· web viewbab 29 penerangan, pers dan komunikasi sosial i. pendahuluan keikutsertaan masyarakat...
TRANSCRIPT
BAB 29PENERANGAN, PERS DAN KOMUNIKASI SOSIAL
BAB 29
PENERANGAN, PERS DAN KOMUNIKASI SOSIAL
I. PENDAHULUAN
Keikutsertaan masyarakat akan menentukan keberhasilan
pembangunan dalam Repelita V. Apabila di satu pihak keberha-
silan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila ter-
gantung dari partisipasi masyarakat, maka di lain pihak pem-
bangunan sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin
harus dapat dinikmati secara merata dan adil oleh seluruh
rakyat Indonesia. Kesejahteraan yang berkeadilan sosial seka-
ligus meningkatkan ketahanan nasional dan pada gilirannya akan
meratakan jalan bagi generasi yang akan datang untuk mencapai
masyarakat maju, sejahtera, adil, makmur dan lestari berdasar-
kan Pancasila.
Selain itu, Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1988
menyatakan bahwa, dalam rangka memantapkan pertumbuhan demo-
krasi Pancasila, perlu lebih dikembangkan kemampuan dan ke-
sempatan bagi masyarakat dan kekuatan sosial politik untuk
mengungkapkan aspirasi dan kepentingannya, menampung serta
menyalurkannya sehingga berkembang komunikasi politik timbal
balik antar masyarakat serta antara masyarakat dengan peme-
rintah, dan dengan lembaga perwakilan rakyat. Dalam rangka ini
pula maka wadah penyalur pendapat masyarakat terutama di pe-
desaan perlu terus dimantapkan dan ditingkatkan peranannya.
485
Garis-garis Besar Haluan Negara 1988 memberikan arahan
mengenai peranan dan tugas penerangan serta media massa dalam
Repelita V sebagai berikut:
a. Penerangan dan media massa sebagai sarana pembangunan
bangsa harus dapat membudayakan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 dalam semua segi kehidupan masyarakat
dan meningkatkan kesadaran seluruh rakyat dalam berma-
syarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujud-
kan Wawasan Nusantara, memperkokoh ketahanan nasional
dan memelihara stabilitas nasional yang sehat dan
dinamis.
b. Pembangunan penerangan dan media massa nasional harus
berdasarkan semangat dan jiwa Pancasila, agar penerangan
dan media massa mampu menunjang pembangunan masyarakat
Pancasila. Peranan penerangan dan media massa dalam me-
masyarakatkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Panca-
sila (P4) perlu lebih ditingkatkan.
c. Pembangunan penerangan dan media massa ditujukan untuk
menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya peranan, par-
tisipasi dan tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan
nasional.
d. Pembangunan penerangan dan media massa sebagai wahana
informasi dan komunikasi timbal balik antara sesama warga
masyarakat dan antara masyarakat dan pemerintah, diarah-
kan untuk menggelorakan semangat pengabdian dan per-
juangan bangsa, memperkokoh persatuan dan kesatuan na-
sional, meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban
warga negara, mempertebal rasa tanggung jawab dan disi-
plin nasional, memantapkan nilai-nilai budaya bangsa
untuk mempertebal kepribadian Indonesia, mencerdaskan
kehidupan bangsa, mengembangkan komunikasi sosial serta
menyalurkan aspirasi dan menggairahkan partisipasi ma-
syarakat dalam pembangunan. Untuk itu penerangan dan
media massa harus meningkatkan pengabdian, tanggung jawab
profesional, kemampuan dan kualitas sumber daya manusia-
nya serta meningkatkan dan makin mendayagunakan prasarana
dan sarananya.
e. Dalam rangka meningkatkan peranan pers dalam pembangunan
perlu ditingkatkan usaha pengembangan pers yang berda-
sarkan Pancasila, pers yang sehat, pers yang bebas dan
bertanggung jawab, yaitu pers yang dapat menjalankan
fungsinya sebagai penyebar informasi yang obyektif dan
edukatif, melakukan kontrol sosial yang konstruktif, me-
nyalurkan aspirasi rakyat dan memperluas komunikasi dan
partisipasi masyarakat. Dalam hal ini perlu terus dikem-
bangkan interaksi positip antara pers, pemerintah dan
masyarakat.
f. Dalam rangka meningkatkan dan memperluas kegiatan pene-
rangan di seluruh pelosok Tanah Air, perlu ditingkatkan
pemanfaatan media penerangan seperti pers, radio, tele-
visi, film, kantor berita, video, media tradisional dan
forum komunikasi pedesaan, dengan mengindahkan kondisi
dan kebhinekaan masyarakat serta kepribadian bangsa.
Demikian pula perlu dilanjutkan dan ditingkatkan kegiat-
an serta jangkauan koran masuk desa.
g. Agar kegiatan komunikasi sosial dan peranan media massa
dapat makin efektif, perlu ditingkatkan jumlah dan mutu
tenaga terdidik sesuai dengan tuntutan kemajuan tekno-
logi komunikasi.
487
I I . KEADAAN DAN MASALAH
Dalam Repelita IV pelaksanaan kegiatan sektor penerangan
dan komunikasi sosial ditujukan untuk mengurangi kendala-ken-
dala dan hambatan-hambatan dalam masyarakat, sebagai bagian
dari usaha mempersiapkan masyarakat Indonesia menghadapi saat
tinggal landas dalam Repelita VI. Dalam rangka ini diusahakan
untuk membangkitkan semangat pengabdian, lebih memperkokoh
persatuan dan kesatuan bangsa, mengembangkan kebudayaan dan
kepribadian, serta mempertebal rasa tanggung jawab dan disi-
plin nasional.
Untuk itu, komunikasi antara masyarakat dan pemerintah,
serta antar kelompok masyarakat sendiri sebagai perwujudan
prinsip keterbukaan informasi, telah ditingkatkan demi pen-
capaian komunikasi sosial. Dalam Repelita IV sebagian besar
informasi dan komunikasi sosial ditujukan pada masyarakat pe-
desaan, khususnya generasi muda dan wanita dengan tetap mem-
perhatikan masyarakat perkotaan. Kegiatan komunikasi tersebut
dilakukan melalui berbagai media massa, baik yang dimiliki
pemerintah, maupun masyarakat, ataupun melalui komunikasi
tradisional, termasuk komunikasi tatap muka. Pemerataan kuan-
tita dan kualita informasi sampai ke pelosok pedesaan dilak-
sanakan dengan pendayagunaan media, sarana dan forum komuni-
kasi sosial modern dan tradisional, dengan memperhatikan ke-
nyataan budaya setempat.
Pembangunan yang bersifat lintas sektoral telah melibat-
kan berbagai instansi dan masyarakat. Karenanya telah pula
diadakan suatu keterpaduan fungsional antar instansi melalui
Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (BAKOHUMAS) yang dibantu
oleh sarana pelayanan informasi, yaitu Pusat-pusat Penerangan
488
Masyarakat (Puspenmas) di daerah-daerah kabupaten. Namun meng-
ingat wilayah Republik Indonesia yang sangat luas serta jumlah
penduduk yang berpencar-pencar, efektivitas BAKOHUMAS dan
PUSPENMAS masih perlu ditingkatkan.
Dalam rangka mendukung penerangan dan komunikasi sosial
yang efektif, telah diadakan berbagai sarana pendukung, se-
perti film pembinaan berbagai sektor pembangunan dan film do-
kumenter serta pesan-pesan pembangunan yang menggunakan kaset
radio dan kaset video serta peralatan audio visual lainnya.
Siaran radio dan televisi serta produksi film/rekaman
video nasional dalam Repelita IV telah mengalami peningkatan
mutu dan penyebarluasannya, sehingga mampu menjangkau sasaran
khalayak yang lebih luas. Siaran radio telah mampu menjangkau
67% wilayah tanah air dan 80o penduduk Indonesia, sedangkan
siaran televisi mencapai 32% wilayah negara dan 67% dari jum-
lah penduduk Indonesia.
Berkat peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat dan ke-
majuan di bidang industri radio dan televisi, pemilikan pesa-
wat radio makin memasyarakat, bahkan sudah terjangkau oleh
masyarakat berpenghasilan rendah. Pada akhir Repelita IV di-
perkirakan rata-rata setiap 5 orang memiliki satu radio. Sta-
siun penyiaran radio di Indonesia berjumlah 621 stasiun, ter-
diri dari 49 stasiun RRI, 135 stasiun radio milik pemerintah
daerah dan instansi lainnya, dan 437 stasiun penyiaran milik
swasta. Kekuatan pemancar radio siaran mencapai 3.164,5 KW
terdiri dari 2.999 KW milik RRI dan 165,5 KW milik Pemda,
Instansi lainnya dan swasta.
Kegiatan penerangan luar negeri telah diusahakan untuk
mendukung perwujudan citra positif Republik Indonesia di luar
negeri serta mendukung diplomasi Indonesia. Selama Repe-
489
lita IV dilanjutkan penerbitan bahan-bahan penerangan terce-
tak dalam bahasa Inggeris, Perancis maupun bahasa Arab. Ba-
han-bahan lainnya telah disediakan dalam bentuk film dan ka-
set video. Selain itu sebagian komunikasi ke luar negeri juga
didukung oleh siaran RRI yang ditujukan ke luar negeri dengan
mempergunakan bahasa Indonesia, Malaysia, Inggeris, Perancis,
Arab, Cina, Jerman, Spanyol dan Thai.
Jumlah produksi film nasional ditingkatkan, baik untuk
film penerangan maupun untuk film hiburan di bioskop maupun
melalui televisi. Untuk menunjang peningkatan jumlah produksi
tersebut telah dibangun pula sarana laboratorium film di Ja-
karta yang mampu melakukan pemrosesan dan pencucian film de-
ngan kapasitas 2.000 kaki (feet) per jam. Juga telah diadakan
penambahan sarana penyuntingan film, sinkronisasi suara dan
kamera.
Dalam rangka pewarisan nilai-nilai sejarah perjuangan
bangsa, telah pula diproduksi film perjuangan kemerdekaan,
film sejarah Orde Baru, film pemberontakan PKI di Madiun, film
seri kepahlawanan, film dokumenter, film seri kartun, dan film
bagi anak-anak.
Selain itu, telah ditingkatkan pula komunikasi sosial
politik antara pemerintah dan masyarakat, dan antar masyarakat
sendiri dengan memanfaatkan media massa khususnya pers. Ke-
giatan ini telah memperlancar arus komunikasi sosial politik
itu sendiri, misalnya peliputan berbagai kegiatan politik di
Indonesia, seperti kegiatan Sidang Umum MPR 1988 melalui ber-
bagai media massa dan lain-lain. Kegiatan tersebut telah mampu
menggugah dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ke-
hidupan kenegaraan.
Dalam rangka pengembangan pers Pancasila, yakni pers yang
sehat, bebas dan bertanggung jawab, serta berorientasi kepada
490
Pembangunan Nasional, telah dilakukan berbagai sarasehan dan
kegiatan lainnya oleh Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS),
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Serikat Grafika Pers
(SGP), Dewan Pers dan lain-lain.
Kebijaksanaan nasional untuk menunjang muatan (volume)
informasi penyuluhan teknis ke daerah pedesaan telah dilakukan
melalui Koran Masuk Desa (KMD), yang sekaligus telah membantu
penyebaran pers daerah.
Dalam Repelita IV terjadi perkembangan persuratkabaran
yang cukup menggembirakan. Apabila dalam tahun 1980, satu
surat kabar dibaca sekitar 11 orang yang berpendidikan tamat
SD ke atas (atau sekitar 25 orang berpendidikan tidak tamat
SD ke atas), maka dalam tahun 1985, satu surat kabar dibaca
oleh sekitar 9 orang tamatan SD ke atas (atau sekitar 19 orang
berpendidikan tidak tamat SD ke atas). Sementara itu sirkulasi
surat kabar mengalami peningkatan 37,39% pada awal tahun
1988, dibandingkan dengan akhir Repelita III. Selain itu,
terbitan majalah juga mengalami kemajuan.
Usaha untuk lebih mendekatkan televisi dalam jangkauan
masyarakat pedesaan, telah memanfaatkan berbagai teknologi
canggih, seperti penggunaan energi surya sebagai pembangkit
tenaga listrik bagi pesawat penerima TV umum di Daerah Isti-
mewa Yogyakarta dan lain-lain. Sebaliknya berbagai Pemerintah
Daerah sendiri telah memprakarsai pengadaan berbagai antena
parabola distribusi, bagi beberapa daerah terpencil di pro-
pinsinya.
Dalam rangka pemanfaatan berbagai saluran komunikasi
media dan bukan media, formal dan informal, masalah yang di-
hadapi adalah peningkatan kuantitas dan kualitas daya jangkau
baik media formal maupun informal. Hal ini sangat diperlukan
491
untuk mengatasi kelangkaan tersedianya informasi pembangunan
bagi sebagian penduduk terutama di daerah-daerah terpencil.
Selain itu juga dihadapi masalah kecepatan arus informasi Se-
hingga komunikasi tidak hanya bersifat informatif, tetapi
justru memungkinkan partisipasi yang lebih aktif dan dinamis
dan tepat pada waktu yang dibutuhkan.
Mengingat tugas yang sangat luas yang mencakup seluruh
kehidupan bangsa, khususnya dalam mempersiapkan mental masya-
rakat Indonesia dalam memasuki tahap lepas landas, salah satu
masalah penting adalah bagaimana membina keterpaduan dan kerja
sama antar instansi maupun antara pemerintah, pers dan masya-
rakat. Dalam hal ini, komunikasi jujur, terbuka, dua arah dan
saling mempengaruhi secara positif harus dikembangkan.
Masalah lain adalah pengembangan penerangan dan komuni-
kasi sosial yang berkaitan dengan perubahan mental untuk me-
mungkinkan pengembangan kemampuan pertumbuhan ekonomi dari
bawah, pengurangan ketergantungan sosial ekonomi yang berle-
bihan, sehingga komunikasi dari bawah ke atas dan komunikasi
dua arah lebih mampu menghasilkan partisipasi aktif masyarakat
yang bersifat mandiri.
I I I . KEBIJAKSANAAN DAN LANGKAH-LANGKAH
Sesuai dengan amanat GBHN 1988, maka kebijaksanaan dan
langkah-langkah pembangunan di sektor penerangan dan komuni-
kasi sosial dilakukan dengan berpegang kepada hal-hal sebagai
berikut:
a. Seluruh usaha pembangunan Nasional adalah kegiatan nyata
pengamalan Pancasila.
b. Pembangunan Repelita V memiliki dimensi ganda yaitu men-
capai sasaran-sasaran tahap akhir dari Pembangunan Jangka
492
Panjang Pertama dan sekaligus merupakan persiapan untuk
mempersiapkan landasan untuk pembangunan Jangka Panjang
Kedua.
c. Penerangan dan komunikasi sosial mendukung terlaksananya
proses pembangunan dari bawah, yaitu peningkatan kemam-
puan dan, kemandirian masyarakat dalam rangka meningkat-
kan partisipasi aktif, masyarakat, demi pengembangan dan
pemantapan Demokrasi Pancasila.
d. Upaya penerangan diarahkan untuk mendorong masyarakat
agar berorientasi kepada peningkatan kualitas manusia
dan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan mengembangkan
iklim gemar ilmu pengetahuan dan teknologi serta tetap
berpegang teguh kepada budaya bangsa.
e. Upaya penerangan diarahkan untuk mendukung pemerataan
pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesetia-
kawanan sosial serta memantapkan semangat dan perilaku
kekeluargaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara.
f. Pembangunan Repelita V dilaksanakan dalam keterkaitan
antar sektor dan antar berbagai lembaga pembangunan.
g. Pembangunan dalam Repelita V merupakan pembangunan yang
terjadi dalam suatu keadaan alih generasi sehingga pem-
bangunan sumber daya manusia khususnya generasi muda,
sekaligus berarti pembangunan kebangsaan Indonesia.
1. Kegiatan Penerangan dan Komunikasi Sosial dengan Pende- katan Budaya.
Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya kebu-
dayaan nasional yang berlandaskan Pancasila yang memberikan
493
wawasan dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap
bidang kehidupan. Dengan demikian pembangunan nasional Indo-
nesia merupakan pembangunan yang berbudaya.
Untuk tercapainya tujuan tersebut di atas, penerangan
dan komunikasi sosial akan diarahkan agar dapat mendorong
tumbuh dan berkembangnya rasa tanggung jawab sosial dan kese-
tiakawanan sosial, disiplin nasional serta sikap budaya yang
mampu menjawab tantangan pembangunan, seperti sikap mandiri
dalam kebersamaan, tenggang rasa, musyawarah untuk mufakat,
berwawasan masa depan, kerja keras, jujur dan ksatria, hemat,
cermat, sederhana, tertib, menghargai waktu, penuh pengabdian
dan sebagainya. Di samping itu, penerangan dan komunikasi
sosial juga diarahkan untuk mendukung upaya pembaharuan ter-
masuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Penerangan dan komunikasi sosial juga merupakan upaya
penyampaian informasi hasil-hasil pembangunan nasional yang
memacu usaha-usaha pembauran bangsa, baik di bidang ekonomi
maupun sosial budaya, dalam rangka memperkokoh persatuan dan
kesatuan bangsa serta memantapkan ketahanan nasional. Sehu-
bungan dengan itu dalam berbagai kegiatan penerangan dan ko-
munikasi sosial antara lain akan diusahakan penggunaan bahasa
Indonesia yang baik dan benar untuk mendukung pembinaan dan
pengembangan bahasa Indonesia menjadi bahasa kebanggaan dan
menjadi wahana komunikasi sosial dan ilmu pengetahuan.
Sejalan dengan upaya pembinaan dan pengembangan bahasa,
kegiatan penerangan dan komunikasi sosial juga akan mendukung
upaya pemeliharaan, pembinaan dan pengembangan bahasa daerah.
Dengan demikian akan diperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia
494
serta khazanah kebudayaan nasional sebagai salah satu unsur
kepribadian bangsa. Termasuk dalam hal ini adalah upaya untuk
mendorong penulisan karya-karya sastra.
Dalam rangka upaya mengembangkan kebudayaan bangsa yang
berkepribadian dan berkesadaran nasional, dalam Repelita V
kegiatan penerangan dan komunikasi sosial juga mengupayakan
untuk ikut mengangkat nilai-nilai sosial budaya daerah yang
luhur, dan nilai-nilai sosial budaya dari luar yang positif
diperlukan untuk pembaruan dalam proses pembangunan. Sejalan
dengan itu penerangan dan komunikasi sosial akan diarahkan
untuk mampu mencegah sikap-sikap feodal dan kedaerahan yang
sempit serta pengaruh kebudayaan asing yang negatif.
Dalam menyelenggarakan kegiatan penerangan dan komunikasi
sosial dengan pendekatan kebudayaan, juga akan diupayakan
untuk mendukung makin terbukanya peluang bagi masyarakat luas
untuk berperan aktif, dalam proses pengembangan kebudayaan
nasional dan dalam menikmati hasil-hasilnya.
2. Kegiatan Penerangan dan Komunikasi Sosial untuk Mendukung Pembangunan Sosial Ekonomi Bangsa
Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan
tentang kebijaksanaan, rencana, dan pelaksanaan pembangunan
sosial ekonomi dan hasil-hasilnya. Dengan tujuan tersebut di-
harapkan dapat dibangkitkan peran serta aktif dan dinamis ma-
syarakat dalam proses pembangunan tersebut.
Dalam penyampaian pesan-pesan tersebut antara lain akan
ditekankan pentingnya peningkatan kualitas manusia sebagai
kekuatan utama pembangunan dan sekaligus tujuan pembangunan.Komunikasi sosial juga akan diusahakan untuk mendukung
perubahan sosial ekonomi bangsa, mendorong proses alih tekno-
495
logi dalam upaya meningkatkan produktivitas barang dan jasa
dalam rangka memperkuat kekuatan ekonomi nasional, antara lain
di sektor pertanian, industri, pertambangan, pariwisata dan
perdagangan. Untuk itu komunikasi sosial yang mendorong per-
ubahan sosial ekonomi bangsa akan didukung dengan upaya pene-
rangan untuk penyebarluasan pesan-pesan pembangunan melalui
berbagai jaringan komunikasi milik pemerintah maupun masyara-
kat. Pesan pembangunan itu ditujukan untuk menggerakkan sema-
ngat kerja, produktivitas, memperluas kesempatan usaha dan
lapangan kerja, serta mengembangkan iklim investasi.
Penerangan dan komunikasi sosial akan diusahakan agar
supaya lebih banyak memberi, informasi dan bimbingan untuk
membuka dan memanfaatkan peluang yang dapat mendatangkan nilai
ekonomi, seperti pendayagunaan sumber daya lokal, nilai tam-
bah, penerobosan kebijaksanaan ekonomi dan perluasan pasar,
yang pada gilirannya akan memberi dampak positif bagi per-
baikan ekonomi rakyat, terutama kelompok masyarakat yang mem-
punyai mata pencaharian dengan penghasilan yang masih rendah,
seperti buruh tani, petani penggarap yang tidak mempunyai la-
han, petani berlahan sempit, peternak kecil, nelayan, peng-
rajin dan sebagainya.
Selain itu komunikasi sosial maupun komunikasi media mas-
sa akan diusahakan untuk mampu memberi informasi dan penje-
lasan kepada masyarakat tentang fungsi dan Pesan dari pening-
katan pendapatan itu sendiri. Partisipasi aktif segenap la-
pisan masyarakat dalam pembangunan diusahakan semakin meluas
dan merata, baik dalam memikul beban pembangunan, maupun dalam
pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan, begitu pula
di dalam menerima kembali hasil pembangunan. Untuk itu akan
diusahakan terciptanya suasana kemasyarakatan yang mendukung
496
cita-cita pembangunan, serta terwujudnya kreativitas dan oto-
aktivitas di kalangan rakyat.
Kegiatan komunikasi sosial juga diusahakan untuk men-
dorong perwujudan pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan yang
bertumpu pada Trilogi Pembangunan, dengan menekankan pemera-
taan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadil-
an sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian ko-
munikasi sosial diarahkan untuk dapat mendorong pertumbuhan
ekonomi yang cukup tinggi serta stabilitas nasional yang sehat
dan dinamis. Melalui penerangan dan komunikasi sosial, masya-
rakat akan lebih disadarkan terhadap ketiga unsur Trilogi Pem-
bangunan tersebut yang saling mengait dan perlu dikembangkan
secara selaras, terpadu dan saling memperkuat.
Oleh karena itu berbagai siaran pendidikan melalui radio
dan televisi pemerintah dan swasta maupun pers ditujukan untuk
meningkatkan kemajuan kecerdasan dan kemampuan bangsa serta
kesejahteraan seluruh masyarakat. Komunikasi sosial juga di-
lakukan untuk membimbing pertumbuhan dan meningkatkan kemam-
puan golongan ekonomi lemah guna berpartisipasi dalam proses
pembangunan sehingga dapat berdiri sendiri antara lain dengan
peningkatan kegiatan koperasi.
Informasi ekonomi kepada masyarakat mencakup informasi
tentang kebijaksanaan perkreditan untuk koperasi serta peng-
usaha golongan ekonomi lemah termasuk yang berusaha di sektor
informal dan tradisional. Informasi yang diperoleh melalui
komunikasi sosial diarahkan agar mampu menggerakkan dan me-
numbuhkan kemampuan masyarakat, kemampuan daya saing dan pro-
duktivitasnya dalam rangka lebih menggerakkan pertumbuhan
ekonomi dari bawah serta mendorong pemerataan pembangunan dan
hasil-hasilnya. Dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi,
497
koperasi makin dikembangkan dan ditingkatkan kemampuannya
serta dibina dan dikelola secara efisien.
Dalam Repelita VI masyarakat Indonesia bertekad memasuki
era industri, sehingga menjelang lepas landas selama Repelita
V, masyarakat Indonesia harus disiapkan untuk mampu menangga-
pi tantangan dari proses pembentukan masyarakat industri yang
sejak beberapa waktu telah mulai dialami oleh masyarakat In-
donesia. Untuk itu, salah satu sasaran penerangan dan komuni-
kasi sosial adalah untuk membangkitkan kesadaran masyarakat
Indonesia terhadap perkembangan teknologi dan ilmu pengetahu-
an dalam pembangunan sehingga terwujudlah suatu masyarakat
industri yang berkepribadian Indonesia, yaitu masyarakat in-
dustri yang memperhatikan syarat-syarat : memberikan kesem-
patan kerja yang banyak, meningkatkan produktivitas tenaga
kerja, menggunakan alat-alat yang sebanyak mungkin dihasilkan
sendiri dan mampu untuk dipelihara sendiri, mendukung terca-
painya sasaran pembangunan dan mempertinggi keterampilan
untuk mempergunakan teknologi yang lebih maju di kemudian
hari.
Penerangan dan komunikasi sosial Repelita V akan diarah-
kan sedemikian rupa sehingga lebih memperlihatkan pendekatan
keterkaitan antar sektor dan antar bidang seperti memuat pe-
san-pesan pembangunan, sosial ekonomi, sosial budaya kehidupan
beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kebu-
dayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, kesehatan dan perbaikan
gizi, pelayanan sosial, olah raga, kesejahteraan anak dan re-
maja, peranan generasi muda, peranan wanita, lingkungan hidup,
perumahan dan pemukiman serta kelestarian alam.
498
3. Kegiatan Komunikasi Sosial Politik Bangsa Berdasarkan Pancasila
Mengingat stabilitas nasional merupakan syarat mutlak
bagi kesinambungan, kelangsungan dan keberhasilan pelaksanaan
pembangunan nasional, komunikasi media massa, komunikasi
formal dan informal akan selalu diusahakan meningkatkan daya
upayanya untuk menciptakan dan mempertahankan stabilitas na-
sional yang sehat dan dinamis, sehingga mampu memelihara dan
mengembangkan kontrol sosial yang konstruktif melalui pers dan
media massa. Dalam rangka inilah ditingkatkan kemampuan pers
dan media massa yang berdasarkan Pancasila, sehingga pers dan
media massa mampu menjadi media massa formal yang sehat,
bebas, dinamis dan bertanggung jawab. Media massa diusahakan
untuk melakukan peran sebagai penyebar informasi yang obyek-
tif, mendidik dan berorientasi ke masa depan, mampu melakukan
kontrol sosial yang konstruktif, serta menyalurkan aspirasi
bermutu dari masyarakat. Dalam hal ini akan terus dikembang-
kan interaksi positif antara pers, pemerintah dan masyarakat.
Pendayagunaan media massa modern dan tradisional sebagai
sarana komunikasi sosial timbal balik antara pemerintah dan
masyarakat serta antar sesama anggota masyarakat dalam Repe-
lita V akan lebih memperhatikan hasil guna (efektivitas) so-
sial politik. Untuk itu dijalin kerja sama dengan para pemim-
pin pendapat di tengah masyarakat pedesaan dan perkotaan,
dalam komunikasi sosial timbal balik dan dimasyarakatkan sikap
positif dalam hidup ber-Pancasila.
Melalui komunikasi sosial politik, kehidupan masyarakat
yang bersendikan hukum akan dimasyarakatkan, sehingga kepas-
tian dan ketertiban hukum yang berintikan keadilan dan kebe-
naran makin terwujud dan hukum benar-benar mampu menjadi
499
pengayom masyarakat, memberi rasa aman, menciptakan lingkung-
an dan iklim yang mendorong kegairahan, kreativitas, partisi-
pasi masyarakat dalam pembangunan, serta mendukung pemantapan
stabilitas nasional.
4. Kegiatan Komunikasi Untuk Sasaran Khusus
Mengingat sangat bhinnekanya budaya, tingkat pendidikan
maupun tingkat sosial ekonomi masyarakat Indonesia, maka ko-
munikasi tentang pembangunan sektoral perlu mempertajam pesan-
pesannya sesuai dengan kelompok khalayak sasaran khusus se-
perti: generasi muda, wanita, masyarakat pedesaan dan masya-
rakat perkotaan, serta sesuai tingkat pendidikan maupun profesi
khalayaknya.
Beberapa langkah yang akan diambil demi penajaman pesan-
pesan Pembangunan sesuai khalayak sasaran ialah pengadaan pe-
san-pesan pembangunan yang mengacu pada segmentasi khalayak
dengan data dasar khalayak pedesaan dan wilayah perkotaan,
pemanfaatan saluran komunikasi tradisional yang serba aneka,
motivasi tentang maksud dan tujuan pembangunan secara lengkap
dan benar, dan informasi yang berorientasi pada kebutuhan
khalayak.
a. Generasi Muda
Mengingat sumber daya manusia merupakan modal dasar dalam
pembangunan nasional serta harapan bangsa, penyiapan dan per-
siapan generasi muda yang berkualitas, tangguh, berdisiplin,
kreatif, mandiri, bertanggung jawab dan berkemauan bekerja
keras serta berwawasan masa depan, perlu ditunjang oleh proses
dan struktur komunikasi yang memadai.
500
Generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa
dan sumber insani bagi pembangunan nasional, akan diarahkan
untuk menjadi kader penerus perjuangan bangsa dan manusia pem-
bangunan yang berjiwa Pancasila. Kegiatan komunikasi sosial
ikut membina dan mengembangkan generasi muda secara terpadu
lintas sektor tanpa melupakan khalayak generasi termuda, yaitu
Balita. Hal ini mengingat generasi muda merupakan potensi
bangsa di masa depan dalam semua sektor, sehingga pendidikan-
nya merupakan tanggung jawab bersama antara orangtua, ke-
luarga, masyarakat, lingkungan pemuda dan pemerintah. Untuk
itu siaran-siaran radio dan televisi serta pers akan memusat-
kan perhatian pada kelompok umur khalayak 15 - 29 tahun se-
cara lintas sektoral, khususnya yang merangsang kemampuan
kreativitas dan produktivitas bangsa.
Pembinaan dan pengembangan generasi termuda dimulai an-
tara lain melalui upaya-upaya untuk meningkatkan ketaqwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa, menanamkan dan menumbuhkan kesa-
daran berbangsa dan bernegara, menanam nilai-nilai idealisme,
patriotisme dan harga diri, berwawasan ke masa depan, memper-
kokoh kepribadian, berdisiplin dan bertanggung jawab, berbudi
pekerti serta mengembangkan kemandirian generasi muda, memupuk
kesegaran jasmani dan mental berdaya kreasi. Selanjutnya ge-
nerasi muda dipersiapkan dalam kepemimpinan, berminat terhadap
ilmu pengetahuan, berketerampilan, bersemangat kerja keras
sehingga berjiwa pelopor serta berpartisipasi aktif dalam
Pembangunan Nasional.
Selain itu pendidikan politik generasi muda akan diarah-
kan pada mempertebal kesadaran pemuda sebagai warga negara
yang bertanggung jawab terhadap kehidupan serta masa depan
bangsa dan negara, dalam rangka lebih memantapkan perwujudan
501
Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan, berbangsa
dan bernegara.
Komunikasi tentang pembangunan yang ditujukan kepada
generasi muda dilakukan demi pengembangan suasana kepemudaan
yang sehat dan tanggap terhadap tantangan pembangunan masa
depan, sehingga meningkatkan kegiatan kepemudaan yang berdaya
guna dan berhasil guna. Semua ini menunjang pemantapan fungsi
dan peranan wadah-wadah kepemudaan seperti KNPI, Pramuka,
Karang Taruna, Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Organi-
sasi Mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi dan organisasi
fungsional pemuda lainnya.
b. Wanita
Peran wanita dalam pembangunan makin meningkat dan ter-
utama ditujukan kepada sekitar 82 juta orang wanita dalam
masa Repelita V yang perlu ditingkatkan kemampuannya dalam
menikmati kesempatan-kesempatan pembangunan guna meningkatkan
derajat dan martabatnya. Karena itu pesan-pesan pembangunan
akan memperhatikan wanita, demi partisipasinya yang lebih
berdaya guna dan berdaya hasil dalam setiap sektor pembangun-
an. Untuk itu akan diperhatikan pula usia kelompok khalayak
wanita. Pesan-pesan komunikasi tentang pembangunan yang ter-
tuju pada wanita memperhatikan pengarahan-pengarahan GBHN 1988
bagi wanita sebagai berikut:
(1) Wanita, baik sebagai warga negara maupun sebagai
sumber insani bagi pembangunan mempunyai hak, kewa-
jiban dan kesempatan yang sama dengan pria di se-
gala bidang kehidupan bangsa dan dalam segenap ke-
giatan pembangunan. Sehubungan dengan itu keduduk-
annya dalam masyarakat dan peranannya dalam pem-
502
bangunan perlu terus ditingkatkan serta diarahkan
sehingga dapat meningkatkan partisipasinya dan mem-
berikan sumbangan yang sebesar-besarnya bagi pem-
bangunan bangsa sesuai dengan kodrat, harkat dan
martabatnya sebagai wanita.
(2) Peranan wanita dalam pembangunan berkembang selaras
dan serasi dengan perkembangan tanggung jawab dan
peranannya dalam mewujudkan dan mengembangkan ke-
luarga sehat, sejahtera dan bahagia, termasuk pe-
ngembangan generasi muda terutama anak dan remaja
dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya. Khu-
susnya bagi anak dan remaja sebagai tunas bangsa
perlu lebih ditingkatkan pengembangan berbagai as-
pek kehidupannya seperti gizi, kesehatan, pendidik-
an termasuk pendidikan agama serta perlindungan
hak-haknya, demi kelangsungan hidup, pertumbuhan
jasmani, perkembangan rohani, kecerdasan dan ke-
pribadian serta keserasian hidup dalam bermasya-
rakat.
(3) Kemampuan wanita perlu lebih dikembangkan dalam
rangka meningkatkan peranan dan tanggung jawabnya
dalam pembangunan, melalui peningkatan pengetahuan
dan keterampilannya terutama untuk dapat lebih me-
manfaatkan kesempatan kerja di berbagai bidang.
Untuk itu dikembangkan nilai-nilai ekonomis produk-
tif, khususnya di daerah pedesaan, dengan lebih me-
masyarakatkan teknologi produksi yang terjangkau
oleh rakyat kecil. Sejalan dengan itu perlu lebih
dikembangkan iklim sosial budaya yang lebih memen-
tingkan wanita untuk makin berperan dalam pem-
bangunan.
503
(4) Dalam rangka mendorong partisipasi wanita dalam
pembangunan, akan makin ditingkatkan kesejahteraan
keluarga antara lain, melalui Pembinaan Kesejahte-
raan Keluarga (PKK) sebagai gerakan pembangunan ma-
syarakat yang tumbuh dari bawah dengan wanita seba-
gai penggeraknya.
c. Masyarakat Pedesaan dan Perkotaan
Komunikasi dengan masyarakat pedesaan dilakukan dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
(1) Komunikasi tentang pembangunan pertanian dengan ma-
syarakat tani ditingkatkan demi peningkatan penda-
patan dan taraf hidupnya, seperti petani, peternak,
dan nelayan dengan memperhatikan pendayagunaan Zona
Ekonomi Eksklusif untuk mencapai tujuannya.
(2) Peningkatan kemampuan kelestarian sumber alam dan
lingkungan hidup untuk kepentingan pertanian di
masa depan, dengan peningkatan pengusahaan dan
pengelolaan serta pemanfaatan teknologi yang tepat
pada usaha-usaha pertanian.
(3) Peningkatan produksi pangan dilanjutkan untuk mem-
pertahankan kemampuan swasembada pangan di masa
depan, antara lain melalui peningkatan efektivitas
penanganan pasca panen, kebijaksanaan kerja yang
layak bagi petani produsen maupun konsumen, pengem-
bangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, penye-
diaan sarana dan prasarana yang memadai, peningkat-
an pembinaan usaha tani serta perluasan dan peman-
faatan lahan termasuk pemanfaatan lahan kering, pe-
karangan dan rawa.
504
(4) Peningkatan produksi perikanan, guna memenuhi kebu-
tuhan pangan dan gizi serta melanjutkan peningkatan
ekspor dan pemasyarakatan usaha budi daya di daerah
pantai, daerah tambak dan air tawar, usaha penang-
kapan di daerah pantai dan lepas pantai serta usaha
pendayagunaan Zona Ekonomi Eksklusif yang ditunjang
oleh pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat
guna, penyuluhan dan pembinaan, penyediaan sarana
dan prasarana, kemampuan pemasaran serta partisi-
pasi swasta. Pengetahuan masyarakat akan ditingkat-
kan mengenai hal-hal tersebut di atas, dan perhati-
an khusus informasi akan diberikan terhadap usaha
perlindungan dan pengembangan perikanan rakyat me-
lalui koperasi serta keikutsertaan usaha swasta
dalam rangka meningkatkan pendapatan dan taraf
hidup nelayan serta memajukan desa-desa pantai.
(5) Dalam turut mengendalikan pertumbuhan penduduk, pe-
nerangan dan komunikasi sosial khusus untuk masya-
rakat pedesaan ditujukan untuk menyadarkan penduduk
yang berada pada daerah yang padat dan tinggi laju
pertumbuhannya, akan masalah yang perlu diatasi
khusus di daerah pedesaan.
d. Komunikasi Internasional
Partisipasi masyarakat dalam ikut melaksanakan ketertib-
an dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial menuntut adanya informasi internasional kepada
masyarakat. Selain itu penerangan dan komunikasi sosial perlu
menunjang peningkatan kegiatan di berbagai forum internasio-
nal, baik bilateral, regional maupun internasional, seperti
505
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ASEAN, Gerakan Nonblok, Or-
ganisasi Konferensi Islam dan sebagainya. Dalam rangka mewu-
judkan Tata Ekonomi Dunia Baru, komunikasi internasional terus
ditingkatkan untuk menggalang dan memupuk solidaritas dan ke-
satuan sikap serta kerja sama antar negara berkembang, guna
meningkatkan kemandirian bersama antar negara-negara tersebut.
Khususnya di wilayah Asia Tenggara, kerja sama antara negara
anggota ASEAN akan terus diperluas, komunikasi internasional
ditingkatkan dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional ma-
sing-masing negara anggotanya sambil memperkuat ketahanan re-
gional, menuju terwujudnya Kawasan Asia Tenggara yang damai,
bebas-aktif, dan sejahtera.
GBHN 1988 mengarahkan, agar setiap perkembangan, per-
ubahan dan gejolak dunia, baik politik maupun ekonomi harus
terus dapat diikuti oleh masyarakat secara seksama, sehingga
dapat diketahui sedini mungkin hal-hal yang dapat mempenga-
ruhi stabilitas nasional Indonesia secara positif maupun ne-
gatif. Dengan memiliki cukup informasi internasional langkah-
langkah yang tepat dapat diambil. Hal ini mengingat bahwa
pembangunan di dalam negeri dan perkembangan dunia selalu
berkaitan dan mungkin dapat mempengaruhi proses pembangunan
secara positif maupun negatif. Selain itu, peluang-peluang
internasional dapat menunjang serta mempercepat pelaksanaan
pembangunan, sehingga perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi
kepentingan nasional.
Komunikasi Internasional ditujukan untuk meningkatkan
citra positif Indonesia berdasarkan keberhasilan-keberhasilan
pembangunan yang telah dicapai. Selain itu kegiatan komunikasi
internasional juga akan lebih membuka wawasan bangsa Indone-
sia terhadap perkembangan dunia internasional dengan lebih
506
cepat dan mutakhir. Dengan demikian diharapkan dapat berdam-
pak positip terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan dalam
Repelita V.
IV. PROGRAM-PROGRAM
Kebijaksanaan pembangunan penerangan, pers dan komuni-
kasi sosial sebagaimana diuraikan diatas, dijabarkan lebih
lanjut dalam program-program berikut ini.
1. Program Pengembangan Operasi Penerangan
Sesuai dengan amanat GBHN 1988, informasi pembangunan
yang diperlukan oleh masyarakat maupun pemerintah khususnya
arus komunikasi yang kuat dari bawah ke atas akan lebih di-
kembangkan. Dialog antara pemerintah dan lembaga-lembaga media
serta lembaga-lembaga sosial masyarakat akan ditingkatkan se-
bagai perwujudan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan.
Untuk itu diperlukan aparatur dan wartawan yang peka terhadap
perkembangan masyarakat, makin mampu menganalisa kejadian dan
perkembangan, sehingga dapat memberikan pelaporan dan pembe-
ritaan yang lebih tepat kepada masyarakat dan pemerintah.
Selain itu wartawan dan aparatur akan ditingkatkan kemampuan-
nya untuk merumuskan dan menyampaikan informasi pembangunan
maupun kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah kepada masyara-
kat yang sesuai bagi masing-masing kelompok khalayak.
Kemampuan ini mencakup pendekatan terhadap kelompok kha-
layak perkotaan maupun pedesaan serta masing-masing kelompok
profesi dan khalayak sesuai dengan pendidikan dan daya tang-
kapnya. Pendekatan ini sekaligus akan memperbaiki tingkat
507
sosial ekonomi serta tingkat pendidikan khalayak. Juga kerja
sama antar departemen teknis dengan masyarakat dilakukan se-
cara psikologis-persuasif serta memperhatikan kebutuhan dasar
masyarakat berdasarkan nilai-nilai positif budaya bangsa. Hal
ini di laksanakan, mengingat bahwa pembangunan adalah untuk
manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia,
dengan manusia Indonesia sekaligus sebagai pelaku pembangunan
yang memiliki harkat dan martabat yang tinggi.
Dalam kaitan ini Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat
(BAKOHUMAS) akan diusahakan mampu berperan sebagai koordinator
informasi lintas instansi serta lintas sektoral, penyebaran
informasi pembangunan menjadi lebih effektif sekaligus meng-
hindari informasi yang tumpang tindih yang membingungkan kha-
layak. Termasuk dalam kaitan ini pengembangan pola informasi
pembangunan bagi masyarakat transmigrasi dan masyarakat di
daerah perbatasan yang akan lebih dikembangkan.
Pendekatan koordinatif BAKOHUMAS juga mencakup kegiatan
komunikasi dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan serta
organisasi-organisasi profesional seperti: PWI (Persatuan
Wartawan Indonesia), SPS (Serikat Penerbit Suratkabar) dan
SGP (Serikat Grafika Pers).
Melalui Program Pengembangan Operasi Penerangan ini akan
dikembangkan penerangan yang sehat sehingga rakyat mengetahui
dengan jelas tujuan dan arah pembangunan yang akan ditempuh
dan mengetahui keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai
masyarakat juga secara jujur akan diberikan informasi mengenai
kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan
demikian Komunikasi Sosial akan menghasilkan partisipasi yang
penuh kesadaran, dinamis, sehat dan aktif, sekaligus mengem-
bangkan kemandirian melalui disiplin diri.
508
Kegiatan komunikasi internasional, akan ditujukan untuk
mengembangkan citra positif Indonesia dan mendukung diplomasi
Republik Indonesia. di luar negeri, dalam rangka ikut melaksa-
nakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamai-
an abadi dan keadilan sosial, dengan terus mengusahakan ter-
wujudnya Tata Ekonomi Baru.
Semua pelaksanaan komunikasi nasional dan internasional
akan memanfaatkan teknik-teknik komunikasi dan sarana serta
prasarana komunikasi yang tersedia sesuai dengan pengembangan
kemampuan ekonomi bangsa.
2. Program Pengembangan Sarana Radio, Televisi dan Film
Mengingat luasnya wilayah tanah air Indonesia, maka media
elektronika seperti radio, televisi milik swasta maupun peme-
rintah, film dan penyebarluasan teknologi video dan audio akan
sangat membantu komunikasi nasional. Luasnya wilayah geografi
serta bhinnekanya budaya, tingkat pendidikan, tingkat sosial
ekonomi, memerlukan adanya pembinaan terus-menerus kesatuan
dan persatuan bangsa. Pembinaan juga akan terus ditingkatkan
untuk mengembangkan kehidupan rukun antar agama dan keperca-
yaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai perwujudan pengamal-
an Pancasila, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan
sosial kemasyarakatan. Hal ini dilakukan sekaligus dalam
rangka usaha memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa. Karena
itu kerja sama lintas sektoral melalui siaran-siaran radio dan
televisi akan diusahakan melibatkan departemen teknis yang
bertanggung jawab terhadap substansi isi acara-acara siaran.
Media massa seperti radio dan televisi yang bersifat
audial dan audiovisual akan diusahakan agar mampu menyebar-
luaskan produk-produk seni budaya yang selain menjamin hak
509
cipta dari dalam maupun dari luar negeri, juga mampu mengada-
kan standar seni budaya yang bernilai tinggi. Hal ini dapat
dicapai melalui kerja sama dengan para pakar dari bidang seni
budaya termasuk susastera melalui evaluasi periodik untuk me-
mantau kegiatan seni budaya melalui media massa.
Pengembangan sarana penerimaan siaran-siaran televisi dan
radio melibatkan pemerintah pusat dan daerah maupun swasta
sesuai dengan peningkatan kemampuan dana dan pemerataan tang-
gung jawab terhadap pembangunan. Demikian pula pemilikan dan
pengelolaan bersama perangkat penerima siaran radio dan tele-
visi oleh masyarakat diusahakan dengan pengikutsertaan modal
swasta kecil, seperti penyewaan video dan lain-lainnya untuk
pembangunan Jaringan Siaran Pendidikan (yang dikelola secara
antar departemen) untuk daerah tingkat II.
Pemancar-pemancar di daerah perbatasan akan dimantapkan
dan dikembangkan untuk lebih mengenalkan citra positif Indo-
nesia ke dalam dan luar negeri, maupun kepada masyarakat In-
donesia yang berada di luar negeri. Penyebaran daya jangkau
siaran televisi terutama di daerah, dalam Repelita V antara
lain akan dilakukan melalui pembangunan studio televisi di
Ambon, Samarinda, Banda Aceh, Padang dan Jayapura serta
pengadaan sepuluh Stasiun Produksi Keliling (SPK) di Pekan-
baru, Jambi, Bengkulu, Tanjung Karang, Mataram, Dili, Palu,
Kendari, Palangkaraya dan Jayapura.
Dalam rangka ini acara-acara siaran tentang bidang-bidang
budaya, sosial, politik dan ekonomi di kawasan ASEAN akan di-
tingkatkan. Untuk ini akan dikembangkan suatu sistem pener-
jemahan harfiah serentak (dubbing) nasional, agar informasi-
informasi ASEAN dapat lebih meningkatkan pengertian antar
warga ASEAN dan mempererat hubungan antar warga dan antar ne-
510
gara ASEAN melalui siaran-siaran yang aktual (cepat waktu).
Untuk itu pembangunan Pusat Monitoring Nasional akan diwujud-
kan untuk keperluan pemantauan siaran-siaran radio dan tele-
visi asing sebagai bahan masukan nasional.
Laboratorium film akan dilanjutkan pembangunannya dan
diselesaikan dalam Repelita V sehingga kemampuan pemrosesan
film Indonesia dapat meningkat dalam jumlah dan mutu serta
diharapkan dapat mendukung upaya menjadikan film nasional
menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Di samping itu, da-
lam rangka memperbanyak jumlah lulusan terdidik dalam bidang
perfilman di Indonesia, akan dibangun sarana dan prasarana
pendidikan film di Jakarta, dilengkapi dengan sarana arsip
film yang dapat pula melayani kebutuhan-kebutuhan swasta.
Agar kegiatan komunikasi sosial dan peranan media massa
dapat makin berdaya hasil, akan ditingkatkan jumlah dan mutu
tenaga terdidik dalam bidang komunikasi sesuai dengan tuntutan
kemajuan dan kemampuan teknologi komunikasi yang memiliki
dampak sosial, politik dan ekonomi yang luas.
Dalam pada itu akan ditingkatkan pula kemampuan Pusat
Pembinaan Sarana Teknik (Pusbinsartek) di dalam melayani ke-
butuhan dan perbaikan perangkat radio dan televisi di pusat
maupun daerah, yang pengelolaannya dilakukan dalam bentuk se-
macam depot logistik perawatan dan pemeliharaan perangkat
keras radio dan televisi.
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Pers
Pengembangan pers khususnya surat kabar daerah menghada-
pi masalah oleh karena kenyataan menunjukkan bahwa pengem-
511
bangan kemampuan daya beli surat kabar tidak berkembang sela-
ju kemampuan membaca, sehingga pembeli-pembeli surat kabar di
daerah merupakan kelompok yang berkembang sangat lamban. Da-
lam keadaan demikian pasaran surat kabar daerah sangat terba-
tas dan pertumbuhannya sangat lamban. Untuk itu kebijaksanaan
nasional diarahkan pada pengembangan satu penerbit surat ka-
bar di tingkat propinsi di mama belum ada surat kabar yang
kuat.
Dalam Repelita V, maka pers yang sehat dan dinamis, serta
pers yang bebas dan bertanggungjawab akan dikembangkan agar
dapat lebih berperan dalam upaya pembangunan. Untuk itu akan
diusahakan dan dilaksanakan terobosan-terobosan untuk meng-
hasilkan surat kabar yang berkembang secara sehat sehingga
akan lebih baik lagi dalam melaksanakan tugas sosial politik-
nya. Selain itu profesi kewartawanan dan industri pers akan
dikembangkan sehingga menjadi makin menarik dan lebih mampu
menampung tenaga kerja baru. Hal ini akan dilakukan antara
lain melalui peningkatan kerja sama antara pers ibu kota
dengan pers daerah, dengan memperhatikan pengembangan industri
pers yang sehat ditinjau dari segi redaksional dan segi mana-
jemen.
Pelaksanaan pembinaan pers akan lebih diarahkan pada
mencerdaskan bangsa dalam arti membuka wawasan masyarakat
untuk berfungsi secara serasi dalam suatu masyarakat industri
sedemikian rupa sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi tidak
merupakan hal yang ditakuti lagi, tetapi sebaliknya merupakan
sarana dan pendorong kemandirian untuk meningkatkan kemampuan,
harkat dan martabat manusia.
Selain itu pembinaan pers akan ditujukan untuk membina
kerja sama dan saling menunjang antara pers dan instansi-ins-
512
tansi pemerintah serta masyarakat agar saling mendorong dan
mengukuhkan satu sama lain dalam melaksanakan peraturan-per-
aturan dan undang-undang yang berlaku.
Mengingat makin meningkatnya pengetahuan maupun tuntutan
masyarakat, pers akan didorong dianjurkan untuk lebih mening-
katkan kemampuan para wartawannya sehingga dapat meningkatkan
pengetahuan umum dan teknis wartawannya untuk menangkap makna
gejala-gejala masyarakat Indonesia yang sedang berkembang
dengan pesat dan menganalisanya dalam usaha memecahkan masa-
lah-masalah nasional. Dengan cara ini pers akan sungguh-sung-
guh berfungsi membantu masyarakat dan membantu pemerintah me-
lalui informasi-informasi yang relevan yang merupakan sum-
bangan yang sangat berharga bagi pembangunan Indonesia pada
umumnya.
Dalam sistem pemberitaannya surat kabar secara bijaksana
diharuskan menyajikan kejadian-kejadian dengan menghindari
efek negatif dari cara pemberitaan rinci mengenai kejahatan-
kejahatan dan perilaku-perilaku amoral dalam pergaulan sehari-
hari. Dalam kaitan ini peran dari Dewan Pers akan ditingkat-
kan antara lain untuk membahas berbagai masalah hubungan pers
dengan masyarakat.
Perkembangan surat kabar akan ditunjang pembinaan dan
kerja sama teknik redaksional serta teknis manajemen termasuk
pembinaan pemasaran surat kabarnya oleh suratkabar-suratkabar
yang sudah kuat, melalui koordinasi Persatuan Wartawan Indo-
nesia (PWI), Serikat Penerbit Suratkabar (SPS), Serikat Gra-
fika Pers (SGP), Dewan Pers dan lain-lain. Kebijaksanaan ini
sekaligus menjawab kenyataan bahwa masyarakat yang makin pan-
dai dari daerah pedesaan cenderung berpindah ke daerah perko-
taan sehingga pemasaran surat kabar daerah tingkat I lebih
513
memfokuskan diri pada penyebaran dalam propinsinya ke daerah
tingkat II.
Dalam rangka meningkatkan tanggung jawab sosial dan
tanggung jawab politik, pers nasional akan terus secara aktif
diikutsertakan membudayakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945 serta membudayakan demokrasi Pancasila dalam semua segi
kehidupan masyarakat serta ikut meningkatkan kesadaran rakyat
Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan berne-
gara. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan Wawasan Nusantara,
ketahanan nasional yang kokoh, serta stabilitas nasional yang
tetap sehat dan dinamis. Untuk itu akan lebih dimasyarakat-
kan, antara lain Undang-undang No. 6 Tahun 1982 yang diper-
baiki dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta
dan Undang-undang Pokok Pers tahun 1982.
Demikian pula sesuai dengan amanat GBHN 1988, maka dalam
semangat meningkatkan peranan pers dalam pembangunan akan di-
tingkatkan usaha pengembangan pers yang berdasarkan Pancasila,
pers yang lebih sehat, dan lebih dinamis. Dalam pada itu akan
ditingkatkan iklim, mutu dan tanggung jawab pers, sehingga
lebih mampu menjalankan fungsinya sebagai salah satu dinami-
sator masyarakat melalui informasi yang obyektif, edukatif
dan relevan untuk pembangunan, melakukan kontrol sosial yang
konstruktif, menyalurkan aspirasi yang wajar dari masyarakat
dan memperluas komunikasi dan partisipasi masyarakat. Dalam hal
ini akan terus dikembangkan interaksi positif antara pers,
pemerintah dan masyarakat. Interaksi ini juga harus lebih me-
ngembangkan komunikasi dua arah yang selaras, seimbang dan
serasi di antara ketiga pihak, yaitu. pemerintah, pers dan
masyarakat.
Berkaitan dengan ini pula, pengetahuan umum maupun pe-
ngetahuan teknis lintas sektoral para wartawan dan aparatur
514
informasi akan ditingkatkan demi pelayanan informasi yang
makin baik.
Kelompok-kelompok informasi akan terus dikembangkan yang
tumbuh atas keinginan sendiri dan tidak menggantungkan diri
pada pemerintah saja, melainkan dilandasi kepentingan kelompok
yang .mengarah kepada tujuan mencapai kesejahteraan pribadi,
keluarga dan lingkungan, yang dititikberatkan kepada kegiatan
yang bersifat swadaya.
Selain itu akan dikembangkan pers budaya di daerah-daerah
yang mencerminkan puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah
di seluruh Indonesia, yang akhirnya menyatu sebagai kebudaya-
an bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan
adab, budaya, dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan
baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau
memperkaya kebudayaan bangsa sendiri. Dengan demikian diha-
rapkan melalui pers dalam bahasa daerah akan disebarkan nilai-
nilai luhur yang positif dan menunjang pembangunan, seperti
disiplin pribadi dan disiplin sosial dalam kehidupan sehari-
hari. Untuk itu kerja sama antar instansi seperti penerangan
kebudayaan dan pariwisata akan ditingkatkan. Berkaitan dengan
itu akan lebih dimanfaatkan Museum Pers Nasional di Surakar-
ta/Jawa Tengah sehingga berfungsi sebagai perpustakaan pers
nasional dan juga sebagai pusat latihan pers daerah.
4. Program Penelitian Penerangan, Pers dan Komunikasi Sosial
Dalam rangka meningkatkan kesiapan mental masyarakat dalam
Repelita V akan dilakukan penelitian terutama dalam
bidang sebagai berikut:
515
a. Penelitian rencana pengembangan sumber daya manusia dalam
bidang penerangan dan komunikasi sosial antara lain men-
cakup tenaga kerja di bidang radio, televisi dan sarana
komunikasi lainnya, sehingga bertambah jumlah sumber
daya manusia berkemampuan dalam kegiatan komunikasi
lingkungan hidup, forum komunikasi kependudukan, komuni-
kasi peningkatan peranan wanita, komunikasi pendidikan,
komunikasi pertanian dan komunikasi politik.
b. Penelitian perencanaan perluasan daya jangkau siaran
radio dan televisi dengan mengembangkan kerja sama swasta
dan pemerintah (pusat dan daerah) yang memungkinkan
siaran terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia.
5. Program Pendidikan Penerangan, Pers dan Komunikasi Sosial
GBHN 1988 mengamanatkan agar kegiatan komunikasi sosial
dan peranan media massa makin berdaya guna, sehingga perlu
ditingkatkan jumlah dan mutu tenaga terdidik sesuai dengan
tuntutan kemajuan teknologi komunikasi. Untuk itu kualitas
komunikator sebagai aparatur maupun wartawan akan ditingkat-
kan melalui pendidikan formal dan profesional serta lebih di-
sesuaikan kurikulum pendidikan komunikasi profesional dengan
tuntutan kemajuan teknologi.
Mengingat makin meningkatnya kebutuhan akan informasi
pembangunan dan kemampuan komunikator setiap sektor pemba-
ngunan, kebutuhan pendidikan komunikasi makin memerlukan ker-
ja sama yang erat antar instansi/antar departemen, maupun
dengan universitas. Dalam Repelita V akan lebih didayagunakan
sarana dan prasarana maupun sistem pendidikan nasional antar
sektor sehingga dapat dicapai hasil yang sebaik-baiknya.
516
Sistem pendidikan radio dan televisi termasuk perangkat
keras dan kurikulumnya akan disempurnakan, sehingga memberi-
kan kesempatan kepada masyarakat luas untuk ikut memanfaatkan
fasilitas-fasilitasnya termasuk Multi Media Training Centre
(MMTC) di Yogyakarta. Usaha ini dilakukan untuk meningkatkan
tanggung jawab politis masyarakat dalam mengembangkan mutu
siaran radio dan televisi. Selain itu kurikulum pendidikan
radio dan televisi diusahakan penyempurnaannya, sehingga ter-
dapat keserasian antara pendidikan sarjana di universitas dan
pendidikan kemahiran di bidang media massa elektronika melalui
jenjang diploma, di mana sistem perguruan tinggi dan sistem
pendidikan radio dan televisi saling terkait dan isi mengisi.
Untuk itu diadakan kerja sama antara Multi Media Training
Centre (MMTC) di Yogyakarta dengan berbagai lembaga pendidik-
an, seperti universitas dan institut-institut kesenian dengan
kemungkinan pendidikan antar lembaga, di dalam negeri maupun
di luar negeri.
6. Program Penyempurnaan Efisiensi Aparatur Pemerintah dan Pengawasan
Mengingat luas dan banyaknya sektor-sektor yang terkait
dengan Sektor Penerangan, Pers dan Komunikasi Sosial, maka
pendidikan komunikasi akan ditingkatkan dalam bidang pengeta-
huan dan pendataan informasi pembangunan, pendidikan manajemen
perangkat keras dan perangkat lunak bidang komunikasi, pendi-
dikan produksi acara-acara televisi, radio, film dan video
untuk sektor-sektor pembangunan lainnya, seperti: Pendidikan,
Perindustrian, Pertanian, Sosial Politik, dan lain-lainnya di
samping kemampuan produksi acara-acara sastra-budaya (komuni-
kasi kebudayaan). Dengan demikian diharapkan akan dapat di-
kembangkan sumber daya manusia dalam bidang komunikasi untuk
517
menunjang pengabdian dan tanggung jawab profesionalnya, me-
ngembangkan kemampuan dan kualitas berkomunikasi serta me-
ningkatkan pendayagunaan sarana dan prasarana yang tersedia
guna mendorong kegairahan, partisipasi dan rasa ikut bertang-
gung jawab dikalangan masyarakat luas dalam pembangunan na-
sional. Untuk itu akan dikembangkan wawasan teknologi bagi
komunikator pembangunan dan penyeragaman serta penyesuaian
struktur organisasi radio dan televisi dengan kemajuan dalam
bidang teknologi, agar dapat mengembangkan sistem informasi
yang tepat.
7. Program Penyempurnaan Prasarana Fisik Pemerintah
Dengan berkembangnya kegiatan dan meningkatnya tugas ko-
munikator pembangunan di satu pihak sedangkan di pihak lain
terdapat keterbatasan dana pembangunan, maka pembangunan sa-
rana dan prasarana fisik akan diprioritaskan pada rehabilita-
si dan penggantian alat, penyelesaian pembangunan gedung-
gedung yang telah dimulai dalam Repelita IV, peningkatan ko-
ordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksa-
naannya.
8. Program Peningkatan Peranan Wanita
Dalam rangka mendorong partisipasi wanita dalam pemba-
ngunan, diselenggarakan kegiatan program penerangan dan komu-
nikasi sosial sebagai berikut:
a. Meningkatkan kerja sama lintas sektoral melalui komuni-
kasi antar instansi, seperti program Peningkatan Kese-
jahteraan Keluarga (PKK) secara terpadu, dengan upaya
lebih melibatkan wanita dalam proses pembangunan, tanpa
518
mengabaikan tanggung jawabnya terhadap keluarga dan pen-
didikan generasi muda. Kegiatan ini akan didukung oleh
berbagai kegiatan seperti penyuluhan dan komunikasi tatap
muka serta media massa, baik elektronika maupun media
tradisional.
b. Pembinaan KELOMPENCAPIR wanita yang membatasi diri pada
beberapa kegiatan yang diprioritaskan seperti kelestarian
lingkungan (termasuk lingkungan sehat), peningkatan ke-
sehatan dan gizi, kesadaran berkeluarga berencana dan
masalah kependudukan, pemecahan masalah pendidikan anak
dan remaja, paket kejar A, B dan C, pembebasan dari "3
Buta", pendidikan agama dan masalah sosial budaya lain-
nya, khususnya dalam meningkatkan terwujudnya peranan
wanita sebagai pendidik generasi mendatang.
c. Penyelenggaraan siaran wanita melalui radio dan televisi
juga diarahkan kepada pemasyarakatan P4 dan pembudayaan
Pancasila, antara lain melalui pemasyarakatan budi pe-
kerti yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa dalam
kehidupan sehari-hari, dan kesadaran pelestarian ling-
kungan. Acara siaran ini antara lain diselenggarakan me-
lalui Forum Diskusi Wanita yang berkaitan erat dengan
perubahan masyarakat, untuk menjamin komunikasi yang di-
namis, dua arah dan timbal balik juga termasuk di
kalangan wanita.
519
TABEL 29 - 1PEMBIAYAAN RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KELIMA,
1989/90 - 1993/94(dalam milyar rupiah)
PENERANGAN, PERS DAN KOMUNIKASI SOSIAL
1989/90 1989/90-No. Kode SEKTOR/SUB SEKTOR/PROGRAM (Anggaran
Pembangunan)
(AnggaranPembangun
an)
14 SEKTOR PENERANGAN, PERS DAN KOMUNIKASI SOSIAL
46,2 378,9
14.1 Sub Sektor Penerangan, Pers dan Komunikasi Sosial
46,2 378,9
14.1.01 Program Pengembangan Operasi Penerangan 13,7 116,3
14.1.02 Program Pengembangan Sarana Radio, Te levis i dan Film 31,2 252,6
14.1.03 Program Pembinaan dan Pengembangan Pers 1 ,3 10,0
520
I