· web viewrencana strategis (renstra) tahun 201 0-201 5 28 dinas pendapatan kabupaten banyuwangi

Rencana Strategis (Renstra)Tahun 2010-2015

BAB I IGAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN KABUPATEN

BANYUWANGI

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kabuapaten

Banyuwangi

Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi merupakan unsur pelaksana

bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dipimpin oleh Kepala

Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi

mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang

pendapatan, berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan

oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Tugas pokok dan fungsi Dinas

Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, mengacu pada Peraturan Bupati

Banyuwangi Nomor : 56 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja

Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.

Tugas pokok Dinas Pendapatan, pada dasarnya adalah membantu Bupati

dalam penyelenggaraan Pemerintahan, khususnya bidang pendapatan. Dinas

Pendapatan mempunyai rincian tugas merencanakan, melaksanakan,

mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan kebijakan pemerintah di bidang

pendapatan, sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah.

Untuk menyelenggarakan Rincian Tugas sebagaimana tersebut di atas,

Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan tehnis di bidang pendapatan dan pengelolaan pasar;

b. Pengkoordinasian penyusunan tugas di bidang pendapatan dan pengelolaan

pasar;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan dan pengelolaan

pasar;

d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan program kerja bidang

pendapatan;

8 Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi


e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas,

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah Provinsi,

dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor : 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor :

4737), Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi melaksanakan kewenangan

bidang Urusan Wajib Dinas Pendapatan, dengan rincian kewenangan meliputi:

a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Penyusunan Program;

c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;

d. Sub Bidang Pendataan;

e. Sub Bidang Penetapan;

f. Sub Bidang Penagihan;

g. Sub Bidang Pengendalian Operasional;

h. Sub Bidang Pelaporan;

i. Sub Bidang PBB;

j. Sub Bidang BPHTB;

k. Sub Bidang Retribusi dan Perizinan Bidang Pengelolaan Pasar;

l. Sub Bidang Pemeliharaan, Kebersihan dan Ketertiban Bid Pengelolaan Pasar.

Penjabaran Sub Bidang urusan Dinas Pendapatan yang menjadi

kewenangan Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas :

a. Mempunyai rencana program dan kegiatan di bidang pendapatan dan

pengelolaan pasar;

b. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pendapatan dan

pengelolaan pasar;



c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang

pendapatan dan pengelolaan pasar;

d. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan

di bidang pendapatan dan pengelolaan pasar;

e. Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Pendapatan;

f. Melaksanakan pembinaan tehnis dan administratif pada unit pelaksana

tehnis dinas dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas Pendapatan;

g. Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran

dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;

h. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam

pengembangan karier;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya;

j. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang

tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan,

melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi

umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana maksud, Sekretariat mempunyai

tugas :

a. Pengelolaan dan peyanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan

dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan

fungsi dinas;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di

lingkungan dinas;

c. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan

kerja perangkat daerah terkait;



d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris mempunyai tugas :

Menyusun rencana sekretariat berdasarkan rencana kerja dinas;

Menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan

perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi

dinas;

Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di

lingkungan dinas;

Menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan

kerja perangkat daerah terkait;

Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling

mendukung;

Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier;

Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas

pokok dan fungsinya;

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Sekretaris membawahi 3 (tiga) sub Bagian antara lain :

a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Mempunyai tugas :

Menyusun rencana sub bagian umum dan kepegawaian sesuai rencana

kerja dinas;

Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan

surat menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;

Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan

saling mendukung;

Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;






b. Sub Bagian Penyusunan Program

Mempunyai tugas :

Menyusun rencana sub bagian penyusunan program sesuai dengan

rencana kerja dinas;

Menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan

anggaran dinas;

Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dinas;


saling mendukung;





c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Menyusun rencana sub bagian keuangan dan perlengkapan sesuai

dengan rencana kerja dinas;

Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan

keuangan dinas;

Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan

keuangan dinas;

Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang

perlengkapan;

Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan

inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai dinas;


saling mendukung;







3. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan

kegiatan pendataan wajib pajak daerah (kecuali PBB dan BPHTB), dan retribusi

daerah, penghitungan dan penetapan jumlah pajak daerah dan retribusi

daerah yang terutang.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang

Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

a. Pengelolaan data subjek dan objek pajak (kecuali PBB dan BPHTB), dan

retribusi daerah melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) serta

pemeriksaan lokasi/lapangan atas tembusan surat dinas dari instansi

lainnya;

b. Penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah (kecuali PBB dan BPHTB) dan

wajib retribusi daerah;

c. Penyimpanan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan

dengan pendataan;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya.

Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :a. Menyusun rencana bidang Pendataan dan Penetapan sesuai dengan


b. Mengolah data subjek dan objek pajak, dan retribusi daerah melalui Surat

Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) serta pemeriksaan lokasi/lapangan

atas tembusan surat dinas dari instansi lainnya;

c. Menyusun Daftar Induk Wajib Pajak daerah, dan wajib retribusi daerah,

menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan

pendataan;



d. Melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah pajak daerah dan

retribusi daerah;

e. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling

mendukung;

f. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

g. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas


h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan membawahi 2 (dua) sub Bidang,

antara lain :

a. Sub Bidang Pendataan

Mempunyai tugas :

Menyusun rencana kerja seksi pendataan sesuai dengan rencana

kerja dinas;

Menghimpun, mengelola dan mencatat data objek pajak, dan subjek

pajak serta retribusi daerah;

Melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi, menyusun laporan hasil

dan daftar formulir SPT yang belum diterima kembali;

Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang

telah diisi dengan wajib pajak dan retribusi daerah;

Membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak dan retribusi

daerah;

Menyusun laporan formulir pendaftaran wajib pajak dan retribusi

daerah yang diterima kembali;

Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);

Menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang

berkaitan dengan pendataan;


saling mendukung;




Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai

tugas pokok dan fungsinya;


b. Sub Bidang Penetapan

Mempunyai tugas :

Menyusun rencana kerja seksi penetapan sesuai dengan rencana

kerja dinas;

Melaksanakan penghitungan penetapan pajak daerah dan retribusi

daerah;

Melaksanakan penerbitan, pendistribusian, dan penyimpanan arsip

surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan

penetapan;


saling mendukung;





4. Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan

Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas pokok

antara lain :

a. Melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah (kecuali PBB

dan BPHTB) yang telah melampaui batas waktu jatuh tenpo, melayani

keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan mengolah

data sumber – sumber penerimaan daerah lainnya sesuai dengan

peraturan perundang – undangan yang berlaku;

b. Melaksanakan perencanaan, pengendalian operasional serta pengawasan

intem terkait dengan pelaksanaan pada bidang pendataan dan penetapan,



bidang penagihan, pengendalian operasional dan pelaporan, bidang PBB

dan BPHTB dan bidang pengelolaan pasar.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bidang Penagihan,

Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pelaksanaan penagihanpajak daerah {kecualian PBB dan BPHTB} serta

memberikan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yg berlaku;

b. Penyiapan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan

pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak daerah, retribusi daerah,

realisasi penerimaan/pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga

secara berkala;

c. Perencanaan,pengendalian operasional dan pengawasan intern tekait

dengan pelaksanaan pada bidang pendataan dan penetapan, bidang

penagihan, penendalian dan pelaporan, bidang PBB dan BPHTB dan

bidang pengelolaan pasar;

d. Pelaksanaan tugas lain yg diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Kepala Bidang Penagihan, Pengendalian dan pelaporan mempunyai tugas

sebagai berikut :

a. Menyusun rencana Bidang Penagihan, Pengendalian dan pelaporan

pendapatan sesuai dengan rencana kerja dinas;

b. Melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah serta

memberikan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. Menyusun laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/

pembayaran/penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah dan realisasi

penerimaan/pengeluaran;

d. Melaksanakan perencanaan, pengendalian operasional dan pengawasan

intern terkait dengan pelaksanaan pada Bidang Pendataan dan Penetapan,

Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan, Bidang PBB dan BPHTB

dan Bidang Pengelolaan Pasar;



e. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling

mendukung;

f. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

g. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas


h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan membawahi 3 (tiga)

Sub Bidang sebagai berikut :

a. Sub Bidang Penagihan

Mempunyai tugas :

Menyusun rencana kerja seksi penagihan pendapatan sesuai dengan


Menerbitkan surat tagihan pajak daerah dan retribusi daerah;

Menerima dan memproses permohonan keberatan dari wajib pajak

daerah dan wajib retribusi daerah

Memproses penerbitan surat persetujuan dan atau penolakan

permohonan keberatan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;

Menerima semua hasil penagihan, penerimaan dan menyetorkan

langsung ke rekening umum kas daerah;

Melaksanakan pembinaan tehnis operasional, bimbingan dan petunjuk

kepda semua unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan pajak

daerah;

Melaksanakan penerbitan pajak daerah;


saling mendukung;







b. Sub Bidang Pengendalian Operasional

Mempunyai tugas :

Menyusun rencana seksi pengendalian operasional sesuai dengan


Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengendalian dan pengawasan

administrasi atas pelaksanaan pemungutan pajak, retribusi dan

pendapatan lainnya;

Menyelenggarakan pembinaan tehnis operasional, bimbingan dan

petunjuk kepada unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan

pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;


saling mendukung;





c. Sub Bidang Pelaporan

Mempunyai tugas :

Menyusun rencana seksi pelaporan pendapatan sesuai dengan


Menyiapkan laporan secara berkala mengenai realisasi penerimaan

dan tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan

daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

Menyelenggarakan pembukuan semua hasil penerimaan daerah;




saling mendukung;





5. Bidang PBB dan BPHTB

Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan

Pendataan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan (BPHTB), melaksanakan penghitungan, penetapan dan

penagihan jumlah pajak yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo,

melayani keberatan dan permohonan banding serta pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud maka Bidang PBB dan BPHTB

mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pengolahan data subjek dan objek PBB dan BPHTB melalui Surat

Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta pemeriksaan lokasi/lapangan

atas tembusan surat dinas dari instansi lainnya;

b. Penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak PBB dan BPHTB dan penyimpanan

surat perpajakan yang berkaitan dengan pendataan;

c. Penghitungan dan penetapan jumlah pajak yang terutang serta

menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak;

d. Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/

pembayaran/penyetoran PBB dan BPHTB;

e. Penagihan PBB dan BPHTB serta memberikan pelayanan keberatan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya.



Kepala Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menyusun rencana Bidang PBB dan BOHTB sesuai dengan rencana kerja

dinas;

b. Mengolah data subjek dan dan objek PBB dan BPHTB melalui Surat

Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta pemeriksaan

lokasi/lapangan atas tembusan surat dinas dari instansi lainnya;

c. Penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak PBB dan BPHTB dan penyimpanan

surat perpajakan;

d. Melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah PBB dan BPHTB yang

terutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib

pajak;

e. Melaksanakan penagihan PBB dan BPHTB serta memberikan pelayanan

keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

f. Menyediakan konsep perencanaan pendapatand aerah yang bersumber

dari PBB dan BPHTB;

g. Menyediakan bahan informasi penerimaan PBB dan BPHTB sebagai bahan

penyusunan laporan realisasi penerimaan;

h. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling

mendukung;

i. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

j. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas


k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Bidang PBB dan BPHTB membawahi 2 (dua) Sub Bidang antara lain :

a. Sub Bidang PBB

Mempunyai tugas :

Menyusun rencana seksi PBB sesuai dengan rencana kerja dinas;



Menghimpun, mengelola, mendata objek dan subjek PBB serta

menetapkan SPT PBB;

Melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi dan menyusun laporan hasil



telah diisi oleh wajib pajak;

Membuat dan memeliharan daftar induk wajib PBB;

Membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak PBB yang

diterima kembali;

Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) khusus PBB;

Menyimpan arsip surat perpajakan PBB yang berkaitan dengan

pendataan pendapatan;

Menyimpan surat Pemebritahuan Objek Pajak (SPOP) PBB kepada wajib

pajak;

Menetapkan surat tagihan PBB;

Menerima dan memproses permohonan keberatan dari wajib PBB;

Memproses penerbitan surat persetujuan dan/atau penolakan

permohonan keberatan wajib pajak;




kepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan pajak

daerah, PBB dan pendapatan lainnya;

Melaksanakan pengolahan data pajak PBB sebagai bahan penyusunan

laporan penerimaan pendapata;


saling mendukung;







b. Sub Bidang BPHTB

Mempunyai tugas :

Menyusun rencana seksi BPHTB sesuai dengan rencana kerja dinas;

Menghimpun, mengelola, mendata objek dan subjek BPHTB serta

menetapkan SPT BPHTB;

Melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi dan menyusun laporan hasil



telah diisi oleh wajib pajak BPHTB;

Membuat dan memeliharan daftar induk wajib BPHTB;

Membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak BPHTB yang

diterima kembali;

Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) khusus BPHTB;

Menyimpan arsip surat perpajakan BPHTB yang berkaitan dengan

pendataan pendapatan;

Menyampaikan surat Pemebritahuan Objek Pajak (SPOP) BPHTB kepada

wajib pajak;

Menetapkan surat tagihan BPHTB;

Menerima dan memproses permohonan keberatan dari wajib BPHTB;

Memproses penerbitan surat persetujuan dan/atau penolakan

permohonan keberatan wajib pajak BPHTB;






kepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan pajak

daerah BPHTB;

Melaksanakan pengolahan data pajak BPHTBsebagai bahan penyusunan

laporan penerimaan pendapatan;


saling mendukung;





6. Bidang Pengelolaan Pasar

Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan

dan pelaksanaan program pengelolaan pasar.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud maka Bidang

Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana tehnis pengelolaan pasar

termasuk di dalamnya peningkatan sarana dan prasarana;

b. Pelayanan masyarakat menyangkut penyediaan tempat yang sehat dan

memenuhi syarat untuk berjualan dan berbelanja bagi masyarakat;

c. Pelaksanaan proses perinzinan penempatan/sewa menyewa atas

bangunan pasar;

d. Pemungutan retribusi atas jasa tempat sewa dan jasa-jasa lainnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Pemeliharaan, kebersihan dan keamanan pasar;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan

fungsinya.

Kepala Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas sebagai berikut :



a. Menyusun rencan Bidang Pengelolan Pasar sesuai rencana kerja dinas;

b. Melaksanakan pengaturan penempatan pedagang dalam pasar;

c. Melaksanakan proses perizinan penempatan/sewa menyewa atas

bangunan dalam pasar;

d. Melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa tempat sewa dan jasa-jasa

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

e. Melaksnaakan pembukuan atas hasil retribusi serta pendapatan lainnya;

f. Melaksanakan pemeliharaan bangunan, kebersihan, ketertiban dan

keamanan pasar;

g. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling

mendukung;

h. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

i. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas


j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Bidang Pengelolaan Pasar membawahi 2 (dua) sub Bidang antara lain :

a. Sub Bidang Retribusi dan Perizinan

Mempunyai tugas :

Menyusun rencana seksi retribusi dan perizinan sesuai dengan rencana

kerja dinas;

Melaksanakan pemungutan atas retribusi pasar serta pendapatan lain

dari hasil pengelolaan pasar;

Melaksanakan pembukuan semua hasil retribusi pasar serta pendapatan

lain dari hasil pengelolaan pasar;

Membantu melaksanakan proses administrasi izin penempatan/sewa

menyewa dari bangunan pasar;




saling mendukung;





b. Sub Bidang Pemeliharaan, Kebersihan dan Ketertiban

Mempunyai tugas :

Menyusun rencana seksi pemeliharaan, kebersihan dan ketertiban

sesuai dengan rencana kerja dinas;

Melaksanakan kegiatan pemeliharaan bangunan pasar, kebersihan dan

ketertiban pasar;

Mengadakan pengawasan keamanan dan melaksanakan tindakan yang

bersifat preventif maupun represif;

Melaksanakan tindakan penyegelan dan pembukaan kembali terhadap

kios/toko yang bermasalah;


saling mendukung;





7. UPTD

UPTD adalah unit pelaksana tehnis dinas yang mempunyai tugas

melaksanakan sebagian kegiatan tehnis operasional dan/atau kegiatan tehnis

penunjang. Kegiatan tehnis operasional dimaksud adalah tugas untuk



melaksanakan kegiatan tehnis yang secara langsung berhubungan dengan

pelayanan masyarakat.

Kegiatan tehnis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung

pelaksanaan tugas dinas. Pengaturan UPTD mengenai nomenklatur, jumlah

dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan peraturan

bupati yang lainnya.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatn Fungsional ditetapkan bersadarkan keahlian dan spesialisasi yang

dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku. Kelompok

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas

sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Struktur organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor : 56 Tahun 2011, Tentang Uraian Tugas,

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris

a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Penyusunan Program;

c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

3. Bidang Pendataan dan Penetapan

a. Sub Bidang Pendataan;

b. Sub Bidang Penetapan.

4. Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan

a. Sub Bidang Penagihan;

b. Sub Bidang Pengendalian Operasional;

c. Sub Bidang Pelaporan.

5. Bidang PBB dan BPHTB

a. Sub Bidang PBB;



b. Sub Bidang BPHTB.

6. Bidang Pengelolaan Pasar

a. Sub Bidang Retribusi dan Perizinan;

b. Sub Bidang Pemeliharaan, Kebersihan dan Ketertiban.

Selanjutnya Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi dapat

dilihat pada Gambar 2.1

2.2. Sumberdaya Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi

Sumberdaya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu

institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat

berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan

misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor

strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat

dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif

sumberdaya manusia yang dimilikinya.

Pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi berjumlah 137

orang, terdiri dari 137 orang atau seluruh pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil

(PNS). Selengkapnya keadaan pegawai dapat digambarkan Dinas Pendapatan

Kabupaten Banyuwangi sebagaimana gambar dibawah ini.



Tabel : 1. Keadaan Pegawai Dinas Pendapatan Saat ini berdasarkan tingkat Pendidikan Formal

NoStatus Kepegawaian

Pendidikan Difinitif TKK TKS Ket.Jml % Jml % Jml %

1. S3 0 0 0 0 0 0

2. S2 6 4,20 0 0 0 0

3. S1 20 14,54 0 0 0 0

4. D3 2 1,30 0 0 0 0

5. SLTA 63 45,89 0 0 0 0

6. SLTP 33 24,55 0 0 0 0

7. SD 13 9,80 0 0 0 0

Jumlah 137 100,00 0 0 0 0

Tabel : 2. Keadaan Pegawai Saat Ini Berdasarkan Jabatan Struktural

No. Jabatan Eselon Jumlah

1. Kepala Dinas II.b 1 orang

2. Sekretaris III.a 1 orang

3. Kepala Bidang III.b 4 orang

4. Kepala Seksi/Kasubag IV.a 12 orang

5. Pelaksana - 119 orang

Jumlah 137 orang

Tabel : 3. Keadaan Pegawai saat ini berdasarkan Pendidikan dan Latihan Penjenjangan, Teknis Substantif dan Fungsional

No. Jenis Pendidikan dan Latihan Jumlah / Orang



1. Spamen/ Diklatpim II 0

2. Spama/ Diklatpim III 7

3. Spada/Adum/Diklatpim IV 8

4. Kursus Manajemen Proyek 0

5. Pelatihan Analisis Jabatan 0

6. Kursus Bendaharawan 2

7. Kursus Pelatihan Pelayanan Prima 1

8. Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa 7

9. Pelatihan Administrasi Kepegawaian 1

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang

cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktifitas dan mobilitas kerja

kantor. Saat ini, jumlah perlengkapan Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi

Hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius.

Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai :

1. Ruangan Kantor ukuran 14.610 m2, yang terletak di gedung Sasana

Wiyata yang sekarang Dinas Pendapatan, Lantai 2 (dua);

2. Sarana perkantoran yang terdiri dari :

- Lemari Kayu : 10 unit

- Lemari Besi : 1 unit

- Filling Cabinet : 2 unit

- Penghancur Kertas : 14 unit

- Sofa/ Kursi Tamu : 4 set

- Meja Kepala Kantor : 1 set

- Meja : 65 unit

- Kulkas : 1 unit

- Dispenser : 2 unit

- Brankas : 1 unit

- Rak Buku ( kayu ) : 9 unit

- Komputer : 28 unit

- Lap Top : 20 unit



- Kamera Digital : 1 unit

- LCD Proyektor : 3 unit

- Air Conditioner (AC) : 19 unit

- Mesin Ketik : 1 unit

- Telepon : 1 unit

- Kursi Pernekel,putar dan biru : 104 unit

- Printer : 27 unit

- UPS : 3 unit

- TV : 2 unit

- Layar Infocus : 3 unit

- Meja Rapat : 6 Buah

- Etalase : 8 Buah

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.

Pelayanan kepada masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi dalam 5 (lima) tahun yang lalu, terdiri dari :

2.3.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan

Pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat menyurat,

ketatalaksanaan dan kepegawaian.

Regulasi yang dijadikan sebagai landasan dalam melaksanakan pelayanan

dimaksud adalah Peraturan Daerah No. 56 Tahun 2011, yang menetapkan Bupati

tentang Tupoksi. Dalam pembuatan laporan keuangan di Dinas Pendaptapan

menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun, yang

menetapkan bahwa Dinas Pendaptan mempunyai tugas untuk memberikan

laporan secara tepat waktu pada setap bulannya.

2.3.2. Seksi Retribusi dan Perizinan




dimaksud adalah Peraturan Daerah Nomor : 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi

Perizinan, yang menetapkan bahwa Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi

mempunyai tugas untuk memberikan sumber pendapatan daerah yang penting

guna membiayai penyelenggaraan pemda dan pembangunan daerah untuk

memantapkan otonomi daerah yang luas di Kabupaten Banyuwangi.

2.3.3. Seksi PBB dan BPHTB


dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor : 112 Tahun 2000, yang

mengamanatkan bahwa Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi mempunyai

tugas untuk memberikan penjelasan atas pengenaan pajak atas tanah. Pada

Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang pengaturan biaya pemungutan

pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Banyuwangi bahwa mengharapkan

Dinas Pendapatan untuk melakukan pemungutan secara tertib dan tepat waktu.

2.4. Kekuatan dan Kelemahan

2.4.1. Kekuatan.

Dalam mencermati atau menganalisis lingkungan internal, kondisi

internal dan data yang ada dan beberapa faktor yang merupakan Kekuatan

(Strength) Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi adalah :

Adanya tupoksi;

Adanya program kerja kantor;

Adanya komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran kantor;

Tersedianya anggaran yang memadai.



2.4.2. Kelemahan

Dari pengamatan kondisi dan data yang ada, beberapa faktor yang

dianggap merupakan Kelemahan (Weakness) Dinas Pendapatan Kabupaten

Banyuwangi adalah :

Belum memadainya kualitas sumber daya manusia;

Belum optimalnya kualitas sarana dan prasana penunjang;

Tingkat koordinasi antar lembaga belum berjalan dengan baik.

2.5. Peluang dan Tantangan.2.5.1. Tantangan

Dari pencermatan kondisi eksternal dan data ancaman/ tantangan

(Threats) pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banayuwangi adalah :

Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap kesadaran

pembayaran pajak yang tepat waktu;

Rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap pajak.

2.5.2. Peluang

Dari pengamatan kondisi eksternal dan data yang ada, ada beberapa

faktor yang dianggap merupakan peluang (Opportunities) Dinas Pendapatan

Kabupaten Banyuwangi adalah :

Letak geografis Kabupaten Banyuwangi yang strategis;

Adanya produk-produk hukum tentang nilai pembayaran pajak.

2.5.3. Faktor Kunci Keberhasilan



Faktor-faktor kunci keberhasilan yang terpilih antara lain sebagai

berikut :

Optimalkan sarana dan prasarana pendukung keberhasilan Dinas

Pendapatan;

Optimalkan komitmen yang tinggi untuk mendorong kecepatan waktu dan

tidak berbelit dalam melayani para WP;

Optimalkan tingkat koordinasi antar lembaga;

Optimalkan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi untuk menciptakan

dan meningkatkan pendapatan asli daerah;

Optimalkan tingkat kepedulian masyarakat terhadap pentingnya

pembayaran pajak secara tepat waktu;

Optimalkan tingkat kesadaran atas pembayaran pajak .


· web viewrencana strategis (renstra) tahun 201 0-201 5 28 dinas pendapatan kabupaten banyuwangi

Documents