indonesiapower.co.id. pedoman... · berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (code of...

1

KATA PENGANTAR KOMISARIS UTAMA

Dewan Komisaris memandang bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

atau Good Corporate Governance (GCG) merupakan kebutuhan. Dewan Komisaris

meyakini bahwa penerapan GCG secara konsisten dan berkesinambungan akan

dapat meningkatkan kelangsungan bisnis Perusahaan, yang pada gilirannya akan

mengoptimalkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang tanpa mengabaikan

kepentingan Stakeholder lainnya

Dalam rangka mendorong manajemen melakukan mekanisme check and balance

pada setiap fungsi dalam proses bisnis di tiap level maupun fungsi manajemen

berdasarkan prinsip-prinsip GCG, menuntut diberlakukannya Tata Kelola Perusahaan

yang Baik (Good Corporate Governance) sebagai prasyarat utama bagi keberhasilan

proses bisnis perusahaan.

Dalam memenuhi tuntutan tersebut Dewan Komisaris sangat mendukung disusunnya

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance Code),

sebagai pedoman bagi seluruh jajaran perusahaan mulai dari Dewan Komisaris,

Direksi, Manajemen dan Pegawai PT Indonesia Power. Di Tahun 2016, Pedoman Tata

Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance Code) ini dikaji ulang

untuk memenuhi kebutuhan perubahan yang terjadi dalam organisasi.

Semoga keberadaan GCG Code mampu mendukung upaya tercapainya

kesinambungan usaha dan tujuan Perusahaan, mendorong pemberdayaan fungsi

dan kemandirian Organ Perusahaan, serta dalam setiap pengambilan keputusan

dapat dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan.

Kami berharap agar seluruh elemen Perusahaan dapat memahami dan melaksanakan

tata kelola perusahaan yang baik sehingga Perusahaan dapat berjalan dengan arah

yang benar dan memenuhi harapan.

Bagus Setiawan

Komisaris Utama

2

KATA PENGANTAR DIREKTUR UTAMA

Sejalan dengan amanat Anggaran Dasar Perusahaan untuk menyelenggarakan usaha

ketenagalistrikan berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat, PT Indonesia

Power berkomitmen untuk konsisten menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang

Baik atau Good Corporate Governance (GCG) secara optimal. Hal tersebut dilandasi

oleh arti pentingnya penerapan GCG sebagai perangkat untuk meningkatkan kinerja

dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan dan memberikan layanan

yang lebih baik kepada para pelanggannya.

Kami menyadari bahwa pemenuhan kriteria tersebut dapat dilaksanakan melalui

penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu transparan, akuntabel, adil,

mandiri dan bertanggung jawab. Dalam pelaksanaannya, usaha tersebut harus

mempertimbangkan beberapa hal sehingga tenaga listrik yang dihasilkan memenuhi

kriteria andal, bermutu baik, tersedia dengan harga kompetitif, aman dan ramah

lingkungan.

Direksi dan seluruh elemen perusahaan sepakat untuk melaksanakan tata kelola

perusahaan yang baik agar apa yang menjadi tujuan PT Indonesia Power dapat

tercapai secara berkesinambungan dan mampu memenuhi harapan seluruh

stakeholders.

Memperhatikan hal tersebut, Direksi memandang perlu untuk menyusun dan

menerbitkan pedoman tata kelola Perusahaan yang baik untuk digunakan sebagai

pedoman bagi seluruh elemen Perusahaan. Di Tahun 2016, Pedoman Tata kelola

perusahaan yang baik di kaji ulang untuk memenuhi kebutuhan perubahan yang

terjadi di dalam Perusahaan. Kami berharap Tata Kelola Perusahaan yang Baik

terwujud dalam seluruh aktivitas Perusahaan dan mampu mendukung upaya

tercapainya kesinambungan usaha dan tujuan Perusahaan.

Sripeni Inten Cahyani

Direktur Utama

3

DAFTAR ISTILAH

Istilah Pengertian

Perusahaan atau

Indonesia Power

PT Indonesia Power

Jajaran Indonesia

Power

Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai (baik pensiunan, aktif,

calon pegawai) yang mempunyai atribut Indonesia Power

dan/atau yang bertindak atas nama Indonesia Power.

Organ Perusahaan Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan

Direksi

PT Indonesia Power.

Direksi Organ Perusahaan yang bertanggungjawab atas

pengelolaan Perusahaan yang terdiri dari seorang Direktur

Utama sebagai pimpinan dengan beberapa Direktur

sebagai anggota.

Dewan Komisaris Organ Perusahaan yang bertanggungjawab atas

pengawasan pengelolaan Perusahaan yang terdiri dari

beberapa anggota Dewan Komisaris, dengan

dikoordinasikan oleh seorang Komisaris Utama

Rapat Umum

Pemegang Saham

(RUPS)

Organ Perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi

dalam Perusahaan dan memegang segala wewenang yang

tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.

Pegawai Sumber Daya Manusia yang telah memenuhi syarat yang

ditentukan, diangkat bekerja dan diberi penghargaan/imbal

jasa menurut ketentuan yang berlaku di Perusahaan, tidak

termasuk Pegawai Tugas Karya dari PT PLN (Persero).

Stakeholders Pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan.

4

VISI, MISI DAN NILAI-NILAI PERUSAHAAN

Perusahaan senantiasa melakukan review secara berkala atas visi, misi dan tata Nilai

guna memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan lingkungan Bisnis Perusahaan

dan tantangan yang dihadapi.

1. Visi Perusahaan. Menjadi Perusahan Energi Tepercaya yang Tumbuh Berkelanjutan.

Penjelasan atas Misi Perusahaan.

2. Menyelenggarakan Bisnis Pembangkitan tenaga Listrik dan Jasa Terkait yang

bersahabat dengan lingkungan.

3. Nilai-Nilai Perusahaan.

Guna memastikan pencapaian visi dan misi perusahaan maka seluruh lnsan lndonesia Power

harus memiliki budaya yang bertumpu dari sejak berpikir (The way we think), bertindak (The

way we act) dan melakukan bisnis (The way we do business) yang dijiwai oleh 4 nilai universal

yang disingkat IP AKSI yaitu:

a) lntegritas, lnsan lndonesia Power senantiasa bertindak sesuai etika perusahaan

serta memberikan yang terbaik bagi perusahan;

b) Profesional, lnsan lndonesia Power senantiasa menguasai pengetahuan,

keterampilan dan kode etik bidang pekerjaan serta melaksanakannya secara

akurat dan konsisten;

c) Proaktif, lnsan lndonesia Power senantiasa peduli dan cepat tanggap melakukan

peningkatan kinerja untuk mendapatkan kepercayaan stakeholder,

d) Sinergi, lnsan lndonesia Power senantiasa membangun hubungan kerja sama

yang produktif atas dasar saling percaya untuk menghasilkan karya unggul.

Faktor Pendukung Keberhasilan Penerapan GCG :

a) Komitmen Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengimplementasikan GCG;

b) Pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip GCG di segenap Jajaran Indonesia

Power;

c) Adanya suatu mekanisme evaluasi yang terus-menerus atas implementasi GCG

secara bertahap dan berkelanjutan;

5

d) Etika Bisnis dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) dipahami dan

dilaksanakan oleh seluruh Jajaran Indonesia Power.

Prinsip-prinsip GCG

Indonesia Power memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG diterapkan pada setiap aspek

proses bisnis dan di semua jajaran Perusahaan. Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud

adalah Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggung-jawaban, Independensi dan Kewajaran

yang diperlukan untuk mencapai keberlanjutan (sustainability) Perusahaan dengan

memperhatikan Pemangku Kepentingan. Adapun prinsip-prinsip GCG tersebut dapat

diuraikan sebagai berikut:

Transparansi (Transparency)

Adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan

dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perusahaan.

1. Prinsip Dasar

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, Indonesia Power

menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah

diakses dan dipahami oleh Stakeholders. Indonesia Power mengambil inisiatif

untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan

perundang-undangan, tetapi juga hal penting lainnya untuk pengambilan

keputusan oleh Pemegang Saham dan Stakeholders sesuai dengan haknya.

2. Pedoman Pokok Pelaksanaan

Indonesia Power menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas,

akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh Stakeholder sesuai

dengan haknya.

a. Prinsip transparansi yang dianut oleh Indonesia Power tidak mengurangi

kewajiban dalam memenuhi ketentuan kerahasiaan Perusahaan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak

pribadi;

6

b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada Visi,

Misi, sasaran usaha dan strategi Perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan

kompensasi Direksi dan Dewan Komisaris, kepemilikan saham anggota Dewan

Komisaris dan anggota Direksi beserta anggota keluarganya dalam

Perusahaan maupun perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem

pengendalian internal dan audit internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta

tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi

kondisi Perusahaan;

c. Kebijakan Perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan

kepada Stakeholders.

Akuntabilitas (Accountability)

Yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga

pengelolaan Perusahaan berjalan secara efektif.

1. Prinsip Dasar

Indonesia Power mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.

Untuk itu, Indonesia Power berupaya melaksanakan pengelolaan Perusahaan

secara bertanggung jawab, benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan

Perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan Pemegang Saham dan

Stakeholder lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk

mencapai kinerja yang berkesinambungan.


a. Indonesia Power meyakini bahwa akuntabilitas berhubungan dengan

keberadaan sistem yang mengendalikan hubungan antara individu

dan/atau Organ Perusahaan maupun hubungan antara Perusahaan dengan

pihak luar yang berkepentingan lainnya (stakeholders).

b. Indonesia Power menerapkan akuntabilitas untuk mendorong seluruh

individu dan/atau Organ Perusahaan menyadari hak dan kewajiban, tugas

dan tanggung jawab serta kewenangannya masing-masing dengan

7

berpegang pada Etika Bisnis dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) yang

telah ditetapkan;

c. Indonesia Power menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-

masing Organ Perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang

Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi, serta seluruh Pegawai secara jelas

dan selaras dengan Visi, Misi, Nilai-Nilai Perusahaan (corporate values) dan

strategi Perusahaan;

d. Indonesia Power memastikan adanya sistem pengendalian internal yang

efektif dalam pengelolaan Perusahaan;

e. Indonesia Power memiliki ukuran kinerja untuk semua tingkatan Jajaran

Perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha korporat, serta memiliki

sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment system) yang jelas;

Pertanggungjawaban (Responsibility)

Adalah kesesuaian pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

1. Prinsip Dasar

Indonesia Power selalu berupaya untuk mematuhi peraturan perundang-

undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan

lingkungan agar dapat tercapai kesinambungan usaha dalam jangka panjang

dan diakui sebagai good corporate citizen.


a. Organ Perusahaan berupaya menjalankan prinsip kehati-hatian dan

memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 maupun peraturan Perusahaan

yang ditetapkan (by laws);

b. Indonesia Power mengupayakan kemitraan dengan semua pihak yang

berkepentingan sesuai etika bisnis yang sehat, termasuk peduli terhadap

lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial terutama di sekitar

8

Perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

tanggung jawab sosial yang efektif dan sistematis.

Kemandirian (Independency)

Yaitu pengelolaan Perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan

pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

1. Prinsip Dasar

Untuk melaksanakan prinsip GCG, Indonesia Power melaksanakan pengelolaan

Perusahaan secara independen sehingga masing-masing Organ Perusahaan

tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.


a. Indonesia Power selalu menghormati hak dan kewajiban, tugas dan

tanggung jawab serta kewenangan masing-masing Organ Perusahaan agar

dapat bertugas dengan baik dan mampu membuat keputusan yang terbaik

bagi Perusahaan .

b. Masing-masing Organ Perusahaan harus melaksanakan fungsi dan

tugasnya sesuai dengan Anggaran Dasar Indonesia Power dan peraturan

perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan/atau melempar

tanggung jawab antara satu pihak dengan pihak lainnya.

c. Indonesia Power dalam mengambil keputusan bertindak obyektif,

menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholder

manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari

benturan kepentingan (conflict of interest).

Kewajaran (Fairness)

Yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan

(Stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian maupun peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

1. Prinsip Dasar

9

Dalam melaksanakan kegiatannya, Indonesia Power senantiasa memperhatikan

kepentingan Pemegang saham dan Stakeholders berdasarkan asas kewajaran

atau kesetaraan.


a. Indonesia Power menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham,

termasuk hak-hak pemegang saham minoritas untuk mendapatkan

perlakuan yang setara tanpa diskriminasi (equal treatment) sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Indonesia Power memberikan kesempatan kepada Stakeholders untuk

memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan

Perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan

prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing;

c. Indonesia Power memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada

Stakeholder sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada

Perusahaan;

Indonesia Power memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan

Pegawai, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa

membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pentingnya Penyusunan GCG Code

1. Latar Belakang

Indonesia Power merupakan salah satu anak Perusahaan PT PLN (Persero) yang

didirikan pada tanggal 3 Oktober 1995 dengan nama PT PLN Pembangkitan Jawa Bali

(PT PJB I).

Pada Tanggal 3 Oktober 2000, PT PJB I berganti nama menjadi Indonesia Power

sebagai penegasan atas tujuan Perusahaan untuk menjadi perusahaan pembangkit

tenaga listrik independen yang berorientasi bisnis. Indonesia Power merupakan

perusahaan pembangkit tenaga listrik terbesar di Indonesia dengan kepemilikan

saham sebanyak 1 lembar saham seri 1 dan 5.199.999.998 lembar saham seri 2 oleh

PT PLN (Persero) serta 1 lembar saham seri 2 oleh Yayasan Pendidikan dan

Kesejahteraan PT PLN (Persero).

Dengan identitas baru, Indonesia Power mendeklarasikan Visi dan Misi yang

terintegrasi dengan rencana baru untuk menjadi pembangkit kelas dunia. Untuk

mendukung terealisasinya tujuan tersebut, Indonesia Power dan seluruh Unit

Pembangkitan dan pemeliharaan telah berbenah diri. Hal ini dibuktikan dengan

diperolehnya berbagai penghargaan nasional dan internasional.

Indonesia Power memiliki peran penting dalam mendukung tersedianya energi listrik

di sistem Jawa Bali dengan mengoperasikan berbagai jenis pembangkit dengan total

kapasitas terpasang pembangkit yang dimiliki Perusahaan di Jawa Bali Sumatera dan

sebesar 8.958,72 MW dan kemampuan produksi bersih sebesar 8.236,06 MW. Selain

itu, Indonesia Power juga melakukan pembelian tenaga listrik di Bali dengan

kapasitas terpasang sebesar 69,80 MW dan kemampuan produksi bersih sebesar 64

11

MW. Untuk mendukung Pemerintah dalam Program Percepatan Diversifikasi Energi

(PPDE) 10.000 MW, Indonesia Power mendapat kepercayaan untuk mengelola

pembangkit milik PLN sebesar 5.300 MW.

Perusahaan senantiasa bekerja sama dengan Pemerintah dan masyarakat di seluruh

daerah operasi Perusahaan, mematuhi hukum, menghormati budaya setempat dan

meminimalkan dampak negatif, sosial dan lingkungan. Penyelenggaraan usaha

senantiasa mengutamakan mutu, keandalan, harga yang kompetitif, aman dan ramah

lingkungan. Indonesia Power berupaya terus menerapkan standar yang tinggi dalam

setiap kegiatan operasionalnya. Hal tersebut akan mendorong penciptaan nilai

perusahaan (value creation) dalam jangka panjang, tidak hanya bagi Pemegang

Saham (Shareholders) tetapi juga para pemangku kepentingan lainnya (Stakeholders)

serta mendorong kelangsungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang

(sustainability).

Tuntutan dinamika bisnis serta iklim usaha yang semakin kompetitif mendorong

setiap perusahaan untuk meningkatkan penerapan prinsip tata kelola kelola

perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/”GCG”) secara

berkesinambungan. Untuk meningkatkan kinerja dan kepatuhan terhadap

implementasi prinsip-prinsip GCG, Indonesia Power telah menyusun Pedoman Tata

Kelola Kelola Perusahaan (Pedoman GCG atau “GCG Code”) sejak tahun 2009 agar

penerapan GCG dapat lebih terarah dan terstruktur. Sebagai komitmen GCG yang

berkelanjutan, Indonesia Power melakukan review dan penyempurnaan GCG Code

pada tahun 2013 untuk menyesuaikan perkembangan regulasi GCG maupun best

practices yang berlaku. Di Tahun 2016 Penyempurnaan GCG Code Indonesia Power

dilakukan kembali agar menjadi suatu sistem kebijakan yang bersifat holistik dan

terintegrasi sesuai prinsip-prinsip GCG dan perkembangan Perusahaan saat ini.

2. Tujuan Penyusunan GCG Code

Penyusunan GCG Code ini bertujuan untuk menyempurnakan GCG Code sebelumnya

yang kemudian dikembangkan menjadi suatu sistem kebijakan yang bersifat holistik

12

dan terintegrasi sesuai prinsip-prinsip GCG. Kedudukan GCG Code adalah merupakan

induk kebijakan. Dengan demikian seluruh peraturan, keputusan dan/atau kebijakan

yang dikeluarkan Perusahaan harus merujuk pada GCG Code.

Pemberlakuan GCG Code untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang ada di

Indonesia Power diarahkan untuk mendorong manajemen Perusahaan mampu

menghidupkan mekanisme check and balance pada setiap proses bisnis di tiap level

maupun fungsi manajemen berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance

yang bersifat universal, terdiri dari Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas,

Independensi dan Kewajaran.

3. Pengertian

GCG Code Indonesia Power merupakan arahan strategis Direksi dan Dewan Komisaris

terkait dengan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan, kristalisasi prinsip-prinsip

GCG, nilai-nilai Perusahaan, visi dan misi yang menjadi acuan bagi Dewan Komisaris,

Direksi, Manajemen dan Pegawai dalam mengelola Perusahaan. Sekaligus menjadi

payung dalam penyusunan kebijakan Perusahaan serta peraturan teknis lainnya

sesuai kebutuhan dalam mendorong tata kelola perusahaan yang efektif. GCG Code

Indonesia Power merupakan panduan GCG yang diperluas, menjadi aspek pengujian

dalam menyusun dan mengeluarkan keputusan dan peraturan yang diperlukan dan

bersifat living document yang perlu terus dikaji secara periodik disesuaikan dengan

perkembangan dan isu-isu internal dan eksternal Perusahaan.

Apabila di dalam GCG Code terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi, maka yang digunakan adalah ketentuan

yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut.

B. Pelaksanaan dan Pengembangan GCG Code

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggungjawab atas penerapan Pedoman Tata Kelola

Perusahaan yang Baik (GCG Code). Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG

Code) merupakan dokumen dinamis yang senantiasa disesuaikan dengan dinamika

13

perubahan yang terjadi di lingkungan Perusahaan. Sekretaris Perusahaan wajib

menyempurnakan dan mengembangkan GCG Code ini sesuai ketentuan yang berlaku.

C. Hierarki Peraturan, Kebijakan Perusahaan dan Proses Penyusunan GCG Code

1. Tata Urutan Peraturan Perusahaan

Hirarki peraturan Indonesia Power adalah sebagai berikut:

Hierarki peraturan Perusahaan adalah sebagai berikut:

a. Anggaran Dasar memuat ketentuan-ketentuan pokok mengenai tata laksana

organisasi, cara kerja, dan kegiatan Perusahaan;

b. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham memuat hal-hal yang perlu

mendapat persetujuan Pemegang Saham, sebagaimana diatur dalam Anggaran

Dasar Perusahaan;

c. Keputusan Dewan Komisaris memuat hal-hal yang merupakan kewenangan

Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penasehatan

sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku serta hal-hal lain yang diperlukan untuk

memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris;

d. Keputusan Direksi memuat hal-hal mengenai penetapan kebijakan umum

tentang penyusunan strategi, penyusunan organisasi, sumber daya manusia,

Anggaran Dasar

Keputusan RUPS

Keputusan Dewan Komisaris Keputusan Direksi

Surat Edaran Direksi

14

keuangan dan akuntansi, pengadaan dan sebagainya, yang menjadi landasan

hukum bagi pelaksanaan tugas sehari-hari;

e. Surat Edaran Direksi merupakan surat dinas yang diedarkan dengan maksud agar

pesan atau berita dinas diketahui para Pegawai atau orang-orang tertentu, sesuai

dengan maksud pengedaran surat tersebut.

2. Kebijakan Perusahaan

a. Struktur Kebijakan Perusahaan

Kebijakan Perusahaan di Indonesia Power terdiri dari 4 tingkat yaitu:

1) Tingkat 1 adalah GCG Code, merupakan arahan strategis Direksi dan Dewan

Komisaris Indonesia Power dalam pengelolaan Perusahaan sesuai prinsip

Pedoman Tata Kelola Perusahaan

yang Baik (GCG Code)

Code of Conduct

(CoC)

Kebijakan Manajemen

(Management Policy)

Board Manual, Charter

(Komite dan Internal Audit)

Pedoman Sistem Mutu

(PSM), Instruksi Kerja (IKA)

Instruksi Kerja (IKA)

15

GCG dan menjadi induk kebijakan perusahaan yang menjadi acuan bagi

seluruh kegiatan Indonesia Power;

2) Tingkat 2 meliputi Code of Conduct (COC), Kebijakan Manajemen

(Management Policy), Board Manual serta Charter Komite dan Internal Audit.

Code of Conduct (COC) merupakan pedoman etika bisnis dan perilaku

Pegawai dalam berinteraksi dengan pihak-pihak berkepentingan sesuai

dengan budaya yang diharapkan. Kebijakan Manajemen (Management

Policy) adalah kebijakan dasar pelaksanaan yang mengatur kegiatan suatu

fungsi manajemen di Indonesia Power dalam melakukan aktivitas bisnisnya

atau fungsi pendukung lainnya. Board Manual adalah pedoman kerja Dewan

Komisaris dan Direksi dalam menjalankan fungsi dan peran sebagai Organ

Perusahaan yang efektif sejalan dengan ketentuan peraturan yang berlaku

dan Anggaran Dasar Perusahaan. Sedangkan Charter adalah pedoman kerja

Organ Pendukung Dewan Komisaris dan Direksi yang terdiri dari komite-

komite di bawah Dewan Komisaris dan Satuan Audit Internal. Keseluruhan

ketentuan tersebut mengacu pada GCG Code Indonesia Power agar

inkonsistensi dan benturan kebijakan yang mungkin terjadi dapat mudah

terdeteksi dan dapat langsung dihindari.

3) Tingkat 3 adalah Standard Operating Procedure (SOP) dalam bentuk

Pedoman Sistem Mutu (PSM) dan Instruksi Kerja (IKA) merupakan pedoman

kerja dalam melakukan sesuatu kegiatan berdasarkan standar mutu tertentu

yang telah ditetapkan, dan dapat diubah sewaktu-waktu sesuai dengan

proses bisnis yang terjadi, bentuk kegiatan usaha, produk, keadaan lokasi

kegiatan, proses bisnis, maupun kondisi personalia yang ada.

4) Tingkat 4 adalah Instruksi Kerja (IKA) merupakan prosedur kerja yang

dijabarkan lebih lanjut dari Pedoman Sistem Mutu (PSM) untuk melakukan

suatu kegiatan sesuai dengan standar dan mutu yang ditetapkan. Direksi

berkewajiban menyusun Kebijakan Manajemen (Management Policy) dan

Standard Operating Procedure (SOP) untuk seluruh kegiatan pengelolaan

Perusahaan.

16

b. Pemutakhiran dan Pengesahan

Pemutakhiran GCG Code hanya sah apabila mendapat persetujuan tertulis Dewan

Komisaris dan Direksi. Perubahan semacam ini umumnya menyangkut ketentuan

yang terkait dengan Anggaran Dasar Indonesia Power, peraturan perundang-

undangan yang berlaku, Peraturan sektoral di bidang ketenagalistrikan,

Keputusan Dewan Komisaris, Keputusan Direksi dan ketentuan lainnya yang

setingkat. Peninjauan dan pemutakhiran GCG Code dilakukan secara berkala atau

minimal 3 (Tiga) tahun sekali. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab atas

pengumpulan saran dan permintaan perubahan, pemutakhiran pedoman-

pedoman tertulis yang ada terkait dengan GCG, serta sosialisasi pemutakhiran

kebijakan GCG tersebut kepada seluruh Pegawai Perusahaan.

c. Penanggung Jawab Implementasi GCG Code

1) Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas pengawasan dan

pelaksanaan GCG Code;

2) Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab atas sosialisasi dan pelaksanaan

review GCG Code;

3) Satuan/Divisi/Departemen/Bidang terkait bertanggung jawab atas isi dan

pelaksanaan GCG Code Indonesia Power yang relevan dengan fungsi dan

bidang masing-masing;

4) Standard Operating Procedure dalam bentuk Pedoman Sistem Mutu (PSM)

dan Instruksi Kerja (IKA) yang dijabarkan sebagai operasionalisasi GCG Code

dan Management Policy disusun oleh satuan/unit kerja yang ditunjuk;

5) Satuan Audit Internal melakukan audit kepatuhan terhadap pelaksanaan

GCG Code beserta penjabarannya.

3. Proses Penyusunan GCG Code

a. Penyusunan GCG Code ini dimulai dengan mengumpulkan referensi baik berupa

pedoman atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain referensi

tersebut, Pedoman Umum GCG Indonesia yang diterbitkan oleh KNKG juga

17

digunakan sebagai acuan. Berdasarkan referensi tersebut, Tim Penyusun

melakukan penyusunan konsep awal GCG Code;

b. Penyempurnaan GCG Code dilakukan dengan pendekatan Objective, Risk dan

Control (ORC) untuk menterjemahkan tujuan Perusahaan, menjadikan risk

management dan control sebagai bagian dalam aktivitas sehari-hari serta

menurunkan perilaku prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas,

Independensi dan Fairness (TARIF) ke seluruh tingkatan organisasi agar tidak

berhenti di level Board;

c. Konsep awal disampaikan kepada Indonesia Power untuk memperoleh

tanggapan dan masukan untuk selanjutnya dibahas dalam rapat bersama antara

Tim Penyusunan GCG Code dengan manajemen Indonesia Power untuk

penyempurnaan lebih lanjut;

d. Konsep GCG Code yang telah disempurnakan kemudian difinalisasi dan disahkan

oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

18

BAB II

KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

B. Kebijakan GCG Indonesia Power

Indonesia Power memandang bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau

Good Corporate Governance (GCG) merupakan kebutuhan. Indonesia Power meyakini

bahwa penerapan GCG secara konsisten dan berkesinambungan akan dapat

meningkatkan kelangsungan bisnis Perusahaan, yang pada gilirannya akan

mengoptimalkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang tanpa mengabaikan

kepentingan Stakeholder lainnya.

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas, Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: Kep-

117/M-MBU/2002 yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor

PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good

Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, serta Pedoman Umum Good

Corporate Governance Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance, maka

Indonesia Power merasa perlu menetapkan kebijakan tata kelola perusahaan (GCG) yang

sejalan dengan prinsip-prinsip GCG. Keberadaan kebijakan GCG dimaksudkan untuk

menjadi acuan bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Indonesia Power (selanjutnya

disebut “Jajaran Indonesia Power”) dalam menjalankan aktivitas operasional Perusahaan.

Secara bertahap dan berkelanjutan, Indonesia Power telah melengkapi dan

menyempurnakan kebijakan GCG yang dimiliki, antara lain mencakup Roll over Road

Map GCG, penyempurnaan Code of Conduct (CoC), Board Manual dan GCG Code.

C. Tujuan GCG Indonesia Power

Penerapan GCG di Indonesia Power bertujuan untuk memastikan:

1. Tercapainya kesinambungan usaha dan tujuan Perusahaan yang ditetapkan;

2. Pemberdayaan fungsi dan kemandirian Organ Perusahaan, yang terdiri dari Rapat

Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi;

19

3. Pengambilan keputusan oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan;

4. Terciptanya kesadaran dan tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap masyarakat

dan kelestarian lingkungan sekitar;

5. Optimalisasi nilai Perusahaan bagi Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan

pemangku kepentingan lainnya;

6. Peningkatan daya saing Perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga

menimbulkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan

pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan;

7. Mendorong manajemen melakukan mekanisme check and balance pada setiap

fungsi dalam proses bisnis di tiap level maupun fungsi manajemen berdasarkan

prinsip-prinsip GCG.

D. Acuan Kebijakan GCG

Penyusunan Kebijakan GCG ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas;

2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Per-01/MBU/2011 tentang

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada

Badan Usaha Milik Negara;


Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Per-

01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good

Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;


Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;

5. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-103/MBU/2002 tentang

Pembentukan Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara;

6. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia versi Komite Nasional

Kebijakan Governance Tahun 2006;

7. Anggaran Dasar Indonesia Power.

E. Ruang Lingkup Kebijakan GCG Indonesia Power

Ruang lingkup kebijakan GCG adalah untuk memberikan arahan kepada segenap Jajaran

Perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis Perusahaan yang sejalan dengan prinsip

GCG, meliputi:

1. Hubungan antara Perusahaan dengan pemegang saham;

2. Fungsi serta peran Dewan Komisaris;

20

3. Fungsi serta peran Direksi;

4. Hubungan Indonesia Power dengan pemangku kepentingan (Stakeholder) seperti

pelanggan, Pelanggan, mitra kerja, pemasok, pemerintah dan masyarakat;

5. Prinsip-prinsip mengenai Kebijakan Pokok Perusahaan.

F. Organ Perusahaan

Organ Perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan

Komisaris dan Direksi, mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif.

Organ Perusahaan harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam

melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya semata-mata untuk kepentingan

Perusahaan.

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

a. Prinsip Dasar

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perusahaan yang

merupakan wadah para Pemegang Saham untuk mengambil keputusan dengan

memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan

perundang- undangan. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan

kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam

Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan. RUPS dan

atau Pemegang Saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi

dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi

wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar

Perusahaan dan peraturan perundang-undangan, termasuk untuk melakukan

penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi.

RUPS Perusahaan terdiri dari RUPS Tahunan, RUPS Persetujuan RKAP dan RUPS

lainnya (RUPS Luar Biasa).

b. Pedoman Pelaksanaan

1) Pengambilan keputusan dalam RUPS harus dilakukan secara wajar dan

transparan, dengan memperhatikan hal-hal yang diperlukan untuk

kepentingan usaha Perusahaan dalam jangka panjang, meliputi namun

tidak terbatas pada:

a) Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat dalam RUPS

harus terdiri dari orang-orang yang patut dan layak (fit and proper)

bagi Perusahaan;

b) Perusahaan yang memiliki komite nominasi dan remunerasi, dalam

pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi harus

mempertimbangkan pendapat komite tersebut;

21

c) Dalam mengambil keputusan menerima atau menolak laporan Dewan

Komisaris dan Direksi, perlu dipertimbangkan kualitas laporan yang

berhubungan dengan GCG;

d) Perusahaan yang memiliki komite audit, dalam menetapkan auditor

eksternal harus mempertimbangkan pendapat komite tersebut;

e) Dalam hal anggaran dasar Perusahaan dan atau peraturan perundang-

undangan mengharuskan adanya keputusan RUPS, maka keputusan

yang diambil harus memperhatikan kepentingan wajar para pemangku

kepentingan;

f) Dalam mengambil keputusan pemberian bonus, tantiem dan dividen

harus memperhatikan kondisi dan kesehatan keuangan Perusahaan.

2) RUPS diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan

peraturan perundang-undangan dengan persiapan yang memadai,

sehingga dapat mengambil keputusan yang sah. Keputusan-keputusan

yang diambil dalam RUPS harus ditujukan untuk kepentingan Perusahaan.

a) Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan usul mata

acara RUPS;

b) Panggilan RUPS harus mencakup informasi mengenai mata acara,

tanggal, waktu dan tempat RUPS;

c) Bahan (materi) setiap mata acara dalam panggilan RUPS harus tersedia

di kantor Perusahaan sejak tanggal panggilan RUPS, dan jika bahan

tersebut belum tersedia saat dilakukan panggilan untuk RUPS, maka

bahan itu harus disediakan sebelum RUPS diselenggarakan;

d) Penjelasan mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan mata acara

RUPS dapat diberikan sebelum dan atau pada saat RUPS berlangsung;

e) Risalah RUPS harus tersedia di kantor Perusahaan, dan Perusahaan

menyediakan fasilitas agar Pemegang Saham dapat membaca risalah

tersebut.

3) Penyelenggaraan RUPS merupakan tanggung jawab Direksi. Dalam hal

Direksi berhalangan, maka penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh Dewan

Komisaris atau Pemegang Saham sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan

peraturan perundang-undangan.

4) RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi

atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta

RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi

dalam rapat.

c. Hak Pemegang Saham

1) Mengubah Anggaran Dasar Perusahaan;

2) Memutuskan perubahan modal Perusahaan;

22

3) Memberikan persetujuan atau menolak pemindahan hak atas saham

Perusahaan;

4) Memutuskan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, pemisahan

bentuk badan hukum Perusahaan serta pembubaran Perusahaan;

5) Memutuskan untuk mengalihkan, menjadikan jaminan hutang, melepaskan

hak atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perusahaan dalam

satu tahun buku;

6) Mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan Komisaris;

a) Menetapkan pedoman pengangkatan dan pemberhentian Direksi

b) Melaksanakan penilaian terhadap calon anggota Direksi

c) Menetapkan pengangkatan anggota dan komposisi Direksi

d) Menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota

Direksi

e) Memberhentikan anggota Direksi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan

f) Memberikan respon terhadap lowongan jabatan dan/atau

pemberhentian sementara Direksi oleh Dewan Komisaris

7) Menetapkan sistem dan prosedur dalam memilih Anggota Komisaris dan

Direksi (Fit & Proper Test);

8) Menyetujui dan menolak Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP);

a) Memberikan pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)

atau Revisi RJPP

b) Memberikan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

(RKAP)

c) Memberikan persetujuan/keputusan atas usulan aksi korporasi yang

perlu mendapat persetujuan/keputusan RUPS

9) Memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha

Perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan

peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar;

10) Memberikan persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan

keuangan serta tugas pengawasan Dewan komisaris sesuai peraturan

perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar;

a) Memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi dan kinerja Dewan

Komisaris

b) Menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem/insentif

kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris

c) Menetapkan auditor eksternal yang mengaudit Laporan Keuangan

Perusahaan

d) Memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan

laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris

23

e) Menetapkan penggunaan laba bersih

f) Mengesahkan dan menyetujui Laporan Keuangan yang dilaksanakan

tepat waktu

11) Mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat

dipertanggungjawabkan;

12) Melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang

dan tanggung jawabnya;

a) Memberikan arahan/pembinaan penerapan Tata Kelola Perusahaan

yang Baik kepada Direksi dan Dewan Komisaris

b) Tidak mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi

tanggung jawab Direksi

c) Merespon informasi yang diterima dari Direksi dan/atau Dewan

Komisaris mengenai gejala penurunan kinerja dan kerugian

Perusahaan yang signifikan.

2. Dewan Komisaris

a. Prinsip Dasar

Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan

pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya,

dan memberi nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan

melaksanakan GCG. Namun demikian, Dewan Komisaris tidak boleh turut serta

dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing Anggota

Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara, dan setiap anggota

Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan

keputusan Dewan Komisaris secara kolektif. Tugas Komisaris Utama sebagai

primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris. Agar

pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu

dipenuhi prinsip- prinsip berikut:

1) Komposisi Dewan Komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan

secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen;

2) Dewan Komisaris harus berintegritas dan profesional sehingga dapat

menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa Direksi

telah memperhatikan kepentingan semua Stakeholders;

3) Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris mencakup

tindakan pencegahan, perbaikan, sampai dengan pemberhentian

sementara anggota Direksi.


1) Komposisi, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris

a) Jumlah Anggota Dewan Komisaris harus disesuaikan dengan

kompleksitas Perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas

dalam pengambilan keputusan;

24

b) Dewan Komisaris terdiri dari anggota Komisaris yang tidak berasal dari

pihak terafiliasi (Komisaris Independen) dengan komposisi yang

memadai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c) Dewan Komisaris terdiri dari anggota-anggota yang secara

keseluruhan mempunyai latar belakang dan/atau pengetahuan yang

dibutuhkan sejalan dengan operasional bisnis Perusahaan seperti

bidang manajemen, audit, keuangan maupun pembangkitan;

d) Dalam hal diperlukan, dapat menunjuk seorang Komisaris Utusan.

Tugas dan wewenang Komisaris Utusan ditetapkan dalam Anggaran

Dasar Perusahaan;

e) Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS

melalui proses yang transparan dan sesuai dengan Anggaran Dasar

dan peraturan perundang-undangan;

f) Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS

berdasarkan alasan yang wajar dan setelah kepada yang bersangkutan

diberi kesempatan untuk membela diri.

2) Kemampuan dan Integritas Anggota Dewan Komisaris

a) Anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi syarat kemampuan dan

integritas sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian

nasihat untuk kepentingan Perusahaan dapat dilaksanakan dengan

baik;

b) Anggota Dewan Komisaris wajib memahami dan mematuhi Anggaran

Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan tugasnya;

c) Anggota Dewan Komisaris wajib memahami dan melaksanakan GCG;

d) Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Perusahaan untuk

kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usahanya dan/atau pihak

lain;

e) Anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan Laporan Harta

Kekayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

dalam bentuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN).

3) Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris

a) Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan

operasional. Dalam hal Dewan Komisaris mengambil keputusan sesuai

dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-

undangan, maka keputusan tersebut dilakukan dalam fungsinya

sebagai pengawas dan penasihat, sehingga tanggung-jawab

operasional tetap berada pada Direksi;

25

b) Dalam hal diperlukan untuk kepentingan Perusahaan, Dewan Komisaris

dapat mengenakan sanksi kepada anggota Direksi dalam bentuk

pemberhentian sementara, dengan ketentuan harus segera

ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan RUPS;

c) Apabila terjadi kekosongan dalam Direksi atau pada keadaan tertentu

sebagaimana ditentukan oleh anggaran dasar Perusahaan dan

peraturan perundang-undangan, untuk sementara Dewan Komisaris

dapat melaksanakan fungsi Direksi, sehingga keputusan-keputusan

yang diambil adalah merupakan keputusan operasional;

d) Dalam rangka melaksanakan fungsinya, anggota Dewan Komisaris baik

secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri berhak memperoleh

informasi tentang Perusahaan secara lengkap dan tepat waktu;

e) Dewan Komisaris harus memiliki tata tertib dan pedoman kerja (Board

Manual) sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif

serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja;

f) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dapat membentuk

komite. Usulan dari komite disampaikan ke Dewan Komisaris untuk

memperoleh keputusan. Perusahaan sekurang-kurangnya wajib

memiliki Komite Audit, sedangkan komite lainnya dibentuk sesuai

dengan kebutuhan. Anggota Komite Audit diangkat oleh Dewan

Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS;

g) Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan

laporan pertanggung-jawaban pengawasan atas pengelolaan

Perusahaan oleh Direksi, dalam rangka memperoleh pembebasan dan

pelunasan tanggung jawab (acquit et decharge) dari RUPS.

4) Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak

terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan Pemegang

Saham Pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan

lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak

independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan Perusahaan.

Komisaris Independen harus memiliki kriteria sebagai berikut:

a) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali

dalam arti:

- Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham

Pengendali;

- Tidak bekerja rangkap sebagai direktur atau komisaris di

perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan Pemegang Saham

Pengendali;

26

- Tidak menjadi rekan (partner) atau direksi perusahaan konsultan

yang memberikan jasa pelayanan profesional pada perusahaan

yang terafiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali;

- Bebas dari segala kepentingan dan kegiatan bisnis atau hubungan

lain dengan Pemegang Saham Pengendali dan/atau perusahaan

terafiliasi dengan Pemegang Saham pengendali, yang dapat

diintepretasikan akan menghalangi atau mengurangi kemampuan

Komisaris Independen untuk bertindak dan berpikir independen

demi kepentingan Perusahaan.

b) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan Dewan

Komisaris Perusahaan dalam arti:

- Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi

dan/atau Dewan Komisaris;

- Tidak memiliki hubungan hutang piutang dengan anggota Direksi

dan/atau Dewan Komisaris.

c) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan dalam arti:

- Tidak bekerja rangkap sebagai direktur atau komisaris di

perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan Perusahaan;

- Tidak menjadi rekan (partner) atau direksi perusahaan konsultan

yang memberikan jasa pelayanan profesional pada perusahaan

yang terafiliasi dengan Perusahaan;

- Bebas dari segala kepentingan dan kegiatan bisnis atau hubungan

lain dengan Perusahaan yang dapat diintepretasikan akan

menghalangi atau mengurangi kemampuan Komisaris Independen

untuk bertindak dan berpikir independen demi kepentingan

Perusahaan;

- Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Perseroan Terbatas dan ketentuan perundang-undangan lainnya.

5) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris

a) Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan

laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan

Perusahaan oleh Direksi. Laporan pengawasan Dewan Komisaris

merupakan bagian dari Laporan Tahunan yang disampaikan kepada

RUPS untuk memperoleh persetujuan;

b) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan

perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Perusahaan

dalam rangka pelaksanaan prinsip GCG;

c) Dengan diberikannya persetujuan atas Laporan Tahunan dan

pengesahan atas Laporan Keuangan, berarti RUPS telah memberikan

pembebasan dan pelunasan tanggung-jawab (acquit et decharge)

27

kepada masing-masing Anggota Dewan Komisaris sepanjang hal-hal

tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

6) Organ Penunjang Dewan Komisaris

a) Dalam rangka kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu

oleh Organ Pendukung Dewan Komisaris, terdiri dari:

- Sekretariat Dewan Komisaris, jika diperlukan

- Komite Audit

- Komite Lainnya, jika diperlukan

b) Komite lainnya terdiri dari namun tidak terbatas pada Komite

Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan

Komite Pengembangan Usaha;

c) Seorang atau lebih anggota Komite berasal dari Anggota Dewan

Komisaris;

d) Dewan Komisaris menetapkan Charter Komite yang diusulkan oleh

Komite;

e) Sebelum tahun buku berjalan, Komite wajib menyusun dan

menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Dewan

Komisaris untuk ditetapkan. Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran

Tahunan Komite dilaporkan kepada Dewan Komisaris;

f) Komite mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan

ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam

Anggaran Dasar;

g) Setiap rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat yang

ditandatangani oleh seluruh Anggota Komite yang hadir. Tingkat

kehadiran Anggota Komite dalam rapat, dilaporkan dalam triwulanan

dan Laporan Tahunan Komite;

h) Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan wajib

menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap

pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan;

i) Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite

dapat mengakses catatan atau informasi tentang Pegawai, keuangan,

aset, serta sumber daya lainnya milik Perusahaan yang berkaitan

dengan pelaksanaan tugasnya;

j) Komite wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi

Perusahaan, baik dari pihak internal maupun eksternal dan hanya

digunakan untuk kepentingan pelaksanan tugasnya;

k) Evaluasi terhadap kinerja Komite dilakukan setiap 1 (satu) tahun

dengan menggunakan metode yang ditetapkan Dewan Komisaris.

7) Benturan Kepentingan

a) Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara

kepentingan ekonomis Perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi

28

Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta

Pegawai Perusahaan;

b) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Dewan Komisaris harus

senantiasa mendahulukan kepentingan Perusahaan di atas

kepentingan pribadi atau keluarga, maupun pihak lainnya;

c) Anggota Dewan Komisaris dilarang menyalahgunakan jabatan untuk

kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga dan pihak-pihak lain;

d) Dalam hal pembahasan dan pengambilan keputusan yang

mengandung unsur benturan kepentingan, pihak yang bersangkutan

tidak diperkenankan ikut serta;

e) Setiap anggota Dewan Komisaris yang memiliki wewenang

pengambilan keputusan diharuskan setiap tahun membuat pernyataan

tidak memiliki benturan kepentingan terhadap setiap keputusan yang

telah dibuat olehnya dan telah melaksanakan Pedoman Etika Bisnis

dan Perilaku (Code of Conduct) yang ditetapkan oleh Perusahaan.

8) Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku (Code of Conduct)

Anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya wajib mentaati Code of Conduct dan dilarang mengambil

keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari

kegiatan Perusahaan selain gaji dan tunjangan lainnya, termasuk santunan

purna jabatan yang diterimanya sebagai Dewan Komisaris sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

3. Direksi

a. Prinsip Dasar

Direksi sebagai Organ Perusahaan bertugas dan bertanggung-jawab secara

kolegial. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan

mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya.

Namun pelaksanaan tugas dari masing-masing anggota Direksi tetap

merupakan tanggung-jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota

Direksi, termasuk Direktur Utama adalah setara. Tugas Direktur Utama sebagai

primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi. Agar tugas

Direksi dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut:

1) Komposisi Direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan

pengambilan keputusan secara efektif, cepat dan tepat;

2) Direksi harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki pengalaman

serta kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Direksi

minimal harus memahami kompleksitas usaha pembangkitan dan

ketenagalistrikan, keuangan, audit, hukum, pengelolaan SDM dan

sebagainya;

29

3) Direksi bertanggung-jawab terhadap pengelolaan Perusahaan agar dapat

menghasilkan keuntungan dan memastikan kesinambungan Perusahaan.


1) Komposisi, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi

a) Jumlah anggota Direksi harus disesuaikan dengan kompleksitas

Perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam

pengambilan keputusan serta dihindari adanya dominasi anggota

Direksi yang merupakan wakil Pemegang Saham Pengendali;

b) Susunan anggota Direksi harus memungkinkan terjadinya pemisahan

ditingkat Direksi antara fungsi pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan

keuangan, fungsi operasi dan fungsi pengembangan niaga;

c) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses

yang transparan antara lain melalui penyaringan dari Komite Nominasi

dan Remunerasi untuk diusulkan dan disampaikan kepada RUPS.

Pemberhentian anggota Direksi dilakukan berdasarkan alasan yang

wajar dan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk

membela diri;

2) Kemampuan dan Integritas Anggota Direksi

a) Anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan

integritas sehingga pelaksanaan fungsi pengelolaan Perusahaan dapat

dilaksanakan dengan baik;

b) Anggota Direksi wajib memahami dan mematuhi Anggaran Dasar

Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan tugasnya;

c) Anggota Direksi wajib memahami dan melaksanakan GCG;

d) Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Perusahaan untuk

kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usaha dan atau pihak lain;

e) Anggota Direksi wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

3) Fungsi Direksi

Fungsi pengelolaan Perusahaan oleh Direksi mencakup tugas utama yaitu

kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi,

operasi pembangkitan, pengembangan dan niaga, teknologi informasi

serta tanggung jawab sosial.

a) Kepengurusan

30

- Direksi harus menyusun visi, misi dan nilai-nilai serta program

jangka panjang dan jangka pendek Perusahaan untuk didiskusikan

dan disetujui Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan

ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan;

- Direksi harus dapat mengelola sumber daya yang dimiliki secara

efektif dan efisien;

- Direksi harus memperhatikan kepentingan yang wajar dari

pemangku kepentingan;

- Direksi dapat memberikan kuasa kepada komite yang dibentuk

untuk mendukung pelaksanaan tugasnya atau kepada Pegawai

Perusahaan untuk melaksanakan tugas tertentu, namun tanggung

jawab tetap berada pada Direksi;

- Direksi harus memiliki dan mematuhi tata tertib dan pedoman

kerja (Board Manual) sehingga pelaksanaan tugasnya dapat

terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat

penilaian kinerja.

b) Manajemen Risiko

- Direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem manajemen

risiko yang mencakup seluruh aspek kegiatan Perusahaan;

- Untuk setiap pengambilan keputusan strategis, termasuk

pengembangan pembangkit baru dan/atau jasa pendukung baru,

harus diperhitungkan dengan seksama dampak risikonya, dalam

arti adanya keseimbangan antara hasil dan beban risiko;

- Untuk menerapkan manajemen risiko dengan baik, Perusahaan

memiliki Satuan Manajemen Risiko;

- Jenis-jenis risiko pada Perusahaan meliputi namun tidak terbatas

pada: risiko adanya penerapan kebijakan KLH yang makin ketat,

Jumlah dan kompetensi SDM yang kurang, risiko ketidakcukupan

bahan bakar, risiko sering terjadinya gangguan pada Unit Bisnis

Pembangkitan, Risiko kekalahan merit order di P3B, risiko

likuiditas, risiko bencana alam, risiko legal dan risiko kepatuhan.

c) Pengendalian Internal

- Direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian

internal untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya

tujuan Perusahaan melalui kegiatan yang efektif dan efisien,

keandalan pelaporan keuangan dan kinerja, pengamanan asset

dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

31

- Perusahaan harus memiliki Satuan Audit Internal (SAI). Untuk

dapat melaksanakan tugasnya secara independen dan profesional,

SAI harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan mempunyai

hubungan fungsional dengan Dewan Komisaris melalui

Komite Audit sehingga dalam pelaksanaan tugasnya

berkewajiban melapor kepada Komite Audit

2. Kepala SAI diangkat oleh Direksi, berdasarkan kriteria yang

jelas dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris

3. SAI bertugas membantu Direksi dalam memastikan

pencapaian tujuan dan kelangsungan usaha dengan:

a. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program

Perusahaan;

b. Memastikan bahwa sistem pengendalian internal

berfungsi secara efektif dan efisien;

c. Memberikan saran dalam upaya memperbaiki efektifitas

proses pengendalian risiko;

d. Melakukan evaluasi kepatuhan terhadap Peraturan

Perusahaan, pelaksanaan GCG dan perundang-undangan;

e. Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh auditor

eksternal.

d) Komunikasi

- Direksi harus memastikan kelancaran komunikasi antara

Perusahaan dengan para pemangku kepentingan dengan

memberdayakan fungsi Sekretaris Perusahaan sebagai pejabat

penghubung;

- Sekretaris Perusahaan harus mampu:

1. Memastikan bahwa Perusahaan telah memenuhi ketentuan

penyampaian informasi sesuai peraturan perundang-

undangan;

2. Memberikan pelayanan kepada para pemangku kepentingan

atas setiap informasi relevan yang dibutuhkan.

- Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi. Laporan

pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan disampaikan kepada

Direksi dan Dewan Komisaris;

- Dalam hal Perusahaan tidak memiliki Satuan Kerja Kepatuhan

(compliance unit) tersendiri, fungsi untuk menjamin kepatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan oleh

Sekretaris Perusahaan.

32

e) Operasi Pembangkitan

- Dalam rangka memenuhi ketersediaan tenaga listrik di Sistem

Jawa Bali, Direksi Indonesia Power memastikan bahwa teknis

operasi pembangkit serta pengelolaan aset dilakukan secara

produktif dan optimal, hubungan dengan Unit Bisnis

Pembangkitan dan ketersediaan bahan bakar berjalan sesuai

dengan rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan.

- Memenuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh lembaga atau instansi

berwenang, antara lain terkait dengan baku mutu lingkungan,

penggunaan sumber daya alam terbarukan (renewable energy) dan

sebagainya.

f) Pengembangan dan Niaga

- Pada bidang Pengembangan dan Niaga, Direksi melakukan

pengelolaan Perusahaan bahwa penyusunan rencana strategi

Perusahaan dalam jangka panjang dilakukan secara sistematis dan

sesuai dengan dinamika bisnis ketenagalistrikan yang sedang

berkembang, mengkoordinasikan unit bisnis yang dikelola Anak

Perusahaan agar sejalan dengan rencana jangka panjang yang

ditetapkan serta mengoptimalkan penjualan tenaga listrik dengan

harga yang kompetitif.

- Dalam setiap kegiatan pengembangan dan niaga dilakukan

dengan mematuhi kode etik dan peraturan perundang- undangan

yang berlaku;

g) Sistem Informasi

Penggunaan Sistem Informasi oleh Perusahaan wajib memenuhi

prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Memiliki sistem informasi yang terintegrasi dengan semua fungsi

manajemen;

- Memiliki panduan operasi (operating manual) yang terkini (up to

date);

- Mematuhi peraturan perundang-undangan, khususnya dalam

penggunaan perangkat lunak (software);

- Dilakukan audit TI secara berkala.

i) Tanggung Jawab Sosial

- Dalam rangka mempertahankan kesinambungan usaha

Perusahaan, Direksi harus dapat memastikan dipenuhinya

tanggung jawab sosial Perusahaan;

- Direksi harus mempunyai perencanaan tertulis yang jelas dan

fokus dalam melaksanakan tanggung jawab sosial Perusahaan.

33

4) Pertanggungjawaban Direksi

a) Direksi harus menyusun pertanggungjawaban pengelolaan Perusahaan

dalam bentuk Laporan Tahunan yang memuat sekurang-kurangnya

laporan keuangan, laporan kegiatan Perusahaan dan laporan

pelaksanaan GCG;

b) Laporan Tahunan harus memperoleh persetujuan RUPS, dan khusus

untuk laporan keuangan harus memperoleh pengesahan RUPS;

c) Laporan Tahunan harus tersedia sebelum RUPS diselenggarakan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku untuk memungkinkan Pemegang

Saham melakukan penilaian;

d) Dengan diberikannya persetujuan atas Laporan Tahunan dan

pengesahan atas Laporan Keuangan, berarti RUPS telah memberikan

pembebasan dan pelunasan tanggung jawab kepada masing-masing

anggota Direksi sejauh hal-hal tersebut tercermin dari Laporan

Tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing

Direksi dalam hal terjadi tindak pidana;

e) Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan

akuntabilitas pengelolaan Perusahaan dalam rangka pelaksanaan asas

GCG;

f) Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5) Benturan Kepentingan

a) Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara

kepentingan ekonomis Perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi

pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta

Pegawai Perusahaan;

b) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Direksi harus senantiasa

mendahulukan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi

atau keluarga, maupun pihak lainnya;

c) Direksi dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan atau

keuntungan pribadi, keluarga dan pihak-pihak lain;

d) Dalam hal pembahasan dan pengambilan keputusan yang

mengandung unsur benturan kepentingan, pihak yang bersangkutan

tidak diperkenankan ikut serta;

e) Direksi yang memiliki wewenang pengambilan keputusan diharuskan

setiap tahun membuat pernyataan tidak memiliki benturan

kepentingan terhadap setiap keputusan yang telah dibuat olehnya dan

telah melaksanakan pedoman perilaku yang ditetapkan oleh

Perusahaan.

6) Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku (Code of Conduct)

34

Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib

mentaati Code of Conduct dan dilarang mengambil keuntungan pribadi

baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan

selain gaji dan tunjangan lainnya, termasuk santunan purna jabatan yang

diterimanya sebagai anggota Direksi sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

G. Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku (Code of Conduct)

Untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, pelaksanaan GCG perlu dilandasi

oleh integritas yang tinggi. Perusahaan perlu mengembangkan nilai-nilai Perusahaan

yang menggambarkan sikap moral Perusahaan dalam pelaksanaan usahanya yang

dituangkan lebih lanjut dalam Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku (Code of Conduct).

H. Mekanisme Pelaporan terhadap Pelanggaran (Whistle Blowing System)

Sebagi bentuk monitoring atas pelaksanaan kepatuhan terhadap etika perusahaan,

Indonesia Power menerapkan mekanisme pelaporan terhadap pelanggaran Etika

Perusahaan atau disebut Whistle Blowing System (WBS). Pengelolaan Pengaduan

pelanggaran dari stakeholder untuk menjamin terselenggaranya mekanisme

penyelesaian pengaduan pelanggaran yang efektif dalam jangka waktu yang memadai.

I. Pemangku Kepentingan (Stakeholder)

1. Prinsip Dasar

Pemangku kepentingan (Stakeholder), adalah mereka yang memiliki kepentingan

terhadap Perusahaan dan mereka yang terpengaruh secara langsung oleh keputusan

strategis dan operasional Perusahaan, yang antara lain terdiri dari Pegawai,

pelanggan, pemasok, mitra kerja, pemerintah, dan masyarakat terutama sekitar

wilayah operasi Perusahaan.

Antara Perusahaan dan pemangku kepentingan harus terjalin hubungan yang sesuai

dengan asas kewajaran dan kesetaraan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi

masing-masing pihak. Agar hubungan antara Perusahaan dengan pemangku

kepentingan berjalan dengan baik, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

35

a) Terhadap Pegawai, Perusahaan wajib menjamin tidak terjadinya diskriminasi

berdasarkan suku, agama, ras, golongan, dan jenis kelamin (gender) serta

terciptanya perlakuan yang adil dan jujur dalam mendorong perkembangan

Pegawai sesuai dengan potensi, kemampuan, pengalaman dan ketrampilan

masing-masing;

b) Terhadap Pelanggan, Perusahaan wajib memiliki standar pelayanan yang

transparan dan menjamin terpenuhinya kualitas produk yang dihasilkan;

c) Terhadap pemasok, Perusahaan wajib mematuhi seluruh peraturan pengadaan

barang dan jasa sesuai ketentuan;

d) Terhadap mitra kerja, Perusahaan wajib bekerjasama untuk kepentingan kedua

belah pihak atas dasar prinsip saling menguntungkan;

e) Terhadap pemerintah, Perusahaan wajib patuh pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

f) Terhadap masyarakat sekitar, Perusahaan wajib peduli dan memperhatikan

kepentingan serta kelestariannya.


a) Pegawai

Dalam berhubungan dengan Pegawai, Perusahaan berpedoman pada hal-hal

sebagai berikut:

1) Membangun hubungan kerja yang harmonis dan kondusif di seluruh

Jajaran Indonesia Power dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan;

2) Tidak melakukan penekanan atau intimidasi terhadap sesama rekan kerja,

atasan atau bawahannya untuk kepentingan yang bertentangan dengan

Perusahaan, baik pribadi atau kepentingan pihak lain, internal maupun

eksternal;

3) Tidak melakukan tindakan permusuhan atau merugikan seperti ancaman

fisik atau verbal (ucapan) terhadap pihak-pihak dalam Jajaran Perusahaan

yang secara jujur dan terbuka melaporkan sesuatu yang menurut

keyakinannya mengandung unsur pelanggaran, termasuk ancaman

terhadap pihak lain yang bekerjasama dalam penyelidikan pelanggaran;

4) Tidak melakukan tindakan, tulisan dan/atau menggunakan kata-kata yang

dapat diartikan penghinaan, kata-kata kasar, tidak senonoh terhadap rekan

kerjanya, atasan atau bawahannya;

5) Tidak melakukan tindakan, tulisan dan atau ucapan yang mengandung

unsur pelecehan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan latar

belakang suku, agama, ras, adat istiadat dan hal-hal yang berkaitan dengan

norma kesusilaan dan kesopanan;

6) Tidak memanfaatkan posisi atau jabatan untuk memaksa dan

memprovokasi rekan kerjanya, atasan atau bawahannya untuk kepentingan

36

tertentu atau kepentingan lain yang diyakini dan dianggap akan

berdampak negatif kepada Perusahaan;

7) Seluruh Jajaran Indonesia Power dalam mengembangkan karirnya

menjauhi, menghindari dan mencegah cara-cara persaingan tidak sehat.

b) Pelanggan

Dalam berhubungan dengan Pelanggan, Perusahaan berpedoman pada hal-hal

sebagai berikut:

1) Memastikan Pelanggan mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya;

2) Melindungi kepentingan dan kerahasiaan Pelanggan;

3) Senantiasa membangun komunikasi dan informasi terbuka yang konstruktif

dengan Pelanggan;

4) Senantiasa bekerja keras untuk memberikan layanan terbaik melalui proses

penanganan keluhan secara efektif;

5) Senantiasa mengedepankan standar layanan yang profesional sesuai

dengan nilai-nilai dan budaya Perusahaan;

6) Senantiasa memperhatikan dan melakukan evaluasi Pelanggan dan secara

terus-menerus memantau, menyempurnakan pelayanan, melalui

peningkatan standar kerja didukung teknologi informasi;

7) Bertindak dengan integritas, kompetensi dan itikad baik.

c) Pemasok

Dalam hubungan dengan pemasok, Perusahaan dan Pegawai berpedoman

pada hal-hal sebagai berikut:

1) Mematuhi seluruh peraturan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan,

pada saat melakukan pengadaan atas barang dan jasa yang dibutuhkan;

2) Memberikan kesempatan bagi pemasok usaha kecil, terutama produk

dalam negeri, untuk mendapatkan bagian dari volume pembelian

Indonesia Power;

3) Menggunakan pemasok-pemasok yang memenuhi kualifikasi yang

ditetapkan sesuai ketentuan dan secara konsisten mampu memenuhi

standar kualitas, biaya dan pengiriman yang diharapkan Indonesia Power;

4) Melakukan hubungan kerja hanya dengan pemasok yang mematuhi

peraturan perundangan yang berlaku dan persyaratan tambahan dari

Indonesia Power, terutama yang berkaitan dengan ketenagakerjaan,

lingkungan, kesehatan dan keamanan, hak kekayaan intelektual dan

pembayaran yang tidak wajar.

d) Mitra Kerja

37

Dalam berhubungan dengan mitra kerja, Perusahaan berpedoman pada hal-hal

berikut:

1) Membuat perjanjian kerja yang berimbang dan saling menguntungkan

dengan Mitra Kerja dan tidak melanggar aturan dan prosedur;

2) Mengutamakan pencapaian hasil optimal sesuai standar yang berlaku;

3) Membangun komunikasi secara intensif dengan Mitra Kerja untuk mencari

solusi yang terbaik dalam rangka peningkatan kinerja;

4) Mengungkapkan informasi yang bersifat materiil dan relevan;

5) Menerapkan standar etika kerja yang sama kepada setiap Mitra Kerja dan

dalam batas-batas toleransi yang diperbolehkan oleh hukum;

6) Mendukung fungsi yang dilaksanakan oleh Mitra Kerja dalam kaitannya

dengan proses bisnis Perusahaan;

7) Mitra Kerja harus mentaati peraturan yang berlaku di internal Perusahaan,

dan siap menerima sanksi apabila terjadi pelanggaran.

e) Pemerintah

Dalam berhubungan dengan Pemerintah, Perusahaan berpedoman pada hal-

hal berikut:

1) Tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku khususnya mengenai

hubungan dengan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Negara BUMN,

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian

Lingkungan Hidup;

2) Membangun hubungan yang harmonis dengan Pemerintah selaku Pihak

Regulator;

3) Jujur dan transparan dalam berhubungan dengan semua instansi

Pemerintah yang terkait;

4) Setiap pelaporan, pernyataan, sertifikasi dan permohonan yang ditujukan

kepada Pemerintah harus transparan, jelas, akurat, lengkap serta tidak

mengandung hal-hal yang dapat disalah tafsirkan.

f) Masyarakat

Dalam berhubungan dengan masyarakat, Perusahaan berpedoman pada hal-

hal berikut:

1) Senantiasa menegakkan komitmen bahwa dimana pun Unit Bisnis

Perusahaan beroperasi, hubungan baik serta pengembangan masyarakat

sekitar sehingga masyarakat memiliki tanggung jawab moril untuk

keberlanjutan Perusahaan;

2) Senantiasa menghargai setiap aktivitas kemitraan yang memberikan

kontribusi kepada masyarakat dan meningkatkan nilai sosial dan citra

Perusahaan;

38

3) Menjalin kerjasama dengan organisasi, dan lembaga masyarakat,

Pemerintah Pusat dan daerah setempat untuk mencapai komitmen

bersama tentang Program Kemitraan berdasarkan saling percaya dan

sejalan dengan prinsip keterbukaan;

4) Mengembangkan dan mengedepankan mekanisme dialog dengan

lembaga-lembaga sekitar, dengan harapan dapat diformulasikan suatu

kebijakan yang efektif dan aplikatif.

J. Pernyataan Penerapan GCG Code

Perusahaan harus membuat pernyataan tentang kesesuaian penerapan GCG dengan

GCG Code dalam Laporan Tahunan. Dalam hal belum seluruh aspek GCG Code dapat

dilaksanakan, Perusahaan harus mengungkapkan aspek yang belum dilaksanakan

beserta alasannya. Pernyataan tersebut harus disertai laporan tentang struktur dan

mekanisme kerja Dewan Komisaris dan Direksi serta informasi penting lain yang

berkaitan dengan penerapan GCG.

K. Internalisasi Penerapan GCG

Pelaksanaan GCG perlu dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Untuk itu

diperlukan pedoman praktis yang dapat dijadikan acuan oleh Perusahaan dalam

menginternalisasikan penerapan GCG.

39

Bab III

KEBIJAKAN KORPORASI

A. Pedoman Etika Perusahaan (Code of Conduct)

1. Tujuan

a. Merupakan petunjuk praktis dan pedoman perilaku bagi Jajaran Indonesia

Power yang harus dipatuhi dalam berinteraksi sehari-hari dengan semua pihak

serta harus dijadikan landasan berpikir dalam proses pengambilan keputusan;

b. Menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang positif yang mendukung

perilaku etis dari Jajaran Indonesia Power serta meningkatkan kepekaan

Perusahaan dan Jajaran Indonesia Power terhadap nilai-nilai etika bisnis.

2. Identifikasi Risiko

Untuk menghasilkan layanan jasa ketenagalistrikan yang berkualitas dan kompetitif,

Indonesia Power memerlukan Pedoman Etika Perusahaan yang dapat

mengantisipasi faktor-faktor antara lain:

a. Pelanggaran etika bisnis dan etika kerja dalam kegiatan operasional

Perusahaan.

b. Lemahnya kesadaran dalam menegakkan Code of Conduct yang berlaku.

3. Prinsip Tata Kelola Perusahaan

Proses dan pelaksanaan Code of Conduct Indonesia Power harus memenuhi prinsip-

prinsip:

a. Transparansi, yaitu bahwa apa yang sedang, akan dilakukan, dan yang

dihasilkan oleh penerapan Code of Conduct harus didokumentasikan dan

dilaporkan secara transparan tanpa mengorbankan aspek kerahasiaan terutama

untuk menjamin kerahasiaan dan keselamatan setiap pelapor potensi

penyimpangan dan/atau pelanggaran Pedoman Etika Perusahaan;

b. Akuntabilitas, yaitu bahwa seluruh Pegawai yang memiliki tugas terkait dengan

penerapan Code of Conduct bersedia untuk mempertanggungjawabkan

tindakan dan keputusan menurut garis kewenangan yang ditetapkan oleh

Perusahaan;

c. Responsibilitas, yaitu bahwa seluruh proses penerapan Code of Conduct harus

memungkinkan pembagian dan pemisahan tugas dan kewenangan yang jelas

sehingga dapat saling mengontrol satu sama lain;

d. Independensi, yaitu bahwa seluruh Pegawai yang terlibat dalam proses

penerapan Code of Conduct harus bebas dari segala benturan kepentingan dan

tetap mengutamakan kepentingan Indonesia Power;

40

e. Fairness, yaitu bahwa proses penerapan Code of Conduct harus memberikan

layanan yang dapat memenuhi kebutuhan Stakeholder Indonesia Power secara

adil.

4. Tanggung Jawab Penerapan dan Pengawasan Code of Conduct

a. Direksi menetapkan key success factors impelentasi Code of Conduct yang

efektif, efisien dan berkelanjutan serta menerapkan pengawasan melekat serta

mekanisme pengendalian yang efektif.

b. Direksi memastikan bahwa Code of Conduct telah dipahami dan ditandatangani

oleh segenap Jajaran Indonesia Power;

c. Dewan Komisaris dan Direksi memastikan bahwa seluruh Jajaran Indonesia

Power dan pihak yang terkait di luar Perusahaan patuh terhadap Code of

Conduct, termasuk menyelesaikan setiap konflik yang timbul;

d. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan Code of

Conduct Perusahaan.

5. Ruang Lingkup Code of Conduct

Code of Conduct Indonesia Power meliputi pengaturan aspek-aspek sebagai

berikut:

a. Kebijakan Etika Perusahaan. Mencakup Etika Bisnis Perusahaan dengan para

Stakeholdersnya dan Etika Kerja Pegawai.

b. Pelaksanaan Code of Conduct Perusahaan. Mencakup internalisasi,

penghargaan dan sanksi, pernyataan komitmen, serta sosialisasi terhadap Code

of Conduct.

c. Pernyataan Komitmen. Mencakup pernyataan bahwa seluruh Jajaran

Indonesia Power diwajibkan membaca, memahami dan mematuhi Code of

Conduct dengan baik dan benar dalam upaya meningkatkan dan

memaksimalkan hasil pekerjaan untuk kemajuan Perusahaan.

B. Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual)

1. Tujuan

Menjadi rujukan/pedoman tentang tugas pokok dan fungsi kerja masing-masing Organ

Perusahaan, meningkatan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antar organ, serta

menerapkan prinsip-prinsip GCG yakni Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas,

Independensi, dan Kewajaran.


41


Indonesia Power memerlukan Board Manual yang dapat mengantisipasi faktor-

faktor sebagai berikut:

a. Kesalahan dalam pengambilan keputusan;

b. Ketidakjelasan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengelolaan

Perusahaan;

c. Kegagalan koordinasi dan komunikasi antar Organ Perusahaan.


Proses dan pelaksanaan Board Manual harus memenuhi prinsip-prinsip:

a. Transparansi, yaitu bahwa hasil penerapan Board Manual harus dapat

didokumentasikan dan dipertanggungjawabkan secara transparan tanpa

mengorbankan aspek kerahasiaan;

b. Akuntabilitas, yaitu bahwa Dewan Komisaris dan Direksi memiliki tugas terkait

dengan penerapan Board Manual untuk mempertanggungjawabkan tindakan

dan keputusan menurut garis kewenangan yang ditetapkan oleh Perusahaan;

c. Responsibilitas, yaitu bahwa dalam proses penerapan Board Manual harus



d. Independensi, yaitu bahwa Dewan Komisaris dan Direksi dalam proses

penerapan Board Manual harus bebas dari segala benturan kepentingan dan

tetap mengutamakan kepentingan Perusahaan;

e. Fairness, yaitu bahwa proses penerapan Board Manual harus berlaku seimbang

tidak bersifat memihak.

4. Tanggung Jawab Penerapan Board Manual

a. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan Board

Manual;

b. Dalam proses penetapan Board Manual diperlukan koordinasi yang baik antara

Dewan Komisaris dan Direksi;

5. Ruang Lingkup Board Manual

Board Manual mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris. Mencakup pengertian dan persyaratan Dewan Komisaris,

komposisi Dewan Komisaris, pengangkatan Dewan Komisaris, Masa Jabatan

Dewan Komisaris, pemberhentian Dewan Komisaris, tugas, wewenang,

kewajiban dan tanggung jawab Dewan Komisaris, program kerja dan anggaran

Dewan Komisaris, mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban Dewan

Komisaris, program pengenalan dan pendalaman pengetahuan, remunerasi

Dewan Komisaris, hal-hal terkait rangkap jabatan, rapat Dewan Komisaris,

organ pendukung Dewan Komisaris, etika jabatan Dewan Komisaris serta

evaluasi kinerja Dewan Komisaris.

42

b. Direksi. Mencakup pengertian dan persyaratan Direksi, komposisi Direksi,

pengangkatan Direksi, masa jabatan Direksi, pemberhentian Direksi, tugas,

wewenang, kewajiban dan tanggung jawab Direksi, program kerja dan

anggaran Direksi, mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban Direksi,

program pengenalan dan pendalaman pengetahuan, remunerasi Direksi, hal-

hal terkait rangkap jabatan, rapat Direksi, organ pendukung Direksi, etika

jabatan Direksi serta evaluasi kinerja Direksi.

c. Hubungan Kerja Dewan Komisaris Dan Direksi. Mencakup perbuatan Direksi

yang memerlukan persetujuan tertulis Dewan Komisaris, perbuatan Direksi yang

memerlukan tanggapan tertulis Dewan Komisaris dan persetujuan dari RUPS,

pertemuan formal Dewan Komisaris dan Direksi, pertemuan informal,

komunikasi formal dan komunikasi informal.

d. Hubungan Kerja dengan Anak Perusahaan. Mencakup mekanisme

pengawasan, transaksi dan hubungan dengan Anak Perusahaan.

e. Kegiatan Antar Organ Perusahaan. Mencakup pelaksanaan Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan RUPS Luar biasa.

C. Pedoman Kerja (Charter) Komite dan Internal Audit

1. Tujuan

Charter disusun sebagai pedoman agar Komite dan Satuan Audit Internal dapat

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, efektif, transparan,

kompeten, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat

diterima oleh semua pihak yang berkepentingan dan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.



Indonesia Power memerlukan Charter yang dapat mengantisipasi faktor-faktor

sebagai berikut:

a. Ketidakjelasan dalam pelaksanaan fungsi Komite dan Satuan Audit Internal;

b. Kegagalan koordinasi dan komunikasi antar Organ Perusahaan.


Proses dan pelaksanaan Charter harus memenuhi prinsip-prinsip:

a. Transparansi, yaitu bahwa hasil penerapan Charter harus dapat

didokumentasikan dan dipertanggungjawabkan secara transparan tanpa

mengorbankan aspek kerahasiaan;

b. Akuntabilitas, yaitu bahwa Komite dan Satuan Audit Internal memiliki tugas

terkait dengan penerapan Charter untuk mempertanggungjawabkan tindakan


43

c. Responsibilitas, yaitu bahwa dalam proses penerapan Charter harus

memungkinkan pembagian dan pemisahan tugas serta kewenangan yang jelas


d. Independensi, yaitu bahwa Komite dan Satuan Audit Internal dalam proses

penerapan Charter harus bebas dari segala benturan kepentingan dan tetap

mengutamakan kepentingan Perusahaan;

e. Fairness, yaitu bahwa proses penerapan Charter harus berlaku seimbang tidak

bersifat memihak.

4. Tanggung Jawab Penerapan Charter

a. Pihak-pihak yang berkepentingan wajib bertanggung jawab untuk memastikan

kepatuhan terhadap Charter termasuk menyelesaikan setiap konflik yang

timbul;

b. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk menetapkan Charter Komite;

c. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan Charter

Satuan Audit Internal;

5. Ruang Lingkup Charter

Secara umum Charter mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

a. Struktur dan kedudukan. Menggambarkan struktur dan kedudukan keberadaan

organisasi;

b. Persyaratan keanggotaan. Berisikan kompetensi, persyaratan pendidikan,

kualitas ataupun dan kuantitas anggota;

c. Tugas dan tanggung jawab. Menguraikan pokok-pokok tugas dan tanggung

jawab yang telah disepakati sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan

tanggung jawabnya;

d. Hak dan wewenang. Penjelasan pokok meliputi reward dan punishment atas

pelaksanaan tugas serta kewenangan yang dapat dilaksanakan;

e. Kode etik. Meliputi norma-norma dalam pelaksanaan tugas;

f. Hubungan kerja. Mekanisme hubungan kerja dengan pihak terkait;

g. Pertangungjawaban. Pelaporan pelaksanaan tugas;

h. Independensi

D. Kebijakan Perencanaan Korporat

1. Tujuan

a. Merupakan dasar bagi penyusunan seluruh kebijakan dan pengambilan

keputusan Perusahaan terkait dengan proses perencanaan strategi Perusahaan

dalam jangka panjang, dasar pengembangan strategi bisnis dan pelaksanaan

roll over Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) setiap tahun dalam

menjamin kesesuaian dengan visi, misi dan tujuan yang ditetapkan

44

b. Untuk memastikan bahwa Indonesia Power memiliki arah yang sejalan dengan

harapan Pemegang Saham (Shareholder) dan para pemangku kepentingan

lainnya (Stakeholders).


Untuk menghasilkan penyediaan tenaga listrik dan layanan jasa ketenagalistrikan

yang berkualitas dan kompetitif, Indonesia Power memerlukan kebijakan

Perencanaan Korporat yang dapat mengantisipasi faktor-faktor sebagai berikut:

a. Perencanaan Perusahaan yang ditetapkan tidak sesuai dengan tujuan yang

akan dicapai;

b. Perencanaan Perusahaan tidak dipahami oleh setiap Pegawai Indonesia Power,

khususnya oleh para pengambil keputusan;

c. Perencanaan Perusahaan tidak diartikulasikan sampai kepada level manajerial

dan operasional;

d. Adanya potensial blind spot, yaitu suatu kondisi atau keadaan yang berpotensi

menyebabkan tujuan Perusahaan tidak tercapai.


Proses Perencanaan Korporat Indonesia Power minimal memenuhi prinsip:

a. Transparansi, yaitu bahwa apa yang sedang dan akan dilakukan oleh proses

Perencanaan Korporat harus didokumentasikan dan dilaporkan secara

transparan tanpa mengorbankan aspek kerahasiaan sehingga setiap keputusan

yang diambil terkait dengan perencanaan dapat dijustifikasi;

b. Akuntabilitas, yaitu bahwa seluruh Pegawai yang memiliki tugas terkait proses

Perencanaan Korporat memiliki pembagian tugas dan kewenangan yang jelas,

dapat saling mengontrol satu sama lain sehingga dapat

mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan menurut garis

kewenangan yang ditetapkan;

c. Responsibilitas, yaitu bahwa seluruh proses Perencanaan Korporat harus

mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku;


Perencanaan Korporat harus bebas dari segala benturan kepentingan dan tetap


e. Fairness, yaitu bahwa proses Perencanaan Korporat harus memberikan layanan

yang dapat memenuhi kebutuhan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi

dan Stakeholders Indonesia Power secara adil.

4. Tanggung Jawab Jajaran Perusahaan

a. Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa Indonesia

Power memiliki Perencanaan Korporat yang formal serta memberikan

pengawasan dan penasehatan dalam implementasinya;

45

b. Direksi bertanggung jawab dalam penyusunan dan pengesahan suatu panduan

yang lebih terperinci mengenai proses Perencanaan Korporat dalam bentuk

Kebijakan Manajemen dan Standard Operating Procedure (SOP) serta

memastikan implementasinya dapat dilakukan secara konsisten;

c. Setiap Pegawai yang berperan dalam proses Perencanaan Korporat harus

mendukung bahwa seluruh data dan informasi yang digunakan dalam proses

perencanaan dan pengembangan tersebut adalah akurat serta mampu

diimplementasikan secara efektif.

5. Ruang Lingkup Kebijakan Perencanaan Korporat

a. Kebijakan Artikulasi Visi dan Misi Perusahaan

Dewan Komisaris dan Direksi mencapai kesepakatan bersama mengenai Visi dan

Misi Indonesia Power dan secara formal merupakan cita-cita Perusahaan dalam

jangka panjang yang dapat terukur pencapaiannya serta dapat diikuti oleh

seluruh jajaran Indonesia Power.

b. Kebijakan Penetapan Sasaran dan Strategi Indonesia Power

Analisis posisi Perusahaan dilakukan melalui data dan informasi yang akurat, baik

dari bawah ke atas (bottom-up) maupun dari atas ke bawah (top down).

Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis tersebut ditetapkan strategi dan sasaran

strategis Perusahaan sesuai dengan horizon waktu Rencana Jangka Panjang

Perusahaan. Masing-masing sasaran strategis dibuatkan Key Performance

Indicators (KPI) Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis atau

implementasi dari strategi yang ditetapkan.

c. Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja Perusahaan (RKAP dan RJPP)

Dewan Komisaris dan Direksi memastikan bahwa Rencana Kerja Perusahaan telah

disusun dan ditetapkan. Penyusunan Rencana Kerja Perusahaan baik jangka

panjang maupun jangka pendek harus mendapatkan informasi yang akurat dari

bawah ke atas (bottom-up) maupun dari atas ke bawah (top down). Standar

penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Perusahaan mengacu pada

ketentuan yang berlaku.

d. Kebijakan Roll Over Rencana Jangka Panjang (RJP) Indonesia Power

Dewan Komisaris dan Direksi memastikan bahwa roll over RJP dapat menjamin

kesesuaiannya dengan visi, misi dan tujuan yang ditetapkan serta

perkembangan dinamika bisnis yang terjadi.

e. Kebijakan Sosialisasi Rencana Kerja Perusahaan

Dewan Komisaris dan Direksi memastikan bahwa Rencana Kerja Perusahaan dapat

dipahami oleh semua pihak internal Indonesia Power dari berbagai fungsi,

proses bisnis maupun unit organisasi, dan dikomunikasikan dengan pihak

eksternal terkait (pemasok dan mitra), dengan tetap memperhatikan aspek

kerahasiaan.

f. Kebijakan Implementasi Rencana Kerja Perusahaan

Dewan Komisaris dan Direksi memastikan bahwa Rencana Kerja Perusahaan dapat

dilaksanakan secara efektif sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan

mampu dikendalikan secara efisien.

g. Kebijakan Pemantauan Implementasi Rencana Strategis

46

Dewan Komisaris dan Direksi memastikan adanya akuntabilitas dan tranparansi

anggaran sehingga setiap rencana kerja Perusahaan dapat dipantau dan

dievaluasi setiap saat maupun secara berkala. Dewan Komisaris dan Direksi

harus memastikan adanya mekanisme reward and punishment yang terkait

dengan implementasi rencana kerja perusahaan.

h. Kebijakan Pelaporan Hasil/Realisasi Rencana Kerja Perusahaan

Dewan Komisaris dan Direksi memastikan bahwa hasil/realisasi Rencana Kerja

Perusahaan dapat dilaporkan melalui Laporan Manajemen dan Laporan

Tahunan kepada Pemegang Saham secara akuntabel, akurat dan tepat waktu.

Standar realisasi pelaporan RKAP dan RJPP disampaikan mengacu pada

ketentuan yang berlaku.

E. Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Budaya Perusahaan

1. Tujuan

a. Merupakan dasar bagi penyusunan seluruh kebijakan dan pengambilan

keputusan Perusahaan yang terkait dengan proses Pengelolaan SDM,

Pengembangan Organisasi dan budaya Perusahaan;

b. Proses pengelolaan SDM adalah agar Pegawai Indonesia Power dapat menjadi

subyek dalam usaha pencapaian Visi dan Misi Indonesia Power.



yang berkualitas dan kompetitif, Indonesia Power memerlukan kebijakan

Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi dan BUdaya Perusahaan yang dapat

mengantisipasi faktor-faktor sebagai berikut:

a. Kegagalan Perusahaan dalam proses rekrutmen, pembinaan dan

pengembangan SDM yang dibutuhkan;

b. Lemahnya proses penyusunan rencana SDM Indonesia Power yang tidak

mempertimbangkan keterkaitannya dengan siklus perencanaan strategis

Indonesia Power;

c. SDM yang kurang memadai dari sisi kualifikasi maupun kuantitasnya;

d. Lemahnya pengembangan karir (career management), rencana suksesi

(succession plan), dan manajemen kinerja (performance management).

e. Pengembangan organisasi dan budaya Perusahaan yang ditetapkan tidak

sesuai dengan tujuan yang akan dicapai;

f. Pengembangan organisasi dan budaya Perusahaan tidak dipahami oleh setiap

Pegawai Indonesia Power, khususnya oleh para pengambil keputusan;

g. Pengembangan organisasi dan budaya Perusahaan tidak diartikulasikan sampai

kepada level manajerial sampai kepada level pelaksana dan operasional di

seluruh Unit;

h. Pengambilan keputusan strategis, manajerial maupun operasional terlambat

karena jalur birokrasi yang tidak perlu;

47

i. Organisasi terlalu besar sehingga tidak mampu merespon dengan cepat

terhadap perubahan kondisi eksternal dan internal;

j. Organisasi yang tidak mengakomodir konflik dan tidak mampu menyelesaikan

secara cepat, tepat, dan berimbang;

k. Organisasi yang tumpang tindih dan ketidakjelasan tugas dan tanggung jawab;

l. Organisasi yang tidak selaras dengan proses bisnis;

m. Kegagalan implementasi budaya Indonesia Power akan mempengaruhi

company image dan trust Pegawai.


Proses pengembangan organisasi dan budaya Perusahaan minimal memenuhi

prinsip:


dihasilkan oleh proses pengelolaan SDM, pengembangan organisasi dan

Budaya Perusahaan harus didokumentasikan dan dilaporkan secara transparan

tanpa mengorbankan aspek kerahasiaan sehingga setiap keputusan yang

diambil terkait dengan pengembangan organisasi dan budaya Perusahaan

dapat dijustifikasi;

b. Akuntabilitas, yaitu bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam proses

pengelolaan SDM, pengembangan organisasi dan Budaya Perusahaan bersedia

untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan menurut garis

kewenangan yang ditetapkan oleh Perusahaan;

c. Responsibilitas, yaitu bahwa seluruh proses pengelolaan SDM, pengembangan

organisasi dan Budaya Perusahaan harus memungkinkan pembagian dan

pemisahan tugas serta kewenangan yang jelas sehingga dapat saling

mengontrol satu sama lain dan disusun berdasarkan prosedur yang telah

ditetapkan;

d. Independensi, yaitu bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam proses

pengelolaan SDM, pengembangan organisasi dan Budaya Perusahaan harus

bebas dari segala benturan kepentingan;

e. Fairness, yaitu bahwa proses pengelolaan SDM, pengembangan organisasi dan

Budaya Perusahaan harus dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan

kepentingan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, dan Stakeholders.



Power memiliki pengelolaan SDM, pengembangan organisasi dan Budaya

Perusahaan yang jelas, formal serta memberikan pengawasan dan penasehatan

dalam implementasinya;


yang lebih terperinci mengenai proses Pengelolaan SDM, pengembangan

48

organisasi dan Budaya Perusahaan dalam bentuk Kebijakan Manajemen,

Pedoman Sistem Mutu (PSM) dan Instruksi Kerja (IKA) serta memastikan

implementasinya dapat dilakukan dan diukur secara konsisten;

c. Setiap Pegawai, harus mendukung seluruh data dan informasi yang digunakan

dalam proses pengelolaan SDM, pengembangan organisasi dan Budaya

Perusahaan adalah akurat serta mampu diimplementasikan secara efektif.

5. Ruang Lingkup Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi dan

Budaya Perusahaan

a. Kebijakan Pengembangan Organisasi dan Budaya Indonesia Power

Direksi memastikan bahwa kebijakan proses Pengembangan Organisasi dan Budaya

Perusahaan menghasilkan perilaku Jajaran Indonesia Power yang sesuai dengan

budaya Perusahaan yang dikembangkan dalam mencapai tujuan bisnis

Indonesia Power. Adapun Budaya Perusahaan diarahkan untuk mendorong

pengembangan program perubahan persepsi dan cara kerja Pegawai dan

manajemen (change management).

b. Kebijakan Proses Perencanaan SDM dan Organisasi

Rencana SDM dan Organisasi Indonesia Power menjadi tanggung jawab setiap

pimpinan unit organisasi di Indonesia Power sehingga keberhasilan dalam

perencanaan SDM dan Organisasi harus menjadi salah satu tolak ukur

keberhasilan para pimpinan unit organisasi tersebut. Rencana SDM dan

Organisasi harus memiliki keterkaitan dengan rencana pengembangan karir

(career management), rencana suksesi (succession plan), dan manajemen kinerja

(performance management).

c. Kebijakan Proses Rekrutmen dan Seleksi SDM

Strategi rekrutmen dan seleksi SDM harus bersifat proaktif sehingga memiliki

SDM yang terbaik dalam industri ketenagalistrikan dengan mempertimbangkan

kondisi internal dan eksternal Perusahaan

d. Kebijakan Pelatihan dan Pengembangan.

Seluruh Jajaran Indonesia Power harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan

standar kompetensi yang diinginkan Indonesia Power dalam memenuhi

kebutuhan bisnis dan suksesi SDM di masa depan.

e. Kebijakan Proses Penghargaan dan Kompensasi seluruh Jajaran Indonesia

Power

Proses penghargaan dan pemberian kompensasi harus dapat menjadikan

Indonesia Power mampu memiliki SDM yang termotivasi untuk mencapai

tujuan Perusahaan dan memiliki keunggulan kompetitif.

f. Kebijakan Hubungan Industrial dan kepatuhan

Direksi memastikan bahwa hubungan ketenagakerjaan dilakukan dengan cara

yang adil, harmonis dan sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang

berlaku.

g. Kebijakan Remunerasi dan benefit pegawai

49

Direksi memastikan bahwa Indonesia Power mempunyai program Remunerasi

dan benefit pegawai yang memadai, adil, dan mempu membuat SDM

termotivasi untuk mencapai tujuan Perusahaan.

h. Kebijakan Knowledge Manajemen dan Manajemen Perubahan

Direksi dan seluruh pimpinan unit organisasi Indonesia Power wajib

memastikan bahwa Knowledge Manajemen dan Manajemen Perubahan

dilaksanakan secara efektif selaras/terintegrasi dengan program-program

strategis lainnya.

F. Kebijakan Audit Internal

1. Tujuan

a. Untuk memastikan semua kegiatan berjalan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan proses pengendalian, manajemen

risiko, dan corporate governance dalam Perusahaan telah memadai dan

berfungsi dengan baik untuk mendukung pencapaian Visi, Misi dan tujuan

Perusahaan;

b. Untuk mencegah penyimpangan secara dini (early warning system) dan

tindakan korektif yang diperlukan dalam memastikan bahwa seluruh proses dan

fungsi manajemen dapat dikendalikan sesuai tujuan Perusahaan.



yang berkualitas dan kompetitif, Indonesia Power memerlukan kebijakan audit

internal yang dapat mengantisipasi kegagalan pencapaian Visi dan Misi akibat:

a. Tidak adanya perencanaan strategi Audit Internal;

b. Pelaksanaan tidak sesuai standar audit yang berlaku;

c. Lemahnya koordinasi dan komunikasi hasil Audit Internal.


Proses Audit Internal Perusahaan yang dilaksanakan Indonesia Power harus

memenuhi prinsip:


dihasilkan oleh proses audit internal harus didokumentasikan dan dilaporkan

secara transparan tanpa mengorbankan aspek kerahasiaan sehingga setiap

keputusan yang diambil terkait dengan proses audit internal dapat dijustifikasi;


proses audit internal bersedia untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan

keputusan menurut garis kewenangan yang ditetapkan oleh Perusahaan;

c. Responsibilitas, yaitu bahwa seluruh proses audit internal harus memungkinkan

pembagian dan pemisahan tugas serta kewenangan yang jelas sehingga dapat

saling mengontrol satu sama lain;

50


pengawasan internal harus bebas dari segala benturan kepentingan dan tetap


e. Fairness, yaitu bahwa proses audit internal harus memberikan layanan yang

dapat memenuhi kebutuhan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan

Stakeholders.



Power memiliki audit internal yang kredibel dan kompeten serta memberikan



yang lebih terperinci mengenai audit internal Perusahaan dalam bentuk

Kebijakan Manajemen, Pedoman Sistem Mutu (PSM) dan Instruksi Kerja (IKA)

serta memastikan implementasinya dapat dilakukan secara konsisten;

c. Setiap Pegawai harus mendukung seluruh data dan informasi yang digunakan

dalam audit internal Perusahaan adalah benar dan akurat serta mampu


5. Ruang Lingkup Kebijakan Audit Internal

a. Kebijakan Penyelarasan Strategi Audit Internal

Direksi memastikan bahwa strategi Audit Internal dalam jangka panjang dan jangka

pendek selaras dengan tujuan dan strategi Indonesia Power termasuk di

dalamnya nilai tambah yang akan diberikan dalam proses Audit Internal kepada

Indonesia Power.

b. Kebijakan Perencanaan Audit Internal dan Penugasan Khusus

Proses Audit Internal dan penugasan khusus dalam suatu periode (biasanya

satu tahun) mengacu pada suatu rencana audit tahunan yang disetujui Direktur

Utama dan Komite Audit. Rencana Audit Internal yang dimaksud harus disusun

berdasarkan profil risiko dari proses penilaian risiko yang telah dilakukan,

relevan dan sesuai dengan kebutuhan, strategi dan tujuan Perusahaan. Rencana

Audit Internal harus dikaji secara berkala dan direvisi jika terjadi perubahan

yang mendasar dalam profil risiko Indonesia Power

c. Kebijakan Pelaksanaan Audit Internal dan Penugasan Khusus

Pelaksanaan Audit Internal dan jenis penugasan khusus lainnya harus mengacu

kepada standar kinerja audit (performance standard) yang diterbitkan oleh The

Institute of Internal Auditor dan menjamin kelancaran pelaksanaan audit sesuai

dengan jadwal waktu dan tujuan yang ditetapkan. Pelaksanaan Audit Internal

harus dapat mengidentifikasi efektif atau tidaknya pengendalian internal yang

dimiliki suatu proses bisnis yang diaudit. Proses Audit Internal juga harus

memastikan adanya rekomendasi yang diterima (acceptable) dan dapat

dipraktikkan (practicable) oleh pemilik proses untuk memperbaiki efektivitas

pengendalian internal dan memberikan nilai tambah pada efisiensi Indonesia

Power. Pelaksanaan audit khusus dapat dilakukan apabila terdapat indikasi

51

fraud atau adanya pengaduan/laporan dari pejabat/instansi pemerintah dan

masyarakat terhadap aktivitas operasional Perusahaan.

d. Kebijakan Komunikasi Hasil Audit Internal dan Penugasan Khusus

Proses Audit Internal harus memastikan adanya komunikasi yang efektif dengan

Direksi (melalui Direktur Utama) dan Dewan Komisaris (melalui Komite Audit)

serta para pemilik proses dalam keseluruhan proses Audit Internal (penyusunan

strategi, penilaian risiko, perencanaan audit, dan pelaksanaan audit) dengan

tetap memperhatikan asas kerahasiaan (confidentiality).

e. Kebijakan Monitoring Tindak Lanjut Audit Internal

Hasil temuan dan rekomendasi Audit Internal wajib dimonitor untuk

mengetahui sejauhmana tingkat tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh para

pemilik proses (auditee) dalam hasil Audit Internal secara tepat waktu dan

sesuai tujuan yang ditetapkan.

G. Kebijakan Manajemen Risiko

1. Tujuan

a. Penerapan manajemen risiko ditujukan untuk meningkatkan hubungan dengan

para pemangku kepentingan (Stakeholders), melalui identifikasi Stakeholders

dalam memahami harapan pihak-pihak tersebut;

b. Untuk meningkatkan reputasi Perusahaan diperlukan komunikasi yang baik

dengan para pemangku kepentingan, dimana mereka dapat mengetahui bahwa

Perusahaan mampu menangani risiko yang dihadapinya dengan baik;

c. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen, dimana semua risiko

yang dapat menghambat proses organisasi harus diidentifikasikan dan dikelola

dengan baik. Dalam konteks, manajemen risiko maka hal tersebut menjadi

bagian yang menyatu dalam proses pengambilan keputusan (decision making);

d. Untuk memberikan jaminan yang wajar atas pencapaian sasaran Perusahaan

karena kemampuan menangani risiko Perusahaan yang lebih baik, yang melekat

dalam sendi-sendi tata kelola organisasi;

e. Untuk membangun kompetensi dan budaya kerja yang sadar risiko secara

berkelanjutan.


Untuk menghasilkan penyediaan tenaga listrik dan layanan jasa ketenagalistrikan yang

berkualitas dan kompetitif, Indonesia Power memerlukan kebijakan manajemen

risiko yang dapat mengantisipasi kegagalan pencapain Visi dan Misi akibat:

a. Identifikasi risiko yang lemah, tidak sistematis dan terstruktur;

b. Tidak memadainya analisis risiko baik risiko yang bersifat minor maupun mayor;

c. Penanganan risiko (mitigasi) yang tidak maksimal;

d. Tidak efektifnya pemantauan dan review atas risiko Perusahaan.

52


Manajemen risiko adalah bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan corporate

governance karena peran menajemen risiko dalam memberikan jaminan yang wajar

atas pencapaian sasaran keberhasilan usaha tidak tergantikan. Pelaksanaan

manajemen risiko yang baik memerlukan prinsip-prinsip governance sebagai

berikut:

a. Transparansi, pengelolaan risiko harus transparan, karena dampak risiko tidak

hanya pada satu unit atau bagian saja, tetapi juga pada bagian lain. Dengan

kata lain pengelolaan risiko harus bersifat inklusif dan transparan artinya

melibatkan semua pihak yang terkait dengan risiko tersebut, baik dalam

penanganan sumber risiko, maupun perlakuan terhadap dampak risiko;

b. Akuntabilitas, harus terdapat akuntabilitas yang jelas dalam penerapan

manajemen risiko dalam organisasi. Untuk seluruh Perusahaan, akuntabitas

tertinggi dalam penerapan manajemen risiko terletak pada Dewan Komisaris.

Selain itu akuntabilitas pengelolaan risiko tersebut juga harus jelas di setiap

tingkatannya, bahkan hingga ke tiap proses bisnis;

c. Responsibilitas, penjabaran akuntabilitas penerapan manajemen risiko

memerlukan uraian tanggung jawab yang lebih jelas dalam pengelolaan risiko

proses organisasi. Oleh karena itu setiap pemangku risiko (risk owner) harus

dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan pengelolaan

risiko dalam lingkup tugas dan kewenangannya;

d. Independensi, konsekuensi logis dari prinsip akuntabilitas dan responsibilitas,

dimana unit atau individu yang dibebani dengan akuntabilitas dan

responsibilitas untuk mengelola risiko yang masuk dalam lingkup tugas dan

kewenangannya haruslah diberi kebebasan dalam merumuskan cara

menangani risiko tersebut.

e. Fairness, proses manajemen risiko Perusahaan harus dilakukan demi menjaga

keseimbangan kepentingan Indonesia Power, Pemegang Saham, Dewan

Komisaris, Direksi, dan Stakeholders secara adil.


a. Dewan Komisaris Melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan risiko di

tingkat Perusahaan, Memastikan adanya suatu upaya pengawasan yang

efektif, proaktif dan berkesinambungan atas berlangsungnya pelaksanaan

pengelolaan risiko di tingkat Perusahaan.

b. Komite Manajemen Risiko Dewan Komisaris, Sebagai organ Dewan Komisaris

dalam upaya pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko Korporat

secara efektif, sesuai dengan Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko

Korporat yang berlaku di Perusahaan

c. Komite Audit Dewan Komisaris, Sebagai organ Dewan Komisaris dalam upaya

pemastian agar pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi audit internal

53

perusahaan dapat terlaksana secara efektif, proaktif dan berkesinambungan,

termasuk di dalamnya pengawasan yang efektif atas keberlangsungan

pengelolaan risiko yang dilakukan oleh Perusahaan

d. Direksi sebagai Penanggung jawab utama pelaksanaan pengelolaan risiko di

tingkat Perusahaan harus :

i. Memastikan terbangunnya sistem pengelolaan manajemen risiko

korporat.

ii. Memastikan tersedianya profil risiko korporat.

iii. Memastikan keberlangsungan pelaksanaan pengelolaan risiko

Perusahaan secara efektif, proaktif dan berkesinambungan sesuai

dengan Peraturan dan Kebijakan yang berlaku serta elemen tata kelola

Manajemen Risiko Korporat (kriteria dampak dan kemungkinan,

format peta risiko, standar respon risiko, kebijakan Manajemen Risiko).

iv. Memastikan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam

penerapan manajemen risiko (SDM, finansial serta infrastruktur

pendukung lainnya)

v. Pengambil keputusan dalam pengelolaan risiko di tingkat Perusahaan.

e. Satuan Manajemen Risiko, Sebagai suatu unit yang membantu Direksi dalam

membangun sistem pengelolaan risiko, harus :

i. Memastikan keberlangsungan pelaksanaan pengelolaan risiko secara

efektif, proaktif dan berkesinambungan di seluruh tingkatan

Perusahaan.

ii. Memastikan keberlangsungan pelaksanaan pengelolaan risiko secara

efektif, proaktif dan berkesinambungan di berbagai tingkatan

Perusahaan melalui fasilitasi dan konsultasi (serta rekomendasi)

terhadap para Pemilik Risiko dalam melakukan pengelolaan risiko di

area tanggung jawab masing-masing.

iii. Memastikan pelaksanaan mitigasi risiko atas kegiatan yang diverifikasi

telah sesuai dengan rencana dan berhasil menurunkan level risiko ke

level yang dapat diterima Perusahaan.

iv. Melaporkan pelaksanaan manajemen risiko Korporat kepada Direksi.

v.

f. Pemilik Risiko, Sebagai individu Perusahaan yang bertanggung jawab atas

pelaksanaan pengelolaan risiko (berikut pelaporannya) secara efektif, proaktif

dan berkesinambungan pada area tugas dan tanggung jawab masing-masing

dalam rangka melakukan suatu upaya pemastian atas pencapaian sasaran

Perusahaan di tingkatnya masing-masin serta Melakukan pengelolaan risiko

(berikut pelaporannya).

g. Satuan Audit Internal, Sebagai suatu fungsi yang membantu Direksi :

i. Mengidentifikasi atas ketidaksesuaian dalam pelaksanaan penerapan

pengelolaan risiko terhadap kebijakan dan prosedur perusahaan yang

54

berlaku berikut dengan pengajuan rekomendasi tindakan

korektif/perbaikan yang diperlukan.

ii. Melaksanakan pemeriksaan/audit atas dokumentasi/pelaporan

manajemen risiko melalui audit internal maupun koordinasi dengan

auditor eksternal.

iii. Melaksanakan pemeriksaan/audit bahwa risiko-risiko yang berpotensi

mempengaruhi pencapaian sasaran Perusahaan telah dikelola dengan

baik dan efektif.

h. Setiap Pegawai, Harus mendukung seluruh data dan informasi yang

digunakan dalam manajemen risiko Perusahaan adalah akurat serta mampu


5. Ruang Lingkup Kebijakan Manajemen Risiko

5.1. Prinsip Manajemen Risiko Indonesia Power

a. Mendukung Pencapaian Sasaran dan Perbaikan Kinerja Perusahaan

Penerapan manajemen risiko korporat ditujukan guna memberikan kontribusi

terhadap pencapaian sasaran Perusahaan serta berperan dalam perbaikan

kinerja Perusahaan.

b. Menyatu Pada Seluruh Proses Perusahaan

Manajemen risiko bukan merupakan aktifitas yang berdiri sendiri, namun

bagian dari tanggung jawab manajemen dan merupakan bagian yang

menyatu dari seluruh proses Perusahaan, termasuk perencanaan strategi

dan pelaksanaan seluruh proyek serta proses Manajemen Perubahan.

c. Menjadi Bagian Dalam Pengambilan Keputusan

Manajemen risiko membantu pengambilan keputusan membuat pilihan –

pilihan berdasarkan berbagai informasi, tindakan – tindakan yang menjadi

prioritas dan membedakan program – program alternatif dari setiap

tindakan.

d. Mempertimbangkan Ketidakpastian Yang Mempengaruhi Pencapaian

Sasaran Perusahaan

Manajemen Risiko secara eksplisit mempertimbangkan ketidakpastian tersebut

dapat diatasi dalam pencapaian sasaran Perusahaan.

e. Sistematis, Terstruktur dan Tepat Waktu

Penerapan manajemen risiko didasarkan pada metodologi yang sistematis,

terstruktur dan tepat waktu demi upaya penanganan risiko yang sesuai

dengan situasi dan kondisi terkini Perusahaan sehingga memberikan hasil

yang andal, efisien, konsisten, dan terukur.

f. Berdasarkan Data Informasi Terbaik

Penerapan manajemen risiko harus berdasarkan pada sumber informasi

berkualitas seperti data historis, pengalaman, masukan dari stakeholder,

hasil tinjauan, serta prediksi dan pendapat ahli yang relevan.

g. Disesuaikan Dengan Kondisi Perusahaan

Penerapan manajemen risiko perlu diselaraskan dengan konteks eksternal dan

internal serta profil risiko Perusahaan.

55

h. Mempertimbangkan Faktor Manusia dan Budaya Perusahaan

Penerapan manajemen risiko harus mengenali kemampuan, persepsi dan

niat/kesungguhan dari pihak eksternal dan internal yang dapat

mempengaruhi pencapaian tujuan Perusahaan. Niat/kesungguhan dari

pihak internal sangat terkait dengan implementasi dari nilai–nilai serta

budaya Perusahaan, yang meliputi Integritas, Profesional, Harmoni,

Pelayanan Prima, Peduli, Pembelajar, dan Inovatif.

i. Transparan, Inklusif dan Up To Date

Penerapan manajemen risiko dilaksanakan secara transparan dengan

melibatkan secara aktif seluruh level organisasi (inklusif) dengan peran dan

tanggung jawabnya masing–masing sesuai ekspektasi Perusahaan dan

memperhatikan kondisi Perusahaan yang relevan dan up to date (terkini).

j. Dinamis, Iteratif dan Tanggap Terhadap Perubahan

Penerapan manajemen risiko juga perlu dilaksanakan secara dinamis dan

berkesinambungan (iteratif) serta tanggap terhadap berbagai perubahan

konteks eksternal dan internal Perusahaan.

k. Mengupayakan Tindakan Perbaikan Berkelanjutan

Perusahaan harus membangun dan mengimplementasikan berbagai strategi

secara berkelanjutan untuk meningkatkan maturitas penerapan manajemen

risiko di seluruh aspek dalam organisasi.

5.2. Proses Manajemen Risiko Indonesia Power

Indonesia Power menerapkan langkah-langkah terstruktur dalam pengelolaan

risiko, meliputi:

a. Kebijakan Penetapan Konteks Manajemen Risiko

Dewan Komisaris dan Direksi menetapkan sistem manajemen risiko di

Indonesia Power yang meliputi:

1) Konteks strategis (strategic context), yaitu bahwa proses manajemen

risiko harus mempertimbangkan lingkungan atau pihak-pihak yang

dapat mempengaruhi pelaksanaan proses pengelolaan risiko itu

sendiri;

2) Konteks organisasi (organizational context), yaitu bahwa proses

manajemen risiko harus mempertimbangkan kemampuan organisasi

(organizational capabilities) dan terkait dengan tujuan dan strategi

Indonesia Power secara perusahaan;

3) Konteks pengelolaan risiko (risk management context), yaitu bahwa

proses manajemen risiko itu sendiri harus memiliki tujuan, strategi,

cakupan, serta keseimbangan manfaat dan biaya dalam penerapannya;

4) Kriteria risiko, yaitu bahwa Dewan Komisaris dan Direksi harus

menetapkan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi risiko;

5) Struktur pengelolaan risiko, yaitu adanya sistematika yang jelas untuk

memastikan bahwa risiko yang signifikan bagi Indonesia Power tidak

terabaikan (overlooked).

56

b. Kebijakan Identifikasi Risiko

Seluruh risiko yang dihadapi oleh Indonesia Power, baik yang telah maupun

yang belum dikendalikan, harus diidentifikasi dengan menggunakan

metode dan sistematika yang terstruktur, antara lain melalui verifikasi

Dokumen Manajemen Risiko (DMR) oleh unit kerja yang mengusulkan

suatu kegiatan/proyek.

c. Kebijakan Analisis Risiko

Analisis risiko yang bersifat minor dan mayor harus dilakukan sehingga risiko

dapat dievaluasi secara memadai. Klasifikasi ini juga harus

mempertimbangkan sumber risiko (source of risk), kemungkinan terjadinya

risiko (probability/likelihood), dan dampak (impact/concequences) yang

mungkin ditimbulkan karena risiko tersebut.

d. Kebijakan Evaluasi Risiko

Dilakukan pembandingan hasil analisis risiko dengan kriteria yang telah

ditetapkan sebelumnya sehingga Indonesia Power dapat memprioritaskan

risiko mana yang harus ditangani lebih dahulu.

e. Kebijakan Penanganan Risiko (Mitigasi)

Harus dipastikan bahwa Indonesia Power memiliki pilihan-pilihan (option) yang

dapat diambil untuk menangani setiap risiko dan dipastikan bahwa pilihan

yang diambil tersebut telah diterapkan.

f. Kebijakan Pemantauan dan Review atas Risiko

Indonesia Power harus memiliki proses pemantauan risiko untuk memastikan

bahwa penanganan risiko masih tetap efektif dan relevan dengan

perubahan situasi yang terjadi. Dewan Komisaris dan Direksi harus

memastikan bahwa review atas risiko perusahaan secara keseluruhan

menjadi bagian dari siklus pengelolaan risiko Indonesia Power (risk

management cycle).

g. Kebijakan Komunikasi dan Konsultasi dalam Pengelolaan Risiko

Dewan Komisaris dan Direksi memastikan bahwa terdapat komunikasi dan

konsultasi yang efektif diantara seluruh pihak yang berkepentingan dalam

pengelolaan risiko, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Komunikasi

harus dilakukan untuk setiap tahapan pengelolaan risiko.

H. Kebijakan Kepatuhan Hukum

1. Tujuan

a. Menjamin kepatuhan hukum (compliance) Indonesia Power terhadap aktivitas

bisnis dan pengelolaan Perusahaan untuk memenuhi peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan untuk menjamin kelangsungan usaha Perusahaan

dalam mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan.

b. Meningkatkan reputasi Perusahaan sebagai korporasi yang taat terhadap

hukum dan peraturan yang berlaku.

57



yang berkualitas dan kompetitif, Indonesia Power memerlukan kebijakan kepatuhan

hukum yang dapat mengantisipasi faktor-faktor sebagai berikut:

a. Ketidakpatuhan perusahaan terhadap hukum sehingga terhindar dari sanksi

perundang-undangan dan klaim dari pihak ketiga yang terkait dengan perikatan

(kontrak/perjanjian) Indonesia Power dengan pihak tersebut.

b. Tidak/belum dipenuhinya aspek perijinan maupun kontrak-kontrak dengan pihak

lain, sehingga berdampak pada penyelesaian pekerjaan dan/atau proses

operasional perusahaan.

c. Kurangnya kesadaran atas hukum dan peraturan perundangan yang berlaku,

sehingga berdampak pada rendahnya ketaatan hukum dalam proses bisnis.


Proses kepatuhan hukum yang dilaksanakan Indonesia Power harus memenuhi prinsip:


dihasilkan dalam proses hukum harus didokumentasikan dan dilaporkan secara

transparan dengan tetap mengutamakan aspek kerahasiaan sehingga setiap

keputusan yang diambil terkait dengan proses hukum dapat dijustifikasi.

b. Akuntabilitas, yaitu bahwa seluruh pihak yang memiliki tugas terkait dengan

proses hukum bersedia untuk mempertanggung-jawabkan tindakan dan


c. Responsibilitas, yaitu bahwa seluruh proses hukum harus memungkinkan

pembagian dan pemisahan tugas dan kewenangan yang jelas sehingga dapat


d. Independensi, yaitu bahwa seluruh Pegawai yang terlibat dalam proses hukum

harus bebas dari segala benturan kepentingan dan tetap mengutamakan

kepentingan Perusahaan;

e. Fairness, yaitu bahwa proses hukum harus dilakukan demi menjaga

keseimbangan kepentingan Indonesia Power, Pemegang Saham, Dewan

Komisaris, Direksi, dan Stakeholders secara adil.


a. Dewan komisaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa Indonesia

Power memiliki fungsi kepatuhan hukum Perusahaan yang jelas dan formal

serta memberikan pengawasan dan nasehat dalam implementasinya.


yang lebih terperinci mengenai kepatuhan hukum Perusahaan dalam bentuk



58


untuk kepatuhan hukum Perusahaan adalah akurat serta mampu

mengimplementasikannya secara efektif.

5. Ruang Lingkup Kebijakan Kepatuhan Hukum

a. Kebijakan Proses Penyelarasan Strategi Kepatuhan Hukum Perusahaan

1) Proses legal Perusahaan harus dipastikan sejalan dengan pelaksanaan

strategi Indonesia Power;

2) Kemampuan proses legal Perusahaan dalam mendukung pelaksanaan

strategi Indonesia Power harus menjamin bahwa seluruh risiko hukum

(legal risk) ada dalam kendali Direksi;

3) Departemen Hukum Korporat Perusahaan bertanggung jawab menyusun

Standard Operating Procedure (SOP) yang terkait dengan kepatuhan

terhadap hukum.

b. Kebijakan Proses Kepatuhan atas Peraturan Perundangan dan Masalah Hukum

1) Proses legal Perusahaan harus mengatur ketentuan adanya nasehat hukum

kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Indonesia Power dalam

rangka kepatuhan kepada peraturan perundangan serta memberikan

rekomendasi atas tindakan hukum yang diperlukan dalam rangka

pelaksanaan tugasnya masing-masing;

2) Pendapat formal yang dikeluarkan Indonesia Power mengenai masalah

hukum hanya dapat diberikan setelah memperoleh rekomendasi dari

Departemen Hukum Korporat Perusahaan sebagai unit organisasi yang

bertanggung jawab untuk urusan legal Perusahaan.

c. Kebijakan Proses Penyusunan Kontrak/Perjanjian dengan Pihak Lain

Proses legal Perusahaan harus memastikan bahwa seluruh implikasi hukum dari

adanya kontrak/perjanjian dengan pihak lain telah diperhitungkan dalam

koridor pengelolaan risiko hukum (legal risk tolerance) dan memastikan bahwa

Dewan Komisaris dan Direksi telah mengetahui dan sadar akan implikasi hukum

tersebut sesuai kewenangan masing-masing yang diatur dalam Anggaran Dasar

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Kebijakan Proses Litigasi di Pengadilan

1) Direksi memastikan bahwa Indonesia Power memiliki strategi yang tepat

dalam proses litigasi untuk kepentingan Indonesia Power di pengadilan

baik dilingkup perdata, pidana maupun tata usaha Negara;

2) Proses legal perusahaan harus memastikan bahwa setiap

perkembangan/proses litigasi di pengadilan terus dipantau dan dilaporkan

kepada Direksi.

3) Proses legal perusahaan harus memastikan bahwa Dewan Komisaris , Direksi

dan Pegawai yang memenuhi panggilan pengadilan dan lembaga penegak

hukum lainnya, baik sebagai saksi dan/atau untuk memberikan keterangan-

59

keterangan dalam suatu perkara yang berkaitan dengan Indonesia Power,

telah terkoordinasi dengan baik.

e. Kebijakan Proses Pengelolaan Hubungan dengan Konsultan Hukum/

Pengacara/Notaris Luar

1) Proses legal Perusahaan harus memastikan bahwa penggunaan konsultan

hukum/pengacara/notaris untuk mengurus proses legal Perusahaan

maupun unit bisnis telah dikoordinasikan dan mempertimbangkan aspek

biaya dan manfaat (cost and benefit) bagi Indonesia Power;

2) Proses legal Perusahaan harus memastikan bahwa semua perkembangan

proses legal yang dilakukan oleh konsultan hukum/pengacara/notaris

selalu dipantau dan memastikan bahwa Direksi mengetahui perkembangan

tersebut;

I. Kebijakan Sekretaris Perusahaan

1. Tujuan

Untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban di antara Pemegang Saham, Direksi,

Dewan Komisaris, dan Stakeholders dalam mencapai Visi dan Misi Indonesia Power

dengan menjalankan fungsi dan peran minimal sebagai investor relation, compliance

officer dan liaison officer.



berkualitas dan kompetitif, Indonesia Power memerlukan kebijakan Sekretaris

Perusahaan yang dapat mengantisipasi faktor-faktor sebagai berikut:

a. Lemahnya kebijakan proses untuk menjamin ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan;

b. Tidak maksimalnya proses komunikasi pemegang saham, Dewan komisaris,

Direksi dan Komite- Komite;

c. Kurangnya komunikasi dengan Stakeholders baik pihak internal maupun

eksternal;

d. Proses koordinasi penerbitan kebijakan (Policy Coordination), penyusunan

Laporan Tahunan (Annual Report), Laporan Berkelanjutan (Sustainability Report)

dan Laporan Statistik yang lemah;

e. Lemahnya kebijakan proses Administrasi Arsip dan Dokumen.


Fungsi Sekretaris Perusahaan yang dilaksanakan Indonesia Power harus memenuhi

prinsip:


dihasilkan oleh fungsi Sekretaris Perusahaan harus didokumentasikan dan

dilaporkan secara transparan tanpa mengorbankan aspek kerahasiaan sehingga

setiap keputusan yang diambil terkait dengan Sekretaris Perusahaan dapat

dijustifikasi;

60


fungsi Sekretaris Perusahaan untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan


c. Responsibilitas, yaitu bahwa seluruh fungsi Sekretaris Perusahaan harus



d. Independensi, yaitu bahwa seluruh Pegawai yang terlibat dalam fungsi

Sekretaris Perusahaan harus bebas dari segala benturan kepentingan dan tetap

mengutamakan kepentingan Indonesia Power;

e. Fairness, yaitu bahwa Sekretaris Perusahaan harus memberikan layanan yang

dapat memenuhi kebutuhan Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris,

Stakeholder Indonesia Power secara adil.



Power memiliki Sekretaris Perusahaan yang formal dan efektif serta

memberikan pengawasan dan penasehatan dalam implementasinya;


yang lebih terperinci mengenai Sekretaris Perusahaan dalam bentuk Kebijakan

Manajemen, Pedoman Sistem Mutu (PSM) dan Instruksi Kerja (IKA) serta



dalam fungsi Sekretaris Perusahaan adalah akurat serta mampu


5. Ruang Lingkup Kebijakan Sekretaris Perusahaan

a. Kebijakan Proses untuk Menjamin Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-

undangan

Sekretaris Perusahaan harus memastikan bahwa Pemegang Saham, Dewan

Komisaris, Direksi, komite-komite, Stakeholder telah memiliki informasi

mengenai produk peraturan internal (Keputusan Menteri atau RUPS, Anggaran

Dasar, GCG Code, Code of Conduct dan sebagainya) dan produk peraturan

eksternal yang relevan bagi Indonesia Power serta memastikan kepatuhannya

terhadap peraturan tersebut.

b. Kebijakan Proses Penyelenggaraan Rapat

Sekretaris Perusahaan harus memastikan bahwa :

1) Rapat dilakukan sesuai jenis rapat yang diperlukan dan dihadiri oleh pihak-

pihak yang berwenang dengan mekanisme pengambilan keputusan

sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Indonesia Power;

2) Seluruh peserta rapat telah memiliki informasi yang memadai mengenai

agenda rapat;

61

3) Rapat didokumentasikan secara memadai sehingga setiap keputusan yang

diambil dalam rapat dapat dipertanggungjawabkan oleh setiap peserta

rapat.

c. Kebijakan Hubungan dan Komunikasi dengan Stakeholders atau Pihak Eksternal

lainnya

Sekretaris Perusahaan harus memastikan bahwa pembinaan hubungan dengan

Stakeholder dan pihak eksternal harus dilaksanakan dengan hati-hati agar

selalu merefleksikan kredibilitas dan profesionalisme Perusahaan melalui kerja

sama yang baik. Informasi yang diberikan kepada Stekholders atau pihak

eksternal lainnya merupakan Informasi yang benar dan tepat waktu. Sekretaris

Perusahaan harus memastikan bahwa setiap pertanyaan, kritik, dan/atau saran

yang penting dari masyarakat mengenai Perusahaan, baik yang disampaikan

melalui media cetak dan/atau media elektronik atau pesan secara lisan, dapat

ditanggapi dengan segera.

d. Kebijakan Identitas Indonesia Power

Identitas Indonesia Power diwujudkan dalam bentuk nama dan logo Indonesia

Power dimana identitas tersebut harus diatur sesuai dengan ketentuan agar

tercapai keserasian antara tujuan penggunaan, legalitas dan perlindungannya

sehingga terbentuk citra Perusahaan yang positif.

e. Kebijakan Proses Koordinasi Penerbitan Kebijakan dan penyusunan Laporan

Perusahaan

Sekretaris Perusahaan dan Departemen Hukum Korporat bekerjasama dengan

pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengecekan atas semua

kebijakan manajemen, Pedoman Sistem Mutu (PSM) dan Instruksi Kerja (IKA)

untuk menjaga konsistensi kebijakan yang dikeluarkan oleh Perusahaan, serta

mengkoordinasikan dengan pihak terkait sebelum kebijakan tersebut disetujui

oleh Direksi. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab dalam melakukan

registrasi dan distribusi atas seluruh kebijakan di tingkat manajemen yang

dikeluarkan, penyusunan Laporan Tahunan (Annual Report), Laporan

Berkelanjutan (Sustainability Report) dan Laporan Statistik sesuai dengan

peraturan yang berlaku maupun kebutuhan Perusahaan.

f. Kebijakan Proses Administrasi Arsip dan Dokumen

Sekretaris Perusahaan harus memastikan bahwa seluruh arsip dan dokumen

Perusahaan telah terdaftar dan seluruh salinan atas arsip dan dokumen tersebut

telah terkendali (controlled copy).

g. Kebijakan Proses Pemberian Sumbangan

Dewan Komisaris dan Direksi serta seluruh Pegawai Indonesia Power wajib

memisahkan dengan tegas antara sumbangan yang merupakan komitmen

pribadi, dengan sumbangan atas nama Perusahaan. Pemberian sumbangan

Indonesia Power kepada pihak lain harus sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan penetapannya sebagai bagian dari tanggung

jawab sosial Perusahaan.

62

J. Kebijakan Teknologi Informasi

1. Tujuan

Sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang industri pembangkitan tenaga listrik,

keberhasilan pengelolaan Perusahaan sangat tergantung pada pengelolaan Aset

Manajemen, Strategi, Program, dan Kebijakan untuk pencapaian keandalan, produksi

dan kinerja yang ditargetkan. Oleh karena itu, ketersediaan data dan informasi

mengenai kondisi operasional Perusahaan yang cepat, akurat dan komprehensif

sangat diperlukan dalam mendukung proses pengambilan keputusan. Sebagai role

dari kebijakan ini ditetapkan bahwa peranan teknologi informasi adalah sebagai

berikut :

a) Teknologi Informasi (TI) sebagai komponen strategis Bisnis Pembangkitan yang

berfungsi sebagai sarana pendukung (supporting).

b) Teknologi Informasi (TI) menjadi unsur strategis yang menjadi pendorong (driven)

dari proses bisnis utama perusahaan dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai

Visi dan Misi Perusahaan.



berkualitas dan kompetitif, Indonesia Power memerlukan kebijakan Tata Kelola

Teknologi Informasi yang dapat mengantisipasi faktor‐faktor sebagai berikut:

a) Sistem informasi tidak sesuai dengan kebutuhan Indonesia Power;

b) Terhentinya operasi Indonesia Power (business interuption) yang disebabkan oleh

kegagalan sistem informasi dalam memberikan layanan (services) yang cepat,

akurat dan penting sesuai tingkat layanan.


Kebijakan tata kelola teknologi informasi yang dilaksanakan Indonesia Power harus

memenuhi prinsip:

a. Transparansi, yaitu bahwa apa yang sedang dan akan dilakukan dalam proses tata

kelola teknologi informasi harus didokumentasikan dan dilaporkan secara


yang diambil terkait dengan sistem informasi dapat dijustifikasi;


proses tata kelola teknologi informasi bersedia untuk mempertanggungjawabkan


Perusahaan;

c. Responsibilitas, yaitu bahwa seluruh proses tata kelola teknologi informasi harus



d. Independensi, yaitu bahwa seluruh Pegawai yang terlibat dalam proses sistem

informasi harus bebas dari segala benturan kepentingan dan tetap


63

e. Fairness, yaitu bahwa proses tata kelola teknologi informasi harus memberikan

layanan yang dapat memenuhi kebutuhan Pemegang Saham, Dewan Komisaris,

Direksi dan Stakeholders secara adil.



Power memiliki tata kelola teknologi informasi yang efektif serta memberikan


b. Direksi bertanggungjawab dalam penyusunan dan pengesahan suatu panduan

yang lebih terperinci mengenai tata kelola teknologi informasi dalam bentuk




dalam tata kelola teknologi informasi adalah akurat serta mampu


5. Ruang Lingkup Proses Teknologi Informasi

Proses pengelolaan tata kelola teknologi informasi sesuai dengan peranan Teknologi

Informasi (TI), untuk menjamin keselarasan TI dengan tujuan bisnis dan kebijakan

strategis Perusahaan, proses tata kelola TI disusun dan ditetapkan sebagai berikut :

1. Perencanaan and Organisasi

a) Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI)

- Perusahaan wajib memiliki Rencana Strategis Teknologi Informasi untuk

mengatur dan mengarahkan sumberdaya TI sesuai dengan kebutuhan serta

rencana strategis perusahaan.

- Rencana Strategis TI disusun sebagai kerangka acuan pengembangan dan

Implementasi Sistem Informasi Perusahaan.

b) Kerangka Kerja Proses dan Organisasi

- Kebijakan kerangka kerja proses dan organisasi TI adalah kebijakan yang

mengatur kerangka kerja proses TI perusahaan serta kebutuhan organisasi

pendukungnya.

- Kebijakan ini bertujuan agar proses utama TI perusahaan dapat dijalankan

dan selaras dengan peran TI perusahaan, serta tersedianya organisasi

pendukung proses tersebut.

c) Pengelolaan Risiko TI

- Pengelolaan risiko TI adalah tata kelola yang mengatur pengelolaan risiko

TI dalam pencapaian sasaran bisnis perusahaan.

- Tata kelola ini bertujuan agar risiko-risiko akibat diimplemetasikan TI atau

tidak beroperasinya TI sebagai pendukung bisnis dapat diidentifikasi dan

dilakukan mitigasi yang tepat

d) Management Project

64

Pengelolaan proyek adalah tata kelola kesisteman untuk mendukung pengelolaan

program kerja pengembangan/pembangunan TI, sehingga dapat memastikan

pengendalian agar tepat sasaran, tepat biaya dan tepat waktu. Termasuk

dalam kategori sistem ini adalah metode-metode Risk Management, Quality

Management dan Process Management.

2. Acquire and Implement

a) Tata kelola software (Perangkat Lunak)

Kebijakan pengelolaan software meliputi kebijakan proses pengembangan aplikasi,

pengelolaan operasi dan pemeliharaan software yang telah beroperasi

dengan mempertimbangkan persyaratan security, availability, maintability dan

audiability.

b) Tata kelola Infrastruktur

Kebijakan pengelolaan sumberdaya teknologi hardware/infrastruktur meliputi

kebijakan proses pengelolaan, implementasi, pemeliharaan, dan

pengembangannya dengan mempertimbangkan persyaratan security,

availability, dan maintability.

c) Manajemen Perubahan (Changes Management)

Pengelolaan perubahan/pengembangan (Change Management) merupakan

proses pengelolaan perubahan layanan TI yang berupa identifikasi

permintaan perubahan, identifikasi dampak akibat perubahan layanan TI,

pelaksanaan perubahan layanan TI, perubahan versi aplikasi yang digunakan,

perubahan infrastruktur, dan pelaporan perubahan.

3. Delivery and Support

Kebijakan pengelolaan layanan TI adalah kebijakan yang mengatur tata kelola layanan

TI yang bertujuan agar proses layanan TI dapat teridentifikasi dan didefinisikan

dengan baik untuk mencapai kinerja TI yang diharapkan dan kelangsungan

layanan TI perusahaan.

a) Jaminan Security System

Perusahaan harus menetapkan kebijakan keamanan informasi untuk memastikan

bahwa seluruh kegiatan pengelolaan dan penggunaan sistem informasi harus

mempertimbangkan keamanan teknologi informasi sehingga ukuran-ukuran

keamanan sesuai dengan rencana kesinambungan bisnis (business continious

planning).

Kebijakan pengelolaan keamanan informasi meliputi kebijakan proses

pengelolaan, implementasi, pemeliharaan, dan pengembangannya dengan

mempertimbangkan persyaratan security, availability, dan maintability.

Untuk mendukung keamanan informasi, penyelenggara TI menetapkan prosedur

yang berkaitan dengan security dan melakukan kajian secara rutin terhadap

perkembangan teknologi Informasi.

b) Pengelolaan Permasalahan Layanan TI (Problem Management)

Proses pengelolaan kesinambungan layanan adalah proses yang mengelola

kesinambungan layanan TI agar tetap dapat beroperasi sesuai dengan tingkat

layanan yang dijaminkan. Proses kesinambungan layanan tersebut

dilaksanakan dengan program pemeliharaan TI, Helpdesk TI, back-up data,

65

Disaster Recovery Plan (DRP), ketersediaan Disaster Recovery Centre (DRC)

untuk layanan kritikal dan program lainnya.

c) Pengelolaan Data (Management Data)

Proses pengelolaan data merupakan proses yang mengelola ketersediaan data

sesuai dengan kebutuhan bisnis. Kebijakan pengelolaan data dan informasi

meliputi proses akuisisi data yang dapat menjamin kelengkapan, akurasi,

validasi, dan seluruh output yang dikirim sesuai dengan kebutuhan

bisnis.Ketersediaan layanan data tersebut dilaksanakan dengan program

pemeliharaan TI, Helpdesk TI, back-up data, Disaster Recovery Plan (DRP), dan

ketersediaan Disaster Recovery Centre (DRC) .

4. Monitoring and Evaluation

a) Monitoring Proses

Kebijakan monitor dan evaluasi kinerja TI adalah kebijakan yang mengatur

pengelolaan indikator kinerja TI hingga level korporat dan sistematika

pelaporan kinerja serta tindaklanjut yang diperlukan jika terjadi deviasi.

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kinerja TI sesuai

dengan arahan dan kebijakan yang berlaku.

b) Pengelolaan Compliance External Regulation

Kebijakan pengelolaan compliance external regulation adalah kebijakan yang

mengatur proses identifikasi kebutuhan compliance dan proses evaluasi untuk

memastikan compliance terhadap aturan yang berlaku.

Kebijakan ini mengatur proses identifikasi persyaratan compliance,

mengoptimalkan dan mengevaluasi tanggapan terhadap hasil audit,

memastikan tingkat kepatuhan, dan menyusun laporan yang terintegrasi

dengan bisnis.

c) Penyediaan Tata Kelola TI

Kebijakan ini merupakan kebijakan yang memastikan ketersediaan tata kelola TI

untuk menentukan, menetapkan dan menyelaraskan kerangka tata kelola TI

dengan tata kelola perusahaan secara keseluruhan dan lingkungan

pengendalian.

Ketersediaan tata kelola TI sebagai kerangka dasar pada proses TI untuk

memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan dan sejalan dengan

strategi dan tujuan perusahaan.

5. Pengukuran Kinerja Sistem Informasi

1. Maturity model atau maturity level merupakan mekanisme assesment tata

kelola TI untuk mengevaluasi tingkat penerapan tata kelola TI dalam suatu

entitas atau perusahaan.

2. Maturity level diukur dalam 2 kategori:

- Maturity level Proses Bisnsis Tata kelola Teknologi Informasi

- Maturity Level Key Performance Indicator (KPI) pemanfaatan teknologi

informasi

3. Dalam maturity Level tingkat penerapan tata kelola TI diukur dari pelaksanaan

pengendalian internal yang dipetakan menurut 5 (lima) level pencapaian,

66

dimana masing-masing menunjukkan kualitas pelaksanaan dari masing-

masing pengendalian di dalam organisasi/unit kerja.

4. Pelaksanaan assesment dapat dilakukan secara internal perusahaan atau

secara independen dengan melibatkan pihak lain. Unit Bisnis, Kantor Pusat

ataupun Korporat ditetapkan target dalam kontrak manajemen.

5. Pengukuran Maturity Level proses bisnis dilakukan dengan

mempertimbangkan 6 atribut kematangan, yaitu :

- Awareness and Communication (AC)

- Policies, Plan, and Procedures (PSP)

- Tools and Automation (TA)

- Skills and Expertise (SE)

- Responsibility and Accountability (RA)

- Goal Setting and Measurement (GSM).

Selanjutnya masing-masing proses, disusun kriteria pengukuran maturity level-nya,

yang dibuat sebagai petunjuk pelaksanaan pengukuran maturity level proses

ICR.

6. Pengukuran maturity level KPI dilakukan sesuai kinerja pemanfaatan aplikasi

dan tingkat kesiapan infrastruktur dan perangkat jaringan.

K. Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR)

1. Tujuan

a. Selaras dengan komitmen Indonesia Power dalam melaksanakan tanggung

jawab sosial perusahaan, baik pada tataran lokal, nasional maupun global maka

perlu adanya kebijakan Corporate Social Responsibility;

b. Untuk menjaga keseimbangan hubungan antara Indonesia Power dengan

Stakeholders yang memiliki dampak langsung bagi citra Perusahaan sehingga

Visi dan Misi Indonesia Power dapat tercapai.



berkualitas dan kompetitif, Indonesia Power memerlukan kebijakan Corporate Social

Responsibility yang dapat mengantisipasi faktor-faktor sebagai berikut:

a. Identifikasi Stakeholders Perusahaan yang kurang tepat sasaran bagi para pihak

yang memiliki kepentingan dan berpengaruh secara signifikan kepada bisnis

Indonesia Power;

b. Gagalnya proses pelaksanaan Corporate Social Responsibility;

c. Lemahnya proses Komunikasi pelaksanaan Corporate Social Responsibility;

d. Lemahnya evaluasi dan efektivitas pelaksanaan Corporate Social Responsibility

secara periodik maupun ad-hoc, baik dari aspek sasaran, efektivitas maupun

efisiensi yang diharapkan.

67


Proses Corporate Social Responsibility yang dilaksanakan Indonesia Power harus

memenuhi prinsip:

a. Transparansi, yaitu bahwa apa yang sedang dan akan dilakukan dalam proses

Corporate Social Responsibility harus didokumentasikan dan dilaporkan secara


yang diambil terkait dengan proses Corporate Social Responsibility dapat

dijustifikasi;


proses Corporate Social Responsibility bersedia untuk



c. Responsibilitas, yaitu bahwa seluruh proses Corporate Social Responsibility

harus memungkinkan pembagian dan pemisahan tugas dan kewenangan yang

jelas sehingga dapat saling mengontrol satu sama lain;


Corporate Social Responsibility harus bebas dari segala benturan kepentingan

dan tetap mengutamakan kepentingan Perusahaan;

e. Fairness, yaitu bahwa proses Corporate Social Responsibility harus memberikan


Direksi dan Stakeholder secara adil (equitable treatment).



Power memiliki Corporate Social Responsibility yang jelas, formal dan efektif

serta memberikan pengawasan dan penasehatan dalam implementasinya;


yang lebih terperinci mengenai Corporate Social Responsibility dalam bentuk




dalam Corporate Social Responsibility adalah akurat serta mampu


5. Ruang Lingkup Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR)

a. Kebijakan Proses Penyelarasan Strategi CSR

1) Dengan persetujuan Dewan Komisaris, Direksi harus memastikan bahwa

Indonesia Power memiliki strategi Corporate Social Responsibility yang

selaras dengan strategi perusahaan dalam jangka panjang dan jangka

pendek;

68

2) Penetapan kebijakan, sasaran dan anggaran Corporate Social Responsibility

tidak ditentukan berdasarkan prosentase keuntungan tahun anggaran

sebelumnya sesuai dengan Laporan Keuangan tahunan Audited.

b. Kebijakan Proses Identifikasi Stakeholder CSR

Direksi memastikan bahwa proses identifikasi stakeholders menghasilkan

kegiatan Corporate Social Responsibility yang tepat sasaran bagi para pihak

yang memiliki kepentingan dan berpengaruh secara signifikan kepada bisnis

Indonesia Power.

c. Kebijakan Proses Pelaksanaan CSR

Direksi memastikan bahwa Proses Corporate Social Responsibility menghasilkan

kegiatan Corporate Social Responsibility yang dilaksanakan dengan

menggunakan metode-metode yang efektif sesuai dengan sasaran maupun

sifat hubungan Indonesia Power dengan para Stakeholders. Jika dilakukan

hubungan kemitraan dengan pihak lain dalam pelaksanaan Corporate Social

Responsibility maka proses Corporate Social Responsibility harus memastikan

bahwa pihak lain tersebut bekerja dalam koridor strategi Corporate Social

Responsibility Indonesia Power.

d. Kebijakan Proses Komunikasi Pelaksanaan CSR

Direksi memastikan adanya komunikasi publik dan media yang efektif

mengenai pelaksanaan kegiatan Corporate Social Responsibility Indonesia

Power sehingga setiap saat reputasi Perusahaan dapat terus dijaga dan

ditingkatkan.

e. Kebijakan Proses Evaluasi dan Efektivitas CSR

Direksi memastikan adanya evaluasi dan efektivitas pelaksanaan Corporate

Social Responsibility secara periodik maupun ad-hoc, baik dari aspek sasaran,

efektivitas maupun efisiensi yang diharapkan.

L. Kebijakan Manajemen Keuangan

1. Tujuan

a. Kebijakan Manajemen Keuangan ini merupakan dasar bagi penyusunan seluruh

kebijakan dan pengambilan keputusan Perusahaan yang terkait dengan proses

penyusunan dan penyajian laporan keuangan, Pengelolaan Keuangan dan

Perpajakan, Penyusunan dan Pengendalian Anggaran, Perencanaan dan

Pengendalian Investasi Penyertaan pada Anak Perusahaan atau Perusahaan

Patungan, Pengadaan dan penanganan klaim asuransi serta aktivitas

pendanaan terkait covenant global bond.

b. Tujuan kebijakan Manajemen Keuangan dalam proses penyusunan laporan

keuangan dan informasi keuangan lainnya adalah untuk:

1. Terpenuhinya karakteristik kualitatif laporan keuangan sesuai dengan

standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, yaitu :

69

i. Mudah dipahami, yaitu bahwa informasi dalam laporan keuangan

dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna laporan;

ii. Relevan, yaitu bahwa informasi dalam laporan keuangan memiliki

pengaruh atas keputusan ekonomi yang diambil oleh penggunanya;

iii. Handal, yaitu bahwa informasi dalam laporan keuangan harus bebas

dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material;

iv. Dapat dibandingkan, yaitu bahwa informasi dalam laporan

keuangan harus dapat dibandingkan, antar periode perusahaan

yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda.

2. Tersedianya informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta

perubahan posisi keuangan Perusahaan dalam rangka pengambilan

keputusan ekonomi guna mendukung pencapaian visi dan misi Indonesia

Power.



berkualitas dan kompetitif, Indonesia Power memerlukan :

a. kebijakan pendanaan dan asuransi dapat mengantisipasi faktor-faktor antara

lain Kegagalan dalam pelaksanaan hubungan dan koordinasi dengan Anak

Perusahaan mulai dari pelaksanaan RUPS, pinjaman pemegang saham, kegiatan

investasi, keputusan sirkuler dan sebagainya, Terjadi bencana lokal yang

berdampak pembangkit tidak siap operasi serta Kegagalan dalam pelaksanaan

pengadaan dan penanganan klaim asuransi.

b. Kebijakan Akuntansi dapat menghasilkan informasi keuangan dalam

mendukung sistem pengambilan keputusan Perusahaan secara fair, transparan

dan akuntabel, Indonesia Power memerlukan kebijakan akuntansi yang dapat

mengantisipasi faktor-faktor antara lain Pengelolaan dan pelaporan informasi

keuangan yang tidak memenuhi standar akuntansi keuangan yang berlaku di

Indonesia serta Ketidakakuratan data dan atau keterlambatan penyampaian

informasi sehingga menghasilkan keputusan bisnis yang salah.

c. Penyerapan OPEX dan CAPEX yang rendah.


Proses Manajemen Keuangan yang dilaksanakan Indonesia Power harus memenuhi

prinsip:


dihasilkan dalam proses Manajajemen Keuangan harus didokumentasikan dan

dilaporkan secara terbuka tanpa mengorbankan aspek kerahasiaan untuk setiap

informasi yang sifatnya material dan relevan mengenai Perusahaan;


proses Manajajemen Keuangan memiliki kejelasan fungsi, pelaksanaan dan

70

pertanggungjawaban menurut garis kewenangan yang ditetapkan oleh

Perusahaan;

c. Responsibilitas, yaitu bahwa seluruh proses Manajajemen Keuangan dilakukan

atas dasar kesesuaian terhadap peraturan yang ditetapkan oleh Perusahaan

serta ketentuan lainnya di luar yang ditetapkan oleh Perusahaan yang sifatnya

mengikat;


Manajemen Keuangan harus bebas dari segala benturan kepentingan dan

bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun dengan tetap


e. Fairness, yaitu bahwa proses Manajemen Keuangan harus memberikan layanan

yang adil dan setara dalam memenuhi kebutuhan Pemegang Saham, Direksi,

Dewan Komisaris, dan Stakeholder lainnya.



Power memiliki proses Manajemen Keuangan yang jelas, formal dan akuntabel,



yang lebih terperinci mengenai proses Manajemen Keuangan dalam bentuk

Kebijakan Manajemen beserta perangkatnya serta memastikan implementasinya

dapat dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan;


dalam proses Manajemen Keuangan adalah akurat dan tepat waktu, serta

mampu mengimplementasikannya secara efektif.

5. Ruang Lingkup Kebijakan Manajemen Keuangan

a. Kebijakan Akuntansi.

Direksi memastikan bahwa Indonesia Power memiliki laporan keuangan yang sesuai

dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan disusun

melalui sistem pengendalian internal yang efektif. Termasuk dalam kebijakan

penyusunan laporan keuangan adalah kebijakan untuk memastikan bahwa

seluruh transaksi ekonomis telah dikelola berdasar peraturan Perusahaan serta

dicatat secara akurat dan lengkap, yang dimulai sejak tahap inisiasi, tahap

pelaksanaan proses, sampai dengan tahap pelaporan dalam mencapai integritas

laporan keuangan perusahaan.

b. Kebijakan Hubungan dengan Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan

Direksi memastikan bahwa Indonesia Power memiliki hubungan dengan Anak

Perusahaan dan Perusahaan Patungan mencakup aspek pelaksanaan RUPS Anak

Perusahaan, Pengajuan Pendanaan kepada pemegang saham dalam bentuk

Tambahan Setoran Modal maupun Pinjaman Pemegang Saham (Shareholders

Loan), usulan investasi dan penyusunan keputusan secara sirkuler bagi Anak

Perusahaan sesuai dengan perundang-undangan peraturan yang berlaku.

71

c. Kebijakan Pengadaan dan Penanganan Klaim Asuransi

Direksi memastikan bahwa Unit Pembangkitan (UP) Indonesia Power memiliki

Prosedur kerangka acuan kerja (Term of Reference) dan Rencana Anggaran Biaya

(RAB) pengadaan asuransi serta pengajuan sampai dengan pembayaran klaim

asuransi yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia Power.

d. Kebijakan Usulan Aktivitas Pendanaan Terkait Covenant Global Bond

Direksi memastikan bahwa Indonesia Power memiliki Pedoman kerja dalam

pelaksanaan aktivitas pendanaan Indonesia Power Kantor Pusat dengan Anak

Perusahaan dan Perusahaan patungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Kebijakan Anggaran


pelaksanaan aktivitas Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Indonesia Power

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f. Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Pajak


pelaksanaan aktivitas Pengelolaan Keuangan dan Pajak Indonesia Power Kantor

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

M. Kebijakan Pengadaan

1. Tujuan

Proses pengadaan dilakukan agar Indonesia Power dapat memperoleh barang dan

jasa pada waktu dan tempat yang ditentukan dengan volume (quantity) dan kualitas

yang diperlukan, harga yang pantas dan dari sumber yang tepat sehingga dapat

mencapai Visi dan Misi Indonesia Power.



berkualitas dan kompetitif, Indonesia Power memerlukan kebijakan pengadaan

yang dapat mengantisipasi faktor-faktor sebagai berikut:

a. Kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang dibeli tidak sesuai dengan

kebutuhan Indonesia Power;

b. Harga barang dan jasa yang dibeli lebih mahal dari yang seharusnya;

c. Terhambatnya operasional Perusahaan akibat barang dan jasa yang diterima

tidak tepat waktu.


Proses pengadaan yang dilaksanakan Indonesia Power harus memenuhi prinsip:


pengadaan harus didokumentasikan dan dilaporkan secara transparan tanpa

mengorbankan aspek kerahasiaan sehingga setiap keputusan yang diambil

terkait dengan proses pengadaan dapat dijustifikasi;

72


proses pengadaan bersedia untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan


c. Responsibilitas, yaitu bahwa seluruh proses pengadaan harus memungkinkan




pengadaan harus bebas dari segala benturan kepentingan dan tetap

mengutamakan kepentingan Perusahaan

e. Fairness, yaitu bahwa proses pengadaan harus memberikan layanan yang dapat

memenuhi kebutuhan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan

Stakeholder secara adil (equitable treatment).



Power memiliki proses pengadaan yang jelas, formal dan akuntabel serta



yang lebih terperinci mengenai proses pengadaan dalam bentuk Kebijakan

Manajemen, Pedoman Sistem Mutu (PSM) dan Instruksi Kerja (IKA) serta



dalam proses pengadaan adalah akurat serta mampu


5. Ruang Lingkup Kebijakan Pengadaan

a. Kebijakan Penyelarasan Strategi Pengadaan

Direksi memastikan bahwa Indonesia Power memiliki strategi pengadaan

(procurement strategy) yang sejalan dengan tujuan Perusahaan.

b. Kebijakan Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa

c. Kebijakan Proses Permintaan Barang dan Jasa

Direksi memastikan bahwa seluruh barang dan jasa yang diminta oleh

pengguna Barang dan Jasa (user) adalah benar-benar barang dan jasa yang

dibutuhkan oleh Indonesia Power, sudah direncanakan dan dianggarkan serta

disetujui oleh pihak yang berwenang menurut level otoritas yang sudah

ditetapkan.

d. Kebijakan Proses Pemilihan dan Evaluasi Penyedia Barang dan Jasa

1) Direksi memastikan bahwa Indonesia Power memiliki metodologi dan

kriteria-kriteria yang dapat digunakan untuk memilih dan mengevaluasi

Penyedia Barang dan Jasa sehingga dapat diperoleh barang dan jasa

dengan volume (quantity) dan kualitas yang diperlukan, harga yang pantas

73

dan total biaya terendah. Kriteria yang dimaksud harus menjamin bahwa

proses pengadaan dilakukan dengan adil dan transparan;

2) Proses pengadaan harus memastikan bahwa penyedia barang dan jasa

yang dipilih oleh Indonesia Power untuk menyediakan barang dan jasa

merupakan penyedia barang dan jasa yang mampu sesuai dengan

kualifikasi dan klasifikasinya;

3) Proses pengadaan harus memastikan bahwa kontrak/surat pesanan yang

dikeluarkan oleh Indonesia Power harus disetujui dan disahkan oleh pihak

yang berwenang menurut level otoritas yang sudah ditetapkan;

4) Setiap pihak yang terlibat dalam proses pengadaan harus memastikan

bahwa permintaan barang dan jasa telah direncanakan dengan waktu yang

cukup sehingga menghindari hilangnya posisi tawar Indonesia Power

terhadap penyedia barang dan jasa;

5) Proses pengadaan harus memastikan tidak adanya pemecahan paket

pengadaan untuk menghindari proses pelelangan.

e. Kebijakan Pengelolaan Barang dan Jasa

1) Proses penerimaan barang dan jasa harus dapat menjamin bahwa

Indonesia Power hanya menerima barang dan jasa sesuai dengan

ketentuan yang telah disepakati sebagaimana tertuang dalam

kontrak/surat pesanan pengadaan barang dan jasa;

2) Direksi memastikan adanya panduan penyimpanan dan pengeluaran

barang dengan menerapkan manajemen dan administrasi pergudangan

yang baik.

f. Pengendalian Persediaan Barang

Direksi memastikan ketersediaan barang pada tingkat layanan (service level)

yang optimum dari kebutuhan Indonesia Power dengan menerapkan cara

terbaik (best practice) yang telah teruji.

N. Kebijakan Pengembangan Usaha Pembangkit dan Jasa O&M

1. Tujuan

a. Kebijakan proses Pengembangan Usaha Pembangkit dan Jasa O&M ini

merupakan dasar bagi penyusunan seluruh kebijakan dan pengambilan

keputusan Perusahaan yang terkait dengan proses pengembangan pembangkit

Perusahaan (Indonesia Power sebagai Generating Company), yaitu mulai dari

tahap identifikasi potensi, tahap kajian kelayakan proyek, tahap pengembangan

proyek, tahap konstruksi dan manajemen proyek pembangkit sampai dengan

suatu proyek pembangkit beroperasi secara komersial; dan proses

pengembangan Jasa O&M Perusahaan (Indonesia Power sebagai Operation &

Maintenance Services Company), yaitu kegiatan pengembangan yang meliputi

pemasaran Jasa O&M Pembangkit berikut pembinaan usaha Jasa O&M

Pembangkit.

74

b. Untuk mencapai pertumbuhan kapasitas pembangkit dan kapasitas jasa O&M

Pembangkit, sejalan dengan rencana Rencana Jangka Panjang Perusahaan

dalam memenuhi Visi dan Misi Perusahaan.



berkualitas dan kompetitif, Indonesia Power memerlukan kebijakan Operasi dan

Pemeliharaan yang dapat mengantisipasi faktor-faktor sebagai berikut:

a. Kegagalan dalam mengidentifikasi potensi sesuai permintaan pasar dalam

menangkap peluang pengembangan;

b. Kegagalan dalam proses implementasi pengembangan dan konstruksi proyek,

baik yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal Perusahaan;

c. Kegagalan dalam proses implementasi pengelolaan aspek pemasaran dan

pembinaan usaha Jasa O&M Pembangkit;


Proses pengembangan usaha yang dilaksanakan Indonesia Power harus memenuhi

prinsip:


dihasilkan dalam proses pengembangan usaha harus didokumentasikan dan

dilaporkan secara transparan tanpa mengorbankan aspek kerahasiaan sehingga

setiap keputusan yang diambil terkait dengan proses pengembangan &

pembinaan unit usaha dapat dijustifikasi;


proses pengembangan usaha untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan


c. Responsibilitas, yaitu bahwa seluruh proses pengembangan usaha harus




pengembangan usaha harus bebas dari segala benturan kepentingan dan tetap


e. Fairness, yaitu bahwa proses pengembangan usaha harus memberikan layanan

yang dapat memenuhi kebutuhan Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris,

dan Stakeholder secara adil.



Power memiliki proses pengembangan usaha yang jelas, formal dan akurat



yang lebih terperinci mengenai proses pengembangan usaha dalam bentuk

75




dalam proses pengembangan usaha adalah akurat serta mampu


5. Ruang Lingkup Kebijakan Pengembangan Usaha Pembangkit dan Jasa O&M

a. Kebijakan Pengembangan Usaha

Dengan persetujuan Dewan Komisaris, Direksi memastikan bahwa Indonesia Power

memiliki Kebijakan Pengembangan Usaha, yang merefleksikan bagaimana

pendayagunaan aset Perusahaan dikelola serta bagaimana keuangan Indonesia

Power diinvestasikan pada bangunan dengan hak strata (Strata Title) atau

Tanah dengan Bangunan untuk mendukung pertumbuhan Perusahaan dalam

jangka panjang dan jangka pendek.

b. Kebijakan Proses Pengembangan Usaha Pembangkit


memiliki kebijakan proses pengembangan usaha pembangkit sebagai bagian

dari pengembangan usaha Perusahaan yang sejalan dengan strategi jangka

panjang Perusahaan khususnya dalam hal pencapaian target pertumbuhan

kapasitas pembangkit untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi yang

ditetapkan. Terdiri atas beberapa tahapan utama, yaitu dimulai dari tahap

identifikasi potensi, tahap kajian kelayakan proyek, tahap pengembangan

proyek yang meliputi: perizinan, pembebasan lahan, pendanaan, PPA, dan

sebagainya, tahap konstruksi dan manajemen proyek pembangkit sampai

dengan suatu proyek pembangkit beroperasi secara komersial;.

c. Kebijakan Proses Pengembangan dan Pembinaan Jasa O&M Pembangkit


memiliki kebijakan proses pengembangan dan pembinaan Jasa O&M

Pembangkit sebagai bagian dari pengembangan usaha Perusahaan yang

sejalan dengan strategi jangka panjang khususnya dalam hal pencapaian target

pertumbuhan kapasitas Jasa O&M pembangkit yang mendukung pencapaian

Visi dan Misi yang ditetapkan.

O. Kebijakan Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit

1. Tujuan

c. Kebijakan proses Manajemen Pembangkit ini merupakan dasar bagi

penyusunan seluruh kebijakan dan pengambilan keputusan Perusahaan yang

terkait dengan proses Pengoperasian dan pemeliharaan Pembangkit, mulai dari

Perencanaan operasi, pemeliharaan, pemantauan Pembangkit dan Manajemen

aset.

d. Untuk menghasilkan produk yang berkualitas, bersih dan andal sejalan dengan

rencana Rencana Jangka Panjang Perusahaan dalam memenuhi Visi dan Misi

Perusahaan.

76



berkualitas dan kompetitif, Indonesia Power memerlukan kebijakan Manajemen

Pembangkitan yang dapat mengantisipasi faktor-faktor sebagai berikut:

a. Kegagalan dalam proses operasi baik yang dipengaruhi oleh faktor internal

maupun eksternal Perusahaan;

b. Kegagalan dalam proses Pemeliharaan baik yang dipengaruhi oleh faktor

internal maupun eksternal Perusahaan;


Proses Manajemen pembangkitan yang dilaksanakan Indonesia Power harus memenuhi

prinsip:


dihasilkan dalam proses Manajemen pembangkitan harus didokumentasikan

dan dilaporkan secara transparan tanpa mengorbankan aspek kerahasiaan

sehingga setiap keputusan yang diambil terkait dengan proses pengembangan

& pembinaan unit usaha dapat dijustifikasi;


proses Manajemen pembangkitan untuk mempertanggungjawabkan tindakan


c. Responsibilitas, yaitu bahwa seluruh proses Manajemen pembangkitan harus




Manajemen pembangkitan harus bebas dari segala benturan kepentingan dan

tetap mengutamakan kepentingan Indonesia Power;

e. Fairness, yaitu bahwa proses Manajemen pembangkitan harus memberikan

layanan yang dapat memenuhi kebutuhan Pemegang Saham, Direksi, Dewan

Komisaris, dan Stakeholder secara adil.



Power memiliki proses Manajemen pembangkitan yang jelas, formal dan akurat



yang lebih terperinci mengenai proses Manajemen pembangkitan dalam

bentuk Kebijakan Manajemen, Pedoman Sistem Mutu (PSM) dan Instruksi Kerja

(IKA) serta memastikan implementasinya dapat dilakukan secara konsisten;


dalam proses Manajemen pembangkitan adalah akurat serta mampu


77

5. Ruang Lingkup Kebijakan Manajemen Operasi dan pemeliharaan

Pembangkitan

a. Kebijakan Operasi


memiliki Kebijakan Operasi, yang merefleksikan bagaimana pendayagunaan

aset Perusahaan dikelola untuk mendukung pertumbuhan Perusahaan dalam

jangka panjang dan jangka pendek.

b. Kebijakan Proses Pemeliharaan Pembangkit


memiliki kebijakan proses Pemeliharaan pembangkit sebagai bagian dari

pengembangan usaha Perusahaan yang sejalan dengan strategi jangka panjang

Perusahaan khususnya dalam hal pencapaian target pertumbuhan kapasitas

pembangkit untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi yang ditetapkan.

c. Kebijakan Proses Pembinaan Pembangkit


memiliki kebijakan pembinaan Pembangkit sebagai bagian dari kegiatan O&M

Perusahaan yang sejalan dengan strategi jangka panjang khususnya dalam hal

pencapaian target O&M pembangkit yang mendukung pencapaian Visi dan

Misi yang ditetapkan.

d. Kebijakan Manajemen Aset

Dengan persetujuan Dewan Komisaris, Direksi memastikan bahwa Indonesia

Power memiliki strategi manajemen aset yang selaras dengan strategi

Perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek, termasuk didalamnya

kebijakan pengamanan asset dan penghapusan asset.

e. Kebijakan Inovasi dan Enjiniring

Dengan persetujuan Dewan Komisaris, Direksi memastikan bahwa bahwa

Indonesia Power memiliki strategi Inovasi dan Enjiniring yang selaras dengan

strategi Perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek.

P. Kebijakan Niaga

1. Tujuan

a. Kebijakan Niaga ini merupakan dasar bagi penyusunan seluruh kebijakan dan

pengambilan keputusan Perusahaan yang terkait dengan pembuatan PJBTL

Pembangkit Existing, Perencanaan Alokasi Energi Tahunan (ROT = Rencana

Operasi Tahunan), Perencanaan bulanan (ROB = Rencana Operasi Bulanan),

Perencanaan Mingguan (ROM = Rencana Operasi Mingguan), Perencanaan

Harian (ROH = Rencana Operasi Harian), Pengendalian Niaga, Proses Deklarasi

Kondisi dan Indeks Kinerja Pembangkit (DK-IKP), Proses Settlement JTF (Jumlah

Tagihan Final), hingga evaluasi niaga bulanan; dan melakukan Komunikasi aktif

secara berkala dengan Pelanggan atau dengan pengguna hasil produksi tenaga

listrik dari semua Pembangkit;

78

b. Tujuan proses Kebijakan Niaga adalah untuk mengelola penjualan energi listrik

sejalan dengan rencana jangka panjang maupun jangka pendek yang telah

ditetapkan.



berkualitas dan kompetitif, Indonesia Power memerlukan kebijakan Niaga yang

dapat mengantisipasi faktor-faktor sebagai berikut:

a. Kegagalan dalam mengidentifikasi risiko kondisi dan indeks kinerja pembangkit;

b. Kegagalan dalam perencanaan penjualan energi listrik;

c. Kegagalan dalam pengendalian proses bisnis;

d. Tidak efektif dalam melakukan evaluasi penjualan energi listrik sesuai rencana

yang ditetapkan.


Proses Kebijakan Niaga yang dilaksanakan Indonesia Power harus memenuhi prinsip:


dihasilkan dalam proses Niaga harus didokumentasikan dan dilaporkan secara


yang diambil terkait dengan proses Niaga dapat dijustifikasi;


proses Niaga untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan

menurut garis kewenangan yang ditetapkan oleh Perusahaan;

c. Responsibilitas, yaitu bahwa seluruh proses Niaga harus memungkinkan



d. Independensi, yaitu bahwa seluruh Pegawai yang terlibat dalam proses Niaga

harus bebas dari segala benturan kepentingan dan tetap mengutamakan

kepentingan Indonesia Power;

e. Fairness, yaitu bahwa proses Niaga harus memberikan layanan yang dapat

memenuhi kebutuhan Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan

Stakeholder secara adil.



Power memiliki proses Niaga yang jelas, formal dan akurat serta memberikan



yang lebih terperinci mengenai proses Niaga dalam bentuk Kebijakan

Manajemen, Pedoman Sistem Mutu (PSM) dan Instruksi Kerja (IK) serta


79


dalam proses Niaga adalah akurat serta mampu mengimplementasikannya secara

efektif.

5. Ruang Lingkup Kebijakan Niaga

a. Kebijakan Pembuatan RKAP dan PPA


setiap tahunnya membuat RKAP dan PPA sebagai pedoman dalam pelaksanaan

kegiatan untuk proses bisnis Niaga selanjutnya.

b. Kebijakan Perencanaan Penjualan Energi Listrik


memiliki perencanaan penjualan energi listrik yang akurat mulai dari target

harian, mingguan, bulanan dan tahunan sehingga mendukung pencapaian

target kinerja penjualan energi listrik secara korporat sesuai dengan rencana

kerja yang ditetapkan.

c. Kebijakan Pengendalian Niaga

Dalam menjalankan proses bisnisnya, Niaga melakukan pengendalian Niaga

dengan menajamkan perencanaan dari mulai tahunan, bulanan, mingguan

hingga harian sehingga mendukung pencapaian target kinerja sesuai dengan

rencana yang ditetapkan dengan melakukan monitoring produksi,

menginformasikan kondisi dan status pembangkit harian dan pencatatan hasil

penjualan.

d. Kebijakan Deklarasi Kondisi dan Indeks Kinerja Pembangkit (DKIKP)

Sesuai dengan Prosedur Tetap (Protap) DKIKP yang disepakati oleh PT PLN P3B

Jawa- Bali dengan seluruh perusahaan pembangkit di Jawa Bali, Niaga

menjadikan Protap tersebut sebagai acuan dalam perhitungan kinerja

pembangkitan secara komersial.

e. Kebijakan Settlement JTF

Sesuai dengan Prosedur Tetap (Protap) Transaksi Tenaga Listrik yang disepakati oleh

PT PLN P3B Jawa-Bali dengan seluruh perusahaan pembangkit di Jawa Bali,

Niaga menjadikan Protap tersebut sebagai acuan dalam perhitungan tagihan

final atas penjualan tenaga listrik.

f. Kebijakan Evaluasi Penjualan Energi Listrik

Untuk perbaikan dan mendukung pencapaian atas target kinerja yang telah

ditetapkan, evaluasi Niaga dijadikan sebagai sarana analisa dan masukan dalam

pengambilan keputusan manajemen.

Q. Kebijakan Bidang Umum

1. Tujuan

Merupakan unit penunjang (supporting unit) yang memberikan pelayanan "non

teknis" kepada unit kerja lain, dalam hal pengelolaan kesekretariatan, pengelolaan

keamanan, pengelolaan fasilitas perusahaan serta pengadaan barang dan jasa,

80

yang dapat mendorong produktivitas pegawai dalam mendukung keberhasilan

pelaksanaan tugas maupun citra Perusahaan yang baik.



berkualitas dan kompetitif, Indonesia Power memerlukan kebijakan bidang umum

yang dapat mengantisipasi faktor-faktor sebagai berikut:

a. Lemahnya proses pemeliharaan gedung kantor dan asset non pembangkit

b. Lemahnya pelaksanaan keamanan lingkungan kantor Perusahaan,

c. Proses urusan umum dan administrasi terkait dengan kesekretariatan,

penanganan pelayanan dan pemeliharaan fasilitas pegawai, sarana dan

prasarana kantor , tidak dilakukan sesuai dengan kebijakan Indonesia Power;


Pengelolaan Kebijakan Bidang Umum yang dilaksanakan Indonesia Power harus

memenuhi prinsip:


Kebijakan Bidang Umum didokumentasikan dan dilaporkan secara transparan

tanpa mengorbankan aspek kerahasiaan sehingga setiap keputusan yang

diambil terkait dengan urusan dalam dapat dijustifikasi;


proses Kebijakan Bidang Umum bersedia untuk mempertanggungjawabkan


Perusahaan;

c. Responsibilitas, yaitu bahwa seluruh proses Kebijakan Bidang Umum harus




Kebijakan Bidang Umum harus bebas dari segala benturan kepentingan dan

tetap mengutamakan kepentingan Perusahaan;

e. Fairness, yaitu bahwa proses Kebijakan Bidang Umum harus memberikan


Direksi dan pemangku kepentingan (Stakeholder) Perusahaan secara adil.



Power memiliki proses Kebijakan Bidang Umum yang formal serta



yang lebih terperinci mengenai proses Kebijakan Bidang Umum dalam bentuk

Kebijakan Manajemen dan Standard Operating Procedure (SOP) serta


81


dalam proses Kebijakan Bidang Umum adalah akurat serta mampu


5. Ruang Lingkup Kebijakan Bidang Umum

Dengan persetujuan Dewan Komisaris, Direksi memastikan bahwa proses Kebijakan

Bidang Umum terkait pelayanan "non teknis" kepada unit kerja lain harus sesuai

dengan kebijakan Indonesia Power yang mencakup antara lain:

a. Kebijakan Fasilitas

Direksi memastikan bahwa seluruh proses pelayanan fasilitas pegawai, pemeliharaan

fasilitas sarana dan prasarana kantor serta pengadaan barang dan jasa

dilakukan secara berkualitas sesuai kebutuhan Indonesia Power serta memiliki

keunggulan kompetitif.

b. Kebijakan Kesekretariatan

Direksi memastikan bahwa seluruh proses kesekretariatan yang mencakup Tata

Laksana Surat dan Kearsipan, pelayanan kendaraan operasional, dan pelayanan

perjalanan dinas dilakukan secara efektif sesuai tujuan dan kebutuhan

Indonesia Power.

c. Kebijakan Keamanan

Direksi memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keamanan baik di Kantor

Pusat maupun seluruh Unit Bisnis di lingkungan PT Indonesia Power dilakukan

secara efektif sesuai tujuan dan kebutuhan Indonesia Power.

a. Kebijakan Perencanaan Fasilitas

Direksi memastikan bahwa seluruh proses evaluasi dan monitoring anggaran

dapat dikelola secara efektif dan esisien sesuai tujuan dan kebutuhan

Indonesia Power

R. Kebijakan Manajemen Mutu dan Kinerja

1. Tujuan

Untuk memantau dan menjamin pencapaian kinerja perusahaan secara korporat,

baik dalam aspek kinerja keuangan maupun indikator kinerja operasional

pembangkitan yang sejalan dengan pencapaian rencana kerja tahunan maupun

rencana bisnis jangka panjang melalui suatu sistem manajemen terintegrasi

(Indonesia Power-Integrated Management System).



berkualitas dan kompetitif, Indonesia Power memerlukan kebijakan manajemen

mutu dan kinerja yang dapat mengantisipasi faktor-faktor sebagai berikut:

a. Tidak terintegrasinya berbagai standar/sistem/metode yang digunakan

Indonesia Power.

b. Tidak tercapainya indikator kinerja keuangan maupun kinerja operasional

pembangkitan;

82

c. Lemahnya dukungan Unit Pembangkit, Unit Jasa Pembangkit dan Unit

Pemeliharaan terkait dengan alur proses bisnis yang sistematis dan efektif

dalam mencapai target kinerja korporat;


Pengelolaan Kebijakan Manajemen Mutu dan Kinerja yang dilaksanakan Indonesia

Power harus memenuhi prinsip:


Kebijakan Manajemen Mutu dan Kinerja didokumentasikan dan dilaporkan

secara transparan tanpa mengorbankan aspek kerahasiaan sehingga setiap

keputusan yang diambil terkait dengan urusan dalam dapat dijustifikasi;


proses Kebijakan Manajemen Mutu dan Kinerja bersedia untuk



c. Responsibilitas, yaitu bahwa seluruh proses Kebijakan Manajemen Mutu dan

Kinerja harus memungkinkan pembagian dan pemisahan tugas dan

kewenangan yang jelas sehingga dapat saling mengontrol satu sama lain;


Kebijakan Manajemen Mutu dan Kinerja harus bebas dari segala benturan

kepentingan dan tetap mengutamakan kepentingan Perusahaan;

e. Fairness, yaitu bahwa proses Kebijakan Manajemen Mutu dan Kinerja harus

memberikan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan Pemegang Saham,

Dewan Komisaris, Direksi dan pemangku kepentingan (Stakeholder) Perusahaan

secara adil.



Power memiliki proses Kebijakan Manajemen Mutu dan Kinerja yang formal



yang lebih terperinci mengenai proses Kebijakan Manajemen Mutu dan Kinerja

dalam bentuk Kebijakan Manajemen dan Standard Operating Procedure (SOP)



dalam proses Kebijakan Manajemen Mutu dan Kinerja adalah akurat serta

mampu mengimplementasikannya secara efektif.

5. Ruang Lingkup Kebijakan Manajemen Mutu dan Kinerja


Manajemen Mutu dan Kinerja terkait penerapan sistem manajemen terintegrasi

harus sesuai dengan kebijakan Indonesia Power yang mencakup antara lain:

83

a. Kebijakan Indonesia Power-Integrated Management System (IP-IMS)

Direksi memastikan bahwa seluruh proses pencapaian kinerja korporat dapat

dilakukan secara optimal dengan dukungan sistem manajemen terintegrasi

yang mencakup alur proses bisnis yang lengkap.

b. Kebijakan Proses Penyelarasan Strategi Sistem Manajemen Terintegrasi

Direksi memastikan bahwa seluruh proses penyelarasan strategi sistem manajemen

terintegrasi dilakukan sampai dengan level Unit sesuai kebutuhan Perusahaan

serta memiliki keuanggulan kompetitif.

c. Kebijakan Penyelarasan Kinerja Korporat ke dalam Unit dan Anak Perusahaan.

Direksi memastikan bahwa Kinerja Korporat selaras dengan Kinerja Unit dan Kinerja

Anak Perusahaan.

d. Kebijakan Evaluasi dan monitoring Kinerja Korporat, Unit dan Anak Perusahaan.

Direksi memastikan dilaksanakannya evaluasi dan monitoring terhadap pencapaian

hasil Kinerja Korporat, unit dan Anak Perusahaan.

S. Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Lingkungan (K3L)

1. Tujuan

Untuk menjamin kesehatan, keselamatan kerja serta lingkungan di tempat kerja dan

meningkatkan budaya kerja, yaitu dengan upaya mencegah terjadinya dampak

dan/atau kecelakaan kerja yang dapat mengakibatkan kerugian dan mencapai

prinsip pengelolaan yang terkendali sejalan dengan pelaksanaan manajemen aset.



berkualitas dan kompetitif, Indonesia Power memerlukan kebijakan kesehatan,

keselamatan kerja serta lingkungan yang dapat mengantisipasi faktor-faktor sebagai

berikut:

a. Lemahnya budaya kerja yang mengutamakan prinsip keamanan dan

keselamatan di lingkungan kerja;

b. Meningkatnya angka kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak tercapainya

target kinerja yang ditetapkan;

c. Lemahnya dukungan Unit terkait dengan aspek kesehatan, keselamatan kerja

serta lingkungan.


Pengelolaan Kebijakan kesehatan, keselamatan kerja serta lingkungan yang dilaksanakan

Indonesia Power harus memenuhi prinsip:


Kebijakan kesehatan, keselamatan kerja serta lingkungan didokumentasikan

dan dilaporkan secara transparan tanpa mengorbankan aspek kerahasiaan

sehingga setiap keputusan yang diambil terkait dengan urusan dalam dapat

dijustifikasi;

84


proses Kebijakan kesehatan, keselamatan kerja serta lingkungan bersedia untuk



c. Responsibilitas, yaitu bahwa seluruh proses Kebijakan kesehatan, keselamatan

kerja serta lingkungan harus memungkinkan pembagian dan pemisahan tugas

dan kewenangan yang jelas sehingga dapat saling mengontrol satu sama lain;


Kebijakan kesehatan, keselamatan kerja serta lingkungan harus bebas dari

segala benturan kepentingan dan tetap mengutamakan kepentingan

Perusahaan;

e. Fairness, yaitu bahwa proses Kebijakan kesehatan, keselamatan kerja serta

lingkungan harus memberikan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan pemangku kepentingan

(Stakeholder) Perusahaan secara adil.



Power memiliki proses Kebijakan Kesehatan, Keselamatan Kerja serta

Lingkungan yang formal serta memberikan pengawasan dan penasehatan

dalam implementasinya;


yang lebih terperinci mengenai proses Kebijakan Kesehatan, Keselamatan Kerja

serta Lingkungan dalam bentuk Kebijakan Manajemen dan Standard Operating

Procedure (SOP) serta memastikan implementasinya dapat dilakukan secara

konsisten;


dalam proses Kebijakan Kesehatan, Keselamatan Kerja serta Lingkungan adalah

akurat serta mampu mengimplementasikannya secara efektif.

5. Ruang Lingkup Kebijakan Kesehatan, Keselamatan Kerja serta Lingkungan

(K3L)


Kesehatan, Keselamatan Kerja serta Lingkungan sesuai dengan kebijakan Indonesia

Power yang mencakup antara lain:

a. Kebijakan Penyusunan Rencana Kesehatan, Keselamatan Kerja serta Lingkungan

Direksi memastikan tersusunnya Perencanaan kegiatan kesehatan, keselamatan

kerja serta lingkungan termasuk perlindungan aset, kewajiban manajemen dan

Pegawai dalam mendukung pencapaian kinerja di bidang Kesehatan,

Keselamatan Kerja serta Lingkungan sehingga mendukung pencapaian kinerja

yang optimal.

85

b. Kebijakan Pengelolaan dan Monitoring Kesehatan, Keselamatan Kerja serta

Lingkungan. Direksi memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dan

monitoring lingkungan dilakukan sampai dengan level Unit, baik terkait dengan

lingkungan kerja maupun lingkungan hidup sekitar sesuai kebutuhan

Perusahaan.

c. Kebijakan Kesiapan Tanggap Darurat

Direksi memastikan bahwa seluruh proses kesiapan keadaan darurat dilakukan

sampai dengan level Unit Bisnis Pembangkit (UBP) dan Unit Bisnis Pemeliharaan

(UBH), baik terkait dengan identifikasi keadaan darurat dan kesiapan peralatan

dalam mengatasi permasalahan yang terjadi sesuai kebutuhan Indonesia Power.

d. Kebijakan Pengukuran dan pemantauan Kinerja Kesehatan, Keselamatan Kerja

serta Lingkungan.

Direksi memastikan bahwa seluruh proses pengukuran dan pemantauan

kesehatan, keselamatan kerja serta lingkungan dilakukan sampai dengan level

Unit, baik dalam hal mengambil tindakan yang diperlukan apabila terjadi

pelanggaran langsung sesuai kebutuhan Perusahaan.

86

Bab IV

PENUTUP

A. Pemberlakuan GCG Code

GCG Code disusun sebagai pedoman tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan

standar best practice dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. GCG Code

ditandatangani oleh Organ Perusahaan atau dikukuhkan oleh Rapat Umum Pemegang

Saham (RUPS) sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No.

SK-16/S.MBU/2012.

B. Sosialisasi GCG Code

Perusahaan akan melakukan tahapan sosialisasi kepada seluruh jajaran Indonesia Power.

Sosialisasi difokuskan pada adanya pemahaman, timbulnya kesadaran dan kebutuhan

untuk menerapkan Good Corporate Governance secara konsisten.

C. Monitoring, Evaluasi dan Review GCG Code

Perusahaan akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap GCG Code.

Monitoring dan Evaluasi ini dilakukan dalam rangka menyesuaikan perkembangan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan bisnis Perusahaan.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, pengembangan terhadap GCG Code dan

perbaikan dari program implementasinya akan dilakukan secara berkesinambungan.

indonesiapower.co.id. pedoman... · berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (code of...

Documents