fkphguide.files.wordpress.com · yang diatur dalam pasal 1 angka 14 jo pasal 1 angka 16 uupplh,...

5

Upload: duonghuong

Post on 10-Mar-2019

225 views

Category:

Documents

0 download

Report

Download

Embed Size (px):

TRANSCRIPT

Page 1: fkphguide.files.wordpress.com · yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 jo Pasal 1 angka 16 UUPPLH, jelaskan apakah orang yang membuang sampah/limbah ke sungai dapat dikualifikasikan

Page 2: fkphguide.files.wordpress.com · yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 jo Pasal 1 angka 16 UUPPLH, jelaskan apakah orang yang membuang sampah/limbah ke sungai dapat dikualifikasikan

Page 3: fkphguide.files.wordpress.com · yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 jo Pasal 1 angka 16 UUPPLH, jelaskan apakah orang yang membuang sampah/limbah ke sungai dapat dikualifikasikan

Page 4: fkphguide.files.wordpress.com · yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 jo Pasal 1 angka 16 UUPPLH, jelaskan apakah orang yang membuang sampah/limbah ke sungai dapat dikualifikasikan

Page 5: fkphguide.files.wordpress.com · yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 jo Pasal 1 angka 16 UUPPLH, jelaskan apakah orang yang membuang sampah/limbah ke sungai dapat dikualifikasikan

Peraturan KI No. 1 tahun 2010 - ppid.bawaslu.go.id No 61... · Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 9 ayat (6), Pasal 11 ayat (3), dan Pasal 22 ayat

· PP No 72 Tahun 201 6, Payung Hukum Pendirian Holding BUMN oleh Pernerintah. DPR RI sedang menyusun Revisi UU No 19 Tahun 2003, Tentang BUMN ... I Angka 10, Pasal 1 Angka 11, Pasal

gowakab.go.id · Gowa Tahun 2009 Nomor 10). ... Ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 7 diubah, ... penempatannya dalam Lcmbaran Daerah Kabupaten Gowa

web.pt-medan.go.id...PP 53 Tahun 2010 Pasal 3 Angka 6, dan Pasal 7 ayat (4) huruf c Jo. SK KMA Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 Pasal 21 Ayat (1) Huruf C. Angka 2. PP 53 Tahun 2010 Pasal 4

palembang.bpk.go.idpalembang.bpk.go.id/files/2009/11/perda-no18-th04-ttg-perda-no18-th20010001.pdf.pdf · Dasar hukum mengingat angka 6 dan 14 dihapus. Pasal I angka 25 dihapus.

- bkd.sidoarjokab.go.idbkd.sidoarjokab.go.id/Doc/053-10.pdf · sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja. Pasal 9 Hukuman

SESI 5 Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak filesurat ketetapan pajak pasal 1 angka 14 uu kup surat ketetapan pajak pasal 13 pasal 15 pasal 17 dan pasal 17 b pasal 17 a surat

RANPER KADES - jdih.setjen.kemendagri.go.id · Ketentuan angka 13 Pasal 1 diubah dan diantara angka 5 dan angka 6 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 5a sehingga Pasal

ANALISIS TERHADAP DIREKTORI PUTUSAN PENGADILAN …digilib.uinsby.ac.id/21080/58/Bab 4.pdf · yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi” (Pasal 1 angka 8 jo. angka 23). Dengan demikian

· bupati/walikota dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya. (2) ... harus melalui perubahan APBD. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Angka 1 Pasal 1 Cukup jelas

· angka 21a dar anqka 21b, bcrbunyi zebagai berikut ... ke; ancaran pelaksanaan ... 24 B 24 Cukup jelas Pasal 25 Pasal Cukup jelas, secara kotektif Bolan:a Pcnuruang

tanjabtimkab.go.id · Dalam rangka memenuhi maksud Pasal 105, Pasal 107 huruf c angka 2 dan Pasal Pasal 109 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai

UU 19 Tahun 2016 Publish...1. Di antara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 6a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Undang-Undang

WALIKOTA PANGKALPINANG PROVINSI KEPULAUAN …...angka 75, angka 76, angka 77, angka 78 dan angka 79, sehingga Pasal 1 ... 34. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA Rreferensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2019/01/UU-Nomor-10-Tahun... · Pasal 41 Cukup jelas. Angka 14 Pasal 42 Cukup jelas. Angka 15 Pasal 45 Cukup jelas

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RUU TENTANG CIPTA …€¦ · diubah dan angka 12 dihapus serta disisipkan 1 (satu) angka baru yakni angka 14 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU - … · Web viewBeberapa Ketentuan dalam pasal 5 angka Romawi I, angka Romawi III dan angka Romawi VI diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi

WALIKOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH …...1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 7 (tujuh) angka yaitu angka 29, angka 30, angka 31, angka 32, angka 33, angka 34, dan angka 35, sehingga

CamScanner 07-30-2020 12.38...1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5, dan angka 6 diubah, sehingga Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5, dan angka 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai

Peran Manager PR Dikualifikasikan Sebagai Problem Solving Process fasilitator

UU 19 Tahun 2016 Kop Presiden HVS - SMK Negeri 1 Wanareja...1. Di antara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 6a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB WALI AMANAT · PDF fileKedudukan Wali Amanat berdasarkan perjanjian perwaliamanatan didasarkan pada Pasal 1317 KUH Perdata, Pasal 1 angka 30 dan Pasal

LEMBARAN DAERAH - peraturan.bpk.go.id Daerah … · Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah, angka 18 dihapus, dan angka 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ... keadaan rusak serta

Kementerian Pertanian...dalam Pasal 4 ayat (I) mengajukan permohonan dilengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a angka 8 dan angka 9 serta proposal

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2011 NOMOR … · Surakarta Tahun 2008 Nomor 6) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 angka 18 dihapus, angka 19 dan angka 25 diubah serta

· Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf a angka 1 diubah dan angka 2 dihapus, huruf b angka 2 diubah, huruf c angka 7 diubah, huruf e diubah, dan huruf f diubah, sehingga

PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2013 … · KOMISI INFORMASI Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal

PERATURAN BUPATI KUNINGAN · Web viewFormulir dengan kode F-1.01, kode F-1.02 dan kode F-1.03 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, angka 2 dan angka 3 digunakan untuk Pencatatan

DAFTAR ISI - pbienglish.files.wordpress.com file1 . DAFTAR ISI . Halaman . Pendahuluan 6 . Bab I Peraturan Umum Permainan . Pasal 101 Definisi Game 8 . Pasal 102 Cara Menulis Angka

JABATAN JENlS HUKUMAN - pn-bandaaceh.go.id filePP No 53 tahun 2012 pasal 7 ayat PP No 53 tahun 2010 pasal 3 angka 6, pasal 9 angka 6, pasal 7 ayat 4 huruf c jo SK KMA No 071/KMA/SK/V/2008

BUPATI BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN … · PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ... Ketentuan Pasal 1 diubah yaitu mengubah angka 4 dan angka 18 serta ... Dalam Peraturan Daerah ini

NOMOR TlJiu.aJ 2115 - jatengprov.go.id · Pasal 1 Pasal I 1. Diantara ketentuan angka 21 dan angka 22 Pasal 1ditambah angka baru yaitu angka 21a: sehingga Pasal 1berbunyi sebagai

peraturan.bpk.go.id Buton No.72... · ketentuan peraturan perundang-undangan, Pasal 8 Pelaksana Harian Sekretariat PPNSD sehagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (l) huruf b Angka

Peraturan KI No. 1 tahun 2010 - PKB · 2019-09-30 · Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 9 ayat (6), Pasal 11 ayat (3), dan Pasal 22 ayat (9), Pasal

BUPATI MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA … 18...Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2010 Nomor 62) diubah sebagai berikut: 2 1. Ketentuan angka 1,angka 2,angka 3,angka 4dan angka 6 Pasal