02.pk 01b pedoman tata cara pengadaan dan evaluasi penawaran pengadaan pekerjaan konstruksi...

Pedoman Tata Cara Pengadaan

dan Evaluasi Penawaran Pengadaan

Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi

Metode Satu Sampul dan Evaluasi

Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan

i

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 07/PRT/M/2011

TENTANG

STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

Menimbang

Mengingat

:

:

a. bahwa pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi di bidang pekerjaan umum yang memenuhi tata nilai pengadaan dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan infrastruktur yang berkualitas sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;

b. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu pengaturan mengenai tata cara pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang jelas dan komprehensif sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri;

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 157);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Nomor 64 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Nomor 95 Tahun 2010);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

ii

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum.

11. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 15/M-IND/PER/2/2011 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pemerintah.

2. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.

3. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah Satuan Kerja yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari dana anggaran pemerintah.

4. Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Kasatker adalah Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Barang.

5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

6. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh Menteri dan bersifat permanen.

7. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

8. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

9. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi.

10. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

11. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).

12. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

iii

13. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

14. Ahli Hukum Kontrak adalah seorang/pejabat ahli yang dapat memberikan pendapat terhadap Kontrak untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) dan/atau yang bersifat kompleks sebelum di tandatangani oleh para pihak.

15. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

16. Pejabat Eselon I atau Pimpinan Unit Kerja setara Eselon I adalah Sekretaris Jenderal/Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama/Sekretaris Daerah, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, dan Direktur Jenderal/Deputi.

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

(2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi lebih operasional dan efektif.

Pasal 3

Ruang lingkup berlakunya Peraturan Menteri ini adalah untuk:

(1) Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari anggaran pembangunan pemerintah (pusat/daerah).

(2) Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang dananya bersumber dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri.

Pasal 4

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi ketentuan sebagai berikut:

(1) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

(2) Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;

(3) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;

(4) Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;

(5) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;

(6) Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

(7) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan

(8) Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada

iv

siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

(9) Proses pelaksanaan pelelangan/seleksi harus segera dimulai setelah rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui DPR/DPRD sampai dengan penetapan pemenang, penandatanganan kontrak dilakukan setelah Dokumen Anggaran disahkan.

Pasal 5

Untuk pekerjaan konstruksi yang bernilai diatas Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) dan jasa konsultansi yang bernilai diatas Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) setelah Rencana Perkiraan Biaya yang disusun mendapat persetujuan dari Pejabat Eselon I.

Pasal 6

(1) Dalam rangka menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dilakukan berdasarkan metode pelaksanaan/kerja dan spesifikasi teknis dengan memperhatikan data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:

a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);

b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;

d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;

e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;

f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;

g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer’s estimate);

h. norma indeks yaitu tentang nilai harga terendah dan harga tertinggi dari suatu barang/jasa yang diterbitkan oleh instansi teknis terkait atau Pemerintah Daerah setempat; dan/atau

i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Dalam melakukan evaluasi penawaran harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, khusus untuk harga penawaran peserta lelang/seleksi di bawah 80% HPS wajib dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan meneliti dan menilai konsistensi rincian/uraian Analisa Harga Satuan Pekerjaan Utama terhadap syarat teknis/spesifikasi sehingga tidak terjadi penyimpangan yang mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja serta diyakini dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 7

Kontrak untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) dan/atau yang bersifat kompleks sebelum di tandatangani oleh para pihak, terlebih dahulu harus memperoleh pendapat Ahli Hukum Kontrak.

Pasal 8 (1) Ahli Hukum Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang ditunjuk untuk

memberikan pendapat hukum, harus berdasarkan persetujuan para pihak. (2) Dalam hal tidak diperoleh Ahli Hukum Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

v

maka pendapat hukum dapat diperoleh dari Tim Pendapat/Opini Hukum Kontrak.

Pasal 9

(1) Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi meliputi :

a. Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, terdiri atas : 1. Buku PK 01 A

Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan.

2. Buku PK 01 B

Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan.

3. Buku PK 02 A

Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Lump Sum.

4. Buku PK 02 B

Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Lump Sum.

5. Buku PK 03 A

Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan.

6. Buku PK 03 B

Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan.

7. Buku PK 04 A

Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan.

8. Buku PK 04 B

Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan.

9. Buku PK 05 A

Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi Metode Dua Tahap dan Evaluasi Sistem Nilai Kontrak Lump Sum.

10. Buku PK 05 B

Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Prakualifikasi Metode Dua Tahap dan Evaluasi Sistem Nilai Kontrak Lump Sum.

11. Buku PK 06 A

Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur (Ambang Batas) Kontrak Harga Satuan.

vi

12. Buku PK 06 B

Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur (Ambang Batas) Kontrak Harga Satuan.

13. Buku PK 07 A

Standar Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Konstruksi.

14. Buku PK 07 B

Pedoman Evaluasi Kualifikasi.

15. Buku PK 08

Pedoman Penyusunan Dokumen Pelelangan.

b. Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konsultansi, terdiri atas : 1. Buku JK 09 A

Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas Kontrak Harga Satuan.

2. Buku JK 09 B

Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dengan Kontrak Harga Satuan.

3. Buku JK 10 A

Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas Kontrak Lump Sum.

4. Buku JK 10 B

Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas Kontrak Lump Sum.

5. Buku JK 11 A

Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dan Biaya Kontrak Harga Satuan.

6. Buku JK 11 B

Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dan Biaya Kontrak Harga Satuan.

7. Buku JK 12 A

Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dan Biaya Kontrak Lump Sum.

8. Buku JK 12 B

Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dan Biaya Kontrak Lump Sum.

9. Buku JK 13 A

Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Pagu Anggaran Kontrak Harga Satuan.

10. Buku JK 13 B

Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Pagu Anggaran Kontrak Harga Satuan.

vii

11. Buku JK 14 A

Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Pagu Anggaran Kontrak Lump Sum.

12. Buku JK 14 B

Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Pagu Anggaran Kontrak Lump Sum.

13. Buku JK 15 A

Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Biaya Terendah Kontrak Harga Satuan.

14. Buku JK 15 B

Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Biaya Terendah Kontrak Harga Satuan.

15. Buku JK 16 A

Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Biaya Terendah Kontrak Lump Sum.

16. Buku JK 16 B

Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Biaya Terendah Kontrak Lump Sum.

17. Buku JK 17 A

Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Perseorangan.

18. Buku JK 17 B

Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi Perseorangan.

19. Buku JK 18 A

Standar Dokumen Kualifikasi Jasa Konsultansi.

20. Buku JK 18 B

Pedoman Evaluasi Kualifikasi Jasa Konsultansi.

21. Buku JK 19

Pedoman Penyusunan Dokumen Seleksi.

(2) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi di bidang pekerjaan umum dilaksanakan sesuai dengan Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

(3) Kontrak pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dapat menggunakan:

a. kontrak Lump Sum, Harga Satuan, Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan untuk pekerjaan tunggal atau terintegrasi.

b. kontrak Lump Sum Jasa Konsultansi didasarkan atas produk/keluaran (Output based) yang harus dihasilkan konsultan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja/TOR. Jenis pekerjaan pada kelompok ini yaitu feasibility study, design, study, evaluasi, kajian, telaah, pedoman, petunjuk, produk hukum, sertifikasi, dan lainnya.

Kontrak Harga Satuan Jasa Konsultansi didasarkan atas input (tenaga ahli dan biaya-biaya langsung terkait termasuk perjalanan dinas) yang harus disediakan konsultan (Input based) untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja/TOR. Jenis pekerjaan pada kelompok ini yaitu supervisi/pengawasan pekerjaan fisik, monitoring dan evaluasi, manajemen kontrak, survey, dan lainnya.

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NO : 07/PRT/M/2011

TENTANG

STANDAR DAN PEDOMAN

PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI

BUKU 01 B :

Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan

Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi


i

DAFTAR ISIDAFTAR ISIDAFTAR ISIDAFTAR ISI

BAB IBAB IBAB IBAB I KETENTUAN UMUMKETENTUAN UMUMKETENTUAN UMUMKETENTUAN UMUM ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 1111 A. PENGERTIAN ISTILAH ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 1111 B. TUJUAN .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3333 C. RUANG LINGKUP ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4444 BAB IIBAB IIBAB IIBAB II PENGUMUMAN, PENDAFTARAN, PEMBERIAN PENJELASAN, PENYAMPAIAN, PENGUMUMAN, PENDAFTARAN, PEMBERIAN PENJELASAN, PENYAMPAIAN, PENGUMUMAN, PENDAFTARAN, PEMBERIAN PENJELASAN, PENYAMPAIAN, PENGUMUMAN, PENDAFTARAN, PEMBERIAN PENJELASAN, PENYAMPAIAN,

PEMBUKAAN, DAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARANPEMBUKAAN, DAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARANPEMBUKAAN, DAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARANPEMBUKAAN, DAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN .................................................................................................................................................................................................... 5555 A. PENGUMUMAN PASCAKUALIFIKASI ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 5555 B. PENDAFTARAN DAN PENGAMBILAN DOKUMEN PENGADAAN ............................................................................................................................................................................................ 6666 C. PEMBERIAN PENJELASAN .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6666 D. PENYAMPAIAN/PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN .................................................................................................................................................................................................................................... 8888 E. PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 10101010 F. EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 11111111 G. PEMBUATAN BERITA ACARA HASIL PELELANGAN ............................................................................................................................................................................................................................................................................ 23232323 BAB IIIBAB IIIBAB IIIBAB III PENETAPAN, PENGUMUMAN, SANGPENETAPAN, PENGUMUMAN, SANGPENETAPAN, PENGUMUMAN, SANGPENETAPAN, PENGUMUMAN, SANGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDINGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDINGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDINGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDING ............................................................ 24242424 A. PENETAPAN PEMENANG LELANG ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 24242424 B. PENGUMUMAN PEMENANG LELANG ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 25252525 C. SANGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDING ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 25252525 BAB IVBAB IVBAB IVBAB IV PELELANGAN GAGAL DAN TINDAK LANJUT PELELANGAN GAGALPELELANGAN GAGAL DAN TINDAK LANJUT PELELANGAN GAGALPELELANGAN GAGAL DAN TINDAK LANJUT PELELANGAN GAGALPELELANGAN GAGAL DAN TINDAK LANJUT PELELANGAN GAGAL ............................................................................................................................ 27272727 A. PELELANGAN GAGAL .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 27272727 B. TINDAK LANJUT PELELANGAN GAGAL .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 28282828 BAB VBAB VBAB VBAB V LAIN LAIN LAIN LAIN ---- LAINLAINLAINLAIN ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 31313131 CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASANCONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASANCONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASANCONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASAN ........................................................................................................................................................................................................................................ 33333333 CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN LELANGCONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN LELANGCONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN LELANGCONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN LELANG ................................................................................................................................................................ 35353535 CONTOH FORMAT BERITA ACARA HASIL PELELANGANCONTOH FORMAT BERITA ACARA HASIL PELELANGANCONTOH FORMAT BERITA ACARA HASIL PELELANGANCONTOH FORMAT BERITA ACARA HASIL PELELANGAN ............................................................................................................................................................................................................................................................................ 37373737

1

BAB IBAB IBAB IBAB I KETENTUAN UMUMKETENTUAN UMUMKETENTUAN UMUMKETENTUAN UMUM

A.A.A.A. PENGERTIAN ISTILAHPENGERTIAN ISTILAHPENGERTIAN ISTILAHPENGERTIAN ISTILAH

Dalam Pedoman Tata Cara Pengadaan Dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan ini yang dimaksud dengan :

1. Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

2. Pengguna AnggaranPengguna AnggaranPengguna AnggaranPengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PAPAPAPA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pemerintah.

3. Kuasa Pengguna AnggaranKuasa Pengguna AnggaranKuasa Pengguna AnggaranKuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.

4. Pejabat Pembuat KomitmenPejabat Pembuat KomitmenPejabat Pembuat KomitmenPejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPKPPKPPKPPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.

5. Panitia/Pejabat Penerima Hasil PekerjaanPanitia/Pejabat Penerima Hasil PekerjaanPanitia/Pejabat Penerima Hasil PekerjaanPanitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

6. Aparat Pengawas Intern PemerintahAparat Pengawas Intern PemerintahAparat Pengawas Intern PemerintahAparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada Institusi lain yang selanjutnya disebut APIPAPIPAPIPAPIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

7. PenyediaPenyediaPenyediaPenyedia adalah badan usaha yang menyediakan/melaksanakan Pekerjaan Konstruksi.

8. SubpenyediaSubpenyediaSubpenyediaSubpenyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).

9. KeKeKeKemitraan/KSOmitraan/KSOmitraan/KSOmitraan/KSO adalah kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.

10. Surat JaminanSurat JaminanSurat JaminanSurat Jaminan yang selanjutnya disebut JaminanJaminanJaminanJaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh penyedia kepada PPK/Pokja ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia.

11. Kontrak Pengadaan Barang/JasaKontrak Pengadaan Barang/JasaKontrak Pengadaan Barang/JasaKontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut KontrakKontrakKontrakKontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.

2

12. Nilai Kontrak Nilai Kontrak Nilai Kontrak Nilai Kontrak adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.

13. HariHariHariHari adalah hari kalender untuk pelaksanaan kontrak dan jaminan-jaminan, sedangkan hari kerja untuk pelaksanaan proses pemilihan.

14. Direksi lapangan Direksi lapangan Direksi lapangan Direksi lapangan adalah tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh PPK, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.

15. Direksi teknisDireksi teknisDireksi teknisDireksi teknis adalah tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh PPK untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

16. Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran) Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran) Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran) Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran) adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.

17. HargaHargaHargaHarga Perkiraan Sendiri (HPS)Perkiraan Sendiri (HPS)Perkiraan Sendiri (HPS)Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.

18. PekerjaanPekerjaanPekerjaanPekerjaan utamautamautamautama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

19. HargaHargaHargaHarga Satuan Pekerjaan (HSP)Satuan Pekerjaan (HSP)Satuan Pekerjaan (HSP)Satuan Pekerjaan (HSP) adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu;

20. Analisa Teknis Analisa Teknis Analisa Teknis Analisa Teknis Satuan PekerjaanSatuan PekerjaanSatuan PekerjaanSatuan Pekerjaan adalah uraian perhitungan kebutuhan per satuan tenaga kerja bahan dan peralatan untuk mendapatkan satu satuan jenis pekerjaan tertentu.

21. Analisa Analisa Analisa Analisa Harga Satuan Pekerjaan Harga Satuan Pekerjaan Harga Satuan Pekerjaan Harga Satuan Pekerjaan adalah uraian perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan dan peralatan untuk mendapatkan harga satu satuan jenis pekerjaan tertentu.

22. MetodaMetodaMetodaMetoda pelaksanaan pekerjaanpelaksanaan pekerjaanpelaksanaan pekerjaanpelaksanaan pekerjaan adalah metode/cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistimatis dari awal sampai akhir dan dapat dipertanggung jawabkan secara teknis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar.

23. JadwalJadwalJadwalJadwal waktu pelaksanaanwaktu pelaksanaanwaktu pelaksanaanwaktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.

24. Personil intiPersonil intiPersonil intiPersonil inti adalah tenaga yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.

3

25. BagBagBagBagian pekerjaan yang disubkontrakian pekerjaan yang disubkontrakian pekerjaan yang disubkontrakian pekerjaan yang disubkontrakanananan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.

26. Tanggal mulai kerjaTanggal mulai kerjaTanggal mulai kerjaTanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh PPK.

27. Tanggal penyelesaian pekerjaanTanggal penyelesaian pekerjaanTanggal penyelesaian pekerjaanTanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.

28. Masa KontrakMasa KontrakMasa KontrakMasa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir.

29. Masa pemeliharaanMasa pemeliharaanMasa pemeliharaanMasa pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.

30. Kegagalan KonstruksiKegagalan KonstruksiKegagalan KonstruksiKegagalan Konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna atau penyedia dalam periode pelaksanaan kontrak.

31. Kegagalan BangunanKegagalan BangunanKegagalan BangunanKegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakan oleh penyedia kepada PPK dan terlebih dahulu diperiksa serta diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum.

B.B.B.B. TUJUAN TUJUAN TUJUAN TUJUAN

Pedoman Tata Cara Pengadaan Dan Evaluasi Penawaran Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan ini disusun dengan tujuan :

1. Sebagai pedoman Kelompok Kerja (Pokja) ULP dalam melaksanakan evaluasi penawaran;

2. Untuk mendapatkan penyedia yang diyakini mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik, dengan harga penawaran yang paling menguntungkan negara;

3. Agar pelaksanaan pengadaan dilakukan secara efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

4

C.C.C.C. RUANG LINGKUPRUANG LINGKUPRUANG LINGKUPRUANG LINGKUP

Pedoman Tata Cara Pengadaan Dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan ini digunakan untuk pelaksanaan pelelangan dan evaluasi penawaran mencakup :

1. Pengadaan pekerjaan konstruksi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari anggaran pembangunan pemerintah (pusat/daerah).

2. Pengadaan pekerjaan konstruksi yang dananya bersumber dari pemerintah mencakup pengadaan pekerjaan konstruksi yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri.

5

BAB IIBAB IIBAB IIBAB II

PENGUMUMAN, PENDAFTARAN, PEMBERIAN PENJELASAN, PENGUMUMAN, PENDAFTARAN, PEMBERIAN PENJELASAN, PENGUMUMAN, PENDAFTARAN, PEMBERIAN PENJELASAN, PENGUMUMAN, PENDAFTARAN, PEMBERIAN PENJELASAN, PENYAMPAIAN, PEMBUKAAN, DAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARANPENYAMPAIAN, PEMBUKAAN, DAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARANPENYAMPAIAN, PEMBUKAAN, DAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARANPENYAMPAIAN, PEMBUKAAN, DAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN

Pokja ULP melakukan penelitian/pemeriksaan terhadap proses pemilihan dengan tahapan sebagai berikut :

A. Pengumuman Pascakualifikasi

B. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan

C. Pemberian Penjelasan

D. Penyampaian Dokumen Penawaran

E. Pembukaan Dokumen Penawaran

F. Evaluasi Dokumen Penawaran

1. Koreksi Aritmatik

2. Evaluasi Administrasi

3. Evaluasi Teknis

4. Evaluasi Harga

G. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan

A.A.A.A. PENGUMUMAN PASCAKUALIFIKASIPENGUMUMAN PASCAKUALIFIKASIPENGUMUMAN PASCAKUALIFIKASIPENGUMUMAN PASCAKUALIFIKASI

1. ULP mengumumkan Pelelangan Umum Pascakualifikasi melalui website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE atau jika diperlukan melalui media cetak dan/atau elektronik paling kurang 7 (tujuh) hari kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi paling sedikit memuat :

a) nama dan alamat Pokja ULP yang akan mengadakan pelelangan;

b) uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;

c) nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

d) syarat-syarat peserta pelelangan; dan

e) tempat, tanggal, hari dan waktu untuk mengambil Dokumen Pengadaan;

3. Dalam pengumuman DILARANGDILARANGDILARANGDILARANG mencantumkan persyaratan :

a) peserta harus berasal dari provinsi/kabupaten/kota tempat lokasi pelelangan;

b) pendaftaran harus dilakukan oleh:

1) direktur utama/pimpinan perusahaan;

2) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya;

3) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau

4) pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.

6

c) pendaftaran harus membawa asli dan/atau rekaman/fotocopy/legalisir Akta Pendirian, Izin Usaha, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), kontrak kerja sejenis, Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan/atau dokumen-dokumen lain yang sejenis;

d) persyaratan lainnya yang sifatnya diskriminatif; dan

e) persyaratan selain yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 kecuali diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

4. Apabila dari hasil identifikasi ternyata tidak ada penyedia dalam negeri yang mampu mengerjakan, maka Pelelangan Umum diumumkan di website komunitas internasional (seperti www.dgmarket.com, www.undp.org dan lain-lain) serta diberitahukan kepada penyedia yang diyakini mampu mengerjakan.

B.B.B.B. PENDAFTARAN DAN PENGAMBILAN DOKUMEN PENGADAANPENDAFTARAN DAN PENGAMBILAN DOKUMEN PENGADAANPENDAFTARAN DAN PENGAMBILAN DOKUMEN PENGADAANPENDAFTARAN DAN PENGAMBILAN DOKUMEN PENGADAAN

1. Peserta melakukan pendaftaran, dengan cara :

a. pendaftaran langsung; atau

b. pendaftaran tidak langsung, yaitu melalui :

1) faksimili;

2) e-mail; atau

3) pos/jasa pengiriman.

2. Peserta dapat mengambil Dokumen Pengadaan sesuai hari, tanggal, waktu dan tempat pengambilan yang ditentukan dalam pengumuman.

3. Semua peserta wajib melakukan pendaftaran sebelum mengambil Dokumen Pengadaan.

4. Pada tahap pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan, Pokja ULP:

a. mencatat nama pendaftar, nama dan alamat perusahaan serta nomor telepon, nomor faksimili dan/atau alamat e-mail pihak yang dapat dihubungi, untuk keperluan korespondensi;

b. memberikan Dokumen Pengadaan dalam bentuk file (softcopy) dan/atau cetakan (hardcopy); dan

c. dapat mengunggah (upload) Dokumen Pengadaan melalui website K/L/D/I yang dapat diunduh (download) oleh peserta.

5. Pokja ULP dilarang memungut biaya apapun dari peserta.

6. Apabila yang mendaftar adalah orang yang ditugaskan oleh direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang, pendaftar melampirkan surat tugas dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang dan kartu pengenal.

7. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam pendaftaran dan pengambilan dokumen.

C.C.C.C. PEMBERIAN PENJELASANPEMBERIAN PENJELASANPEMBERIAN PENJELASANPEMBERIAN PENJELASAN

1. Pemberian penjelasan dilakukan di tempat dan pada waktu yang ditentukan, serta dihadiri oleh para peserta yang terdaftar.

2. Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.

7

3. Perwakilan peserta yang hadir pada saat pemberian penjelasan menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada Pokja ULP.

4. Dalam pemberian penjelasan, harus dijelaskan kepada peserta mengenai :

a. metode pemilihan;

b. cara penyampaian Dokumen Penawaran;

c. kelengkapan yang harus dilampirkan bersama Dokumen Penawaran;

d. pembukaan Dokumen Penawaran;

e. metode evaluasi;

f. hal-hal yang menggugurkan penawaran;

g. jenis kontrak yang akan digunakan;

h. ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri;

i. ketentuan tentang penyesuaian harga;

j. risiko K3 yang mungkin timbul akibat pekerjaan termasuk kondisi dan bahaya (apabila diperlukan);

k. ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;

l. besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan; dan

m. Dokumen lain yang dipersyaratkan seperti Pra Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (Pra RK3K), tingkat risiko pekerjaan (tinggi, sedang, kecil), dan barang yang diimpor (apabila ada), Analisa Teknis Satuan Pekerjaan, dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan.

5. Apabila dipandang perlu, Pokja ULP dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan.

6. Pemberian penjelasan mengenai isi Dokumen Pengadaan, pertanyaan dari peserta, jawaban dari Pokja ULP, perubahan substansi dokumen, hasil peninjauan lapangan, serta keterangan lainnya harus dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang ditandatangani oleh anggota pokja ULP dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.

7. Apabila tidak ada satupun peserta yang hadir atau yang bersedia menandatangani BAPP, maka BAPP cukup ditandatangani oleh anggota pokja ULP yang hadir.

8. Apabila dalam BAPP sebagaimana dimaksud pada angka 6 terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pokja ULP menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.

9. Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, gambar dan/atau nilai total HPS, harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan.

10. Apabila PPK tidak sependapat dengan usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 9, maka ULP menyampaikan keberatan PPK kepada KPA untuk diputuskan dan :

a. apabila KPA sependapat dengan PPK, tidak dilakukan perubahan; atau

8

b. apabila KPA sependapat dengan Pokja ULP, KPA memutuskan perubahan dan bersifat final, serta memerintahkan Pokja ULP untuk membuat dan mengesahkan Adendum Dokumen Pengadaan.

11. Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pengadaan awal.

12. Dalam Adendum Dokumen Pengadaan, Pokja ULP dapat memberikan tambahan waktu pemasukan Dokumen Penawaran.

13. Pokja ULP memberitahukan kepada semua peserta untuk mengambil salinan Adendum Dokumen Pengadaan.

14. Pokja ULP diwajibkan untuk menyediakan salinan BAPP dan Adendum Dokumen Pengadaan (apabila ada) dan dapat mengunggah (upload) dokumen tersebut melalui website K/L/D/I yang dapat diunduh (download) oleh peserta.

D.D.D.D. PENYAMPAIANPENYAMPAIANPENYAMPAIANPENYAMPAIAN/PEMASUKAN/PEMASUKAN/PEMASUKAN/PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN DOKUMEN PENAWARAN DOKUMEN PENAWARAN DOKUMEN PENAWARAN

1. Metode penyampaian/pemasukan dan tata cara pembukaan Dokumen Penawaran harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan.

2. Dokumen Penawaran meliputi :

a. surat penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan mencantumkan harga penawaran;

b. Jaminan Penawaran asli;

c. rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga);

d. surat kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan);

e. surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila ada);

f. dokumen penawaran teknis;

g. formulir rekapitulasi perhitungan TKDN;

h. dokumen isian kualifikasi; dan

i. dokumen lain yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan seperti Formulir Pra RK3K, daftar barang yang diimpor (apabila ada), Analisa Teknis Satuan Pekerjaan, dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan.

3. Dokumen Penawaran disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap, yang terdiri dari: dokumen asli 1 (satu) ditandai “ASLI” dan rekamannya 1 (satu) ditandai “REKAMAN”.

4. Dokumen Penawaran dimasukkan dalam sampul dan ditulis “Dokumen Penawaran” dan ditulis nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta, serta ditujukan kepada Pokja ULP dengan alamat yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan.

5. Peserta menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Pokja ULP sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, dan Pokja ULP memasukkan ke dalam kotak/tempat pemasukan.

9

6. Peserta dapat menyampaikan Dokumen Penawaran melalui pos/jasa pengiriman dengan ketentuan sudah diterima Pokja ULP sebelum batas akhir pemasukan penawaran serta segala risiko keterlambatan dan kerusakan menjadi risiko peserta.

7. Dalam hal Dokumen Penawaran disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, maka sampul penutup dimasukkan ke dalam sampul luar yang mencantumkan nama paket pekerjaan dan alamat Pokja ULP.

8. Untuk Dokumen Penawaran yang diterima melalui pos/jasa pengiriman :

a. Pokja ULP mencatat waktu dan tanggal pemasukan penawaran pada sampul luar dan memasukkan ke dalam kotak/tempat pemasukan; dan

b. apabila terlambat diterima, Pokja ULP membuka sampul luar untuk mengetahui alamat peserta. Pokja ULP segera memberitahukan kepada peserta yang bersangkutan untuk mengambil kembali seluruh Dokumen Penawaran. Pengembalian Dokumen Penawaran disertai dengan bukti serah terima.

9. Peserta boleh menarik, mengganti, mengubah dan menambah dokumen penawarannya, sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran.

10. Penarikan, penggantian, pengubahan, atau penambahan Dokumen Penawaran harus disampaikan secara tertulis dan disampul serta diberikan tanda dengan penambahan pencantuman kata “PENARIKAN”, “PENGGANTIAN”, “PENGUBAHAN” atau ”PENAMBAHAN”, sesuai dengan isi sampul tanpa mengambil Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan sebelumnya.

11. Penawaran harus disampaikan kepada dan harus sudah diterima oleh Pokja ULP paling lambat di tempat dan pada waktu sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

12. Setiap penawaran yang disampaikan dan diterima oleh Pokja ULP setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran akan ditolak dan dikembalikan kepada peserta yang bersangkutan dalam keadaan tertutup (sampul tidak dibuka) disertai dengan bukti serah terima.

13. Terhadap penawaran terlambat yang disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, Pokja ULP membuka sampul luar untuk mengetahui nama dan alamat peserta, serta memberitahukan kepada peserta yang bersangkutan untuk mengambil kembali penawaran tersebut disertai dengan bukti serah terima.

14. Pokja ULP membuat daftar peserta yang memasukkan penawaran.

15. Pokja ULP membuat tanda terima Dokumen Penawaran.

16. Pokja ULP menolak semua dan/atau sebagian tambahan Dokumen Penawaran yang masuk setelah batas akhir pemasukan penawaran.

17. Pada batas akhir pemasukan penawaran, salah satu anggota pokja ULP menutup pemasukan penawaran dengan mencoret tepat di bawah daftar peserta terakhir serta membubuhkan tanda tangan.

18. Segera setelah batas akhir pemasukan penawaran, Pokja ULP menyatakan kepada peserta bahwa saat pemasukan penawaran telah ditutup sesuai waktunya, menolak Dokumen Penawaran yang terlambat dan/atau sebagian tambahan Dokumen Penawaran, serta membuka Dokumen Penawaran yang masuk.

10

19. Tidak diperkenankan mengubah tempat dan waktu batas akhir pemasukan penawaran kecuali keadaan kahar. Apabila terpaksa dilakukan perubahan tempat dan waktu penutupan pemasukan penawaran maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan dan disampaikan kepada seluruh peserta.

E.E.E.E. PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN

1. Dokumen Penawaran dibuka di hadapan peserta pada waktu dan tempat sesuai ketentuan dalam Dokumen Pengadaan.

2. Ketidakhadiran peserta pada saat pembukaan Dokumen Penawaran tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.

3. Perwakilan peserta yang hadir pada saat pembukaan Dokumen Penawaran menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada Pokja ULP.

4. Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan pada hari yang sama segera setelah batas akhir pemasukan penawaran, yang dihadiri paling kurang 2 (dua) peserta sebagai saksi.

5. Apabila tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu) peserta sebagai saksi, maka Pokja ULP menunda pembukaan Dokumen Penawaran selama 2 (dua) jam.

6. Apabila setelah ditunda selama 2 (dua) jam, hanya ada 1 (satu) atau tidak ada peserta sebagai saksi, maka pembukaan Dokumen Penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan di luar Pokja ULP yang ditunjuk oleh Pokja ULP.

7. Pokja ULP membuka kotak/tempat pemasukan Dokumen Penawaran dihadapan para peserta.

8. Pokja ULP meneliti isi kotak/tempat pemasukan Dokumen Penawaran dan menghitung jumlah Dokumen Penawaran yang masuk dihadapan peserta.

9. Jika penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka pelelangan dinyatakan gagal.

10. Dokumen Penawaran dengan sampul bertanda “PENARIKAN”, “PENGGANTIAN”, “PENGUBAHAN” atau ”PENAMBAHAN”, harus dibuka dan dibaca terlebih dahulu.

11. Dokumen Penawaran yang telah masuk tidak dibuka apabila dokumen dimaksud telah disusuli dokumen dengan sampul bertanda “PENARIKAN”.

12. Pokja ULP membuka sampul Dokumen Penawaran di hadapan peserta, kemudian dokumen penawaran tersebut dijadikan lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran.

13. Pokja ULP memeriksa dan menunjukkan dihadapan peserta mengenai kelengkapan Dokumen Penawaran yang terdiri dari :

a. surat penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan mencantumkan harga penawaran;

b. Jaminan Penawaran asli;

c. rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga);

d. surat kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan kepada penerima

11

kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan);

e. surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila ada);

f. dokumen penawaran teknis;

g. formulir rekapitulasi perhitungan TKDN;

h. dokumen isian kualifikasi; dan

i. dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan seperti Formulir Pra RK3K, daftar barang yang diimpor (apabila ada), Analisa Teknis Satuan Pekerjaan, dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan.

14. Pokja ULP tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran kecuali untuk yang terlambat memasukkan penawaran.

15. Salah satu anggota Pokja ULP bersama 1 (satu) orang saksi memaraf Dokumen Penawaran asli yang bukan miliknya antara lain pada bagian surat penawaran dan daftar kuantitas dan harga.

16. Pokja ULP segera membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran yang paling sedikit memuat :

a. jumlah Dokumen Penawaran yang masuk;

b. jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan tidak lengkap;

c. kelainan-kelainan yang dijumpai dalam Dokumen Penawaran (apabila ada);

d. keterangan lain yang dianggap perlu;

e. tanggal pembuatan Berita Acara; dan

f. tanda tangan anggota pokja ULP dan wakil peserta yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh Pokja ULP apabila tidak ada saksi dari peserta.

17. Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas dalam Berita Acara.

18. Setelah dibacakan dengan jelas, Berita Acara ditandatangani oleh anggota Pokja ULP yang hadir dan 2 (dua) orang saksi.

19. Berita acara dilampiri Dokumen Penawaran.

20. Salinan berita acara dibagikan kepada peserta yang hadir tanpa dilampiri Dokumen Penawaran dan Pokja ULP dapat mengunggah salinan tersebut melalui website K/L/D/I yang dapat diunduh oleh peserta.

F.F.F.F. EVALUASI DEVALUASI DEVALUASI DEVALUASI DOKUMEN OKUMEN OKUMEN OKUMEN PENAWARANPENAWARANPENAWARANPENAWARAN

1.1.1.1. KETENTUAN UMUMKETENTUAN UMUMKETENTUAN UMUMKETENTUAN UMUM

Dalam melakukan evaluasi penawaran perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Informasi yang berhubungan dengan evaluasi, penelitian, klarifikasi, konfirmasi, dan usulan calon pemenang tidak boleh diberitahukan kepada peserta, atau orang lain yang tidak berkepentingan sampai keputusan pemenang diumumkan.

b. Evaluasi terhadap data administrasi, teknis, dan harga hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi.

c. Pokja ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah

12

isi Dokumen Pengadaan;

d. Pokja ULP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;

e. penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan antara lain disampaikan oleh penawar yang berhak, pada waktu yang telah ditentukan, untuk paket pekerjaan yang dilelangkan, memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan meliputi syarat administrasi, syarat teknis dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan harga yang wajar dapat dipertanggung jawabkan tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;

f. Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:

1) penyimpangan dari Dokumen Pengadaan ini yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau

2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat.

g. Para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja ULP selama proses evaluasi;

h. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, Pokja ULP dan/atau PPK termasuk penyalahgunaan wewenang, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka :

1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;

2) anggota Pokja ULP dan/atau PPK yang terlibat persekongkolan diganti, dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana;

3) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan

4) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 3), maka pelelangan dinyatakan gagal.

i. Setiap usaha peserta lelang untuk mencampuri proses evaluasi dokumen penawaran atau keputusan pemenang akan mengakibatkan ditolaknya penawaran yang bersangkutan.

j. Untuk menunjang penelitian dan evaluasi dokumen penawaran, pokja ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang tidak jelas dalam dokumen penawaran. Peserta harus memberikan tanggapan atas klarifikasi. Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi dan harga penawaran. Klarifikasi dan tanggapan atas klarifikasi harus dilakukan secara tertulis.

k. Terhadap hal-hal yang diragukan berkaitan dengan dokumen penawaran, Pokja ULP dapat melakukan konfirmasi kebenarannya termasuk peninjauan lapangan kepada pihak-pihak/instansi terkait.

2.2.2.2. KOREKSI ARIKOREKSI ARIKOREKSI ARIKOREKSI ARITMATIK TMATIK TMATIK TMATIK

a. Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan:

13

1) volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan;

2) apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah; dan

3) jenis pekerjaan :

a) yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong.

b) tidak ditawarkan atau menawarkan di bawah spesifikasi yang ditentukan, maka dilakukan klarifikasi, apabila hasil klarifikasi menunjukkan jenis pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan utama (major item) dan penyimpangan yang bersifat penting/pokok yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan maka dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan penawaran tidak dilakukan evaluasi lebih lanjut.

b. Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula.

c. Total harga penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total HPS dinyatakan gugur.

d. Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Pokja ULP menyusun urutan dimulai dari penawaran terendah.

e. Hasil koreksi aritmatik diumumkan melalui website K/L/D/I.

f. Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugur dilakukan oleh Pokja ULP untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dari penawaran terendah setelah koreksi aritmatik.

g. Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar harga kurang (di bawah) dari HPS maka proses lelang tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran.

3.3.3.3. EVALUASI ADMINISTRASI EVALUASI ADMINISTRASI EVALUASI ADMINISTRASI EVALUASI ADMINISTRASI

a. evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi.

b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:

1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pengadaan ini dipenuhi/dilengkapi :

a) surat penawaran;

b) Jaminan Penawaran asli;

c) Rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga);

d) surat kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan);

e) surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila ada);

14

f) dokumen penawaran teknis:

(1) metode pelaksanaan;

(2) jadwal waktu pelaksanaan;

(3) jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan;

(4) spesifikasi teknis (apabila mengajukan spesifikasi yang berbedadari yang ditetapkan);

(5) daftar personil inti yang akan ditempatkan secara penuh;

(6) Daftar bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan;

g) formulir rekapitulasi perhitungan TKDN (khusus untuk peserta yangtidak menyampaikan formulir TKDN, penawarannya tidakdigugurkan; dan nilai TKDNnya dianggap nol).

h) dokumen lainnya seperti Formulir Pra RK3K, daftar barang yangdiimpor (apabila ada), Analisa Teknis Satuan Pekerjaan, dan AnalisaHarga Satuan Pekerjaan.

2) surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a) ditandatangani oleh :

(1) direktur utama/pimpinan perusahaan;

(2) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yangnama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atauperubahannya;

(3) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yangdibuktikan dengan dokumen otentik; atau

(4) pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakiliperusahaan yang bekerja sama.

b) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktusebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan, denganketentuan :

(1) apabila ada perbedaan nilai penulisan antara angka dan hurufmaka yang diakui adalah tulisan huruf;

(2) apabila nilai yang tertulis dalam angka jelas sedangkan nilaidalam huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai yangtertulis dalam angka; atau

(3) apabila nilai dalam angka dan nilai yang tertulis dalam huruftidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur.

c) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihijangka waktu sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan,dengan ketentuan :

(1) apabila ada perbedaan nilai penulisan antara angka dan hurufmaka yang diakui adalah tulisan huruf;

(2) apabila nilai yang tertulis dalam angka jelas sedangkan nilaidalam huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai yangtertulis dalam angka; atau

(3) apabila nilai dalam angka dan nilai yang tertulis dalam huruftidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur.

d) bertanggal;

15

3) Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a) diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atauperusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian(suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

b) Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukanpenawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari waktusebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan;

c) nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam JaminanPenawaran;

d) besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai sebagaimanatercantum dalam Dokumen Pengadaan;

e) besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka danhuruf;

f) nama Pokja ULP yang menerima Jaminan Penawaran sama dengannama Pokja ULP yang mengadakan pelelangan;

g) paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yangdilelangkan;

h) Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat(unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14(empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dariPokja ULP diterima oleh Penerbit Jaminan;

i) Jaminan Penawaran atas nama perusahaan kemitraan (Kerja SamaOperasi/KSO) harus ditulis atas nama perusahaan kemitraan/KSO;

j) substansi jaminan memenuhi syarat dan keabsahan/keaslian JaminanPenawaran telah dikonfirmasi dan diklarifikasi secara tertulis olehPokja ULP kepada penerbit jaminan;

4) surat kuasa :

a) Harus ditandatangani direktur utama/pimpinan perusahaan;

b) Nama penerima kuasa harus tercantum dalam akte pendirian atauperubahannya

c) Dalam hal kemitraan, surat kuasa ditandatangani oleh anggotakemitraan yang diwakili menurut perjanjian kerja sama.

c. Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi secara tertulis terhadap hal-hal yangkurang jelas dan meragukan namun tidak boleh mengubah substansi;

d. peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasiteknis;

e. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratanadministrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis;

f. apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, makapelelangan dinyatakan gagal.

4. EVALUASI TEKNIS

a. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan;

b. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan :

1) Pokja ULP menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan

16

membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantumdalam Dokumen Pengadaan;

2) penilaian persyaratan teknis minimal dilakukan terhadap :

a) metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan layak, realistik dandapat dilaksanakan untuk penyelesaian pekerjaan berdasarkan sumberdaya yang dimiliki, serta diyakini menggambarkan penguasaan dalampenyelesaian pekerjaan termasuk pengendalian terhadap risiko K3.Metoda pelaksanaan dilengkapi metode kerja untuk jenis-jenispekerjaan utama dan pekerjaan penunjang atau pekerjaan sementarayang ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan dan diyakinimenggambarkan penguasaan penawar untuk melaksanakan pekerjaan,misalnya :(1) Pembuatan saluran pengelak (diversion channel);

(2) Pengeringan tempat pekerjaan (dewatering/unwatering) yang berat;

(3) Pembuatan konstruksi pengaman (protection construction);

(4) Pengaturan lalu lintas (traffic management).

Yang diteliti dalam evaluasi metoda pelaksanaan adalah tahapan dancara pelaksanaan yang menggambarkan pelaksanaan pekerjaan dariawal sampai dengan akhir dan dapat dipertanggung jawabkan secarateknis .

b) jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampauibatas waktu sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan;

c) jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yangdisediakan untuk menghasilkan produksi alat yang dibutuhkan sesuaidengan yang dibutuhkan sebagaimana tercantum dalam DokumenPengadaan;Dalam hal jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimalberbeda dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan harusdibandingkan produktifitasnya.

d) spesifikasi teknis memenuhi persyaratan; bagi penawar yangmenyampaikan spesifikasi teknis yang berbeda dari yang ditetapkandalam Dokumen Pengadaan maka spesifikasi teknis tidak boleh kurangdari yang disyaratkan, dan bagi penawar yang tidak menyampaikanperubahan spesifikasi teknis dianggap sama dengan spesifikasi teknisyang dipersyaratkan.

e) personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai denganpersyaratan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan sertaposisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai denganorganisasi pelaksanaan yang diajukan;

f) bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai denganpersyaratan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan;

g) Pra RK3K memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja yangakan dilakukan pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Apabilaterdapat hal yang meragukan dapat dilakukan klarifikasi untukmenegaskan bahwa K3 akan dilaksanakan, tidak dapat menggugurkanteknis berdasarkan Pra RK3K.

17

Catatan :Apabila dalam evaluasi menggunakan ambang batas minimal maka evaluasiteknis dilakukan dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis(perolehan nilai) yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.Penawaran dinyatakan lulus teknis apabila masing-masing unsur maupun nilaitotal keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal sebagaimanatercantum dalam Dokumen Pengadaan. Pembobotan dilakukan sebagai berikut:

“Ambang batas : ..................

unsur teknis yang dinilai :

(1) metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan menggambarkanpenguasaan dalam penyelesaian pekerjaan, bobot max…%, min…%;

(2) jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampauibatas waktu, bobot max…%, min…%;

(3) jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan,bobot max…%, min…%;

(4) spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam DokumenPengadaan ini, bobot max…%, min…%;

(5) personil inti yang akan ditempatkan secara penuh serta posisinya dalammanajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaanyang diajukan, bobot max…%, min…%;

(6) bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan, bobot max…%, min…%;

(7) Pra RK3K memenuhi persyaratan, max…%, min…%.

Catatan: angka (4) digunakan apabila mengajukan spesifikasi yang berbeda dariyang ditetapkan.”

3) Untuk menilai konsistensi dan kewajaran antara metode pelaksanaan,jadwal waktu pelaksanaan, penggunaan peralatan dan bahan(material konstruksi), tenaga kerja, maupun pencapaian produktivitas danspesifikasi teknis, Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi dengan menilairincian/uraian Analisa Teknis Satuan Pekerjaan untuk pekerjaan utamameliputi komponen tenaga kerja, peralatan, dan bahan(material konstruksi) terhadap jenis pekerjaan yang perlu dinilaikonsistensinya. Selanjutnya meneliti dan melakukan analisis terhadapuraian analisa teknis satuan pekerjaan tersebut antara lain:

a) komposisi bahan (material konstruksi) untuk memperoleh suatu produkkonstruksi yang memenuhi syarat teknis (misal komposisi untukmencapai pemenuhan spesifikasi dan kualitas beton K ...., makadiperlukan semen/PC .... Kg, pasir ..... m3, agregat .... m3, dst.).

b) Analisa penggunaan peralatan yang meliputi komposisi, kapasitasproduk, bahan penunjang untuk menghasilkan konstruksi yangmemenuhi syarat teknis (misal pemadatan tanah diperlukan peralatanjenis ......, kapasitas ......, komposisi ...... dan jumlah ...... untukmengetahui produktifitas yang dihasilkan diperhitungkan terhadapwaktu pelaksanaan serta metode kerja yang ditunjukkan berkaitandengan konsistensi metode pelaksanaan)

Apabila dinilai tidak konsisten dan/atau tidak wajar maka penawarantidak memenuhi syarat dan dalam evaluasi penawaran harus dinyatakangugur teknis.

18

4) Pokja ULP dapat meminta uji mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alattertentu sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan;Misalnya Excavator kondisi baik, terawat, dapat dioperasikan.

5) apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas ataumeragukan, Pokja ULP melakukan klarifikasi dan konfirmasi denganpeserta. Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubahsubstansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;

c. peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan ke tahap evaluasiharga;

d. apabila peserta yang lulus evaluasi teknis kurang dari 3 (tiga), maka evaluasitetap dilanjutkan dengan evaluasi harga;

e. apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka pelelangandinyatakan gagal.

Catatan :Peralatan dan personil yang disampaikan dalam penawaran hanya untuk 1 (satu) paketpekerjaan yang dilelangkan, apabila penawar mengikuti beberapa paket pekerjaanmaka peralatan dan personil untuk paket pekerjaan lain harus dari peralatan danpersonil yang berbeda.

5. EVALUASI HARGA

a. Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting,dengan ketentuan :

1) penawaran terkoreksi dibandingkan terhadap nilai total HPS :

a) apabila penawaran terkoreksi melebihi nilai total HPS, dinyatakangugur; dan

b) apabila semua penawaran terkoreksi di atas nilai total HPS, pelelangandinyatakan gagal;

2) harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratussepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS,dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata hargasatuan penawaran tersebut timpang, maka harga satuan penawarantimpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas danHarga;

3) mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukanklarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganyadianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya;

b. Dilakukan klarifikasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Klarifikasi dalam hal penawaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)berbeda dibandingkan dengan perkiraan Pokja ULP;

2) klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80%(delapan puluh perseratus) HPS, harus dilakukan dengan ketentuan:

a) menilai rincian/uraian Analisa Harga Satuan Pekerjaan Utama meliputikomponen tenaga kerja, peralatan, dan bahan (material konstruksi)terhadap jenis pekerjaan utama yang perlu dinilai kewajarannya untukditeliti dan dianalisa mencakup beberapa faktor :

(1) Komposisi bahan (material konstruksi) untuk memperoleh suatu

19

produk konstruksi yang memenuhi syarat teknis (misal komposisiagregat, semen PC dan lainnya untuk menghasilkan beton K 125).

(2) Kesesuaian harga bahan (material konstruksi) dengan hargapasaran pada saat penawaran dan harga tersebut dapat dibuktikan(misal harga semen, besi beton yang dicantumkan pada AnalisaHarga Satuan Pekerjaan).

(3) Kesesuaian upah tenaga kerja yang diberlakukan pada pekerjaankonstruksi di lokasi kegiatan pada saat penawaran (misal mandor,kepala tukang, tukang, pembantu tukang).

(4) Kesesuaian penggunaan peralatan yang meliputi peralatan yangtercantum dalam daftar peralatan yang diberikan dalampenawaran, komposisi, kapasitas produk, bahan penunjang, danperhitungan biaya peralatan yang digunakan pada Analisa HargaSatuan Pekerjaan untuk menghasilkan konstruksi yang memenuhisyarat teknis (misal alat pemadatan tanah).

Apabila hasil analisa mengindikasikan bahwa pekerjaan utama tidakdapat dilaksanakan dengan harga yang ditawarkan yang disebabkanharga penawaran di bawah harga pasar dan dapat dibuktikan, sehinggaakan menyebabkan terjadinya kerugian dibandingkan keuntungan yangakan diperoleh serta diperkirakan mempengaruhi lingkup, kualitas,hasil/ kinerja dan diyakini tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuaidengan persyaratan/ ketentuan, maka penawaran tidak memenuhisyarat dan dalam evaluasi penawaran harus dinyatakan gugur.

Indikasi kumulasi kerugian dan keuntungan diteliti dari data yangtercantum dalam analisa harga satuan pekerjaan dan rekapitulasi daftarkuantitas dan harga.

b) apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harusbersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5%(lima perseratus) dari nilai total HPS; dan

c) apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilaiJaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan JaminanPenawaran disita untuk negara serta dimasukkan dalam Daftar Hitam.

c. Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri(apabila memenuhi persyaratan diberlakukannya preferensi harga) denganketentuan Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yangdisampaikan oleh peserta berdasarkan penilaian sendiri (self assessment),digunakan dalam evaluasi penawaran harga apabila pelelangan pekerjaantersebut diberlakukan preferensi harga yaitu apabila memenuhi ketentuan:

1) Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam negeri diberlakukan padaPengadaan Barang/Jasa yang dibiayai rupiah murni tetapi hanya berlakuuntuk Pengadaan Barang/Jasa bernilai diatas Rp5.000.000.000,00(lima miliar rupiah)

2) Preferensi Harga hanya diberikan kepada Barang/Jasa dalam negeridengan TKDN lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh limaperseratus).

20

Apabila peserta tidak menyampaikan formulir perhitungan TKDN makapeserta dianggap tidak menginginkan diberlakukan preferensi harga bagipenawarannya dan tidak menggugurkan.Ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN merujuk pada ketentuan yangditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan perindustrian dengan tetapberpedoman pada tata nilai Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diaturdalam Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010.

3) rumus penghitungan sebagai berikut:

HPKP

HEA

1

1

HEA = Harga Evaluasi Akhir.

KP = Koefisien Preferensi (Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)dikali Preferensi tertinggi Barang/Jasa).

HP = Harga Penawaran (Harga Penawaran/terkoreksi yang memenuhipersyaratan lelang dan telah dievaluasi).

4) dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA yang sama,penawar dengan TKDN terbesar adalah sebagai pemenang;

5) pemberian Preferensi Harga tidak mengubah Harga Penawaran dan hanyadigunakan oleh Pokja ULP untuk keperluan perhitungan HEA gunamenetapkan peringkat pemenang.

d) Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak wajar akibatterjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturanbersama (kolusi/persekongkolan) sebagaimana ketentuan peraturandan perundang-undangan, maka pelelangan dinyatakan gagal danpeserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam.

e) Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga penawaranyang sama, maka Pokja ULP memilih peserta yang mempunyaikemampuan teknis lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara.

21

FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN

DALAM NEGERI (TKDN)

Uraian Pekerjaan

NIlai Gabungan Barang danJasa (Rp)

TKDN

KDN KLN Total Barang/Jasa Gabungan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Barang*)

I. Materiallangsung(Bahan Baku)

(1A) (1B) (1C) (1D)

II. Peralatan(Barang Jadi)

(2A) (2B) (2C) (2D)

A. Sub TotalBarang

(3A) (3B) (3C) (3D)

Jasa**)

III. ManajemenProyek danPerekayasaan

(4A) (4B) (4C) (4D)

IV. AlatKerja/FasilitasKerja

(5A) (5B) (5C) (5D)

V. Konstruksidan Fabrikasi

(6A) (6B) (6C) (6D)

VI. Jasa Umum (7A) (7B) (7C) (7D)

B. Sub Total Jasa (8A) (8B) (8C) (8D)

C. Total Biaya(A+B)

(9A) (9B) (9C) (9D) (9E)

Catatan :*) diambil dari daftar inventarisasi barang yang diterbitkan Kementerian Perindustrian.**) dilakukan perhitungan sendiri (self assessment)

1. Biaya Komponen Dalam Negeri (KDN) adalah biaya Material Langsung(Bahan Baku), Peralatan (Barang Jadi), Manajemen Proyek danPerekayasaan, Alat Kerja/Fasilitas Kerja, Konstruksi dan Fabrikasi, dan Jasalainnya dari dalam negeri.

2. Biaya Komponen Luar Negeri (KLN) adalah biaya Material Langsung(Bahan Baku), Peralatan (Barang Jadi), Manajemen Proyek danPerekayasaan, Alat Kerja/Fasilitas Kerja, Konstruksi dan Fabrikasi, dan Jasalainnya dari luar negeri.

22

3. Formulasi perhitungan :

% TKDN Gabungan Barang & Jasa (9E)

=

Biaya Gabungan (9C) – Biaya Gabungan LN (9B)

X 100%

Biaya Gabungan (9C)

d. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak wajar akibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) sebagaimana ketentuan peraturan dan perundang-undangan, maka pelelangan dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam.

e. Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama, maka Pokja ULP memilih peserta yang mempunyai kemampuan teknis lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara.

f. Pokja ULP menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada).

6.6.6.6. EVALUASI KUALIFIKASI EVALUASI KUALIFIKASI EVALUASI KUALIFIKASI EVALUASI KUALIFIKASI

a. Evaluasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada).

b. Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode penilaian sistem gugur.

c. Pakta Integritas telah diisi dan ditandatangani oleh peserta sebelum pemasukan penawaran.

d. Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kualifikasi. Tata cara evaluasi kualifikasi dijelaskan pada Pedoman Evaluasi Kualifikasi.

e. Apabila tidak ada calon pemenang yang lulus evaluasi kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal.

7.7.7.7. PEMBUKTIAN KUALIFIKASIPEMBUKTIAN KUALIFIKASIPEMBUKTIAN KUALIFIKASIPEMBUKTIAN KUALIFIKASI

a. Pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi.

b. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dari dokumen asli atau salinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (sesuai dengan tugas dan fungsinya) dan meminta salinan dokumen tersebut. Dalam pembuktian kualifikasi harus dihadiri oleh penanggung jawab penawaran atau yang menerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.

c. Pokja ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan.

23

d. Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta

digugurkan, badan usaha dan/atau pengurusnya dimasukkan dalam Daftar Hitam.

e. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) setelah dilakukan evaluasi, tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat diterima maka jaminan penawaran dapat dicairkan.

f. Apabila tidak ada calon pemenang yang lulus pembuktian kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal.

G.G.G.G. PEMBUATPEMBUATPEMBUATPEMBUATANANANAN BERITA ACARA HASIL PELELANGAN BERITA ACARA HASIL PELELANGAN BERITA ACARA HASIL PELELANGAN BERITA ACARA HASIL PELELANGAN

1. BAHP merupakan kesimpulan dari hasil evaluasi administrasi, teknis, dan harga yang dibuat oleh pokja ULP dan ditandatangani oleh paling kurang seperdua dari jumlah anggota pokja ULP.

2. BAHP bersifat rahasia sampai dengan pengumuman pemenang.

3. BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut :

a. nama semua peserta;

b. harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi, dari masing-masing peserta;

c. metode evaluasi yang digunakan;

d. unsur-unsur yang dievaluasi;

e. rumus yang dipergunakan;

f. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan pelelangan;

g. jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi; dan

h. tanggal dibuatnya Berita Acara.

4. Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHP harus mencantumkan pernyataan bahwa pelelangan dinyatakan gagal dan harus segera dilakukan pelelangan ulang. Apabila peserta yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga), maka peserta tersebut tetap diusulkan sebagai calon pemenang.

24

BAB IIIBAB IIIBAB IIIBAB III

PENETAPAN, PENGUMUMAN, SANGGAHAN PENETAPAN, PENGUMUMAN, SANGGAHAN PENETAPAN, PENGUMUMAN, SANGGAHAN PENETAPAN, PENGUMUMAN, SANGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDINGDAN SANGGAHAN BANDINGDAN SANGGAHAN BANDINGDAN SANGGAHAN BANDING

A.A.A.A. PENETAPAN PEMENANG LELANGPENETAPAN PEMENANG LELANGPENETAPAN PEMENANG LELANGPENETAPAN PEMENANG LELANG

1. ULP membuat Surat Penetapan Pemenang berdasarkan BAHP untuk nilai sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Dalam hal ULP permanen belum terbentuk maka pengaturan dan kewenangan penetapan pemenang diatur oleh masing-masing K/L/D/I.

2. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi membuat Surat Penetapan Pemenang untuk nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) setelah mendapat usulan dari ULP, dengan ketentuan :

a. usulan penetapan pemenang ditembuskan kepada PPK dan APIP K/L/D/I; dan

b. apabila Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi tidak setuju dengan usulan ULP, maka Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi mengembalikan usulan tersebut dan memerintahkan evaluasi ulang atau menyatakan pelelangan gagal.

3. Dalam hal peserta mengikuti beberapa paket pekerjaan yang dilelangkan oleh ULP dalam waktu yang bersamaan, dan beberapa penawarannya terendah serta berdasarkan kemampuan menangani paket (SKP), akan ditetapkan sebagai calon pemenang oleh ULP pada paket berdasarkan perhitungan kombinasi yang menguntungkan negara.

4. Dalam hal peserta mengikuti beberapa paket pekerjaan yang dilelangkan oleh ULP dalam waktu yang bersamaan, dan dalam penawarannya peserta mengajukan personil dan/atau peralatan yang sama, penawaran tidak dapat digugurkan. Apabila berdasarkan hasil evaluasi semua penawarannya terendah maka akan ditetapkan sebagai calon pemenang oleh ULP pada paket berdasarkan perhitungan kombinasi yang menguntungkan negara.

5. Penetapan pemenang disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat :

a. nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;

b. nama dan alamat penyedia serta harga penawaran terkoreksi;

c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan

d. hasil evaluasi penawaran administrasi, teknis dan harga.

6. Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan pemenang adalah :

a. Dokumen pengadaan beserta adendum (apabila ada);

b. BAPP;

c. BAHP; dan

d. Dokumen Penawaran dari pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) yang telah diparaf anggota pokja ULP dan 2 (dua) wakil peserta.

7. Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang dan mengakibatkan surat penawaran dan Jaminan Penawaran habis masa berlakunya, maka dilakukan konfirmasi kepada seluruh peserta untuk memperpanjang surat penawaran dan Jaminan Penawaran. Calon pemenang yang tidak bersedia memperpanjang surat penawaran dan Jaminan Penawaran dapat mengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi.

25

B.B.B.B. PENGUMUMAN PEMENANG LELANG PENGUMUMAN PEMENANG LELANG PENGUMUMAN PEMENANG LELANG PENGUMUMAN PEMENANG LELANG

Pokja ULP mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) di website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat yang memuat sekurang-kurangnya :

1. nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;

2. nama dan alamat penyedia;

3. harga penawaran terkoreksi;

4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan

5. hasil evaluasi pelelangan untuk seluruh peserta yang dievaluasi.

C.C.C.C. SANGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDINGSANGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDINGSANGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDINGSANGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDING

1. Peserta dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan pemenang kepada Pokja ULP dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

2. Sanggahan diajukan oleh peserta yang memasukkan penawaran baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain, ditanda tangani oleh :

a. direktur utama/ pimpinan perusahaan;

b. penerima kuasa dari direktur utama/ pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya;

c. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan bukti otentik; atau

d. pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.

3. Sanggahan diajukan apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi :

a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;

b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau

c. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.

4. Pokja ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan.

5. Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal.

6. Sanggahan yang disampaikan bukan dari peserta sebagaimana yang dimaksud dalam C.2. atau disampaikan bukan kepada Pokja ULP atau disampaikan dan diterima diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.

26

7. Peserta sebagaimana yang dimaksud dalam C.2. apabila tidak sependapat dengan jawaban sanggahan dari Pokja ULP, dapat mengajukan sanggahan banding secara tertulis kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan, dengan tembusan kepada PPK, Pokja ULP, dan APIP K/L/D/I sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

8. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi wajib memberikan jawaban secara tertulis atas semua sanggahan banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima. Jawaban sanggahan banding bersifat final.

9. Peserta yang akan melakukan sanggahan banding harus memberikan Jaminan Sanggahan Banding sebesar sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan dengan masa berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengajuan sanggahan banding.

10. Penerima Jaminan Sanggahan Banding adalah Pokja ULP.

11. Sanggahan banding menghentikan proses pelelangan.

12. Sanggahan banding yang disampaikan bukan dari peserta sebagaimana yang dimaksud dalam C.2. atau disampaikan bukan kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi atau disampaikan dan diterima oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi di luar masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti sebagai pengaduan serta tidak menghentikan proses pelelangan.

27

BAB IVBAB IVBAB IVBAB IV

PELELANGAN GAGAL DAN TINDAK LANJUT PELELANGAN GAGALPELELANGAN GAGAL DAN TINDAK LANJUT PELELANGAN GAGALPELELANGAN GAGAL DAN TINDAK LANJUT PELELANGAN GAGALPELELANGAN GAGAL DAN TINDAK LANJUT PELELANGAN GAGAL

A.A.A.A. PELELANGAN GAGALPELELANGAN GAGALPELELANGAN GAGALPELELANGAN GAGAL

1. Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal, apabila :

a. jumlah peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta;

b. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;

c. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;

d. harga penawaran terendah terkoreksi lebih tinggi dari HPS;

e. sanggahan dari peserta atas pelaksanaan pelelangan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan Dokumen Pengadaan ternyata benar;

f. sanggahan dari peserta atas kesalahan substansi Dokumen Pengadaan ternyata benar; atau

g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi.

2. KPA sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan menyatakan pelelangan gagal, apabila :

a. KPA sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010;

b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan Pokja ULP dan/atau PPK ternyata benar;

c. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pelelangan dinyatakan benar oleh pihak berwenang;

d. sanggahan dari Penyedia Barang/Jasa atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan ternyata benar;

e. Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010;

f. pelaksanaan Pelelangan tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan; atau

g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri.

3. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi selaku PA menyatakan pelelangan gagal, apabila :

a. Sanggahan banding dari peserta atas terjadinya pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan pelelangan yang melibatkan KPA, PPK dan/atau Pokja ULP, ternyata benar; atau

b. Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan KPA, ternyata benar.

4. Setelah pelelangan dinyatakan gagal, maka Pokja ULP memberitahukan kepada seluruh peserta.

28

5. Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, maka Pokja ULP atau Pokja ULP lainnya yang ditugaskan meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya pelelangan gagal, menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan :

a. evaluasi ulang;

b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran;

c. pelelangan ulang; atau

d. penghentian proses pelelangan.

B.B.B.B. TINDAK LANJUT PELELANGAN GAGTINDAK LANJUT PELELANGAN GAGTINDAK LANJUT PELELANGAN GAGTINDAK LANJUT PELELANGAN GAGALALALAL

1. KPA, PPK dan/atau Pokja ULP melakukan evaluasi penyebab terjadinya pelelangan gagal, antara lain :

a. kemungkinan terjadinya persekongkolan;

b. adanya persyaratan yang diskriminatif;

c. persyaratan kualifikasi perusahaan terlalu tinggi atau mengarah pada penyedia tertentu;

d. total nilai HPS terlalu rendah;

e. nilai dan/atau ruang lingkup pekerjaan terlalu besar; atau

f. kecurangan dalam pengumuman.

2. Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinya pelelangan gagal, mengharuskan adanya perubahan Dokumen Pengadaan, maka pelelangan diproses seperti pelelangan baru.

3. Pokja ULP menindaklanjuti pelelangan gagal dengan ketentuan sebagai berikut :

a. apabila jumlah peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran kurang dari 3 (tiga) maka melakukan pengumuman ulang untuk mengundang peserta baru;

b. apabila seluruh peserta yang lulus kualifikasi tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi, maka Pokja ULP melakukan pengumuman pelelangan ulang untuk mengundang peserta baru;

c. apabila dalam evaluasi penawaran terjadi persaingan usaha yang tidak sehat, maka dilakukan evaluasi ulang atau pengumuman ulang untuk mengundang peserta baru selain peserta yang telah memasukkan penawaran. Peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam;

d. dilakukan pelelangan ulang, apabila :

1) semua penawaran biaya terkoreksi yang disampaikan peserta melampaui HPS;

2) tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran; dan/atau

3) pelaksanaan pelelangan melanggar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

e. apabila sanggahan dari peserta dan/atau pengaduan masyarakat ternyata benar atas terjadinya penyimpangan ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peratuan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen pengadaan, maka dilakukan penggantian pejabat dan/atau anggota Pokja ULP yang terlibat, kemudian :

1) mengundang ulang semua peserta untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis dan biaya); dan

29

2) KPA, PPK dan/atau anggota Pokja ULP yang terlibat, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. apabila sanggahan dari peserta terhadap Dokumen pengadaan yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan/atau sanggahan dari peserta atas kesalahan substansi Dokumen pengadaan ternyata benar, maka setelah memperbaiki Dokumen pengadaan, dilakukan Pelelangan ulang dengan mengumumkan kembali dan mengundang peserta baru selain peserta lama yang telah masuk dalam daftar peserta;

g. apabila pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri, dilakukan pelelangan ulang dengan cara memberikan sanksi kepada peserta yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima, dengan cara memasukan ke dalam Daftar Hitam, baik badan usaha beserta pengurusnya.

h. apabila pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN dari pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 ternyata benar, diatur ketentuan sebagai berikut :

1) apabila KPA, PPK dan anggota Pokja ULP tidak terlibat KKN, maka Pokja ULP :

a) mengundang ulang semua peserta yang tercantum dalam daftar peserta yang tidak terlibat KKN, untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis dan harga); dan/atau

b) melakukan pengumuman pelelangan ulang untuk mengundang peserta baru.

2) apabila KPA, PPK dan/atau anggota Pokja ULP terlibat KKN, maka dilakukan penggantian pejabat dan/atau anggota Pokja ULP yang terlibat KKN, kemudian :

a) mengundang ulang semua peserta yang tercantum dalam daftar peserta yang tidak terlibat KKN, untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis dan harga); dan/atau

b) melakukan pengumuman pelelangan ulang untuk mengundang peserta baru.

3) dalam hal Pokja ULP menemukan indikasi kuat adanya KKN diantara para peserta, maka Pokja ULP :

a) meneliti kewajaran harga penawaran;

b) memeriksa dokumentasi yang mendukung adanya KKN; dan

c) menghentikan proses pelelangan, apabila hasil penelitian dan pemeriksaan mengarah kepada terjadinya KKN.

4) peserta yang terlibat KKN dikenakan sanksi :

a) dimasukkan dalam daftar hitam, baik badan usaha beserta pengurusnya; dan

b) pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) KPA, PPK dan/atau anggota Pokja ULP yang terlibat KKN, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Apabila dalam pelelangan ulang pesertanya kurang dari 3 (tiga), maka :

a. proses pelelangan dilanjutkan dalam hal peserta yang memenuhi syarat hanya 2 (dua); atau

b. proses pelelangan dilanjutkan seperti proses Penunjukan Langsung, dalam hal peserta yang memenuhi syarat hanya 1 (satu).

30

5. Apabila pelelangan ulang mengalami kegagalan, maka :

a. dapat dilakukan pelelangan kembali dengan terlebih dahulu melakukan pengkajian ulang Dokumen pengadaan;

b. KPA mengusulkan perubahan alokasi dananya (revisi anggaran) untuk pekerjaan lain; atau

c. anggaran dikembalikan ke negara dalam hal lingkup/waktu pelaksanaan pekerjaan sudah tidak mencukupi.

31

BAB VBAB VBAB VBAB V

LAIN LAIN LAIN LAIN ---- LAINLAINLAINLAIN

1.1.1.1. Larangan memberikan ganti rugiLarangan memberikan ganti rugiLarangan memberikan ganti rugiLarangan memberikan ganti rugi

PA/KPA/PPK/ULP dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta Pelelangan/Pemilihan Langsung bila penawarannya ditolak atau Pelelangan/Pemilihan Langsung dinyatakan gagal.

2.2.2.2. Kewajiban menyimpan dan memelihara dokumen pengadaan Kewajiban menyimpan dan memelihara dokumen pengadaan Kewajiban menyimpan dan memelihara dokumen pengadaan Kewajiban menyimpan dan memelihara dokumen pengadaan

a. ULP menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

b. PPK menyimpan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dari ULP

c. PPK maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan selama umur konstruksi tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

3.3.3.3. Kerahasiaan prosesKerahasiaan prosesKerahasiaan prosesKerahasiaan proses

a. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) meliputi :

1). nama semua peserta;

2). harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi, dari masing-masing peserta;

3). metode evaluasi yang digunakan;

4). unsur-unsur yang dievaluasi;

5). rumus yang dipergunakan;

6). keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan pelelangan;

7). jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi; dan

8). tanggal dibuatnya Berita Acara.

b. BAHP tersebut bersifat rahasia sampai dengan pengumuman pemenang.

4.4.4.4. Pelelangan mendahului persetujuan DIPAPelelangan mendahului persetujuan DIPAPelelangan mendahului persetujuan DIPAPelelangan mendahului persetujuan DIPA/DPA/DPA/DPA/DPA Tahun AnggaranTahun AnggaranTahun AnggaranTahun Anggaran

Dalam hal pengumuman pelelangan mendahului persetujuan DIPA/DPA Tahun Anggaran maka :

a. Harus dicantumkan dalam Pengumuman/Dokumen Pengadaan bahwa pelelangan ini dilakukan sebelum Dokumen Anggaran disahkan;

b. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

32

LAMPIRANLAMPIRANLAMPIRANLAMPIRAN

1.1.1.1. Contoh Berita Acara Pemberian Penjelasan PekerjaanContoh Berita Acara Pemberian Penjelasan PekerjaanContoh Berita Acara Pemberian Penjelasan PekerjaanContoh Berita Acara Pemberian Penjelasan Pekerjaan

2.2.2.2. Contoh Berita Acara Pembukaan Penawaran LelangContoh Berita Acara Pembukaan Penawaran LelangContoh Berita Acara Pembukaan Penawaran LelangContoh Berita Acara Pembukaan Penawaran Lelang

3.3.3.3. Contoh Berita Acara Hasil PelelanganContoh Berita Acara Hasil PelelanganContoh Berita Acara Hasil PelelanganContoh Berita Acara Hasil Pelelangan

33

CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASANCONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASANCONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASANCONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASAN

BERITA ACARABERITA ACARABERITA ACARABERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASAN PPEMBERIAN PENJELASAN PPEMBERIAN PENJELASAN PPEMBERIAN PENJELASAN PELELANGAN (AANWIJZING)ELELANGAN (AANWIJZING)ELELANGAN (AANWIJZING)ELELANGAN (AANWIJZING)

Nomor : .........................................

1. Pada hari ini ....... Tanggal ..... Bulan ...... Tahun...... (.....-.....-............) bertempat di ......................................, Pokja ............... yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala ULP, nomor ............ tanggal ......................., telah mengadakan Rapat Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) untuk Paket Pekerjaan sebagai berikut:

Nama Paket Pekerjaan :

Uraian Singkat Pekerjaan :

2. Rapat dipimpin oleh : ...................................

Peserta Rapat: Daftar Hadir Terlampir

Rapat dihadiri oleh :

a. Para anggota Pokja ............

b. Wakil-wakil Perusahaan Calon Penyedia Jasa ....................... yang di undang untuk mengikuti penjelasan (Aanwijzing).

3. Risalah Rapat :

a. Rapat dibuka oleh Pokja pada jam ..............

b. Panitia membacakan dan menjelaskan tentang isi Dokumen Pengadaan, termasuk di dalamnya antara lain : Metode pemilihan; Cara penyampaian Dokumen Penawaran; …………………..dst. sekaligus diadakan tanya jawab yang akan tercantum dalam Risalah tanya jawab.

c. ..................................................................................................... [diisi sesuai dengan hasil rapat penjelasan yang dilakukan Pokja].

4. Risalah Tanya Jawab :

Pertanyaan dari peserta :

No Nama Perusahaan Pertanyaan Jawaban

1

2

5. Perubahan substansi dokumen (jika ada)

a. ...................................................................................................... [diisi rincian perubahan substansi dokumen pengadaan (jika ada)]

b. Jika terdapat perubahan substansi dokumen, akan dituangkan dalam perubahan/addendum dokumen pengadaan. *)

34

6. Selanjutnya Pokja menawarkan kepada peserta siapa yang bersedia sebagai wakil peserta untuk menandatangani Berita Acara Pemberian Penjelasan dan menyepakati bahwa:

Nama : …………………………… dari PT/CV ……………………………… dan

Nama : …………………………… dari PT/CV …………………………………,

sebagai wakil peserta untuk menandatangani Berita Acara Pemberian Penjelasan paket .................................................[diisi nama paket pekerjaan]

7. Hasil peninjauan lapangan (jika diperlukan): ..............................................................

8. Pokja menutup rapat pemberian penjelasan (Aanwijzing) pada jam ........................ Berita Acara serta Addendum akan disampaikan kepada seluruh peserta mulai hari ............, tanggal ................. pukul ......................

9. Berita Acara Pemberian Penjelasan dapat diambil pada hari ............. tanggal .............. dan dapat juga diunduh dari website K/L/D/I.

10. Berita Acara Pemberian Penjelasan untuk paket ............................. dibuat ......(.....) rangkap.

Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

……………, ……………… Kelompok Kerja (Pokja) .................

1. ......................... Ketua 1………………

2. ........................ Sekretaris 2………………

3. ......................... Anggota 3………………

4. ......................... Anggota 4………………

5. ......................... Anggota 5………………

SAKSI-SAKSI 1.

...................................................................... 1 .....................................

2. ...................................................................... 2 .....................................

Keterangan: 1. *) Adendum (jika ada) dibuat terpisah dari berita acara pemberian penjelasan.

2. Pemberian Penjelasan Lanjutan (Aanwijzing lapangan) dibuatkan Daftar Hadir dan Berita Acara tersendiri.

35

CONTOHCONTOHCONTOHCONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN LELANGFORMAT BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN LELANGFORMAT BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN LELANGFORMAT BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN LELANG

KOP SURAT POKJAKOP SURAT POKJAKOP SURAT POKJAKOP SURAT POKJA

BERITA ACARABERITA ACARABERITA ACARABERITA ACARA PEMASUKAN DAN PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN PEMASUKAN DAN PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN PEMASUKAN DAN PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN PEMASUKAN DAN PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN

UNTUK PEKERJAAN KONSTRUKSI/PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYAUNTUK PEKERJAAN KONSTRUKSI/PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYAUNTUK PEKERJAAN KONSTRUKSI/PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYAUNTUK PEKERJAAN KONSTRUKSI/PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA

Nomor : …………..

Pada hari ini ………….. tanggal …………..bulan …………..tahun ………….. pukul ………….. bertempat di ………….., Pokja ………….. yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala ULP nomor ………….. tanggal ………….. yang selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut Pokja, telah mengadakan Rapat Pembukaan Dokumen Penawaran untuk Paket Pekerjaan …………... Dalam Rapat Pembukaan Dokumen Penawaran diperoleh hasil sebagai berikut : 1. Yang memasukkan dokumen penawaran …….. (……………….) penyedia

jasa. 2. Jumlah dokumen penawaran yang lengkap ........ (................................) dan

jumlah dokumen penawaran yang tidak lengkap ......... ( ...................................). 3. Peserta yang menjadi saksi 2 (dua) orang yaitu dari :

PT. ................................................................... Nama : .....................................

PT. ................................................................... Nama : .....................................

4. Hasil Pembukaan Penawaran Sebagai Berikut:

No Nama Perusahaan Administrasi Teknis ……… *)

Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Catatan: Kolom (3),(4), diisi sesuai yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan. Kolom (5) ditulis “Harga” untuk metode penyampaian satu sampul. Sedangkan untuk metode penyampaian dua sampul, ditulis “Sampul II” dan tidak dibuka pada saat pembukaan penawaran Sampul I.

Rapat Pembukaan Dokumen Penawaran ditutup pada pukul ............... WIB.

36

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

……………, ………………

Kelompok Kerja (Pokja) .................

1. ......................... Ketua 1………………

2. ........................ Sekretaris 2………………

3. ......................... Anggota 3………………

4. ......................... Anggota 4………………

5. ......................... Anggota 5………………

6. ........................ Anggota 6………………

7. ........................ Anggota 7……………….

WAKIL DARI PENYEDIA JASA

No. Nama Nama Perusahaan Jabatan Tanda Tangan 1. ………….. ………….. ………….. ………….. 2. ………….. ………….. ………….. …………..

37

CONTOH FORMAT BERITA ACARACONTOH FORMAT BERITA ACARACONTOH FORMAT BERITA ACARACONTOH FORMAT BERITA ACARA HASIL PELELANGAN UNTUK PEMILIHAN HASIL PELELANGAN UNTUK PEMILIHAN HASIL PELELANGAN UNTUK PEMILIHAN HASIL PELELANGAN UNTUK PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA LAINNYA DENGAN PENYEDIA BARANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA LAINNYA DENGAN PENYEDIA BARANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA LAINNYA DENGAN PENYEDIA BARANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA LAINNYA DENGAN

PASCAKUALIFIKASI, METODE SATU SAMPUL, SISTEM GUGURPASCAKUALIFIKASI, METODE SATU SAMPUL, SISTEM GUGURPASCAKUALIFIKASI, METODE SATU SAMPUL, SISTEM GUGURPASCAKUALIFIKASI, METODE SATU SAMPUL, SISTEM GUGUR

KOP SURAT POKJAKOP SURAT POKJAKOP SURAT POKJAKOP SURAT POKJA

BERITA ACARA HASIL PELELANGAN BERITA ACARA HASIL PELELANGAN BERITA ACARA HASIL PELELANGAN BERITA ACARA HASIL PELELANGAN

PEMILIHAN PENYEDIA ..................PEMILIHAN PENYEDIA ..................PEMILIHAN PENYEDIA ..................PEMILIHAN PENYEDIA .................. [diisi dengan pekerjaan konstruksi/barang/jasa lainnya]

NOMOR : ……………………

Nama Pekerjaan : ………………………

Lokasi Pekerjaan : ………………………

Satminkal : ………………………

Satuan Kerja : ………………………

PPK : ………………………

Kelompok Kerja : ………………………

Sumber Dana : ………………………

Tahun Anggaran : ………………………

Harga Perkiraan Sendiri : ……………………… (termasuk PPN 10%)

Jangka waktu pelaksanaan : ………………………

Metode Pemilihan :

Pascakualifikasi

Metode Penyampaian :

Satu Sampul

Metode Evaluasi :

Sistem Gugur

Pada hari ini ………… tanggal ………… bulan ………… tahun ………… kami yang bertanda tangan dibawah ini Pokja ULP berdasarkan Surat Keputusan ULP Nomor : ………… tanggal ………… telah melaksanakan pemilihan penyedia ……………… dengan pelelangan umum pascakualifikasi, metode penyampaian Satu Sampul, metode evaluasi Sistem Gugur dengan hasil sebagai berikut:

38

1. Pengumuman Pascakualifikasi Pengumuman ………… Nomor : …………, tanggal …………, melalui: a. Website di K/L/D/I (sudah terkoneksi dengan Portal Pengadaan Nasional)

tanggal ……………………; b. Papan Pengumuman Resmi ……………, tanggal………… s.d.

tanggal………………; c. Surat Kabar ……………… tanggal ……… [jika diperlukan, sesuai

ketentuan]; 2. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen pengadaan

Pendaftaran dimulai tanggal ………… sampai dengan tanggal …………. [pada tahap pendaftaran, Pokja/Pejabat Pengadaan mencatat nama pendaftar, nama dan alamat perusahaan serta nomor telepon, nomor faksimili dan/atau alamat e-mail pihak yang dapat dihubungi, untuk keperluan korespondensi] Penyedia jasa yang mendaftar sebanyak ………(……) perusahaan. Penyedia jasa yang mengambil dokumen pengadaan sebanyak ………(……) perusahaan.

3. Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) a. Pemberian penjelasan dilaksanakan pada tanggal ………… bertempat di

………… b. Jumlah peserta yang hadir sebanyak………………… (…………)

perusahaan. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAPP) No………… tanggal ……… terlampir.

4. Penyampaian BAPP termasuk Adendum Dokumen pengadaan (jika ada)

Salinan BAPP termasuk Adendum Dokumen pengadaan (jika ada) dapat diambil oleh peserta lelang pada tanggal ......... melalui website K/L/D/I.

5. Penyampaian/Pemasukan Dokumen Penawaran a. Batas waktu pemasukan

dokumen Penawaran :

Hari ………… tanggal ………… Jam …………

b. Tempat : website K/L/D/I c. Peserta yang memasukkan

Dokumen Penawaran : ………… (…………) perusahaan.

No NAMA PERUSAHAAN ALAMAT DAN

NOMOR TELEPON KETERANGAN

1 2 ..

dst

d. Penyedia jasa yang terlambat

memasukkan dokumen penawaran

:

………… (…………) perusahaan.

39

6. Pembukaan Dokumen Penawaran Penawaran dinyatakan ditutup pada Hari ………… tanggal ………… Jam ………… Pembukaan penawaran dilakukan pada: a. Waktu : Hari ………… Tanggal ……… Jam

………… b. Tempat : ………… Berita Acara Pembukaan Penawaran No………… tanggal ……… terlampir.

7. Evaluasi Dokumen Penawaran

Evaluasi penawaran dimulai dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, dan Dokumen pengadaan. Hasil evaluasi penawaran sebagai berikut :

a. Koreksi Aritmatik [untuk kontrak harga satuan dan kontrak gabungan harga satuan dan lumpsum]

NO. NAMA

PERUSAHAAN

HARGA PENAWARAN TERMASUK PPN 10%

( RP ) PERINGKAT

SETELAH KOREKSI

ARITMATIK

KETERANGAN PADA SAAT PEMBUKAAN

SETELAH KOREKSI

ARITMATIK 1

2 ..

dst

b. Evaluasi Administrasi Evaluasi administrasi hanya dilakukan pada hal-hal yang tidak dinilai pada penilaian kualifikasi. Unsur-unsur yang dievaluasi meliputi kelengkapan persyaratan yang diminta dalam dokumen pengadaan; Surat Penawaran; Surat Jaminan Penawaran. 1). Penawaran yang dievaluasi

Jumlah penawaran yang dievaluasi = …… (.........) penawaran, yaitu penawaran:

1. PT/CV................... 2. PT/CV................... 3. PT/CV..............dst

2). Konfirmasi/Klarifikasi [dilakukan terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan, jika diperlukan] (a) Klarifikasi dilakukan kepada PT/CV…………, terkait keraguan

terhadap …………. dengan kesimpulan ………… (b) Konfirmasi dilakukan kepada pihak…………, terkait keraguan

terhadap …………. dengan kesimpulan........ ………… (c) ............ dst.

40

3). Penawaran yang memenuhi syarat/lulus Jumlah penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus administrasi

=

…… (........) penawaran, yaitu penawaran:

1. PT/CV................... 2. PT/CV................... 3. .................... dst

Jumlah penawaran yang dinyatakan gugur/tidak lulus

=


1. PT/CV................... 2. PT/CV................... 3. PT/CV..................

4. ..................... dst Penjelasan gugur/tidak lulus masing-masing peserta adalah sebagai berikut : (a) PT/CV ………… dinyatakan gugur administrasi karena ………… (b) PT/CV ………… dinyatakan gugur administrasi karena ………… (c) ………… dst

Hasil evaluasi administrasi terlampir.

c. Evaluasi Teknis. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi. Unsur-unsur yang dievaluasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan, meliputi .............................................. [persyaratan teknis sesuai dengan jenis pengadaannya]

1). Penawaran yang dievaluasi

Jumlah penawaran yang dievaluasi = …… (........) penawaran, yaitu penawaran:


2). Konfirmasi/Klarifikasi [dilakukan terhadap hal-hal yang kurang jelas

dan meragukan, jika diperlukan] (a) Klarifikasi dilakukan kepada PT/CV…………, terkait keraguan



41

3). Penawaran yang memenuhi syarat/lulus Jumlah penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus teknis

=


1. PT/CV................... 2. PT/CV................... 3. .................... dst

Jumlah penawaran yang dinyatakan gugur/tidak lulus

=


1. PT/CV................... 2. PT/CV................... 3. PT/CV..................

4. ..................... dst Penjelasan gugur/tidak lulus masing-masing peserta adalah sebagai berikut : (a) PT/CV ………… dinyatakan gugur teknis karena ………… (b) PT/CV ………… dinyatakan gugur teknis karena ………… (c) ………… dst

Hasil evaluasi teknis terlampir.

d. Evaluasi Harga. Evaluasi harga dilakukan kepada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. 1) Unsur-unsur yang dievaluasi yaitu: Total harga penawaran terhadap

HPS; Harga satuan timpang; Mata pembayaran yang harga satuannya nol; Penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf (khusus untuk kontrak lumpsum); Kewajaran harga; Harga Evaluasi Akhir (HEA) berkaitan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri [ditulis apabila memenuhi syarat untuk diberlakukan yaitu nilainya di atas Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dan TKDN lebih besar atau sama dengan 25%].

2) Penawaran yang dievaluasi Jumlah penawaran yang dievaluasi = …… (........) penawaran, yaitu

penawaran: 1. PT/CV................... 2. PT/CV................... 3. PT/CV..............dst

3) Konfirmasi/Klarifikasi [dilakukan terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan, jika diperlukan] (a) Klarifikasi dilakukan kepada PT/CV…………, terkait keraguan



Hasil evaluasi harga terlampir.

42

8. Evaluasi Isian Dokumen Kualifikasi a. Evaluasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang dan calon pemenang

cadangan (jika ada). Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur.

b. Penilaian persyaratan kualifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan kualifikasi, yaitu .................... [diisi sesuai persyaratan kualifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan].

c. Jumlah penawaran yang dievaluasi = …… (......) penawaran, yaitu penawaran: 1. PT/CV................... 2. PT/CV................... 3. PT/CV..............dst

Jumlah penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus, yaitu:

=

…… (......) penawaran, yaitu penawaran:


Jumlah penawaran yang dinyatakan gugur/tidak lulus, yaitu:

=

…… (......) penawaran, yaitu penawaran:


9. Pembuktian Kualifikasi dan Pembuatan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Pembuktian terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen atau legalisir dan meminta salinannya. Jumlah peserta yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus kualifikasi

=

…… (.........) peserta

Jumlah penawaran yang dinyatakan gugur/tidak lulus kualifikasi, yaitu:

=

…… (.........) peserta

1. ................... 2. ................... 3. ...................

Alasan gugur/tidak lulus masing-masing peserta adalah sebagai berikut : a. …………………… b. …………………… Hasil pembuktian kualifikasi untuk tiap peserta dituangkan dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi (terlampir).

43

10. KESIMPULAN Berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi maka Kelompok Kerja (Pokja) berkesimpulan dan memutuskan untuk mengusulkan peserta yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai calon pemenang lelang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 adalah :

1. CALON PEMENANG Nama Perusahaan : …………………… Alamat Perusahaan : …………………… NPWP : …………………… Harga Penawaran terkoreksi : Rp. ………………. (termasuk PPN)

2. CALON PEMENANG CADANGAN I Nama Perusahaan : …………………… Alamat Perusahaan : …………………… NPWP : …………………… Harga Penawaran terkoreksi : Rp. ………………(termasuk PPN)

3. CALON PEMENANG CADANGAN II Nama Perusahaan : …………………… Alamat Perusahaan : …………………… NPWP : …………………… Harga Penawaran terkoreksi : Rp. ………………. (termasuk PPN)

Demikian Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan dalam penetapan pemenang sebagaimana mestinya.

……………, ……………… Kelompok Kerja (Pokja) .................

1. ......................... Ketua 1………………

2. ........................ Sekretaris 2………………

3. ......................... Anggota 3………………

4. ......................... Anggota 4………………

5. ......................... Anggota 5………………

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NO : 07/PRT/M/2011

TENTANG

STANDAR DAN PEDOMAN

PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI

BUKU 01 B :

Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan

Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi


Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd

DJOKO KIRMANTO

02.pk 01b pedoman tata cara pengadaan dan evaluasi penawaran pengadaan pekerjaan konstruksi...

Documents