masyarakat dan masyarakat adat; dan/atau f. dunia usaha.
Guna kelancaran penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan jangka panjang dan jangka menengah, serta zonasi, kelompok kerja dapat dibantu oleh tenaga ahli
Lingkup tugas tenaga ahli/konsultan yang diharapkan:- Membantu menyusun rencana kerja- Melaksanakan survei dan pengumpulan data (biofisik-ekologi, ekonomi, sosial dan
budaya) - Melakukan analisis data- Merumuskan target konservasi (sumberdaya kawasan, sosial-budaya dan ekonomi,
dan tata kelola/penguatan kelembagaan)- Memfasilitasi Proses penataan zonasi- Melakukan pemetaan zonasi- Merancang rencana pengelolaan jangka panjang, rencana pengelolaan jangka
menengah dan rencana kerja tahunan- Memfasilitasi pelaksanaan konsultasi publik- Membantu menyelesaikan dokumen rencana pengelolaan dan zonasiTugas Kelompok Kerja adalah melakukan serangkaian kerja penyusunan dokumen
rencana pengelolaan dan zonasi KKP/KKP3K, yang diawali dengan menyusu rencana kerja. Rencana kerja tersebut meliputi:
• jenis dan tahapan kegiatan, • metode pengumpulan data dan analisis, • tata waktu pelaksanaan, dan • perencanaan anggaran;
II. Pengumpulan Data dan Informasimengumpulkan data dan informasi meliputi: . data fisik, meliputi iklim, keadaan pantai dan perairan, oseanografi, dan potensi
lainnya; data bio-ekologis, meliputi tipe dan lokasi habitat yang bernilai tinggi dan
12 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 13Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
karak teristiknya seperti keberagaman jenis, ukuran, tingkat kealamiahan, keunikan dan keterwakilan serta ketergantungan biota terhadap Kawasan Konservasi Perairan;
. data sosial dan budaya, meliputi tipe, lokasi dan jumlah masyarakat pengguna, tingkat kemandirian masyarakat pengguna, dampak terhadap biota dan habitat, kegiatan lain yang merusak habitat dan sumber daya ikan, keberadaan dan potensi ancaman dari aktivitas di luar kawasan dan di sekitar kawasan antar zona dalam kawasan, kearifan lokal serta adat istiadat; dan
. data ekonomi, meliputi mata pencaharian masyarakat, nilai penting perikanan, potensi rekreasi dan pariwisata, dan kemudahan mencapai kawasan.
Metode pengumpulan data biofisi, sesuai dengan SUPLEMEN 8 MONITORING BIOFISIK/ SUMBERDAYA KAWASAN
Metode pengumpulan data Ekonomi, Sosial dan Budaya, sesuai dengan SUPLEMEN 9 MONITORING PENGELOLAAN SOSIAL-BUDAYA- EKONOMI
Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen identifikasi calon kawasan konservasi, dalam proses Pencadangan kawasan konservasi dapat digunakan sebagai acuan (lihat SUPLEMEN 1), beberapa data sekunder misalnya yang berasal dari hasil penelitian ilmiah juga dapat digunakan.
Sebaiknya data sekunder dari pencadangan, dilakukan pemutakhiran
III. AnalisisData dan informasi yang dikumpulkan selanjutnya dilakukan analisis. Analisis data
dapat menggunakan metode yang sama pada saat melakukan identifikasi calon kawasan konservasi (lihat SUPLEMEN 1),
Dalam konteks pengelolaan Kawasan Konservasi secara efektif, tahapan analisis terhadap data dan informasi yang dikumpulkan, disamping untuk melakukan penataan zonasi, juga meliputi pembuatan tujuan tata-kelola (pelembagaan), sumberdaya Kawasan dan sosial-ekonomi-budaya, dengan menggunakan kaidah SMART1 (lihat contoh pada boks di bawah ini). Tujuan pengelolaan kawasan konservasi juga dapat diperoleh dari indikasi jenis/kategori kawasan konservasi yang direkomendasikan dari dokumen pencadangan berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi.
1 SMART adalah singkatan dari kata-kata specific (spesifik), measurable (dapat diukur), attainable (dapat dicapai), realistic (realistis), dan time-bound (terikat waktu) yang sangat disarankan untuk digunakan dan dinyatakan ketika membuat sebuah pernyataan tujuan (statement of objective)
Selain itu, pada tahapan analisis data dan informasi ini ditentukan target/sasaran aspek-aspek tata-kelola (pelembagaan), sumberdaya Kawasan dan sosial-ekonomi-budaya yang akan dikelola, serta (bila memungkinkan) pengukuran data garis-dasar (baseline atau t0) terkait untuk pemantauan kegiatan.
hasil analisis dipergunakan sebagai penataan zonasi kawasan konservasi perairan dan penyusunan rencana pengelolaan jangka panjang dan rencana pengelolaan jangka menengah kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil.
Analisis untuk menentukan zonasi kawasan konservasi wajib mempertimbangkan daya dukung kawasan.
IV. Penataan ZonasiZonasi Kawasan Konservasi Perairan adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan
ruang di kawasan konservasi perairan melalui penetapan batasbatas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan Ekosistem. Penataan zonasi dilakukan melalui:
1. perumusan rancangan zonasi yang dituangkan dalam peta dengan skala minimal 1 : 50.000 (satu dibanding lima puluh ribu);
2. uraian potensi masing-masing zona; 3. penetapan peruntukan masing-masing zona; 4. penetapan batas koordinat geografis zona; dan 5. perumusan kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada masing-masing
zona. Perhitungan daya dukung masing-masing zona KKP/KKPSK disesuaikan dengan fungsi
dan peruntukan zonanya, metode analisis daya dukung dapat menggunakan acuan standar yang ada.
A. Penetapan Peruntukan ZonasiZonasi dalam kawasan konservasi perairan terdiri dari:a. Zona Inti;b. Zona Perikanan berkelanjutan;
Contoh tujuan SMART: • Tata-kelola (pelembagaan): Dalam 5 tahun ke depan, kemampuan mengelola
Kawasan, yang meliputi kapasitas teknis, jumlah SDM dan keberadaan sarana-prasarana, akan ditingkatkan sebanyak 200% dari kapasitas saat ini.
• Sumberdaya Kawasan: Pada akhir tahun 2018, jumlah titik-titik tempat berpijahikan bernilai ekonomis dipertahankan berdasarkan data garis-dasar 2013.
• Sosial-ekonomi-budaya: Dukungan masyarakat terhadap Kawasan Konservasidalam bentuk penurunan pelanggaran memasuki Zona Inti sebesar 70% pada akhir tahun 2017 dibandingkan garis-dasar tahun 2012.
14 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 15Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
c. Zona Pemanfaatan; dan/ataud. Zona Lainnya.
Sedangkan Zonasi dalam kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri dari:
a. Zona Inti;b. Zona Pemanfaatan terbatas;c. Zona Lainnya.
Alokasi ruang zona pemanfaatan terbatas dapat digunakan, diantaranya untuk (i) kegiatan pemanfaatan terbatas untuk perikanan berkelanjutan dan (ii) pemanfaatan terbatas untuk wisata bahari
Penataan zonasi kawasan konservasi perairan/kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut dilakukan berdasarkan fungsi dengan mempertimbangkan potensi sumber daya, daya dukung, dan proses-proses ekologis.
Setiap kawasan konservasi dapat memiliki satu atau lebih zona sesuai dengan luasan karakter fisik, bio-ekologis, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Zona Inti harus dimiliki setiap kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan luasan paling sedikit 2% (dua persen) dari luas kawasan.
Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalan tahapan ini adalah perlunya memastikan paling tidak, atau lebih dari, 2% dari luas keseluruhan Kawasan Konservasi merupakan Zona Inti. Sebagai contoh, bila luas total Kawasan adalah 100 ribu hektare, maka luas Zona Intinya paling tidak adalah 2% dari 100.000 hektare atau 2.000 hektar. Luas Zona Inti yang lebih besar dari luasan minimum ini sangat disarankan mengingat zona inti merupakan lokasi perlindungan dan pelestarian primer di dalam sebuah kawasan konservasi. Seyogyanya luas zona larang ambil/no take zone (zona inti ditambah zona pemanfaatan) dengan luas zona boleh ambil/take zone (zona perikanan berkelanjutan) bisa diselaraskan sesuai dengan tujuan pengelolaan kawasan konservasi yang selaras dengan daya dukung kawasan konservasi.
B. Kriteria ZonasiKriteria Zona Inti untuk kawasan konservasi perairan, ditetapkan antara lain:a. merupakan daerah pemijahan, pengasuhan dan/atau alur ruaya ikan;b. merupakan habitat biota perairan tertentu yang prioritas dan khas/endemik,
langka dan/atau kharismatik;c. mempunyai keanekaragaman jenis biota perairan beserta ekosistemnya;d. mempunyai ciri khas ekosistem alami, dan mewakili keberadaan biota tertentu
yang masih asli;
e. mempunyai kondisi perairan yang relatif masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia;
f. mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin kelangsungan hidup jenis-jenis ikan tertentu untuk menunjang pengelolaan perikanan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses bio-ekologis secara alami; dan
g. mempunyai ciri khas sebagai sumber plasma nutfah bagi Kawasan Konservasi Perairan;
kriteria zona inti untuk kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, dapat terdiri dari:
a. daerah tempat berpijah (spawning ground), tempat bertelur (nesting site), daerah asuhan (nursery ground), tempat mencari makan (feeding ground) ikan dan/atau biota perairan lainnya
b. ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang relatif masih utuh dan tidak terganggu; dan
c. ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang unik dan rentan terhadap perubahan
kriteria zona inti untuk kawasan konservasi maritim pada daerah perlindungan adat maritim, dapat terdiri dari:
a. bagian dari daerah perlindungan adat yang menurut ketentuan adat sangat disakralkan; dan/atau
b. infrastruktur adat yang menurut ketentuan adat harus dilestarikan
kriteria zona inti untuk kawasan konservasi maritim pada daerah perlindungan budaya maritim dapat terdiri dari bagian dari benda peninggalan sejarah atau tempat ritual keagamaan/adat yang karena sifatnya relatif tidak boleh diganggu
Zona Perikanan Berkelanjutan ditetapkan dengan kriteria:a. memiliki nilai konservasi, tetapi dapat bertoleransi dengan pemanfaatan budidaya
ramah lingkungan dan penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan;
b. mempunyai karakteristik ekosistem yang memungkinkan untuk berbagai pemanfaatan ramah lingkungan dan mendukung perikanan berkelanjutan;
c. mempunyai keanekaragaman jenis biota perairan beserta ekosistemnya;d. mempunyai kondisi perairan yang relatif masih baik untuk mendukung kegiatan
multifungsi dengan tidak merusak ekosistem aslinya;e. mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin pengelolaan budidaya ramah
16 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 17Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
lingkungan, perikanan tangkap berkelanjutan, dan kegiatan sosial ekonomi dan budaya masyarakat; dan
f. mempunyai karakteristik potensi dan keterwakilan biota perairan bernilai ekonomi
Zona Pemanfaatan ditetapkan dengan kriteria:a. mempunyai daya tarik pariwisata alam berupa biota perairan beserta ekosistem
perairan yang indah dan unik;b. mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin kelestarian potensial dan daya
tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi;c. mempunyai karakter objek penelitian dan pendidikan yang mendukung
kepentingan konservasi; dand. mempunyai kondisi perairan yang relatif masih baik untuk berbagai kegiatan
pemanfaatan dengan tidak merusak ekosistem aslinya
Zona lainnya merupakan zona di luar Zona Inti, Zona Perikanan berkelanjutan, dan Zona Pemanfaatan yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu. Zona tertentu tersebut dapat berupa antara lain zona perlindungan dan zona rehabilitasi serta zona-zona lainnya yang mendukung upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan kawasan konservasi yang berkelanjutan.
C. Peruntukan dan Kegiatan Pokok ZonasiPeruntukan dan potensi masing-masing zona dijelaskan, termasuk kegiatan-kegiatan
yang kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada setiap zona di kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil
Kegiatan pokok zonasi mengacu kepada kondisi dan kriteria masing-masing zona yang telah ditetapkan. Secara khusus, memperhatikan kondisi spesifik kawasan konservasi yang disusun RPZ nya. Aturan-aturan lokal yang menyangkut pemberian sanksi dapat diindikasikan dalam dokumen RPZ, pengaturannya dengan ketentuan lain. Misalnya dalam Peraturan Daerah
Peruntukan dan kegiatan pokok zonasi, antara lain sebagai berikut: Zona Inti dalam kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil
diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan, antara lain:a. perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut; Kegiatan perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan di Zona Inti, antara lain
meliputi: (a) perlindungan proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari suatu jenis atau sumber daya ikan dan ekosistemnya; (b) penjagaan dan pencegahan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan; (c) keutuhan potensi
kawasan dan perubahan fungsi kawasan; dan/atau (d) pemulihan dan rehabilitasi ekosistem, serta perlindungan alur migrasi biota laut
b. perlindungan ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan Kegiatan perlindungan ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap
perubahan di Zona Inti, antara lain meliputi: (a) perlindungan proses ekologis yang menunjang keaslian, keutuhan dan keberlanjutanlangsungan hidup dari suatu jenis atau sumber daya ikan dan ekosistemnya; (b) penjagaan dan pencegahan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan; (c) keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan; dan/atau (d) pemulihan dan rehabilitasi ekosistem, serta perlindungan alur migrasi biota laut
c. perlindungan situs budaya/adat tradisionald. penelitian; dan/atau Kegiatan penelitian di Zona Inti diperuntukkan bagi: (a) penelitian dasar
menggunakan metode observasi untuk pengumpulan data dasar; (b) penelitian terapan menggunakan metode survei untuk tujuan monitoring kondisi biologi dan ekologi; dan/atau (c) pengembangan untuk tujuan rehabilitasi.
e. pendidikan. Kegiatan pendidikan di Zona Inti diperuntukkan bagi kegiatan tanpa melakukan
pengambilan material langsung dari alam.
Zona Perikanan Berkelanjutan dalam kawasan konservasi perairan diperuntukkan bagi:
a. perlindungan habitat dan populasi ikan; Kegiatan perlindungan habitat dan populasi ikan di Zona Perikanan berkelanjutan
meliputi: (a) perlindungan proses-proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari suatu jenis atau sumber daya ikan dan ekosistemnya; (b) pengamanan, pencegahan dan/atau pembatasan kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan; (c) pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya untuk dapat menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya; (d) alur migrasi biota perairan; dan (e) pemulihan.
b. penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan; Kegiatan penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan di
Zona Perikanan berkelanjutan meliputi: (a) alat penangkapan ikan yang sifatnya statis dan/atau pasif; dan (b) cara memperoleh ikan dengan memperhatikan daya dukung habitat dan/atau tidak mengganggu keberlanjutan sumber daya ikan
c. budidaya ramah lingkungan; Kegiatan budidaya ramah lingkungan di Zona Perikanan berkelanjutan meliputi
18 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 19Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
kegiatan budidaya yang mempertimbangkan: (a) jenis ikan yang dibudidayakan; (b) jenis pakan; (c) teknologi; (d) jumlah unit usaha budidaya; dan (e) daya dukung dan kondisi lingkungan sumber daya ikan.
d. pariwisata dan rekreasi; Kegiatan pariwisata dan rekreasi di Zona Perikanan berkelanjutan meliputi: (a)
pariwisata minat khusus; (b) perahu pariwisata; (c) pariwisata pancing; dan (d) pembuatan foto, video, dan film.
e. penelitian dan pengembangan; Kegiatan penelitian dan pengembangan di Zona Perikanan berkelanjutan meliputi:
(a) penelitian dasar untuk kepentingan perikanan berkelanjutan dan konservasi; (b) penelitian terapan untuk kepentingan perikanan berkelanjutan dan konservasi; dan (c) pengembangan untuk kepentingan konservasi.
f. pendidikan. Kegiatan pendidikan di Zona Perikanan berkelanjutan sebagaimana dimaksud
dalam merupakan pendidikan untuk memberikan wawasan dan motivasi yang meliputi aspek: (a) biologi; (b) ekologi; (c) sosial ekonomi dan budaya; dan (d) tata kelola dan pengelolaan.
Zona Pemanfaatan dalam kawasan konservasi perairan diperuntukkan bagi:a. perlindungan dan pelestarian habitat dan populasi ikan; Kegiatan perlindungan dan pelestarian habitat dan populasi ikan di Zona
Pemanfaatan meliputi: (a) perlindungan proses-proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari suatu jenis atau sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; (b) penjagaan dan pencegahan kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan; (c) pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya untuk dapat menghasilkan keseimbangan antara populasi dengan daya dukung habitatnya; (d) perlindungan alur migrasi biota perairan; dan (e) pemulihan dan rehabilitasi ekosistem.
b. pariwisata dan rekreasi; Kegiatan pariwisata dan rekreasi di Zona Pemanfaatan meliputi: (a) berenang;
(b) menyelam; (c) pariwisata tontonan; (d) pariwisata minat khusus; (e) perahu pariwisata; (f ) olahraga permukaan air; dan (g) pembuatan foto, video dan film.
c. penelitian dan pengembangan; Kegiatan penelitian dan pengembangan di Zona Pemanfaatan meliputi: (a)
penelitian dasar untuk kepentingan pemanfaatan dan konservasi; (b) penelitian terapan untuk kepentingan pemanfaatan dan konservasi; dan (c) pengembangan untuk kepentingan konservasi.
d. pendidikan. Kegiatan pendidikan di Zona Pemanfaatan meliputi: (a) pemeliharaan dan
peningkatan keanekaragaman hayati; (b) perlindungan sumber daya masyarakat lokal; (c) pembangunan perekonomian berbasis ekowisata bahari; (d) pemeliharaan proses ekologis dan sistem pendukung kehidupan; (e) promosi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan; dan (f ) promosi upaya tata kelola untuk perlindungan lingkungan kawasan konservasi perairan.
Zona Pemanfaatan terbatas, untuk kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dapat diperuntukkan bagi:
a. kegiatan pemanfaatan yang bersifat tidak mengambil (no take), yaitu untuk kegiatan perlindungan habitat dan populasi ikan, pariwisata dan rekreasi, penelitian dan pengembangan; dan/atau pendidikan, sebagaimana kegiatan-kegiatan yang diatur pada zona pemanfaatan di kawasan konservasi perairan.
b. kegiatan pemanfaatan yang bersifat boleh mengambil (take), yaitu kegiatan-kegiatan yang mendukung pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, serta kegiatan-kegiatan yang mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan, sebagaimana kegiatan yang diatur pada zona perikanan berkelanjutan di kawasan konservasi perairan.
D. Peta ZonasiSumber-sumber peta yang digunakan untuk menyusun penataan zona, antara lain
sebagai berikut:- Peta Rupa bumi indonesia, bIG skala yang sama dengan peta keluaran- Peta laut Indonesia, Dishidros, skala yang sama dengan peta keluaran- Peta LLN (lingkungan laut Nasional)- Peta LPI (Lingkungan Pantai Indonesia)- Peta perencanaan wilayah, misal RTRW, RZWP3K, dll- Peta pencadangan/penetapan kawasan konservasi- Sumber data yang berkaitandalam kawasan konservasi, peta ini menjadi acuan pembahasan pada penataan zonasi
disetiap zona. Peta Zonasi keseluruhan ini dituangkan dalam skala minimal sama dengan skala peta pencadangan/penetapan kawasan konservasi.
Rancangan zonasi pada setiap zona yang dituangkan dalam peta dengan skala minimal 1 : 50.000 (satu dibanding lima puluh ribu), peta dengan skala lebih besar diutamakan (misal 1:10.000) sesuai dengan NOMOR LEMbAR PETA (NLP) yang dikeluarkan oleh badan Informasi Geospasial (bIG), dicetak dengan ukuran kertas yang sesuai dengan informasi skala dan kedalaman informasi yang ditampilkan.
20 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 21Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Penulisan koordinat sistem geografi menggunakan satuan DMS (Degree, Minute, Second). Contoh: 6° 10’ 12.9” Lintang Selatan (LS) 106° 49’ 27.0” bujur Timur (bT).
Penandaan/pewarnaan Zonasi di dalam peta, disarankan disesuaikan dengan ketentuan:
• Zonainti=Merah• Zonaperikananberkelanjutan=birumuda• Zonapemanfaatan=hijau• Zonalainnya=abu-abu
• ZonaPemanfaatanTerbatas=penandaan/pewarnaansesuaidenganpembagianalokasizona-nya,untukzonapemanfaatanterbatasbagikegiatanperikanan=birumuda,sedangkanzonapemanfaatanterbatasuntukwisatabahari=hijau.
• Sub zona, pewarnaannya mengikuti kecenderungan warna zona dengan polatertentu (misalnya: arsir, garis dan dot)
• Warnapulau/daratan=kuning• Warnalaut/perairan=putih
Peta zonasi kawasan konservasi ditandatangani oleh kepala unit organisasi yang mengusulkan, dan representatif bupati/Walikota/Gubernur/Menteri sesuai kewenangannya.
Misal: Pengesahan dengan Keputusan Menteri Unit Organisasi yang mengusulkan: Kepala Loka KKPN Pekanbaru. Representatif Menteri: a.n Direktur Jenderal KP3K, Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan. Standar layout dan contoh peta zonasi sebagaimana pada dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya sebagaimana terlampir.
V. Penyusunan rancangan rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah
Setiap dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) wajib dilengkapi dengan rencana pengelolaan jangka panjang (20 tahun) dan jangka menengah (5 tahun). Rencana jangka panjang memuat kebijakan pengelolaan kawasan konservasi perairan, yang meliputi: visi dan misi; tujuan dan sasaran pengelolaan; dan strategi pengelolaan. Rencana jangka menengah pengelolaan kawasan konservasi perairan berlaku selama 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran pengelolaan, dan strategi pengelolaan kawasan konservasi perairan. Selain itu, rencana pengelolaan tahunan (RKT) juga wajib dibuat setiap tahun, paling tidak untuk 3-5 tahun pertama. Untuk rencana pengelolaan jangka menengah sangat disarankan untuk mengikuti tahapan seperti yang tercantum pada Pedoman Teknis E-KKP3K. Disamping untuk memfasilitasi proses perencanaan yang harus dilaksanakan oleh Unit Organisasi Pengelola secara regular (per tahun dan per 5 tahun), perencanaan dengan mengacu kepada Pedoman Teknis E-KKP3K juga untuk mendorong dan memastikan bahwa pengelolaan Kawasan akan meningkatkan kinerjanya setiap tahun
A. Rencana Jangka Panjang, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali. Rencana jangka panjang memuat kebijakan pengelolaan kawasan konservasi perairan, yang meliputi:
• visi dan misi; • tujuan dan sasaran pengelolaan; • strategi pengelolaan; perubahan rencana pengelolaan, dimungkinkan setelah evaluasi dilakukan selama
lima tahun, utamanya dalam hal strategi pengelolaan dan pergeseran-pergeseran program jangka menengah. Sedangkan visi dan misi serta tujuan dan sasaran pengelolaan, sedapatnya tidak dilakukan perubahan.
Dokumen rencana pengelolaan dan zonasi merupakan dokumen yang dapat dievaluasi setiap saat untuk mencapai tujuan dan sasarannya, perbaikan secara periodik biasanya dilakukan dalam rencana tahunan. Penetapan kerangka acuan perubahan secara resmi mengikuti kaidah perundangan yang berlaku (lima tahun sekali). Secara harfiah, visi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melihat dan mengatasi inti persoalan. Dalam konteks pengelolaan kawasan konservasi, rumusan visi harus menunjukkan cita-cita yang hendak dicapai secara spesifik pada kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil. Sementara misi mencerminkan langkah-langkah yang diperlukan dalam mencapai
22 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 23Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
visi. berikut adalah contoh Visi dan Misi Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya:
Visi:“Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya sebagai tujuan ekowisata
di wilayah perbatasan yang bertaraf internasional untuk kesejahteraan masyarakat”Misi:• mengelola TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya secara terpadu,
kolaboratif dan efektif untuk mewujudkan ekowisata bertaraf internasional; • melestarikan ekosistem perairan sesuai dengan fungsi dan daya dukungnya untuk
pembangunan berkelanjutan; dan • mendorong pemanfaatan sumber daya TWP Kepulauan Anambas dan Laut
Sekitarnya secara optimal, berkelanjutan, dan berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat.
Tujuan dan Sasaran PengelolaanPrasyarat penting dalam penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi adalah
mengidentifikasi dan menentukan prioritas/target konservasinya. hal ini sedikitnya menyangkut 2 (dua) hal yaitu:
- Target sumberdaya, diantaranya meliputi: Populasi, Spesies, habitat, dan/atau Ekosistem, dan
- Target sosial budaya dan ekonomi, diantaranya meliputi: mata pencaharian alternatif, partisipasi, perubahan perilaku, dan lain-lain.
Strategi dan Program PengelolaanStrategi pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi:
a. penguatan kelembagaan;b. penguatan pengelolaan sumber daya kawasan; dan/atauc. penguatan sosial, ekonomi, dan budayaStrategi pengelolaan kawasan konservasi perairan untuk penguatan kelembagaan
(tatakelola), dilakukan melalui program antara lain:l Peningkatan Sumber Daya Manusia; l Penatakelolaan Kelembagaan; l Peningkatan Kapasitas Infrastruktur; l Penyusunan Peraturan Pengelolaan Kawasan; l Pengembangan Organisasi/Kelembagaan Masyarakat;l Pengembangan Kemitraan; l Pembentukan Jejaring Kawasan Konservasi Perairan;l Pengembangan Sistem Pendanaan berkelanjutan; dan l Monitoring dan Evaluasi.
Strategi pengelolaan kawasan konservasi perairan untuk penguatan pengelolaan sumber daya kawasan (tatakelola), dilakukan melalui program antara lain:l Perlindungan habitat dan Populasi Ikan;l Rehabilitasi habitat dan Populasi Ikan;l Penelitian dan Pengembangan;l Pemanfaatan Sumber Daya Ikan;l Pariwisata Alam dan Jasa Lingkungan;l Pengawasan dan Pengendalian; dan l Monitoring dan Evaluasi.Strategi pengelolaan kawasan konservasi perairan untuk penguatan sosial, ekonomi,
dan budaya, dilakukan melalui program antara lain:l Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat;l Pemberdayaan Masyarakat;l Pelestarian Adat dan budaya; dan l Monitoring dan EvaluasiStrategi pengelolaan yang dijabarkan dalam program pengelolaan , menjadi bagian
dari rencana jangka menengah 5 (lima) tahun.
B. Rencana Jangka Menengah, berlaku selama 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran pengelolaan, dan strategi pengelolaan kawasan konservasi perairan.
Strategi dan Program PengelolaanStrategi pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil,
meliputi: penguatan kelembagaan; penguatan pengelolaan sumber daya kawasan; dan/atau penguatan sosial, ekonomi, dan budaya. Strategi pengelolaan kawasan konservasi perairan untuk penguatan kelembagaan (tatakelola), dilakukan melalui program antara lain: Peningkatan Sumber Daya Manusia; Penatakelolaan Kelembagaan; Peningkatan Kapasitas Infrastruktur; Penyusunan Peraturan Pengelolaan Kawasan; Pengembangan Organisasi/Kelembagaan Masyarakat; Pengembangan Kemitraan; Pembentukan Jejaring Kawasan Konservasi Perairan; Pengembangan Sistem Pendanaan berkelanjutan; dan Monitoring dan Evaluasi.
Tata cara pengelolaan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui strategi dan upaya pokok pengelolaan. Strategi pengelolaan kawasan terdiri dari: Penguatan pengelolaan dan peningkatan sosial ekonomi masyarakat sekitar. Strategi penguatan pengelolaan dilakukan melalui upaya-upaya pokok antara lain: perlindungan dan pelestarian, pemeliharaan batas kawasan dan batas zonasi, monitoring sumberdaya, rehabilitasi habitat dan populasi, pengawasan, pembangunan infrastruktur/saranaprasarana, penelitian, pendidikan, pariwisata dan rekreasi; atau perikanan
24 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 25Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
berkelanjutan. Sementara Strategi dalam peningkatan sosial ekonomi masyarakat terdiri dari pemberdayaan masyarakat dan penumbuh-kembangan peran serta masyarakat dan keterlibatan masyarakat.
Perlindungan dan pelestarian kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui: perlindungan proses-proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari suatu jenis atau sumberdaya alam hayati dan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil; penjagaan, pencegahan dan pembatasan kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan; pengelolaan jenis sumberdaya alam hayati beserta habitatnya untuk dapat menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya; alur migrasi biota perairan pemulihan dan rehabilitasi ekosistem; penutupan kawasan.
Pemeliharaan batas kawasan dan batas zonasi dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeliharaan, penggantian yang hilang secara berkala, dan rekonstruksi dalam hal terjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari.
Monitoring sumberdaya dilakukan melalui kegiatan pemantauan tingkat perkembangan pelaksanaan pengelolaan, kebutuhan dan permasalahan yang timbul di lapangan, dan penyelesaian permasalahan yang kemungkinan terjadi dalam pengelolaan. Monitoring dilakukan secara berkala minimal sekali dalam satu tahun dan insidentil apabila diduga terjadi penyimpangan atau permasalahan oleh unit pengelola kawasan konservasi maupun unit kerja pembina.
Rehabilitasi habitat dan populasi dilakukan melalui kegiatan pemulihan struktur, fungsi, dan dinamika populasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, perbaikan ekosistem, restocking jenis dan penutupan sementara kawasan dalam rangka pemulihan, pengkayaan sumberdaya hayati, perlindungan spesies biota laut agar tumbuh secara alami, dan menghindari terjadinya alien spesies.
Pengawasan dilakukan melalui kegiatan penjagaan dan/atau patroli oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang menangani bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pembangunan infrastruktur/sarana prasarana dilakukan melalui kegiatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas aksesibilitas, pengelolaan, pelayanan, komunikasi dan informasi. Penelitian dilakukan melalui kegiatan penelitian dasar dan penelitian terapan untuk kepentingan konservasi. Pendidikan dilakukan melalui kegiatan widya wisata, pendidikan dan penyuluhan konservasi, bina cinta alam, interpretasi dan pemanduan pengunjung, dan pusat informasi. Pariwisata dan rekreasi dilakukan melalui kegiatan wisata alam, pemanfaatan jasa lingkungan air, dan pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil. Perikanan berkelanjutan dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan perikanan tradisional yang ramah lingkungan.
Pemberdayaan masyarakat dilakukan di dalam dan di sekitar kawasan dengan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi dan daya yang dimiliki masyarakat; penguatan potensi dan daya yang dimiliki masyarakat;
perlindungan kepentingan masyarakat melalui keberpihakan kepada masyarakat guna mencegah persaingan yang tidak sehat; upaya penyadaran, penguatan kapasitas, dan pemberian akses kepada sumber daya; pemberian akses pemanfaatan sumber daya ikan dan ekosistemnya dengan memperhatikan aspek spesifik site, adaptif, kebersamaan dan kemitraan, keterpaduan, keberlanjutan, dan kelestarian serta dalam pelaksanaannya tidak mengubah status dan fungsi kawasan, tidak memberikan hak kepemilikan atas kawasan dan hanya hak pemanfaatan yang diatur, serta merupakan bagian pengelolaan yang dilakukan secara utuh.
Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kegiatan penguatan sumber daya manusia dengan pelatihan dan penguatan kelembagaan dengan pembentukan kelompok masyarakat konservasi. Penumbuh-kembangan peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan antara lain dilakukan melalui: memberi saran, informasi dan pertimbangan; memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan; melakukan pengawasan kegiatan; dan ikut menjaga dan memelihara kawasan.
Tata cara pengelolaan Kawasan Konservasi Maritim (KKM) dilakukan melalui strategi dan upaya pokok pengelolaan KKM. Strategi pengelolaan KKM terdiri dari: penguatan pengelolaan KKM, dan peningkatan sosial ekonomi budaya masyarakat sekitar KKM. Strategi penguatan pengelolaan KKM dilakukan melalui upaya-upaya pokok, antara lain: perlindungan dan pelestarian KKM; pengawasan; pembangunan infrastruktur/ sarana prasarana; penelitian; pendidikan; pariwisata dan rekreasi; Strategi dalam peningkatan sosial ekonomi dan budaya masyarakat di sekitar KKM melalui upaya- upaya pokok antara lain: pelestarian adat dan budaya tradisional masyarakat; penguatan kelembagaan adat; pemberdayaan sosial ekonomi; penyuluhan. Perlindungan dan pelestarian KKM dilakukan melalui: pencegahan dan pembatasan kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan adat dan budaya; dan/atau mendorong pelestarian adat dan budaya melalui dukungan penyelenggaraan ritual keagamaan budaya dan adat; Pengawasan dilakukan melalui kegiatan: penjagaan dan/atau patroli oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu terhadap benda peninggalan sejarah maritim; dan/atau menjalin komunikasi antara unit pengelola kawasan dengan masyarakat adat. Pembangunan infrastruktur/sarana prasarana dilakukan melalui kegiatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas aksesibilitas, pengelolaan, pelayanan, komunikasi dan informasi. Penelitian dilakukan melalui kegiatan penelitian dasar dan penelitian terapan untuk kepentingan KKM. Pendidikan dilakukan melalui kegiatan widya wisata, pendidikan dan penyuluhan konservasi, bina cinta alam, interpretasi dan pemanduan pengunjung, dan pusat informasi. Pariwisata dan rekreasi dilakukan melalui kegiatan wisata budaya, dan pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil lainnya.
Pelestarian adat dan budaya tradisional masyarakat dilakukan melalui: mengupayakan ritual keagamaan adat secara keberlanjutan memelihara infrastuktur adat masyarakat. Penguatan kelembagaan adat dilakukan melalui: mendukung dan memfasilitasi pelestarian
26 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 27Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
struktur kelembagaan adat; atau mendorong pendokumentasian aturan-aturan dan norma-norma adat. Pemberdayaan sosial ekonomi dilakukan melalui: pengembangan mata pencaharian alternatif khususnya berbasis adat dan budaya; atau mendorong akses terhadap modal dan pasar. Penyuluhan dilakukan melalui: memberikan pendampingan dalam pengembangan sosial ekonomi masyarakat adat; memberikan percontohan usaha dan/atau teknologi tepat guna.
C. Rencana Kerja Tahunan, disusun berdasarkan rencana jangka menengah dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran yang disusun satu tahun sekali. Rencana kegiatan dan anggaran ini sekurang-kurangnya memuat uraian kegiatan, penanggung jawab, waktu pelaksanaan, alokasi anggaran dan sumber pendanaan.
VI. Konsultasi Publik Zonasi dan penyusunan rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah
dilakukan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan, tanggapan, atau saran/tanggapan guna menghasilkan rumusan zonasi dan rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah.
Dalam pelaksanaan konsultasi Publik, tata cara Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan para pemangku kepentingan. berbagai diskusi bersama masyarakat lokal secara informal juga diperlukan untuk menggali informasi dan memetakan zonasi kawasan konservasi secara partisipatif.
Pelaksanaan konsultasi publik dapat dilakukan beberapa kali hingga diperoleh kesepakatan lokasi masing-masing zona dan kegiatan kegiatan pokok pada setiap zona tersebut.
Rumusan zonasi dan rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah apabila diperlukan dapat dilakukan konsultasi publik kembali untuk menghasilkan dokumen yang memuat zonasi dan rencana pengelolaan jangka panjang dan rencana pengelolaan jangka menengah.
Untuk memastikan zonasi yang akan didirikan dapat diterima oleh semua pihak, atau paling tidak para pemangku-kepentingan setempat, perlu dilakukan konsultasi publik. Disamping untuk mendorong pengurangan atau penghilangan potensi konflik di masa mendatang, konsultasi public ini jug amerupakan salah satu cara untuk melibatkan para pemangku-kepentingan dalam proses pembuatan zonasi dan pengelolaan Kawasan yang terkait zonasi tersebut.
Cara konsultasi publik yang sangat disarankan adalah Diskusi Kelompok Fokus (Focus Group Discussion, FGD) yang melibatkan perwakilan dari Unit Organisasi
Pengelola dan perwakilan dari pemangku-kepentingan (maksimum 12 orang) dengan difasilitasi oleh seorang atau dua orang fasilitator netral. Perlu ditekankan di sini bahwa FGD seyogianya dilakukan berkali-kali (paling tidak sejumlah pemangku-kepentingan yang berhasil diidentifikasi) dimana masing-masing FGD dilakukan dengan pemangku-kepentingan yang setara dan tidak menunjukkan ketimpangan hubungan-kekuasaan (power relations) untuk memperoleh gambaran yang paling mendekati dengan kondisi riil di lapangan. Sebagai contoh, FGD dilakukan hanya kepada khalayak atau peserta dari latar belakang yang sama, seperti nelayan, pegawai pemda, dan seterusnya, dan jangan pernah mencampur peserta. Sejumlah FGD kemudian diakhiri dengan sebuah pertemuan akhir yang menyampaikan semua hasil FGD terutama dalam hal-hal dimana para pemangku-kepentingan sepakat dan tidak sepakat terkait dengan zonasi dan pengelolaan Kawasan
Konsultasi publik kedua perlu dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan zonasi dalam rangka mengakomodasi para pemangku-kepentingan dapat diterima oleh semua pihak terkait
VII. Perumusan Dokumen Rencana Pengelolaan dan ZonasiDokumen zonasi dan rencana pengelolaan jangka panjang dan rencana pengelolaan
jangka menengah sekurang-kurangnya memuat: I. Pendahuluan, yang berisi latar belakang, tujuan dan ruang lingkup penyusunan
rencana pengelolaan; II. Data potensi ekologis, ekonomi dan sosial budaya kawasan serta permasalahan
pengelolan; III. Penataan Zonasi; IV. Kebijakan pengelolaan kawasan konservasi perairan; V. Strategi pengelolaan kawasan konservasi; dan VI. Program pengelolaan kawasan konservasi perairan.
Sistematika Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagai mana terlampir, atau dapat mengikuti dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya sebagaimana terlampir.
Dokumen Rencana pengelolaan dan zonasi final yang telah disusun oleh kelompok
28 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 29Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
kerja tersebut, selanjutnya oleh Ketua Kelompok Kerja disampaikan kepada Kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola.
VIII. Pengesahan Rencana Pengelolaan dan ZonasiKepala Satuan Unit Organisasi Pengelola menyampaikan dokumen final kepada Menteri,
Gubernur, atau bupati/Walikota sesuai kewenangannya untuk dinilai dan disahkan.Menteri, Gubernur, atau bupati/Walikota sesuai kewenangannya selanjutnya
membentuk tim evaluasi untuk melakukan sinkronisasi dan koordinasi isi rencana pengelolaan dan zonasi yang telah disusun dengan kebijakan/program/kegiatan yang terkait.
Proses legalisasi (drafting) keputusan penetapan untuk mengesahkan dokumen rencana pengelolaan dan zonasi. Contoh dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi kawasan konservasi yang telah disyahkan sebagaimana terlampir.
3. TINDAK LANJUT PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI KAWASAN PERAIRAN
Setelah dokumen rencana pengelolaan dan zonasi kawasan selesai disusun oleh unit organisasi pengelola, dokumen tersebut harus disahkan oleh kepala daerah. Untuk kawasan konservasi daerah, dan disyahkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan untuk Kawasan Konservasi Nasional. Selanjutnya dokumen ini dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana teknis yang antara lain memuat rencana tata letak/rencana tapak (site plan), rencana desain infrastruktur, rencana kegiatan wisata alam dan interpretasi, serta rencana teknis kegiatan perikanan berkelanjutan.
Penyusunan prosedur operasional standar (POS) juga dapat disusun berdasarkan dokumen rencana pengelolaan dan zonasi yang telah disahkan ini. POS dimaksud antara lain meliputi POS kegiatan pemanfaatan perikanan budidaya, POS kegiatan pemanfaatan perikanan tangkap dan POS kegiatan pemanfaatan kawasan untuk penelitian/pendidikan dan POS kegiatan Pariwisata Alam Perairan, serta POS lain yang diperlukan. Dokumen ‘turunan’ lain dari rencana pengelolaan dan zonasi ini juga dapat berupa rencana bisnis, rencana pengembangan investasi dalam kawasan maupun berupa dokumen lain sesuai kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi namun tetap mengacu kepada dokumen rencana pengelolaan dan zonasi tersebut.
Panduan penyusunan rencana teknis, penyusunan POS maupun dokumen ”turunan” lainnya dapat mengikuti panduan yang diterbitkan oleh Direktorat KKJI, Ditjen KP3K Kementerian Kelautan dan Perikanan.
30 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 31Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
4. PENUTUP
Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi ini diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan oleh pengelola kawasan konservasi dalam rangka menyusun rencana pengelolaan untuk mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi yang efektif. Penting dicatat bahwa acuan utama penyusunan dokumen rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan yakni Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan dan ketentuan peraturan lain yang berlaku.
LAMPIRAN 1
Sistematika Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Keci.
SISTEMATIKA RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI KAWASAN KONSERVASI PERAIRANI. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Tujuan 1.3 Ruang Lingkup Penyusunan Rencana Pengelolaan
II. POTENSI DAN PERMASALAHAN PENGELOLAAN 2.1 Potensi 2.1.1 Potensi Ekologis 2.1.2 Potensi Ekonomi 2.1.3 Potensi Sosial budaya 2.2 Permasalahan Pengelolaan
III. PENATAAN ZONASI 3.1 Umum 3.2 Zona Inti 3.2.1. Rancangan Zonasi (peta) dan Koordinat 3.2.2. Potensi 3.2.3. Peruntukan/Tujuan Zona 3.2.4. Kegiatan yang boleh dan Tidak 3.3 Zona Perikanan Berkelanjutan 3.3.1. Rancangan Zonasi (peta) dan Koordinat 3.3.2. Potensi 3.3.3. Peruntukan/Tujuan Zona 3.3.4. Kegiatan yang boleh dan Tidak 3.4 Zona Pemanfaatan 3.4.1. Rancangan Zonasi (peta) dan Koordinat 3.4.2. Potensi 3.4.3. Peruntukan/Tujuan Zona 3.4.4. Kegiatan yang boleh dan Tidak
32 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 33Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
3.5 Zona Lainnya 3.5.1. Rancangan Zonasi (peta) dan Koordinat 3.5.2. Potensi 3.5.3. Peruntukan/Tujuan Zona 3.5.4. Kegiatan yang boleh dan Tidak
IV. RENCANA JANGKA PANJANG 4.1 Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan 4.1.1. Visi dan Misi 4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pengelolaan 4.2 Strategi Pengelolaan 4.2.1. Penguatan Kelembagaan 4.2.2. Penguatan Pengelolaan Sumberdaya Kawasan 4.2.3. Penguatan Sosial, Ekonomi dan budaya
V. RENCANA JANGKA MENENGAH 5.1 Umum 5.2 Rencana Jangka Menengah I (5 Tahun Pertama) 5.2.1. Penguatan Kelembagaan 1. Program . . . 2. … 5.2.2. Penguatan Pengelolaan Sumberdaya Kawasan 1. Program . . . 2. … 5.2.3. Penguatan Sosial, Ekonomi dan budaya 1. Program . . . 2. … 5.3 Rencana Jangka Menengah II (5 Tahun Ke-Dua) 5.3.1. Penguatan Kelembagaan 1. Program . . . 2. … 5.3.2. Penguatan Pengelolaan Sumberdaya Kawasan 1. Program . . . 2. … 5.3.3. Penguatan Sosial, Ekonomi dan budaya 1. Program . . . 2. …
5.4 Rencana Jangka Menengah III (5 Tahun Ke-Tiga) 5.4.1. Penguatan Kelembagaan 1. Program . . . 2. … 5.4.2. Penguatan Pengelolaan Sumberdaya Kawasan 1. Program . . . 2. … 5.4.3. Penguatan Sosial, Ekonomi dan budaya 1. Program . . . 2. 5.5 Rencana Jangka Menengah IV (5 Tahun Ke-Empat) 5.5.1. Penguatan Kelembagaan 1. Program . . . 2. … 5.5.2. Penguatan Pengelolaan Sumberdaya Kawasan 1. Program . . . 2. … 5.5.3. Penguatan Sosial, Ekonomi dan budaya 1. Program . . . 2. …
VI. RENCANA PENGELOLAAN RINCI 20 TAHUN Memuat Matriks Kebijakan, Strategi, Program, dan Kegiatan
VII. PENUTUP
VIII. LAMPIRAN Memuat materi muatan yang tidak diamanatkan di dalam PER.30/MEN/2010 tentang
rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan tetapi menjadi bagian penting dalam rencana pengelolaan di lokasi tertentu.
34 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 35Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
LAMPIRAN 2
.
36 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 37Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil12
38 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 39Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
3 4
40 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 41Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
5
6
42 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 43Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
7 8
Gambar 3.Stalix sp (Opistognathidae)
44 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 45Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
9
Gambar 4.Heteroconger sp (Congridae)
Gambar 5.Myersina sp (Gobiidae)
Gambar 7. Elcogramma sp (Tripterygiidae)
Gambar 6.Paracheilinus sp (Labridae)
10
46 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 47Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
11
12
48 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 49Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
13
14
50 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 51Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
15 16
52 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 53Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
17 18
54 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 55Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
1920
56 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 57Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
21 22
58 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 59Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
23 24
60 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 61Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
25 26
62 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 63Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
27 28
64 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 65Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
29 30
66 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 67Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
31 32
68 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 69Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
33 34
70 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 71Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
35 36
72 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 73Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
37 38
74 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 75Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
39 40
76 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 77Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
41
42
78 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 79Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
43 44
80 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 81Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
45 46
82 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 83Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
47 48
84 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 85Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
49 50
86 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 87Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
51 52
88 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 89Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
53 54
90 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 91Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
55 56
92 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 93Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil57 58
94 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 95Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil59
.
60
96 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 97Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil61 62
98 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 99Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil63 64
100 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 101Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil65 66
102 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 103Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil67 68
104 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 105Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil69 70
106 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 107Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil71 72
108 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 109Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil73 74
110 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 111Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil75 76
112 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 113Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil77 78
114 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 115Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil79
80
116 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 117Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
81 82
118 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 119Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
83 84
120 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 121Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
8586
122 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 123Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil87 88
124 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 125Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
89 90
126 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 127Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
91 92
128 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 129Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
93 94
130 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 131Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
95 96
132 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 133Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
97 98
134 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 135Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
99
100
136 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 137Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
101
102
138 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 139Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
103 104
140 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 141Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
105 106
142 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 143Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
107 108
144 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 145Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
109 110
146 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 147Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
111 112
148 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 149Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
113 114
150 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 151Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
115 116
152 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 153Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
117 118
154 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 155Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
119 120
156 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 157Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
121
122
158 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 159Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
123
124
160 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 161Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
125 126
162 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 163Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
127 128
164 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 165Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
129
130
166 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 167Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
131 132
168 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 169Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
133 134
170 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 171Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
135 136
172 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 173Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
137 138
174 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 175Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
139 140
176 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 177Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
141 142
178 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 179Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
143 144
180 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 181Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
145 146
182 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 183Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
147 148
184 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 185Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
149 150
186 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 187Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
151
152
188 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 189Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
153 154
190 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 191Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
155 156
192 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 193Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
157
158
194 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 195Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
159 160
196 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 197Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
161 162
198 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 199Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
163 164
200 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 201Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
165 166
202 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 203Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
167
168
204 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 205Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
169
170
206 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 207Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
171
Catatan:
208 Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 209Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Catatan:
Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Gedung Mina Bahari III Lantai 10Jalan Medan Merdeka Timur No 16 Jakarta Pusat 10110
Telp/Fax: (021) 3522045, Surel: [email protected] resmi: http://kkji.kp3k.kkp.go.id