LEMBAGA – LEMBAGA NEGARA

TUGAS

Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Sistem Pemerintahan Indonesia

Di susun oleh:

Kelompok 3

Aolya Sofinisa ( 115030107113006)

Ima Febiyaningrum ( 115030107113007 )

Laila Kurnia Sari ( 115030107113003 )

Saiful Dwi ( 115030107113009 )

Universitas Brawijaya

Fakultas Ilmu Administrasi

Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Kediri

2012

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia salah satu negara yang berada di Asia Tenggara, dan menjadi

salah satu perintis, pelopor, dan pendiri berdirinya ASEAN. Letak geografis Indonesia yang

berada di antara dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Atlantik, serta diapit

oleh dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia.

Menurut Pasal 1 ayat 1, Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk

Republik. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat, dan

dilaksanakan menurut UUD. Sistem pemerintahannya yaitu negara berdasarkan hokum

(rechsstaat). Dengan kata lain, penyelenggara pemerintahan tidak berdasarkan pada

kekuasaan lain (machsstaat). Dengan berlandaskan pada hokum ini, maka Indonesia bukan

negara yang bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Pembagian kekuasaan pemerintahan seperti didapat garis-garis besarnya dalam

susunan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah bersumber kepada

susunan ketatanegaraan Indonesia asli, yang dipengaruhi besar oleh pikiran-pikiran falsafah

negara Inggris, Perancis, Arab, Amerika Serikat dan Soviet Rusia. Aliran pikiran itu oleh

Indonesia dan yang datang dari luar, diperhatikan sungguh-sungguh dalam pengupasan

ketatanegaraan ini, semata-mata untuk menjelaskan pembagian kekuasaan pemerintahan

menurut konstitusi proklamasi.

Pembagian kekuasaan pemerintah Republik Indonesia 1945 berdasarkan ajaran

pembagian kekuasaan yang dikenal garis-garis besarnya dalam sejarah ketatanegaraan

Indonesia; tetapi pengaruh dari luar; diambil tindakan atas tiga kekuasaan, yang dinamai

Trias Politica, seperti dikenal dalam sejarah kontitusi di Eropa Barat dan amerika Serikat.

Ajaran Trias Politica diluar negeri pada hakikatnya mendahulukan dasar pembagian

kekuasaan, dan pembagian atas tiga cabang kekuasaan (Trias Politica) adalah hanya akibat

dari pemikiran ketatanegaraan untuk memberantas tindakan sewenang-wenang pemerintah

dan untuk menjamin kebebasan rakyat yang terperintah.

Ajaran Trias Politika dilahirkan oleh pemikir Inggris Jhon Locke dan oleh pemikir

Perancis de Montesquieu dijabarkan dalam bukunya L’Espris des Lois, yang mengandung

maksud bahwa kekuasaan masing-masing alat perlengkapan negara atau lembaga negara

yang menurut ajaran tersebut adalah :

a. Badan legislatif, yaitu badan yang bertugas membentuk Undang-undang

b. Badan eksekutif yaitu badan yang bertugas melaksanakan undang-undang

c.Badan judikatif, yaitu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Undang

undang, memeriksa dan megadilinya.

Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan atau "civilizated organization"

dimana lembaga tersebut dibuat oleh negara , dari negara, dan untuk negara dimana

bertujuan untuk membangun negara itu sendiri . Lembaga negara terbagi dalam beberapa

macam dan mempunyai tugas nya masing – masing.

Lembaga-lembaga negara berdasarkan uud 1945

Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga

pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara saja.Ada yang dibentuk berdasarkan

atau karena diberi kekuasaan oleh uud, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan

kekuasaannya dari uu, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan keputusan

presiden.Hirarki atau ranking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat

pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh uud merupakan organ konstitusi,

sedangkan yang dibentuk berdasarkan uu merupakan organ uu, sementara yang hanya

dibentuk karena keputusan presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat

perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya.Demikian pula jika lembaga

dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan peraturan daerah, tentu lebih rendah

lagi tingkatannya.

Adapun alat kelengkapan dalam penyelenggaraan Negara. Di Indonesia alat kelengkapan negara terdiri dari :

1. Eksekutif, yaitu lembaga negara yang mengelolah lembaga pemerintahan baik

dalam tingkat pusat maupun tingkat daerah. Pada tingkat pusat dikepalai oleh

Presiden dan wapres. Sedangkat tingkat provinsi oleh gubernur dan wagub, untuk

tungkat berikutnya pemerintahan kota dipimpin oleh walikota dan wawako serta

kabupaten oleh bupati dan wabub. Tugas pokok dari lembaga ini adalah

melaksanakan pemerintahan.

2. Legislatif yang meliputi DPR, DPRD provinsi, DPRD kota/kabupaten serta DPD.

DPR dan DPD dipilih melalui parpol dalam pemilu, sedangkan DPD dipilih melalui

nonparpol dan non militer dalam pemilu. Tugas pokok DPR adalah membuat UU

bersama dengan pemerintah, sedangkan DPD mengajukan RUU kedaeraan untuk

dibahas bersama DPR.

3. Eksaminatif atau BPK adalah lembaga yang berwenang menaudit kondisi keuangan

negara. Hasil pengawasan ini akan dilaporkan kepada DRP untuk dipelajari.

4. Yudikatif. Lembaga yudikatif terdiri dari MA, MK, dan KY. Setiap lembaga-lembaga

itu memiliki fungsi masing-masing sesuai UU. MA berfungsi mengadili perkara pada

tingkat kasasi dan menguji produk hukum dibawah UU. Sedangkan MK memiliki

fungsi menguju produk hukum diatas UU dan membubarkan parpol. Sementara KY

berguna untuk menentukan calon hakim agung.

Dalam pemerintahan RI jika presiden mangkat atau berhalangan maka wapres yang

menggantikannya. Tetapi jika keduanya berhalangan atau mangkat maka terdapat 3

menteri yang harus menggantikanya secara bersamaan, yaitu mendagri, menlu, dan

menhankam dalam tenggat waktu diatur oleh UU. Masa jabat seorang presiden atau wakil

presiden adalah 5 tahun atau 1 periode. Baik presiden maupun wapres dapat dipilih kembali

untuk masa jabat yang sama juga hanya untuk 1 periode. Jadi presiden dan wapres dapat

memangku jabatan yang sama untuk 2 periode.

Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum Diamandemen.Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945

sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok

sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut.

1) Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).

2) Sistem Konstitusional.

3) Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

4) Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis

Permusyawaratan Rakyat.

5) Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

6) Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab

kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

7) Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

Berdasarkan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan, sistem pemerintahan Indonesia

menurut UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial.

Sistem presidensial (presidensial), atau disebut juga dengan sistem kongresional,

merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui

pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif.

Tugas-tugas Lembaga Negara

Lembaga negara mempunyai tugas-tugas antara lain sebagai berikut:

a)  Menjaga kestabilan atau stabilitas keamanan , politik, hukum, HAM, dan budaya

b)  Menciptakan suatu lingkungan yang kondusif, aman, dan harmonis

c)  Menjadi badan penghubung antara negara dan rakyatnya

d)  Menjadi sumber insipirator dan aspirator rakyat

e)  Memberantas tindak pidana korupsi, kolusi, maupun nepotisme

f)   Membantu menjalankan roda pemerintahan negara

SEJARAH LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA INDONESIA

1. UUD 1945 (periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949)

Pada periode ini Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan

BPK belum terbentuk. Meskipun secara yuridis formal ketiga lembaga ini telah diakui

eksistensinya, terbukti dengan diaturnya ketiga lembaga ini dalam UUD 1945.

Pada saat itu berdasarkan pasal IV aturan peralihan yang berbunyi ” sebelum Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung,

dibentuk menurut Undang – undang dasar segala kekuasaannya dijalankan oleh presiden

dengan bantuan sebuah komite nasional “. Untuk memperkuat Komite Nasional, kemudian

dikeluarkan maklumat Wakil Presiden No. X (eks) tahun 1945. Dalam maklumat tersebut

ditentukan bahwa sebelum MPR dan DPR dibentuk, kepada Komite Nasional diberikan

kekuasaan legislatif dan ikut serta menetapkan garis – garis besar haluan Negara.

2. Konstitusi RIS ( periode 27 Desember 1949 – 17Agustus 1950 )

Periode ini, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan parlementer pola Inggris,

sebagai akibat perundingan dan persetujuan konferensi Meja Bundar di Den Haag Belanda.

Berdasarkan pasal 127 Konstitusi RIS, Lembaga Negara yang berwenang menetapkan

undang – undang federal adalah ;

Ø Pemerintah, bersama – sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat,

sepanjang mengenai peraturan – peraturan yang khusus mengenai satu daerah

bagian, beberapa daerah bagian, atau semua daerah bagian atau bagian –

bagiannya, ataupun yang khusus mengenai perhubungan antara Republik Indonesia

Serikat dan daerah – daerah yang diatur dalam pasal 2 Konstitusi RIS ( meliputi

seluruh daerah Indonesia ),

Ø Pemerintah bersama – sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan yang

bukan merupakan pengaturan hal – hal yang disebut dalam point (a) atau selebihnya

dari yang telah disebutkan. Yang menarik pada periode ini adalah adanya badan

Konstituante yang diatur dalam bab V Konstitusi RIS yang bersama – sama dengan

pemerintah yang bertugas (selekas – lekasnya) menetapkan Konstitusi Rapublik

Indonesia Serikat yang akan menggantikan Konstitusi Sementara ( pasal 186

Konstitusi RIS ).

3. UUD Sementara 1950 ( Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 )

Bentuk Negara Serikat tidak bertahan lama, hanya berlangsung kurang lebih 8 bulan.

Melalui pasal 90 konstitusi ( R.I.S. ) kemudian dilakukan perubahan – perubahan terhadap

konstitusi (R.I.S.) dengan mengubah bagian – bagian yang merupakan unsur – unsur

Negara serikat menjadi Negara Kesatuan. Hal itu dilakukan melalui Undang – Undang

Federal No. 7 / 1950 ( Lembaran Negara No. 56/ 1950 ). Perbedaan yang paling mendasar

dari Konstitusi sebelumnya adalah dihapuskannya Senat, yang menjadi Badan Perwakilan

adalah Dewan Perwakilan Rakyat.

Landasannya adalah UUD ’50 pengganti konstitusi RIS ’49. Sistem Pemerintahan

yang dianut adalah parlementer cabinet dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu.

Ciri-ciri:

1) presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat.

2) Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan.

3) Presiden berhak membubarkan DPR.

4) Perdana Menteri diangkat oleh Presiden.

4. UUD 1945 ( Periode 1959 – 1971 )

Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 150 tentang Dekrit, atau yang lebih

dikenal dengan Dekrit Presiden 1950, maka UUD 1945 berlaku kembali. Badan Konstituante

yang telah dibentuk melalui Undang – Undang pemilihan umum No. 7/1953 dibubarkan.

Dalam periode ini pasal IV aturan peralihan UUD 1945 tidak berlaku lagi, sebab telah

terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong

– royong, serta Dewan Pertimbangan Agung Sementara.

5. UUD 1945 ( periode 1971 – 1999 )

Setelah terjadinya usaha perebutan kekusaan G-30 S/PKI Pemerintah bertekad

melaksanakan Undang – Undang Dasar 1945 secara murni dan konskwen. Namun yang

terjadi adalah ” executive heavy ” , struktur UUD 1945 memberikan pengaturan yang

dominan terhadap lembaga kepresidenan, baik jumlah pasal maupun kekusaannya. Pada

periode ini Presiden dipilih oleh badan perwakilan rakyat ( yaitu MPR ) dan Presiden tunduk

dan bertanggungjawab kepada badan perwakilan rakyat ( MPR ), dan dapat diberhentikan

oleh MPR. Mengenai hal ini, telah dilakukan pembatasan melalui TAP MPR No.

XIII/MPR/1998 ( pada periode ini MPR masih merupakan lembaga Tertinggi Negara ) yang

menyebutkan Presiden dan Wakil Presiden RI memegang jabatan selama masa lima tahun,

dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang hanya untuk satu kali masa

jabatan. Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa MPR merupakan lembaga tertinggi

Negara. MPR menjalankan kekuasaan Negara yang tertinggi sebagai penjelmaan seluruh

rakyat Indonesia.

6. UUD 1945 ( periode 1999 – sekarang/ setelah perubahan )

Amandemen UUD 1945 yang telah dilakukan sebanyak empat kali menggulirkan

berbagai perubahan pula dalam struktur ketatanegaraan. disamping adanya beberapa

lembaga Negara yang dihapuskan, dibentuk beberapa lembaga Negara baru, untuk

memenuhi kebutuhan hidup berbangsa dan bernegara. Dengan diubahnya beberapa pasal

tertentu dalam UUD berimplikasi pada beberapa perubahan yang sangat signifikan, antara

lain; Perubahan ketentuan pasal 1 ayat (2) yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan dan

meneguhkan paham kedaulatan rakyat yang dianut Negara Indonesia karena kedaulatan

rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh sebuah lembaga Negara, yaitu MPR, tetapi

melalui cara dan oleh berbagai lembaga yang ditentukan oleh UUD 1945. Dengan demikian

kedaulatan tetap ditangan rakyat, sedangkan lembaga – lembaga Negara melaksanakan

bagian – bagian dari kedaulatan itu menurut wewenang, tugas dan fungsi yang diberikan

oleh UUD 1945. Dengan perubahan ini pula tidak dikenal lagi istilah lembaga tertinggi

Negara ataupun lembaga tinggi Negara.

PEMBAHASAN

A. Lembaga-Lembaga Negara:

1) eksekutif, adalah lembaga yang menjalankan atau melaksanakan pemerintahan secara operasional dan sehari-hari.Lembaga ini dipimpin oleh kepala negara.

a. Presiden, sebuah jabatan individual atau kolektif yang mempunyai perananan

sebagai wakil tertinggi dari pada sebuah negara

b. Wakil presiden, jabatan pemerintahan yang berada satu tingkata lebih rendah

dari pada presiden. Wakil presiden akan mengambil alih jabatan presiden apabila ia

berhalangan sementara atau teetap.

Hak, wewenang dan kewajiban presiden/ wakil presiden:

-    Memegang kekuasaan pemerintah menurut uud

-    Memegang kekuasaan tertinggi

-    Mengajukan rancangan uu kepada dpr

-    Menetapkan peraturan pemerintah pengganti uu

-    Menetapkan peraturan pemerintah

-    Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri

-    Mengangkat duta dan konsul

-    Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan dpr

-    Meresmikan anggota badan pemeriksa keuangan yang dipilih oleh dpr

-    Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh komisi yudisial dan

disetujui dpr

-    Menetapkan hakim konstitusi

-    Mengangkat dan memberhentikan anggota komisi yudisial dengan persetujuan

mpr.

2)    Legislatif, badan deliberatif pemerinah dengan kuasa membuat uu.

a. MPR, lembaga tinggi negara dalam system ketatanegaraan indonesia, yang atas

anggota DPR dan DPD.

b.  DPR, lembaga tinggi negara dalam system ketatanegaraan indonesia yang

merupakan lembaga perwakilan rakyatdan memegang kekuasaan membentuk uu.

c.  DPD, lembaga tinggi negara galam sisitem ketatanegaraan indonesiayang

anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan

umum.

a)      Kekuasaan dan wewenang MPR

- mengubah dan menetapkan undang-undang dasar;

- melantik presiden dan/atau wakil presiden;

- memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya

menurut undang-undang dasar;

- memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden apabila

terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya;

- memilih  presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara

bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua pasangan calon presiden dan

calon wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai

politik yang pasangan calon presiden dan calon wakil presidennya meraih

suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya,

sampai berakhir masa jabatannya.

b) hak, wewenang dan tugas DPR

-          Membentuk uu yang dibahas dengan presiden

-          Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti uu

-          Menerima dan membahas uu yang diajukan dpa

-          Menetapkan apbn bersama presiden

-        Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan uu, apbn serta kebijakan

pemerintah

-         Memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan

pemberhentian anggota komisi yudisial

-          Memperhatikan pertimbangan dpd atas rancangan uu apbn dan rancangan

uu yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.

Hak – hak yang dimiliki oleh DPR :

1. Hak Interpelasi Yakni hak untuk meminta keterangan kepada presiden.

2. Hak Angket, Yakni hak untuk mengadakan penyelidikan atas suatu kebijakan

pemerintah/presiden.

3. Hak Menyatakan Pendapat yaitu Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR

sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau

mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional

disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya

4. Hak Imunitas adalah kekebalan hukum dimana setiap anggota DPR tidak dapat

dituntut di hadapan dan diluar pengadilan karena pernyataan, pertanyaan/pendapat

yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPR, sepanjang

tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik.

5. Hak Protokoler yaitu Hak Protokoler adalah hak anggota MPR, DPR dan DPD

untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara-acara

kenegaraan atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya.

6. Hak Angket yaitu Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan

terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang

berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan. Hak atau usulan tersebut harus diajukan minimal 20

orang anggota DPR secara tertulis melalui ketua DPR.

7. Hak Membela Diri yaitu Angota yang diduga melakukan pelanggaran sumpah atau

janji, kode etik dan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota diberi

kesempatan untuk membela diri dan atau memberikan keterangan Badan

Kehormatan.Tatacara membela diri dan atau memeberikan keterangan diatur

dengan peraturan DPR tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

8. Hak Memilih dan Dipilih yaitu Anggota DPR mempunyai hak memilih dan dipilih

untuk menduduki jabatan tertentu pada alat kelengkapan DPR

c) hak, wewenang dan tugas DPD

- mengajukan kepada dpr rancangan uu yang berkaitan dengan otonomi

daerah, hubungan pusat dengan daerah dll.

- memberikan pertimbangan kepada dpr atas ruu apbn dan ruu yang berkaitan

dengan pajak, pendidikan dan agama

- memberikan pertimbangan kepada DPR dalam memilih anggota BPK

- melakukan pengawasan/pelaksanaan uu mengenai otonomi daerah

- menerima hasil keungan dari BPK untuk dijadikan bahan membuat

pertimbangan bagi dpr tentang ruu yang berkaitan dengan apbn.

3)    Yudikatif, lembaga yang berwenang mengontrol pelaksanaan aturan

a.       Mahkamah agung, lembaga tinggi negara dalam system ketatanegaraan yang

merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan mahkamah

konstitusi.

b.      Mahkamah konstitusi, lembaga tinggi negara dalam system ketatanegaraan

yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan

mahkamah agung.

c.       Komisi yudisial, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan uu yang berfungsi

mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung.

a)      Tugas dan wewenang MA

-         Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-

undangan

-         Mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi

-         Memberikan pertimbangan dalam hal presiden membergrasi dan rehabilitasi.

b) tugas dan wewenang MK

- berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya

bersifat final untuk menguji uu terhadap uud

- wajib memberi putusan atas pendapat dpr mengenai dugaaan pelanggaran

oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut uud 1945.

c) tugas dan wewenang KY

- memutuskan pengangkatan hakim agung

- mengusulkan calon hakim agung kepada DPR

- mempunyai wewenang lain dalam rangka menegakkan kehormatan,

keluhuran, martabat serta perilaku hukum.

4) Inspektif atau Eksaminatif ( Badan Pemeriksa Keuangan )

Kedudukan BPK sejajar dengan lembaga negara lainnya.Untuk memeriksa

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksan

Keuangan yang bebas dan mandiri.Jadi, tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan

keuangan negara.

Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan

kewenangannya.Berdasarkan UUD 1945 Pasal 23 F maka anggota BPK dipilih oleh DPR

dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh presiden. BPK

berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Demikian,

semoga bermanfaat.Badan Pemeriksa Keuangan merupakan badan penilai dan peneliti

serta penentu, “sah” atau tidaknya penggunaan uang Negara.menurut Undang Undang

Dasar 1945 serta menurut Undang Undang No. 5 Tahun 1973 BPK mempunyai tanggung

jawab tentang keuangan Negara. Dalam kaitan ini maka terdapat tiga fungsi BPK, yaitu:

Ø Fungsi operatif yakni,melakukan pemeriksaan, pengawasan dan penelitian

atas penguasaan dan pengurusan keuangan Negara.

Ø Fungsi yudikatif yakni, melakukan tuntutan terhadap bendaharawan yang

karena perbuatannya melanggar hukum atau melakukan kewajibannya,

menimbulkan kerugian besar bagi Negara.

Ø Fungsi memberi rekomendasi yakni, memberikan pertimbangan kepada

pemerintah tentang pengurusan Negara.

Untuk melaksanakan ketiga fungsi tersebut maka BPK berwenang antara lain:

Ø Meminta, memberikan dan meneliti pertanggungjawaban atas penguasaan

dan pengurusan keuangan Negara serta mengusahakan keseragaman baik dalam

tata cara pemeriksaan maupun dalam penata usahaan Negara.

Ø Mengadakan dan menetapkan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti

rugi.

Ø Melakukan penelitian dan penganalisaan terhadap pelaksanaan peraturan

perundangan di bidang keuangan.

Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1973 menentukan tugas kewajiban BPK sebagai berikut:

Ø Memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan Negara.

Ø Memeriksa semua pelaksanaan APBN

Ø Pelaksanaan pemeriksaan seperti dimaksudkan oleh (a) dan (b) tersebut

dilakukan berdasarkan ketentuan Undang Undang.

Ø Hasil pemeriksaan BPK diberitahukan kepada DPR

Undang Undang No. 5 Tahun 1973 dalam Pasal 6 menyatakan bahwa BPK ini

berbentuk Dewan yang terdiri dari seserang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil

Ketua merangkap anggota ditambah 5 (lima) orang anggota. Pasal 5 menentukan bahwa

BPK berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

B. Hubungan antar Lembaga Negara

a. MPR dengan DPR, DPD

Keberadaan MPR dalam sistem perwakilan dipandang sebagai ciri yang khas

dalam sistem demokrasi di Indonesia. Keanggotaan MPR yang terdiri atas anggota

DPR dan anggota DPD menunjukan bahwa MPR masih dipandang sebagai lembaga

perwakilan rakyat karena keanggotaannya dipilih dalam pemilihan umum. Unsur

anggota DPR merupakan representasi rakyat melalui partai politik, sedangkan unsur

anggota DPD merupakan representasi rakyat dari daerah untuk memperjuangkan

kepentingan daerah.

Sebagai lembaga, MPR memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan

UUD, memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam hal terjadi kekosongan jabatan

Presiden dan/atau Wakil Presiden, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan

kewenangan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Khusus mengenai penyelenggaraan sidang MPR berkaitan dengan kewenangan untuk

memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, proses tersebut hanya bisa

dilakukan apabila didahului oleh pendapat DPR yang diajukan pada MPR.

b. DPR dengan Presiden, DPD, dan MK.

Berdasarkan UUD NRI tahun 1945, kini MPR terdiri dari anggota DPR dan

anggota DPD. Perbedaan keduanya terletak pada hakikat kepentingan yang

diwakilinya, anggota DPR untuk mewakili rakyat sedangkan anggota DPD untuk

mewakili daerah.

Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan

membentuk undang-undang. Selanjutnya untuk menguatkan posisi DPR sebagai

pemegang kekuasaan legislatif, maka pada Pasal 20 ayat (5) ditegaskan bahwa dalam

hal RUU yang disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden, dalam waktu 30 hari

semenjak RUU tersebut disetujui, secara otomatis sah menjadi UU dan wajib

diundangkan.

Dalam hubungan DPR dengan DPD, terdapat hubungan kerja dalam hal ikut

membahas RUU yang berkaitan dengan bidang tertentu. DPD dapat mengajukan

kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan

daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan

sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan

perimbangan keuangan pusat dan daerah (Lihat Pasal 22 D).

Dalam hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi, terdapat hubungan tata kerja yaitu

dalam hal permintaan DPR kepada MK untuk memeriksa pendapat DPR mengenai

dugaan bahwa Presiden bersalah. Di samping itu terdapat hubungan tata kerja lain,

misalnya dalam hal apabila ada sengketa dengan lembaga negara lainnya, dan proses

pengajuan pendapat DPR yang menyatakan bahwa Presiden bersalah untuk diperiksa

oleh MK.

c. DPD dengan BPK

Berdasarkan ketentuan UUD NRI 1945, DPD menerima hasil pemeriksaan BPK dan

memberikan pertimbangan untuk pemilihan anggota BPK. Ketentuan ini memberikan

hak kepada DPD untuk menjadikan hasil laporan keuangan BPK sebagai bahan dalam

rangka melaksanakan tugas dan kewenangan yang dimilikinya, dan untuk turut

menentukan keanggotaan BPK dalam proses pemilihan anggota BPK. Di samping itu,

laporan BPK akan dijadikan sebagai bahan untuk mengajukan usul dan pertimbangan

berkenaan dengan RUU APBN.

d. MA dengan lembaga negara lainnya

Pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah

Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta oleh sebuah Mahkamah

Konstitusi. Ketentuan tersebut menyatakan puncak kekuasaan kehakiman dan

kedaulatan hukum ada pada MA dan MK. Mahkamah Agung merupakan lembaga

yang mandiri dan harus bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan yang lain.

Dalam hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi, MA mengajukan 3 (tiga) orang

hakim konstitusi untuk ditetapkan sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi.

e. Mahkamah Konstitusi dengan Presiden, DPR, BPK, DPD, MA, KY

Selanjutnya, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu

wewenang Mahkamah Konstitusi adalah untuk memutus sengketa kewenangan

lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD. Karena kedudukan MPR

sebagai lembaga negara, maka apabila MPR bersengketa dengan lembaga negara

lainnya yang sama-sama memiliki kewenangan yang ditentukan oleh UUD, maka

konflik tersebut harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat

(1) dan (2) UUD NRI tahun 1945 adalah untuk mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga

negara yang kewenangannya diberikan UUD, memutus pembubaran partai politik, dan

memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Di samping itu, MK juga wajib

memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh

Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Dengan kewenangan tersebut, jelas bahwa MK memiliki hubungan tata kerja

dengan semua lembaga negara yaitu apabila terdapat sengketa antar lembaga negara

atau apabila terjadi proses judicial review yang diajukan oleh lembaga negara pada

MK.

f. BPK dengan DPR dan DPD

BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri untuk memeriksa pengelolaan dan

tanggung jawab tentang keuangan negara dan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan

kepada DPR, DPD, dan DPRD.

Dengan pengaturan BPK dalam UUD, terdapat perkembangan yaitu menyangkut

perubahan bentuk organisasinya secara struktural dan perluasan jangkauan tugas

pemeriksaan secara fungsional. Karena saat ini pemeriksaan BPK juga meliputi

pelaksanaan APBN di daerah-daerah dan harus menyerahkan hasilnya itu selain pada

DPR juga pada DPD dan DPRD.

Selain dalam kerangka pemeriksaan APBN, hubungan BPK dengan DPR dan DPD

adalah dalam hal proses pemilihan anggota BPK.

g. Komisi Yudisial dengan MA

Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B ayat (1) menegaskan bahwa calon hakim agung

diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapat persetujuan. Keberadaan

Komisi Yudisial tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan kehakiman. Ketentuan ini

menjelaskan bahwa jabatan hakim merupakan jabatan kehormatan yang harus

dihormati, dijaga, dan ditegakkan kehormatannya oleh suatu lembaga yang juga

bersifat mandiri. Dalam hubungannya dengan MA, tugas KY hanya dikaitkan dengan

fungsi pengusulan pengangkatan Hakim Agung, sedangkan pengusulan pengangkatan

hakim lainnya, seperti hakim MK tidak dikaitkan dengan KY.

KESIMPULAN

Sistem pembagian kekuasaan di negara Republik Indonesia jelas dipengaruhi oleh

ajaran Trias Politica yang bertujuan untuk memberantas tindakan sewenang-wenang

penguasa dan untuk menjamin kebebasan rakyat.

Undang-undang Dasar 1945 menganut ajaran Trias Politica karena memang dalam

UUD 1945 kekuasaan negara dipisah-pisahkan, dan masing-masing kekuasaan negara

terdiri dari Badan legislatif, yaitu badan yang bertugas membentuk Undang-undang, Badan

eksekutif yaitu badan yang bertugas melaksanakan undang-undang, Badan judikatif, yaitu

badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-undang, memeriksa dan

megadilinya.

Menurut UUD 1945 penyelenggaran negara pelaksanaannya diserahkan kepada

suatu alat perlengkapan negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden,

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK), Mahkmah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK).

Lembaga-lembaga negara merupakan lembaga kenegaraan yang berdiri sendiri

yang satu tidak merupakan bagian dari yang lain. Akan tetapi, dalam menjalankan

kekuasaan atau wewenangnya, lembaga Negara tidak terlepas atau terpisah secara mutlak

dengan lembaga negara lain, hal itu menunjukan bahwa UUD 1945 tidak menganut doktrin

pemisahan kekuasaan, dengan perkataan lain, UUD 1945 menganut asas pembagian

kekuasaan dengan menunjuk pada jumlah badan-badan kenegaraan yang diatur

didalamnya serta hubungan kekuasaan diantara badan-badan kenegaraan yang ada.

Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh uud merupakan organ konstitusi,

sedangkan yang dibentuk berdasarkan uu merupakan organ uu, sementara yang hanya

dibentuk karena keputusan presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat

perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya.Demikian pula jika lembaga

dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan peraturan daerah, tentu lebih rendah

lagi tingkatannya.

Berdasarkan dalam penyelenggaraannya suatu lembaga dapat di bagi beberapa

bentuk kekuasaannya yang sesuai dengan alat kelengkapan suatu negara. Di Indonesia sendiri alat kelengkapan negara terdiri dari :

1. Eksekutif, yaitu lembaga negara yang mengelolah lembaga pemerintahan baik

dalam tingkat pusat maupun tingkat daerah. Pada tingkat pusat dikepalai oleh

Presiden dan wapres. Sedangkat tingkat provinsi oleh gubernur dan wagub, untuk

tungkat berikutnya pemerintahan kota dipimpin oleh walikota dan wawako serta

kabupaten oleh bupati dan wabub. Tugas pokok dari lembaga ini adalah

melaksanakan pemerintahan.

2. Legislatif yang meliputi DPR, DPRD provinsi, DPRD kota/kabupaten serta DPD.

DPR dan DPD dipilih melalui parpol dalam pemilu, sedangkan DPD dipilih melalui

nonparpol dan non militer dalam pemilu. Tugas pokok DPR adalah membuat UU

bersama dengan pemerintah, sedangkan DPD mengajukan RUU kedaeraan untuk

dibahas bersama DPR.

3. Eksaminatif atau BPK adalah lembaga yang berwenang menaudit kondisi keuangan

negara. Hasil pengawasan ini akan dilaporkan kepada DRP untuk dipelajari.

4. Yudikatif. Lembaga yudikatif terdiri dari MA, MK, dan KY. Setiap lembaga-lembaga

itu memiliki fungsi masing-masing sesuai UU. MA berfungsi mengadili perkara pada

tingkat kasasi dan menguji produk hukum dibawah UU. Sedangkan MK memiliki

fungsi menguju produk hukum diatas UU dan membubarkan parpol. Sementara KY

berguna untuk menentukan calon hakim agung.

Suatu lembaga-lembaga tersebut harus menjalankan tugas dan kewajiban yang

sesuai denga tugas yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pemerintahan RI jika

presiden mangkat atau berhalangan maka wapres yang menggantikannya. Tetapi jika

keduanya berhalangan atau mangkat maka terdapat 3 menteri yang harus menggantikanya

secara bersamaan, yaitu mendagri, menlu, dan menhankam dalam tenggat waktu diatur

oleh UU. Masa jabat seorang presiden atau wakil presiden adalah 5 tahun atau 1 periode.

Baik presiden maupun wapres dapat dipilih kembali untuk masa jabat yang sama juga hanya

untuk 1 periode. Jadi presiden dan wapres dapat memangku jabatan yang sama untuk 2

periode.