dpmptsp.karawangkab.go.iddpmptsp.karawangkab.go.id/www/document/sk_kepala_dpmptsp_ttg_sop... · sop...
TRANSCRIPT
1. SOP IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh Nama SOP Izin Prinsip Penanaman Modal
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
1. Memahami teknis pelayanan Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. Menguasai operasional komputer; dan
3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan denganperizinandi bidang penanaman modal.
Pintu; dan
Keterkaitan : Peralatan Pelaksana:
- 1. Formulir Isian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda Aktivitas.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
- Izin Prinsip tidak dapat diterbitkan apabila permohonan tidak memenuhi:
a. ketentuan tentang bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
b. ketentuan sektoral terkait kegiatan usaha; dan
c. kelengkapan persyaratan permohonan.
- Setiap Izin Prinsip yang diterbitkan wajib ditindaklanjuti dengan pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas dan telah mendapatkan pengesahandari Menteri Hukum dan HAM.
1. Formulir Pendaftaran
2. Dokumen persyaratan permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal, meliputi:
a. Perusahaan
1) Permohonan ditandatangani diatas materai cukup oleh Direksi/Pimpinan Perusahaan dan stempel perusahaan, sebagai pemohon;
2) Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon, harus dilampiri surat kuasa asli bermaterai cukup dan disertai dengan dokumen Penerima Kuasa;
3) Fotokopi KTP dan NPWP pemohon yang masih berlaku;
4) Fotokopi NPWP Perusahaan;
5) Bukti diri pemegang saham, dalam hal pemegang saham adalah:
a) Perorangan, melampirkan Fotokopi KTP dan Fotokopi NPWP;
b) Badan Hukum, melampirkan Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan Anggaran Dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahandari Menteri Hukum dan HAM (apabila terjadi perubahan);
c) Fotokopi akta pendirian perusahaan dan seluruh
perubahannya;
d) Pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahandari Menteri Hukum dan HAM RI;
e) Keterangan rencana kegiatan:
1) Untuk industri, berupa diagram alir produksi (flow chart of production) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku hingga menjadi produk akhir;
2) Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan, rincian investasi (bila diperlukan) dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan;
3) Pernyataan waktu penyelesaian proyek.
6) Rekomendasi dari Kementrian/Lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha;
b. Perorangan
1) Permohonan secara tertulis dan ditandatangani diatas materai cukup ditujukan kepada Kepala DPMPTSP;
2) Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon, harus dilampiri surat kuasa asli bermaterai cukup dan disertai dengan dokumen Penerima Kuasa;
3) Fotokopi KTP dan Fotokopi NPWP pemohon yang masih berlaku;
4) Keterangan rencana kegiatan:
a) Untuk industri, berupa diagram alir produksi (flow chart of production) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku hingga menjadi produk akhir;
b) Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan
dilakukan, rincian investasi (bila diperlukan) dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan.
c) Pernyataan waktu penyelesaian proyek.
5) Rekomendasi dari Kementrian/Lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha.
3. Keputusan Izin atau Keputusan Penolakan Izin(yang telah ditandatangani);
4. Register Izin dan Arsip; dan
5. Tanda Terima.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan Izin dan menyampaikan permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal
Formulir Pendaftaran Dokumen persyaratan permohonan izin prinsip penanaman modal
4 Menerima dan memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Prinsip Penanaman Modal a. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan izin prinsip penanaman modal
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan izin prinsip penanaman modal dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan izin prinsip penanaman modal
6 Input Data Permohonan Perizinan dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan izin prinsip penanaman modal dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan adminsitrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan (jika diperlukan)
Dokumen persyaratan permohonan izin prinsip penanaman modal, Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
1 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Izin Prinsip Penanaman Modal
9 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izin
Dokumen persyaratan izin prinsip, Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Izin Prinsip Penanaman Modal
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Prinsip Penanaman Modal
10 Melakukan Penerbitan Izin Prinsip Penanaman Modal atau Keputusan Penolakan
a. Dokumen persyaratan izin prinsipb. Rekomendasi Teknis izin prinsipc. Keputusan Penerbitan/penolakan izin prinsip Penanaman Modal
45 menit Draft Keputusan Izin Prinsip Penanaman Modal atau Keputusan Penolakan Izin
SOP Izin Prinsip Penanaman Modal
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Mutu Baku
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
11 Menandatangani Izin Prinsip Penanaman Modal atau keputusan penolakan
Draft Keputusan Izin Prinsip Penanaman Modal atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Prinsip Penanaman Modal atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Prinsip Penanaman Modal atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Izin Prinsip Penanaman Modal atau Surat Keputusan Penolakan
14 Menerima Izin Prinsip Penanaman Modal atauSurat Keputusan Penolakan Izin
Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen Arah Proses Koordinasi
1 hari Izin Prinsip Penanaman Modal atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
Keputusan
Hubungan antar simbol yang berbeda halaman
2. SOP IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh Nama SOP Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
1. Memahami teknis pelayanan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
2. Menguasai operasional komputer; dan
3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan denganperizinan dibidang penanaman modal.
Pintu; dan
Keterkaitan : Peralatan Pelaksana:
- SOP Izin Prinsip Penanaman Modal; dan
- SOP Perizinan Usaha.
1. Formulir Isian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda Aktivitas.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
A. Bidang Usaha Industri
- Perluasan Usaha untuk Penanaman Modal di bidang usaha industri berupa penambahan kapasitas produksi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas yang tercantum dalam Izin Usaha Industri yang dimilikinya.
- Perusahaan di bidang usaha industri, yang akan melakukan perluasan usaha, wajib memiliki Izin Prinsip Perluasan setelah terlebih dahulu memiliki Izin Usaha Industri/Izin Perluasan atas bidang usaha sebelumnya.
B. Selain Bidang Usaha Industri
- Perluasan Usaha untuk Penanaman Modal selain bidang usaha industri berupa:
1. penambahan investasi dan peningkatan kapasitas produksi yang dilaksanakan baik di lokasi yang sama atau di lokasi yang berbeda dengan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal yang tercantum dalam Izin Usaha sebelumnya; atau
2. penambahan bidang usaha atau kegiatan usaha yang disertai dengan peningkatan investasi yang dilaksanakan baik di lokasi yang sama atau di lokasi yang berbeda dengan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal yang tercantum dalam Izin Usaha sebelumnya.
1. Formulir Pendaftaran
2. Dokumen persyaratan permohonan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, meliputi:
a. Permohonan tertulis ditujukan kepada Kepala DPMPTSP dan Surat Kuasa bermaterai cukup disertai dengan dokumen Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan);
b. Fotokopi Izin Prinsip/Izin Perluasan/Izin Usaha dan Perubahannya (apabila ada);
c. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya. (untuk PT, CV dan Fa, dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta Fotokopi NPWP perusahaan;
d. Keterangan rencana kegiatan:
1) Untuk industri, berupa diagram alir produksi dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku
2) Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan
e. Penyertaan modal perseroan posisi terakhir yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM;
f. Rekomendasi dari Kementrian/Lembaga pembina apabila
- Perusahaan dengan bidang usaha selain sektor Industri, yang akan melakukan perluasan usaha, wajib memiliki Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal:
1. setelah memiliki Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan atas bidang usaha sebelumnya apabila perluasan usahanya di bidang usaha yang sama dan dilakukan di lokasi yang sama dengan bidang usaha sebelumnya; atau
2. tidak dipersyaratkan terlebih dahulu memiliki Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan atas bidang usaha sebelumnya, apabila perluasan usahanya berbeda bidang usaha atau dilakukan di lokasi berbeda.
dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha;
g. Rekapitulasi data seluruh proyek/kegiatan perusahaan;
h. Tanda terima penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
i. Hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan);
;
j. Permohonan ditandatangani diatas materai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan,
k. Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon, harus dilampiri surat kuasa asli bermaterai cukup
3. Keputusan Izin atau Keputusan Penolakan Izin (yang telah ditandatangani);
4. Register Izin dan Arsip; dan
5. Tanda Terima.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan dan menyampaikan permohonan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
Formulir Pendaftaran Dokumen persyaratan permohonan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
4 Menerima dan Memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal a. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
6 Input Data Permohonan Perizinan dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan izin prinsip Perluasan penanaman modal dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan administrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan (jika diperlukan)
Dokumen-dokumen persyaratan permohonan izin prinsip Perluasan penanaman modal, Berita Acara Pemeriksaan, Registrasi/header dokumen permohonan dan Berita Acara Penilaian
1 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Izin Prinsip Perluasan penanaman modal
9 Melakukan Penilaian atas rekomendasi teknis penerbitan Izin Prinsip Perluasan
Dokumen persyaratan izin prinsip Perluasan penanaman modal, Rekomendasi Teknis Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
1 hari Disposisi Penerbitan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
10 Melakukan Penerbitan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
a. Dokumen persyaratan izin prinsip Perluasan Penanaman Modal b. Rekomendasi Teknis izin prinsip Perluasan Penanaman Modal
45 menit Draft Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
Mutu Baku SOP Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Lengkap
Tidak
11 Menandatangani Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
Draft Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 1 hari Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal yang telah ditandatangani
12 Penomoran dan Register Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
14 Menerima Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen
Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
Keputusan
Hubungan antar simbol yang berbeda halaman
Arah Proses Koordinasi
1 hari
3. SOP IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN MODAL
NomorSOP TanggalPembuatan TanggalRevisi TanggalEfektif DisahkanOleh Nama SOP IzinPrinsipPerubahanPenanaman Modal
DasarHukum : KualifikasiPelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah;
1. Memahamiteknis pelayananIzinPrinsipPerubahanPenanaman Modal;
2. Menguasaioperasionalkomputer; dan
3. Memahamiperaturanperundang-undangan yang berkaitandenganperizinan dibidangpenanaman modal.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
Keterkaitan: PeralatanPelaksana:
- SOP IzinPrinsipPenanaman Modal; dan
- SOP Perizinan Usaha.
1. FormulirIsian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda Aktivitas.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
- IzinPrinsipPerubahandimohonkankarenaadanya perubahan rencana dan/atau realisasi penanaman modal berkaitan dengan:
a. perubahanbidangusahatermasukperubahan lokasi proyek,jenis usaha,ataukapasitasproduksi; dan/atau
b. perubahan penyertaan modal perseroan.
- Perubahanketentuanbidangusahaatas perubahan lokasi proyek, jenis usaha, atau kapasitas produksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diterbitkan Izin Prinsip Perubahan sepanjang belum memenuhi persyaratan Izin Usaha Perubahan, dan wajib ditindaklanjuti dengan Izin Usaha Perubahan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- Perubahan penyertaan modal perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mencakup perubahan:
a. Jumlah modal dan presentase kepemilikan saham
b. Nama pemegang saham; dan/atau
c. Negara asal pemegang saham.
Perubahan modal perseroan yang mengakibatkan terjadinya penurunan nominal modal perseroan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM.
1. FormulirPendaftaran
2. DokumenpersyaratanpermohonanIzinPrinsipPerubahanPenanaman Modal, meliputi:
a. Permohonan tertulis ditujukan kepada Kepala DPMPTSP dan Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon, harus dilampiri surat kuasa asli bermaterai cukup disertai dengan Dokumen Penerima Kuasa;
b. Fotokopi KTP dan Fotokopi NPWP pemohon;
c. Fotokopi Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Perubahan yang mencantumkan lokasi proyek dan atau alamat perusahaan yang dimohonkan untuk diubah;
d. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahannya. (untuk PT, CV dan Fa, dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta Fotokopi NPWP perusahaan;
e. Tanda Terima penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang, dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;
Perubahan modal perseroan bagi perusahaan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) yang mencatatkan sahamnya di Pasar Modal, apabila terdapat penanam modal asing yang tercatat dalam akta perusahaan, maka status perusahaan menjadi Penanaman Modal Asing (PMA).
f. Hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan);
g. Data pendukung untuk perubahan;
h. Apabila telah memiliki Izin Usaha, juga melampirkan fotokopi Izin Lingkungan,Fotokopi Dokumen Lingkungan, danFotokopi IMB;
3. Keputusan Izinatau Keputusan Penolakan Izin (yang telah ditandatangani);
4. Register IzindanArsip; dan
5. TandaTerima.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan dan menyampaikan permohonan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
Formulir Pendaftaran Dokumen persyaratan permohonan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
4 Menerima dan Memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal a. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
6 Input Data Permohonan Perizinan dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan izin prinsip Perubahan penanaman modal dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan administrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan (jika diperlukan)
Dokumen-dokumen persyaratan permohonan izin prinsip Perubahan penanaman modal, Berita Acara Pemeriksaan, Registrasi/header dokumen permohonan dan Berita Acara Penilaian
1 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Izin Prinsip Perubahan penanaman modal
9 Melakukan Penilaian atas rekomendasi teknis penerbitan Izin Prinsip Perubahan
Dokumen persyaratan izin prinsip perubahan penanaman modal, Rekomendasi Teknis Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
1 hari Disposisi Penerbitan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
SOP Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Mutu Baku
Lengkap
Tidak
10 Melakukan Penerbitan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
a. Dokumen persyaratan izin prinsip Perubahan Penanaman Modal b. Rekomendasi Teknis izin prinsip Perubahan Penanaman Modal
45 menit Draft Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
11 Menandatangani Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
Draft Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 1 hari Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal yang telah ditandatangani
12 Penomoran dan Register Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
14 Menerima Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen
Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
Keputusan
Hubungan antar simbol yang berbeda halaman
Arah Proses Koordinasi
1 hari
4. SOP IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PERUSAHAAN
NomorSOP TanggalPembuatan TanggalRevisi TanggalEfektif DisahkanOleh Nama SOP IzinPrinsipPenggabungan Perusahaan
DasarHukum : KualifikasiPelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor
1. Memahamiteknis pelayananIzinPrinsipPenggabungan Perusahaan;
2. Menguasaioperasionalkomputer; dan
3. Memahamiperaturanperundang-undangan yang berkaitandenganperizinan dibidangpenanaman modal.
97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin
Prinsip Penanaman Modal;
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
Keterkaitan: PeralatanPelaksana:
1. SOP IzinPrinsipPenanaman Modal; dan
2. SOP Perizinan Usaha.
1. FormulirIsian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda Aktivitas.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
- Penggabungan perusahaan dapat dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih perusahaan, dan untuk melaksanakannya wajib memiliki Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan.
- Perusahaan-perusahaan yang akan melakukan penggabungan masing-masing dapat memiliki lebih dari 1 (satu) Izin Prinsip dan telah memiliki Izin Usaha.
- Apabila
1. FormulirPendaftaran
2. DokumenpersyaratanpermohonanIzinPrinsipPenggabunganPerusahaan:
1) Dari masing-masingperusahaan yang akanbergabung:
a) Permohonantertulisditujukan kepadaKepalaDPMPTSPdanPermohonan yang tidakdisampaikansecaralangsungolehpemohon, harusdilampirisuratkuasaaslibermateraicukup disertai dengan Dokumen Penerima Kuasa;
b) FotokopiIzinPrinsipdanIzin Usaha dan/atauPerubahannya;
c) Fotokopiaktapendirianperusahaandanperubahannya. (untuk PT, CV danFa, dilengkapidenganpengesahananggarandasarperusahaandanpersetujuan/pemberitahuanperubahan, apabilaada,dariMenteriHukumdan HAM sertaFotokopi NPWP perusahaan;
d) Kesepakatanpenggabunganperusahaan yang dituangkandalambentukRisalah RUPS/KeputusanSirkulerseluruhpemegangsahamatauAktaPerubahandalambentukPernyataanKeputusanRapat/BeritaAcara RUPS;
e) TandaterimapenyampaianLaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)periodeterakhir;
2) Fotokopi IzinPrinsipPenggabungan Perusahaan diterbitkanterpisahuntuksektorindustridansektorselainindustri;
3) Rekapitulasi data proyeksebelumdansesudahpenggabunganperusahaansesuaidenganlampiranformulirpermohonanIzin;
3. Keputusan Izinatau Keputusan Penolakan Izin (yang telah ditandatangani);
4. Register IzindanArsip; dan
5. TandaTerima.
perusahaan yang melakukan penggabungan (merging company) masih memiliki Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan yang belum memiliki Izin Usaha, perusahaan yang menerima penggabungan dapat mengajukan permohonan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan atas proyek tersebut.
- Apabila perusahaan yang menerima penggabungan (surviving company) masih memiliki Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan yang belum memiliki Izin Usaha,
dapat langsung dicantumkan dalam Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan.
- Perusahaan-perusahaan yang akan melakukan penggabungan harus mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan perseroan terbatas, larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- Perusahaan yang menerima penggabungan (surviving company) harus melaksanakan semua ketentuan sesuai bidang usaha hasil
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan dan menyampaikan permohonan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan
Formulir Pendaftaran Dokumen persyaratan permohonan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan
4 Menerima dan Memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan a. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan
6 Input Data Permohonan Perizinan dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan izin prinsip Perubahan penanaman modal dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan administrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan (jika diperlukan)
Dokumen-dokumen persyaratan permohonan izin prinsip Penggabungan Perusahaan, Berita Acara Pemeriksaan, Registrasi/header dokumen permohonan dan Berita Acara Penilaian
1 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan
9 Melakukan Penilaian atas rekomendasi teknis penerbitan Izin Prinsip Perubahan
Dokumen persyaratan izin prinsip Penggabungan Perusahaan, Rekomendasi Teknis Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan
1 hari Disposisi Penerbitan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan
10 Melakukan Penerbitan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan
a. Dokumen persyaratan izin prinsip Penggabungan Perusahaan b. Rekomendasi Teknis izin prinsip Penggabungan Perusahaan
45 menit Draft Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan
Mutu Baku SOP Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Lengkap
Tidak
11 Menandatangani Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan
Draft Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan 1 hari Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan yang telah ditandatangani
12 Penomoran dan Register Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan
Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan
14 Menerima Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan
Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen
Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan
Keputusan
Hubungan antar simbol yang berbeda halaman
Arah Proses Koordinasi
1 hari
1. SOP IZIN MEMBUKA TANAH
NomorSOP TanggalPembuatan TanggalRevisi TanggalEfektif DisahkanOleh Nama SOP IzinMembuka Tanah
DasarHukum : KualifikasiPelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturanDasarPokok-PokokAgraria;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
7. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketata laksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
1. Memahamiteknis pelayananIzinMembukaTanah;
2. Menguasaioperasionalkomputer; dan
3. Memahamiperaturanperundang-undangan yang berkaitandenganperizinan dibidangpertanahan.
Keterkaitan: PeralatanPelaksana:
- 1. FormulirIsian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda Aktivitas.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
- IzinMembuka Tanah (IMT) adalahizin yang diberikanolehPemerintah Daerah kepada orang pribadiataubadandalamrangkakegiatanmembukadan/ataumengambilmanfaattanahdanmempergunakan/menggaraptanah Negara yang belumterdaftardan/ataumelekathakatastanahdan/ataubersertifikatsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Izin Membuka Tanah (IMT) diberikan kepada orang pribadi atau badan dalam rangka kegiatan membuka dan/atau mengambil manfaat tanah dan mempergunakan/ menggarap tanah Negara yang belum terdaftar dan/atau melekat hak atas tanah dan/atau bersertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Luas tanah yang dimohon 2 Ha (dua hektar) sampai dengan 10 Ha (sepuluh hektar).
1. FormulirPendaftaran
2. DokumenpersyaratanpermohonanIzinMembuka Tanah, meliputi:
a. Permohonantertulisditujukan kepadaKepala DPMPTSP danPermohonan yang tidakdisampaikansecaralangsungolehpemohon, harusdilampirisuratkuasaaslibermateraicukup disertai dengan dokumen Penerima Kuasa;
b. Fotokopi KTP danFotokopi NPWP pemohon;
c. Bagipemohon Perusahaan/Koperasi/Yayasan, fotokopiAktaPendiriandan/atauperubahannya, khususbagipemohon yang berbentukberbadanhukumaktetersebuttelahdisahkanolehMenteriHukumdan HAM;
d. Pertimbanganteknisdari Kantor Pertanahan/Agraria dan Tata Ruang;
e. GambarrencanakonstruksidanPetasituasi;
f. RekomendasiPerangkat Daerahterkait;
g. SuratPernyataanbelumpernahmendapatIzinMembuka Tanah bagipemohonperseorangan;
h. Pas fotopemohonukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar.
3. BeritaAcaraPemeriksaanTeknisdanLapangan;
4. RekomendasiTeknisIzinMembuka Tanah Negara;
5. Paparan;
6. Keputusan IzinatauKeputusanPenolakanIzin (yang telah ditandatangani);
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan Izin dan menyampaikan permohonan Izin Membuka Tanah
Formulir Pendaftaran Dokumen persyaratan permohonan izin Membuka Tanah
4 Menerima dan memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Membuka Tanah a. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan izin Membuka Tanah
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan izin Membuka Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan izin Membuka Tanah
6 Input Data Permohonan Perizinan dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan Izin Membuka Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan adminsitrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan (jika diperlukan)
Dokumen persyaratan permohonan Izin Membuka Tanah , BAP kelengkapan dan verifikasi administrasi
1 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat BAP dan Rekomendasi Teknis Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Izin Membuka Tanah
9 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izin
Dokumen persyaratan izin Membuka Tanah , Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Izin Membuka Tanah
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Membuka Tanah
SOP Izin Membuka Tanah
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Mutu Baku
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
10 Melakukan Penerbitan Izin Membuka Tanah atau Keputusan Penolakan
a. Dokumen persyaratan izin Membuka Tanah b. Rekomendasi Teknis izin Membuka Tanah c. Keputusan Penerbitan/penolakan izin Membuka Tanah
45 menit Draft Keputusan Izin Membuka Tanah atau Keputusan Penolakan Izin
11 Menandatangani Izin Membuka Tanah atau keputusan penolakan
Draft Keputusan Izin Membuka Tanah atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Membuka Tanah atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Membuka Tanah atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Perizinan atau Surat Keputusan Penolakan
14 Menerima Izin Membuka Tanah atauSurat Keputusan Penolakan Izin
Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen
Izin Membuka Tanah atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
Keputusan
Hubungan antar simbol yang berbeda halaman
Arah Proses Koordinasi
1 hari
2. SOP IZIN LOKASI
NomorSOP TanggalPembuatan TanggalRevisi TanggalEfektif DisahkanOleh Nama SOP IzinLokasi
DasarHukum: KualifikasiPelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturanDasarPokok-PokokAgraria;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Izin Lokasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Izin Lokasi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
1. Memahami teknis pelayanan Izin Lokasi;
2. Menguasai operasional komputer; dan
3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan di bidang pertanahan.
10. Peraturan BupatiKarawang Nomor 11 Tahun 2016 tentangPeraturanPelaksanaanPeraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Izin Lokasi; dan
Keterkaitan: PeralatanPelaksana :
- 1. FormulirIsian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda Aktivitas;
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
- Izin Lokasi merupakanizin yang diberikan kepada perusahaan (perseorangan/badan hukum) untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal.
- Luas objek Izin Lokasi
a. untuk usaha bukan pertanian adalah 10.000 m2
b. untuk usaha pertanian adalah 25 Ha (dua puluh lima hektar).
(sepuluh ribu meter persegi).
- Izin Lokasi dapat diberikan kepada perusahaan yang sudah mendapat persetujuan penanaman modal untuk memperoleh tanah dengan luas tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam hal perusahaan pemilik Izin Lokasi berhasil membebaskan seluruh areal yang ditunjuk, maka luas penguasaan tanah oleh perusahaan tersebut dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu group perusahaan dengannya tidak lebih dari luasan sebagai berikut:
a. Untukkegiatanusahapengembanganperumahandanpermukiman:
1. FormulirPendaftaran
2. DokumenpersyaratanpermohonanIzinLokasi, meliputi:
a. Permohonantertulisditujukan kepadaKepalaDPMPTSP, dan Surat Kuasa bermaterai cukup disertai dengan Dokumen Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan);
b. FotokopiKTP Pemohon/penanggungjawabusaha;
c. Fotokopi NPWP;
d. Bagipemohon Perusahaan/Koperasi/Yayasan, fotokopiAktaPendiriandan/atauperubahannya, khususbagipemohon yang berbentukberbadanhukumaktetersebuttelahdisahkanolehMenteriHukumdan HAM;
e. Fotokopi IzinPrinsipPenanaman Modal;
f. Proposal danProfilKegiatandan/atau Usaha; dan
g. PertimbanganTeknisPertanahandariKantorPertanahan/Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Karawang.
3. BeritaAcaraPemeriksaanTeknisdanLapangan;
4. RekomendasiTeknisIzinLokasi;
b. Kawasan perumahan danpermukiman paling luas 400 Ha(empat ratus hektar) dalam 1 (satu) provinsi;
c. KawasanWisata/resort perhotelan paling luas 200 Ha (dua ratus hektar)dalam 1 (satu) provinsi;
d. untuk usahakawasan Industri paling luas 400 Ha(empat ratus hektar) dalam 1 (satu) provinsi;
e. untuk usahapertaniandanperkebunankomoditastanamanpangan paling luas 20.000 Ha(dua puluh ribu hektar) dalam 1 (satu) provinsi;
f. untukusahaperikanan/tambak paling luas 100 Ha(seratus hektar) dalam 1 (satu) provinsi.
- Untuk keperluan menentukan luas areal yang ditunjuk dalam Izin Lokasi perusahaan pemohan wajib menyampaikan pernyataan tertulis mengenai luas tanah yang sudah dikuasai olehnya dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu group kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP.
5. Paparan permohonan izin lokasi;
6. Keputusan IzinatauKeputusanPenolakanIzin (yang telah ditandatangani);
7. Register IzindanArsip; dan
8. TandaTerima.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan Izin dan menyampaikan permohonan Izin Lokasi
Formulir Pendaftaran Dokumen persyaratan permohonan Izin Lokasi
4 Menerima dan memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Lokasia. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Lokasi 30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Lokasi dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Lokasi
6 Input Data Permohonan Perizinan dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan Izin Lokasi dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan adminsitrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan
Dokumen persyaratan permohonan Izin Membuka Tanah, Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
2 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Izin Lokasi
9 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izin
Dokumen persyaratan Izin Lokasi , Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Izin Lokasi
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Lokasi
10 Melakukan Penerbitan Izin Lokasi atau Keputusan Penolakan
a. Dokumen persyaratan Izin Lokasi b. Rekomendasi Teknis Izin Lokasi c. Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Lokasi
45 menit Draft Keputusan Izin Lokasi atau Keputusan Penolakan Izin
Mutu Baku SOP Izin Lokasi
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
11 Menandatangani Izin Lokasi atau keputusan penolakan
Draft Keputusan Izin Lokasi atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Izin Lokasi atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Lokasi atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Perizinan atau Surat Keputusan Penolakan
14 Menerima Izin Lokasi atauSurat Keputusan Penolakan Izin
Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen Arah Proses Koordinasi
1 hari Izin Lokasi atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
Keputusan
Hubungan antar simbol yang berbeda halaman
1. SOP IZIN PENDIRIAN RUMAH SAKIT KELAS C DAN KELAS D
NomorSOP TanggalPembuatan TanggalRevisi TanggalEfektif DisahkanOleh Nama SOP Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D
DasarHukum : Kualifikas iPelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
1. Memahami teknis pelayanan Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D;
2. Menguasai operasional komputer; dan
3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan di bidang kesehatan.
Keterkaitan: PeralatanPelaksana :
1. SOP Perizinan di Bidang Penanaman Modal;
2. SOP IzinLingkungan;
1. FormulirIsian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. SOP IzinMendirikanBangunan; dan
4. SOP IzinLokasi.
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda Aktivitas.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Penentuan Klasifikasi Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
1. FormulirPendaftaran
2. Dokumen persyaratan permohonan Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D, meliputi:
a. Permohonan tertulis ditujukan kepada Kepala DPMPTSP, dan/atau Surat Kuasa bermaterai cukup disertai dengan dokumen Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan);
b. Fotokopi Izin Prinsip Penanaman Modal;
c. FotokopiAktaPendiriandan perubahannya yang sahsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan, kecualiinstansiPemerintahatauPemerintah Daerah;
d. Fotokopi KTP danFotokopi NPWP Pemilik/Pengurus Badan Usaha;
e. Fotokopi IzinLokasi (bagi yang wajibizinlokasi);
f. FotokopiIzinLingkungan;
g. DokumenLingkunganHidup;
h. FotokopiIMB;
i. Fotokopibuktikepemilikanhak atas tanahatasnamabadanhukumpemilikrumahsakit;
j. Studikelayakan;
k. Master Plan; dan
l. Detail Engineering Design (DED).
3. BeritaAcaraPemeriksaanTeknisdanLapangan;
4. Keputusan IzinatauKeputusanPenolakanIzin (yang telah ditandatangani);
5. Register IzindanArsip; dan
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan Izin dan menyampaikan permohonan Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D
Formulir Pendaftaran 15 menit Dokumen persyaratan permohonan Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D
4 Menerima dan memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas C dan Kelas Da. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D
6 Input Data Permohonan Izin dan verifikasi administrasi pendirian Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D
Dokumen persyaratan permohonan Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan adminsitrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis rencana pendirian Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D, dan pemeriksaan lapangan
Dokumen persyaratan permohonan Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D, Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
7 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 1 hari Rekomendasi Teknis Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D
9 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izin
Dokumen persyaratan Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D , Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Pendirian Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D
10 Melakukan Penerbitan Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D atau Keputusan Penolakan
a. Dokumen persyaratan Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D b. Rekomendasi Teknis Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D c. Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D
45 menit Draft Keputusan Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D atau Keputusan Penolakan Izin
SOP Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Mutu Baku
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
11 Menandatangani Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D atau keputusan penolakan
Draft Keputusan Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D atau Surat Keputusan Penolakan Izin
14 Menerima Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D atau Surat Keputusan Penolakan Izin
Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen Arah Proses Koordinasi
1 hari Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
Keputusan
Hubungan antar simbol yang berbeda halaman
2. SOP IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT KELAS C DAN KELAS D
NomorSOP TanggalPembuatan TanggalRevisi TanggalEfektif DisahkanOleh Nama SOP Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D
DasarHukum :
Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
1. Memahami teknis pelayanan Izin Operasional Rumah SakitKelas C danKelas D;
2. Menguasai operasional komputer; dan
3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan di bidang kesehatan.
tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Penanaman Modal Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
Keterkaitan: PeralatanPelaksana :
1. SOP Izin Mendirikan Bangunan;
2. SOP Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D;
1. FormulirIsian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda Aktivitas.
3. SOP Izin Lokasi;
4. SOP Izin Lingkungan; dan
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D diterbitkan setelah terpenuhinya ketentuan teknis yang tercantum dalam Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D.
1. FormulirPendaftaran
2. DokumenpersyaratanpermohonanIzinOperasionalRumahSakitKelas C danKelas D, meliputi:
a. Permohonantertulisditujukan kepadaKepalaDPMPTSP, dan/atau Surat Kuasa bermaterai cukup disertai dengan Dokumen Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan);
b. Fotokopi KTP danFotokopi NPWP Pemilik/Pengurus Badan Usaha;
c. FotokopiIMB RumahSakit;
d. FotokopiIzin Pendirian Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D, bagipermohonanIzinOperasionaluntukpertama kali;
e. ProfilRumahSakit, yang sekurang-kurangnya meliputi: visidanmisi, lingkupkegiatan, rencanastrategi, danstrukturorganisasi;
f. Isianinstrumenself assessmentsesuaiklasifikasiRumahSakit yang meliputipelayanan, sumberdayamanusia, peralatan, bangunandanprasarana;
g. Gambardesain(blue print)danfotobangunansertasaranadanprasaranapendukung;
h. Daftarsumberdayamanusia;
i. Daftarperalatanmedisdan non medis;
j. Daftarsediaanfarmasidanalatkesehatan;
k. Beritaacarahasilujifungsiperalatankesehatandisertaikelengkapanberkasizinpemanfaatandariinstansiberwenangsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undanganuntukperalatantertentu;
l. Dokumenadministrasidanmanajemen; dan
m. Dokumen pengelolaan lingkungan berkelanjutan.
3. Keputusan IzinatauKeputusanPenolakanIzin (yang telah ditandatangani);
4. Register IzindanArsip; dan
5. TandaTerima.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan Izin dan menyampaikan permohonan Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D
Formulir Pendaftaran 15 menit Dokumen persyaratan permohonan Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D
4 Menerima dan memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas Da. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D
6 Input Data Permohonan Perizinan dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan adminsitrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan
Dokumen persyaratan permohonan Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D, Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
1 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D
9 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izin
Dokumen persyaratan Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D , Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D
10 Melakukan Penerbitan Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D atau Keputusan Penolakan
a. Dokumen persyaratan Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D b. Rekomendasi Teknis Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D c. Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D
45 menit Draft Keputusan Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D atau Keputusan Penolakan Izin
SOP Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Mutu Baku
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
11 Menandatangani Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D atau keputusan penolakan
Draft Keputusan Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D atau Surat Keputusan Penolakan
14 Menerima Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D atau Surat Keputusan Penolakan Izin
Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen
Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
Keputusan
Hubungan antar simbol yang berbeda halaman
Arah Proses Koordinasi
1 hari
3. SOPIZIN PENDIRIAN KLINIK PRATAMA
NomorSOP TanggalPembuatan TanggalRevisi TanggalEfektif DisahkanOleh Nama SOP Izin PendirianKlinikPratama
DasarHukum : KualifikasiPelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentangTenaga Kesehatan;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
1. Memahamiteknis pelayananKlinik Pratama;
2. Menguasaioperasionalkomputer; dan
3. Memahamiperaturanperundang-undangan yang berkaitandengan perizinan di bidang kesehatan.
Keterkaitan: PeralatanPelaksana :
1. SOP IzinLingkungan;
2. SOP IzinMendirikanBangunan; dan
3. SOP Sertifikat Laik Fungsi Bangunan.
1. FormulirIsian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda Aktivitas.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
− Klinik Pratama merupakan Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar baik umum maupun khusus.
− Klinik Pratama yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap harus didirikan oleh badan hukum.
− Klinik Pratama yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan dapat didirikan oleh perseorangan atau badan usaha.
1. FormulirPendaftaran
2. DokumenpersyaratanpermohonanIzinPendirian KlinikPratama, meliputi:
a. Permohonan tertulis ditujukan kepada Kepala DPMPTSP, dan Surat Kuasa bermaterai cukup disertai dengan Dokumen Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan);
b. Fotokopi KTP dan Fotokopi NPWP Pemohon;
c. Fotokopi Pendirian badan hukum atau badan usaha, kecuali untuk kepemilikan perorangan;
d. Fotokopi yang sah sertifikat tanah, bukti kepemilikan lain yang disahkan oleh notaris, atau bukti surat kontrak minimal untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
e. Profil Klinik yang akan didirikan sekurang-kurangnya meliputi struktur organisasi, lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, kefarmasian, laboratorium, serta pelayanan yang diberikan;
f. Fotocopy Izin Prinsip Penanaman Modal (apabila permodalan lebih dari Rp. 500.000.000(lima ratus juta rupiah ) diluar tanah dan bangunan);
g. Fotocopy Dokumen Lingkungan (SPPL bagi klinik rawat jalan, UKL-UPL bagi klinik rawat inap);
h. Fotocopy Izin Lingkungan (bagi yang wajib UKL-UPL atau Amdal); dan
i. Surat Pernyataan akan mentaati peraturan yang berlaku.
3. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;
4. Keputusan IzinatauKeputusanPenolakanIzin (yang telah ditandatangani);
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan Izin dan menyampaikan permohonan Izin Klinik Pratama
Formulir Pendaftaran 15 menit Dokumen persyaratan permohonan Izin Klinik Pratama
4 Menerima dan memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Klinik Pratamaa. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Klinik Pratama
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Klinik Pratama dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Klinik Pratama
6 Input Data Permohonan Izin dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan Izin Klinik Pratama dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan adminsitrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan
Dokumen persyaratan permohonan Izin Klinik Pratama, Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
7 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 1 hari Rekomendasi Teknis Izin Klinik Pratama
9 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izin
Dokumen persyaratan Izin Klinik Pratama , Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Klinik Pratama
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Klinik Pratama
10 Melakukan Penerbitan Izin Klinik Pratama atau Keputusan Penolakan
a. Dokumen persyaratan Izin Klinik Pratama b. Rekomendasi Teknis Izin Klinik Pratama c. Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Klinik Pratama
45 menit Draft Keputusan Izin Klinik Pratama atau Keputusan Penolakan Izin
Mutu Baku SOP Izin Klinik Pratama
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
11 Menandatangani Izin Klinik Pratama atau keputusan penolakan
Draft Keputusan Izin Klinik Pratama atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Klinik Pratama atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Klinik Pratama atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Izin Klinik Pratama atau Surat Keputusan Penolakan Izin
14 Menerima Izin Klinik Pratama atau Surat Keputusan Penolakan Izin
Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen Arah Proses Koordinasi
1 hari Izin Klinik Pratama atau Keputusan Penolakan Izin
Keputusan
Hubungan antar simbol yang berbeda halaman
4. SOPIZIN PENDIRIAN KLINIKUTAMA
NomorSOP TanggalPembuatan TanggalRevisi TanggalEfektif DisahkanOleh Nama SOP IzinPendirian KlinikUtama
DasarHukum : KualifikasiPelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemeritnahan;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentangTenaga Kesehatan;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
1. Memahamiteknis pelayananKlinik Utama;
2. Menguasaioperasionalkomputer; dan
3. Memahamiperaturanperundang-undangan yang berkaitandengan perizinan di bidang kesehatan.
Keterkaitan: PeralatanPelaksana :
1. SOP IzinLingkungan; 1. FormulirIsian;
2. SOP IzinMendirikanBangunan;
3. SOP Sertifikat Laik Fungsi Bangunan.
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda Aktivitas.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
− Klinik Utama merupakan Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik.
− Klinik Utama yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap harus didirikan oleh badan hukum.
− Klinik Utama yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan dapat didirikan oleh perseorangan atau badan usaha.
− Izin Klinik Utama terdiri dari Izin Pendirian dan Izin Operasional.
1. FormulirPendaftaran
2. DokumenpersyaratanpermohonanIzinKlinikPratama, meliputi:
a. Permohonan tertulis ditujukan kepada Kepala DPMPTSP, dan Surat Kuasa bermaterai cukup disertai dengan Dokumen Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan);
b. Fotokopi KTP dan Fotokopi NPWP Pemohon;
c. Fotokopi Pendirian badan hukum atau badan usaha, kecuali untuk kepemilikan perorangan;
d. Fotokopi yang sah sertifikat tanah, bukti kepemilikan lain yang disahkan oleh notaris, atau bukti surat kontrak minimal untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
e. Profil Klinik yang akan didirikan sekurang-kurangnya meliputi struktur organisasi, lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, kefarmasian, laboratorium, serta pelayanan yang diberikan;
f. Fotocopy Izin Prinsip Penanaman Modal (apabila permodalan lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah ) diluar tanah dan bangunan);
g. Fotocopy Dokumen Lingkungan (SPPL bagi klinik rawat jalan, UKL-UPL bagi klinik rawat inap);
h. Fotocopy Izin Lingkungan (bagi yang wajib UKL-UPL atau Amdal); dan
i. Surat Pernyataan akan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. BeritaAcaraPemeriksaanTeknisdanLapangan;
4. Keputusan IzinatauKeputusanPenolakanIzin (yang telah ditandatangani);
5. Register IzindanArsip; dan
6. TandaTerima.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan Izin dan menyampaikan permohonan Izin Klinik Utama
Formulir Pendaftaran 15 menit Dokumen persyaratan permohonan Izin Klinik Utama
4 Menerima dan memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Klinik Utamaa. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Klinik Utama
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Klinik Utama dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Klinik Utama
6 Input Data Permohonan Izin dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan Izin Klinik Utama dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan adminsitrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan
Dokumen persyaratan permohonan Izin Klinik Utama, Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
7 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 1 hari Rekomendasi Teknis Izin Klinik Utama
9 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izin
Dokumen persyaratan Izin Klinik Utama , Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Klinik Utama
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Klinik Utama
10 Melakukan Penerbitan Izin Klinik Utama atau Keputusan Penolakan
a. Dokumen persyaratan Izin Klinik Utama b. Rekomendasi Teknis Izin Klinik Utama c. Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Klinik Utama
45 menit Draft Keputusan Izin Klinik Utama atau Keputusan Penolakan Izin
SOP Izin Klinik Utama
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Mutu Baku
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
11 Menandatangani Izin Klinik Utama atau keputusan penolakan
Draft Keputusan Izin Klinik Utama atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Klinik Utama atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Klinik Utama atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Izin Klinik Utama atau Surat Keputusan Penolakan Izin
14 Menerima Izin Klinik Utama atau Surat Keputusan Penolakan Izin
Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen Arah Proses Koordinasi
1 hari Izin Klinik Utama atau Keputusan Penolakan Izin
Keputusan
Hubungan antar simbol yang berbeda halaman
5. SOPIZIN OPERASIONAL KLINIK PRATAMA
NomorSOP TanggalPembuatan TanggalRevisi TanggalEfektif DisahkanOleh Nama SOP IzinOperasional Klinik Pratama
DasarHukum : KualifikasiPelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemeritnahan;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
1. Memahamiteknis pelayananKlinik Pratama;
2. Menguasaioperasionalkomputer; dan
3. Memahamiperaturanperundang-undangan yang berkaitandengan perizinan di bidang kesehatan.
Keterkaitan: PeralatanPelaksana :
1. SOP Izin Pendirian Klinik Utama 1. FormulirIsian;
2. SOP IzinMendirikanBangunan; dan
3. SOP Sertifikat Laik Fungsi Bangunan.
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda Aktivitas.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
- 1. FormulirPendaftaran
2. DokumenpersyaratanpermohonanIzinOperasional Klinik Pratama, meliputi:
a. Rawat Jalan
1) Permohonan tertulis ditujukan kepada Kepala DPMPTSP, dan/atau Surat Kuasa bermaterai cukup disertai dengan melampirkan Dokumen Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan);
2) Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahaannya yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM(untuk yang berbadan badan hukum);
3) Fotocopy KTP pemohon dan Fotocopy NPWP Perorangan/badan usaha/badan hukum;
4) Izin Mendirikan Klinik atau Izin Operasional Klinik yang sudah berakhir bila perpanjangan;
5) Surat Keterangan Membina Posyandu dan/atau Unit Kesehatan Sekolah dari pemilik, yang diketahui oleh Kepala Puskesmas setempat;
6) Fotocopy Dokumen Lingkungan (SPPL);
7) Fotocopy IMB;
8) Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Klinik;
9) Profil klinik, sekurang-kurangnya memuat:
a) Struktur Organisasi;
b) Daftar Ketenagaan Medis dan Non Medis;
c) Daftar Sarana dan Prasarana;
d) Keterangan Bangunan; dan
e) Daftar Jenis Pelayanan yang diberikan.
10) Data dokter spesialis penanggungjawab:
a) Fotocopy Surat Izin Praktek (SIP) dokter dilokasi calon klinik;
b) Surat Pernyataan kesanggupan sebagai penanggungjawab dan merangkap sebagai pelaksana pelayanan;
c) Surat keterangan persetujuan dari atasan langsung bagi PNS/TNI/Polri.
d) Pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.
11) Data dokter sebagai pelaksana pelayanan:
a) Fotocopy Surat Izin Praktek (SIP) dokter dilokasi calon klinik;
b) Surat Pernyataan Kesanggupan sebagai pelaksana pelayanan; dan
c) Surat keterangan persetujuan dari atasan langsung bagi PNS/TNI/Polri.
12) Data Tenaga keperawatan/Kebidanan, melampirkan:
a) Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR);
b) Fotocopy Surat Izin Kerja (SIK); dan
c) Surat Pernyataan kesanggupan sebagai tenaga perawat/kebidanan.
13) Data Tenaga Non Kesehatan; dan
14) Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan.
b. Rawat Inap
1) Permohonan tertulis ditujukan kepada Kepala DPMPTSP, dan/atau Surat Kuasa bermaterai cukup disertai dengan
melampirkan Dokumen Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan);
2) Fotokopi KTP dan fotokopi NPWP pemohon;
3) Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapatkanpengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;
4) Fotokopi NPWP badan usaha/badan hukum;
5) Izin Operasional Klinik yang sudah berakhir (apabila mengajukan permohonan perpanjangan);
6) Surat Keterangan Membina Posyandu dan/atau Unit Kesehatan Sekolah dari pemilik diketahui Kepala Puskesmas setempat;
7) Fotokopi Dokumen Lingkungan (UKL-UPL);
8) Fotokopi Izin Lingkungan;
9) Fotokopi IMB;
10) Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Klinik;
11) Data dokter spesialis penanggungjawab :
a) Fotokopi Surat Izin Praktek (SIP) dokter dilokasi calon klinik;
b) Surat Pernyataan kesanggupan sebagai penanggungjawab dan merangkap sebagai pelaksana pelayanan;
c) Surat Keterangan persetujuan dari atasan langsung bagi PNS/TNI/Polri; dan
d) Pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.
12) Data Dokter sebagai pelaksana pelayanan:
a) Fotocopy Surat Izin Praktek (SIP) dokter di lokasi calon klinik;
b) Surat Pernyataan kesanggupan sebagai pelaksana pelayanan; dan
c) Surat keterangan persetujuan dari atasan langsung bagi PNS/TNI/Polri.
13) Data Tenaga Kesehatan dan penunjang kesehatan :
a) Tenaga Keperawatan/kebidanan :
(1) Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR);
(2) Fotocopy Surat Izin Kerja (SIK); dan
(3) Surat pernyataan kesanggupan sebagai pelaksana keperawatan/kebidanan.
b) Tenaga Kefarmasian :
c. Rawat Jalan
1) Permohonan tertulis ditujukan kepada Kepala DPMPTSP, dan/atau Surat Kuasa bermaterai cukup disertai dengan melampirkan Dokumen Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan);
2) Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahaannya serta telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM(untuk yang berbadan badan hukum);
3) Fotocopy KTP pemohon dan Fotocopy NPWP Perorangan/badan usaha/badan hukum;
4) Izin Mendirikan Klinik atau Izin Operasional Klinik yang sudah berakhir bila perpanjangan;
5) Surat Keterangan Membina Posyandu dan/atau Unit Kesehatan Sekolah dari pemilik, yang diketahui oleh Kepala Puskesmas setempat;
6) Fotocopy Dokumen Lingkungan (SPPL);
7) Fotocopy IMB;
8) Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Klinik;
9) Profil klinik, sekurang-kurangnya memuat:
(1) Struktur Organisasi;
(2) Daftar Ketenagaan Medis dan Non Medis;
(3) Daftar Sarana dan Prasarana;
(4) Keterangan Bangunan; dan
(5) Daftar Jenis Pelayanan yang diberikan.
10) Data dokter spesialis penanggungjawab:
e) Fotocopy Surat Izin Praktek (SIP) dokter dilokasi calon klinik;
f) Surat Pernyataan kesanggupan sebagai penanggungjawab dan merangkap sebagai pelaksana pelayanan;
g) Surat keterangan persetujuan dari atasan langsung bagi PNS/TNI/Polri.
h) Pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.
11) Data dokter sebagai pelaksana pelayanan:
d) Fotocopy Surat Izin Praktek (SIP) dokter dilokasi calon klinik;
e) Surat Pernyataan Kesanggupan sebagai pelaksana pelayanan; dan
f) Surat keterangan persetujuan dari atasan langsung bagi PNS/TNI/Polri.
12) Data Tenaga keperawatan/Kebidanan, melampirkan:
d) Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR);
e) Fotocopy Surat Izin Kerja (SIK); dan
f) Surat Pernyataan kesanggupan sebagai tenaga perawat/kebidanan.
13) Data Tenaga Non Kesehatan; dan
14) Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan.
d. Rawat Inap
(a) Permohonan tertulis ditujukan kepada Kepala
DPMPTSP, dan/atau Surat Kuasa bermaterai cukup disertai dengan melampirkan Dokumen Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan);
(b) Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya serta telah mendapatkanpengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;
(c) Fotokopi NPWP badan usaha/badan hukum;
(d) Fotocopy KTP dan fotokopi NPWP pemohon;
(e) Izin Mendirikan Klinik atau Izin Operasional Klinik yang sudah berakhir (apabila mengajukan permohonan perpanjangan);
(f) Surat Keterangan Membina Posyandu dan/atau Unit Kesehatan Sekolah dari pemilik diketahui Kepala Puskesmas setempat;
(g) Fotocopy Dokumen Lingkungan (UKL-UPL);
(h) Fotocopy Izin Lingkungan;
(i) Fotocopy IMB;
(j) Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Klinik;
(k) Data dokter spesialis penanggungjawab :
a) Fotocopy Surat Izin Praktek (SIP) dokter dilokasi calon klinik;
b) Surat Pernyataan kesanggupan sebagai penanggungjawab dan merangkap sebagai pelaksana pelayanan;
c) Surat Keterangan persetujuan dari atasan langsung bagi PNS/TNI/Polri; dan
d) Pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.
(l) Data Dokter sebagai pelaksana pelayanan:
a) Fotocopy Surat Izin Praktek (SIP) dokter dilokasi
calon klinik;
b) Surat Pernyataan kesanggupan sebagai pelaksana pelayanan; dan
c) Surat keterangan persetujuan dari atasan langsung bagi PNS/TNI/Polri.
(m) Data Tenaga Kesehatan dan penunjang kesehatan :
c) Tenaga Keperawatan/kebidanan :
− Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR);
− Fotocopy Surat Izin Kerja (SIK); dan
− Surat pernyataan kesanggupan sebagai pelaksana keperawatan/kebidanan.
d) Tenaga Kefarmasian :
− Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR);
− Fotocopy Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA); dan
− Surat Pernyataan kesanggupan sebagai penanggungjawab kefarmasian.
e) Tenaga Laboratorium :
− Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR);
− Fotocopy Surat Izin Kerja Analis Kesehatan (SIKA); dan
− Surat Pernyataan kesanggupan sebagai pelaksana laboratorium.
(n) Data Tenaga Non Kesehatan; dan
(o) Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan.
f) Tenaga Laboratorium :
− Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR);
− Fotocopy Surat Izin Kerja Analis Kesehatan (SIKA); dan
− Surat Pernyataan kesanggupan sebagai pelaksana laboratorium.
(p) Data Tenaga Non Kesehatan; dan
(q) Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan.
3. IzinBalaiKonsultasiGiziatauKeputusanPenolakanIzin;
4. Register IzindanArsip; dan
5. TandaTerima.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan Izin dan menyampaikan permohonan Izin Klinik Balai Konsultasi Gizi
Formulir Pendaftaran 15 menit Dokumen persyaratan permohonan Izin Klinik Balai Konsultasi Gizi
4 Menerima dan memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Klinik Balai Konsultasi Gizia. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Klinik Balai Konsultasi Gizi
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Klinik Balai Konsultasi Gizi dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Klinik Balai Konsultasi Gizi
6 Input Data Permohonan Izin dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan Izin Klinik Balai Konsultasi Gizi dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan adminsitrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan
Dokumen persyaratan permohonan Izin Klinik Balai Konsultasi Gizi, Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
3 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 1 hari Rekomendasi Teknis Izin Klinik Balai Konsultasi Gizi
9 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izin
Dokumen persyaratan Izin Klinik Balai Konsultasi Gizi , Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Klinik Balai Konsultasi Gizi
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Klinik Balai Konsultasi Gizi
10 Melakukan Penerbitan Izin Klinik Balai Konsultasi Gizi atau Keputusan Penolakan
a. Dokumen persyaratan Izin Klinik Balai Konsultasi Gizi b. Rekomendasi Teknis Izin Klinik Balai Konsultasi Gizi c. Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Klinik Balai Konsultasi Gizi
45 menit Draft Keputusan Izin Klinik Balai Konsultasi Gizi atau Keputusan Penolakan Izin
SOP Izin Klinik Balai Konsultasi Gizi
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Mutu Baku
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
11 Menandatangani Izin Klinik Balai Konsultasi Gizi atau keputusan penolakan
Draft Keputusan Izin Klinik Balai Konsultasi Gizi atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Klinik Balai Konsultasi Gizi atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Klinik Balai Konsultasi Gizi atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Izin Klinik Balai Konsultasi Gizi atau Surat Keputusan Penolakan Izin
14 Menerima Izin Klinik Balai Konsultasi Gizi atau Surat Keputusan Penolakan Izin
Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir Keputusan
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen Arah Proses Koordinasi
1 hari Izin Klinik Balai Konsultasi Gizi atau Keputusan Penolakan Izin
Hubungan antar simbol yang berbeda halaman
1. SOP IZIN APOTIK
NomorSOP TanggalPembuatan TanggalRevisi TanggalEfektif DisahkanOleh Nama SOP IzinApotik
DasarHukum : KualifikasiPelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
1. Memahamiteknis pelayananIzinApotik;
2. Menguasaioperasionalkomputer; dan
3. Memahamiperaturanperundang-undangan yang berkaitandenganperizinan dibidangkesehatan.
Keterkaitan PeralatanPelaksana : 1. SOP Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
2. SOP Sertifikat Laik Fungsi Bangunan.
1. Formulirisian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda aktivitas;
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jikaprosedurinitidakdilaksanakan, maka proses pelayananIzinApotiktidakberjalandenganbaiksesuaidenganprinsippelayanan prima.
1. FormulirPendaftaran
2. DokumenpersyaratanpermohonanIzinApotik, meliputi;
a. Permohonandiajukan secara tertuliskepadaKepala DPMPTSP.
b. Surat Kuasa bermaterai cukup dan fotocopy KTP Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonandikuasakan kepada orang lain);
c. FotokopiAktePendiriandan NPWP badanhukum/badanusaha (bagi yang berbadanhukum/badanusaha);
d. Fotokopi KTP dan NPWP pemohon/Apoteker;
e. Fotokopi KTP dan NPWP PemilikApotek;
f. IzinMendirikanBangunan (IMB) dan/atauperjanjiansewa minimal 2 (dua) tahun;
g. SuratIzinTempat Usaha;
h. Denahlokasidandaerahsekitarnyabesertadenahbangunan;
i. Rincian DaftarAlatPerlengkapanApotek;
j. SuratPerjanjianKerjasamaantaraPemilikdenganApotekerdihadapannotaris;
k. Pas fotoberwarnaterbarupenanggungjawabApotekukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
l. DaftarKetenagaan Kesehatan dan Non Kesehatan.
3. BeritaAcaraPemeriksaanTeknisdanLapangan;
4. IzinApotikatauKeputusanPenolakanIzin yang telahditandatangani;
5. Register IzindanArsip; dan
6. TandaTerima.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan Izin dan menyampaikan permohonan Izin Apotik
Formulir Pendaftaran 15 menit Dokumen persyaratan permohonan Izin Apotik
4 Menerima dan memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Apotika. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Apotik 30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Apotik dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Apotik
6 Input Data Permohonan Perizinan dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan Izin Apotik dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan adminsitrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan (jika diperlukan)
Dokumen persyaratan permohonan Izin Apotik, Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
3 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Izin Apotik
9 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izin Apotik
Dokumen persyaratan Izin Apotik, Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Izin Apotik
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Apotik
10 Melakukan Penerbitan Izin Apotik atau Keputusan Penolakan
a. Dokumen persyaratan Izin Apotikb. Rekomendasi Teknis Izin Apotikc. Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Apotik
45 menit Draft Keputusan Izin Apotik atau Keputusan Penolakan Izin
Mutu Baku SOP Izin Apotik
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
11 Menandatangani Izin Apotik atau keputusan penolakan
Draft Keputusan Izin Apotik atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Apotik atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Apotik atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Perizinan atau Surat Keputusan Penolakan
14 Menerima Izin Apotik atau Surat Keputusan Penolakan Izin
Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir Keputusan
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen Arah Proses Koordinasi
1 hari Izin Apotik atau Keputusan Penolakan izin
Hubungan antar simbol yang berbeda halaman
2. SOP IZIN TOKO OBAT/PEDAGANG ECERAN OBAT
NomorSOP TanggalPembuatan TanggalRevisi TanggalEfektif DisahkanOlseh Nama SOP IzinTokoObat/Pedagang Eceran Obat
DasarHukum : KualifikasiPelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:1331/MENKES/SK/X/2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/KAB/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
1. Memahamiteknis pelayananIzinTokoObat/Pedagang Eceran Obat;
2. Menguasaioperasionalkomputer; dan
3. Memahamiperaturanperundang-undangan yang berkaitandenganperizinan sarana penunjang medis.
Keterkaitan PeralatanPelaksana : 1. SOP Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. SOP Sertifikat Laik Fungsi Bangunan.
1. Formulirisian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda aktivitas.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jikaprosedurinitidakdilaksanakan, maka proses pelayananIzinToko Obat/PedagangEceranObattidakberjalandenganbaiksesuaidenganprinsippelayanan prima.
1. FormulirPendaftaran
2. DokumenpersyaratanpermohonanIzinTokoObat/Pedagang Eceran Obat, meliputi;
a. Permohonandiajukan secara tertuliskepadaKepala
DPMPTSP;
b. Surat Kuasa bermataerai cukup dengan melampirkan Fotocopy KTP Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain);
c. Fotocopy KTP dan NPWP pemohon;
d. Denah lokasi dan bangunan tempat usaha;
e. Nama dan alamat pemohon;
f. Nama dan alamat Asisten Apoteker;
g. FotocopyIjazah;
h. Fotocopy Surat Penugasan;
i. Fotocopy Surat Izin Kerja Asisten Apoteker;
j. Surat Pernyataan kesediaan bekerja Asisten Apoteker sebagai penanggung jawab teknis;
k. SuratPernyataanakanmematuhiperaturandanperundang-undangan yang berlaku;
l. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan/atau perjanjian sewa bangunan gedung minimal 2 (dua) tahun; dan
m. Pas foto ukuran 4x6 terbaru penanggung jawab Izin Toko Obat/Pedagang Eceran Obatsebanyak 3 (tiga) lembar.
3. Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan;
4. Izin Pedagang Eceran Obat atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani;
5. Register IzindanArsip; dan
6. TandaTerima.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan Izin dan menyampaikan permohonan Izin Toko Obat/Pedagang Eceran Obat
Formulir Pendaftaran 15 menit Dokumen persyaratan permohonan Izin Toko Obat/Pedagang Eceran Obat
4 Menerima dan memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Toko Obat/Pedagang Eceran Obata. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Toko Obat/Pedagang Eceran Obat
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Toko Obat/Pedagang Eceran Obat dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Toko Obat/Pedagang Eceran Obat
6 Input Data Permohonan Perizinan dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan Izin Toko Obat/Pedagang Eceran Obat dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan adminsitrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan (jika diperlukan)
Dokumen persyaratan permohonan Izin Toko Obat/Pedagang Eceran Obat, Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
1 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Izin Toko Obat/Pedagang Eceran Obat
9 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izin Toko Obat/Pedagang Eceran Obat
Dokumen persyaratan Izin Toko Obat/Pedagang Eceran Obat, Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Izin Toko Obat/Pedagang Eceran Obat
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Toko Obat/Pedagang Eceran Obat
10 Melakukan Penerbitan Izin Toko Obat/Pedagang Eceran Obat atau Keputusan Penolakan
a. Dokumen persyaratan Izin Toko Obat/Pedagang Eceran Obatb. Rekomendasi Teknis Izin Toko Obat/Pedagang Eceran Obatc. Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Toko Obat/Pedagang Eceran Obat
45 menit Draft Keputusan Izin Toko Obat/Pedagang Eceran Obat atau Keputusan Penolakan Izin
SOP Izin Toko Obat/Pedagang Eceran Obat
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Mutu Baku
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
11 Menandatangani Izin Toko Obat/Pedagang Eceran Obat atau keputusan penolakan
Draft Keputusan Izin Toko Obat/Pedagang Eceran Obat atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Toko Obat/Pedagang Eceran Obat atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Toko Obat/Pedagang Eceran Obat atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Perizinan atau Surat Keputusan Penolakan
14 Menerima Izin Toko Obat/Pedagang Eceran Obat atau Surat Keputusan Penolakan Izin
Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir Keputusan
Proses atau kegiatan eksekusi Hubungan antar simbol yang berbeda halaman
Dokumen Arah Proses Koordinasi
1 hari Izin Toko Obat/Pedagang Eceran Obat atau Keputusan Penolakan izin
3. SOP IZIN PENYELENGGARAAN OPTIKAL
NomorSOP TanggalPembuatan TanggalRevisi TanggalEfektif DisahkanOleh Nama SOP IzinPenyelenggaraanOptikal
DasarHukum : KualifikasiPelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
1. Memahami teknis pelayanan Izin Penyelenggaraan Optikal;
2. Menguasai operasional komputer;
3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan sarana penunjang medis.
Keterkaitan PeralatanPelaksana : 1. SOP Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. SOP Sertifikat Laik Fungsi Bangunan.
1. Formulirisian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda aktivitas.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan Izin Penyelenggaraan Optikal tidak berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip pelayanan prima.
1. Formulir Pendaftaran
2. Dokumen persyaratan permohonan Izin Penyelenggaraan Optikal;
a. Permohonandiajukan secara tertuliskepadaKepala DPMPTSP;
b. Surat Kuasa bermaterai cukup dan melampirkan Fotocopy
KTP Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain);
c. Foto copy Akta Pendiriandan NPWP Badan Usaha (untuk yang berbadan usaha);
d. Foto copy KTP danFoto copy NPWP pemohon;
e. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pemohon;
f. Surat Pernyataan kesediaan refraksionisoptisien atau optometris untuk menjadi penanggung jawab pada optikal/laboratoriumoptik yang akan didirikan;
g. Foto copy Surat Tanda Registrasi (STR) Refraksionis Optisien atau Optometris;
h. Foto copy Surat Izin Praktik (SIP) atau Surat Keterangan SIP dalam proses Penerbitan Izin;
i. Foto copy Perjanjian Kerja Sama dengan laboratorium dispensing bagi optikal yang tidak memiliki laboratorium; dan
j. Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan.
3. Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan;
4. Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Penyelenggaraan Optikal;
5. Draft Keputusan Izin Penyelenggaraan Optikal atau Keputusan Penolakan Izin;
6. Izin Penyelenggaraan Optikal atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani;
7. Register Izin dan Arsip; dan
8. Tanda Terima.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan Izin dan menyampaikan permohonan Izin Penyelenggaraan Optikal
Formulir Pendaftaran 15 menit Dokumen persyaratan permohonan Izin Penyelenggaraan Optikal
4 Menerima dan memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Penyelenggaraan Optikala. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Penyelenggaraan Optikal
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Penyelenggaraan Optikal dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Penyelenggaraan Optikal
6 Input Data Permohonan Perizinan dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan Izin Penyelenggaraan Optikal dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan adminsitrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan (jika diperlukan)
Dokumen persyaratan permohonan Izin Penyelenggaraan Optikal, Berita Acara Pemeriksaankelengkapan dan verifikasi administrasi
1 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaandan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Izin Penyelenggaraan Optikal
9 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izin Penyelenggaraan Optikal
Dokumen persyaratan Izin Penyelenggaraan Optikal, Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Izin Penyelenggaraan Optikal
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Penyelenggaraan Optikal
SOP Izin Penyelenggaraan Optikal
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Mutu Baku
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
10 Melakukan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Optikal atau Keputusan Penolakan
a. Dokumen persyaratan Izin Penyelenggaraan Optikalb. Rekomendasi Teknis Izin Penyelenggaraan Optikalc. Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Penyelenggaraan Optikal
45 menit Draft Keputusan Izin Penyelenggaraan Optikal atau Keputusan Penolakan Izin
11 Menandatangani Izin Penyelenggaraan Optikal atau keputusan penolakan
Draft Keputusan Izin Optikal atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Penyelenggaraan Optikal atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Penyelenggaraan Optikal atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Perizinan atau Surat Keputusan Penolakan
14 Menerima Izin Penyelenggaraan Optikal atau Surat Keputusan Penolakan Izin
Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir Keputusan
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen
Hubungan antar simbol yang berbeda halaman
Arah Proses Koordinasi
1 hari Izin Penyelenggaraan Optikal atau Keputusan Penolakan Izin
4. SOP IZIN LABORATORIUM KLINIK UMUM PRATAMA
NomorSOP TanggalPembuatan TanggalRevisi TanggalEfektif DisahkanOleh Nama SOP IzinLaboratoriumKlinikUmum Pratama
DasarHukum : KualifikasiPelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411 Tahun 2010 tentang Laboratorium Klinik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
1. Memahami teknis pelayanan Izin Laboratorium Klinik Umum Pratama;
2. Menguasai operasional komputer; dan
3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan di bidang kesehatan.
Keterkaitan PeralatanPelaksana : 1. SOP Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. SOP Sertifikat Laik Fungsi Bangunan; dan
3. SOP Izin Prinsip Penanaman Modal.
1. Formulirisian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda aktivitas;
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika prosedurini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan Izin Laboratorium Klinik tidak berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip pelayanan prima.
1. Formulir Pendaftaran
2. Dokumen persyaratan permohonan Izin Laboratorium Klinik
Umum Pratama, meliputi;
a. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP;
b. Surat Kuasa bermaterai cukup dan melampirkan Foto copy KTP PenerimaKuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain);
c. Foto copy Akte Pendiriandan NPWP badan hukum yang mencantumkan anggaran dasar yang menyatakan laboratorium klinik umum pratama adalah jenis usahanya;
d. Foto copy KTP dan NPWP pemohon;
e. Foto copy Izin Prinsip Penanam Modal (bagi yang wajib);
f. Foto copy Izin Lingkungan dan/atau dokumen pengelolaan lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL);
g. Foto copy IzinMendirikanBangunan (IMB);
h. Foto copy Sertifikat Laik Fungsi Bangunan;
i. Surat Pernyataan Kesanggupan Penanggung jawab Teknis;
j. Surat Pernyataan Kesanggupan masing-masing tenaga teknis/administrasi;
k. Surat Pernyataan kesediaan mengikuti Program Pemantapan Mutu;
l. Data Kelengkapan bangunan; dan
m. Data Kelengkapan peralatan.
3. Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan;
4. Izin Laboratorium Klinik Umum Pratamaatau Keputusan Penolakan Izin;
5. Register Izin dan Arsip; dan
6. TandaTerima.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan Izin dan menyampaikan permohonan Izin Laboratorium Klinik Umum Pratama
Formulir Pendaftaran 15 menit Dokumen persyaratan permohonan Izin Laboratorium Klinik Umum Pratama
4 Menerima dan memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Laboratorium Klinik Umum Pratamaa. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Laboratorium Klinik Umum Pratama
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Laboratorium Klinik Umum Pratama dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Laboratorium Klinik Umum Pratama
6 Input Data Permohonan Perizinan dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan Izin Laboratorium Klinik Umum Pratama dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan administrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan
Dokumen persyaratan permohonan Izin Laboratorium Klinik Umum Pratama, Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
1 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Izin Laboratorium Klinik Umum Pratama
9 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izin
Dokumen persyaratan Izin Laboratorium Klinik Umum Pratama, Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Izin Laboratorium Klinik Umum Pratama
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Laboratorium Klinik Umum Pratama
10 Melakukan Penerbitan Izin Laboratorium Klinik Umum Pratama atau Keputusan Penolakan
a. Dokumen persyaratan Izin Laboratorium Klinik Umum Pratamab. Rekomendasi Teknis Izin Laboratorium Klinik Umum Pratamac. Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Laboratorium Klinik Umum Pratama
45 menit Draft Keputusan Izin Laboratorium Klinik Umum Pratama atau Keputusan Penolakan Izin
SOP Izin Laboratorium Klinik Umum Pratama
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Mutu Baku
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
11 Menandatangani Izin LaboratoriumKlinik Umum Pratama atau keputusan penolakan
Draft Keputusan Izin Laboratorium Klinik Umum Pratama atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Laboratorium Klinik Umum Pratama atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Laboratorium Klinik Umum Pratama atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Perizinan atau Surat Keputusan Penolakan
14 Menerima Izin Laboratorium Klinik Umum Pratama atau Surat Keputusan Penolakan Izin
Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir Keputusan
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen Arah Proses Koordinasi
1 hari Izin Laboratorium Klinik Umum Pratama atau Keputusan Penolakan Izin
Hubungan antar simbol yang berbeda halaman
5. SOP IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN RADIOLOGI DIAGNOSTIK NomorSOP TanggalPembuatan TanggalRevisi TanggalEfektif DisahkanOleh Nama SOP Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik
DasarHukum : KualifikasiPelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 780/MENKES/PER/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
1. Memahami teknis pelayanan Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik;
2. Menguasai operasional komputer; dan
3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan di bidang kesehatan khususnya perizinan sarana penunjang medis.
Keterkaitan PeralatanPelaksana : 1. SOP Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. SOP Sertifikat Laik Fungsi Bangunan.
1. Formulirisian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda aktivitas;
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik tidak berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip pelayanan prima.
1. Formulir Pendaftaran
2. Dokumen persyaratan permohonan Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik, meliputi;
a. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP;
b. Surat Kuasa bermaterai cukup dengan melampirkan Foto copy KTP Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain);
c. Foto copy akte pendirian bagi badan usaha;
d. Foto copy KTP dan NPWP pemohon;
e. Foto copy Izin Lingkungan dan/atau dokumen pengelolaan lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL);
f. FotokopiIzinMendirikanBangunan (IMB);
g. Foto copy Sertifikat Laik Fungsi Bangunan (SLF);
h. Struktur organisasi instalasi/unit radiologi diagnostik;
i. Data ketenagaan di instalasi/ unit radiologi diagnostik;
j. Data denah, ukuran, kontruksi, dan proteksi ruangan;
k. Data peralatan dan spesifikasi teknis readiologi diagnostik;
l. Berita Acara Uji Fungsi Alat; dan
m. Surat Izin Importir alat dari BAPETEN (untuk alat yang menggunakan radiasi pengion/sinar-X).
3. Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan;
4. Keputusan Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik atau Keputusan Penolakan Izin;
5. Register Izin dan Arsip; dan
6. Tanda Terima.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan Izin dan menyampaikan permohonan Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik
Formulir Pendaftaran Dokumen persyaratan permohonan Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik
4 Menerima dan memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostika. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostikdan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik
6 Input Data Permohonan Perizinan dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan administrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan
Dokumen persyaratan permohonan Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik, Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
1 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik
9 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izin
Dokumen persyaratan Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik, Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik
10 Melakukan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik atau Keputusan Penolakan
a. Dokumen persyaratan Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostikb. Rekomendasi Teknis Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostikc. Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik
45 menit Draft Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik atau Keputusan Penolakan Izin
Mutu Baku SOP Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
11 Menandatangani Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik atau keputusan penolakan
Draft Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Perizinan atau Surat Keputusan Penolakan
14 Menerima Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik atau Surat Keputusan Penolakan Izin
Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir Keputusan
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen Arah Proses Koordinasi
1 hari Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik atau Keputusan Penolakan Izin
Hubungan antar simbol yang berbeda halaman
6. SOP IZIN UNIT TRANSFUSI DARAH
NomorSOP TanggalPembuatan TanggalRevisi TanggalEfektif DisahkanOleh Nama SOP Izin Unit Tranfusi Darah
DasarHukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Tranfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
1. Memahami teknis pelayanan Izin Unit Tranfusi Darah;
2. Menguasai operasional komputer; dan
3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan di bidang kesehatan khususnya perizinan fasilitas pelayanan kesehatan.
Keterkaitan PeralatanPelaksana : 1. SOP Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. SOP Sertifikat Laik Fungsi Bangunan.
1. Formulirisian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda aktivitas;
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan Izin Unit Tranfusi Darah tidak berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip pelayanan prima.
1. Formulir Pendaftaran;
2. Dokumen persyaratan permohonan Izin Unit Tranfusi Darah, meliputi;
a. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP;
b. Surat Kuasa bermaterai cukup dengan melampirkan Fotocopy KTP Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain);
c. Company ProfilUnit Transfusi Darah (UTD), sekurang-kurangnya memuat:
1) Visi dan Misi;
2) Lingkup Kegiatan;
3) Rancana Strategis;
4) Struktur Organisasi.
d. Denah Lokasi dengan situasi sekitarnya dan denah bangunannya yang diusulkan;
e. Surat Pernyataan bersedia mengikuti prgoram pemantapan mutu eksternal;
f. Formulir self assesment sesuai klasifikasi unit transfusi darah yang diinginkan meliputi :
1) bangunan;
2) sarana dan prasarana
3) perawatan
4) sumber daya manusia
5) kemampuan pelayanan
3. Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan;
4. Izin Unit Tranfusi Darah atau Keputusan Penolakan Izin;
5. Register Izin dan Arsip; dan
6. Tanda Terima.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan Izin dan menyampaikan permohonan Izin Unit Transfusi Darah
Formulir Pendaftaran 15 menit Dokumen persyaratan permohonan Izin Unit Transfusi Darah
4 Menerima dan memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Unit Transfusi Daraha. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Unit Transfusi Darah
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Unit Transfusi Darah dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Unit Transfusi Darah
6 Input Data Permohonan Perizinan dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan Izin Unit Transfusi Darah dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan administrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan
Dokumen persyaratan permohonan Izin Unit Transfusi Darah, Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
1 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Izin Unit Transfusi Darah
9 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izin
Dokumen persyaratan Izin Unit Transfusi Darah, Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Izin Unit Transfusi Darah
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Unit Transfusi Darah
10 Melakukan Penerbitan Izin Unit Transfusi Darah atau Keputusan Penolakan
a. Dokumen persyaratan Izin Unit Transfusi Darahb. Rekomendasi Teknis Izin Unit Transfusi Darahc. Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Unit Transfusi Darah
45 menit Draft Keputusan Izin Unit Transfusi Darah atau Keputusan Penolakan Izin
Mutu Baku SOP Izin Unit Transfusi Darah
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
11 Menandatangani Izin LaboratoriumKlinik Umum Pratama atau keputusan penolakan
Draft Keputusan Izin Unit Transfusi Darah atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Unit Transfusi Darah atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Unit Transfusi Darah atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Perizinan atau Surat Keputusan Penolakan
14 Menerima Izin Unit Transfusi Darah atau Surat Keputusan Penolakan Izin
Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir Keputusan
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen Arah Proses Koordinasi
1 hari Izin Unit Transfusi Darah atau Keputusan Penolakan Izin
Hubungan antar simbol yang berbeda halaman
1. SOP IZIN PRAKTEK DOKTER/DOKTER SPESIALIS
NomorSOP TanggalPembuatan TanggalRevisi TanggalEfektif DisahkanOlseh Nama SOP Izin Praktek Dokter/Dokter Spesialis
DasarHukum : KualifikasiPelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
1. Memahamiteknis pelayanan Izin Praktek Dokter/DokterSpesialis;
2. Menguasai operasional komputer;
3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan di bidang kesehatan, khususnya perizinan tenaga medis.
Keterkaitan PeralatanPelaksana : - 1. FormulirIsian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda Aktivitas;
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan Izin Praktek Dokter/Dokter Spesialis tidak berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip pelayanan prima.
1. FormulirPendaftaran
2. DokumenpersyaratanpermohonanIzinPraktekDokter/DokterSpesialis, meliputi :
a. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP;
b. Surat Kuasa bermaterai cukup dengan melampirkan Fotocopy KTP Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain);
c. Foto copy KTP & NPWP;
d. Foto copy SuratTandaRegistrasi(STR) yang diterbitkan dan dilegalisasi oleh KonsilKedokteran Indonesia (KKI)
e. Surat Pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya;
;
f. Surat Persetujuan dari atasan langsung bagi dokter dan dokter gigi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu.
g. Surat Rekomendasi dari organisasi profesi sesuai tempat praktiknya;
h. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
i. Surat Pernyataan kesanggupan membina Posyandu atau UKS diketahui oleh Kepala Puskesmas setempat; dan
j. Fotocopy Ijazah terakhir (dilegalisir).
Khusus SIP Internsip selain harus melampirkan persyaratan sebagai mana huruf f dan g, juga harus melampirkan:
a. Foto copy STR untuk kewenangan Internsip yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh KKI atau tanda terima pengurusan STR dari KKI; dan
b. Surat keterangan dari Komite Internsip Dokter Indonesia.
3. Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan;
4. Keputusan Izin atau Keputusan Penolakan Izin (yang telah ditanda tangani);
5. Register Izin dan Arsip; dan
6. Tanda Terima.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan Izin dan menyampaikan permohonan Izin Praktek Perawat
Formulir Pendaftaran 15 menit Dokumen persyaratan permohonan Izin Praktek Dokter/Dokter Spesialis
4 Menerima dan memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Praktek Dokter/Dokter Spesialisa. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Praktek Dokter/Dokter Spesialis
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Praktek Dokter/Dokter Spesialis dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Praktek Dokter/Dokter Spesialis
6 Input Data Permohonan Perizinan dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan Izin Praktek Dokter/Dokter Spesialis dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan adminsitrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan (jika diperlukan)
Dokumen persyaratan permohonan Izin Praktek Dokter/Dokter Spesialis, Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
1 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Izin Praktek Dokter/Dokter Spesialis
9 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izin Praktek Dokter/Dokter Spesialis
Dokumen persyaratan Izin Praktek Dokter/Dokter Spesialis, Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Izin Praktek Dokter/Dokter Spesialis
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Praktek Dokter/Dokter Spesialis
10 Melakukan Penerbitan Izin Praktek Dokter/Dokter Spesialis atau Keputusan Penolakan
a. Dokumen persyaratan Izin Praktek Dokter/Dokter Spesialisb. Rekomendasi Teknis Izin Praktek Dokter/Dokter Spesialisc. Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Praktek Dokter/Dokter Spesialis
45 menit Draft Keputusan Izin Praktek Dokter/Dokter Spesialis atau Keputusan Penolakan Izin
11 Menandatangani Izin Praktek Dokter/Dokter Spesialis atau keputusan penolakan
Draft Keputusan Izin Praktek Perawat atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Praktek Dokter/Dokter Spesialis atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Praktek Dokter/Dokter Spesialis atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
Mutu Baku SOP Izin Praktek Dokter/Dokter Spesialis
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
13 Menfasilitasi penyerahan Perizinan atau Surat Keputusan Penolakan
14 Menerima Izin Praktek Dokter/Dokter Spesialis atau Surat Keputusan Penolakan Izin
Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen
Keputusan
Hubungan antar simbol yang berbeda halaman
Arah Proses Koordinasi
1 hari Izin Praktek Dokter/Dokter Spesialis atau Keputusan Penolakan Izin
2. SOP IZIN PRAKTEK DOKTER GIGI
NomorSOP TanggalPembuatan TanggalRevisi TanggalEfektif DisahkanOlseh Nama SOP Izin Praktek Dokter Gigi
DasarHukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
1. Memahami teknis pelayanan Izin Praktek Dokter Gigi;
2. Menguasai operasional komputer; dan
3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dibidang kesehatan, khususnya perizinan tenaga medis.
Keterkaitan PeralatanPelaksana : - 1. FormulirIsian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda aktivitas;
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan Izin Praktek Dokter Gigi tidak berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip pelayanan prima.
1. Formulir Pendaftaran
2. Dokumen persyaratan permohonan Izin Praktek Dokter Gigi, meliputi :
a. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala
DPMPTSP;
b. Surat Kuasa bermaterai cukup dengan melampirkan Foto copy KTP Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain);
c. Foto copy KTP & NPWP Pemohon;
d. Foto copy Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan dan dilegalisasi oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)
e. Surat Pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya;
;
f. Surat Persetujuan dari atasan langsung bagi dokter dan dokter gigi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu.
g. Surat Rekomendasi dari organisasi profesi sesuai tempat praktiknya;
h. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
i. Surat pernyataan kesanggupan membina Posyandu atau UKS diketahui oleh Kepala Puskesmas setempat;
j. Fotocopy Ijazah (dilegalisir).
3. Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan;
4. Keputusan Izin atau Keputusan Penolakan Izin (yang telah di tanda tangani);
5. Register Izin dan Arsip; dan
6. Tanda Terima;
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan Izin dan menyampaikan permohonan Izin Praktek Perawat
Formulir Pendaftaran 15 menit Dokumen persyaratan permohonan Izin Praktek Dokter Gigi
4 Menerima dan memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Praktek Dokter Gigia. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Praktek Dokter Gigi
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Praktek Dokter Gigi dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Praktek Dokter Gigi
6 Input Data Permohonan Perizinan dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan Izin Praktek Dokter Gigi dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan adminsitrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan (jika diperlukan)
Dokumen persyaratan permohonan Izin Praktek Dokter Gigi, Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
1 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Izin Praktek Dokter Gigi
9 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izin Praktek Dokter Gigi
Dokumen persyaratan Izin Praktek Dokter Gigi, Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Izin Praktek Dokter Gigi
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Praktek Dokter Gigi
10 Melakukan Penerbitan Izin Praktek Dokter Gigi atau Keputusan Penolakan
a. Dokumen persyaratan Izin Praktek Dokter Gigib. Rekomendasi Teknis Izin Praktek Dokter Gigic. Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Praktek Dokter Gigi
45 menit Draft Keputusan Izin Praktek Dokter Gigi atau Keputusan Penolakan Izin
SOP Izin Praktek Dokter Gigi
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Mutu Baku
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
11 Menandatangani Izin Praktek Dokter Gigi atau keputusan penolakan
Draft Keputusan Izin Praktek Perawat atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Praktek Dokter Gigi atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Praktek Dokter Gigi atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Perizinan atau Surat Keputusan Penolakan
14 Menerima Izin Praktek Dokter Gigi atau Surat Keputusan Penolakan Izin
Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen
Izin Praktek Dokter Gigi atau Keputusan Penolakan Izin
Keputusan
Hubungan antar simbol yang berbeda halaman
Arah Proses Koordinasi
1 hari
1. SOP IZIN PRAKTIK PERAWAT
NomorSOP TanggalPembuatan TanggalRevisi TanggalEfektif DisahkanOlseh Nama SOP IzinPraktik Perawat
DasarHukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: HK. 02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Praktik Penyelenggaraan Perawat;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
1. Memahamiteknis pelayanan Izin Praktik Perawat;
2. Menguasai operasional komputer; dan
3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan di bidang kesehatan, khususnya perizinan tenaga keperawatan.
Keterkaitan PeralatanPelaksana : - 1. FormulirIsian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda aktivitas;
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan Izin Praktik Perawat tidak berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip pelayanan prima.
1. Formulir Pendaftaran
2. Dokumen persyaratan permohonan Izin Praktik Perawat, meliputi:
a. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP;
b. Foto copy KTP & NPWP Pemohon;
c. Foto copy SuratTandaRegistrasi(STR)
d. Surat Keterangan Sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik atau Dokter Puskesmas;
yang masih berlaku dan dilegalisasi;
e. Surat Pernyataan memiliki tempat di praktik mandiri atau di fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri;
f. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
g. Rekomendasi dari organisasi profesi;
h. FotokopiIjazah.
3. Keputusan Izin atau Keputusan Penolakan Izin (yang telah di tanda tangani);
4. Register Izin dan Arsip; dan
5. Tanda Terima.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan Izin dan menyampaikan permohonan Izin Praktik Perawat
Formulir Pendaftaran 15 menit Dokumen persyaratan permohonan Izin Praktik Perawat
4 Menerima dan memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Praktik Perawata. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Praktik Perawat
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Praktik Perawat dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Praktik Perawat
6 Input Data Permohonan Perizinan dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan Izin Praktik Perawat dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan adminsitrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan (jika diperlukan)
Dokumen persyaratan permohonan Izin Praktik Perawat, Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
1 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Izin Praktik Perawat
9 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izin Praktik Perawat
Dokumen persyaratan Izin Praktik Perawat, Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Izin Praktik Perawat
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Praktik Perawat
10 Melakukan Penerbitan Izin Praktik Perawat atau Keputusan Penolakan
a. Dokumen persyaratan Izin Praktik Perawatb. Rekomendasi Teknis Izin Praktik Perawatc. Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Praktik Perawat
45 menit Draft Keputusan Izin Praktik Perawat atau Keputusan Penolakan Izin
SOP Izin Praktik Perawat
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Mutu Baku
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
11 Menandatangani Izin Praktik Perawat atau keputusan penolakan
Draft Keputusan Izin Praktik Perawat atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Praktik Perawat atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Praktik Perawat atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Perizinan atau Surat Keputusan Penolakan
14 Menerima Izin Praktik Perawat atau Surat Keputusan Penolakan Izin
Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen
Izin Praktik Perawat atau Keputusan Penolakan Izin
Keputusan
Hubungan antar simbol yang berbeda halaman
Arah Proses Koordinasi
1 hari
2. SOP IZIN PRAKTIK BIDAN
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Olseh Nama SOP Izin Praktik Bidan
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
1. Memahami teknis pelayanan Izin Praktik Bidan;
2. Menguasai operasional komputer; dan
3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan denganperizinan di bidang kesehatan, khususnya perizinan tenaga keperawatan.
Keterkaitan Peralatan Pelaksana : - 1. Formulir Isian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda aktivitas;
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan IzinPraktik Bidantidak berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip pelayanan prima.
1. Formulir Pendaftaran
2. Dokumen persyaratan permohonan Izin Praktik Bidan, meliputi :
a. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP;
b. Foto copy KTP & NPWP Pemohon;
c. Foto copy Surat Tanda Registrasi(STR)
d. Surat Keterangan Sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
yang masih berlaku dan dilegalisasi;
e. Surat Pernyataan memiliki tempat di praktik mandiri atau di fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri;
f. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
g. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan;
h. Rekomendasi dari organisasi profesi; dan
i. Fotokopi ijazah.
3. Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan;
4. Keputusan Izin atau Keputusan Penolakan Izin (yang telah ditandatangani);
5. Register Izin dan Arsip; dan
6. Tanda Terima.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan Izin dan menyampaikan permohonan Izin Praktik Bidan
Formulir Pendaftaran 15 menit Dokumen persyaratan permohonan Izin Praktik Bidan
4 Menerima dan memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Praktik Bidana. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Praktik Bidan
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Praktik Bidan dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Praktik Bidan
6 Input Data Permohonan Perizinan dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan Izin Praktik Bidan dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan adminsitrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan (jika diperlukan)
Dokumen persyaratan permohonan Izin Praktik Bidan, Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
1 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Izin Praktik Bidan
9 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izin Praktik Bidan
Dokumen persyaratan Izin Praktik Bidan, Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Izin Praktik Bidan
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Praktik Bidan
10 Melakukan Penerbitan Izin Praktik Bidan atau Keputusan Penolakan
a. Dokumen persyaratan Izin Praktik Bidanb. Rekomendasi Teknis Izin Praktik Bidanc. Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Praktik Bidan
45 menit Draft Keputusan Izin Praktik Bidan atau Keputusan Penolakan Izin
Mutu Baku SOP Izin Praktik Bidan
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
11 Menandatangani Izin Praktik Bidan atau keputusan penolakan
Draft Keputusan Izin Praktik Bidan atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Praktik Bidan atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Praktik Bidan atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Perizinan atau Surat Keputusan Penolakan
14 Menerima Izin Praktik Bidan atau Surat Keputusan Penolakan Izin
Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen
Izin Praktik Bidan atau Keputusan Penolakan Izin
Keputusan
Hubungan antar simbol yang berbeda halaman
Arah Proses Koordinasi
1 hari
3. SOP IZIN PEKERJAANTUKANG GIGI
NomorSOP TanggalPembuatan TanggalRevisi TanggalEfektif DisahkanOlseh Nama SOP Izin Pekerjaan Tukang Gigi
DasarHukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
1. Memahami teknis pelayanan Izin Pekerjaan Tukang Gigi;
2. Menguasai operasional komputer; dan
3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan di bidang kesehatan, khususnya perizinan tenaga pelayanan medis.
Keterkaitan PeralatanPelaksana : - 1. FormulirIsian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda aktivitas;
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan Izin Pekerjaan Tukang Gigi tidak berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip pelayanan prima.
1. FormulirPendaftaran
2. Dokumen persyaratan permohonan Izin Pekerjaan Tukang Gigi, meliputi :
a. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala
DPMPTSP;
b. Foto copy KTP dan Fotocopy NPWP Pemohon;
c. Biodata Tukang Gigi;
d. Foto copy Izin Pekerjaan Tukang Gigi yang telah dimiliki sebelumnya (bagi yang sudah memiliki);
e. Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai Tukang Gigi;
f. Surat Rekomendasi dari organisasi tukang gigi setempat yang diakui oleh Pemerintah;
g. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah yang memiliki Surat Izin Praktik;
h. Pas Foto terbaru ukuran 4x6 cm(berwarna) sebanyak 2 (dua) lembar; dan
i. Rekomendasi Dinas Kesehatan.
3. Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan;
4. Keputusan Izin atau Keputusan Penolakan Izin (yang telah di tanda tangani);
5. Register Izin dan Arsip; dan
6. Tanda Terima.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan Izin dan menyampaikan permohonan Izin Pekerjaan Tukang Gigi
Formulir Pendaftaran 15 menit Dokumen persyaratan permohonan Izin Pekerjaan Tukang Gigi
4 Menerima dan memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Pekerjaan Tukang Gigia. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Pekerjaan Tukang Gigi
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Pekerjaan Tukang Gigi dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Pekerjaan Tukang Gigi
6 Input Data Permohonan Perizinan dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan Izin Pekerjaan Tukang Gigi dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan adminsitrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan (jika diperlukan)
Dokumen persyaratan permohonan Izin Pekerjaan Tukang Gigi, Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
1 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Izin Pekerjaan Tukang Gigi
9 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izin Pekerjaan Tukang Gigi
Dokumen persyaratan Izin Pekerjaan Tukang Gigi, Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Izin Pekerjaan Tukang Gigi
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Pekerjaan Tukang Gigi
10 Melakukan Penerbitan Izin Pekerjaan Tukang Gigi atau Keputusan Penolakan
a. Dokumen persyaratan Izin Pekerjaan Tukang Gigib. Rekomendasi Teknis Izin Pekerjaan Tukang Gigic. Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Pekerjaan Tukang Gigi
45 menit Draft Keputusan Izin Pekerjaan Tukang Gigi atau Keputusan Penolakan Izin
11 Menandatangani Izin Pekerjaan Tukang Gigi atau keputusan penolakan
Draft Keputusan Izin Pekerjaan Tukang Gigi atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Pekerjaan Tukang Gigi atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Pekerjaan Tukang Gigi atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
Mutu Baku SOP Izin Pekerjaan Tukang Gigi
No.Kelengkapan Waktu Output
Pekerjaan Tukang Gigig Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
13 Menfasilitasi penyerahan Perizinan atau Surat Keputusan Penolakan
14 Menerima Izin Pekerjaan Tukang Gigi atau Surat Keputusan Penolakan Izin
Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen
Izin Pekerjaan Tukang Gigi atau Keputusan Penolakan Izin
Keputusan
Hubungan antar simbol yang berbeda halaman
Arah Proses Koordinasi
1 hari
1. SOPIZIN KERJA APOTEKER/IZIN PRAKTIK APOTEKER
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Olseh Nama SOP Izin Kerja Apoteker/Izin Praktik Apoteker
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
1. Memahami teknis pelayanan Izin Kerja Apoteker/Izin Praktik Apoteker;
2. Menguasai operasional komputer; dan
3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan denganperizinan di bidangkesehatan, khususnya perizinan tenaga pelayanan medis.
Keterkaitan Peralatan Pelaksana : − SOP Izin Tenaga Kefarmasian 1. Formulir Isian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda Aktivitas;
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan Izin Kerja Apoteker/Izin Praktik Apoteker tidak berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip pelayanan prima.
1. Formulir Pendaftaran
2. Dokumen persyaratan permohonan Izin Kerja Apoteker/Izin Praktik Apoteker, meliputi :
a. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP;
b. Foto copy KTP dan Fotocopy NPWP Pemohon;
Foto copy Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang dilegalisir oleh Komite Farmasi Nasional (KFN)
c. Surat Pernyataan mempunyai tempat praktik profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian atau dari pimpinan fasilitas produksi atau distribusi/penyaluran;
;
d. Surat Rekomendasi dari organisasi profesi;
e. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar dan 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
f. Fotocopy Ijazah (dilegalisir).
3. Keputusan Izin atau Keputusan Penolakan Izin (yang telah ditandatangani);
4. Register Izin dan Arsip;
5. Tanda Terima;
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan Izin dan menyampaikan permohonan Izin Praktik Apoteker / Izin Kerja Apoteker
Formulir Pendaftaran 15 menit Dokumen persyaratan permohonan Izin Praktik Apoteker / Izin Kerja Apoteker
4 Menerima dan memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Praktik Apoteker / Izin Kerja Apotekera. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Praktik Apoteker / Izin Kerja Apoteker
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Praktik Apoteker / Izin Kerja Apoteker dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Praktik Apoteker / Izin Kerja Apoteker
6 Input Data Permohonan Perizinan dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan Izin Praktik Apoteker / Izin Kerja Apoteker dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan adminsitrasi
7 Melakukan Penilaian dokumen Dokumen persyaratan permohonan Izin Praktik Apoteker / Izin Kerja Apoteker, Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
1 hari Berita Acara Pemeriksaan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan 60 menit Rekomendasi Izin Praktik Apoteker / Izin Kerja Apoteker
9 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izin Praktik Apoteker / Izin Kerja Apoteker
Dokumen persyaratan Izin Praktik Apoteker / Izin Kerja Apoteker, Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Izin Praktik Apoteker / Izin Kerja Apoteker
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Praktik Apoteker / Izin Kerja Apoteker
10 Melakukan Penerbitan Izin Praktik Apoteker / Izin Kerja Apoteker atau Keputusan Penolakan
a. Dokumen persyaratan Izin Praktik Apoteker / Izin Kerja Apotekerb. Rekomendasi Teknis Izin Praktik Apoteker / Izin Kerja Apotekerc. Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Praktik Apoteker / Izin Kerja Apoteker
45 menit Draft Keputusan Izin Praktik Apoteker / Izin Kerja Apoteker atau Keputusan Penolakan Izin
Mutu Baku SOP Izin Praktik Apoteker / Izin Kerja Apoteker
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
11 Menandatangani Izin Praktik Apoteker / Izin Kerja Apoteker atau keputusan penolakan
Draft Keputusan Izin Praktik Apoteker / Izin Kerja Apoteker atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Praktik Apoteker / Izin Kerja Apoteker atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Praktik Apoteker / Izin Kerja Apoteker atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Perizinan atau Surat Keputusan Penolakan
14 Menerima Izin Praktik Apoteker / Izin Kerja Apoteker atau Surat Keputusan Penolakan Izin
Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir Keputusan
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen Arah Proses Koordinasi
1 hari Izin Praktik Apoteker / Izin Kerja Apoteker atau Keputusan Penolakan izin
Hubungan antar simbol yang berbeda halaman
2. SOPIZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Olseh Nama SOP Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
1. Memahami teknis pelayanan Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian;
2. Menguasai operasional komputer; dan
3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan denganperizinan di bidangkesehatan.
Keterkaitan Peralatan Pelaksana : − SOP Izin Tenaga Kefarmasian. 1. Formulir Isian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda Aktivitas;
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayananIzin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasiantidak berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip pelayanan prima.
1. Formulir Pendaftaran
2. Dokumen persyaratan permohonan Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian, meliputi :
a. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP;
b. Fotocopy KTP dan Fotocopy NPWP Pemohon;
c. Fotocopy Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK);
d. Surat Pernyataan Apoteker atau pimpinan tempat pemohon melaksanakan pekerjaan kefarmasian;
e. Surat Rekomendasi dari organisasi yang menghimpun tenga teknis kefarmasian
f. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar dan 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
g. Fotocopy Ijazah (dilegalisir).
3. Keputusan Izin atau Keputusan Penolakan Izin (yang telah ditandatangani);
4. Register Izin dan Arsip; dan
5. Tanda Terima.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan Izin dan menyampaikan permohonan Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian
Formulir Pendaftaran 15 menit Dokumen persyaratan permohonan Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian
4 Menerima dan memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasiana. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian
6 Input Data Permohonan Perizinan dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan adminsitrasi
7 Melakukan Penilaian dokumen Dokumen persyaratan permohonan Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian, BAP kelengkapan dan verifikasi administrasi
1 hari Berita Acara Pemeriksaan
8 Membuat BAP Berita Acara Pemeriksaan 60 menit Rekomendasi Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian
9 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian
Dokumen persyaratan Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian, Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian
10 Melakukan Penerbitan Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian atau Keputusan Penolakan
a. Dokumen persyaratan Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasianb. Rekomendasi Teknis Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasianc. Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian
45 menit Draft Keputusan Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian atau Keputusan Penolakan Izin
SOP Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Mutu Baku
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
11 Menandatangani Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian atau keputusan penolakan
Draft Keputusan Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Perizinan atau Surat Keputusan Penolakan
14 Menerima Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian atau Surat Keputusan Penolakan Izin
Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir Keputusan
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen Arah Proses Koordinasi
1 hari Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian atau Keputusan Penolakan izin
Hubungan antar simbol yang berbeda halaman
1. SOP IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS / IZIN KERJA FISIOTERAPIS
NomorSOP TanggalPembuatan TanggalRevisi TanggalEfektif DisahkanOlseh Nama SOP Izin Praktek Fisioterapis/Izin Kerja Fisioterapis
DasarHukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri kesehatanNomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaaan dan Praktik Fisioterapis;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
1. Memahami teknis pelayanan Izin Praktek Fisioterapis/Izin Kerja Fisioterapis;
2. Menguasai operasional komputer; dan
3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan di bidang kesehatan.
Keterkaitan PeralatanPelaksana : - 1. FormulirIsian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda Aktivitas;
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan Izin Praktek Fisioterapis/Izin Kerja Fisioterapis tidak berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip pelayanan prima.
1. Formulir Pendaftaran;
2. Dokumen persyaratan permohonan Izin Praktek Fisioterapis/Izin Kerja Fisioterapis, meliputi;
a. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala
DPMPTSP;
b. Foto copy KTP dan Foto copy NPWP Pemohon;
c. Foto copy Ijazah (dilegalisir);
d. Foto copy Surat Tanda Registrasi Fisioterapis(STRF);
e. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah/Pemerintah Daerah yang memiliki Surat Izin Praktik;
f. Surat Pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau tempat praktik pelayanan Fisioterapi secara mandiri;
g. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang warna merah;
h. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan;
i. Rekomendasi dari Organisasi Profesi.
3. Keputusan Izin atau Keputusan Penolakan Izin (yang telah di tanda tangani);
4. Register Izin dan Arsip; dan
5. Tanda Terima.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan Izin dan menyampaikan permohonan Izin Praktek Fisioterapis / Izin Kerja Fisioterapis
Formulir Pendaftaran 15 menit Dokumen persyaratan permohonan Izin Praktek Fisioterapis / Izin Kerja Fisioterapis
4 Menerima dan memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Praktek Fisioterapis / Izin Kerja Fisioterapisa. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Praktek Fisioterapis / Izin Kerja Fisioterapis
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Praktek Fisioterapis / Izin Kerja Fisioterapis dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Praktek Fisioterapis / Izin Kerja Fisioterapis
6 Input Data Permohonan Perizinan dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan Izin Praktek Fisioterapis / Izin Kerja Fisioterapis dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan adminsitrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan (jika diperlukan)
Dokumen persyaratan permohonan Izin Praktek Fisioterapis / Izin Kerja Fisioterapis, Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
1 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Izin Praktek Fisioterapis / Izin Kerja Fisioterapis
9 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izin Praktek Fisioterapis / Izin Kerja Fisioterapis
Dokumen persyaratan Izin Praktek Perawat, Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Izin Praktek Perawat
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Praktek Bidan
10 Melakukan Penerbitan Izin Praktek Fisioterapis / Izin Kerja Fisioterapis atau Keputusan Penolakan
a. Dokumen persyaratan Izin Praktek Fisioterapis / Izin Kerja Fisioterapisb. Rekomendasi Teknis Izin Praktek Fisioterapis / Izin Kerja Fisioterapisc. Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Praktek Fisioterapis / Izin Kerja Fisioterapis
45 menit Draft Keputusan Izin Praktek Fisioterapis / Izin Kerja Fisioterapis atau Keputusan Penolakan Izin
Mutu Baku SOP Izin Praktek Fisioterapis / Izin Kerja Fisioterapis
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
11 Menandatangani Izin Praktek Fisioterapis / Izin Kerja Fisioterapis atau keputusan penolakan
Draft Keputusan Izin Praktek Fisioterapis / Izin Kerja Fisioterapis atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Praktek Fisioterapis / Izin Kerja Fisioterapis atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Praktek Fisioterapis / Izin Kerja Fisioterapis atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Perizinan atau Surat Keputusan Penolakan
14 Menerima Izin Praktek Fisioterapis / Izin Kerja Fisioterapis atau Surat Keputusan Penolakan Izin
Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen
Izin Praktek Fisioterapis / Izin Kerja Fisioterapis atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
Keputusan
Hubungan antar simbol yang berbeda halaman
Arah Proses Koordinasi
1 hari
2. SOP IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS / IZIN KERJA OKUPASI TERAPIS
NomorSOP TanggalPembuatan TanggalRevisi TanggalEfektif DisahkanOleh Nama SOP Izin Praktik Okupasi Terapis / Izin Kerja Okupasi Terapis
DasarHukum : KualifikasiPelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaaan dan Praktik Okupasi Terapis;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
1. Memahamiteknis pelayananIzin Praktik Okupasi Terapis / Izin Kerja Okupasi Terapis;
2. Menguasaioperasionalkomputer;
3. Memahamiperaturanperundang-undangan yang berkaitandenganperizinan di bidangkesehatan.
Keterkaitan PeralatanPelaksana : -
1. FormulirIsian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda aktivitas;
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : − Izin Praktik Okupasi Terapis merupakan bukti tertulis
pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan okupasi terapi secara mandiri.
− Izin Kerja Okupasi Terapis merupakan bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik
1. FormulirPendaftaran
2. DokumenpersyaratanpermohonanIzin Praktik Okupasi Terapis / Izin Kerja Okupasi Terapis, meliputi;
a. Permohonandiajukan secara tertuliskepadaKepala
pelayanan okupasi terapi pada fasilitas pelayanan kesehatan. DPMPTSP;
b. Fotokopi KTP danfotokopi NPWP pemohon;
c. FotocopyIjazah(dilegalisir);
d. FotocopySurat Tanda Registrasi Okupasi Terapis (STROT);
e. SuratKeteranganSehatdaridokterPemerintah/Pemerintah Daerah yang memilikiSuratIzinPraktik;
f. SuratPernyataanmemilikitempatkerja di FasilitasPelayananKesehatanatautempatpraktikpelayananokupasi terapisecaramandiri;
g. Pas fotoberwarnaterbaruukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembarberlatarbelakangwarna merah;
h. Rekomendasidari Kepala Dinas Kesehatan; dan
i. Rekomendasidari OrganisasiProfesi.
3. KeputusanIzin atau Keputusan PenolakanIzin (yang telah ditandatangani);
4. Register Izin dan Arsip ; dan
5. TandaTerima.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan Izin dan menyampaikan permohonan Izin Praktik Okupasi Terapis / Izin Kerja Okupasi Terapis
Formulir Pendaftaran 15 menit Dokumen persyaratan permohonan Izin Praktik Okupasi Terapis / Izin Kerja Okupasi Terapis
4 Menerima dan memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Praktik Okupasi Terapis / Izin Kerja Okupasi Terapisa. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Praktik Okupasi Terapis / Izin Kerja Okupasi Terapis
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Praktik Okupasi Terapis / Izin Kerja Okupasi Terapis dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Praktik Okupasi Terapis / Izin Kerja Okupasi Terapis
6 Input Data Permohonan Perizinan dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan Izin Praktik Okupasi Terapis / Izin Kerja Okupasi Terapis dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan adminsitrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis Dokumen persyaratan permohonan Izin Praktik Okupasi Terapis / Izin Kerja Okupasi Terapis, Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
1 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat BAP dan Rekomendasi Teknis Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Izin Praktik Okupasi Terapis / Izin Kerja Okupasi Terapis
9 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izin Praktik Okupasi Terapis / Izin Kerja Okupasi Terapis
Dokumen persyaratan Izin Praktek Perawat, Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Izin Praktek Perawat
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Praktek Bidan
10 Melakukan Penerbitan Izin Praktik Okupasi Terapis / Izin Kerja Okupasi Terapis atau Keputusan Penolakan
a. Dokumen persyaratan Izin Praktik Okupasi Terapis / Izin Kerja Okupasi Terapisb. Rekomendasi Teknis Izin Praktik Okupasi Terapis / Izin Kerja Okupasi Terapisc. Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Praktik Okupasi Terapis / Izin Kerja Okupasi Terapis
45 menit Draft Keputusan Izin Praktik Okupasi Terapis / Izin Kerja Okupasi Terapis atau Keputusan Penolakan Izin
Mutu Baku SOP Izin Praktik Okupasi Terapis / Izin Kerja Okupasi Terapis
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
11 Menandatangani Izin Praktik Okupasi Terapis / Izin Kerja Okupasi Terapis atau keputusan penolakan
Draft Keputusan Izin Praktik Okupasi Terapis / Izin Kerja Okupasi Terapis atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Praktik Okupasi Terapis / Izin Kerja Okupasi Terapis atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Praktik Okupasi Terapis / Izin Kerja Okupasi Terapis atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Perizinan atau Surat Keputusan Penolakan
14 Menerima Izin Praktik Okupasi Terapis / Izin Kerja Okupasi Terapis atau Surat Keputusan Penolakan Izin
Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen
Izin Praktik Okupasi Terapis / Izin Kerja Okupasi Terapis atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
Keputusan
Hubungan antar simbol yang berbeda halaman
Arah Proses Koordinasi
1 hari
3. SOP IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA / IZIN KERJA TERAPIS WICARA
NomorSOP TanggalPembuatan TanggalRevisi TanggalEfektif DisahkanOleh Nama SOP Izin Praktik Terapis Wicara / Izin Kerja Terapis Wicara
DasarHukum : KualifikasiPelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaaan dan Praktik Terapis Wicara;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
1. Memahamiteknis pelayananIzin Praktik Terapis Wicara / Izin Kerja Terapis Wicara;
2. Menguasaioperasionalkomputer; dan
3. Memahamiperaturanperundang-undangan yang berkaitandenganperizinan di bidangkesehatan.
Keterkaitan PeralatanPelaksana : -
1. FormulirIsian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda Aktivitas.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : − Izin Praktik Terapis Wicara merupakan bukti tertulis
pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan terapis wicara secara mandiri.
− Izin Kerja Terapis Wicara merupakan bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik
1. FormulirPendaftaran
2. Dokumen persyaratan permohonan Izin Praktik Terapis Wicara / Izin Kerja Terapis Wicara, meliputi;
a. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala
pelayanan terapis wicara pada fasilitas pelayanan kesehatan. DPMPTSP;
b. Foto copy KTP danfotokopi NPWP Pemohon;
c. Foto copy Ijazah(dilegalisir);
d. Foto copyS urat Tanda Registrasi Terapis Wicara (STRTW);
e. Surat Keterangan Sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
f. Surat Pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau tempat praktik pelayanan okupasi terapi secara mandiri;
g. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;
h. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan; dan
i. Rekomendasi dari Organisasi Profesi.
3. Keputusan Izin atau Keputusan Penolakan Izin (yang telah di tanda tangani);
4. Register Izin dan Arsip ; dan
5. Tanda Terima.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan Izin dan menyampaikan permohonan Izin Praktik Terapis Wicara / Izin Kerja Terapis Wicara
Formulir Pendaftaran 15 menit Dokumen persyaratan permohonan Izin Praktik Terapis Wicara / Izin Kerja Terapis Wicara
4 Menerima dan memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Praktik Terapis Wicara / Izin Kerja Terapis Wicaraa. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Praktik Terapis Wicara / Izin Kerja Terapis Wicara
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Praktik Terapis Wicara / Izin Kerja Terapis Wicara dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Praktik Terapis Wicara / Izin Kerja Terapis Wicara
6 Input Data Permohonan Perizinan dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan Izin Praktik Terapis Wicara / Izin Kerja Terapis Wicara dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan adminsitrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis Dokumen persyaratan permohonan Izin Praktik Terapis Wicara / Izin Kerja Terapis Wicara, Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
1 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Izin Praktik Terapis Wicara / Izin Kerja Terapis Wicara
9 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izin Praktik Terapis Wicara / Izin Kerja Terapis Wicara
Dokumen persyaratan Izin Praktek Perawat, Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Izin Praktek Perawat
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Praktek Bidan
10 Melakukan Penerbitan Izin Praktik Terapis Wicara / Izin Kerja Terapis Wicara atau Keputusan Penolakan
a. Dokumen persyaratan Izin Praktik Terapis Wicara / Izin Kerja Terapis Wicarab. Rekomendasi Teknis Izin Praktik Terapis Wicara / Izin Kerja Terapis Wicarac. Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Praktik Terapis Wicara / Izin Kerja Terapis Wicara
45 menit Draft Keputusan Izin Praktik Terapis Wicara / Izin Kerja Terapis Wicara atau Keputusan Penolakan Izin
SOP Izin Praktik Terapis Wicara / Izin Kerja Terapis Wicara
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Mutu Baku
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
11 Menandatangani Izin Praktik Terapis Wicara / Izin Kerja Terapis Wicara atau keputusan penolakan
Draft Keputusan Izin Praktik Terapis Wicara / Izin Kerja Terapis Wicara atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Praktik Terapis Wicara / Izin Kerja Terapis Wicara atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Praktik Terapis Wicara / Izin Kerja Terapis Wicara atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Perizinan atau Surat Keputusan Penolakan
14 Menerima Izin Praktik Terapis Wicara / Izin Kerja Terapis Wicara atau Surat Keputusan Penolakan Izin
Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen
Izin Praktik Terapis Wicara / Izin Kerja Terapis Wicara atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
Keputusan
Hubungan antar simbol yang berbeda halaman
Arah Proses Koordinasi
1 hari
1. SOP IZIN KERJARADIOGRAFER
NomorSOP TanggalPembuatan TanggalRevisi TanggalEfektif DisahkanOleh Nama SOP IzinKerja Radiografer
DasarHukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
1. Memahami teknis pelayanan Izin Kerja Radiografer;
2. Menguasai operasional komputer; dan
3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan di bidang kesehatan.
Keterkaitan PeralatanPelaksana : - 1. FormulirIsian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda Aktivitas;
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan Izin Kerja Radiografer tidak berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip pelayanan prima.
1. Formulir Pendaftaran
2. Dokumen persyaratan permohonan Izin Kerja Radiografer, meliputi;
a. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP;
b. Foto copy KTP dan foto copy NPWP Pemohon;
c. Foto copy Ijazah (dilegasir);
d. Foto copy Sertifikat Kompetensi;
e. Foto copy Surat Tanda Registrasi Radiografer (STRR);
f. Surat Keterangan Sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
g. Surat Keterangan Bekerja dari fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan;
h. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang warna merah;
i. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan; dan
j. Rekomendasi dariOrganisasiProfesi.
3. Keputusan Izin atau Keputusan PenolakanIzin (yang telah di tanda tangani);
4. Register Izin dan Arsip ; dan
5. Tanda Terima.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan Izin dan menyampaikan permohonan Izin Kerja Radiografer
Formulir Pendaftaran 15 menit Dokumen persyaratan permohonan Izin Kerja Radiografer
4 Menerima dan memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Kerja Radiografera. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Kerja Radiografer
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Kerja Radiografer dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Kerja Radiografer
6 Input Data Permohonan Perizinan dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan Izin Kerja Radiografer dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan adminsitrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan (jika diperlukan)
Dokumen persyaratan permohonan Izin Kerja Radiografer, Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
1 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Izin Kerja Radiografer
9 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izin Kerja Radiografer
Dokumen persyaratan Izin Kerja Radiografer, Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Izin Kerja Radiografer
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Kerja Radiografer
10 Melakukan Penerbitan Izin Kerja Radiografer atau Keputusan Penolakan
a. Dokumen persyaratan Izin Kerja Radiograferb. Rekomendasi Teknis Izin Kerja Radiograferc. Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Kerja Radiografer
45 menit Draft Keputusan Izin Kerja Radiografer atau Keputusan Penolakan Izin
Mutu Baku SOP Izin Kerja Radiografer
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
11 Menandatangani Izin Kerja Radiografer atau keputusan penolakan
Draft Keputusan Izin Kerja Radiografer atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Kerja Radiografer atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Kerja Radiografer atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Perizinan atau Surat Keputusan Penolakan
14 Menerima Izin Kerja Radiografer atau Surat Keputusan Penolakan Izin
Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen
Izin Kerja Radiografer atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
Keputusan
Hubungan antar simbol yang berbeda halaman
Arah Proses Koordinasi
1 hari
2. SOP IZIN PRAKTIK / KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN DAN OPTOMETRIS
NomorSOP TanggalPembuatan TanggalRevisi TanggalEfektif DisahkanOleh Nama SOP Izin Praktik/Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris
DasarHukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
1. Memahami teknis pelayanan Izin Praktik/Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris;
2. Menguasai operasional komputer; dan
3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan di bidang kesehatan.
Keterkaitan PeralatanPelaksana : - 1. FormulirIsian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer;
4. Agenda aktivitas;
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : − Izin Praktik Refraksionis Optisien/Optometris merupakan
bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik Refraksionis Optisien/Optometris secara mandiri.
1. Formulir Pendaftaran
2. Dokumen persyaratan permohonan Izin Praktik/Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris, meliputi;
− Izin Kerja Refraksionis Optisien/Optometris merupakan bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik Refraksionis Optisien/Optometris pada fasilitas pelayanan kesehatan.
a. Permohonan diajukan secaratertuliskepada Kepala DPMPTSP;
b. Foto copy KTP dan foto copy NPWP Pemohon;
c. Foto copy Ijazah (dilegalisir);
d. Foto copy Surat Tanda Registrasi Refraksionis Optisien (STRRO) atau Surat Tanda Registrasi Optometris (STRO);
e. Surat Keterangan Sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
f. Surat Pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan;
g. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang warna merah;
h. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan;
i. Rekomendasi dari Organisasi Profesi; dan
j. SuratKeterangandari pimpinan sarana tempat bekerja.
3. Keputusan Izin atau Keputusan Penolakan Izin (yang telah di tanda tangani);
4. Register Izin dan Arsip; dan
5. Tanda Terima.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan Izin dan menyampaikan permohonan Izin Praktik/Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris
Formulir Pendaftaran 15 menit Dokumen persyaratan permohonan Izin Praktik/Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris
4 Menerima dan memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Praktik/Kerja Refraksionis Optisien dan Optometrisa. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Praktik/Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Praktik/Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Praktik/Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris
6 Input Data Permohonan Perizinan dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan Izin Praktik/Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan adminsitrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis Dokumen persyaratan permohonan Izin Praktik/Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris, Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
1 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Izin Praktik/Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris
9 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izin Praktik/Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris
Dokumen persyaratan Izin Praktek Perawat, Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Izin Praktek Perawat
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Praktek Bidan
10 Melakukan Penerbitan Izin Praktik/Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris atau Keputusan Penolakan
a. Dokumen persyaratan Izin Praktik/Kerja Refraksionis Optisien dan Optometrisb. Rekomendasi Teknis Izin Praktik/Kerja Refraksionis Optisien dan Optometrisc. Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Praktik/Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris
45 menit Draft Keputusan Izin Praktik/Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris atau Keputusan Penolakan Izin
Mutu Baku SOP Izin Praktik/Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
11 Menandatangani Izin Praktik/Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris atau keputusan penolakan
Draft Keputusan Izin Praktik/Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Praktik/Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Praktik/Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Perizinan atau Surat Keputusan Penolakan
14 Menerima Izin Praktik/Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris atau Surat Keputusan Penolakan Izin
Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen
Izin Praktik/Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
Keputusan
Hubungan antar simbol yang berbeda halaman
Arah Proses Koordinasi
1 hari
1. SOP IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATANTRADISIONAL (SIPTKT)
NomorSOP TanggalPembuatan TanggalRevisi TanggalEfektif DisahkanOleh Nama SOP Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional.
DasarHukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
1. Memahami teknis pelayanan Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional;
2. Menguasai operasional komputer; dan
3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan di bidang kesehatan.
Keterkaitan PeralatanPelaksana : - 1. FormulirIsian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda aktivitas;
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehetan Tradisional (STRTKT) berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik pada lokasi yang ditetapkan dalam Izin yang bersangkutan.
1. Formulir Pendaftaran
2. Dokumen persyaratan permohonan Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional, meliputi :
a. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala
DPMPTSP;
b. Biodata Pengobat Tradisional;
c. Foto copy KTP dan foto copy NPWP Pemohon;
d. Foto copy Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehetan Tradisional yang masih berlaku;
e. Surat Pernyataan memiliki tampat praktik atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan tradisonal;
f. Surat Rekomendasi dari asosiasi/organisasi pengobatan tradisional; dan
g. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
3. Keputusan Izin atau Keputusan Penolakan Izin (yang telah di tanda tangani);
4. Register Izin dan Arsip ; dan
5. Tanda Terima.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan Izin dan menyampaikan permohonan Izin Pengobatan Tradisional
Formulir Pendaftaran 15 menit Dokumen persyaratan permohonan Izin Pengobatan Tradisional
4 Menerima dan memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Pengobatan Tradisionala. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Pengobatan Tradisional
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Pengobatan Tradisional dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Pengobatan Tradisional
6 Input Data Permohonan Perizinan dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan Izin Pengobatan Tradisional dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan adminsitrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan (jika diperlukan)
Dokumen persyaratan permohonan Izin Pengobatan Tradisional, Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
1 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Izin Pengobatan Tradisional
9 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izin Pengobatan Tradisional
Dokumen persyaratan Izin Pengobatan Tradisional, Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Izin Pengobatan Tradisional
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Pengobatan Tradisional
10 Melakukan Penerbitan Izin Pengobatan Tradisional atau Keputusan Penolakan
a. Dokumen persyaratan Izin Pengobatan Tradisionalb. Rekomendasi Teknis Izin Pengobatan Tradisionalc. Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Pengobatan Tradisional
45 menit Draft Keputusan Izin Pengobatan Tradisional atau Keputusan Penolakan Izin
Mutu Baku SOP Izin Pengobatan Tradisional
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
11 Menandatangani Izin Pengobatan Tradisional atau keputusan penolakan
Draft Keputusan Izin Pengobatan Tradisional atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Pengobatan Tradisional atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Pengobatan Tradisional atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Perizinan atau Surat Keputusan Penolakan
14 Menerima Izin Pengobatan Tradisional dan D atau Surat Keputusan Penolakan Izin
Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen
Keputusan
Hubungan antar simbol yang berbeda halaman
Arah Proses Koordinasi
1 hari Izin Pengobatan Tradisional atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
SOPTANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh Nama SOP Tanda Daftar Usaha Pariwisata
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015, tentang Perizinan dan Non Perizinan;
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
1. Memahami teknis pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
2. Menguasai operasional komputer; dan
3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan bidang pariwisata dan kesenian.
Keterkaitan Peralatan Pelaksana: 1. SOP Izin Prinsip Penanaman Modal; 1. Formulir Isian;
2. SOP Izin Lingkungan; dan
3. SOP Perizinan Usaha.
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda aktivitas;
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Pendaftaran Usaha Pariwisata dilaksanakan sesuai Bidang Usaha Pariwisatanya antara lain:
1. Daya Tarik Wisata;
2. Kawasan Pariwisata;
3. Jasa Transportasi Wisata;
4. Jasa Perjalanan Wisata;
5. Jasa Makanan dan Minuman;
6. Penyediaan Akomodasi;
7. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
8. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran;
9. Jasa Informasi Pariwisata;
10. Jasa Konsultan Pariwisata;
11. Jasa Pramuwisata;
12. Wisata Tirta; dan
13. Spa.
1. Formulir Pendaftaran;
2. Dokumen persyaratan permohonan Tanda Daftar UsahaPariwisata (terlampir);
3. Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan;
4. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
5. Register Tanda Daftar Usaha Pariwisatadan Arsip; dan
6. Tanda Terima
PERSYARATAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
No. Jenis Tanda Daftar Usaha Bidang Pariwisata dan Kesenian
Dokumen persyaratan permohonan Tanda Daftar Bidang Pariwisata dan Kesenian
1. TDU Jasa Perjalanan Wisata
1. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP;
2. Surat Kuasa bermaterai cukup dengan melampirkan Fotokopi KTP Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain), dan dengan di stempel/cap perusahaan.
3. Fotokopi KTP dan fotokopi NPWP Pemohon;
4. Fotokopi Akta Pendirian dan NPWP badan usaha yang mencantumkan usaha daya tarik wisata sebagai maksud dan tujuannya beserta perubahannya (apabila ada);
5. Fotocopi KTP dan NPWP Pemegang Saham;
6. Fotokopi bukti hak pengelolaan dari Pemilik;
7. Izin Prinsip Penanaman Modal;
8. Izin Lokasi/Surat Keterangan Lokasi;
9. Fotokopi Dokumen Lingkungan;
10. Izin Lingkungan (bagi yang wajib);
11. Fotokopi IMB atau Surat Perjanjian/Kontrak Sewa; dan
12. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.
2. TDU Penyedia Akomodasi 1. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP;
2. Surat Kuasa bermaterai cukup dengan melampirkan fotokopi KTP Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain), dan dengan di stempel/cap perusahaan;
3. Fotokopi KTP dan fotokopi NPWP Pemohon;
4. Fotokopi NPWP, NPWPD dan akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha penyediaan akomodasi sebagai maksud dan tujuannya beserta perubahannya apabila ada;
5. Fotocopi KTP dan NPWP Pemegang Saham;
6. Izin Prinsip Penanaman Modal;
7. Izin Lokasi/Surat Keterangan Lokasi;
8. Fotokopi Dokumen lingkungan;
9. Fotokopi IMB atau Surat Perjanjian/Kontrak Sewa;
10. Fotokopi Bukti Hak Kepemilikan Tanah (apabila lahan/tanah milik sendiri);
11. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
12. Surat Pernyataan bahwa dokumen yang dilampirkan adalah valid (absah), benar dan sesuai fakta;
13. Surat Keterangan Tertulis Pengusaha, antara lain tentang:
a. Perkiraan Kapasitas Penyediaan Akomodasi (yang dinyatakan dalam jumlah kamar); dan
b. Fasilitas Yang Tersedia.
14. Surat Pernyataan Kesediaan Menyediakan Seperangkat Peralatan Gamelan dan Menggunakan Seragam Batik Karawang di hari tertentu bagi Hotel Bintang.
Keterangan:
Fasilitas yang wajib TDUP terpisah dari hotel terdiri atas :
a. Diskotik;
b. Pub;
c. Bar yang berada di hotel bintang 3 (tiga), hotel bintang 4 (empat) dan hotel bintang 5 (lima);
d. Karaoke diatas 2 (dua) kamar;
e. Spa dan Message diatas 5 (lima) kamar; dan
g. Billiard di atas 2 (dua) meja.
3. TDU Jasa Makanan & Minuman 1. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP;
2. Surat Kuasa bermaterai cukup dengan melampirkan fotokopi KTP
Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain), dan dengan di stempel/cap perusahaan;
3. Fotokopi KTP dan fotokopi NPWP Pemohon;
4. Fotokopi akta pendirian, NPWP dan NPWPD badan usaha yang mencantumkan usahanya sebagai maksud dan tujuannya beserta perubahannya (apabila ada);
5. Fotokopi Bukti Hak Pengelolaan dari Pemilik Jasa Usaha Makanan dan Minuman;
6. Izin Prinsip Penanaman Modal;
7. Izin Lokasi/Surat Keterangan Lokasi;
8. Fotokopi Dokumen Lingkungan;
9. Izin Lingkungan;
10. Foto copy IMB atau Surat Perjanjian/Kontrak Sewa;
11. Foto copy Bukti Hak Kepemilikan Tanah(apabila lahan milik sendiri);
12. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
13. Surat Pernyataan Kesediaan Menyediakan Seperangkat Peralatan Gamelan dan Menggunakan Seragam Batik Karawang bagi Restoran Bintang; dan
14. Surat Keterangan Tertulis pengusaha antara lain tentang Perkiraan Kapasitas Jasa Makanan/Minuman (yang dinyatakan dalam jumlah kursi).
4. TDU Kawasan Pariwisata 1. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP;
2. Surat Kuasa bermaterai cukup dengan melampirkan fotokopi KTP Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain), dan dengan di stempel/cap perusahaan;
3. Fotokopi KTP atau fotokopi NPWP Pemohon;
4. Fotokopi NPWP dan akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha kawasan pariwisata sebagai maksud dan tujuannya beserta perubahannya (apabila ada);
5. Fotokopi Bukti Hak Atas Kepemilikan Tanah;
6. Izin Prinsip Penanaman Modal;
7. Izin Lokasi atau Surat Keterangan Lokasi;
8. Fotokopi Dokumen Lingkungan;
9. Fotokopi Izin Lingkungan;
10. Fotokopi IMB atau Surat Perjanjian; dan
11. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.
5. TDU Jasa Transportasi Wisata 1. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP;
2. Surat Kuasa bermaterai cukup dengan melampirkan fotokopi KTP Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain), dan dengan di stempel/cap perusahaan;
3. Fotokopi KTP dan fotokopi NPWP Pemohon;
4. Fotokopi akta pendirian dan NPWP badan usaha yang mencantumkan usaha daya tarik wisata sebagai maksud dan tujuannya beserta perubahannya (apabila ada);
5. Fotokopi Bukti Hak Pengelolaan dari Pemilik Daya Tarik Wisata;
6. Fotokopi Izin Prinsip Penanaman Modal;
7. Fotokopi Izin Lokasi/Surat Keterangan Lokasi (bagi yang wajib);
8. Fotokopi Dokumen Lingkungan (bagi yang wajib);
9. Fotokopi Izin Lingkungan;
10. Fotokopi IMB atau Surat Perjanjian/Kontrak Sewa; dan
11. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.
6. TDU Daya Tarik Wisata 1. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP;
2. Surat Kuasa bermaterai cukup dengan melampirkan fotokopi KTP Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain), dan dengan di stempel/cap perusahaan;
3. Fotokopi KTP dan fotokopi NPWP Pemohon;
4. Fotokopi akta pendirian dan NPWP badan usaha yang
mencantumkan usaha daya tarik wisata sebagai maksud dan tujuannya beserta perubahannya (apabila ada);
5. Foto copy Bukti Hak Pengelolaan dari Pemilik Daya Tarik Wisata;
6. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal;
7. Foto copy Izin Lokasi/Surat Keterangan Lokasi (bagi yang wajib);
8. Foto copy Dokumen Lingkungan;
9. Foto copy Izin Lingkungan;
10. Foto copy IMB atau Surat Perjanjian/Kontrak Sewa;
11. Foto copy Bukti Hak Kepemilikan Tanah (apabila lahan milik sendiri); dan
12. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.
7. TDU Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan & Rekreasi 1. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP;
2. Surat Kuasa bermaterai cukup dengan melampirkan fotokopi KTP Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain), dan dengan di stempel/cap perusahaan;
3. Fotokopi KTP dan fotokopi NPWP Pemohon;
4. Fotokopi NPWP dan akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha penyelenggaraan hiburan dan rekreasi sebagai maksud dan tujuannya beserta perubahannya (apabila ada);
5. Foto copy NPWP Pemegang Saham;
6. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal;
7. Foto copy Izin Lokasi/Surat Keterangan Lokasi;
8. Foto copy Dokumen Lingkungan;
9. Foto copy IMB atau Surat Perjanjian/Kontrak Sewa;
10. Foto copy Bukti Hak Kepemilikan atas Tanah (apabila lahan milik sendiri);
11. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
12. Keterangan tertulis pengusaha tentang fasilitas yang tersedia.
8. TDU Jasa Pramuwisata 1. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP;
2. Surat Kuasa bermaterai cukup dengan melampirkan fotokopi KTP Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain), dan dengan di stempel/cap perusahaan;
3. Foto copy KTP dan foto copy NPWP Pemohon;
4. Foto copy akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jasa pramuwisata sebagai maksud dan tujuannya beserta perubahannya (apabila ada);
5. Foto copy Dokumen Lingkungan;
6. Foto copy IMB atau Perjanjian/Kontrak Sewa;
7. Foto copy Bukti Hak Kepemilikan Tanah (apabila lahan milik sendiri); dan
8. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.
9. TDU Penyelenggaraan MICE 1. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP;
2. Surat Kuasa bermaterai cukup dengan melampirkan fotokopi KTP Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain), dan dengan di stempel/cap perusahaan;
3. Fotokopi KTP dan foto copy NPWP Pemohon;
4. Foto copy akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran sebagai maksud dan tujuannya beserta perubahannya (apabila ada)
5. Foto copy Dokumen Lingkungan;
6. Foto copy IMB atau Perjanjian/Kontrak Sewa;
7. Foto copy Bukti Kepemilikan Hak atas Tanah (apabila lahan milik sendiri); dan
8. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.
10. TDU Jasa Konsultan Pariwisata 1. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP;
2. Surat Kuasa bermaterai cukup dengan melampirkan fotokopi KTP
Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain), dan dengan di stempel/cap perusahaan;
3. Foto copy KTP dan foto copy NPWP Pemohon;
4. Foto copy akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran sebagai maksud dan tujuannya beserta perubahannya (apabila ada)
5. Foto copy Dokumen Lingkungan;
6. Foto copy IMB atau Perjanjian/Kontrak Sewa;
7. Foto copy Bukti Kepemilikan Hak atas Tanah (apabila lahan milik sendiri); dan
8. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.
11. TDU Jasa Informasi Pariwisata 1. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP;
2. Surat Kuasa bermaterai cukup dengan melampirkan fotokopi KTP Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain), dan dengan di stempel/cap perusahaan;
3. Foto copy KTP dan foto copy NPWP Pemohon;
4. Foto copy akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran sebagai maksud dan tujuannya beserta perubahannya (apabila ada);
5. Foto copy Dokumen Lingkungan;
6. Foto copy IMB atau Perjanjian/Kontrak Sewa;
7. Foto copy Bukti Kepemilikan Hak atas Tanah (apabila lahan milik sendiri);
8. Surat Keterangan Tertulis Pengusaha tentang fasilitas yang tersedia; dan
9. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.
12. TDU Wisata Tirta 1. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP;
2. Surat Kuasa bermaterai cukup dengan melampirkan fotokopi KTP
Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain), dan dengan di stempel/cap perusahaan;
3. Foto copy KTP dan foto copy NPWP Pemohon;
4. Fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran sebagai maksud dan tujuannya beserta perubahannya (apabila ada);
5. Foto copy Bukti Hak Pengelolaan dari Pemilik Usaha Wisata Tirta (bagi lahan bukan hak milik);
1. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. Foto copy Izin Lokasi/Surat Keterangan Lokasi (bagi yang wajib);
3. Foto copy Dokumen Lingkungan;
4. Foto copy Izin Lingkungan;
5. Foto copy IMB atau Surat Perjanjian/Kontrak Sewa;
6. Foto copy Bukti Hak Kepemilikan atas Tanah (apabila lahan milik sendiri); dan
7. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.
13. Tanda Daftar Usaha SPA 1. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP;
2. Surat Kuasa bermaterai cukup dengan melampirkan fotokopi KTP Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain), dan dengan di stempel/cap perusahaan;
3. Foto copy KTP dan foto copy NPWP Pemohon;
4. Foto copy NPWP dan fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha penyelenggaraan SPA sebagai maksud dan tujuannya beserta perubahannya apabila ada;
5. Foto copy NPWP Pemegang Saham;
6. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal;
1. Foto copy Izin Lokasi/Surat Keterangan Lokasi;
2. Foto copy Bukti Hak Kepemilikan atas Tanah (apabila lahan milik
sendiri);
3. Foto copy Dokumen Lingkungan;
4. Foto copy IMB atau Surat Perjanjian/Kontrak Sewa;
5. Surat Keterangan tertulis pengusaha tentang fasilitas yang tersedia; dan
6. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan tanda daftar usaha dan menyampaikan permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
Formulir Pendaftaran Dokumen persyaratan permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
4 Menerima dan memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Tanda Daftar Usaha Pariwisataa. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
6 Input Data Permohonan Tanda Daftar Usaha dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan adminsitrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan
Dokumen persyaratan permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
1 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Tanda Daftar Usaha Pariwisata
9 Melakukan Penilaian Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
Dokumen persyaratan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Tanda Daftar Usaha Pariwisata
1 hari Keputusan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
10 Melakukan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
a. Dokumen persyaratan Tanda Daftar Usaha Pariwisatab. Rekomendasi Teknis Tanda Daftar Usaha Pariwisatac. Keputusan Penerbitan/penolakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
45 menit Draft Keputusan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
Mutu Baku SOP Tanda Daftar Usaha Pariwisata
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Lengkap
Tidak
11 Menandatangani Tanda Daftar Usaha Pariwisata
Draft Keputusan Tanda Daftar Usaha Pariwisata 1 hari Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang telah ditandatangani
12 Penomoran dan Register Tanda Daftar Usaha Pariwisata
Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang telah ditandatangani
20 menit Register Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
14 Menerima Tanda Daftar Usaha Pariwisata Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen Arah Proses Koordinasi
1 hari Tanda Daftar Usaha Pariwisata
Keputusan
Hubungan antar simbol yang berbeda halaman
1. SOP IZIN LINGKUNGAN
NomorSOP TanggalPembuatan TanggalRevisi TanggalEfektif DisahkanOleh Nama SOP IzinLingkungan
DasarHukum : KualifikasiPelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah Nomor27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
1. Memahamiteknis pelayananIzinLingkungan;
2. Menguasaioperasionalkomputer; dan
3. Memahamiperaturanperundang-undangan yang berkaitandenganperizinan di bidanglingkunganhidup.
Keterkaitan PeralatanPelaksana: SOP Persetujuan AMDAL atau UKL-UPL; 1. Formulirisian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda Aktivitas.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Pengumuman/publikasipermohonanIzinLingkunganwajibdilakukanolehinstansi yang menerbitkanizin.
1. FormulirPendaftaran
2. DokumenpersyaratanpermohonanIzinLingkungan, meliputi:
a. Permohonandiajukan secara tertuliskepadaKepala DPMPTSP;
b. Surat Kuasa bermaterai cukup dengan melampirkan fotokopi KTP Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain);
c. Fotokopi KTP danfotokopi NPWP Pemohon; dan
d. Salinan/Fotokopi DokumenLingkungan (AMDAL atau UKL-UPL) yang telahdisahkandandilegalisirolehinstansi yang berwenang.
3. Keputusan Izin dan Keputusan Penolakan Izin (yang telah ditandatangani);
4. Register IzindanArsip; dan
5. TandaTerima.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan Izin dan menyampaikan permohonan Izin Lingkungan
a. Formulir Pendaftaranb. dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL;c. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan;d. profil Usaha dan/atau Kegiatan.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Lingkungan
4 Menerima dan memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Lingkungana. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Lingkungan
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Lingkungan dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Lingkungan
6 Input Data Permohonan Izin Lingkungan dan verifikasi administrasi
60 menit Berita Acara Pemeriksaan adminsitrasi
7 Melaksanakan Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan
5 hari Berita Acara Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan
8 Melaksanakan Rapat Pembahasan Teknis Izin Lingkungan
Dokumen persyaratan permohonan Izin Lingkungan, Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
1 hari Berita Acara Rapat Pembahasan Teknis Izin Lingkungan
10 Melakukan Penilaian Permohonan Izin Lingkungan
1 hari Disposisi Penerbitan Izin Lingkungan
11 Melakukan Penerbitan Izin Lingkungan 45 menit Draft Keputusan Izin Lingkungan
12 Menandatangani Izin Lingkungan Draft Keputusan Izin Lingkungan 1 hari Izin Lingkungan yang telah ditandatangani
Mutu Baku SOP Izin Lingkungan
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis/Komisi
Penilai Amdal
Pelaksana
Aktifitas
Dokumen persyaratan Izin Lingkungan danBerita Acara Rapat Pembahasan Teknis Izin Lingkungan
Dokumen persyaratan permohonan Izin Lingkungan dan Berita Acara Pemeriksaan
Kelengkapan Dokumen Persyaratan
Lengkap
Tidak
13 Penomoran dan Register Perizinan Izin Lingkungan yang telah ditandatangani 20 menit Register Izin dan Arsip
14 Memfasilitasi penyerahan Perizinan
15 Menerima Izin Lingkungan
16 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen
Keputusan
Hubungan antar simbol yang berbeda halaman
Arah Proses Koordinasi
Tanda Terima 1 hari Izin Lingkungan
2. SOP IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3 SKALA KABUPATEN
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh Nama SOP Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
1. Memahami teknis pelayanan Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten;
2. Menguasai operasional komputer; dan
3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan denganperizinan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Keterkaitan Peralatan Pelaksana: - SOP Izin Lingkungan;
- SOP Izin Lokasi; dan
- SOP Izin Prinsip Penanaman Modal.
1. Formulir isian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda Aktivitas.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan: Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan Izin Pengumpulan Limbah B3 pada Skala Kabupaten tidak berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip pelayanan prima.
1. Formulir Pendaftaran
2. Dokumen persyaratan permohonan Izin Pengumpulan Limbah B3, meliputi;
a. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP;
b. Surat Kuasa bermaterai cukup dengan melampirkan Fotokopi KTP Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain);
c. Fotokopi KTP dan fotokopi NPWP Penanggungjawab/Direktur Utama Perusahaan;
d. Fotokopi akta pendirian beserta perubahannya (apabila terjadi perubahan);
e. Fotokopi Izin Prinsip Penanaman Modal;
f. Fotokopi Izin Lokasi (bagi yang wajib memiliki);
g. Fotokopi Izin Lingkungan (bagi yang wajib AMDAL/UKL-UPL);
h. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
i. Surat Pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga dan atau masyarakat yang berdekatan yang diketahui Kepala Kelurahan dan Camat setempat.
j. Dokumen Teknis paling sedikit memuat penjelasan:
1) Nama, sumber, dan karakteristik limbah B3 yang akan dikumpulkan;
2) tempat penyimpanan limbah B3;
3) pengemasan limbah B3; dan
4) prosedur pengumpulan limbah B3.
k. Dokumen Izin Lama dan Laporan Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 (bagi Pemohon yang mengajukan permohonan perpanjangan izin pengumpulan limbah B3);
3. Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan;
4. Keputusan Izin atau Keputusan Penolakan izin (yang telah ditandatangani);
5. Register Izin dan Arsip; dan
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan Izin dan menyampaikan permohonan Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten
Formulir Pendaftaran Dokumen persyaratan permohonan Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten
4 Menerima dan memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupatena. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten
6 Input Data Permohonan Perizinan dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan adminsitrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan
Dokumen persyaratan permohonan Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten, BAP kelengkapan dan verifikasi administrasi
2 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat BAP dan Rekomendasi Teknis Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten
9 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten
Dokumen persyaratan Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten, Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Izin
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten
10 Melakukan Penerbitan IIzin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten atau Keputusan Penolakan Izin
a. Dokumen persyaratan Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupatenb. Rekomendasi Teknis Izinc. Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten
45 menit Draft Keputusan Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten
SOP Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Mutu Baku
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
11 Menandatangani Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten atau keputusan penolakan
Draft Keputusan Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Perizinan atau Surat Keputusan Penolakan
14 Menerima Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten atau Surat Keputusan Penolakan Izin
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen Arah Proses Koordinasi
Tanda Terima 1 hari Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
Keputusan
Hubungan antar simbol yang berbeda halaman
3. SOPIzin Penyimpanan Sementara Limbah B3
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh Nama SOP Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
1. Memahami teknis pelayanan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;
2. Menguasai operasional komputer; dan
3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan denganperizinan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Keterkaitan Peralatan Pelaksana: 1. SOP Izin Lingkungan. 1. Formulir isian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda Aktivitas.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3,tidak akan berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip pelayanan prima.
1. Formulir Pendaftaran
2. Dokumen persyaratan permohonan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3, meliputi:
a. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP
b. Surat Kuasa bermaterai cukup dengan melampirkan fotokopi KTP Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain);
c. Fotokopi KTP dan fotokopi NPWP Penanggungjawab/Direktur Utama Perusahaan;
d. Fotokopi Akta Pendirian Usaha dan/atau kegiatan beserta perubahannya (apabila terjadi perubahan);
e. Fotokopi Izin Prinsip Penanaman Modal (bagi yang wajib memiliki);
f. Fotokopi Izin Lokasi(bagi yang wajib memiliki);
g. Fotokopi Izin Lingkungan (bagi yang wajib AMDAL/UKL-UPL);
h. Fotokopi IMB;
i. Nama, sumber, dan karakteristik Limbah B3 yang akan dikumpulkan; dan
j. Dokumen Perizinan Lama dan Laporan Pelaksanaan Penyimpanan Sementara Limbah B3 (bagi Pemohon yang mengajukan Perpanjangan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3).
3. Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan;
4. Keputusan Izin atau Keputusan Penolakan Izin (yang telah ditandatangani);
5. Register Izin dan Arsip; dan
6. Tanda Terima.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan Izin dan menyampaikan permohonan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
Formulir Pendaftaran 15 menit Dokumen persyaratan permohonan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
4 Menerima dan memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 a. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
6 Input Data Permohonan Perizinan dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan adminsitrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan
Dokumen persyaratan permohonan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
2 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
9 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
Dokumen persyaratan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3, Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
10 Melakukan Penerbitan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 atau Keputusan Penolakan
a. Dokumen persyaratan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 b. Rekomendasi Teknis Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3c. Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
45 menit Draft Keputusan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 atau Keputusan Penolakan Izin
11 Menandatangani Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 atau keputusan penolakan
Draft Keputusan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
SOP Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Mutu Baku
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Perizinan atau Surat Keputusan Penolakan
14 Menerima Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 atau Surat Keputusan Penolakan Izin
Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen Arah Proses Koordinasi
1 hari Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
Keputusan
Hubungan antar simbol yang berbeda halaman
4. SOP IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR
NomorSOP TanggalPembuatan TanggalRevisi TanggalEfektif DisahkanOleh Nama SOP IzinPembuangan Air LimbahKe Air AtauSumber Air
DasarHukum: KualifikasiPelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran Air;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
5. Peraturan Menteri Lingkungan HidupNomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
1. Memahamiteknis pelayananIzinPenyimpananSementaraLimbah B3 di Industriatau Usaha SuatuKegiatan;
2. Menguasaioperasionalkomputer; dan
3. Memahamiperaturanperundang-undangan yang berkaitandenganperizinan di bidanglingkunganhidup.
Keterkaitan PeralatanPelaksana: 1. SOP IzinLingkungan. 1. Formulirisian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda aktivitas.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan: Jikaprosedurinitidakdilaksanakan, maka proses pelayananIzinPembuangan Air LimbahKe Air AtauSumber Airtidakberjalandenganbaiksesuaidenganprinsippelayanan prima.
1. FormulirPendaftaran
2. DokumenpersyaratanpermohonanIzinPembuangan Air LimbahKe Air AtauSumber Air, meliputi:
a. Permohonandiajukan secara tertuliskepadaKepala DPMPTSP;
b. Surat Kuasa bermaterai cukup dengan melampirkan fotokopi KTP Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain);
c. Fotokopi KTP danfotokopi NPWP Penanggungjawab/DirekturUtama Perusahaan dan NPWP Perusahaan;
d. Fotokopiaktapendirianusahadan/ataukegiatan beserta perubahannya (apabila terjadi perubahan);
e. FotokopiIzinLingkungan (bagi yang wajib AMDAL/UKL-UPL);
f. Fotokopi IMB, Site Plan dandenah/situasi;
g. FotokopiIzinPembuanganLimbahCair/IPALASA terakhir (untuk yang perpanjangan);
h. Hasilanalisakualitas air limbahdarilaboratorium yang terakreditasi (3 (tiga) bulanterakhir);
i. Catatan debit harian air limbah yang dibuang (3 (tiga)bulanterakhir);
j. CatatanProduksibulanandan/ataucatatanpemakaianbahanbaku (3 (tiga) bulanterakhir);
k. NeracaMassa Pemakaian Air;
l. Gambar/layoutInstalasiPengolahan Air Limbah (IPAL)
m. Diagram alir proses IPAL;
n. Prosedurpenanganankeadaandarurat; dan
o. SuratPernyataan Kesanggupan tidak menbuang air limbah ke badan air melebihi batas yang diizinkan.
3. BeritaAcaraPemeriksaanTeknisdanLapangan;
4. Keputusan IzinatauKeputusanPenolakanIzin(yang telahditandatangani);
5. Register IzindanArsip; dan
6. TandaTerima.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan Izin dan menyampaikan permohonan Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air
Formulir Pendaftaran Dokumen persyaratan permohonan Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air
4 Menerima dan memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air a. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air
6 Input Data Permohonan Perizinan dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan adminisitrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan
Dokumen persyaratan permohonan Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air , Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
2 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air
9 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air
Dokumen persyaratan Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air , Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air
10 Melakukan Penerbitan Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air atau Keputusan Penolakan
a. Dokumen persyaratan Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air b. Rekomendasi Teknis Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air c. Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air
45 menit Draft Keputusan Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air atau Keputusan Penolakan Izin
11 Menandatangani Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air atau keputusan penolakan
Draft Keputusan Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
Mutu Baku SOP Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Perizinan atau Surat Keputusan Penolakan
14 Menerima Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air atau Surat Keputusan Penolakan Izin
Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen
Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
Keputusan
Hubungan antar simbol yang berbeda halaman
Arah Proses Koordinasi
1 hari
5. SOP IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH KE TANAH UNTUK APLIKASI PADA TANAH
NomorSOP TanggalPembuatan TanggalRevisi TanggalEfektif DisahkanOleh Nama SOP IzinPemanfaatan Air LimbahKe Tanah (UntukAplikasiPada Tanah)
DasarHukum : KualifikasiPelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran Air
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
1. Memahamiteknis pelayananIzinPemanfaatan Air LimbahKe Tanah UntukAplikasiPada Tanah;
2. Menguasaioperasionalkomputer; dan
3. Memahamiperaturanperundang-undangan yang berkaitandenganperizinan di bidanglingkunganhidup.
Keterkaitan PeralatanPelaksana: - SOP IzinLingkungan. 1. Formulirisian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda Aktivitas;
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jikaprosedurinitidakdilaksanakan, maka proses pelayananIzinPemanfaatan Air LimbahKe Tanah UntukAplikasiPada Tanahtidakberjalandenganbaiksesuaidenganprinsippelayanan prima.
1. FormulirPendaftaran
2. DokumenpersyaratanpermohonanIzinPemanfaatan Air LimbahKe Tanah UntukAplikasiPada Tanah, meliputi:
a. Permohonandiajukan secara tertuliskepadaKepalaDPMPTSP;
b. Surat Kuasa bermaterai cukup dengan melampirkan Fotocopy Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain);
c. Fotokopi KTP dan NPWP Penanggungjawab/DirekturUtama Perusahaan dan NPWP Perusahaan;
d. FotokopiAktaPendirianbeserta perubahannya (apabila terjadi perubahan);
e. FotokopiIzinLingkungan (bagi yang wajib AMDAL/UKL-UPL);
f. Fotokopi IMB, Site Plan dandenah/situasi;
g. FotokopiIzinPemanfaatan Air LimbahKe Tanah (UntukAplikasiPada Tanah)terakhir (untuk yang perpanjangan);
h. Hasilanalisakualitas air limbahdarilaboratorium yang terakreditasi (3 (tiga) bulanterakhir);
i. Catatan debit harian air limbah yang dibuang (3 (tiga) bulanterakhir);
j. Catatanproduksibulanandan/ataucatatanpemakaianbahanbaku (3 (tiga) bulanterakhir);
k. Deskripsilokasi, luaslahandanjenistanahpadalahan yang digunakanuntukpemanfaatan air limbah;
l. Gambar/lay outInstalasiPemanfaatan Air Limbahketanah;
m. Diagram alir proses Pemanfaatan Air LimbahuntukAplikasipadatanah;
n. Prosedurpenanganankeadaandarurat; dan
o. SuratPernyataan.
3. BeritaAcaraPemeriksaanTeknisdanLapangan;
4. Keputusan IzinatauKeputusanPenolakanIzin (yang telah ditandatangani);
5. Register IzindanArsip; dan
6. TandaTerima.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan Izin dan menyampaikan permohonan Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah
Formulir Pendaftaran Dokumen persyaratan permohonan Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah
4 Menerima dan memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanaha. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah
6 Input Data Permohonan Perizinan dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan adminsitrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan
Dokumen persyaratan permohonan Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah atau Sumber Air , Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
2 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah
9 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah
Dokumen persyaratan Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah, Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah
10 Melakukan Penerbitan Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah atau Keputusan Penolakan
a. Dokumen persyaratan Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanahb. Rekomendasi Teknis Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanahc. Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah
45 menit Draft Keputusan Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah atau Sumber Air atau Keputusan Penolakan Izin
11 Menandatangani Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah atau keputusan penolakan
Draft Keputusan Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
SOP Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Mutu Baku
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Perizinan atau Surat Keputusan Penolakan
14 Menerima Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah atau Surat Keputusan Penolakan Izin
Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen Arah Proses Koordinasi
1 hari Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
Keputusan
Hubungan antar simbol yang berbeda halaman
1. SOPIZIN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
NomorSOP TanggalPembuatan TanggalRevisi TanggalEfektif DisahkanOleh Nama SOP IzinTrayekAngkutanPenumpangUmum
DasarHukum: KualifikasiPelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
1. Memahamiteknis pelayananIzinTrayekAngkutanPenumpangUmum;
2. Menguasaioperasionalkomputer; dan
3. Memahamiperaturanperundang-undangan yang berkaitandenganperizinan dibidangperhubungan.
Keterkaitan: PeralatanPelaksana: SOP Izin Usaha AngkutanUmum 1. Formulirisian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda Aktivitas.
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan : Jikaprosedurinitidakdilaksanakan, maka proses pelayananIzinTrayekAngkutanPenumpangUmumtidakberjalandenganbaiksesuaidenganprinsippelayanan prima.
1. FormulirPendaftaran;
2. DokumenpersyaratanpermohonanIzinTrayekAngkutanPenumpangUmum, meliputi:
a. Fotocopy KTP pemohon;
b. FotocopySuratTandaNomorKendaraan Bermotor (STNKB);
c. FotocopyBukuUjiKendaraan Bermotor (KIR);
d. FotocopyKartuPengawasan; dan
e. Fotocopy/asli izin lama untuk perpanjangan.
3. RekomendasiTeknisIzinTrayekAngkutanPenumpangUmum(kecuali untuk perpanjangan);
4. Keputusan IzinatauKeputusanPenolakanIzin (yang telah ditandatangani);
5. Register IzindanArsip; dan
6. TandaTerima.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan dan menyampaikan permohonan Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum
Formulir Pendaftaran Dokumen persyaratan Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum
4 Menerima dan Memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Trayek Angkutan Penumpang Umuma. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum
20 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Izin Trayek
5 Registrasi/Header 15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum
6 Input Data Permohonan Perizinan dan verifikasi administrasi
60 menit Berita Acara Pemeriksaan administrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan (jika diperlukan)
Dokumen persyaratan permohonan Izin Trayek, Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
2 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
1 hari Rekomendasi Teknis Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum
9 Melakukan Perhitungan Retribusi Perizinan Tertentu dan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah "Retribusi Izin Trayek"
1 hari Surat Ketetapan Retribusi Daerah (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)
10 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izina. Jika permohonan izin dinyatakan diterima, maka dilanjutkan dengan penerbitan izin trayekb. Jika permohonan izin ditolak, maka disampaikan keputusan penolakan izin kepada pemohon
a. Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan b. Rekomendasi Teknis Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum
1 hari Keputusan Penerbitan Retribusi Izin Trayek atau Keputusan Penolakan Izin
Aktifitas
SOP IZIN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
No.
Mutu Baku
Kelengkapan Waktu OutputBidang Pelayanan Perizinan
Pemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Loket Pembayaran Bank
Dokumen persyaratan Izin Trayek dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
11 Menfasilitasi penyerahan Surat Ketetapan Retribusi Daerah
30 menit Tanda Terima Surat Ketetapan Retribusi Daerah (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)
12 Melakukan Transaksi Pembayaran Retribusi Izin Trayek
30 menit Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)/Bukti Pembayaran Retribusi Izin Trayek
13 Menyerahkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah/Bukti Pembayaran Retribusi
20 menit
14 Menerima SSRD/Bukti Pembayaran Retribusi Izin Trayek dan menginformasikan proses lanjutan penerbitan izin
15 menit
15 Melakukan Penerbitan Izin Trayek atau Keputusan Penolakan
a. Rekomendasi Teknis Izin Trayek b. Keputusan Penerbitan Izin Trayek atau Keputusan Penolakan Izinc. SSRD)/Bukti Pembayaran Retribusi
30 menit Draft Izin Trayek atau Keputusan Penolakan Izin
16 Menandatangani Izin Trayek atau keputusan penolakan
Draft Izin Trayek atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Trayek atau Keputusan Penolakan yang telah ditandatangani
17 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
10 menit
18 Menfasilitasi penyerahan Izin Trayek atau Surat Keputusan Penolakan
30 menit
19 Menerima Izin Trayek atau Surat Keputusan Penolakan Izin
10 menit Tanda Terima
20 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen
Keputusan
Hubungan antar simbol yang berbeda halaman
Tanda Terima PembayaranSurat Setoran Retribusi Daerah
(SSRD)/Bukti Pembayaran Retribusi Izin Trayek
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)
Izin Trayek atau Keputusan Penolakan yang ditandatangani Register Izin dan Arsip
Arah Proses Koordinasi
2. SOPIZINOPERASI KENDARAAN UMUM TIDAK DALAM TRAYEK
NomorSOP TanggalPembuatan TanggalRevisi TanggalEfektif DisahkanOleh Nama SOP Izin Operasi Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek
DasarHukum: KualifikasiPelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun
1. Memahamiteknis pelayananIzin Operasi Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek;
2. Menguasaioperasionalkomputer; dan
3. Memahamiperaturanperundang-undangan yang berkaitandenganperizinan dibidangperhubungan.
2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
Keterkaitan: PeralatanPelaksana: - SOP Izin Usaha AngkutanUmum 1. Formulirisian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda aktivitas;
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan : Jikaprosedurinitidakdilaksanakan, maka proses pelayananIzin Operasi Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayektidakberjalandenganbaiksesuaidenganprinsippelayanan prima.
1. FormulirPendaftaran
2. DokumenpersyaratanpermohonanIzin Operasi Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek, meliputi:
a. Fotocopy KTP pemohon;
b. FotocopySuratTandaNomorKendaraan Bermotor (STNKB);
c. FotocopyBukuUjiKendaraan (KIR);
d. FotocopyKartuPengawasan; dan
e. Fotocopy/asli Izin Operasi Kendaraan Umum yang lama (bagi yang mengajukan perpanjangan izin).
3. RekomendasiTeknisIzin Operasi Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek(bagi yang mengajukan izin baru);
4. Keputusan IzinatauKeputusanPenolakanIzin (yang telah ditandatangani);
5. Register IzindanArsip; dan
6. TandaTerima.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan dan menyampaikan permohonan Izin Operasi Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek
Formulir Pendaftaran Dokumen persyaratan Izin Operasi Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek
4 Menerima dan Memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Operasi Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayeka. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan Izin Operasi Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek
20 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Izin Trayek
5 Registrasi/Header 15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Operasi Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek
6 Input Data Permohonan Perizinan dan verifikasi administrasi
60 menit Berita Acara Pemeriksaan administrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan (jika diperlukan)
Dokumen persyaratan permohonan Izin Trayek, Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
2 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
1 hari Rekomendasi Teknis Izin Operasi Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek
9 Melakukan Perhitungan Retribusi Perizinan Tertentu dan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah "Retribusi Izin Trayek"
1 hari Surat Ketetapan Retribusi Daerah (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)
10 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izina. Jika permohonan izin dinyatakan diterima, maka dilanjutkan dengan penerbitan izin trayekb. Jika permohonan izin ditolak, maka disampaikan keputusan penolakan izin kepada pemohon
a. Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan b. Rekomendasi Teknis Izin Operasi Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek
1 hari Keputusan Penerbitan Retribusi Izin Trayek atau Keputusan Penolakan Izin
Aktifitas
SOP Izin Operasi Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek
No.
Mutu Baku
Kelengkapan Waktu OutputBidang Pelayanan Perizinan
Pemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Loket Pembayaran Bank
Dokumen persyaratan Izin Trayek dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
11 Menfasilitasi penyerahan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)
30 menit Tanda Terima Surat Ketetapan Retribusi Daerah (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)
12 Melakukan Transaksi Pembayaran Retribusi Izin Trayek
30 menit Surat Setoran Retribusi Daerah (Surat Setoran Retribusi Daerah)/Bukti Pembayaran Retribusi Izin Trayek
13 Menyerahkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah/Bukti Pembayaran Retribusi
20 menit
14 Menerima Surat Setoran Retribusi Daerah/Bukti Pembayaran Retribusi Izin Trayek dan menginformasikan proses lanjutan penerbitan izin
15 menit
15 Melakukan Penerbitan Izin Trayek atau Keputusan Penolakan
a. Rekomendasi Teknis Izin Trayek b. Keputusan Penerbitan Izin Trayek atau Keputusan Penolakan Izinc. Surat Setoran Retribusi Daerah)/Bukti Pembayaran Retribusi
30 menit Draft Izin Trayek atau Keputusan Penolakan Izin
16 Menandatangani Izin Trayek atau keputusan penolakan
Draft Izin Trayek atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Trayek atau Keputusan Penolakan yang telah ditandatangani
17 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
10 menit
18 Menfasilitasi penyerahan Izin Trayek atau Surat Keputusan Penolakan
30 menit
19 Menerima Izin Trayek atau Surat Keputusan Penolakan Izin
10 menit Tanda Terima
20 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen
Keputusan
Hubungan antar simbol yang berbeda halaman
Tanda Terima PembayaranSurat Setoran Retribusi Daerah (Surat
Setoran Retribusi Daerah)/Bukti Pembayaran Retribusi Izin Trayek
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)
Izin Trayek atau Keputusan Penolakan yang ditandatangani Register Izin dan Arsip
Arah Proses Koordinasi
3. SOP IZIN USAHA ANGKUTAN
NomorSOP TanggalPembuatan TanggalRevisi TanggalEfektif DisahkanOleh Nama SOP Izin Usaha Angkutan
DasarHukum : KualifikasiPelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
1. Memahamiteknis pelayanan Izin Usaha Angkutan;
2. Menguasaioperasionalkomputer; dan
3. Memahamiperaturanperundang-undangan yang berkaitandenganperizinan di bidang perhubungan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
Keterkaitan PeralatanPelaksana: − SOP IzinPrinsipPenanaman Modal. 1. Formulirisian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda aktivitas.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Izin Usaha Angkutan merupakan Izin untuk melakukan kegiatan usaha di bidang angkutan umum kecuali angkutan barang khusus dan alat berat, yang berlaku selama perusahaan angkutan tersebut melakukan kegiatan usahanya dan wajib melakukan daftar ulang setiap tahun.
1. FormulirPendaftaran;
2. DokumenpersyaratanpermohonanIzinUsaha Angkutan, meliputi :
a. Fotocopy KTP;
b. FotocopyNPWP;
c. Fotocopy Izin Prinsip Penanaman Modal;
d. FotocopySuratTandaNomorKendaraan Bermotor (STNKB);
e. FotocopyBukuUjiKendaraan Bermotor (KIR); dan
f. FotocopyKartuPengawasan.
3. Keputusan Izin atau Keputusan Penolakan Izin (yang telah ditandatangani);
4. Register IzindanArsip; dan
5. TandaTerima.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan Izin Usaha Angkutan dan menyampaikan permohonan Izin Usaha Angkutan
Formulir Pendaftaran Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Angkutan
4 Menerima dan memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Usaha Angkutana. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Angkutan
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Angkutan dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Usaha Angkutan
6 Input Data Permohonan Izin Usaha Angkutan dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Angkutan dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan adminsitrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan
Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Angkutan, Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
1 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Izin Usaha Angkutan
9 Melakukan Penilaian Permohonan Izin Usaha Angkutan
Dokumen persyaratan Izin Usaha Angkutan, Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Angkutan
1 hari Keputusan Penerbitan Izin Usaha Angkutan
10 Melakukan Penerbitan Izin Usaha Angkutan a. Dokumen persyaratan Izin Usaha Angkutanb. Rekomendasi Teknis Izin Usaha Angkutanc. Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Usaha Angkutan
45 menit Draft Keputusan Izin Usaha Angkutan
11 Menandatangani Izin Usaha Angkutan Draft Keputusan Izin Usaha Angkutan 1 hari Izin Usaha Angkutan yang telah ditandatangani
SOP Izin Usaha Angkutan
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Mutu Baku
Lengkap
Tidak
12 Penomoran dan Register Izin Usaha Angkutan Izin Usaha Angkutan yang telah ditandatangani 20 menit Register Izin Usaha Angkutan dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Izin Usaha Angkutan
14 Menerima Izin Usaha Angkutan Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen Arah Proses Koordinasi
1 hari Izin Usaha Angkutan
Keputusan
Hubungan antar simbol yang berbeda halaman
4. SOP IZIN INSIDENTIL
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh Nama SOP Izin Insidentil
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
1. Memahami teknis pelayananIzin Insidentil;
2. Menguasai operasional komputer; dan
3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan denganperizinan di bidang perhubungan.
Keterkaitan Peralatan Pelaksana: 1. SOP Izin Angkutan Umum Dalam Trayek; dan
2. SOP Izin Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek.
1. Formulir Isian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda Aktivitas.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Izin Insidentil merupakan Izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan umum yang telah memiliki Izin Trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor yang menyimpang dari trayek yang dimiliki.
1. Formulir Pendaftaran;
2. Dokumen persyaratan permohonan Izin Insidentil, meliputi :
a. Fotocopy KTP;
b. Fotocopy NPWP;
c. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB);
d. Fotocopy Buku Uji Kendaraan Bermotor (KIR); dan
e. Fotocopy Kartu Pengawasan.
3. Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan;
4. Keputusan Izin atau Keputusan Penolakan Izin (yang telah ditandatangani);
5. Register Izin dan Arsip; dan
6. Tanda Terima.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan Izin Insidentil dan menyampaikan permohonan Izin Insidentil
Formulir Pendaftaran Dokumen persyaratan permohonan Izin Insidentil
4 Menerima dan memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Insidentila. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Insidentil 30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Insidentil dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Insidentil
6 Input Data Permohonan Izin Insidentil dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan Izin Insidentil dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan adminsitrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan
Dokumen persyaratan permohonan Izin Insidentil, Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
1 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Izin Insidentil
9 Melakukan Penilaian Permohonan Izin Insidentil
Dokumen persyaratan Izin Insidentil, Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Izin Insidentil
1 hari Keputusan Penerbitan Izin Insidentil
10 Melakukan Penerbitan Izin Insidentil a. Dokumen persyaratan Izin Insidentilb. Rekomendasi Teknis Izin Insidentilc. Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Insidentil
45 menit Draft Keputusan Izin Insidentil
11 Menandatangani Izin Insidentil Draft Keputusan Izin Insidentil 1 hari Izin Insidentil yang telah ditandatangani
SOP Izin Insidentil
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Mutu Baku
Lengkap
Tidak
12 Penomoran dan Register Izin Insidentil Izin Insidentil yang telah ditandatangani 20 menit Register Izin Insidentil dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Izin Insidentil
14 Menerima Izin Insidentil Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen Arah Proses Koordinasi
1 hari Izin Insidentil
Keputusan
Hubungan antar simbol yang berbeda halaman
5. SOP IZIN MUATAN BARANG
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh Nama SOP Izin Muatan Barang
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
1. Memahami teknis pelayananIzin Muatan Barang;
2. Menguasai operasional komputer; dan
3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan denganperizinan di bidang perhubungan.
Keterkaitan Peralatan Pelaksana: 1. SOP Izin Angkutan Umum Dalam Trayek; dan
2. SOP Izin Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek.
1. Formulir Isian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda aktivitas.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Izin Muatan Barangmerupakan Izin untuk memuat barang dari tempat asal ke tempat tujuan dengan menerangkan jenis dan jumlah muatan dengan jangka waktu selama 6 (enam) bulan.
1. Formulir Pendaftaran;
2. Dokumen persyaratan permohonan Izin Muatan Barang, meliputi:
a. Fotocopy KTP;
b. Fotocopy NPWP;
c. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB);
d. Fotocopy Buku Uji Kendaraan Bermotor (KIR); dan
e. Fotocopy Kartu Pengawasan.
3. Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan;
4. Keputusan Izin atau Keputusan Penolakan Izin (yang telah ditandatangani);
5. Register Izin dan Arsip; dan
6. Tanda Terima.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan Izin Muatan Barang dan menyampaikan permohonan Izin Muatan Barang
Formulir Pendaftaran Dokumen persyaratan permohonan Izin Muatan Barang
4 Menerima dan memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Muatan Baranga. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Muatan Barang
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Muatan Barang dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Muatan Barang
6 Input Data Permohonan Izin Muatan Barang dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan Izin Muatan Barang dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan adminsitrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan
Dokumen persyaratan permohonan Izin Muatan Barang, Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
1 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Izin Muatan Barang
9 Melakukan Penilaian Permohonan Izin Muatan Barang
Dokumen persyaratan Izin Muatan Barang, Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Izin Muatan Barang
1 hari Keputusan Penerbitan Izin Muatan Barang
10 Melakukan Penerbitan Izin Muatan Barang a. Dokumen persyaratan Izin Muatan Barangb. Rekomendasi Teknis Izin Muatan Barangc. Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Muatan Barang
45 menit Draft Keputusan Izin Muatan Barang
11 Menandatangani Izin Muatan Barang Draft Keputusan Izin Muatan Barang 1 hari Izin Muatan Barang yang telah ditandatangani
SOP Izin Muatan Barang
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Mutu Baku
Lengkap
Tidak
12 Penomoran dan Register Izin Muatan Barang Izin Muatan Barang yang telah ditandatangani 20 menit Register Izin Muatan Barang dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Izin Muatan Barang
14 Menerima Izin Muatan Barang Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen Arah Proses Koordinasi
1 hari Izin Muatan Barang
Keputusan
Hubungan antar simbol yang berbeda halaman
1. SOPIZIN USAHATEMPAT KHUSUS PARKIR
NomorSOP TanggalPembuatan TanggalRevisi TanggalEfektif DisahkanOleh Nama SOP Izin Usaha Tempat Khusus Parkir
DasarHukum : KualifikasiPelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
1. Memahamiteknis pelayananIzin Usaha Tempat Khusus Parkir;
2. Menguasaioperasionalkomputer; dan
3. Memahamiperaturanperundang-undangan yang berkaitandengan perizinan di bidang perhubungan.
Keterkaitan PeralatanPelaksana : 1. SOP Izin Mendirikan Bangunan; dan
2. SOP Sertifikat Laik Fungsi.
1. FormulirIsian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda Aktivitas.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Izin Tempat Khusus Parkir merupakan izin yang diberikan atas tempat khusus parkir yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
1. FormulirPendaftaran
2. DokumenpersyaratanpermohonanIzin Usaha Tempat Khusus Parkir,meliputi:
a. Permohonandiajukan secara tertuliskepadaKepala DPMPTSP;
b. Surat Kuasa bermaterai cukup dengan melampirkan Fotokopi KTP Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain);
c. FotocopyAktaPendirianbadanhukum beserta perubahannya (apabila terjadi perubahan), kecualiinstansiPemerintahatauPemerintah Daerah;
d. Fotocopy KTP dan NPWP Pemilik/Pengurus Badan Usaha;
e. Salinan DokumenLingkunganHidup;
f. FotocopyIzinMendirikanBangunan (IMB);
g. FotocopyBuktiKepemilikanHak Atas Tanahatasnamabadanhukumpemilik bangunan;
3. BeritaAcaraPemeriksaanTeknisdanLapangan;
4. RekomendasiTeknisIzin Usaha Tempat Khusus Parkir;
5. Keputusan IzinatauKeputusanPenolakanIzin (yang telah ditandatangani);
6. Register IzindanArsip; dan
7. TandaTerima.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan Izin dan menyampaikan permohonan Izin Usaha Tempat Khusus Parkir
Formulir Pendaftaran 15 menit Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Tempat Khusus Parkir
4 Menerima dan memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Usaha Tempat Khusus Parkir a. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Tempat Khusus Parkir
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Tempat Khusus Parkir dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Usaha Tempat Khusus Parkir
6 Input Data Permohonan Izin dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Tempat Khusus Parkir dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan adminsitrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan
Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Tempat Khusus Parkir , Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
7 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 1 hari Rekomendasi Teknis Izin Usaha Tempat Khusus Parkir
9 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izin
Dokumen persyaratan Izin Usaha Tempat Khusus Parkir , Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Usaha Tempat Khusus Parkir
10 Melakukan Penerbitan Izin Usaha Tempat Khusus Parkir atau Keputusan Penolakan
a. Dokumen persyaratan Izin Usaha Tempat Khusus Parkir b. Rekomendasi Teknis Izin Usaha Tempat Khusus Parkir c. Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Usaha Tempat Khusus Parkir
45 menit Draft Keputusan Izin Usaha Tempat Khusus Parkir atau Keputusan Penolakan Izin
11 Menandatangani Izin Usaha Tempat Khusus Parkir atau keputusan penolakan
Draft Keputusan Izin Usaha Tempat Khusus Parkir atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Usaha Tempat Khusus Parkir atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
Mutu Baku SOP Izin Usaha Tempat Khusus Parkir
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Usaha Tempat Khusus Parkir atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Izin Usaha Tempat Khusus Parkir atau Surat Keputusan Penolakan Izin
14 Menerima Izin Usaha Tempat Khusus Parkir atau Surat Keputusan Penolakan Izin
Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen Arah Proses Koordinasi
1 hari Izin Usaha Tempat Khusus Parkir atau Keputusan Penolakan Izin
Keputusan
Hubungan antar simbol yang berbeda halaman
1. SOPIZIN USAHABENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR
NomorSOP TanggalPembuatan TanggalRevisi TanggalEfektif DisahkanOleh Nama SOP Izin Usaha BengkelUmumKendaraanBermotor
DasarHukum : KualifikasiPelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 551/MPP/Kep/10/1999 tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
1. Memahamiteknis pelayananIzin Usaha BengkelUmumKendaraanBermotor;
2. Menguasaioperasionalkomputer; dan
3. Memahamiperaturanperundang-undangan yang berkaitandengan perizinan di bidang perhubungan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
Keterkaitan PeralatanPelaksana : 1. SOP Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. SOP Izin Mendirikan Bangunan; dan
3. SOP Sertifikat Laik Fungsi.
1. FormulirIsian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda Aktivitas.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : - 1. FormulirPendaftaran
2. DokumenpersyaratanpermohonanIzin Usaha BengkelUmumKendaraanBermotor,meliputi:
a. Permohonandiajukan secara tertuliskepadaKepala DPMPTSP;
b. Surat Kuasa bermaterai cukup dengan melampirkan Fotokopi KTP Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain);
c. FotocopyAktaPendiriandan perubahannya (apabila terjadi perubahan), kecualiinstansiPemerintahatauPemerintah Daerah;
d. Fotocopy KTP dan NPWP Pemilik/Pengurus Badan Usaha;
e. Salinan DokumenLingkunganHidup;
f. FotocopyIzinMendirikanBangunan (IMB);
g. FotocopyBuktiKepemilikanHak Atas Tanah atasnamabadanhukumpemilik bangunan;
3. BeritaAcaraPemeriksaanTeknisdanLapangan;
4. RekomendasiTeknisIzin Usaha BengkelUmumKendaraanBermotor;
5. Keputusan IzinatauKeputusanPenolakanIzin (yang telah
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan Izin dan menyampaikan permohonan Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor
Formulir Pendaftaran 15 menit Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor
4 Menerima dan memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotora. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor
6 Input Data Permohonan Izin dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan adminsitrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan
Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor, Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
7 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 1 hari Rekomendasi Teknis Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor
9 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izin
Dokumen persyaratan Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor, Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor
10 Melakukan Penerbitan Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor atau Keputusan Penolakan
a. Dokumen persyaratan Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor b. Rekomendasi Teknis Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor c. Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor
45 menit Draft Keputusan Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor atau Keputusan Penolakan Izin
11 Menandatangani Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor atau keputusan penolakan
Draft Keputusan Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
Mutu Baku SOP Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor atau Surat Keputusan Penolakan Izin
14 Menerima Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor atau Surat Keputusan Penolakan Izin
Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen Arah Proses Koordinasi
1 hari Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor atau Keputusan Penolakan Izin
Keputusan
Hubungan antar simbol yang berbeda halaman
1. SOP IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MENGEMUDI
NomorSOP TanggalPembuatan TanggalRevisi TanggalEfektif DisahkanOleh Nama SOP Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi
DasarHukum : KualifikasiPelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
1. Memahamiteknis pelayananIzin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi;
2. Menguasaioperasionalkomputer; dan
3. Memahamiperaturanperundang-undangan yang berkaitandenganperizinan di bidang perhubungan.
Keterkaitan PeralatanPelaksana: 1. SOP Izin Angkutan Umum Dalam Trayek;
dan
2. SOP Izin Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek.
1. FormulirIsian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda Aktivitas.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 1. FormulirPendaftaran;
Mengemudimerupakan Izin untuk memuat barang dari tempat asal ke tempat tujuan dengan menerangkan jenis dan jumlah muatan dengan jangka waktu selama 6 (enam) bulan.
2. DokumenpersyaratanpermohonanIzinPenyelenggaraanPendidikandanPelatihanMengemudi, meliputi:
a. Fotocopy KTP;
b. FotocopyNPWP;
c. FotocopySuratTandaNomorKendaraan Bermotor (STNKB);
d. FotocopyBukuUjiKendaraan Bermotor (KIR); dan
e. FotocopyKartuPengawasan.
3. BeritaAcaraPemeriksaanTeknisdanLapangan;
4. RekomendasiTeknisIzinPenyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi;
5. Keputusan IzinatauKeputusanPenolakanIzin (yang telah ditandatangani);
6. Register IzindanArsip; dan
7. TandaTerima.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan Izin Muatan Barang dan menyampaikan permohonan Izin Muatan Barang
Formulir Pendaftaran Dokumen persyaratan permohonan Izin Muatan Barang
4 Menerima dan memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Muatan Baranga. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Muatan Barang
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Muatan Barang dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Muatan Barang
6 Input Data Permohonan Izin Muatan Barang dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan Izin Muatan Barang dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan adminsitrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan
Dokumen persyaratan permohonan Izin Muatan Barang, Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
1 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Izin Muatan Barang
9 Melakukan Penilaian Permohonan Izin Muatan Barang
Dokumen persyaratan Izin Muatan Barang, Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Izin Muatan Barang
1 hari Keputusan Penerbitan Izin Muatan Barang
10 Melakukan Penerbitan Izin Muatan Barang a. Dokumen persyaratan Izin Muatan Barangb. Rekomendasi Teknis Izin Muatan Barangc. Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Muatan Barang
45 menit Draft Keputusan Izin Muatan Barang
11 Menandatangani Izin Muatan Barang Draft Keputusan Izin Muatan Barang 1 hari Izin Muatan Barang yang telah ditandatangani
Mutu Baku SOP Izin Muatan Barang
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Lengkap
Tidak
12 Penomoran dan Register Izin Muatan Barang Izin Muatan Barang yang telah ditandatangani 20 menit Register Izin Muatan Barang dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Izin Muatan Barang
14 Menerima Izin Muatan Barang Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen Arah Proses Koordinasi
1 hari Izin Muatan Barang
Keputusan
Hubungan antar simbol yang berbeda halaman
1. SOP IZIN PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh Nama SOP Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Ruang;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angktan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2015 tentangPemanfaatan Tanah Daerah Milik Jalan di Kabupaten Karawang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
1. Memahami teknis pelayanan Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan;
2. Menguasai operasional komputer;
3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan denganperizinan dibidang pekerjaan umum.
Keterkaitan Peralatan Pelaksana : 1. SOPIzin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. SOP Izin Lingkungan;
1. Formulir Isian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda Aktivitas;
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan tidak berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip pelayanan prima.
1. Formulir Pendaftaran
2. Dokumen-dokumen persyaratan permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan;
a. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP;
b. Surat Kuasa bermaterai cukup dengan melampirkan Fotokopi KTP Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain);
c. Fotokopi KTP dan NPWP pemohon;
d. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terjadi perubahan) bagi yang berbentuk badan usaha;
e. Fotokopi Pengesahan Dokumen Lingkungandan atau Izin Lingkungan (bagi yang wajib);
f. Surat Pernyataan Bertanggungjawab memelihara dan menjaga bangunan dan jaringan utilitas/iklan/media informasi/bangun-bangunan/bangunan gedung untuk keselamatan dan umum dan menganggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana atau prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian-bagian jalan yang dimohon.
g. Rencana teknis dan lokasi yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, serta jadwal waktu pelaksanaan;
h. Fotokopi Tanda Bukti Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan berupa jaminan bank serta polis asuransi ke
rugian pihak ketiga; dan
i. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah.
3. Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan ;
4. Keputusan Izin atau Keputusan Penolakan Izin (yang telah ditandatangani);
5. Register Izin dan Arsip; dan
6. Tanda Terima.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan Izin dan menyampaikan permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan
Formulir Pendaftaran 15 menit Dokumen persyaratan permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan
4 Menerima dan memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalana. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan
6 Input Data Permohonan Perizinan dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan adminsitrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan
Dokumen persyaratan permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan, Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
2 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan
9 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan
Dokumen persyaratan Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan, Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan
10 Melakukan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan atau Keputusan Penolakan
a. Dokumen persyaratan Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalanb. Rekomendasi Teknis Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalanc. Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan
45 menit Draft Keputusan Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan atau Keputusan Penolakan Izin
11 Menandatangani Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan atau keputusan penolakan
Draft Keputusan Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
SOP Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Mutu Baku
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Perizinan atau Surat Keputusan Penolakan
14 Menerima Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan atau Surat Keputusan Penolakan Izin
Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen
1 hari Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
2. SOP IZIN PEMANFAATAN RUANG MANFAAT JALAN
NomorSOP TanggalPembuatan TanggalRevisi TanggalEfektif DisahkanOleh Nama SOP IzinPemanfaatanRuangManfaatJalan
DasarHukum : KualifikasiPelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Ruang;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angktan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
1. Memahamiteknis pelayananIzinPemanfaatanRuangManfaatJalan;
2. Menguasaioperasionalkomputer;
3. Memahamiperaturanperundang-undangan yang berkaitandenganperizinan di bidangpekerjaanumum.
Keterkaitan PeralatanPelaksana : 1. SOPIzinLingkungan.
2. SOP Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
1. Formulirisian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer;
4. Agenda aktivitas;
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jikaprosedurinitidakdilaksanakan, maka proses pelayananIzinPemanfaatanRuangManfaatJalantidakberjalandenganbaiksesuaidenganprinsippelayanan prima.
1. FormulirPendaftaran
2. DokumenpersyaratanpermohonanIzinPemanfaatanRuangManfaatJalan, meliputi;
a. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP;
b. Surat Kuasa bermaterai cukup dengan melampirkan Fotokopi KTP Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain);
c. Fotokopi KTP dan NPWP pemohon;
d. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terjadi perubahan) bagi yang berbentuk badan usaha;
e. Fotokopi Pengesahan Dokumen SPPL atau Izin Lingkungan (bagi yang wajib AMDAL/UKL-UPL);
f. SuratPernyataanBertanggungjawab memelihara dan menjaga bangunan dan jaringan utilitas/iklan/media informasi/bangun-bangunan/bangunan gedung untuk keselamatan dan umum dan menganggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana atau prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian-bagian jalan yang dimohon;
g. RencanaTeknis danlokasiyang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, serta jadwalwaktupelaksanaan.
h. Fotokopi Tanda Bukti Jaminanpelaksanaandanjaminanpemeliharaanberupajaminan bank serta polis asuransikerugianpihakketiga; dan
i. Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah.
3. BeritaAcaraPemeriksaanTeknisdanLapangan ;
4. Keputusan IzinatauKeputusanPenolakanIzin(yang telahditandatangani);
5. Register IzindanArsip; dan
6. TandaTerima.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan Izin dan menyampaikan permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan
Formulir Pendaftaran 15 menit Dokumen persyaratan permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan
4 Menerima dan memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalana. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan
6 Input Data Permohonan Perizinan dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan adminsitrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan
Dokumen persyaratan permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan, Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
2 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan
9 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan
Dokumen persyaratan Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan, Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan
10 Melakukan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan atau Keputusan Penolakan
a. Dokumen persyaratan Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalanb. Rekomendasi Teknis Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalanc. Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan
45 menit Draft Keputusan Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan atau Keputusan Penolakan Izin
11 Menandatangani Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan atau keputusan penolakan
Draft Keputusan Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
Aktifitas
Mutu Baku SOP Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Perizinan atau Surat Keputusan Penolakan
14 Menerima Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan atau Surat Keputusan Penolakan Izin
Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen
1 hari Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
3. SOP IZIN PEMANFAATAN RUANG PENGAWASAN JALAN
NomorSOP TanggalPembuatan TanggalRevisi TanggalEfektif DisahkanOleh Nama SOP IzinPemanfaatanRuangPengawasanJalan
DasarHukum : KualifikasiPelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Ruang;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angktan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
1. Memahamiteknis pelayananIzinPemanfaatanRuangPengawasanJalan;
2. Menguasaioperasionalkomputer;
3. Memahamiperaturanperundang-undangan yang berkaitandenganperizinan dibidangpekerjaanumum.
Keterkaitan PeralatanPelaksana : 1. SOPIzinLingkungan;
2. SOP Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
1. FormulirIsian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda Aktivitas.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jikaprosedurinitidakdilaksanakan, maka proses pelayananizinPemanfaatanRuangPengawasanJalantidakberjalandenganbaiksesuaidenganprinsippelayanan prima.
1. FormulirPendaftaran
2. DokumenpersyaratanpermohonanIzinPemanfaatanRuangPengawasanJalan, meliputi :
a. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP;
b. Surat Kuasa bermaterai cukup dengan melampirkan Fotokopi KPT Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain);
c. Fotokopi KTP dan NPWP Pemohon;
d. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan berseta perubahannya (apabila terjadi perubahan) bagi yang berbentuk badan usaha;
e. Fotokopi Pengesahan Dokumen SPPL atau Izin Lingkungan (bagi yang wajib AMDAL/UKL-UPL);
f. SuratPernyataanBertanggungjawab memelihara dan menjaga bangunan dan jaringan utilitas/iklan/media informasi/bangun-bangunan/bangunan gedung untuk keselamatan dan umum dan menganggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana atau prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian-bagian jalan yang dimohon;
g. RencanaTeknisdanlokasiyang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, serta jadwalwaktupelaksanaan;
a. Fotocopi Tanda Bukti Jaminanpelaksanaandanjaminanpemeliharaanberupajaminan bank serta polis asuransikerugianpihakketiga; dan
b. Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah.
3. BeritaAcaraPemeriksaanTeknisdanLapangan ;
4. Keputusan IzinatauKeputusanPenolakanIzin(yang
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan Izin dan menyampaikan permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Pengawasan Jalan
Formulir Pendaftaran 15 menit Dokumen persyaratan permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Pengawasan Jalan
4 Menerima dan memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Pengawasan Ruang Manfaat Jalana. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Pengawasan Jalan
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Pengawasan Jalan dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Pengawasan Jalan
6 Input Data Permohonan Perizinan dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Pengawasan Jalan dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan adminsitrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan
Dokumen persyaratan permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Pengawasan Jalan, Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
2 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Izin Pemanfaatan Ruang Pengawasan Jalan
9 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Pengawasan Jalan
Dokumen persyaratan Izin Pemanfaatan Ruang Pengawasan Jalan, Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Pemanfaatan Ruang Pengawasan Jalan
10 Melakukan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Pengawasan Jalan atau Keputusan Penolakan
a. Dokumen persyaratan Izin Pemanfaatan Ruang Pengawasan Jalanb. Rekomendasi Teknis Izin Pemanfaatan Ruang Pengawasan Jalanc. Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Pemanfaatan Ruang Pengawasan Jalan
45 menit Draft Keputusan Izin Pemanfaatan Ruang Pengawasan Jalan atau Keputusan Penolakan Izin
11 Menandatangani Izin Pemanfaatan Ruang Pengawasan Jalan atau keputusan penolakan
Draft Keputusan Izin Pemanfaatan Ruang Pengawasan Jalan atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Pemanfaatan Ruang Pengawasan Jalan atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
SOP Izin Pemanfaatan Ruang Pengawasan Jalan
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Mutu Baku
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Pemanfaatan Ruang Pengawasan Jalan atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Perizinan atau Surat Keputusan Penolakan
14 Menerima Izin Pemanfaatan Ruang Pengawasan Jalan atau Surat Keputusan Penolakan Izin
Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen
1 hari Izin Pemanfaatan Ruang Pengawasan Jalan atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
4. SOP IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG
NomorSOP TanggalPembuatan TanggalRevisi TanggalEfektif DisahkanOleh Nama SOP IzinMendirikanBangunanGedung
DasarHukum : KualifikasiPelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah danRetribusi Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
7. Perda Kabupaten Karawang N0. 3 Tahun 1995 tentang Garis Sempadan
8. Perda Kabupaten KarawangN0.14 Tahun 2012 Tentang PerlindungandanPengelolaanLingkunganHidup
9. Perda Kabupaten KarawangN0.2 Tahun 2013 Tentang RTRW Kabupaten Karawang
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8
1. Memahamiteknis pelayananIzinMendirikanBangunan;
2. Memahamidanmenguasaiteknisbangunan;
3. Menguasaioperasionalkomputer; dan
4. Memahamiperaturanperundang-undangan yang berkaitandenganperizinan dibidangpekerjaanumum.
Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
13. Peraturan Bupati Karawang Nomor ... Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Keterkaitan PeralatanPelaksana : 1. SOP Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. SOP Izin Lokasi.
3. SOP IzinLingkungan.
1. Formulirisian; 2. Alat Tulis Kantor; 3. Alatukur; 4. Seperangkat Komputer; dan 5. Agenda aktivitas.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jikaprosedurinitidakdilaksanakan, maka proses pelayananIzinMendirikanBangunantidakberjalandenganbaiksesuaidenganprinsippelayanan prima.
1. Formulirpendaftaran; 2. DokumenpersyaratanIzinMendirikanBangunan, meliputi;
BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA RUMAH TINGGAL a. FormulirPermohonan IMB;
b. Fotocopy KTP atauidentitaslainnya yang masih berlakuatasnamaPemohon dan atau Pemilik Bangunan;
c. Suratkuasadaripemilikbangunandalamhalpemohonbukanpemilikbangunan;
d. Fotocopysertifikathakatastanahatausuratbuktikepemilikantanahlainnya yang sahatauperjanjianpemanfaatantanah;
e. Suratpernyataanbermateraicukupbahwatanahtidakdalamstatus sengketa;
f. Fotocopybuktilunaspembayaran PBB tahunterakhir;
g. SuratPernyataanmenggunakanpersyaratanpokoktahangempa;
h. FotocopyAktaPendirian Perusahaan (untukbadanusaha);
i. Gambarpetasituasi/Advice planning; dan
j. Gambarteknisbangunangedung(denah, tampak, potongan, detail).
BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA SELAIN RUMAH TINGGAL a. FormulirPermohonan IMB;
b. Fotocopy NPWP danKTP atauidentitaslainnya yang masih berlakuatasnamaPemohon dan atau Pemilik Bangunan;
c. Suratkuasadaripemilikbangunandalamhalpemohonbukanpemilikbangunan;
d. Fotocopysertifikathakatastanahatausuratbuktikepemilikantanahlainnya yang sahatauperjanjianpemanfaatantanah;
e. Suratpernyataanbermateraicukupbahwatanahtidakdalamstatus sengketa;
f. Fotocopybuktilunaspembayaran PBB tahunterakhir;
g. SuratPernyataanmenggunakanpersyaratanpokoktahangempa;
h. FotocopyAktaPendirian Perusahaan (untukbadanusaha);
i. Gambarpetasituasidanadvice planning;
j. Gambarteknisbangunangedung(denah, tampak, potongan,detail);
k. Persetujuantetanggadiketahuilurah/kepaladesa;
l. DokumenLingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL)bagi yang terkenakewajiban; dan
m. IzinLingkunganbagi yang terkenakewajiban.
BANGUNAN GEDUNG TIDAK SEDERHANA a. FormulirPermohonan IMB;
b. Fotocopy NPWP danKTP atauidentitaslainnya yang masih berlakuatasnamaPemohon dan atau Pemilik Bangunan;
c. Suratkuasadaripemilikbangunandalamhalpemohonbukanpemilikbangunan;
d. Fotocopysertifikathakatastanahatausuratbuktikepemilikantanahlainnya yang sahatauperjanjianpemanfaatantanah;
e. Suratpernyataanbermateraicukupbahwatanahtidakdalamstatus sengketa;
f. Fotocopybuktilunaspembayaran PBB tahunterakhir;
g. FotocopyAktaPendirian Perusahaan (untukbadanusaha);
h. Gambarpetasituasi/advice planning;
i. Gambarrencanateknisbangunangedung(Arsitektur, struktur, utilitas);
j. Persetujuantetanggadiketahui lurah dan camat, kecuali di dalam kawasanindustri;
k. FotokopyDokumenLingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL)bagi yang terkenakewajiban;
l. FotocopyIzinLingkunganbagi yang terkenakewajiban;
m. Surat Pernyataan menggunakaan perencana, pelaksana konstruksi bersertifikat;
n. Surat Pernyataan menggunakaan pengawas/manajemen konstruksi yang bertanggungjawabkepadapemohon;
o. Terhadap ketinggian bangunan yang ketinggiannya melebihi ketentuandalam dokumen Perencanaan Kota pada kawasan intensitas tinggi harus mendapatkan Rekomendasi ketinggian bangunan dari KKOP (Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan);
p. Fotocopy izin prinsip penanaman modal, bagi yang terkenakewajiban;
q. Fotocopy pertimbangan teknis pertanahan dari BPNbagi yang terkenakewajiban;
r. Fotocopy izin Lokasibagi yang terkenakewajiban;
s. Fotocopy siteplan dan peil banjir yang sudah mendapat pengesahan dari instansi berwenangbagi yang terkenakewajiban;
t. Fotocopy Rekomendasi andalalin dari instansi yang berwenangbagi yang terkenakewajiban;
u. Fotocopy bukti penyerahan tanahmakam (TPU) bagi yang terkenakewajiban;
v. Bangunan gedung lebih dari 2 (dua) lantai, bangunan 2 (dua) lantai yangmenggunakan bentang struktur lebih dari 6 (enam) meter, bangunanbasement, perludilengkapi dengan : • Perhitungan struktur; • Hasil penyelidikan tanah;dan • Tanda tangan penanggung jawab penghitungan struktur.
3. Beritaacarapemeriksaankelengkapandokumenpersyaratan; 4. Registrasi/header dokumenpermohonanIzinMendirikanBangunan; 5. Beritaacarapemeriksaandokumenadministrasi; 6. Beritaacarapemeriksaandokumen administrasi,
teknisdanlapangan; 7. SuratpertimbanganteknisIzinMendirikanBangunan; 8. SuratpenolakanIzinMendirikanBangunanuntuk yang
tidakmemenuhipersyaratan; 9. SuratPemberitahuanRetribusi ( SPR ); 10. SuratKetetapanRetribusi Daerah (SKRD)setelah divalidasi oleh
BJB; 11. SuratKeputusanIzinMendirikanBangunan; 12. Register Izindanarsip; dan 13. TandaterimaIzinMendirikanBangunan.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan dan menyampaikan permohonan Izin Mendirikan Bangunan
Formulir Pendaftaran 30 menit Dokumen persyaratan retribusi izin mendirikan bangunan
4 Menerima dan Memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Mendirikan Bangunana. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan izin Mendirikan Bangunan
20 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan izin mendirikan bangunan dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
6 Input Data Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dan pemeriksaan persyaratan administrasi
Dokumen persyaratan permohonan Izin mendirikan bangunan dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan administrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan
Dokumen persyaratan permohonan Izin Mendirikan Bangunan, Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
2 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
1 hari Rekomendasi Teknis Izin Mendirikan Bangunan
9 Melakukan Perhitungan Retribusi Perizinan Tertentu dan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah "Retribusi Izin Mendirikan Bangunan"
a. Dokumen persyaratan permohonan Izin Mendirikan Bangunan. b. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi, Teknis dan Lapangan c. Rekomendasi Teknis Izin Mendirikan Bangunan
1 hari Surat Ketetapan Retribusi Daerah (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)
Aktifitas
SOP Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung
No.
Mutu Baku
Kelengkapan Waktu OutputBidang Pelayanan Perizinan
Pemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Loket Pembayaran Bank
Lengkap
Tidak
10 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izina. Jika permohonan izin dinyatakan diterima, maka dilanjutkan dengan penerbitan izin dan penyerahan Surat Ketetapan Retribusi Daerahb. Jika permohonan izin ditolak, maka disampaikan keputusan penolakan kepada pemohon
a. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi, Teknis dan Lapangan b. Rekomendasi Teknis Izin Mendirikan Bangunan, c. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)
1 hari Keputusan Penerbitan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan atau Keputusan Penolakan
11 Menfasilitasi penyerahan Surat Ketetapan Retribusi Daerah
Keputusan Penerbitan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan atau Keputusan Penolakan, dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)
30 menit Tanda Terima Surat Ketetapan Retribusi Daerah (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)
12 Melakukan Transaksi Pembayaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
30 menit Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)
13 Menyerahkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah/Bukti Pembayaran Retribusi
20 menit
14 Menerima SSRD/Bukti Pembayaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan menginformasikan proses lanjutan penerbitan izin
Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) 15 menit Tanda Terima Pembayaran
15 Melakukan Penerbitan Izin atau Keputusan Penolakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan SSRD 30 menit Retribusi dan Izin Mendirikan Bangunan atau Keputusan Penolakan
16 Menandatangani Izin atau keputusan penolakan Retribusi dan Izin Mendirikan Bangunan atau Keputusan Penolakan
1 hari Retribusi dan Izin Mendirikan Bangunan atau Keputusan Penolakan yang ditandatangani
17 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Retribusi dan Izin Mendirikan Bangunan atau Keputusan Penolakan yang ditandatangani
10 menit Register Izin dan Arsip
18 Menfasilitasi penyerahan Perizinan atau Surat Keputusan Penolakan dan
Retribusi dan Izin Mendirikan Bangunan atau Keputusan Penolakan yang ditandatangani
30 menit
19 Menerima Izin Mendirikan Bangunan atau Surat Keputusan Penolakan Izin
10 menit Tanda Terima
20 Selesai
Ket :
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen
Diterima
Ditolak
4. SOP IZIN MENDIRIKAN BANGUNANBUKAN GEDUNG
NomorSOP TanggalPembuatan TanggalRevisi TanggalEfektif DisahkanOleh Nama SOP IzinMendirikanBangunanBukanGedung
DasarHukum : KualifikasiPelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah danRetribusi Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
7. Perda Kabupaten Karawang N0. 3 Tahun 1995 tentang Garis Sempadan
8. Perda Kabupaten KarawangN0.14 Tahun 2012 Tentang PerlindungandanPengelolaanLingkunganHidup
9. Perda Kabupaten KarawangN0.2 Tahun 2013 Tentang RTRW Kabupaten Karawang
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8
1. Memahamiteknis pelayananIzinMendirikanBangunan;
2. Memahamidanmenguasaiteknisbangunan;
3. Menguasaioperasionalkomputer; dan
4. Memahamiperaturanperundang-undangan yang berkaitandenganperizinan dibidangpekerjaanumum.
Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
13. Peraturan Bupati Karawang Nomor ... Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Keterkaitan PeralatanPelaksana : 1. SOP Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. SOP Izin Lokasi.
3. SOP IzinLingkungan.
1. Formulirisian; 2. Alat Tulis Kantor; 3. Alatukur; 4. Seperangkat Komputer; dan 5. Agenda aktivitas.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jikaprosedurinitidakdilaksanakan, maka proses pelayananIzinMendirikanBangunantidakberjalandenganbaiksesuaidenganprinsippelayanan prima.
1. Formulirpendaftaran; 2. DokumenpersyaratanIzinMendirikanBangunan, meliputi;
BANGUNAN SEDERHANA a. FormulirPermohonan IMB;
b. Fotocopy NPWP danKTP atauidentitaslainnya yang masih berlakuatasnamaPemohon dan atau Pemilik Bangunan;
c. Suratkuasadaripemilikbangunandalamhalpemohonbukanpemilikbangunan;
d. Fotocopysertifikathakatastanahatausuratbuktikepemilikantanahlainnya yang sahatauperjanjianpemanfaatantanah;
e. Suratpernyataanbermateraicukupbahwatanahtidakdalamstatus sengketa;
f. Fotocopybuktilunaspembayaran PBB tahunterakhir;
g. SuratPernyataanmenggunakanpersyaratanpokoktahangempa;
h. FotocopyAktaPendirian Perusahaan (untukbadanusaha);
i. Gambarpetasituasi/advice planning;
j. Gambarteknisbangunan (denah, tampak, potongan,detail);
k. Persetujuantetanggadiketahuilurah/kepaladesa;
l. DokumenLingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL)bagi yang terkenakewajiban; dan
m. IzinLingkunganbagi yang terkenakewajiban.
BANGUNAN TIDAK SEDERHANA a. FormulirPermohonan IMB;
b. Fotocopy NPWP danKTP atauidentitaslainnya yang masih berlakuatasnamaPemohon dan atau Pemilik Bangunan;
c. Suratkuasadaripemilikbangunandalamhalpemohonbukanpemilikbangunan;
d. Fotocopysertifikathakatastanahatausuratbuktikepemilikantanahlainnya yang sahatauperjanjianpemanfaatantanah;
e. Suratpernyataanbermateraicukupbahwatanahtidakdalamstatus sengketa;
f. Fotocopybuktilunaspembayaran PBB tahunterakhir;
g. FotocopyAktaPendirian Perusahaan (untukbadanusaha);
h. Gambarpetasituasidan advice planning;
i. Gambarrencanateknisbangunan (Arsitektur, struktur, utilitas);
j. Persetujuantetanggadiketahui lurah/kepala desa dan camat, kecualikawasanindustri;
k. FotokopyDokumenLingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL)bagi yang terkenakewajiban;
l. FotocopyIzinLingkunganbagi yang terkenakewajiban;
m. Surat Pernyataan menggunakaan perencana, pelaksana konstruksi bersertifikat;
n. Surat Pernyataan menggunakaan pengawas/manajemen konstruksi yang bertanggungjawabkepadapemohon;
o. Terhadap ketinggian bangunan yang ketinggiannya melebihi ketentuandalam dokumen Perencanaan Kota pada kawasan intensitas tinggi harus mendapatkan Rekomendasi ketinggian bangunan dari KKOP (Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan);
p. Fotocopy izin prinsip penanaman modal, bagi yang terkenakewajiban;
q. Fotocopy pertimbangan teknis pertanahan dari BPNbagi yang terkenakewajiban;
r. Fotocopy izin Lokasibagi yang terkenakewajiban;
s. Fotocopy siteplan dan peil banjir yang sudah mendapat pengesahan dari instansi berwenangbagi yang terkenakewajiban;
t. Fotocopydokumen andalalin yang sudah mendapat persetujuan dan pengesahan dari instansi berwenangbagi yang terkenakewajiban;
u. Perhitungan struktur, hasil penyelidikan tanah, tanda tangan penanggung jawab penghitungan struktur.
v. Rekomendasi dari instansi terkait bila dibutuhkan/dipersyaratkan
BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI ( TOWER ) a. FormulirPermohonan IMB;
b. Fotocopy NPWP danKTP atauidentitaslainnya yang masih berlakuatasnamaPemohon dan atau Pemilik Bangunan;
c. Suratkuasadaripemilikbangunandalamhalpemohonbukanpemilikbangunan;
d. Fotocopysertifikathakatastanahatausuratbuktikepemilikantanahlainnya yang sahatauperjanjianpemanfaatantanah;
e. Suratpernyataanbermateraicukupbahwatanahtidakdalamstatus sengketa;
f. Fotocopybuktilunaspembayaran PBB tahunterakhir;
g. FotocopyAktaPendirian Perusahaan (untukbadanusaha);
h. Gambarpetasituasi/advice planning;
i. Gambarrencanateknisbangunan (Arsitektur, struktur, utilitas)dandilengkapidengansaranapendukungdiantaranya : pertanahan (grounding, penangkalpetir, Catudaya, Lampuhalanganpenerbangan, markahalanganpenerbangan;
j. Beritaacarahasilsosialisasidandaftarhadirdariwargasekurang-kurangnyadalam radius satusetengah kali tinggimenaradandiketahuiLurah/KepalaDesadanCamatsetempat;
k. Asuransikeselamatanbagiwargasekitardalam radius satusetengah kali tinggimenara;
l. Persetujuantetanggaminimal dalam radius satusetengah kali tinggimenaradiketahuiLurah/KepalaDesadanCamatsetempat;
m. FotokopyDokumenLingkungan;
n. Izin lingkungan bagi yang terkena kewajiban;
o. Surat Pernyataan menggunakaan perencana, pelaksana konstruksi bersertifikat;
p. Surat Pernyataan menggunakaan pengawas/manajemen konstruksi yang bertanggungjawabkepadapemohon;
q. Rekomendasiketinggianbangunan dari KKOP; r. RekomendasiKepalaDesa/LurahdanCamatsetempat; w. LaporanPerhitungan struktur, hasil penyelidikan tanah dan
Tanda tangan penanggung jawab penghitungan struktur;
3. Beritaacarapemeriksaandokumen administrasi, teknis dan lapangan;
4. SuratpenolakanIzinMendirikanBangunanuntuk yang tidakmemenuhipersyaratan;
5. SuratPemberitahuanRetribusi ( SPR ); 6. SuratKetetapanRetribusi Daerah (SKRD)setelah divalidasi oleh
BJB; 7. SuratKeputusanIzinMendirikanBangunan; 8. Register Izindanarsip; dan 9. TandaterimaIzinMendirikanBangunan.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan dan menyampaikan permohonan Izin Mendirikan Bangunan
Formulir Pendaftaran 30 menit Dokumen persyaratan retribusi izin mendirikan bangunan
4 Menerima dan Memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Mendirikan Bangunana. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan izin Mendirikan Bangunan
20 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan izin mendirikan bangunan dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
6 Input Data Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dan pemeriksaan persyaratan administrasi
Dokumen persyaratan permohonan Izin mendirikan bangunan dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan administrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan
Dokumen persyaratan permohonan Izin Mendirikan Bangunan, Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
2 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
1 hari Rekomendasi Teknis Izin Mendirikan Bangunan
9 Melakukan Perhitungan Retribusi Perizinan Tertentu dan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah "Retribusi Izin Mendirikan Bangunan"
a. Dokumen persyaratan permohonan Izin Mendirikan Bangunan. b. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi, Teknis dan Lapangan c. Rekomendasi Teknis Izin Mendirikan Bangunan
1 hari Surat Ketetapan Retribusi Daerah (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)
Aktifitas
SOP Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Bukan Gedung
No.
Mutu Baku
Kelengkapan Waktu OutputBidang Pelayanan Perizinan
Pemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Loket Pembayaran Bank
Lengkap
Tidak
10 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izina. Jika permohonan izin dinyatakan diterima, maka dilanjutkan dengan penerbitan izin dan penyerahan Surat Ketetapan Retribusi Daerahb. Jika permohonan izin ditolak, maka disampaikan keputusan penolakan kepada pemohon
a. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi, Teknis dan Lapangan b. Rekomendasi Teknis Izin Mendirikan Bangunan, c. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)
1 hari Keputusan Penerbitan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan atau Keputusan Penolakan
11 Menfasilitasi penyerahan Surat Ketetapan Retribusi Daerah
Keputusan Penerbitan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan atau Keputusan Penolakan, dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)
30 menit Tanda Terima Surat Ketetapan Retribusi Daerah (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)
12 Melakukan Transaksi Pembayaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
30 menit Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)
13 Menyerahkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah/Bukti Pembayaran Retribusi
20 menit
14 Menerima SSRD/Bukti Pembayaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan menginformasikan proses lanjutan penerbitan izin
Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) 15 menit Tanda Terima Pembayaran
15 Melakukan Penerbitan Izin atau Keputusan Penolakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan SSRD 30 menit Retribusi dan Izin Mendirikan Bangunan atau Keputusan Penolakan
16 Menandatangani Izin atau keputusan penolakan Retribusi dan Izin Mendirikan Bangunan atau Keputusan Penolakan
1 hari Retribusi dan Izin Mendirikan Bangunan atau Keputusan Penolakan yang ditandatangani
17 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Retribusi dan Izin Mendirikan Bangunan atau Keputusan Penolakan yang ditandatangani
10 menit Register Izin dan Arsip
18 Menfasilitasi penyerahan Perizinan atau Surat Keputusan Penolakan dan
Retribusi dan Izin Mendirikan Bangunan atau Keputusan Penolakan yang ditandatangani
30 menit
19 Menerima Izin Mendirikan Bangunan atau Surat Keputusan Penolakan Izin
10 menit Tanda Terima
20 Selesai
Ket :
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen
Diterima
Ditolak
6. SOP IZIN USAHA PENGELOLAAN SAMPAH
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh Nama SOP Izin Usaha Pengelolaan Sampah
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampaahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
1. Memahami teknis pelayanan Izin Usaha Pengelolaan Sampah;
2. Menguasai operasional komputer; dan
3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perizinan di bidang pekerjaan umum.
Keterkaitan Peralatan Pelaksana : 1. SOP Izin Lingkungan;
2. SOP Izin Mendirikan Bangunan.
1. Formulir isian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer;
4. Agenda aktivitas;
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan Izin Usaha Pengelolaan Sampah tidak berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip pelayanan prima.
1. Formulir Pendaftaran
2. Dokumen-dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Pengelolaan Sampah, meliputi ;
a. Permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon, harus dilampiri surat kuasa asli bermaterai cukup;
b. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahannya. (untuk PT, CV dan Fa, dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
c. Fotocopy KTP dan NPWP pemohon;
d. Izin Lingkungan (bagi yang wajib AMDAL/UKL-UPL) atau SPPL;
e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau perjanjian sewa bagi yang memiliki bangunan;
f. Dokumen Teknis Pengelolaan Kebersihan: profil usaha, rencana rinci usaha, struktur manajemen usaha, metode dan sistem usaha, aset peralatan dan properti;
g. Pas Foto berwarna pemohon/penanggungjawab perusahaan ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar.
3. Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pengelolaan Sampah;
4. Izin Usaha Pengelolaan Sampah atau Keputusan Penolakan izin
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan izin dan menyampaikan permohonan Izin Usaha Pengelolaan Sampah
Formulir Pendaftaran 15 menit Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Pengelolaan Sampah
4 Menerima dan Memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Usaha Pengelolaan Sampah a. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Pengelolaan Sampah
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Pengelolaan Sampah dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Usaha Pengelolaan Sampah
6 Input Data Permohonan Perizinan dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Pengelolaan Sampah dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan administrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan
Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Pengelolaan Sampah, Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
1 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pengelolaan Sampah
9 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izin Usaha Pengelolaan Sampah
Dokumen persyaratan Izin Usaha Pengelolaan Sampah, Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pengelolaan Sampah
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Usaha Pengelolaan Sampah
10 Melakukan Penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Sampah atau Keputusan Penolakan Izin
a. Dokumen persyaratan Izin Usaha Pengelolaan Sampah b. Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pengelolaan Sampah c. Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Usaha Pengelolaan Sampah
45 menit Draft Keputusan Izin Usaha Pengelolaan Sampah atau Keputusan Penolakan Izin
11 Menandatangani Izin Usaha Pengelolaan Sampah atau keputusan penolakan
Draft Keputusan Izin Usaha Pengelolaan Sampah atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Usaha Pengelolaan Sampah atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
SOP Izin Usaha Pengelolaan Sampah
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Mutu Baku
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Usaha Pengelolaan Sampah atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Perizinan atau Surat Keputusan Penolakan
14 Menerima Izin Usaha Perkebunan atau Surat Keputusan Penolakan Izin
Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen
1 hari Izin Usaha Pengelolaan Sampah atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
9. SOP IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh Nama SOP Izin Usaha Jasa Konstruksi
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
6. Peraturan Bupati Karawang Nomor ... Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
1. Memahami teknis pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi;
2. Menguasai operasional komputer;
3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan izin bidang pekerjaan umum.
Keterkaitan Peralatan Pelaksana : 1. SOP Izin Lingkungan;
2. SOP Izin Lokasi;
3. SOP Izin Mendirikan Bangunan.
1. Formulir isian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer;
4. Agenda aktivitas;
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Setiap Badan Usaha Jasa Konstruksi yang akan memberikan layanan jasa konstruksi wajib memiliki Izin Usaha.
1. Formulir Pendaftaran
2. Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi, meliputi;
a. Permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon, harus dilampiri surat kuasa asli bermaterai cukup;
b. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahannya. (untuk PT, CV dan Fa, dilengkapi dengan pengesahan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;
c. Fotokopi KTP dan NPWP pemohon
d. Fotokopi Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
e. Fotokopi Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
f. Fotokopi Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
g. Dokumen lingkungan bagi yang terkena kewajiban;
h. Izin Lingkungan (bagi yang wajib AMDAL/UKL-UPL);
i. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau perjanjian sewa;
j. Dokumen Teknis Usaha Jasa Konstruksi: profil usaha, rencana rinci usaha, struktur manajemen usaha, metode dan sistem usaha, aset peralatan dan properti;
k. Menyelesaikan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan PPh atas Kontrak) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya (untuk IUJK Perpanjangan);
l. Pas Foto ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar pemohon/penanggungjawab perusahaan
3. Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan;
4. Registrasi/header dokumen permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi;
5. Berita Acara Pemeriksaan adminsitrasi;
6. Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan ;
7. Rekomendasi Teknis Izin Usaha Jasa Konstruksi;
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi atau Keputusan Penolakan Izin;
9. Register Izin dan Arsip; dan
10. Tanda Terima.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan izin dan menyampaikan permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi
Formulir Pendaftaran 15 menit Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi
4 Menerima dan Memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Usaha Jasa Konstruksia. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi
6 Input Data Permohonan Perizinan dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan izin Usaha Jasa Konstruksi dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan administrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan
Dokumen persyaratan permohonan izin usaha Jasa Konstruksi, Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
1 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Izin Usaha Jasa Konstruksi
9 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi
Dokumen persyaratan izin usaha Jasa Konstruksi, Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Jasa Konstruksi
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Usaha Jasa Konstruksi
10 Melakukan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi atau Keputusan Penolakan Izin
a. Dokumen persyaratan izin usaha Jasa Konstruksib. Rekomendasi Teknis izin usaha Jasa Konstruksic. Keputusan Penerbitan/penolakan izin usaha Jasa Konstruksi
45 menit Draft Keputusan Izin Usaha Jasa Konstruksi atau Keputusan Penolakan Izin
11 Menandatangani Izin Usaha Jasa Konstruksi atau keputusan penolakan
Draft Keputusan Izin Usaha Jasa Konstruksi atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Usaha Jasa Konstruksi atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
SOP Izin Usaha Jasa Konstruksi
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Mutu Baku
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Usaha Jasa Konstruksi atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Perizinan atau Surat Keputusan Penolakan
14 Menerima Izin Usaha Jasa Konstruksi atau Surat Keputusan Penolakan Izin
Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen
1 hari Izin Usaha Jasa Konstruksi atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
9. SOPDAFTAR USAHA JASA KONSTRUKSI
NomorSOP TanggalPembuatan TanggalRevisi TanggalEfektif DisahkanOleh Nama SOP Daftar Usaha JasaKonstruksi
DasarHukum : KualifikasiPelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Daftar Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
6. Peraturan Bupati Karawang Nomor ... Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
1. Memahamiteknis pelayananDaftar Usaha JasaKonstruksi;
2. Menguasaioperasionalkomputer;
3. Memahamiperaturanperundang-undangan yang berkaitandenganizinbidangpekerjaanumum.
Keterkaitan PeralatanPelaksana : 1. SOP IzinLingkungan;
2. SOP Izin Lokasi;
3. SOP Izin Mendirikan Bangunan.
1. Formulirisian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer;
4. Agenda aktivitas;
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Setiap usaha orang perseorangan yang akan memberikan layanan jasa konstruksi wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Perseorangan.
1. FormulirPendaftaran
2. DokumenpersyaratanpermohonanDaftar Usaha JasaKonstruksi, meliputi;
a. PermohonantertuliskepadaKepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)danPermohonan yang tidakdisampaikansecaralangsungolehpemohon, harusdilampirisuratkuasaaslibermateraicukup;
b. Fotocopy KTP dan NPWP pemohon;
c. FotokopiSertifikatKeahlian (SKA) dan/atauSertifikatKeterampilan (SKT) dariPenanggungJawabTeknikBadan Usaha (PJT-BU) yang telahdiregistrasiolehLembaga;
d. Fotokopi IzinLingkungan (bagi yang wajib AMDAL/UKL-UPL) atau SPPL;
e. IzinMendirikanBangunan (IMB) atauperjanjiansewa;
f. MenyelesaikankewajibanpembayaranPajakPenghasilanPPhatasKontrak) yang diperolehnya yang menjadikewajibannya (untuk IUJK Perpanjangan);
g. Pas Fotoukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga)lembarpemohon/penanggungjawabperusahaan
3. BeritaAcaraPemeriksaanKelengkapanDokumenPersyaratan;
4. Registrasi/header dokumenpermohonanDaftar Usaha JasaKonstruksi;
5. BeritaAcaraPemeriksaanadminsitrasi;
6. BeritaAcaraPemeriksaanTeknisdanLapangan ;
7. RekomendasiTeknisDaftar Usaha JasaKonstruksi;
8. Daftar Usaha JasaKonstruksi;
9. Register IzindanArsip; dan
10. TandaTerima.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan dan menyampaikan permohonan Daftar Usaha Jasa Konstruksi
Formulir Pendaftaran 15 menit Dokumen persyaratan permohonan Daftar Usaha Jasa Konstruksi
4 Menerima dan Memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Daftar Usaha Jasa Konstruksia. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Daftar Usaha Jasa Konstruksi
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Daftar Usaha Jasa Konstruksi dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Daftar Usaha Jasa Konstruksi
6 Input Data Permohonan dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan Daftar Usaha Jasa Konstruksi dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan administrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan
Dokumen persyaratan permohonan Daftar Usaha Jasa Konstruksi, Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
1 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Daftar Usaha Jasa Konstruksi
9 Melakukan Penilaian Dokumen persyaratan Daftar Usaha Jasa Konstruksi, Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Daftar Usaha Jasa Konstruksi
1 hari Keputusan Penerbitan Daftar Usaha Jasa Konstruksi
10 Melakukan Penerbitan Daftar Usaha Jasa Konstruksi
a. Dokumen persyaratan Daftar Usaha Jasa Konstruksib. Rekomendasi Teknis Daftar Usaha Jasa Konstruksic. Keputusan Penerbitan Daftar Usaha Jasa Konstruksi
45 menit Draft Daftar Usaha Jasa Konstruksi
11 Menandatangani Daftar Usaha Jasa Konstruksi Draft Daftar Usaha Jasa Konstruksi 1 hari Daftar Usaha Jasa Konstruksi
SOP Daftar Usaha Jasa Konstruksi
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Mutu Baku
Lengkap
Tidak
12 Penomoran dan Register Daftar Usaha Jasa Konstruksi
Daftar Usaha Jasa Konstruksi 20 menit Register dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Daftar Usaha Jasa Konstruksi
14 Menerima Daftar Usaha Jasa Konstruksi Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen
1 hari Daftar Usaha Jasa Konstruksi
1. SOP IZIN USAHA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA SKALA KABUPATEN
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh Nama SOP Izin Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura Skala Kabupaten
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Syarat, Tata Cara Dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha Di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/ OT.140/6/2010 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan
9. Permentan No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
1. Memahami teknis pelayanan Izin Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Skala Kabupaten;
2. Menguasai operasional komputer;
3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan bidang usaha pertanian.
Keterkaitan Peralatan Pelaksana : 1. SOP Izin Prinsip Penanaman Modal
2. SOP Izin Lokasi ;
3. SOP Izin Lingkungan;
1. Formulir isian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer;
4. Agenda aktivitas;
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan Izin Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura Skala Kabupaten tidak berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip pelayanan prima.
1. Formulir Pendaftaran
2. Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura skala Kabupaten, meliputi ;
a. Permohonan tertulis kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Karawang;
b. Fotokopi Akte Notaris Pendirian Perusahaan, Pengesahan Kemenkumham dan perubahannya;
c. Fotokopi KTP dan NPWP Penanggungjawab/Direktur Utama Perusahaan;
d. Izin Prinsip Penanaman Modal;
e. Izin lokasi yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000;
f. Izin Lingkungan dan salinan dokumen lingkungan hidup;
g. Surat Keterangan domisili Kepala Desa/Lurah;
h. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi dari gubernur untuk Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi yang diterbitkan oleh Bupati;
i. Profil Perusahaan yang meliputi Rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan, struktur organisasi, personil;
j. Pernyataan kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian;
k. Pernyataan kesanggupan melakukan kegiatan usaha paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin usaha; dan
l. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
m. Pas Foto Penanggungjawab/Direktur Utama Perusahaan ukuran 4x6 (2 lembar);
3. Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan;
4. Registrasi/header dokumen permohonan Izin;
5. Berita Acara Pemeriksaan adminsitrasi;
6. Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan ;
7. Rekomendasi Teknis Izin Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura Skala Kabupaten;
8. Izin Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura atau Keputusan Penolakan izin;
9. Register Izin dan Arsip; dan
10. Tanda Terima
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan izin dan menyampaikan permohonan Izin Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura
Formulir Pendaftaran 15 menit Dokumen persyaratan Izin Usaha Tanaman Pangan Dan Hortikultura
4 Menerima dan Memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Usaha Tanaman Pangan Dan Hortikultura
a. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan Izin Usaha Tanaman Pangan Dan Hortikultura
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Izin
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan Izin Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header permohonan Izin Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura
6 Input Data Permohonan Izin dan verifikasi administrasi
Registrasi/header dan dokumen permohonan Izin Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura
60 menit Berita Acara Pemeriksaan (BAP) administrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan
Dokumen persyaratan izin Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura , Berita Acara Pemeriksaan (BAP) administrasi
1 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat BAP dan Rekomendasi Teknis Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Izin Usaha Tanaman Pangan Dan Hortikultura
9 Melakukan Penilaian dan membuat keputusan diterima atau ditolaknya Permohonan Izin Usaha Tanaman Pangan Dan Hortikultura
Dokumen persyaratan izin, Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Usaha Tanaman Pangan Dan Hortikultura
10 Melakukan Penerbitan Izin Usaha Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Kabupaten atau Keputusan Penolakan Izin
a. Dokumen persyaratan izin Usaha Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Kabupatenb. Rekomendasi Teknis izin Usaha Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Kabupatenc. Keputusan Penerbitan/penolakan izin Usaha Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Kabupaten
45 menit Draft Keputusan Izin Usaha Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Kabupaten atau Keputusan Penolakan Izin
11 Menandatangani Izin Usaha Tanaman Pangan Dan Hortikultura atau keputusan penolakan
Draft Keputusan Izin Usaha Tanaman Pangan Dan Hortikultura atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Usaha Tanaman Pangan Dan Hortikultura atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
Mutu Baku SOP Izin Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura Skala Kabupaten
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Usaha Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Kabupaten atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Perizinan atau Surat Keputusan Penolakan
14 Menerima Izin Usaha Tanaman Pangan Dan Hortikultura atau Surat Keputusan Penolakan Izin
Tanda Terima
15 Selesai
1 hari Izin Usaha Tanaman Pangan Dan Hortikultura
atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
2. SOP IZIN USAHA PRODUKSI BENIH/BIBIT TERNAK DAN PAKAN
NomorSOP TanggalPembuatan TanggalRevisi TanggalEfektif DisahkanOleh Nama SOP IzinUsaha ProduksiBenih/BibitTernakdan Pakan
DasarHukum : KualifikasiPelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang SistemBudidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang UsahaBudidaya Tanaman;
6. Peraturan Presiden Nomor 97Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/ OT.140/6/2010 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor26/Permentan/HK.140/4/2015 tentangSyarat, Tata Cara dan Standar
1. Memahamiteknis pelayananIzin Usaha ProduksiBenih/BibitTernakdan Pakan;
2. Menguasaioperasionalkomputer;
3. Memahamiperaturanperundang-undangan yang berkaitandenganperizinan dibidangpertanian.
Operasional Prosedur PemberianRekomendasi Teknis Izin Usaha Di Bidang Pertanian Dalam RangkaPenanaman Modal;.
Keterkaitan PeralatanPelaksana : 1. SOP Izin Prinsip Penanaman Modal
2. SOP Izin Lingkungan.
1. FormulirIsian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda Aktivitas;
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jikaprosedurinitidakdilaksanakan, maka proses pelayananIzinUsaha ProduksiBenih/BibitTernakdanPakantidakberjalandenganbaiksesuaidenganprinsippelayanan prima.
1. FormulirPendaftaran
2. DokumenpersyaratanpermohonanIzinUsaha ProduksiBenih/BibitTernakdanPakan, meliputi;
a. PermohonantertuliskepadaKepala DPMPTSP KabupatenKarawang;
b. FotokopiAktePendirian Perusahaan, PengesahanKemenkumhamdanperubahannya;
c. Fotokopi KTP dan NPWP Penanggungjawab/DirekturUtama Perusahaan;
d. Izin Lingkungan dan salinan Dokumen Lingkungan Hidup berupa AnalisisMengenaiDampakLingkungan (AMDAL) atauUpayaPengelolaan Lingkungan (UKL), danUpayaPemantauanLingkungan (UPL);
e. IzinPrinsip Penanaman Modal;
f. Fotokopi Hak Guna Usaha (HGU); dan
g. Profil Perusahaan yang meliputiRencanakerjapembangunan unit usaha, strukturorganisasi, personil;
h. RekomendasisebagaiprodusenBenih/BibitTernakdanPakandariDinasPertanianatauInstansiPengawasdanPensertifikasiBenih/BibitTernakdanPakan;
i. Pas FotoPenanggungjawab/DirekturUtama Perusahaan ukuran 4x6 (2 lembar)
3. BeritaAcaraPemeriksaanKelengkapanDokumenPersyaratan;
4. Registrasi/header dokumenpermohonanIzinUsaha ProduksiBenih/BibitTernakdanPakan;
5. BeritaAcaraPemeriksaanadminsitrasi;
6. BeritaAcaraPemeriksaanTeknisdanLapangan ;
7. RekomendasiTeknisIzinUsaha ProduksiBenih/BibitTernakdanPakan;
8. IzinUsaha ProduksiBenih/BibitTernakdanPakanatauKeputusanPenolakanizin;
9. Register IzindanArsip; dan
10. TandaTerima
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan izin dan menyampaikan permohonan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan
Formulir Pendaftaran Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan
4 Menerima dan Memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakana. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan
6 Input Data Permohonan Perizinan dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan administrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan
Dokumen persyaratan permohonan izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, BAP kelengkapan dan verifikasi administrasi
1 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat BAP dan Rekomendasi Teknis Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan
9 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan
Dokumen persyaratan izin usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Izin
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Usaha Peternakan
10 Melakukan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan atau Keputusan Penolakan Izin
a. Dokumen persyaratan izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakanb. Rekomendasi Teknis izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakanc. Keputusan Penerbitan/penolakan izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan
45 menit Draft Keputusan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan atau Keputusan Penolakan Izin
11 Menandatangani Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan atau keputusan penolakan
Draft Keputusan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
Aktifitas
Mutu Baku SOP Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Perizinan atau Surat Keputusan Penolakan
14 Menerima Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan atau Surat Keputusan Penolakan Izin
Tanda Terima
15 Selesai
1 hari Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan
Pakan atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
3. SOP IZIN USAHA PERKEBUNAN
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh Nama SOP Izin Usaha Perkebunan
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Syarat, Tata Cara Dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha Di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/ OT.140/6/2010 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan
1. Memahami teknis pelayanan Izin Usaha Perkebunan;
2. Menguasai operasional komputer;
3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan izin bidang pertanian.
Keterkaitan Peralatan Pelaksana : 1. SOP Izin Prinsip Penanaman Modal
2. SOP Izin Lingkungan.
1. Formulir isian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer;
4. Agenda aktivitas;
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan Izin Usaha Perkebunan tidak berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip pelayanan prima.
1. Formulir Pendaftaran
2. Dokumen-dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Perkebunan, meliputi ;
1) Permohonan tertulis kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Karawang;
2) Fotokopi Akte Notaris Pendirian Perusahaan, Pengesahan Kemenkumham dan perubahannya;
3) Fotokopi KTP dan NPWP Penanggungjawab/Direktur Utama Perusahaan;
4) Izin lokasi yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;
5) Fotokopi dan salinan Dokumen Lingkungan Hidup berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
6) Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
7) Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh Bupati;
8) Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
9) Jaminan pasokan bahan baku;
10) Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar;
11) Pernyataan kesanggupan:
a) memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
b) memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
c) memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar; yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
d) melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan Masyarakat Sekitar perkebunan dengan menggunakan format Pernyataan seperti dalam Permen
12) Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas
13) Pas Foto Penanggungjawab/Direktur Utama Perusahaan ukuran 4x6 (2 lembar);
3. Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan;
4. Registrasi/header dokumen permohonan Izin Usaha Perkebunan;
5. Berita Acara Pemeriksaan adminsitrasi;
6. Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan ;
7. Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perkebunan;
8. Izin Izin Usaha Perkebunan atau Keputusan Penolakan izin;
9. Register Izin dan Arsip
10. Tanda Terima.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan izin dan menyampaikan permohonan Izin Usaha Perkebunan
Formulir Pendaftaran Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Perkebunan
4 Menerima dan Memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Usaha Perkebunana. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Perkebunan
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Perkebunan dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Usaha Perkebunan
6 Input Data Permohonan Perizinan dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan izin Usaha Perkebunan dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan administrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan
Dokumen persyaratan permohonan izin Usaha Obat Perkebunan, BAP kelengkapan dan verifikasi administrasi
1 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat BAP dan Rekomendasi Teknis Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perkebunan
9 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izin Usaha Perkebunan
Dokumen persyaratan izin usaha Perkebunan Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perkebunan
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Usaha Perkebunan
10 Melakukan Penerbitan Izin Usaha Perkebunan atau Keputusan Penolakan Izin
a. Dokumen persyaratan izin Usaha Perkebunanb. Rekomendasi Teknis izin Usaha Perkebunanc. Keputusan Penerbitan/penolakan izin Usaha Perkebunan
45 menit Draft Keputusan Izin Usaha Perkebunan atau Keputusan Penolakan Izin
11 Menandatangani Izin Usaha Perkebunan atau keputusan penolakan
Draft Keputusan Izin Usaha Perkebunan atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Usaha Perkebunan atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
Mutu Baku SOP Izin Usaha Perkebunan
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Usaha Perkebunan atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Perizinan atau Surat Keputusan Penolakan
14 Menerima Izin Usaha Perkebunan atau Surat Keputusan Penolakan Izin
Tanda Terima
15 Selesai
1 hari Izin Usaha Perkebunan atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
4. SOP IZIN USAHA PENGECER OBAT HEWAN (TOKO OBAT, SUB DISTRIBUTOR, KIOS)
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh Nama SOP Izin Usaha Pengecer Obat Hewan
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat
Hewan 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
74/Permentan/OT.140/12/2007 tentang Pengawasan Obat Hewan
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/4/2009 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan
1. Memahami teknis pelayanan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan
2. Menguasai operasional komputer;
3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan di bidang pertanian.
Keterkaitan Peralatan Pelaksana : 1. SOP Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
1. Formulir isian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer;
4. Agenda aktivitas;
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Izin Usaha Pengecer Obat Hewan diberikan kepada Toko Obat, Sub Distributor, Kios yang menjual Obat Hewan secara Eceran
1. Formulir Pendaftaran
2. Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan, meliputi :
a. Permohonan tertulis kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Karawang;
b. Fotokopi KTP dan NPWP Pemilik
Perseorangan/Penanggungjawab Perusahaan;
c. Fotokopi Akte Pendirian badan usaha;
d. surat izin usaha perdagangan (SIUP).
e. Surat Keterangan Domisili Usaha /lokasi usaha perdagangan dari Desa/Kelurahan;
f. Profil Usaha Perdagangan Obat Hewan dan keterangan tempat penyimpanan untuk mempertahankan mutu, khasiat, dan keamanan obat hewan.
g. Fotokopi IMB atau perjanjian sewa/kontrak tempat;
h. Pas Foto Penanggungjawab/Direktur Utama Perusahaan ukuran 4x6 (2 lembar)
3. Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan;
4. Registrasi/header dokumen permohonan Izin Usaha Obat Hewan
5. Berita Acara Pemeriksaan adminsitrasi;
6. Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan ;
7. Rekomendasi Teknis Izin Usaha Obat Hewan (Toko Obat, Pengecer, Kios);
8. Izin Usaha Obat Hewan atau Keputusan Penolakan izin;
9. Register Izin dan Arsip;
10. Tanda Terima ;
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan izin dan menyampaikan permohonan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan (Toko Obat, Sub Distributor, Kios)
Formulir Pendaftaran Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan
4 Menerima dan Memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Usaha Pengecer Obat Hewana. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin
6 Input Data Permohonan Perizinan dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan izin Usaha Pengecer Obat Hewan dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan administrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan (Jika Diperlukan)
Dokumen persyaratan izin Usaha Pengecer Obat Hewan dan BAP kelengkapan dan verifikasi administrasi
1 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat BAP dan Rekomendasi Teknis Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pengecer Obat Hewan
9 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan
Dokumen persyaratan izin usaha Pengecer Obat Hewan, Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Izin
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan
10 Melakukan Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan atau Keputusan Penolakan Izin
a. Dokumen persyaratan izin Usaha Pengecer Obat Hewanb. Rekomendasi Teknis izin Usaha Pengecer Obat Hewanc. Keputusan Penerbitan/penolakan izin Usaha Pengecer Obat Hewan
45 menit Draft Keputusan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan atau Keputusan Penolakan Izin
11 Menandatangani Izin Usaha Pengecer Obat Hewan atau keputusan penolakan
Draft Keputusan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Usaha Pengecer Obat Hewan atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
Mutu Baku SOP Izin Usaha Obat Hewan (Toko Obat, Pengecer, Kios)
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Usaha Pengecer Obat Hewan atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Perizinan atau Surat Keputusan Penolakan
14 Menerima Izin Usaha Pengecer Obat Hewan atau Surat Keputusan Penolakan Izin
Tanda Terima
15 Selesai
1 hari Izin Usaha Pengecer Obat Hewan atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
5. SOP IZIN TEMPAT PEMOTONGAN HEWAN
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh Nama SOP Izin Tempat Pemotongan Hewan
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/OT.140/1/2010 Tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant)
1. Memahami teknis pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
2. Menguasai operasional komputer;
3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan di bidang peternakan.
Keterkaitan Peralatan Pelaksana : 1. SOP Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. SOP Izin Lingkungan ;
3. SOP IMB;
4. SOP Sertifikat Laik Fungsi Bangunan.
1. Formulir isian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer;
4. Agenda aktivitas;
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan Izin Tempat Pemotongan Hewan atau RPH tidak berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip pelayanan prima.
1. Formulir Pendaftaran
2. Dokumen persyaratan permohonan Izin Tempat Pemotongan Hewan, meliputi ;
a. Permohonan tertulis kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Karawang;
b. Fotokopi akta pendirian badan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
c. Fotokopi KTP dan NPWP Pendiri/Penanggungjawab;
d. Izin Prinsip Penanaman Modal;
e. Izin Lingkungan (bagi yang wajib AMDAL/UKL-UPL);
f. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
g. Fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah tempat pemotongan hewan;
h. Keterangan rencana teknis tempat pemotongan hewan, meliputi:
- Jenis ternak yang dipotong.
- Lokasi Tempat Potong Hewan.
- Kapasitas pemotongan.
- Jumlah tenaga kerja.
- Sarana dan Prasarana tempat pemotongan hewan.
i. Rekomendasi dari instansi yang bertanggungjawab di bidang peternakan di Daerah;
j. Pas Foto Pendiri/Penanggungjawab ukuran 4x6 (3 lembar)
3. Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan;
4. Registrasi/header dokumen permohonan Izin;
5. Berita Acara Pemeriksaan adminsitrasi;
6. Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan ;
7. Rekomendasi Teknis Izin Tempat Pemotongan Hewan;
8. Izin Tempat Pemotongan Hewan atau Keputusan Penolakan izin;
9. Register Izin dan Arsip.
10. Tanda Terima
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan izin dan menyampaikan permohonan Izin Tempat Pemotongan Hewan
Formulir Pendaftaran Dokumen persyaratan Izin Tempat Pemotongan Hewan
4 Menerima dan Memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin a. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan Izin Tempat Pemotongan Hewan
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan Izin dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin
6 Input Data Permohonan Perizinan dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan izin dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan administrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan
Dokumen persyaratan izin, BAP kelengkapan dan verifikasi administrasi
1 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat BAP dan Rekomendasi Teknis Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Izin Tempat Pemotongan Hewan
9 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izin Tempat Pemotongan Hewan
Dokumen persyaratan izin, Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Izin Tempat Pemotongan Hewan
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Tempat Pemotongan Hewan
10 Melakukan Penerbitan Izin Tempat Pemotongan Hewan atau Keputusan Penolakan Izin
a. Dokumen persyaratan izinb. Rekomendasi Teknis Izin Tempat Pemotongan Hewanc. Keputusan Penerbitan/penolakan izin
45 menit Draft Keputusan Izin Tempat Pemotongan Hewan atau Keputusan Penolakan Izin
11 Menandatangani Izin Tempat Pemotongan Hewan atau keputusan penolakan izin
Draft Keputusan Izin Tempat Pemotongan Hewan atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Tempat Pemotongan Hewan atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
Mutu Baku SOP Izin Tempat Pemotongan Hewan
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Tempat Pemotongan Hewan atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Perizinan atau Surat Keputusan Penolakan
14 Menerima Izin Tempat Pemotongan Hewan atau Surat Keputusan Penolakan Izin
Tanda Terima
15 Selesai
1 hari Izin Tempat Pemotongan Hewan atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
6. SOP IZIN USAHA PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER DAN IZIN RUMAH SAKIT HEWAN
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh Nama SOP Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner dan Izin Rumah
Sakit Hewan
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Permentan No. 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner
1. Memahami teknis pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
2. Menguasai operasional komputer;
3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner dan Izin Rumah Sakit Hewan.
Keterkaitan Peralatan Pelaksana : 1. SOP Izin Lingkungan ;
2. SOP Izin Lokasi :
3. SOP IMB ;
4. SOP Izin Prinsip ;
1. Formulir isian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer;
4. Agenda aktivitas;
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner dan Izin Rumah Sakit Hewan tidak berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip pelayanan prima.
1. Formulir Pendaftaran
2. Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner dan Izin Rumah Sakit Hewan, meliputi ;
a. Permohonan tertulis kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Karawang;
b. Fotokopi akta pendirian badan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
c. Fotokopi KTP dan NPWP Pendiri/Penanggungjawab;
d. Izin Prinsip Penanaman Modal;
e. Izin Lokasi*;
f. Izin Lingkungan (bagi yang wajib AMDAL/UKL-UPL);
g. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
h. Fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atas nama badan hukum pemilik rumah sakit;
i. Proposal Teknis Pelayanan Jasa Medik Veteriner dan rumah sakit hewan, permodalan, dan daftar tenaga kesehatan hewan yang dilibatkan;
j. Rekomendasi teknis dari otoritas veteriner;
k. Rekomendasi dari instansi yang bertanggungjawab di bidang peternakan di Daerah;
l. Pas Foto Pendiri/Penanggungjawab ukuran 4x6 (3 lembar)
3. Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan;
4. Registrasi/header dokumen permohonan Izin;
5. Berita Acara Pemeriksaan adminsitrasi;
6. Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan ;
7. Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner dan Izin Rumah Sakit Hewan;
8. Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner dan Izin Rumah Sakit Hewan atau Keputusan Penolakan izin;
9. Register Izin dan Arsip.
10. Tanda Terima
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan izin dan menyampaikan permohonan Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner/Izin Rumah Sakit Hewan
Formulir Pendaftaran 15 menit Dokumen persyaratan Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner/ Izin Rumah Sakit Hewan
4 Menerima dan Memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin a. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner dan Izin Rumah Sakit Hewan
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan Izin dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin
6 Input Data Permohonan Perizinan dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan izin dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan administrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan
Dokumen persyaratan izin, BAP kelengkapan dan verifikasi administrasi
1 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat BAP dan Rekomendasi Teknis Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Izin Rumah Sakit Hewan
9 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner dan Izin Rumah Sakit Hewan
Dokumen persyaratan izin, Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner dan Izin Rumah Sakit Hewan
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner dan Izin Rumah Sakit Hewan
10 Melakukan Penerbitan Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner/Izin Rumah Sakit Hewan atau Keputusan Penolakan Izin
a. Dokumen persyaratan izinb. Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner dan Izin Rumah Sakit Hewanc. Keputusan Penerbitan/penolakan izin
45 menit Draft Keputusan Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner/Izin Rumah Sakit Hewan atau Keputusan Penolakan Izin
11 Menandatangani Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner dan Izin Rumah Sakit Hewan atau keputusan penolakan izin
Draft Keputusan Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner/Izin Rumah Sakit Hewan atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner/Izin Rumah Sakit Hewan atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
Mutu Baku SOP Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner/Izin Rumah Sakit Hewan
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner/Izin Rumah Sakit Hewan atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Perizinan atau Surat Keputusan Penolakan
14 Menerima Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner dan Izin Rumah Sakit Hewan atau Surat Keputusan Penolakan Izin
Tanda Terima
15 Selesai
1 hari Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner/Izin Rumah Sakit Hewan atau Keputusan Penolakan
Izin yang telah ditandatangani
7. SOP IZIN PASAR HEWAN
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh Nama SOP Izin Pasar Hewan
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan
1. Memahami teknis pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
2. Menguasai operasional komputer;
3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan di bidang peternakan.
Keterkaitan Peralatan Pelaksana : 1. SOP Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. SOP Izin Lingkungan;
3. SOP IMB;
4. SOP Sertifikat Laik Fungsi Bangunan.
1. Formulir isian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer;
4. Agenda aktivitas;
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan Izin Pasar Hewan tidak berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip pelayanan prima.
1. Formulir Pendaftaran
2. Dokumen persyaratan permohonan Izin Pasar Hewan, meliputi ;
a. Permohonan tertulis kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Karawang;
b. Fotokopi akta pendirian badan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
c. Fotokopi KTP dan NPWP Pendiri/Penanggungjawab;
d. Izin Prinsip Penanaman Modal;
e. Izin Lingkungan (bagi yang wajib AMDAL/UKL-UPL);
f. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
g. Fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah lokasi pasar hewan;
h. Kajian sosial dan ekonomi masyarakat sekitar lokasi pasar hewan;
i. Keterangan rencana teknis pasar hewan, meliputi:
- Lokasi Pasar Hewan.
- Kapasitas pemotongan.
- Jumlah los, kios dan lapak pasar hewan.
- Ketersediaan sarana dan prasarana pasar hewan.
j. Rekomendasi dari instansi yang bertanggungjawab di bidang peternakan di Daerah;
k. Pas Foto Pendiri/Penanggungjawab ukuran 4x6 (3 lembar)
3. Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan;
4. Registrasi/header dokumen permohonan Izin;
5. Berita Acara Pemeriksaan adminsitrasi;
6. Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan ;
7. Rekomendasi Teknis Izin Pasar Hewan;
8. Izin Pasar Hewan atau Keputusan Penolakan izin;
9. Register Izin dan Arsip.
10. Tanda Terima
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan izin dan menyampaikan permohonan Izin Pasar Hewan
Formulir Pendaftaran Dokumen persyaratan Izin Pasar Hewan
4 Menerima dan Memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin a. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan Izin Pasar Hewan 30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan Izin dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin
6 Input Data Permohonan Perizinan dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan izin dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan administrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan
Dokumen persyaratan izin, BAP kelengkapan dan verifikasi administrasi
1 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat BAP dan Rekomendasi Teknis Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Izin Pasar Hewan
9 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izin Pasar Hewan
Dokumen persyaratan izin, Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Izin Pasar Hewan
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Pasar Hewan
10 Melakukan Penerbitan Izin Pasar Hewan atau Keputusan Penolakan Izin
a. Dokumen persyaratan izinb. Rekomendasi Teknis Izin Pasar Hewanc. Keputusan Penerbitan/penolakan izin
45 menit Draft Keputusan Izin Pasar Hewan atau Keputusan Penolakan Izin
11 Menandatangani Izin Pasar Hewan atau keputusan penolakan izin
Draft Keputusan Izin Pasar Hewan atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Pasar Hewan atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
Mutu Baku SOP Izin Pasar Hewan
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Pasar Hewan atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Perizinan atau Surat Keputusan Penolakan
14 Menerima Izin Pasar Hewan atau Surat Keputusan Penolakan Izin
Tanda Terima
15 Selesai
1 hari Izin Pasar Hewan atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
8. SOP IZIN USAHA PETERNAKAN
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh Nama SOP Izin Usaha Peternakan
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Syarat, Tata Cara Dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha Di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal
1. Memahami teknis pelayanan Izin Usaha Peternakan;
2. Menguasai operasional komputer;
3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan izin bidang pertanian.
Keterkaitan Peralatan Pelaksana : 1. SOP Izin Lokasi.
2. SOP Izin Lingkungan
3. SOP IMB
1. Formulir isian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer;
4. Agenda aktivitas;
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan Izin Usaha Peternakan tidak berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip pelayanan prima.
1. Formulir Pendaftaran
2. Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Peternakan, meliputi :
a. Permohonan tertulis kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Karawang;
b. Fotokopi KTP dan NPWP Penanggungjawab/Direktur Utama Perusahaan;
c. Izin lokasi yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;
d. Fotokopi Izin Lingkungan;
e. Fotokopi IMB, Site Plan dan denah/situasi;
f. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
g. Fotokopi Izin Teknis apabila diperlukan (Izin Instalasi Alat, Izin Tenaga Kerja Asing, Izin Pemasukan Ternak)
h. Pas Foto Penanggungjawab/Direktur Utama Perusahaan ukuran 4x6 (2 lembar);
3. Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan;
4. Registrasi/header dokumen permohonan Izin Usaha Peternakan;
5. Berita Acara Pemeriksaan adminsitrasi;
6. Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan ;
7. Rekomendasi Teknis Izin Usaha Peternakan;
8. Izin Usaha Peternakan atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani;
9. Register Izin dan Arsip;
10. Tanda Terima ;
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan izin dan menyampaikan permohonan Izin Usaha Peternakan
Formulir Pendaftaran Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Peternakan
4 Menerima dan Memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Usaha Peternakana. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Peternakan
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Peternakan dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Usaha Peternakan
6 Input Data Permohonan Perizinan dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan izin Usaha Peternakan dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan administrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan
Dokumen persyaratan permohonan izin Usaha Peternakan, BAP kelengkapan dan verifikasi administrasi
1 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat BAP dan Rekomendasi Teknis Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Izin Usaha Peternakan
9 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izin Usaha Peternakan
Dokumen persyaratan izin usaha Peternakan, Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Peternakan
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Usaha Peternakan
10 Melakukan Penerbitan Izin Usaha Peternakan atau Keputusan Penolakan Izin
a. Dokumen persyaratan izin Usaha Peternakanb. Rekomendasi Teknis izin Usaha Peternakanc. Keputusan Penerbitan/penolakan izin Usaha Peternakan
45 menit Draft Keputusan Izin Usaha Peternakan atau Keputusan Penolakan Izin
11 Menandatangani Izin Usaha Peternakan atau keputusan penolakan
Draft Keputusan Izin Usaha Peternakan atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Usaha Peternakan atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
Aktifitas
Mutu Baku SOP Izin Usaha Peternakan
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Usaha Peternakan atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Perizinan atau Surat Keputusan Penolakan
14 Menerima Izin Usaha Peternakan atau Surat Keputusan Penolakan Izin
Tanda Terima
15 Selesai
1 hari Izin Usaha Peternakan atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
1. SOP IZIN USAHA INDUSTRI
NomorSOP TanggalPembuatan TanggalRevisi TanggalEfektif DisahkanOleh Nama SOP IzinUsaha Industri
DasarHukum : KualifikasiPelaksana : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/10/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri;
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
1. Memahamiteknis pelayananIzinUsaha Industri;
2. Menguasaioperasionalkomputer; dan
3. Memahamiperaturanperundang-undangan yang berkaitandenganperizinan dibidangperindustrian.
Keterkaitan: PeralatanPelaksana:
1. SOP IzinPrinsip; dan
2. SOP IzinLingkungan.
1. Formulir Isian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda Aktivitas.
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Jikaprosedurinitidakdilaksanakan, maka proses pelayananIzinUsaha Industritidakberjalandenganbaiksesuaidenganprinsippelayanan prima.
1. FormulirPendaftaran
2. DokumenpersyaratanpermohonanIzinUsaha Industri, meliputi:
a. Perusahaan Industri dalam Kawasan Industri
1) Permohonan tertulis yang diajukan kepada KepalaDPMPTSPatau Surat Kuasa bermaterai cukup disertai dengan melampirkan Fotokopi KTP Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan);
2) Fotokopi KTP dan NPWP Penanggungjawab/Pimpinan Perusahaan;
3) Fotokopi Izin Pinsip;
4) Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan/atauperubahannya yang telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;
5) Fotokopi NPWP Perusahaan lokasi Karawang;
6) Fotokopi legalitas lokasi proyek berupa perjanjian jual beli atau akta jual beli atau sertifikat hak atas tanah atau bukti sewa menyewa minimal 3 (tiga) tahun;
7) Fotokopi Dokumen Lingkungan;
8) Fotokopi Izin Lingkungan;
9) Fotokopi IMB; dan
10) Laporan LKPM periode terakhir dan tanda terimanya yang disampaikan kepada BKPM Pusat, Provinsi dan Kabupaten.
b. Perusahaan Industri Diluar Kawasan Industri
1) Permohonan tertulis diajukan kepada KepalaDPMPTSP atau Surat Kuasa bermaterai cukup disertai dengan melampirkan Fotokopi KTP Penerima Kuasa (apabila
pengajuan permohonan dikuasakan);
2) Fotokopi KTP dan NPWP Penanggungjawab/Pimpinan Perusahaan;
3) Fotokopi Izin Pinsip;
4) Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;
5) Fotokopi NPWP Perusahaan lokasi Karawang;
6) Fotokopi legalitas lokasi proyek berupa perjanjian jual beli atau akta jual beli atau sertifikat hak atas tanah atau bukti sewa menyewa minimal 3 (tiga) tahun;
7) Fotokopi Izin Lokasi;
8) Fotokopi Dokumen Lingkungan;
9) Fotokopi Izin Lingkungan;
10) Fotokopi IMB; dan
11) Laporan LKPM periode terakhir dan tanda terimanya yang disampaikan kepada BKPM Pusat, Provinsi dan Kabupaten.
c. Perluasan Industri:
1) Permohonan tertulis diajukan kepada KepalaDPMPTSPatau Surat Kuasa bermaterai cukup disertai dengan melampirkan Fotokopi Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan);
2) Fotokopi KTP dan NPWP Penanggungjawab/Pimpinan Perusahaan;
3) Fotokopi Izin Pinsip dan atau Izin Usaha Industri sebelumnya;
4) Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;
a. Fotokopi NPWP Perusahaan lokasi Karawang;
b. Fotokopi legalitas lokasi proyek berupa perjanjian jual beli atau akta jual beli atau sertifikat hak atas tanah atau bukti sewa menyewa minimal 3 (tiga) tahun;
c. Fotokopi Izin Lokasi;
d. Fotokopi Perubahan Dokumen Lingkungan;
e. Fotokopi Perubahan Izin Lingkungan;
f. Laporan LKPM periode terakhir dan tanda terimanya yang disampaikan kepada BKPM Pusat, Provinsi dan Kabupaten;
g. Fotokopi IMB; dan
h. Dokumen Rincian teknis rencana perluasan.
3. BeritaAcaraPemeriksaanTeknisdanLapangan ;
4. Keputusan IzinatauKeputusanPenolakanIzin(yang telahditandatangani);
5. Register IzindanArsip; dan
6. TandaTerima.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan izin dan menyampaikan permohonan Izin Usaha Industri
Formulir Pendaftaran 15 menit Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Industri
4 Menerima dan Memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Usaha Industria. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Industri
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Industri dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Industri
6 Input Data Permohonan Perizinan dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan izin Usaha Industri dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan administrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan
Dokumen persyaratan permohonan izin usaha Industri, Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
1 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Izin Usaha Industri
9 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izin Usaha Industri
Dokumen persyaratan izin usaha Industri, Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Industri
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Usaha Industri
10 Melakukan Penerbitan Izin Usaha Industri atau Keputusan Penolakan Izin
a. Dokumen persyaratan izin usaha Industrib. Rekomendasi Teknis izin usaha Industric. Keputusan Penerbitan/penolakan izin usaha Industri
45 menit Draft Keputusan Izin Usaha Industri atau Keputusan Penolakan Izin
11 Menandatangani Izin Usaha Industri atau keputusan penolakan
Draft Keputusan Izin Usaha Industri atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Usaha Industri atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
Aktifitas
Mutu Baku SOP Izin Usaha Industri
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Usaha Industri atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Perizinan atau Surat Keputusan Penolakan
14 Menerima Izin Usaha Industri atau Surat Keputusan Penolakan Izin
Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen
1 hari Izin Usaha Industri atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
2. SOP IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI
NomorSOP TanggalPembuatan TanggalRevisi TanggalEfektif DisahkanOleh Nama SOP IzinUsaha KawasanIndustri
DasarHukum : KualifikasiPelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39/M-IND/PER/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
1. Memahamiteknis pelayananIzinUsaha KawasanIndustri;
2. Menguasaioperasionalkomputer; dan
3. Memahamiperaturanperundang-undangan yang berkaitandenganperizinan dibidangperindustrian.
Keterkaitan PeralatanPelaksana : 1. SOP IzinLingkungan;
2. SOP IzinLokasi;
3. SOP Izin Mendirikan Bangunan; dan
4. SOP IzinPrinsip.
1. FormulirIsian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer;
4. Agenda Aktivitas;
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jikaprosedurinitidakdilaksanakan, maka proses pelayananIzinUsaha KawasanIndustritidakberjalandenganbaiksesuaidenganprinsippelayanan prima.
1. FormulirPendaftaran
2. DokumenpersyaratanpermohonanIzinUsaha KawasanIndustri, meliputi :
a. Permohonan tertulis diajukan kepada KepalaDPMPTSP, atau Surat Kuasa bermaterai cukup disertai dengan melampirkan Fotokopi KTP Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan);
b. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;
c. Fotokopi NPWP Perusahaan;
d. Fotokopi KTP dan NPWP Penanggungjawab/Pimpinan Perusahaan;
e. Fotokopi Izin Pinsip;
f. Fotokopi Izin Lokasi;
g. Fotokopi Dokumen Lingkungan;
h. Fotokopi Izin Lingkungan;
i. Fotokopi Andalalin Kawasan Industri;
j. Fotokopi Rencana Tapak/Site Plan yang disahkan oleh instansi yang berwenang;
k. Laporan Data Kemajuan Pembangunan Kawasan Industri triwulan terakhir;
l. Fotokopi surat pelepasan hak atau sertifikat atas tanah yang telah dikusai dan siap digunakan;
m. Fotokopi Dokumen Tata Tertib Kawasan Industri yang sesuai dengan Pedoman Teknis Kawasan Industri;
n. Daftar Susunan Pengurus dan Pengelola Kawasan Industri;
o. Laporan LKPM periode terakhir dan tanda terimanya yang disampaikan kepada BKPM Pusat, Propinsi dan Kabupaten;
dan
p. Fotokopi IMB.
3. BeritaAcaraPemeriksaanTeknisdanLapangan ;
4. Keputusan IzinatauKeputusanPenolakanIzin (yang telah ditandatangani);
5. Register IzindanArsip; dan
6. TandaTerima.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan izin dan menyampaikan permohonan Izin Usaha Kawasan Industri
Formulir Pendaftaran 15 menit Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Kawasan Industri
4 Menerima dan Memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Usaha Kawasan Industria. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Kawasan Industri
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Kawasan Industri dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Usaha Kawasan Industri
6 Input Data Permohonan Perizinan dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan izin Usaha Kawasan Industri dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan administrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan
Dokumen persyaratan permohonan izin usaha Kawasan Industri, Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
1 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Izin Usaha Kawasan Industri
9 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izin Usaha Kawasan Industri
Dokumen persyaratan izin usaha Kawasan Industri, Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Kawasan Industri
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Usaha Kawasan Industri
10 Melakukan Penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri atau Keputusan Penolakan Izin
a. Dokumen persyaratan izin usaha Kawasan Industrib. Rekomendasi Teknis izin usaha Kawasan Industric. Keputusan Penerbitan/penolakan izin usaha Kawasan Industri
45 menit Draft Keputusan Izin Usaha Kawasan Industri atau Keputusan Penolakan Izin
11 Menandatangani Izin Usaha Kawasan Industri atau keputusan penolakan
Draft Keputusan Izin Usaha Kawasan Industri atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Usaha Kawasan Industri atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
Aktifitas
Mutu Baku SOP Izin Usaha Kawasan Industri
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Usaha Kawasan Industri atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Perizinan atau Surat Keputusan Penolakan
14 Menerima Izin Usaha Kawasan Industri atau Surat Keputusan Penolakan Izin
Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen
1 hari Izin Usaha Kawasan Industri atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
3. SOP IZIN USAHA PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI
NomorSOP TanggalPembuatan TanggalRevisi TanggalEfektif DisahkanOleh Nama SOP IzinUsaha PerluasanKawasanIndustri
DasarHukum: KualifikasiPelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri; 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/10/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39/M-IND/PER/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri;
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
1. Memahamiteknis pelayananIzinUsaha PerluasanKawasanIndustri;
2. Menguasaioperasionalkomputer; dan
3. Memahamiperaturanperundang-undangan yang berkaitandenganperizinandi bidangperindustrian.
Keterkaitan : PeralatanPelaksana :
1. SOP IzinPinsipPerluasan;
2. SOP Izin Usaha KawasanIndustri;
3. SOP IzinLokasiPerluasan; dan
4. SOP Izin Mendirikan Bangunan.
1. FormulirIsian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda Aktivitas.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
− Jikaprosedurinitidakdilaksanakan, maka proses pelayananIzinUsaha PerluasanKawasanIndustritidakberjalandenganbaiksesuaidenganprinsippelayanan prima.
− Pengisian Data Kawasan Industri 2 (dua) tahun terakhir sebagai salah satu dokumen persyaratan dalam pengajuan Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri menggunakan Format formulir sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keauangan Nomor 6 Tahun .... tentang ..... dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39 Tahun 2016 tentang .....
1. FormulirPendaftaran
2. DokumenpersyaratanpermohonanIzinUsaha PerluasanKawasanIndustri, meliputi :
a. Permohonan tertulis yang diajukan kepada KepalaDPMPTSP, atau Surat Kuasa bermaterai cukup disertai dengan melampirkan Fotokopi KTP Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan);
b. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;
c. Fotokopi NPWP Perusahaan;
d. Fotokopi KTP dan NPWP Penanggungjawab/Pimpinan Perusahaan;
e. Fotokopi Izin Pinsip Perluasan;
f. Dokumen Izin Usaha Kawasan Industri sebelumnya;
g. Fotokopi Izin Lokasi Perluasan;
h. Fotokopi Perubahan Dokumen Lingkungan;
i. Fotokopi Perubahan Izin Lingkungan;
j. Fotokopi Persetujuan Perubahan Dokumen Andalalin Kawasan Industri;
k. Fotokopi surat pelepasan hak atau sertifikat atas tanah yang telah dikusai dan siap digunakan;
l. Daftar Susunan Pengurus dan Pengelola Kawasan Industri;
m. Data Kawasan Industri 2 (dua) tahun terakhir;
n. Dokumen rincian teknis rencana perluasan kawasan industri;
o. Fotokopi Rencana Tapak/Site Plan perluasan yang di sahkan oleh instansi yang berwenang;
p. Fotokopi Dokumen Tata Tertib Kawasan Industri yang sesuai dengan Pedoman Teknis Kawasan Industri;
q. Laporan LKPM periode terakhir dan tanda terimanya yang disampaikan kepada BKPM Pusat, Provinsi dan Kabupaten; dan
r. Fotokopi IMB.
3. BeritaAcaraPemeriksaanTeknisdanLapangan ;
4. Keputusan IzinatauKeputusanPenolakanIzin (yang telah ditandatangani);
5. Register IzindanArsip; dan
6. TandaTerima.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan izin dan menyampaikan permohonan Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri
Formulir Pendaftaran 15 menit Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri
4 Menerima dan Memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Usaha Perluasan Kawasan Industria. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri
6 Input Data Permohonan Perizinan dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan izin Usaha Perluasan Kawasan Industri dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan administrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan
Dokumen persyaratan permohonan izin usaha Perluasan Kawasan Industri, Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
1 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri
9 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri
Dokumen persyaratan izin usaha Perluasan Kawasan Industri, Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Usaha Kawasan Industri
10 Melakukan Penerbitan Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri atau Keputusan Penolakan Izin
a. Dokumen persyaratan izin usaha Perluasan Kawasan Industrib. Rekomendasi Teknis izin usaha Perluasan Kawasan Industric. Keputusan Penerbitan/penolakan izin usaha Perluasan Kawasan Industri
45 menit Draft Keputusan Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri atau Keputusan Penolakan Izin
11 Menandatangani Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri atau keputusan penolakan
Draft Keputusan Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
Aktifitas
Mutu Baku SOP Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Perizinan atau Surat Keputusan Penolakan
14 Menerima Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri atau Surat Keputusan Penolakan Izin
Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen
1 hari Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri atau
Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
4. SOP SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
NomorSOP TanggalPembuatan TanggalRevisi TanggalEfektif DisahkanOleh Nama SOP Surat IzinUsaha Perdagangan
DasarHukum : KualifikasiPelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No..... tentang Pasar;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
1. Memahamiteknis pelayananIzinUsahaPerdagangan;
2. Menguasaioperasionalkomputer; dan
3. Memahamiperaturanperundang-undangan yang berkaitandenganperizinan dibidangperdagangan.
Keterkaitan: PeralatanPelaksana :
- SOP Izin Mendirikan Bangunan. 1. FormulirIsian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda Aktivitas.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jikaprosedurinitidakdilaksanakan, maka proses pelayananIzinUsaha Perdagangantidakberjalandenganbaiksesuaidenganprinsippelayanan prima.
1. FormulirPendaftaran
2. DokumenpersyaratanpermohonanIzinUsaha Perdagangan, meliputi;
a. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas
1) Permohonansecara tertulisditujukan kepadaKepalaDPMPTSPatau SuratKuasabermaterai cukup disertai dengan melampirkan fotokopi KTP Penerima Kuasa (apabilapengajuan permohonan dikuasakan);
2) FotokopiAktePendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapatPengesahandari Menteri Hukum dan HAM;
3) Fotokopi KTP dan NPWP Penanggungjawab/DirekturUtama Perusahaan;
4) SuratPernyataanPemohontentanglokasiusahaperdagangan; 5) Pas FotoPenanggungjawab/DirekturUtama Perusahaan ukuran
4x6 sebanyak 2 (dua) lembar; dan 6) Fotokopi IMB atauFotokopi Surat
PerjanjianSewa/KontrakTempat/Lahan.
b. PerusahaanberbentukKoperasi
1) Permohonansecara tertulisditujukan kepadaKepala DPMPTSP atau SuratKuasabermaterai cukup disertai dengan melampirkan Fotokopi KTP Penerima Kuasa (apabilapengajuan permohonan dikuasakan);
2) FotokopiAktePendirianKoperasi yang telahdisahkanoleh instansi yang berwenang;
3) Fotokopi KTP dan NPWP Penanggungjawab; 4) SuratPernyataanPemohontentanglokasiusahakoperasi; 5) Pas FotoPenanggungjawab/DirekturUtama Perusahaan ukuran
4x6 sebanyak 2 (dua)lembar; dan 6) Fotokopi IMB atauFotokopi Surat PerjanjianSewa/Kontrak
Tempat/Lahan.
c. Perusahaan berbentuk CV dan Firma
1) Permohonansecara tertulisditujukan kepadaKepala DPMPTSP, atau SuratKuasabermaterai cukup dengan melampirkan
Fotokopi KTP Penerima Kuasa (apabilapengajuan permohonan dikuasakan);
2) FotokopiAktePendirian Perusahaan/AktaNotaris yang telahdidaftarkanpadaPengadilanNegeri;
3) Fotokopi KTP dan NPWP Penanggungjawab/DirekturUtama Perusahaan;
4) SuratPernyataanPemohontentanglokasiusahaperusahaan; 5) Pas FotoPenanggungjawab/DirekturUtama Perusahaan ukuran
4x6 sebanyak 2 (dua)lembar; dan 6) Fotokopi IMB atauFotokopi Surat
PerjanjianSewa/KontrakTempat/Lahan.
d. PerusahaanberbentukPerorangan
1) Permohonansecara tertulisditujukan kepadaKepala DPMPTSP atauSuratKuasabermaterai cukup disertai dengan melampirkan Fotokopi KTP Penerima Kuasa (apabilapengajuan permohonan dikuasakan);
2) FotokopiAktePendirian Perusahaan; 3) Fotokopi KTP dan NPWP Penanggungjawab/Pemilikperusahaan; 4) SuratPernyataanPemohontentanglokasiusaha; 5) Pas FotoPenanggungjawab/Pemilikperusahaanukuran 4x6
sebanyak 2 (dua)lembar; dan 6) Fotokopi IMB atauFotokopi Surat
PerjanjianSewa/KontrakTempat/Lahan.
3. BeritaAcaraPemeriksaanTeknisdanLapangan ;
4. Surat IzinUsaha Perdagangan(yang telahditandatangani);
5. Register IzindanArsip; dan
6. TandaTerima.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan izin dan menyampaikan permohonan Izin Usaha Perdagangan
Formulir Pendaftaran 15 menit Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Perdagangan
4 Menerima dan Memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Usaha Perdagangana. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Perdagangan
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Perdagangan dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Usaha Perdagangan
6 Input Data Permohonan Perizinan dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan izin Usaha Perdagangan dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan administrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan
Dokumen persyaratan permohonan izin usaha Perdagangan, Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
1 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perdagangan
9 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izin Usaha Perdagangan
Dokumen persyaratan izin usaha Perdagangan, Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perdagangan
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Usaha Perdagangan
10 Melakukan Penerbitan Izin Usaha Perdagangan atau Keputusan Penolakan Izin
a. Dokumen persyaratan izin usaha Perdaganganb. Rekomendasi Teknis izin usaha Perdaganganc. Keputusan Penerbitan/penolakan izin usaha Perdagangan
45 menit Draft Keputusan Izin Usaha Perdagangan atau Keputusan Penolakan Izin
11 Menandatangani Izin Usaha Perdagangan atau keputusan penolakan
Draft Keputusan Izin Usaha Perdagangan atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Usaha Perdagangan atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
Aktifitas
Mutu Baku SOP Izin Usaha Perdagangan
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Usaha Perdagangan atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Perizinan atau Surat Keputusan Penolakan
14 Menerima Izin Usaha Perdagangan atau Surat Keputusan Penolakan Izin
Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen
1 hari Izin Usaha Perdagangan atau Keputusan Penolakan Izin
5. SOP IZIN USAHA TOKO MODERN
NomorSOP TanggalPembuatan TanggalRevisi TanggalEfektif DisahkanOleh Nama SOP IzinUsaha Toko Modern
DasarHukum : KualifikasiPelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
2. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
1. Memahamiteknis pelayananizinUsaha Toko Modern;
2. Menguasaioperasionalkomputer; dan
3. Memahamiperaturanperundang-undangan yang berkaitandenganperizinan dibidangperdagangan.
Keterkaitan: PeralatanPelaksana :
1. SOP Izin Mendirikan Bangunan; dan
2. SOP IzinLingkungan.
1. FormulirIsian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda Aktivitas;
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jikaprosedurinitidakdilaksanakan, maka proses pelayananizinUsaha Toko Modern tidakberjalandenganbaiksesuaidenganprinsippelayanan prima.
1. FormulirPendaftaran
2. DokumenpersyaratanpermohonanIzinUsaha Toko Modern:
a. Permohonansecara tertulisditujukan kepadaKepalaDPMPTSP atau SuratKuasabermaterai cukup disertai dengan melampirkan fotokopi KTP Penerima Kuasa (apabilapengajuan permohonan dikuasakan);
b. Fotokopi KTP dan NPWP Penanggungjawab/Pemilik Perusahaan
c. FotokopiAktePendiriandan/atauperubahanperusahaandanpengesahannyabagiperusahaan yang berbadanhukum PT atauKoperasi;
d. FotokopiIzinPrinsip (bagi Perusahaan yang wajib);
e. Fotokopi IzinLokasi (bagi Perusahaan yang wajib);
f. SPPL atauIzinLingkungan (bagi yang wajib AMDAL/UKL-UPL;
g. Fotokopi IMB atauperjanjiansewa/kontraktempat;
h. Hasilanalisakondisisosialekonomimasyarakat, olehpihakketiga (konsultan) bagi Toko Modern yang memiliki luas diatas 400 m2
i. Rencanakemitraandenganusahamikrodanusahakecil;
(empat ratus meter persegi) danrekomendasidariinstansi yang berwenang;
j. Pas FotoPenanggungjawab/DirekturUtama Perusahaan ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.
3. BeritaAcaraPemeriksaanTeknisdanLapangan;
4. RekomendasiTeknisIzinUsaha Toko Modern;
5. Keputusan IzinatauKeputusanPenolakanIzin(yang telahditandatangani);
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan izin dan menyampaikan permohonan Izin Usaha Toko Modern
Formulir Pendaftaran 15 menit Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Toko Modern
4 Menerima dan Memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Usaha Toko Modern a. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Toko Modern
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Toko Modern dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Usaha Toko Modern
6 Input Data Permohonan Perizinan dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan izin Usaha Toko Modern dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan administrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan
Dokumen persyaratan permohonan izin usaha Toko Modern , Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
1 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Izin Usaha Toko Modern
9 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izin Usaha Toko Modern
Dokumen persyaratan izin usaha Toko Modern Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Toko Modern
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Usaha Toko Modern
10 Melakukan Penerbitan Izin Usaha Toko Modern atau Keputusan Penolakan Izin
a. Dokumen persyaratan izin usaha Toko Modern b. Rekomendasi Teknis izin usaha Toko Modern c. Keputusan Penerbitan/penolakan izin usaha Toko Modern
45 menit Draft Keputusan Izin Usaha Toko Modern atau Keputusan Penolakan Izin
11 Menandatangani Izin Usaha Toko Modern atau keputusan penolakan
Draft Keputusan Izin Usaha Toko Modern atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Usaha Toko Modern atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
Aktifitas
Mutu Baku SOP Izin Usaha Toko Modern
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Usaha Toko Modern atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Perizinan atau Surat Keputusan Penolakan
14 Menerima Izin Usaha Toko Modern atau Surat Keputusan Penolakan Izin
Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen
1 hari Izin Usaha Toko Modern atau Keputusan Penolakan Izin
6. SOP IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL
NomorSOP TanggalPembuatan TanggalRevisi TanggalEfektif DisahkanOleh Nama SOP IzinUsaha PengelolaanPasarTradisional
DasarHukum : KualifikasiPelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
2. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/ M-DAG/ PER/ 12/ 2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
1. Memahamiteknis pelayananIzinUsaha PengelolaanPasarTradisional;
2. Menguasaioperasionalkomputer; dan
3. Memahamiperaturanperundang-undangan yang berkaitandenganperizinan dibidangperdagangan.
Keterkaitan: PeralatanPelaksana :
1. SOP Izin Mendirikan Bangunan;
2. SOP IzinLingkungan; dan
3. SOP IzinPrinsip.
1. FormulirIsian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda Aktivitas.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jikaprosedurinitidakdilaksanakan, maka proses pelayananizinusahaPengelolaanPasarTradisionaltidakberjalandenganbaiksesuaidenganprinsippelayanan prima.
1. FormulirPendaftaran;
2. DokumenpersyaratanpermohonanIzinUsa
ha PengelolaanPasarTradisional, meliputi;
a. Permohonan tertulis ditujukan kepada KepalaDPMPTSPatau Surat Kuasa bermaterai cukup disertai dengan melampirkan Fotokopio KTP Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan);
b. Fotokopi KTP dan NPWP Penanggungjawab/Pemilik Perusahaan
c. Fotokopi Akte Pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum PT atau Koperasi;
d. Fotokopi Izin Prinsip;
e. Fotokopi Izin Lokasi;
f. SPPL atau Izin Lingkungan (bagi yang wajib AMDAL/UKL-UPL);
g. Fotokopi IMB atau Fotokopi Surat Perjanjian Sewa/Kontrak Tempat/Lahan;
h. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, oleh pihak ketiga (konsultan); dan
i. Pas Foto Penanggungjawab/Direktur Utama Perusahaan ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.
3. BeritaAcaraPemeriksaanTeknisdanLapangan;
4. RekomendasiTeknisIzinUsaha PengelolaanPasarTradisional;
5. Keputusan
IzinatauKeputusanPenolakanIzin (yang telah ditandatangani);
6. Register IzindanArsip; dan
7. TandaTerima.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan izin dan menyampaikan permohonan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional
Formulir Pendaftaran 15 menit Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional
4 Menerima dan Memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional a. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional
6 Input Data Permohonan Perizinan dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan administrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan
Dokumen persyaratan permohonan izin usaha Pengelolaan Pasar Tradisional , Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
1 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional
9 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
Dokumen persyaratan izin usaha Pengelolaan Pasar Tradisional , Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional
10 Melakukan Penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional atau Keputusan Penolakan Izin
a. Dokumen persyaratan izin usaha Pengelolaan Pasar Tradisional b. Rekomendasi Teknis izin usaha Pengelolaan Pasar Tradisional c. Keputusan Penerbitan/penolakan izin usaha Pengelolaan Pasar Tradisional
45 menit Draft Keputusan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional atau Keputusan Penolakan Izin
11 Menandatangani Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional atau keputusan penolakan
Draft Keputusan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
Aktifitas
Mutu Baku SOP Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Perizinan atau Surat Keputusan Penolakan
14 Menerima Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional atau Surat Keputusan Penolakan Izin
Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen
1 hari Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional atau Keputusan Penolakan Izin
7. SOP IZIN USAHA PUSAT PEMBELANJAAN
NomorSOP TanggalPembuatan TanggalRevisi TanggalEfektif DisahkanOleh Nama SOP IzinUsaha PusatPembelanjaan
DasarHukum : KualifikasiPelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
2. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/ M-DAG/ PER/ 12/ 2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/ PER/9/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/ M-DAG/ PER/ 12/ 2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
1. Memahamiteknis pelayananIzin Usaha PusatPembelanjaan;
2. Menguasaioperasionalkomputer; dan
3. Memahamiperaturanperundang-undangan yang berkaitandenganperizinan di bidangperdagangan.
Keterkaitan: PeralatanPelaksana :
1. SOP IzinLokasi;
2. SOP IzinPrinsip;
3. SOP Izin Mendirikan Bangunan; dan
4. SOP IzinLingkungan.
1. FormulirIsian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda Aktivitas.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jikaprosedurinitidakdilaksanakan, maka proses pelayananIzinUsaha PusatPembelanjaantidakberjalandenganbaiksesuaidenganprinsippelayanan
1. FormulirPendaftaran;
prima. 2. DokumenpersyaratanpermohonanIzinUsaha PusatPerbelanjaan, meliputi:
a. Permohonansecara tertulisditujukan kepadaKepalaDPMPTSP, atau SuratKuasabermaterai cukup disertai dengan melampirkan Fotokopi KTP Penerima Kuasa (apabilapengajuan permohonan dikuasakan);
b. Fotokopi KTP dan NPWP Penanggungjawab/Pemilik Perusahaan;
c. FotokopiAktePendiriandan/atauperubahannyayang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM bagiperusahaan yang berbadanhukum PT atauKoperasi;
d. FotokopiIzinPrinsip;
e. Fotokopi IzinLokasi (bagi yang wajib);
f. Fotokopi IzinLingkungan (bagi yang wajib AMDAL/UKL-UPL;
g. Fotokopi IMB atauFotokopi Surat PerjanjianSewa/KontrakTempat/Lahan;
h. Hasilanalisakondisisosialekonomimasyarakat, olehpihakketiga (konsultan) danrekomendasidariinstansi yang berwenang;
i. Rencanakemitraandenganusahamikrodanusahakecil; dan
j. Pas FotoPenanggungjawab/DirekturUtama Perusahaan ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.
3. BeritaAcaraPemeriksaanTeknisdanLapangan;
4. RekomendasiTeknisIzinUsaha PusatPembelanjaan;
5. Keputusan IzinatauKeputusanPenolakanIzin (yang telah ditandatangani);
6. Register Izin dan Arsip; dan
7. TandaTerima.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan izin dan menyampaikan permohonan Izin Usaha Pusat Pembelanjaan
Formulir Pendaftaran 15 menit Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Pusat Pembelanjaan
4 Menerima dan Memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Usaha Pusat Pembelanjaan a. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Pusat Pembelanjaan
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Pusat Pembelanjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Usaha Pusat Pembelanjaan
6 Input Data Permohonan Perizinan dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan izin Usaha Pusat Pembelanjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan administrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan
Dokumen persyaratan permohonan izin usaha Pusat Pembelanjaan , Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
1 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pusat Pembelanjaan
9 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izin Usaha Pusat Pembelanjaan
Dokumen persyaratan izin usaha Pusat Pembelanjaan , Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pusat Pembelanjaan
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Usaha Pusat Pembelanjaan
10 Melakukan Penerbitan Izin Usaha Pusat Pembelanjaan atau Keputusan Penolakan Izin
a. Dokumen persyaratan izin usaha Pusat Pembelanjaan b. Rekomendasi Teknis izin usaha Pusat Pembelanjaan c. Keputusan Penerbitan/penolakan izin usaha Pusat Pembelanjaan
45 menit Draft Keputusan Izin Usaha Pusat Pembelanjaan atau Keputusan Penolakan Izin
11 Menandatangani Izin Usaha Pusat Pembelanjaan atau keputusan penolakan
Draft Keputusan Izin Usaha Pusat Pembelanjaan atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Usaha Pusat Pembelanjaan atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
Aktifitas
Mutu Baku SOP Izin Usaha Pusat Pembelanjaan
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Usaha Pusat Pembelanjaan atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Perizinan atau Surat Keputusan Penolakan
14 Menerima Izin Usaha Pusat Pembelanjaan atau Surat Keputusan Penolakan Izin
Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen
1 hari Izin Usaha Pusat Pembelanjaan atau Keputusan Penolakan Izin
8. SOPTANDA DAFTAR INDUSTRI
NomorSOP TanggalPembuatan TanggalRevisi TanggalEfektif DisahkanOleh Nama SOP TandaDaftarIndustri
DasarHukum : KualifikasiPelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/10/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
1. Memahamiteknis pelayananTandaDaftarIndustri;
2. Menguasaioperasionalkomputer; dan
3. Memahamiperaturanperundang-undangan yang berkaitandenganperizinan di bidang perindustrian.
Keterkaitan: PeralatanPelaksana :
1. SOP IzinLingkungan; dan
2. SOP IzinLokasi.
1. FormulirIsian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda Aktivitas.
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan :
− Jikaprosedurinitidakdilaksanakan, maka proses pelayananTandaDaftarIndustritidakberjalandenganbaiksesuaidenganprinsippelayanan prima.
− Pelaksanaan pemberian Izin Usaha Industri tidak dikenakan biaya dalam bentuk apapun.
1. FormulirPendaftaran
2. DokumenpersyaratanpermohonanTandaDaftarIndustri, meliputi:
a. Perusahaan Industri berbentuk Perseroan Terbatas
1) Permohonan tertulis ditujukan kepada Kepala DPMPTSP, atau Surat Kuasa bermaterai cukup disertai dengan melampirkan Fotokopi KTP Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan);
2) Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya, serta telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM (bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas);
3) Fotokopi KTP dan NPWP Penanggungjawab/Direktur Utama Perusahaan;
4) Fotokopi Izin Lokasi (bagi yang wajib);
5) SPPL atau Izin Lingkungan (bagi yang wajib AMDAL/UKL-UPL);
6) Fotokopi IMB atau Fotokopi Surat Perjanjian Sewa/KontrakTempat/Lahan; dan
7) Pas Foto Penanggungjawab/Direktur Utama Perusahaan ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.
b. Perusahaan Industri berbentuk Koperasi
1) Permohonan tertulis ditujukan kepadaKepala DPMPTSP, dan/atau Surat Kuasa bermaterai cukup disertai dengan melampirkan Fotokopi KTP Penerima Kuasa (apabila pengajuan
permohonan dikuasakan);
2) Fotokopi Akta Pendirian Koperasi yang telah disahkan instansi yang berwenang;
3) Fotokopi KTP dan NPWP Penanggungjawab/Direktur Utama Perusahaan;
4) Fotokopi Izin Lokasi (bagi yang wajib);
5) SPPL atau Izin Lingkungan (bagi yang wajib AMDAL/UKL-UPL);
6) Fotokopi IMB atau Fotokopi Surat Perjanjian Sewa/Kontrak Tempat/Lahan; dan
7) Pas Foto Penanggungjawab/Direktur Utama Perusahaan ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.
c. Perusahaan Industri berbentuk CV dan Firma
1) Permohonan tertulis ditujukan kepada Kepala DPMPTSP, dan/atau Surat Kuasa bermaterai cukup disertai dengan melampirkan Fotokopi KTP Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan);
2) Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri;
3) Fotokopi KTP dan NPWP Penanggungjawab/Direktur Utama Perusahaan;
4) Fotokopi Izin Lokasi (bagi yang wajib);
5) SPPL atau Izin Lingkungan (bagi yang wajib AMDAL/UKL-UPL);
6) Fotokopi IMB atau Fotokopi Surat Perjanjian Sewa/Kontrak Tempat/Lahan; dan
7) Pas Foto Penanggungjawab/Direktur Utama
Perusahaan ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.
d. Perusahaan Industri berbentuk Perorangan:
1) Permohonan tertulis ditujukan kepada Kepala DPMPTSP, dan/atau Surat Kuasa bermaterai cukup disertai dengan melampirkan Fotokopi KTP Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan);
2) Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan (apabila ada);
3) Fotokopi KTP dan NPWP Penanggungjawab/Pemilik Perusahaan;
4) Fotokopi Izin Lokasi (bagi yang wajib)
5) SPPL atau Izin Lingkungan (bagi yang wajib AMDAL/UKL-UPL);
6) Fotokopi IMB atau Fotokopi Surat Perjanjian Sewa/Kontrak Tempat/Lahan; dan
7) Pas Foto Penanggungjawab/Pemilik perusahaan ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.
3. BeritaAcaraPemeriksaanTeknisdanLapangan ;
4. TandaDaftarIndustri;
5. Register TandaDaftarIzin dan Arsip; dan
6. TandaTerima.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan tanda daftar usaha dan menyampaikan permohonan Tanda Daftar Industri
Formulir Pendaftaran Dokumen persyaratan permohonan Tanda Daftar Industri
4 Menerima dan memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Tanda Daftar Industria. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Tanda Daftar Industri
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Tanda Daftar Industri dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Tanda Daftar Industri
6 Input Data Permohonan Tanda Daftar Usaha dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan Tanda Daftar Industri dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan adminsitrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan
Dokumen persyaratan permohonan Tanda Daftar Industri, Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
1 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Tanda Daftar Industri
9 Melakukan Penilaian Permohonan Tanda Daftar Industri
Dokumen persyaratan Tanda Daftar Industri, Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Tanda Daftar Industri
1 hari Keputusan Penerbitan Tanda Daftar Industri
10 Melakukan Penerbitan Tanda Daftar Industri a. Dokumen persyaratan Tanda Daftar Industrib. Rekomendasi Teknis Tanda Daftar Industric. Keputusan Penerbitan/penolakan Tanda Daftar Industri
45 menit Draft Keputusan Tanda Daftar Industri
11 Menandatangani Tanda Daftar Industri Draft Keputusan Tanda Daftar Industri 1 hari Tanda Daftar Industri yang telah ditandatangani
Mutu Baku SOP Tanda Daftar Industri
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Lengkap
Tidak
12 Penomoran dan Register Tanda Daftar Industri Tanda Daftar Industri yang telah ditandatangani 20 menit Register Tanda Daftar Industri dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Tanda Daftar Industri
14 Menerima Tanda Daftar Industri Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen Arah Proses Koordinasi
1 hari Tanda Daftar Industri
Keputusan
Hubungan antar simbol yang berbeda halaman
9. SOPTANDA DAFTAR PERUSAHAAN
NomorSOP TanggalPembuatan TanggalRevisi TanggalEfektif DisahkanOleh
Nama SOP TandaDaftarPerusahaan
DasarHukum : KualifikasiPelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
1. Memahamiteknis pelayananTandaDaftarPerusahaan;
2. Menguasaioperasionalkomputer; dan
3. Memahamiperaturanperundang-undangan yang berkaitandenganperizinan di bidangperdagangan
Keterkaitan: PeralatanPelaksana :
- SOP Izin Usaha Perdagangan. 1. FormulirIsian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda Aktivitas.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jikaprosedurinitidakdilaksanakan, maka proses pelayananTandaDaftarPerusahaantidakberjalandenganbaiksesuaidenganprinsippelayanan prima.
1. FormulirPendaftaran;
2. DokumenpersyaratanpermohonanTandaDaftarPerusahaan, meliputi:
a. Perusahaan Perdagangan berbentuk Perseroan Terbatas
1) Permohonan tertulis ditujukan kepada Kepala DPMPTSP, dan/atau Surat Kuasa bermaterai cukup disertai dengan melampirkan Fotokopi KTP Penerima Kuasa apabila pengajuan permohonan dikuasakan);
2) Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;
3) Fotokopi KTP dan NPWP Penanggungjawab/Direktur Utama Perusahaan;
4) Surat Pernyataan Pemohon tentang lokasi usaha perdagangan; dan
5) Pas Foto Penanggungjawab/Direktur Utama Perusahaan ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.
b. Perusahaan Perdagangan berbentuk Koperasi
1) Permohonan tertulis ditujukan kepada Kepala DPMPTSP, dan/atau Surat Kuasa bermaterai cukup disertai dengan melampirkan Fotokopi KTP Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan);
2) Fotokopi Akte Pendirian Koperasi yang telah disahkan instansi yang berwenang;
3) Fotokopi KTP dan NPWP Penanggungjawab/Direktur Utama Perusahaan;
4) Surat Pernyataan Pemohon tentang lokasi usaha koperasi; dan
5) Pas Foto Penanggungjawab/Direktur Utama Perusahaan ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.
c. Perusahaan Perdagangan berbentuk CV dan Firma
1) Permohonan tertulis ditujukan kepada Kepala DPMPTSPdan/atau Surat Kuasa bermaterai cukup disertai dengan melampirkan Fotokopi KTP Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan);
2) Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri;
3) Fotokopi KTP dan NPWP Penanggungjawab/Direktur Utama Perusahaan;
4) Surat Pernyataan Pemohon tentang lokasi usaha perusahaan; dan
5) Pas Foto Penanggungjawab/Direktur Utama Perusahaan ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.
d. Perusahaan Perdagangan berbentuk Perorangan:
1) Permohonan tertulis ditujukan kepada Kepala DPMPTSP dan/atau Surat Kuasa bermaterai cukup disertai dengan melampirkan Fotokopi KTP Penerima Kuasa (apabila pengajuan
permohonan dikuasakan);
2) Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan (apabila ada);
3) Fotokopi KTP dan NPWP Penanggungjawab/Pemilik perusahaan;
4) Surat Pernyataan Pemohon tentang lokasi usaha; dan
5) Pas Foto Penanggungjawab/Pemilik perusahaan ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.
3. BeritaAcaraPemeriksaanTeknisdanLapangan ;
4. TandaDaftarPerusahaan;
5. Register tandadaftardanArsip; dan
6. TandaTerima.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan tanda daftar usaha dan menyampaikan permohonan Tanda Daftar Perdagangan
Formulir Pendaftaran Dokumen persyaratan permohonan Tanda Daftar Perdagangan
4 Menerima dan memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Tanda Daftar Perdagangana. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Tanda Daftar Perdagangan
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Tanda Daftar Perdagangan dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Tanda Daftar Perdagangan
6 Input Data Permohonan Tanda Daftar Usaha dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan Tanda Daftar Perdagangan dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan adminsitrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan
Dokumen persyaratan permohonan Tanda Daftar Perdagangan, Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
1 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Tanda Daftar Perdagangan
9 Melakukan Penilaian Permohonan Tanda Daftar Perdagangan
Dokumen persyaratan Tanda Daftar Perdagangan, Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Tanda Daftar Perdagangan
1 hari Keputusan Penerbitan Tanda Daftar Perdagangan
10 Melakukan Penerbitan Tanda Daftar Perdagangan
a. Dokumen persyaratan Tanda Daftar Perdaganganb. Rekomendasi Teknis Tanda Daftar Perdaganganc. Keputusan Penerbitan/penolakan Tanda Daftar Perdagangan
45 menit Draft Keputusan Tanda Daftar Perdagangan
11 Menandatangani Tanda Daftar Perdagangan Draft Keputusan Tanda Daftar Perdagangan 1 hari Tanda Daftar Perdagangan yang telah ditandatangani
Mutu Baku SOP Tanda Daftar Perdagangan Perusahaan
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Lengkap
Tidak
12 Penomoran dan Register Tanda Daftar Perdagangan
Tanda Daftar Perdagangan yang telah ditandatangani
20 menit Register Tanda Daftar Perdagangan dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Tanda Daftar Perdagangan
14 Menerima Tanda Daftar Perdagangan Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen Arah Proses Koordinasi
1 hari Tanda Daftar Perdagangan
Keputusan
Hubungan antar simbol yang berbeda halaman
10. SOPTANDA DAFTAR GUDANG
NomorSOP TanggalPembuatan TanggalRevisi TanggalEfektif DisahkanOleh Nama SOP Tanda Daftar Gudang
DasarHukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
1. Memahami teknis pelayanan Tanda Daftar Gudang;
2. Menguasai operasional komputer; dan
3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan di bidang perdagangan.
Keterkaitan: PeralatanPelaksana :
1. SOP IzinLingkungan;
2. SOP IzinLokasi; dan
3. SOP Izin Mendirikan Bangunan.
1. FormulirIsian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda Aktivitas.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan Tanda Daftar Gudang tidak berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip pelayanan prima.
1. FormulirPendaftaran
2. Dokumen persyaratan permohonan Tanda Daftar Gudang, meliputi:
3. Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan;
4. Tanda Daftar Gudang;
5. Register Tanda Daftar dan Arsip; dan
6. Tanda Terima.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan tanda daftar usaha dan menyampaikan permohonan Tanda Daftar Gudang
Formulir Pendaftaran Dokumen persyaratan permohonan Tanda Daftar Gudang
4 Menerima dan memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Tanda Daftar Gudanga. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Tanda Daftar Gudang
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Tanda Daftar Gudang dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Tanda Daftar Gudang
6 Input Data Permohonan Tanda Daftar Usaha dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan Tanda Daftar Gudang dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan adminsitrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan
Dokumen persyaratan permohonan Tanda Daftar Gudang, Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
1 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Tanda Daftar Gudang
9 Melakukan Penilaian Permohonan Tanda Daftar Gudang
Dokumen persyaratan Tanda Daftar Gudang, Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Tanda Daftar Gudang
1 hari Keputusan Penerbitan Tanda Daftar Gudang
10 Melakukan Penerbitan Tanda Daftar Gudang a. Dokumen persyaratan Tanda Daftar Gudangb. Rekomendasi Teknis Tanda Daftar Gudangc. Keputusan Penerbitan/penolakan Tanda Daftar Gudang
45 menit Draft Keputusan Tanda Daftar Gudang
11 Menandatangani Tanda Daftar Gudang Draft Keputusan Tanda Daftar Gudang 1 hari Tanda Daftar Gudang yang telah ditandatangani
Mutu Baku SOP Tanda Daftar Gudang
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Lengkap
Tidak
12 Penomoran dan Register Tanda Daftar Gudang Tanda Daftar Gudang yang telah ditandatangani 20 menit Register Tanda Daftar Gudang dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Tanda Daftar Gudang
14 Menerima Tanda Daftar Gudang Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen Arah Proses Koordinasi
1 hari Tanda Daftar Gudang
Keputusan
Hubungan antar simbol yang berbeda halaman
1. SOP IZIN LEMBAGA PELATIHAN
NomorSOP TanggalPembuatan TanggalRevisi TanggalEfektif DisahkanOleh Nama SOP IzinLembagaPelatihan
DasarHukum : KualifikasiPelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-17/MEN/VI/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
1. Memahamiteknis pelayananIzinLembagaPelatihan;
2. Menguasaioperasionalkomputer; dan
3. Memahamiperaturanperundang-undangan yang berkaitandenganperizinandi bidangpendidikan.
Keterkaitan: PeralatanPelaksana:
- 1. Formulir Isian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda Aktivitas.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
- 1. FormulirPendaftaran
2. DokumenpersyaratanpermohonanIzinLembagaPelatihan, meliputi:
a. Permohonantertulisditujukan kepadaKepala DPMPTSP, dan/atau Surat Kuasa bermaterai cukup disertai dengan melampirkan Fotokopi KTP Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan);
b. FotokopiAktePendirian Perusahaan dan/atau perubahannyaserta telah mendapat Pengesahandari Menteri Hukum dan HAM (apabilaberbentukbadanhukum);
c. Fotokopi KTP danFotokopi NPWP Pendiri/Penanggungjawab;
d. Profil LPK yang meliputiantara lain:
1) StrukturOrganisasi;
2) Alamat;
3) Telepondan/ataufaximile;
4) Program PelatihanKerjaBerbasisKompetensi; dan
5) DaftarInstrukturdanTenagaKepelatihan.
e. Fotokopi IMB atauFotokopi Surat PerjanjianSewa/Kontrak Tempat/Lahan;
f. Keterangankepemilikanataukuasapenggunaantempatpembelajaranselama 3 (tiga) tahun;
g. Bagi LPK di luarnegeri yang akanmembukacabang LPK di Indonesia, wajibmelampirkansuratpenunjukansebagaicabangdari LPK di luarnegeri; dan
h. Pas FotoPendiri/Penanggungjawabukuran 4x6 (2 lembar);
3. BeritaAcaraPemeriksaanTeknisdanLapangan;
4. Keputusan IzinatauKeputusanPenolakanIzin (yang telah ditandatangani);
5. Register IzindanArsip; dan
6. TandaTerima.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan Izin dan menyampaikan permohonan Izin Lembaga Pelatihan
Formulir Pendaftaran Dokumen persyaratan permohonan Izin Lembaga Pelatihan
4 Menerima dan memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Lembaga Pelatihan a. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Lembaga Pelatihan
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Lembaga Pelatihan dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Lembaga Pelatihan
6 Input Data Permohonan Perizinan dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan Izin Lembaga Pelatihan dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan adminsitrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan (jika diperlukan)
Dokumen persyaratan permohonan Izin Lembaga Pelatihan, Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
1 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Izin Lembaga Pelatihan
9 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izin
Dokumen persyaratan Izin Lembaga Pelatihan, Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Izin Lembaga Pelatihan
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Lembaga Pelatihan
10 Melakukan Penerbitan Izin Lembaga Pelatihan atau Keputusan Penolakan
a. Dokumen persyaratan Izin Lembaga Pelatihanb. Rekomendasi Teknis Izin Lembaga Pelatihanc. Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Lembaga Pelatihan
45 menit Draft Keputusan Izin Lembaga Pelatihan atau Keputusan Penolakan Izin
Mutu Baku SOP Izin Lembaga Pelatihan
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
11 Menandatangani Izin Lembaga Pelatihan atau keputusan penolakan
Draft Keputusan Izin Lembaga Pelatihan atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Lembaga Pelatihan atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Lembaga Pelatihan atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Izin Lembaga Pelatihan atau Surat Keputusan Penolakan
14 Menerima Izin Lembaga Pelatihan atauSurat Keputusan Penolakan Izin
Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen Arah Proses Koordinasi
1 hari Izin Lembaga Pelatihan atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
Keputusan
Hubungan antar simbol yang berbeda halaman
2. SOP IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh Nama SOP Izin Operasional Pendirian Pendidikan Dasar Yang
Diselenggarakan Oleh Masyarakat
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8Tahun 2009tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 20Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
1. Memahami teknis pelayanan Izin Operasional Pendirian Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan OlehMasyarakat;
2. Menguasai operasional komputer; dan
3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan denganperizinan bidang pendidikan.
Keterkaitan Peralatan Pelaksana :
1. SOP Izin Mendirikan Bangunan;
2. SOP Izin Pendirian Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan
1. Formulir Isian;
2. Alat Tulis Kantor;
oleh Masyarakat;
3. SOP Izin Lokasi; dan
4. SOP Izin Lingkungan.
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda Aktivitas.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Formulir Pendaftaran
2. Dokumen persyaratan permohonan Izin Operasional Pendirian Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan olehMasyarakat, meliputi:
a. Permohonan tertulis ditujukan kepada Kepala DPMPTSP, dan/atau Surat Kuasa bermaterai cukup disertai dengan melampirkan Fotokopi KTP Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan);
b. Fotokopi Akte Pendirian Yayasan dan telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM (apabila berbentuk badan hukum);
c. Fotokopi KTP dan Fotokopi NPWP Pendiri/Penanggungjawab;
d. Rencana Induk Satuan Pendidikan (RIPS);
e. Hasil Studi Kelayakan dari segi tata ruang, geografis dan ekologis, prospek pendaftar, keuangan, sosial dan budaya serta Dokumen Data mengenai; perimbangan jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah, perkiraan jarak satuan pendidikan dengan satuan pendidikan sejenis, serta kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan;
f. Profil Yayasan, sekurang-kurangnya meliputi:
1) Struktur Organisasi;
2) Alamat;
3) Telepon dan/atau faximile; dan
4) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan/Lembaga.
g. Profil Sekolah yang sekurang-kurangnya meliputi antara lain:
1) Gambar Rencana Bangunan, rencana biaya dan rencana jangka pendek pengembangan sekolah;
2) Data calon pengelola organisasi sekolah;
3) Data calon tenaga pendidik sesuai mata pelajaran yang diajarkan dan kualifikasi pendidikan dilengkapi Fotokopi ijasah; dan
4) Data calon peserta didik.
h. Sertifikat/bukti kepemilikan atau penguasaan tanah dan prasarana bangunan sekolah dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun serta bukti kepemilikan sarana pendidikan;
i. Fotokopi Izin Lokasi (bagi yang wajib);
j. Fotokopi Izin Lingkungan (bagi yang wajib);
k. Fotokopi IMB;
l. Rekomendasi Lurah/Kepala Desa setempat;
m. Rekomendasi Camat setempat;
n. Rekomendasi Kepala UPTD TK, SD setempat;
o. Pas Foto Pendiri/Penanggungjawab ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
p. Surat Pernyataan dari Ketua Yayasan/Lembaga tentang kesanggupan mengikuti kurikulum yang berlaku.
3. Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan;
4. Rekomendasi Teknis Izin Operasional Pendirian Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan OlehMasyarakat;
5. Keputusan Izin atau Keputusan Penolakan Izin (yang telah ditandatangani);
6. Register Izin dan Arsip; dan
7. Tanda Terima.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan Izin dan menyampaikan permohonan Izin Operasional Pendirian Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat
Formulir Pendaftaran 15 menit Dokumen persyaratan permohonan Izin Operasional Pendirian Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat
4 Menerima dan memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Operasional Pendirian Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakata. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Operasional Pendirian Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Operasional Pendirian Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Operasional Pendirian Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat
6 Input Data Permohonan Perizinan dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan Izin Operasional Pendirian Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan adminsitrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan
Dokumen persyaratan permohonan Izin Operasional Pendirian Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat, Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
1 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Izin Operasional Pendirian Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat
9 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izin
Dokumen persyaratan Izin Operasional Pendirian Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat , Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Izin Operasional Pendirian Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Operasional Pendirian Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat
SOP Izin Operasional Pendirian Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Mutu Baku
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
10 Melakukan Penerbitan Izin Operasional Pendirian Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat atau Keputusan Penolakan
a. Dokumen persyaratan Izin Operasional Pendirian Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat b. Rekomendasi Teknis Izin Operasional Pendirian Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat c. Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Operasional Pendirian Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat
45 menit Draft Keputusan Izin Operasional Pendirian Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat atau Keputusan Penolakan Izin
11 Menandatangani Izin Operasional Pendirian Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat atau keputusan penolakan
Draft Keputusan Izin Operasional Pendirian Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Operasional Pendirian Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Operasional Pendirian Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Izin Operasional Pendirian Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat atau Surat Keputusan Penolakan
14 Menerima Izin Operasional Pendirian Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat atau Surat Keputusan Penolakan Izin
Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen
Izin Operasional Pendirian Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
Keputusan
Hubungan antar simbol yang berbeda halaman
Arah Proses Koordinasi
1 hari
3. SOPIZIN MENDIRIKAN SEKOLAH NON FORMAL (PAUD/TK)
NomorSOP TanggalPembuatan TanggalRevisi TanggalEfektif DisahkanOleh Nama SOP IzinMendirikanSekolah Non Formal (PAUD/TK)
DasarHukum : KualifikasiPelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan MenteriPendidikandanKebudayaanNomor 84 Tahun 2014 tentangPendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8Tahun 2009tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 20Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
1. Memahamiteknis pelayananIzinMendirikanSekolah Non Formal (PAUD/TK);
2. Menguasaioperasionalkomputer; dan
3. Memahamiperaturanperundang-undangan yang berkaitandenganperizinan di bidangpendidikan.
Swasta;
Keterkaitan: PeralatanPelaksana :
1. SOP Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
2. SOP SertifikatLaikFungsi
1. FormulirIsian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda Aktivitas.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. FormulirPendaftaran;
2. DokumenpersyaratanpermohonanIzinMendirikanSekolah Non Formal (PAUD/TK),meliputi:
a. Taman Kanak-Kanak (TK)-Taman Kanak-KanakLuarBiasa (TKLB):
1) Permohonantertulisditujukan kepadaKepalaDPMPTSP, dan/atau Surat Kuasa bermaterai cukup disertai dengan melampirkan Fotokopi KTP Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan);
2) FotokopiAktePendiriandan/atau perubahannya serta telah mendapat Pengesahandari Menteri Hukum dan HAM (apabilaberbentukbadanhukum);
3) Fotokopi KTP danFotokopi NPWP Pendiri/Penanggungjawab(apabilaperorangan);
4) HasilPenilaianKelayakan;
5) RencanaIndukPengembangan (RIP) TK/TKLB;
6) Rencanapencapaianstandarpenyelenggaraan TK/TKLB paling lama 3 (tiga) tahun;
7) ProfilSatuan PAUD yang sekurang-kurangnya meliputiantara lain:
a) strukturorganisasi;
b) alamat;
c) telepondan/ataufaximile;
d) Program Pendidikan;
e) DaftarInstruktur dan/atau TenagaPengajar; dan
f) SusunanPengurussertaRincianTugas.
8) Fotokopi IMB atauFotokopi Surat PerjanjianSewa/Kontrak Tempat/Lahan;
9) SuratketerangandomisiliKepalaDesa/Lurah;
10) Keterangankepemilikanataukuasapenggunaantempatpembelajaranselama 3 (tiga) tahun; dan
11) Pas FotoPendiri/Penanggungjawabukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.
b. KelompokBelajar (KB)-Taman PenitipanAnak(TPA)-Satuan PAUD Sejenis (SPS)
1) Permohonantertulisditujukan kepadaKepalaDPMPTSP, dan/atau Surat Kuasa bermaterai cukup disertai dengan melampirkan Fotokopi Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan);
2) FotokopiAktePendiriandan/atau perubahannyaserta telah mendapatkan Pengesahandari Menteri Hukum dan HAM (apabilaberbentukbadanhukum);
3) Fotokopi KTP danFotokopi NPWP Pendiri/Penanggungjawab(apabilaperorangan);
4) HasilPenilaianKelayakan;
5) Rencanapencapaianstandarpenyelenggaraan TK/TKLB paling lama 3 (tiga) tahun;
6) ProfilSatuan PAUD yang sekurang-kurangnya meliputiantara lain:
a) strukturorganisasi;
b) alamat;
c) telepondan/ataufaximile;
d) Program Pendidikan;
e) DaftarInstruktur dan/atau TenagaPengajar; dan
f) SusunanPengurussertaRincianTugas.
7) Fotokopi IMB atauFotokopi Surat PerjanjianSewa/Kontrak Tempat/Lahan;
8) SuratKeterangandomisiliKepalaDesa/Lurah;
9) Keterangankepemilikanataukuasapenggunaantempatpembelajaranselama 3 (tiga) tahun; dan
10) Pas FotoPendiri/Penanggungjawabukuran4x6 sebanyak2 (dua) lembar.
3. BeritaAcaraPemeriksaanTeknisdanLapangan;
4. RekomendasiTeknisIzinMendirikanSekolah Non Formal (PAUD/TK); 5. Keputusan IzinatauKeputusanPenolakanIzin (yang telah ditandatangani);
6. Register IzindanArsip; dan
7. TandaTerima.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan Izin dan menyampaikan permohonan Izin Mendirikan Sekolah Non Formal (PAUD/TK)
Formulir Pendaftaran Dokumen persyaratan permohonan Izin Mendirikan Sekolah Non Formal (PAUD/TK)
4 Menerima dan memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Mendirikan Sekolah Non Formal (PAUD/TK)a. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Mendirikan Sekolah Non Formal (PAUD/TK)
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Mendirikan Sekolah Non Formal (PAUD/TK) dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Mendirikan Sekolah Non Formal (PAUD/TK)
6 Input Data Permohonan Perizinan dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan Izin Mendirikan Sekolah Non Formal (PAUD/TK) dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan adminsitrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan
Dokumen persyaratan permohonan Izin Mendirikan Sekolah Non Formal (PAUD/TK), Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
1 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Izin Mendirikan Sekolah Non Formal (PAUD/TK)
9 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izin
Dokumen persyaratan Izin Mendirikan Sekolah Non Formal (PAUD/TK) , Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Izin Mendirikan Sekolah Non Formal (PAUD/TK)
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Mendirikan Sekolah Non Formal (PAUD/TK)
Mutu Baku SOP Izin Mendirikan Sekolah Non Formal (PAUD/TK)
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
10 Melakukan Penerbitan Izin Mendirikan Sekolah Non Formal (PAUD/TK) atau Keputusan Penolakan
a. Dokumen persyaratan Izin Mendirikan Sekolah Non Formal (PAUD/TK) b. Rekomendasi Teknis Izin Mendirikan Sekolah Non Formal (PAUD/TK) c. Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Mendirikan Sekolah Non Formal (PAUD/TK)
45 menit Draft Keputusan Izin Mendirikan Sekolah Non Formal (PAUD/TK) atau Keputusan Penolakan Izin
11 Menandatangani Izin Mendirikan Sekolah Non Formal (PAUD/TK) atau keputusan penolakan
Draft Keputusan Izin Mendirikan Sekolah Non Formal (PAUD/TK) atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Mendirikan Sekolah Non Formal (PAUD/TK) atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Mendirikan Sekolah Non Formal (PAUD/TK) atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Izin Mendirikan Sekolah Non Formal (PAUD/TK) atau Surat Keputusan Penolakan
14 Menerima Izin Mendirikan Sekolah Non Formal (PAUD/TK) atau Surat Keputusan Penolakan Izin
Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen
Izin Mendirikan Sekolah Non Formal (PAUD/TK) atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
Keputusan
Hubungan antar simbol yang berbeda halaman
Arah Proses Koordinasi
1 hari
4. SOP IZIN MENDIRIKAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
NomorSOP TanggalPembuatan TanggalRevisi TanggalEfektif DisahkanOleh Nama SOP IzinMendirikanLembagaKursusdanPelatihan
DasarHukum : KualifikasiPelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
4. Peraturan Daerah
1. Memahamiteknis pelayananIzinMendirikanLembagaKursusdanPelatihan;
2. Menguasaioperasionalkomputer; dan
3. Memahamiperaturanperundang-undangan yang berkaitandengan perizinan dibidangpendidikan.
Kabupaten Karawang Nomor 1Tahun 2011tentang Ketenagakerjaan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
Keterkaitan: PeralatanPelaksana :
1. FormulirIsian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda Aktivitas.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. FormulirPendaftaran;
2. DokumenpersyaratanpermohonanIzinMendirikanLembagaKursusdanPelatihan, meliputi:
a. Permohonantertulisditujukan kepadaKepala DPMPTSP;
b. FotokopiAktePendirianPerusahaan dan/atau perubahannya serta telah mendapatkan Pengesahandari Menteri Hukum dan HAM (apabilaberbentukbadanhukum);
c. Fotokopi KTP danFotokopi NPWP Pendiri/Penanggungjawab;
d. Profil LKP yang sekurang-kurangnya meliputiantara lain:
1) strukturorganisasi;
2) alamat;
3) telepondan/ataufaximile;
4) Program KursusdanPelatihan;
5) DaftarInstruktur dan/atau TenagaKepelatihan; dan
6) SusunanPengurussertaRincianTugas.
e. Fotokopi IMB atauFotokopi Surat PerjanjianSewa/Kontrak Tempat/Lahan;
f. Keterangankepemilikanataukuasapenggunaantempatpembelajaranselama 3 (tiga) tahun;
g. DokumenRencanaPengembanganSatuanPendidikandenganmengacupadaStandarNasionalPendidikan; dan
h. Pas FotoPendiri/Penanggungjawabukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.
3. BeritaAcaraPemeriksaanTeknisdanLapangan;
4. Keputusan IzinatauKeputusanPenolakanIzin (yang telah ditandatangani);
5. Register IzindanArsip; dan
6. TandaTerima.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan Izin dan menyampaikan permohonan Izin Mendirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan
Formulir Pendaftaran 15 menit Dokumen persyaratan permohonan Izin Mendirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan
4 Menerima dan memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Mendirikan Lembaga Kursus dan Pelatihana. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Mendirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Mendirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Mendirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan
6 Input Data Permohonan Izin dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan Izin Mendirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan adminsitrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan
Dokumen persyaratan permohonan Izin Mendirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan, Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
7 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 1 hari Rekomendasi Teknis Izin Mendirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan
9 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izin
Dokumen persyaratan Izin Mendirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan , Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Izin Mendirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Mendirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan
10 Melakukan Penerbitan Izin Mendirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan atau Keputusan Penolakan
a. Dokumen persyaratan Izin Mendirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan b. Rekomendasi Teknis Izin Mendirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan c. Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Mendirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan
45 menit Draft Keputusan Izin Mendirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan atau Keputusan Penolakan Izin
Mutu Baku SOP Izin Mendirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
11 Menandatangani Izin Mendirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan atau keputusan penolakan
Draft Keputusan Izin Mendirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Mendirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Mendirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Izin Mendirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan atau Surat Keputusan Penolakan Izin
14 Menerima Izin Mendirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan atau Surat Keputusan Penolakan Izin
Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen Arah Proses Koordinasi
1 hari Izin Mendirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
Keputusan
Hubungan antar simbol yang berbeda halaman
5. SOP IZIN PENDIRIAN PUSAT BELAJAR MENGAJAR (PBM)
NomorSOP TanggalPembuatan TanggalRevisi TanggalEfektif DisahkanOleh Nama SOP IzinPendirianPusatBelajarMengajar (PBM)
DasarHukum : KualifikasiPelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan MenteriPendidikandanKebudayaanNomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8Tahun 2009tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 20Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta; dan
1. Memahamiteknis pelayananIzinPendirianPusatBelajarMengajar (PBM);
2. Menguasaioperasionalkomputer; dan
3. Memahamiperaturanperundang-undangan yang berkaitandengan perizinan di bidangpendidikan.
Keterkaitan: PeralatanPelaksana :
1. FormulirIsian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda Aktivitas.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. FormulirPendaftaran
2. DokumenpersyaratanpermohonanIzinPendirianPusatBelajarMengajar (PBM), meliputi: a. Permohonantertulisditujukan kepadaKepala DPMPTSP, dan/atau Surat
Kuasa bermaterai cukup disertai dengan melampirkan Fotokopi KTP Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan);
b. FotokopiAktePendirian Perusahaan dan/atau perubahannya serta telah mendapatkanPengesahandari Menteri Hukum dan HAM (apabilaberbentukbadanhukum);
c. Fotokopi KTP danFotokopi NPWP Pendiri/Penanggungjawab;
d. Profil PKBM yang sekurang-kurangnya meliputiantara lain:
1) strukturorganisasi;
2) alamat;
3) telepondan/ataufaximile;
4) Program KursusdanPelatihan;
5) DaftarInstruktur dan/atau TenagaKepelatihan; dan
6) SusunanPengurussertarinciantugas.
e. Fotokopi IMB atauFotokopi Surat Perjanjian Sewa/Kontrak Tempat/Lahan;
f. Keterangankepemilikanataukuasapenggunaantempatpembelajaranselama 3 (tiga) tahun;
g. DokumenRencanaPengembanganSatuanPendidikandenganmengacu pada Standar Nasional Pendidikan; dan
h. Pas Foto Pendiri/Penanggungjawab ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.
3. BeritaAcaraPemeriksaanTeknisdanLapangan;
4. RekomendasiTeknisIzinPendirianPusatBelajarMengajar (PBM); dan
5. Keputusan IzinatauKeputusanPenolakanIzin (yang telah ditandatangani);
6. Register IzindanArsip; dan
7. TandaTerima.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan Izin dan menyampaikan permohonan Izin Pendirian Pusat Belajar dan Mengajar
Formulir Pendaftaran Dokumen persyaratan permohonan Izin Pendirian Pusat Belajar dan Mengajar
4 Menerima dan memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Pendirian Pusat Belajar dan Mengajar a. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Pendirian Pusat Belajar dan Mengajar
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Pendirian Pusat Belajar dan Mengajar dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Pendirian Pusat Belajar dan Mengajar
6 Input Data Permohonan Izin dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan Izin Pendirian Pusat Belajar dan Mengajar dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan adminsitrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis Izin Pendirian Pusat Belajar dan Mengajar dan pemeriksaan lapangan
Dokumen persyaratan permohonan Izin Pendirian Pusat Belajar dan Mengajar , Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
7 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 1 hari Rekomendasi Teknis Izin Pendirian Pusat Belajar dan Mengajar
9 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izin
Dokumen persyaratan Izin Pendirian Pusat Belajar dan Mengajar , Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Izin Pendirian Pusat Belajar dan Mengajar
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Pendirian Pusat Belajar dan Mengajar
10 Melakukan Penerbitan Izin Pendirian Pusat Belajar dan Mengajar atau Keputusan Penolakan
a. Dokumen persyaratan Izin Pendirian Pusat Belajar dan Mengajar b. Rekomendasi Teknis Izin Pendirian Pusat Belajar dan Mengajar c. Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Pendirian Pusat Belajar dan Mengajar
45 menit Draft Keputusan Izin Pendirian Pusat Belajar dan Mengajar atau Keputusan Penolakan Izin
Mutu Baku SOP Izin Pendirian Pusat Belajar dan Mengajar
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
11 Menandatangani Izin Pendirian Pusat Belajar dan Mengajar atau keputusan penolakan
Draft Keputusan Izin Pendirian Pusat Belajar dan Mengajar atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Pendirian Pusat Belajar dan Mengajar atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Pendirian Pusat Belajar dan Mengajar atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Izin Pendirian Pusat Belajar dan Mengajar atau Surat Keputusan Penolakan Izin
14 Menerima Izin Pendirian Pusat Belajar dan Mengajar atau Surat Keputusan Penolakan Izin
Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen Arah Proses Koordinasi
1 hari Izin Pendirian Pusat Belajar dan Mengajar atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
Keputusan
Hubungan antar simbol yang berbeda halaman
1. SOP IZIN PENDIRIAN LEMBAGA BURSA KERJA/LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA DAN LEMBAGA PENYULUHAN DAN BIMBINGAN JABATAN SKALA KABUPATEN
NomorSOP TanggalPembuatan
TanggalRevisi TanggalEfektif DisahkanOleh Nama SOP IzinPendirianLembaga Bursa
Kerja/LembagaPenempatanTenagaKerjaSwastadanLembagaPenyuluhandanBimbinganJabatanSkalaKabupaten
DasarHukum : KualifikasiPelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
1. Memahamiteknis pelayananIzinPendirianLembaga Bursa Kerja/LembagaPenempatanTenagaKerjaSwastadanLembagaPenyuluhandanBimbinganJabatanSkalaKabupaten;
2. Menguasaioperasionalkomputer; dan
3. Memahamiperaturanperundang-undangan yang berkaitandenganperizinandi bidangketenagakerjaan.
Keterkaitan : PeralatanPelaksana :
1. Formulir Isian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda Aktivitas.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jikaprosedurinitidakdilaksanakan, maka proses pelayananizinPendirianLembaga Bursa Kerja/LembagaPenempatanTenagaKerjaSwastadanLembagaPenyuluhandanBimbinganJabatanSkalaKabupatentidakberjalandenganbaiksesuaidenganprinsippelayanan prima.
1. FormulirPendaftaran;
2. DokumenpersyaratanpermohonanIzinPendirianLembaga Bursa Kerja/LembagaPenempatanTenagaKerjaSwastadanLembagaPenyuluhandanBimbinganJabatanSkalaKabupaten, meliputi:
a. Permohonan tertulis ditujukan kepada Kepala DPMPTSP, dan/atau Surat Kuasa bermaterai cukup disertai dengan melampirkan Fotokopi KTP Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan);
b. Fotocopi AktePendirianPerusahaan dan/atau perubahannya serta telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;
c. Daftarnama yang dilengkapidenganriwayathiduppenanggungjawabLembaga Pelatihan Kerja (LPK);
d. FotokopiSurat Tanda Bukti Kepemilikan ataupenguasaansarana, prasaranadanfasilitaspelatihankerja;
e. Program PelatihanKerja;
f. ProfilLembaga Pelatihan Kerja (LPK); dan
g. Daftar Instrukturdan/atau Tenaga Pengajar/Pelatih.
3. BeritaAcaraPemeriksaanTeknisdanLapangan;
4. Keputusan IzinatauKeputusanPenolakanIzin (yang telah ditandatangani);
5. Register IzindanArsip;dan
6. TandaTerima.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan Izin dan menyampaikan permohonan Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Skala Kabupaten
Formulir Pendaftaran 15 menit Dokumen persyaratan permohonan Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Skala Kabupaten
4 Menerima dan memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Skala Kabupaten a. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Skala Kabupaten
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Skala Kabupaten dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Skala Kabupaten
6 Input Data Permohonan Perizinan dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan IzinPendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Skala Kabupaten dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan adminsitrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan
Dokumen persyaratan permohonan Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Skala Kabupaten , Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
1 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Skala Kabupaten
9 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Skala Kabupaten
Dokumen persyaratan Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Skala Kabupaten, Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Skala Kabupaten
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Skala Kabupaten
10 Melakukan Penerbitan Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Skala Kabupaten atau Keputusan Penolakan
a. Dokumen persyaratan Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Skala Kabupaten b. Rekomendasi Teknis Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Skala Kabupaten c. Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Skala Kabupaten
45 menit Draft Keputusan Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Skala Kabupaten atau Keputusan Penolakan Izin
SOP Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Skala Kabupaten
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Aktifitas
Mutu Baku
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
11 Menandatangani Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Skala Kabupaten atau keputusan penolakan
Draft Keputusan Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Skala Kabupaten atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Skala Kabupaten atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Skala Kabupaten atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Perizinan atau Surat Keputusan Penolakan
14 Menerima Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Skala Kabupaten atau Surat Keputusan Penolakan Izin
Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen
1 hari Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Skala Kabupaten atau Keputusan Penolakan izin
2. SOP IZIN PENDIRIAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA INDONESIA
NomorSOP TanggalPembuatan TanggalRevisi TanggalEfektif DisahkanOleh Nama SOP IzinPendirianKantor Cabang Perusahaan JasaTenagaKerja Indonesia
DasarHukum : KualifikasiPelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
1. Memahamiteknis pelayanan IzinPendirianKantor Cabang Perusahaan JasaTenagaKerja Indonesia.
2. Menguasaioperasionalkomputer; dan
3. Memahamiperaturanperundang-undangan yang berkaitandenganperizinandi bidangketenagakerjaan.
Keterkaitan : PeralatanPelaksana :
1. SOPIzinLingkungan;
2. SOP Izin Mendirikan Bangunan; dan
3. SOP Izin Lokasi;
1. Formulir Isian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda Aktivitas.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jikaprosedurinitidakdilaksanakan, maka proses pelayanan IzinPendirianKantor Cabang Perusahaan JasaTenagaKerja Indonesia (IPKCPJ-TKI)
1. FormulirPendaftaran
2. DokumenpersyaratanpermohonanIzinKantor Cabang Perusahaan JasaTenagaKerja
tidakberjalandenganbaiksesuaidenganprinsippelayanan prima.
Indonesia, meliputi:
a. Permohonantertulis ditujukan kepadaKepalaDPMPTSP, dan/atau SuratKuasa bermaterai cukup disertai dengan melampirkan Fotokopi KTP Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan);
b. FotokopiAktePendirian Perusahaan dan/atau perubahannya serta telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM (bagi yang berbentuk badan hukum);
c. Fotokopi KTP danfotokopi NPWP Pendiri/Penanggungjawab;
d. Profil Perusahaan yang sekurang-kurangnya meliputiantara lain: strukturorganisasi, alamat, telepondanfaximile, Program Kerjadan Personil/Pegawai;
e. Fotokopi Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah atau Surat Perjanjian Sewa/KontrakTempat/Lahan paling singkat 5 (lima) tahun;
f. Fotokopi IzinLingkungan (bagi yang wajib AMDAL/UKL-UPL) atauFotokopi SPPL;
g. FotokopiIMB;
h. Pas FotoPendiri/Penanggungjawabukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
3. BeritaAcaraPemeriksaanTeknisdanLapangan;
4. Keputusan IzinatauKeputusanPenolakanIzin (yang telah ditandatangani);
5. Register IzindanArsip; dan
6. TandaTerima.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan Izin dan menyampaikan permohonan Izin Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Jasa (IPKCPJ) TKI
Formulir Pendaftaran 15 menit Dokumen persyaratan permohonan Izin Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Jasa (IPKCPJ) TKI
4 Menerima dan memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Jasa (IPKCPJ) TKI a. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Jasa (IPKCPJ) TKI
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Jasa (IPKCPJ) TKI dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Jasa (IPKCPJ) TKI
6 Input Data Permohonan Perizinan dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan Izin Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Jasa (IPKCPJ) TKI dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan adminsitrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan
Dokumen persyaratan permohonan Izin Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Jasa (IPKCPJ) TKI, Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
1 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Izin Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Jasa (IPKCPJ) TKI
9 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izin Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Jasa (IPKCPJ) TKI
Dokumen persyaratan Izin Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Jasa (IPKCPJ) TKI , Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Izin Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Jasa (IPKCPJ) TKI
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Jasa (IPKCPJ) TKI
10 Melakukan Penerbitan Izin Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Jasa (IPKCPJ) TKI atau Keputusan Penolakan
a. Dokumen persyaratan Izin Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Jasa (IPKCPJ) TKI b. Rekomendasi Teknis Izin Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Jasa (IPKCPJ) TKI c. Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Jasa (IPKCPJ) TKI
45 menit Draft Keputusan Izin Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Jasa (IPKCPJ) TKI atau Keputusan Penolakan Izin
Aktifitas
Mutu Baku SOP Izin Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
11 Menandatangani Izin Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Jasa (IPKCPJ) TKI atau keputusan penolakan
Draft Keputusan Izin Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Jasa (IPKCPJ) TKI atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Jasa (IPKCPJ) TKI atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Jasa (IPKCPJ) TKI atau Keputusan Penolakan Izin
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Perizinan atau Surat Keputusan Penolakan
14 Menerima Izin Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Jasa (IPKCPJ) TKI atau Surat Keputusan Penolakan Izin
Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen
1 hari Izin Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Jasa (IPKCPJ) TKI atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
3. SOP IZIN ASRAMA ATAU AKOMODASI PENAMPUNGAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA
NomorSOP TanggalPembuatan TanggalRevisi TanggalEfektif DisahkanOleh Nama SOP IzinAsrama atau AkomodasiPenampunganCalonTenaga Kerja Indonesia
DasarHukum : KualifikasiPelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-32/MEN/XI/2006 tentang Rencana Kerja Penempatan dan Perlindungan TKI, Sarana dan Prasarana Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
1. Memahamiteknis pelayanan IzinAsrama atauAkomodasiPenampunganCalon Tenaga Kerja Indonesia;
2. Menguasaioperasionalkomputer; dan
3. Memahamiperaturanperundang-undangan yang berkaitandengan perizinan di bidang ketenagakerjaan.
Keterkaitan : PeralatanPelaksana :
1. SOP IzinLingkungan;
2. SOP Izin Lokasi;
3. SOP Izin Mendirikan Bangunan;
1. Formulir Isian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda Aktivitas.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jikaprosedurinitidakdilaksanakan, maka proses pelayanan IzinAsrama atauAkomodasiPenampunganCalon TKI (IA-APCTKI)tidakberjalandenganbaiksesuaidenganprinsippelayanan prima.
1. FormulirPendaftaran
2. DokumenpersyaratanpermohonanIzinAsrama atauAkomodasiPenampunganCalon TKI (IA-APCTKI), meliputi: a. Permohonantertulis ditujukan kepadaKepalaDPMPTSP, dan/atau SuratKuasa
bermaterai cukup disertai dengan melampirkan Fotokopi KTP Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan);
b. FotokopiAktePendirian Perusahaan dan/atau perubahannya serta telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM (bagi yang berbadan hukum);
c. Fotokopi KTP dan Fotokopi NPWP Pendiri/Penanggungjawab;
d. Profil Perusahaan yang sekurang-kurangnya meliputiantara lain:
1) strukturorganisasi;
2) alamat;
3) telepondan/atau faximile;
4) Program Kerja; dan
5) Personil/Pegawai.
e. Fotokopi Bukti Kepemilikan Hak atas Tanah dan Bangunan atau Surat Perjanjian Sewa/Kontrak Tempat/Lahan paling singkat 5 (lima) tahun;
f. Fotokopi IzinLingkungan (bagi yang wajib AMDAL/UKL-UPL) atau Fotokopi SPPL;
g. Fotokopi IMB; dan
h. Pas FotoPendiri/Penanggungjawabukuran 4x6 sebanyak 2 (dua)lembar.
3. BeritaAcaraPemeriksaanTeknisdanLapangan;
4. Keputusan Izin atau Keputusan Penolakan Izin (yang telah ditandatangani);
5. Register IzindanArsip; dan
6. TandaTerima.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir Pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan Izin dan menyampaikan permohonan Izin Asrama Atau Akomodasi Penampungan Calon TKI (IA-APCTKI)
Formulir Pendaftaran 15 menit Dokumen persyaratan permohonan Izin Asrama Atau Akomodasi Penampungan Calon TKI (IA-APCTKI)
4 Menerima dan memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Izin Asrama Atau Akomodasi Penampungan Calon TKI (IA-APCTKI)a. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan permohonan Izin Asrama Atau Akomodasi Penampungan Calon TKI (IA-APCTKI)
30 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
5 Registrasi/Header Dokumen persyaratan permohonan Izin Asrama Atau Akomodasi Penampungan Calon TKI (IA-APCTKI) dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Izin Asrama Atau Akomodasi Penampungan Calon TKI (IA-APCTKI)
6 Input Data Permohonan Perizinan dan verifikasi administrasi
Dokumen persyaratan permohonan Izin Asrama Atau Akomodasi Penampungan Calon TKI (IA-APCTKI) dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
60 menit Berita Acara Pemeriksaan adminsitrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan
Dokumen persyaratan permohonan Izin Asrama Atau Akomodasi Penampungan Calon TKI (IA-APCTKI), Berita Avcara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
1 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Avcara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan 60 menit Rekomendasi Teknis Izin Asrama Atau Akomodasi Penampungan Calon TKI (IA-APCTKI)
9 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izin Asrama Atau Akomodasi Penampungan Calon TKI (IA-APCTKI)
Dokumen persyaratan Izin Asrama Atau Akomodasi Penampungan Calon TKI (IA-APCTKI), Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan, dan Rekomendasi Teknis Izin Asrama Atau Akomodasi Penampungan Calon TKI (IA-APCTKI) dan Bimbingan Jabatan Skala Kabupaten
1 hari Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Asrama Atau Akomodasi Penampungan Calon TKI (IA-APCTKI)
10 Melakukan Penerbitan Izin Asrama Atau Akomodasi Penampungan Calon TKI (IA-APCTKI) atau Keputusan Penolakan
a. Dokumen persyaratan Izin Asrama Atau Akomodasi Penampungan Calon TKI (IA-APCTKI)b. Rekomendasi Teknis Izin Asrama Atau Akomodasi Penampungan Calon TKI (IA-APCTKI)c. Keputusan Penerbitan/penolakan Izin Asrama Atau Akomodasi Penampungan Calon TKI (IA-APCTKI)
45 menit Draft Keputusan Izin Asrama Atau Akomodasi Penampungan Calon TKI (IA-APCTKI) atau Keputusan Penolakan Izin
Aktifitas
Mutu Baku SOP Izin Asrama Atau Akomodasi Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia
No.Kelengkapan Waktu Output
Bidang Pelayanan PerizinanPemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Lengkap
Tidak
Diterima
Ditolak
11 Menandatangani Izin Asrama Atau Akomodasi Penampungan Calon TKI (IA-APCTKI) atau keputusan penolakan
Draft Keputusan Izin Asrama Atau Akomodasi Penampungan Calon TKI (IA-APCTKI) atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Izin Asrama Atau Akomodasi Penampungan Calon TKI (IA-APCTKI) atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
12 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
Izin Asrama Atau Akomodasi Penampungan Calon TKI (IA-APCTKI) atau Keputusan Penolakan Izin yang telah ditandatangani
20 menit Register Izin dan Arsip
13 Menfasilitasi penyerahan Perizinan atau Surat Keputusan Penolakan
14 Menerima Izin Asrama Atau Akomodasi Penampungan Calon TKI (IA-APCTKI) atau Surat Keputusan Penolakan Izin
Tanda Terima
15 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen
1 hari Izin Asrama Atau Akomodasi Penampungan Calon TKI (IA-APCTKI) atau Keputusan Penolakan izin yang telah ditandatangani
4. SOPPERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
NomorSOP TanggalPembuatan TanggalRevisi TanggalEfektif DisahkanOleh
Nama SOP Perpanjangan IMTA
DasarHukum : KualifikasiPelaksana :
1. Undang-UndangNomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;
2. Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah danRetribusi Daerah;
3. PeraturanPresidenNomor 72 Tahun 2014 tentangPenggunaanTenagaKerjaAsingsertaPelaksanaanPendidikandanPelatihanTenagaKerjaPendamping;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. PeraturanMenteriTenagaKerjadanTransmigrasiNomor16Tahun2015 tentang Tata Cara PenggunaanTenagaKerjaAsing;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
1. Memahamiteknis pelayananperpanjanganIzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
2. Menguasaioperasionalkomputer; dan
3. Memahamiperaturanperundang-undangan yang berkaitandenganperizinandi bidangketenagakerjaan.
Keterkaitan: PeralatanPelaksana :
1. Formulirisian;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Seperangkat Komputer; dan
4. Agenda aktivitas;
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
− Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, maka perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebagai instrumen pengendalian penggunaan Tenaga Kerja Asing tidak dapat dilaksanakan.
− Jika Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) tidak dilaksanakan, dapat mengurangi pendapatan sektor retribusi daerah.
1. FormulirPendaftaran
2. Dokumenpersyaratanpermohonanperpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), meliputi:
a. Permohonantertulisditujukan kepadaKepalaDPMPTSP, dan/atau Surat Kuasa bermaterai cukup disertai dengan melampirkan Fotokopi KTP Penerima Kuasa (apabila pengajuan permohonan dikuasakan);
b. Surat Pernyataan Alasan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
c. Fotokopi Bukti Pembayaran Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing melalui Bank yang telah ditunjuk oleh Bupati;
d. Fotokopi Keputusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
e. Fotokopi Paspor Tenaga Kerja Asing yang masih berlaku;
f. Pas photo berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
g. Fotokopi Perjanjian Kerja atau Perjanjian Melakukan Pekerjaan;
h. Fotokopi Bukti Gaji/Upah Tenaga Kerja Asing;
i. Fotokopi NPWP bagi Tenaga Kerja Asing yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan;
j. Fotokopi NPWP bagi Pemberi Kerja
Tenaga Kerja Asing;
k. Bukti Polis Asuransi di Perusahaan Asuransi berbadan hukum Indonesia;
l. Fotokopi Kepesertaan ikut Program Jaminan Sosial Nasional bagi Tenaga Kerja Asing yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan;
m. Fotokopi Surat Penunjukan Tenaga Kerja Indonesia Pendamping;
n. Laporan Realisasi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia Pendamping dalam rangka alih teknologi; dan
o. Rekomendasi Jabatan yang akan diduduki oleh Tenaga Kerja Asing dari instansi teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku di instansi teknis terkait.
3. BeritaAcaraPemeriksaanTeknisdanLapangan (jika diperlukan);
4. Keputusan IzinatauKeputusanPenolakanIzin (yang telah ditandatangani);
5. Register IzindanArsip; dan
6. TandaTerima.
Loket Informasi
Loket Pendaftaran
Bagian Pengolahan dan Penerbitan
1 Mulai
2 Mencari Informasi 15 menit Formulir pendaftaran
3 Mengisi Formulir, melengkapi Persyaratan dan menyampaikan permohonan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
Formulir Pendaftaran Dokumen persyaratan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
4 Menerima dan Memeriksa Kelengkapan dokumen persyaratan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)a. Jika lengkap, proses pemeriksaan dilanjutkan.b. Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Dokumen persyaratan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
20 menit Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
5 Registrasi/Header 15 menit Registrasi/header dokumen permohonan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
6 Input Data Permohonan Perizinan dan verifikasi administrasi
60 menit Berita Acara Pemeriksaan administrasi
7 Melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan pemeriksaan lapangan (jika diperlukan)
Dokumen persyaratan permohonan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Berita Acara Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi
2 hari Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
8 Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Teknis
1 hari Rekomendasi Teknis Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
9 Melakukan Perhitungan Retribusi Perizinan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah "Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing"
1 hari Surat Ketetapan Retribusi Daerah
Aktifitas
SOP Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
No.
Mutu Baku
Kelengkapan Waktu OutputBidang Pelayanan Perizinan
Pemohon Kepala DinasTim Teknis
Pelaksana
Loket Pembayaran Bank
Dokumen persyaratan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan
Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan
Lengkap
Tidak
10 Melakukan Penilaian dan membuat diterima atau ditolaknya Permohonan Izina. Jika permohonan izin dinyatakan diterima, maka dilanjutkan dengan penerbitan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asingb. Jika permohonan izin ditolak, maka disampaikan keputusan penolakan izin kepada pemohon
a. Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Lapangan b. Rekomendasi Teknis Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
1 hari Keputusan Penerbitan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing atau Keputusan Penolakan Izin
11 Menfasilitasi penyerahan Surat Ketetapan Retribusi Daerah
30 menit Tanda Terima Surat Ketetapan Retribusi Daerah
12 Melakukan Transaksi Pembayaran Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
30 menit Surat Setoran Retribusi Daerah /Bukti Pembayaran Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
13 Menyerahkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah/Bukti Pembayaran Retribusi
20 menit
14 Menerima SSRD/Bukti Pembayaran Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan menginformasikan proses lanjutan penerbitan izin
15 menit
15 Melakukan Penerbitan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing atau Keputusan Penolakan
a. Rekomendasi Teknis Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing b. Keputusan Penerbitan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing atau Keputusan Penolakan Izinc. SSRD)/Bukti Pembayaran Retribusi
30 menit Draft Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing atau Keputusan Penolakan Izin
16 Menandatangani Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing atau keputusan penolakan
Draft Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing atau Keputusan Penolakan Izin
1 hari Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing atau Keputusan Penolakan yang telah ditandatangani
17 Penomoran dan Register Perizinan/Keputusan Penolakan
10 menit
18 Menfasilitasi penyerahan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing atau Surat Keputusan Penolakan
30 menit
19 Menerima Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing atau Surat Keputusan Penolakan Izin
10 menit Tanda Terima
20 Selesai
Ket :
Kegiatan mulai dan berakhir
Proses atau kegiatan eksekusi
Dokumen
Keputusan
Hubungan antar simbol yang berbeda halaman
Tanda Terima PembayaranSurat Setoran Retribusi Daerah /Bukti
Pembayaran Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
Surat Ketetapan Retribusi Daerah
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing atau Keputusan Penolakan yang
ditandatanganiRegister Izin dan Arsip
Arah Proses Koordinasi
Diterima
Ditolak